IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMILU …

IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMILU

LEGISLATIF TAHUN 2019 OLEH KPU KABUPATEN TEBO DI TINJAU

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR.7 TAHUN 2017

TENTANG PEMILIHAN UMUM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

Oleh:

ERWIN KUSWANTORO

NIM : SPI. 162545

Pembimbing:

Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H

Abdul Razak, S.HI, MIS

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1441 H / 2020

vi

viii

ix

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan

rahmat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Tiada kata

yang terindah kecuali rasa Syukur kepada-Mu ya Allah. Aku persembahkan

skripsi ini kepada Ayahhanda Slamet Utomo yang bersusah payah mencari nafkah

untuk membiyayai penulis selama ini, dan ibunda Mugi tercinta yang selalu tabah

dan sepenuh hati dalam mengasuh, membimbing dan membesarkan kakanda

dengan penuh kasih sayang semata-mata mengharapkan Ridho-Nya, selalu

memotivasiku dan sebagai kekuatanku terimakasih atas semua kesabaranmu. Buat

keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dengan setia, dan

memberikan bantuan serta menemani penulis dikala suka maupun duka. Mudah-

mudahan Allah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua Amiin.

x

MOTTO

تحكوىابالعدل واالهااتئلىأهلهاوإذاحكوتوبيالاسأ تؤد إاللهيأهركوأ

ئاللهكاسويعابصيرااإى ايعظكوبه إاللهعو

Artinya :

‟‟Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha

mendengar lagi maha melihat.‟‟ (Q.S Annisa Ayat 58) (Dapartement Agama RI,

2006:87)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Prinsip

Akuntabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Tebo, Di

Tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena analisis datanya berupa

kata-kata tertulis atau lisan dan prilaku yang diamati serta mempertimbangkan

asumsi dari pendapat orang lain sebagai narasumber, tempat, dan arsip atau

dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan

teknik dokumen dan penelitian ini lakukan di kantor KPU kabupaten Tebo. Untuk

menguji keabsahan data, menggunakan triangulasi sumber dan teknik

pengumpulan data yang terkumpul digunakan analisis deskriptif analisis. Hasil

penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu

Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tebo, Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hasil kesimpulan peneliti adalahKomisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dalam melaksanakan Prinsip Akuntabilitas

sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum. Dimana dalam pelaksanaan pemilu Penyelenggara pemilu harus sesuai

dengan Prinsip, salah satunya Prinsip Akuntabilitas. Dengan melaksanakan tugas

dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun2017 Tentang Pemilihan

Umum. Diantara tugas dan fungsinya adalah dengan melaksanakan semua

tahapan-tahapan Penyelenggara termasuk verifikasi data bakal calon dan

penetapan daftar calon tetap (DCT) yang dilakukan secara terbuka, transparan dan

dapat dipertangggung jawabkan yang di sampaikan melalui Pengumuman KPU

Nomor : 285 /HM.02-PU/03/1509/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019. Adapun kendala yang dialami KPU sendiri ialah dimana

pemilihan presiden dan wakil presiden baru pertama kali dilakukan diwaktu yang

bersamaan sehingga membuat KPU kualahan akan aturan baru tersebut, dan

Masih ada partai politik yang asal-asalan dalam memilih dan mendaftarkan caleg,

tanpa melaui tahapan-tahapan pencalegan, seleksi dan verifikasi dokumen-

dokumen yang valid.

Kata kunci : KPU, Akuntabilitas, Pemilu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah

menciptakan manusia dengan sempurna, serta dengan taufik dan hidayah-Nya

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar

Muhammad SAW dan semoga dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan

para sahabatnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana

Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari‟ah UIN

Shulthan Thaha Jambi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi

ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai

pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Su‟aidi Asy‟ari, MA, Ph .D, selaku Rektor UIN STS

Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syari‟ah UIN

STS Jambi.

3. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.IS dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP

Ketua dan Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah UIN

STS Jambi.

4. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag., M.H dan Ibu Nuraida Fitriabi, S.Ag., M.Ag,

Selaku Pembimbing I dan II dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati

Fakultas Syari‟ah UIN STS Jambi.

6. Bapak H. Basri, S.Ag.M.S.I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tebo, Yang telah memberikan kemudahan penulis dalam

memperoleh data dilapangan.

7. Kepada teman-teman sejawat dan seperjuangan yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu, semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita

semua.

Tiada yang dapat penulis berikan kepada mereka untuk saat ini, kecuali

do‟a kepada Allah SWT, semoga jasa baiknya dan pengorbanan mereka mendapat

balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Penulis juga berharap semoga

skripsi ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca dan pihak-pihak

lain yang membutuhkannya.

Jambi, 01/03/2020

Penulis

Erwin Kuswantoro

SPI.162545

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................ ii

PERSETUJUAN PEMBIMBIN .................................................................... iii

PERSEMBAHAN ........................................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ vi

MOTTO .......................................................................................................... vii

ABSTRAK ...................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix

DAFTAR ISI ................................................................................................... x

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................... xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 8

C. Batasan Masalah ....................................................................... 8

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ............................................. 8

E. Kerangka Teori ......................................................................... 9

F. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 22

BAB II : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian ............................................................. 27

B. Jenis Dan Sumber Data ........................................................... 28

C. Instrumen Pengumpulan Data ................................................ 29

D. Unit Analisis ............................................................................ 30

E. Teknik Analisis Data ............................................................... 31

F. Sistematika Penulisan .............................................................. 32

G. Jadwal Penelitian ..................................................................... 33

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Tebo ............................................. 37

B. Sejarah Singkat KPU Kabupaten TEBO .................................. 37

C. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum KabupatenTebo ....... 41

D. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tebo .......................................................................................... 43

E. Tugas, Fumgsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tebo .......................................... 46

F. Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Tebo ............................................................................. 49

G. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tebo .......................................................................................... 52

H. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi PemilihanUmum

Kabupaten Tebo ....................................................................... 52

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Prinsip Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu Menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum........ 55

B. Implementasi Prinsip Akuntabilitas KPU Kabupaten Tebo Dalam

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019.................................. 65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................... 75

B. Saran ................................................................................... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi telah di gunakan hampir

sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia yang merupakan negara

heterogen. Demokrasi di indonesia sendiri mengalami dinamika dengan pola dan

karateristiknya sendiri. Menduduki posisi sebagai negara demokrasi terbesar

ketiga di dunia selain Amerika Serikat dan India.1Diselenggarakan nya pemilihan

umum selain bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat juga

sebagai upaya memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk

pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pelaksanaan pemilu membutuhkan suatu lembaga penyelenggara

pemilu agar pemilu dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan

adil sesuai dengan asas pemilu yang ada. Asas tersebut dapat terwujud apabila

dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai

integeritas,profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak

yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada publik baik secara politik maupun

secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yangterlibat

1 Farahdiba Rahmah Bachtiar,‟‟Pemilu Indonesia:Kiblat Negara Demokrasi Dari

Berbagai Refrensi, Pemilu Indonesia. (Makasar Indonesia : Vol. 3 / No 1 / 2004) Hal. 11

17

dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada

masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang di ambil. Bertanggung jawab

secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum

berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses

penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas (due process of

law) yang di atur dalam KUHAP. Oleh karna itu salah satu persyaratan penting

dalam penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi adalah bahwa penyelenggara

pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berperan aktif dalam

penyelenggaraaan pemilihan umum (pemilu) karna KPU merupakan lembaga

penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU selain

berperan mengkordinasikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di mulai dari

penjaringan DPS, penetapan DPT sampai penetapan calon anggota legislatif, KPU

juga berperan dalam membentuk pantia pemilih kecamatan (PPK) dan Panitia

pemungutan suara (PPS). KPU juga bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab

dalam hal memverifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan legislatif.

