IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PUSAT DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG KOTA MAKASSAR Disusun dan diusulkan oleh ROSMITA Nomor Stambuk : 105641101716 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PUSAT DI
KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG
KOTA MAKASSAR
Disusun dan diusulkan oleh
ROSMITA
Nomor Stambuk : 105641101716
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PUSAT DI
KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG
KOTA MAKASSAR
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan oleh
ROSMITA
Nomor Stambuk : 105641101716
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
iii
iv
v
ABSTRAK
vi
Rosmita. 2020 Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di
Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar
(Dibimbing oleh H. Lukman Hakim dan H.Muhammadiah)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bank
Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar di Di
Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif
terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang
digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah
Informan sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan
kesimpulan. Pengabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber,
Triangulasi teknik dan Triangulasi waktu.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi
Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota
Makassar sudah berjalan dengan baik dan memiliki keuntungan tersendiri bagi
nasabahnya, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang berpartisipasi,
namun dalam hal sosialisasi masih kurang efektif, Hal tersebut terjadi karena
kurangnya komunikasi antara pihak pengelola dan para nasabah, dilihat dari pihak
pengelola yang kadang menurunkan harga jual sampah tanpa memberitahukan
terlebih dahulu kepada nasabahnya .
Kata kunci: Implementasi, Program, Bank sampah Pusat
KATA PENGANTAR
vii
Tiada kata indah yang patut di ucapkan seorang hamba kepada Sang
Pencipta atas segala cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak
berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberi
kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi
Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota
Makassar” Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar ini.
Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya menyadari bahwa untuk
menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun saya meyadari
begitu banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku
pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muhammadiah, M.M selaku pembimbing II, yang
senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis,
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan
penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah memberikan bantuannya terutama kepada:
viii
1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si dan bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi
selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu
pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di
Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, UPTD Pengelolaan Daur
Ulang Sampah Bank Sampah Pusat Kota Makassar yang telah membantu saya
dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
6. Teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
(HIMJIP).
7. Saudara dari awal masuk kampus sampai sekarang IP.A sekaligus teman kelas
dari semister 1 sampai semester 8.
8. Teman-teman angkatan 2016 “FEDERASI”.
9. Saudara saya Inrinofita Sari, S.IP, yang selalu membantu, menemani,
mensupport dan mendukung setiap langkah penulis.
10. Keluarga penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.
ix
x
DAFTAR ISI
Halaman Judul ................................................................................................ i
Halaman Persetujuan ...................................................................................... iii
Penerimaan Tim ............................................................................................. iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................. v
Abstrak ........................................................................................................... vi
Kata Pengantar ............................................................................................... vii
Daftar Isi......................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 6
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 6
D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 8
A. Konsep Implementasi Kebijakan ..................................................... 8
B. Konsep Bank Sampah ...................................................................... 21
C. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah) .............................................. 27
D. Kerangka Pikir ................................................................................. 37
E. Fokus Penelitian ............................................................................... 39
F. Deskripsi Fokus Penelitian................................................................ 39
BAB III METODE PENELITIAN................................................................. 41
A. Waktu dan LokasiPenelitian ............................................................ 41
B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................. 41
C. Sumber Data..................................................................................... 42
D. Informan Penelitian .......................................................................... 43
E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 44
F. Teknik Analisis Data........................................................................ 45
G. Pengabsahan Data ............................................................................ 46
xi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 48
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian .................................................. 48
B. Implementasi Program Bank Sampah Pusat Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang Kota Makassar .......................................... 63
C. Bentuk Bentuk Program Bank Sampah ........................................... 86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 94
A. Kesimpulan ...................................................................................... 94
B. Saran ................................................................................................ 96
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 96
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah lingkungan hidup di Indonesia semakin lama semakin besar. Pada
era globalisasi ini, kondisi lingkungan menjadi masalah yang begitu serius.
Sebagaimana menurut Suparmoko dalam Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H.
(2019). tentang lingkungan hidup yang merupakan faktor terpenting bagi
kehidupan manusia, karena memiliki tiga fungsi pokok yaitu : pertama sebagai
penyedia bahan mentah (sumber daya alam), kedua sebagai sumber kesenangan
yang bersifat alami, dan fungsi yang ketiga yaitu lingkungan menyediakan diri
sebagai tempat untuk menampung dan mengolah limbah secara alami.
Perkembangan pembangunan nasional yang dilakukan selama ini, mengakibatkan
ketiga fungsi tersebut terganggu dan tidak dapat berjalan dengan baik.
Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan
pertambahan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat
membawa dampak positif dan dampak negatif. Salah satunya adalah perubahan
pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan-
permasalahan baru, diantaranya adalah timbulnya masalah sampah. Tidak dapat
dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus
berjalan. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah
seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat.
Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota besar di
Indonesia sehingga tak heran jika dikatakan bahwa sampah merupakan masalah
2
nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara
komprehensif dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyarakat dan aman bagi lingkungan. Menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah
adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk
padat. (Wiranta dalam Jabal 2018)
Pemahaman masyarakat indonesia akan pentingnya pemanfaatan sampah
masih perlu ditingkatkan. Barang rusak, benda tak terpakai, kemasan produk, sisa
makanan semua dibuang begitu saja. Sebagian bertumpuk ditempat pembuangan
akhir, selebihnya berserakan di jalan atau mengambang disungai.
Pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk terciptanya
lingkungan bersih, karena kesadaran kolektif masyarakat dan terciptanya
lingkungan bersih ialah suatu hal yang relevan, sebab dengan adanya kesadaran
kolektif masyarakat akan menghasilkan lingkungan bersih dalam jangka waktu
yang lama. Kerena kurangnya kesadaran kolektif masyarakat pada kebersihan
lingkungan, maka tidak heran jika masalah sampah telah menjadi masalah global
yang tidak kunjung selesai hampir di tiap kota di Indonesia.
Permasalahan sampah muncul setiap tahun dan terus berlangsung tanpa ada
solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Sampah yang masih banyak berserakan
dimana-mana kerap dianggap tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar
menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu
kebersihan, keindahan, dan kerapihan seringkali menjadi target utama kebijakan
pemerintah kota.
3
Permasalahan sampah merupakan kesenjangan yang sangat kompleks
karena akan menghadapi banyak karakter atau perilaku masyarakat yang beragam.
Perilaku masyarakat perkotaan yang relatif berbeda dalam menyikapi masalah
kebersihan erat relevansinya dengan pendidikan atau pengetahuan tentang
kesehatan yang tidak merata. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan
masyarakat yang sudah berjalan dalam waktu yang lama tanpa adanya aturan atau
sanksi yang bisa membuat jera. Masyarakat yang mempunyai kebiasaan buang
sampah bukan pada tempatnya membuat kondisi kota menjadi memprihatinkan,
baik dari segi kebersihan, keindahan ,kerapihan dan begitupun dengan kesehatan
masyarakat pada umumnya.
Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah
sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup
baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan
akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Mazmanian dan
Sebatier dalam Ulfaridha, G. (2017).
Penelitian terahulu tentang Implementasi program bank sampah yang
dilakukan oleh Ulfaridha, G. (2017). Menemukan bahwa dari 4 indikator
implementasi program yang digunakan dalam penelitian ini tiga diantaranya sudah
tercapai dengan baik, yakni pada indikator tugas dan tujuan, manajemen rencana,
dan pengukuran kinerja organisasi. Sedangkan satu indikator yaitu manajemen
kontrol belum maksimal dalam pelaksanaanya.
4
Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tentunya tak
luput dari permasalahn persampahan. Jumlah penduduk yang begitu besar
menghasilkan timbulan sampah yang besar pula. Pertambahan jumlah penduduk
dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume,
jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal ini tentu merupakan
masalah cukup besar yang dimiliki oleh pemerintah kota Makassar.