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih

Presiden, Legislatif, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pemimpin kepala

daerah. Olehkarna itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak di paksakan dari

pemilihan umun karna pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang di

anut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap

warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih

18

dalam proses ini diselenggarakan pemilihan umum.2 Sebagaimana dinyatakan

Pasal 22Eayat (2)merupakan agenda rutin lima tahunan, rutinitas itu guna

memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin.3

Asas-asas dan prinsip dalam perundang-undangan menjadi acuan dalam

pelaksanaan pilpres dan pileg. Keduanya sekaligus menjadi pengikat bagi seluruh

penyelenggara. Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan

adil, menjadi asas utama. Ia berlaku kedalam dan keluar. Artinya ketentuan

tersebut di peruntukan bukan hanya masyarakat pemilih dan kandidat yang akan

di pilih, tetapi kepada penyelenggara dan badan pengawas menjadi utama. Asas

dan regulasi tersebut juga berlaku dalam konteks penyelenggara pemilihan umum

(pemilu) baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan

DPD, maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan Walikota, yang di slenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam menyelenggarakan pemilu harus berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan harus sesuai dengan prinsip sebagaimana

dimaksud dalam Bab II pasal 2 dan 3 UU NO. 7 tahun 2017.4

Dalam

menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu

berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: (1) Mandiri, (2) Jujur, (3) Adil, (4)

Berkepastian hukum, (5) Tertib, (6) Terbuka, (7) Proporsional, (8) Profesional, (9)

2Kamal Hidjaz. Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan

Daerah Di Indoneia. Makasar. 2010. hlm 35. 3Syamsuddin Haris.Pemilu Nasional Serentak 2019.Jakarta.2015.hlm37.

4Pasal 2 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

19

Akuntabel (10) Efektif dan, (11) Efisien.5 Sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 4 UU NO. 7 Tahun 2017. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan

untuk: (1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, (2) Mewujudkan

Pemilu yang adil dan berintegritas, (3) Menjadikan konsistensi pengaturan sistem

Pemilu, (4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam

pengaturan Pemilu dan, (5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efesien.6

Setelah Undang-undang Pemilu No.7 Tahun 2017 di sahkan oleh, Presiden

Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, beragam harapan muncul demi terciptanya

sebuah keadilan dan ke jujuran di sistem penyelenggaran pemilu. Penyelenggara

pemilu mempunyai tugas yang sangat strategis, sedikit banyak nya kesuksesan

atau pun kerawanan pemilu berada di tangan nya, DKPP mencatat permasalahan

masalah profesionalisme masih menjadi kendala dalam penyelenggara dan

pengawas pemilihan umum. Sejak beberapa tahun belakangan laporan kasus yang

ditrima DKPP paling banyak menyangkut profesionalisme terkait masalah etik

penyelenggara pemilu baik terkait pengurus KPU maupun BAWASLU.

Anggota DKPP Ida budiarti mengatakan aspek profesionalisme ini

menyangkut kecermatan bekerja,pemahaman regulasi hingga pelayanan

penyelenggara dan pengawas pemilihan umum.7

Persoalan akuntabilitas pada dasarnya menjadi persoalan di indonesia,

seperti masih terasa kurang maksimal. Seperti yang terjadi di pemilihan legislatif