Kebersihan dan keasrian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama
dari setiap masyarakat. Permasalahan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dalam
pemeliharaan dan perwujudan lingkungan yang bersih dan sehat.
Bank Sampah yang dijadikan inovasi oleh pemerintah sangat membantu
dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Meskipun belum maksimal, namun
dengan munculnya inovasi tersebut telah memberi kontribusi dalam perwujudan
Kota Makassar yang nyaman, dan bersih, meski dengan adanya inovasi tersebut
tidak mengurangi solusi tentang permasalahan sampah.
Implementasi program bank sampah di kota makassar sepenuhnya
dilakukan oleh UPTD Pengelolahan Daur Ulang Sampah sesuai dengan Peraturan
Wali Kota Makassar Nomor 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank
Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Pembuatan kebijakan bank sampah
merupakan kebijakan pemerintah daerah yang tentunya menguntungkan bagi
berbagai pihak dimana program bank sampah merupakan pencegahan terhadap
buruknya pengelolaan sampah.
5
Kegiatan dari sistem Bank Sampah adalah dilakukan dari, oleh dan untuk
masyarakat. Seperti bank konvensional pada umumnya, Bank sampah memiliki
sistem manajerial yang operasionalnya dilakukan sendiri oleh masyarakat.
Pola pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor yang
dapat berperan aktif dalam mengurangi volume sampah merupakan keputusan yang
tepat dalam mengantisipasi peningkatan jumlah volume sampah perkotaan yang
terus meningkat akibat peningkatan jumlah penduduk. Peran aktif masyarakat atau
individu dapat dimulai dengan melaksanakan perilaku positif dalam mengelola
sampah.
Penyelesaian masalah sampah tidak bisa dilakukan dengan hanya
mengandalkan petugas kebersihan saja. Seluruh lapisan masyarakat harus turut
serta membantu pemerintah untuk bergerak bersama dalam menangani sampah.
Salah satu dengan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam wujud
bank sampah. Sistem ini berfungsi mengelola sampah dengan menampung,
memilah dan mendistribusikan sampah ke fasilitas pengelolahan sampah yang ada
atau kepada pihak yang membutuhkan. Sehinggah sampah ditempat pembuangan
akhir bisa berkurang dan bahkan bisa menamba nilai guna barang yang sebelumnya
dianggap tak berguna.
Masyarakat dalam hal ini sebaiknya dapat berperan aktif dalam pengelolaan
program ini, dikarenakan berbagai peraturan telah di buat oleh pemerintah kota
makassar untuk menanggulangi masalah sampah namun terkadang masyarakat
kurang berpartisipasi atau tidak sesuai yang diharapkan. Berdasarkan pada uraian
permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam kondisi
6
delematis tersebut dengan mengangkat judul “Implementasi Program Bank
Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan
diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:
Bagaimana Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Sehubung dengan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan
tujuan penelitian, yaitu:
Untuk mengetahui Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan
Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis/Akademik
Yaitu memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan
yang secara khusus membahas Implementasi dan rujukan bagi penelitian
berikutnya yang membahas tentang program bank sampah.
2. Manfaat Praktis
Berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal
mempelajari tentang Implementasi Program Bank Sampah Di Kelurahan Paropo
Kecamatan Panakukang Kota Makassar.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Implementasi Kebijakan
1. Konsep Implementasi Kebijakan
Kebijakan hanyalah merupakan sebuah langkah awal dan belum dapat
dijadikan indikator keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Proses yang jauh
lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Ini
karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (forecasting) akan masa depan
yang masih bersifat semu, abstrak, dan konseptual. Namun ketika telah masuk
dalam tahapan implementasi dan terjadi interaksi antara berbagai faktor yang
mempengaruhi kebijakan, barulah keberhasilan maupun ketidakberhasilan
kebijakan akan diketahui.
Setelah kebijakan diimplementasikan terhadap sekelompok objek kebijakan
baik di masyarakat maupun unit-unit organisasi, maka akan bermunculan dampak-
dampak sebagai akibat dari kebijakan yang di maksud. Udoji dalam Arniati (2019)
dengan tegas menyatakan The execution of policies is as important if not more
important that policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets
unless they are implemented. (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting,
bahkan mungkin lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan
hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam
arsip kalau tidak diimplementasikan).
8
Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Islamy dalam Arniati
(2019). Bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa
dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (intended) maupun
yang negatif (unintended). Untuk itu tinjauan efektifitas kebijakan, selain
pencapaian tujuan harus diupayakan juga untuk meminimalisir ketidakpuasan dari
seluruh stakeholder sehingga diharapkan penyimpangan kebijakan tidak akan
terlalu jauh dan pada akhirnya akan mampu mencegah terjadinya konflik dimasa
yang akan datang.
Indahono dalam Priska, Y. (2018). Menyatakan bahwa: Implementasi
kebijakan merupakan tahap yang paling penting dari kebijakan. Karena akan
menentukan apakah kebijakan berjalan dan berhasil untuk menghasilkan output dan
outcomes seperti apa yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan
yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan.
Sedangkan, outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul
setelah keluarnya output kebijakan.
Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement
(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to
(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut
mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana
yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap
sesuatu itu (Abdul Wahab dalam Priska, Y. (2018).
9
Sedangkan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam
Priska, Y. (2018) .Menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan
bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan,
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata
pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Arifin, J. (2017). Membatasi
implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan.
Menurut Ripley dan Franklin dalam Priska, Y. (2018). Mengatakan bahwa
Implemetasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran
yang nyata (tangible output).Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah
kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan–tujuan program dan
hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintahan.
Hal lain yang dikemukan oleh Agustino dalam Akib, H. (2016). bahwa
Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum
yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan
kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para
10
pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk
melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk
mereka dianggap klien.
Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Ulfaridha, G. (2017).
Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup
baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan
akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian
Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam
Akib, H. (2016). Menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa
memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku
atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian.
Menurut Widodo dalam Akib, H. (2016). Implementasi kebijakan
merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat
abstrak kedalam realita nyata. Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu wujud
nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah di
tentukan.
11
Menurut Agustino dalam Arniatai (2019). Implementasi merupakan suatu
proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan
tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Menurut Sitomurang dalam Permatasari, I. A. (2020). Keberadaan
implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana
implementasi ditempatkan sebagai alat administasi hukum dan juga sekaligus
dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan.
Situmorang dalam Permatasari, I. A. (2020). Juga menegaskan bahwa
implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik,
sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar
terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik.
Van Meter dan Van Horn dalam Permatasari, I. A. (2020). Memberikan
pemahaman bahwa masalah kapasitas juga menjadi faktor penentu dari berhasil
atau tidaknya implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi adalah
bagian dari kapabilitas pelaksana dalam melaksanakan apa yang dicita-citakan.
Syukur dalam Akib, H. (2016). Mengemukakan ada tiga unsur penting
dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang
dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan
ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3)
unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung
jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi
tersebut.
12
2. Pendekatan Implementasi Kebijakan
Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan
ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan Nicholas Hendry dalam
Arniati (2019) sebagai berikut :
a. Pendekatan Politik, Istilah pada pendekatan ini mengacu pada pola-pola
kekuasaan dan pengaruh diantara dan yang terjadi dalam organisasi birokrasi.
b. Pendekatan Struktural, Melalui pendekatan ini secara umum dapat dikenali
bahwa struktur yang bersifat “Organis” Nampak relevan untuk implementasi
kebijakan. Ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan senantiasa
berubah, terlebih ketika arus implementasi itu liar bukan linear.
c. Pendekatan Prosedural dan Managerial, Pendekatan procedural structural
dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan public, namun tidak
sepenting upaya untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat,
termasuk dalam hal ini adalah proses dan prosedur tata kelola beserta berbagai
teknik dan metode yang ada.
d. Pendekatan Perilaku, Analisis keprilakuan (Behavioral Analisis) pada berbagai
masalah manajemen yang paling terkenal adalah apa yang sering kali disebut
para penganut aliran Organisasi sebagai aliran “Organitational develovment”
atau pengembangan organisasi.