di kabupaten Tebo, dimana ada kesalahan administratif oleh salah satu claeg



7http://katadata.co.id diakses 17 Desember 2019

http://kata/

20

DPRD terpilih dari partai Gerindra, di duga menambahkan embel-embel titel

akademik palsu di surat suara C1. Pasal nya berdasarkan informasi yang berhasil

didapat media, melalui Renaldi bagian data KPU kabupaten Tebo, bahwasannya

caleg DPRD Tebo yang di usung partai Gerindra itu menggunakan berkas

administrasi Ijazah terahir pendidikan SMA.8 Ketua KPU kabupaten Tebo Basri

kita cek menggunakan Ijazah SLTA, tapi di KTP, KK dan dokumen-dokumen lain

ada gelar SH.9

Menanggapi berita diatas yang Saya kutip dari beberapa media cetak dan

online. Melalui wawancara Kasubbag teknis KPU kabupaten Tebo memberikan

jawaban terkait berita yang beredar dimana pada saat verivikasi data pihak KPU

mengira gelar SH, yang tertera pada kartu identitas tersebut adalah nama

kepanjangan dari saudara DPRD Tebo terpilih.10

Dengan adanya permasalahan

diatas Akuntabilitas KPU kabupaten Tebo dapat di pertanyakan sebagai lembaga

penyelenggara Pemilu di kabupaten Tebo kususnya, sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 2 yang berbunyi,

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara harus melaksanakan pemilu

berdasarkan pada asas dan prinsip.11

dan salah satunya adalah prinsip

akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan hal yang penting di wujudkan bagi setiap

penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, sebab dengan itu akan berhasil

menjadikan pemilu yang sehat.

8https//www-kompasiana.com.cdn diakses 25 November 2019

9https://jambi.tribunnews.com/2019/10/03anggota-dprd-tebo-jadi-tersangka-ijazah-palsu-

kpu-masih-tunggu-inkrah diakses 25 November 2019 10

Wawancara dengan kepala subbagian teknis dan data 28 November 2019 11

Pasal 3 UU NO. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum.

https://jambi.tribunnews.com/2019/10/03anggota-dprd-tebo-jadi-tersangka-ijazah-palsu-kpu-masih-tunggu-inkrah


21

Beberapa faktor yang akan menentukan sukses tidaknya KPU dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu harus menjadi lembaga

independen/nonpartisan, serta memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami

dan menangani masalah-masalah kendala dalam penyelenggaraan Pemilu, yang

timbul di tengah publik. Mengingat posisi penting KPU dalam menyukseskan

pesta demokrasi, maka di dalamnya harus di isi oleh orang-orang yang punya

integeritas, dedikasi tinggi, kredibel, kapabel, dan memiliki komitmen moral yang

kuat untuk bersikap independent melalui proses perekrutan politik yang dilakukan

secara selektif, fair serta terbuka sehingga kinerjanya bisa di pertanggungjawbkan

dimata publik.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang

menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga terselenggaranya

ajaran agama, memegang kendali politik membuat kebijakan yang dilandasi

syariat agama dan menyatukan umat dalam dalam kepemimpinan yang tunggal.12

Pemilihan kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem

masyarakat islam. Keutamaan ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa‟ [4] ayat 59 :

سىل وأولي وأطيعىا الر كن فئى يا أيها الريي آهىا أطيعىا الل الهر ه

واليىم تن تؤهىى بالل سىل إى ك والر و إلى الل تازعتن في شيء فرد

لك خير وأحسي تأويل الخر ذ

12

Frenki, Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia Menurut Fiqh

Siyasah(Oktober 2016), hlm.54

22

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan

ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu

benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.13

Untuk mengetahui lebih jelas Implementasi Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Oleh KPU Kabupaten Tebo Menurut Undang-Undang Pemilu NO.7 Tahun 2017 ,

selaku penyelenggara pemilihan Legislatif tahun 2019, maka penulis merasa

tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat dalam

penulisan skripsi yang berjudul „‟Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu

Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tebo, Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti

akanMengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip akuntabilitas penyelenggara pemilu menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

2. Bagaimana Implementasi Prinsip Akuntabilitas KPU Kabupaten Tebo

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019 ?