3. Model Implementasi Kebijakan Publik
a. Model Van Meter dan Van Horn
Model pertama adalah model yang paling klasik yakni model yang
diperkenalkan Van meter dan Van Horn dalam Subarsono, A. G.
13
(2005). Mengemukakan bahwa ada 5 (lima) variabel yang harus diperhatikan
karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi :
1) Standar dan Ukuran kebijakan
2) Sumber daya
3) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
4) Kecenderungan (disposition) pelaksana atau implementor
5) Karakteristik agen pelaksana
b. Model Mazmanian dan Sabatier
Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono, A. G. (2005).
Mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 (tiga) variabel,
yaitu :
1) Variabel Independen
Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan
indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan
perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2) Variabel Intervening
Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses
implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan,
dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan
hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga
pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan
terhadap pihak luar, variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses
implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan
14
teknologi, dukungan publik, sikap dan resoursis konstituen, dukungan pejabat
yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat
pelaksana.
3) Variabel Dependen
Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan 5
(lima) tahapan yang terdiri dari : pertama, pemahaman dari lembaga atau badan
pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan
objek. Ketiga, hasil nyata. Keempat, penerimaan atas hasil nyata. Kelima,
tahapan yang mengarah pada revisi pada kebijakan yang dibuat dan
dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat
mendasar.
c. Model Charles Jones
Berbeda dengan model Mazmanian dan Sabatier, Charles Jones
menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang
dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga
aktifitas utama kegiatan yaitu : (1) organisasi, pembentukan dan penataan
kembali sumber daya, unit-unit serta metode yang menunjang agar program
berjalan, (2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan (3) aplikasi
(penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi
penyediaan barang dan jasa.
15
d. Model Hogwood dan Gunn
Model ketiga adalah model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn
1978 dalam Arniati (2019). Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan
secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat
itu adalah :
1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak
akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup
memadai.
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai.
4) Kebijakan yang akan di implementasikan didasari oleh suatu hubungan
kausalitas yang andal.
5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
hubungannya.
6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
e. Model Goggin
Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester dalam Arniati
(2019). Mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication
16
model” untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai generasi ketiga
model implementasi kebijakan Goggin dan kawan-kawan bertujuan
mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah
dengan mengedapankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel
independen, intervening, dan dependen, meletakkan komunikasi sebagai
penggerak dalam implementasi kebijakan.
f. Model Merilee S. Grindle
Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Grindle
dalam Subarsono, A. G. (2005). Menuturkan bahwa keberhasilan proses
implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada
kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain yang
dipengaruhi oleh content of policy (isi kebijakan) dan contex of implementation
( konteks implementasinya).
g. Model Edward III
Edward III dalam Subarsono, A. G. (2005). menegaskan bahwa
masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implementation.
Dikatakannya, without effective implementation the decision of policymakers
will not be carried out successfully. Edward menyarankan untuk
memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif,
yaitu communication, resource, dispotion or attitudes, dan beureucratic
structures. Edward menyebutkan terdapat 4 (empat) variabel yang
mempengaruhi Implementasi kebijakan. variabel tersebut antara lain :
17
1) Komunikasi
Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran
(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2) Sumber Daya
Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas
dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya
tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.
3) Disposisi
Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda
dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi
tidak efektif.
4) Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard
18
Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu
panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape,
yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas
organisasi tidak fleksibel.
h. Model Jaringan
Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah
sebuah comple of interaction processes diantara sejumlah besar actor yang
berada dalam suatu jaringan (network) actor-aktor yang independen. Interaksi
diantara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan
bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan
yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi
bagian penting didalamnya. Subarsono, A. G. (2005).
i. Model Matland
Matland dalam Subarsono, A. G. (2005). mengembangkan sebuah
model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang
menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi
yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan
disini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang
rendah.
j. Model Implementasi Soren C.Winter
Winter dalam Arniati (2019). Memperkenalkan model implementasi
integratif (Integrated Implementation Model). Winter kemudian
19
mengemukakan 3 (tiga) Variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses
implementasi yakni :
1) Perilaku hubungan antar organisasi
2) Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah.
3) Perilaku kelompok Sasaran.
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn dalam Rahmat, N.
(2017). Diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak
akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
b. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber
memadai.
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan
kausalitas yang handal.
e. Hubungan kausalitas yang bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubung.
f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan dalam urutan yang tepat.
h. Tugas-tugas diperinci lalu ditempatkan dalam urutan yang tepat.
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
j. Pihak-pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan dapat menuntut
mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
20
Jam Maarse dalam Rahmat, N. (2017). Terdapat beberapa factor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :
a. Isi kebijakan imolementasi kebijakan yang baik harus dapat diketahui dan isi
(content) kebijakan secara jelas dan rinci. Hal ini berkaitan dengan tujuan,
penetapan prioritas, kebijakan yang khusus dan sumber memadai.
b. Diterima pesan secara benar implementasi yang baik dapat terlihat dari
tersedianya informasi yang dimiliki oleh para implementator untuk memainkan
perannya.
c. Dukungan implementasi kebijakan yang baik dapat diketahui dari sejumlah
dukungan yang cukup bagi para implementator untuk memainkan peran
dengan baik, dalam hal ini adalah kesamaan kepentingan, kesesuaian harapan
dan kesamaan pandangan.
B. Konsep Bank Sampah
Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota besar
di Indonesia sehingga tak heran jika dikatakan bahwa sampah merupakan masalah
nasional. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara
komprehensif dan terpadu agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi
masyarakat dan aman bagi lingkungan. Menurut Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan sampah
adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk
padat. (Wiranta dalam Jabal 2018).
Menurut Azwar dalam Rohani, L. (2007). yang dimaksud dengan sampah
adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang
21
harus d buang yang umumnya bersal dari kegiatan yang dilakukan manusia
(termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis kotorang manusia (human,
wasteg) tidak termasuk kedalamnya dan umumnya bersifat padat (karena air bekas
tidak termasuk didalamnya.
Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan (manusia) yang berwujud
padat (baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai
maupun tidak terurai) dan dianggap sudah tidak berguna lagi (sehingga dibuang ke
lingkungan). Nasih dalam Sujarwo, Tristanti, & Widyaningsih. (2014).
Menurut Bebassari dalam Suwarno, A., Suripin, S., & Darsono, S. (2013).
sampah bisa berupa bahan yang sudah tidak diperlukan lagi yang harus dibuang
pada tempat yang tepat. Dilain pihak dari segi lingkungan sampah sangat
mengganggu jika tidak dikelola dengan baik. Sampah dapat menjadi musuh dan
akan menimbulkan dampak buruk pada sisi sosial, ekonomi, kesehatan dan
lingkungan.
Menurut Azwar dalam Suryani, A. S. (2014). sampah adalah sesuatu yang
tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan
harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya,
sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.
Kodoatie dalam Suryani, A. S. (2014). mendefinisikan sampah adalah limbah atau
buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan
dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-
tumbuhan.
22
Bank sampah lahir dari program Jakarta Green and Clean yaitu salah satu
cara pengelolaan sampah skala rumah tangga, yang menitik beratkan pada
pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Bank sampah
adalah tempat menabung sampah yang telah terpilih menurut jenis sampah, sampah
yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.
(Unilever Green & Clean dalam Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019).
Menurut Aryenti dalam Suryani, A. S. (2014). Bank Sampah adalah tempat
menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank
Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan
pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank umum yang
disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan
adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.
Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara
kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalmnya. Sistem
ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada
pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.
Utami, E. (2013).
Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah
serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang
melainkan sampah. Warga yang menabung disebut dengan nasabah memiliki buku
tabungan dan dapat meminjam uang yang dapat dikembailkan dengan sampah
seharga uang yang dipinjam. Furnanda, dalam Ismawati, A., & Ismawati, A.