C. Batasan Masalah

13

Dapartemen Agama Republik Indonesia : Al-Qur‟an dan Terjemahannya,(Jakarta). Hal

87

23

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas agar tidak

memperluas masalah yang di bahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak

konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelum nya, maka

penulis memberikan batasan masalah ini mengenai implementasi prinsip

akuntabilitas pada pemilu legislatif tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Tebo di

tinjau dari undang-undang nomor.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Khususnya pada Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilihan Legislatif 2019.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian penulis ini adalah :

a. Untuk mengetahui bagaimana prinsip akuntabilitas

penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

b. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi prinsip

akuntabilitas KPUD Tebo dalam penyelenggaraan pemilu

2019?

2. Kegunaan dari penelitian :

a. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi

stara satu (S1) dalam jurusan Hukum Tata Negara pada fakultas

Syariah UIN STS JAMBI.

b. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas

pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten Tebo, di tinjau dari

undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

24

c. Untuk memperdalam ilmu yang telah di pelajari dalam jurusan

Hukum Tata Negara pada fakultas syariah UIN STS JAMBI.

E. Kerangka Teori

1. Pemilu

Pemilihan Umum,selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secaraq langsung, umum

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara republik indonesia tahun

1945.14

Pemilu tersebut adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi/kabupaten/kota.

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karna

rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan wakilnya untuk duduk diparlemen

maupun distruktur pemerintahan. Pemilu sering. disebut ajang pesta demokrasi

rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukannya

pemimpin dan arah perkembangan bangsa.15

Kemudian pemilu adalah merupakan penerapan nilai keserataan dalam

negara demokrasi, pemerintahan berlangsung atas persetujuan dari rakyat.

Penyelenggara negara, khususnya pemimpin eksekutif dan anggota legislatif

14

.Undang-Undang RI Nomor 8 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD&DPRD

Tahun 2012/pasal1 Hal 2. 15

Triono,Menakar Evektifitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik Vol 2, No.2

Edisi Oktober 2017, Hlm. 164

25

dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Legitimasi

pemerintahan terutama bukan pada keahlian dan kepintaran mereka, tetapi

pada persetujuan dan pilihan rakyat.16

Bagi negara demokrasi

modern,pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus

ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan.

Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada

di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam

penyelenggaraan negara.17

Selanjutnya disebutkan juga bahwa pemilu

adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara.

2. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan

pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan

Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara

langsung oleh rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

Tentang Pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Komisi Pemilhan Umum,

selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat Nasional mencerminkan bahwa

wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai lembaga penyelenggara

pemilihan umum mencakup seluruh wilayah negara kesatuan republik

indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang

16

. Panjaitan, Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum2014, Hal.160 17

. M. Gaffar Jenedjri, Politik Hukum Pemilu, cet. Pertama,(Jakarta:konstitusi

Press,oktober 2013), Hal.36

26

menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi masa

jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan

pemilihan umum bebas pengaruh dari pihak manapun.18

Penyelenggara pemilu atau KPU dibedakan menjadi tiga diantaranya,

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Komisi pemilihan umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di

Provinsi dan kabupaten/kota.19

Penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc terdiri atas beberapa

panitia Pemilihan Umum yang meliputi :

1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan

pemilu ditingkat kecamatan. Anggota PPK sebanyak lima orang

berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat. Anggota PPK

ini diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten/kota

2) Panitia Pemungutan Suara

Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk

menyelenggarakan pemilihan ditingkat desa atau kelurahan. PPS

18

Amin Suprihatini, Lembaga Penyelenggara Pemilu ( Klaten,2009,Cempaka Putih)

Hal.2 19

Ibid, hlm 2

27

berkedudukan di desa atau kelurahan. Anggota PPS sebanyak tiga

orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat. PPS

dianggkat oleh KPU kabupaten/kota atas usul bersama kepala

desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.