(2013).
23
Bank Sampah merupakan salah satu alternatif mengajak warga peduli
dengan sampah. Sistem pengelolaan Bank Sampah yaitu berbasis rumah tangga,
dengan memberikan imbalan berupa uang tunai kepada mereka yang berhasil
memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Sampah sampah yang disetorkan ke
Bank Sampah dibedakan atas beberapa jenis seperti sampah organik maupun non
organik, misalnya: plastik, besi, potongan sayur dan lainnya. Sampah yang masih
bisa didaur ulang seperti sampah organik bisa digunakan sebagai pupuk. Selain itu,
sampah plastik dimanfaatkan untuk tas, tempat tisu dan perabotan lainnya.
Ulfaridha, G. (2017).
Bank Sampah adalah tempat yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan
sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang telah
dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat
pengepul sampah. Bank sampah akan dikelola menggunakan sistem seperti
perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang
tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di
bank sampah.
Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilih
serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang
melainkan sampah. Warga yang menabung (Menyerahkan sampah) juga disebut
nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya
dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung
akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual di pabrik
yang sudah bekerjasama dengan bank sampah. Sementara sampah plastik kemasan
24
dapat dibeli oleh pengurus Pkk setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang
kerajinan. Anonim dalam Asteria, D., & Heruman, H. (2016).
Tujuan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan
sampah di Indonesia, untuk menyadarkan masyarakat agar lingkungan yang sehat,
rapi dan bersih, mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam
masyarakat untuk kerajinan dan lainnya. Jadi dengan kata lain bank sampah sebagai
upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah sekaligus dalam
penanganan lingkungan. Munawir dalam Qalby, N.A. (2018).
Manfaat Bank Sampah adalah mengurangi jumlah sampah di lingkungan
masyarakat, menambah penghasilan bagi masyarakat, menciptakan lingkungan
yang bersih dan sehat dan memupuk kesadaran diri masyarakat akan pentingnya
menjaga dan menghargai lingkungan hidup. Ulfaridha, G. (2017).
Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya,
terdapat nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila
dalam bank yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya menyetorkan sejumlah
uang maka dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai
nilai ekonomi, sedangkan pengelola Bank Sampah harus orang yang kreatif dan
inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat Furnanda dalam Ismawati, A., & Ismawati, A. (2013).
Peran bank sampah terdapat dalam teori pertukaran.“Teori pertukaran
menekankan kepada sosiologi perilaku agar memusatkan perhatian pada hubungan
antara pengaruh perilaku seorang aktor terhadap lingkungan dan dampak
25
lingkungan terhadap aktor. Hubungan ini adalah dasar untuk pengkondisian operan
atau proses belajar yang melalui perilaku disebabkan oleh konsekuensinya. Ritzer
dan Douglas dalam Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019).
Bentuk – bentuk bank sampah Menurut Utami, E. (2013). Yaitu sebagai
berikut:
1. Unit Usaha Pinjam
a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah
b. Dana yang dipinjamkan diambil dari omset bank sampah
c. Uang yang dipinjamkan nasabah bisa dikenakan bungan. Tapi, bunga yang
dibebankan sebaiknya yang tidak terlalu besar. Penetapan presentasi bunga
berdasarkan prinsip-prinsip biaya jasa peminjaman saja bukan untuk
mencari untung.
d. Pengambilan pinjaman bisa dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka
waktu tertentu. Misalnya 3 kali cicilan.
e. Pengambilan pinjaman bisa dengan uang yang tersimpan ditabungan bank
sampah atau dengan menabung sampah.
2. Unit Usaha Sembako
a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah
b. Pemesanan sembako bisa dilakukan saat penyetoran sampah. Sembako bisa
diambil pada masa penyetoran sampah berikutnya.
c. Pembayaran bisa dengan dana yang tersimpan ditabungan bank sampah atau
dengan menabung sampah.