3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya

disebut KPPS adalah kelompok yangdibentuk PPS untuk

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Anggota KPPS sebanyak tujuh orang berasal dari anggota masyarakat

sekitar TPS yang memenuhi syarat. Anggota KPPS diangkat dan

diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU kabupaten/kota.20

3. Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.21

Pelaksanaan tahapan

penyelenggara pemilu juga sudah diatur dalam Peraturan KPU

(PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggara pemilihan umum tahun 2019.22

yang terdiri atas

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu

kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota

dewan perwakilan rakyat,dewan perwakilan daerah, presiden dan

wakil presiden. secara umum ada tiga tipe atau model

penyelenggaraan pemilu, yakni Model Independen, Model

Pemerintahan, dan Model Kombinasi :

a) Model Penyelenggaraan (pemilu) Independen biasanya

dipakai di negaranegara di mana pemilu diorganisir oleh

LPP yang secara kelembagaan independen atau terpisah

20

Ibid, hlm 10 21

Pasal 1 UU NO,7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 22

PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara

pemilihan umum tahun 2019.

28

dari cabang pemerintahan eksekutif, serta memiliki dan

menyelenggarakan dananya sendiri. Di dalam Model

Independen, LPP tidak bertanggung jawab langsung

kepada kementerian atau departemen pemerintah. LPP

hanya bertanggung jawab kepada lembaga legislatif,

lembaga yudisial, atau kepala pemerintahan. Di dalam

Model Independen, LPP lebih memiliki otonomi dan

akuntabilitas finansial, serta akuntabilitas performa kerja.

Anggotanya terdiri dari orang-orang yang berada di luar

lembaga eksekutif selama menjabat di LPP.

b) Model Penyelenggaraan (pemilu) Pemerintahan adalah

bentuk penyelenggaraan pemilu di mana pemilu

diorganisir dan dikelola oleh lembaga eksekutif negara

melalui sebuah kementerian (misalnya Menteri Dalam

Negeri) dan/atau melalui pemerintah daerah. Di negara-

negara yang menggunakan Model Pemerintahan untuk

pemilu tingkat nasional, penyelenggaraannya dipimpin

oleh seorang menteri atau pejabat pemerintah dan

bertanggung jawab langsung kepada pemimpin Kabinet.

Dengan beberapa pengecualian, lembaga penyelenggara

ini biasanya tidak memiliki „anggota‟. Dana

penyelenggaraan biasanya menjadi tanggung jawab

kementerian dan/atau pemerintah daerah.

c) Di dalam Model Kombinasi, pemilu diorganisir oleh

LPP yang berada di bawah lembaga pemerintahan,

sedangkan fungsi pengawasan diserahkan kepada

komponen LPP yang independen. Penyelenggaraan

Model Kombinasi ini kerap digunakan di Perancis,

Jepang, Spanyol, dan banyak negara bekas jajahan

29

Perancis, khususnya di wilayah Afrika Barat, misalnya

Mali, Senegal, dan Togo.23

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang

menyelenggarakan pemilihan umum diindonesia, yakni meliputi

pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan Umum tidak dapat

disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang

lainnya yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD

1945.

Studi terkemuka oleh Organization for Security and

Cortporation in Europa (OSCE)International Standart and

Comitments on The Right to Democratic Election: A Practical Guide

to Democratic Elections Best Practice, menegaskan :24

“Negara atau komisi pemilu pusat haruslah sebuah badan yang

berfungsi secara aktif dan bukan untuk jangka waktu yang

terbatas sebelum pemilu. Berarti komisi pemilu pusat harus

senantiasa bekerja untuk mengembangkan daftar pemilih dan

mengambil tindakan-tindakan lainnya yang memperbaiki proses

pemilu.”

Pengertian KPU dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Penyelenggara pemilu diatur mengenai penyelenggara

Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan

23

Buku Pedoman Internasional IDEA, Desain Penyelenggaraan Pemilu. Hal-4 24

Oshit Alesita Rinenggo, Purwoko, dan Rina Martini, Evolusi Proses Verifikasi Calon

Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014-2019 DI Kota Semarang, Jurusan Ilmu

Pemerinahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Tahun 2020

30

Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi

Pemilihan Umum (KPU) sendiri adallah merupakan jelmaan dari

lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas

menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru.25

Jadi dapat disimpulkan bahwa komisi pemilihan umum adalah

lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di

indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independent).