26
d. Pembayaran bisa dilakukan dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu,
misalnya 3 kali cicilan.
3. Pinjaman Modal Usaha
a. Fasilitas khusus dari bank sampah kepada nasabah.
b. Nasabah memberikan proposal usaha yang akan dilakukan dengan dana
yang dipinjam dari bank sampah. Pengelola bank sampah akan memutuskan
kelayakan usaha dan besaran dana yang bisa dipinjamkan.
c. Uang yang dipinjam nasabah bisa dikenakan bunga. Tapi , bunga yang
dibebankan sebaiknya sebaiknya yang tidak terlalu besar. Penetapan
presentasi bunga berdasarkan prinsip-prinsip biaya jasa peminjaman saja
bukan untuk mencari untung.
d. Pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan bagi hasil usaha.persentase
bagi hasil bisa ditentukan langsung oleh pengelola atau disepakati bersama
saat akad peminjaman modal.
e. Pengembalian pinjaman juga bisa dengan dana yang tersimpan ditabungan
bank sampah atau dengan menabung sampah.
C. Pengelolaan Sampah (Bank Sampah)
Definisi sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat. Di negara industri, jenis sampah dan yang dianggap sejenis
sampah, dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti:
27
1. Pemukiman: berupa apartemen atau rumah. Jenis sampah yang ditimbulkan
antara lain sisa makanan, plastik, kertas, tekstil, kulit, sampah kebun, kaca, kayu,
logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya
2. Daerah komersial: meliputi pertokoan, pasar, rumah makan, perkantoran, hotel,
dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kayu, plastik,
sisa makanan, logam, limbah berbahaya dan beracun, kaca dan sebagainya
3. Institusi: yaitu sekolah, rumah sakit, pusat pemerintahan, penjara, dan lan-lain.
Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah
komersial
4. Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi baru,
perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu,
baja, beton, debu, dan lain-lain
5. Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, pantai, taman, tempat rekreasi, dan
lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbish, ranting, sampah
tanaman, daun, dan sebagainya
6. Pengola limbah domestik seperti instalasi pengolahan air buangan, instalasi
pengolahan air minum, dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara
lain lumpur hasil pengolahan, debu, dan sebagainya
7. Kawasan Industri: jenis sampah yang ditimbulkan antara lain buangan non
industri, sisa proses produksi, dan sebagainya
8. Pertanian: jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk, sisa
pertanian.
28
Penggolongan tersebut di atas lebih lanjut dapat dikelompokkan
berdasarkan cara penanganan dan pengolahannya, yaitu:
1. Komponen mudah busuk (putrescible): sampah rumah tangga, buah-buahan,
sayuran, bangkai, kotoran binatang, dan lain-lain
2. Komponen bervolume besar dan mudah terbakar (bulky combustible): kertas,
kayu, karet, kain plastik, kulit dan lain-lain
3. Komponen bervolume besar dan sulit terbakar (bulky noncombustible): logam,
mineral, dan lain-lain
4. Komponen bervolume kecil dan mudah terbakar (small combustible)
5. Komponen bervolume kecil dan sulit terbakar (small noncombustible)
6. Wadah bekas: botol, dan lain-lain
7. Tabung bertekanan/gas
8. Serbuk dan abu: organik (misal pestisida), logam metalik, non metalik, bahan
amunisi dsb
9. Lumpur, baik organik maupun non organik
10. Puing bangunan
11. Kendaraan tak terpakai
12. Sampah radioaktif.
Pembagian yang lain sampah dari negara industri antara lain berupa:
1. Sampah organik mudah busuk (garbage): sampah sisa dapur, sampah sisa sayur,
sisa makanan, dan kulit buah-buahan
29
2. Sampah organik tak membusuk (rubbish): mudah terbakar (combustible) seperti
plastik, kertas, dsb dan tidak mudah terbakar (non-combustible) seperti kaleng,
logam, gelas
3. Sampah sisa abu pembakaran penghangat rumah (ashes)