5. Pemilihan Legislatif ( Pileg)

Pemilu anggota lembaga perwakilan secara khusus diataur

dalam Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang ini

merupakan elaborasi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari

kedaaulatan ditangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki

kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara

demokratis memilih pemimpim yang akan membentuk pemerintahan

guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta

memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalan nya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara

langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang

25

Prihatmoko, J. Joko,Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi. LP21 Press. Semarang, 2003, hlm. 70

31

akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan

aspirasi politik masyarakat, membuat undang-undang sebagai

landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsi

masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja

untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.26

6. Asas Dan Prinsip Pemilu

Dalam menyelenggarakan pemilu harus berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan harus sesuai

dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 2 dan 3

UU NO. 7 Tahun 2017.27

Dalam menyelenggarakan pemilu,

penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada

asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya

harus memenuhi prinsip: (1) Mandiri, (2) Jujur, (3) Adil, (4)

Berkepastian hukum, (5) Tertib, (6) Terbuka, (7) Proporsional, (8)

Profesional, (9) Akuntabel (10) Efektif dan, (11) Efisien.28

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 UU NO. 7 Tahun 2017.

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: (1) Memperkuat

sistem ketatanegaraan yang demokratis, (2) Mewujudkan Pemilu yang

adil dan berintegritas, (3) Menjadikan konsistensi pengaturan sistem

Pemilu, (4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi

26

Prasetyoningsih, Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Masyarakat, Jurnal Vol.21,

No 2 (2014). Hal-243 27

Pasal 2 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 28

Pasal 3 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

32

dalam pengaturan Pemilu dan, (5) Mewujudkan Pemilu yang efektif

dan efesien.29

Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu

berkewajiban:

a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon,

peserta pemilu, dan media massa tertentu;

b. Bemperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan

pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;

c. Benolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap

pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;

d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas

masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;

e. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan

dengan pemilih;

f. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak

menanyakan pilihan politik kepada orang lain;

g. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan

secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang

dikenakannya;

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu

berkewajiban:

29


33

a) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara

tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

b) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai

dengan yurisdiksinya;

c) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

d) Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas,

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a) Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-

undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;

b) Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan

keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;

c) Menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap

dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d) Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses

kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;

Dalam melaksanakan asas kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu

berkewajiban:

a) Memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran

dan kesadaran pemilih;

34

b) Memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;

c) Membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi

dalam proses penyelenggaraan Pemilu;

d) Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak

pilihnya atau memberikan suaranya; dan

Dalam melaksanakan asas proporsionalitas, Penyelenggara Pemilu

berkewajiban:

a) Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat

menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas

penyelenggara Pemilu;

b) Menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu

keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun

tidak langsung; dan

c) Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang

dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas,

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a) Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan

standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

b) Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi

administrasi Pemilu;

35

c) Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi

penyelenggara Pemilu; dan

d) Menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD atau yang

diselenggarakan atas tanggung jawab Pemerintah dalam melaksanakan

seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a) Memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan

data dan/atau fakta;

b) Memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan

dengan cara sistematis, jelas, dan akurat;

c) Memberikan informasi mengenai Pemilu kepada public secara lengkap,

periodic dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah suatu fundamental dalam good

governanceyang modern dan di temukan pada masyarakat yang

terbuka. Meskipun suatu yang fundamental, Akuntabilitas sendiri

tidak memiliki arti yang tepat. Sebuah sebagai gagasan, Aberham

Yohannes mengentahkan pengertian akuntabilitas sebagai laporan atau

penjelasan seseorang atau badan kepada siapa ia harus bertanggung

jawab.

David Stott menyatakan bahwa Akuntabilitas mensyaratkan

adanya suatu forum untuk memanggil si pembuat keputusan guna

36

memberikan penjelasan mengenai keputusan yang diambilnya.

Akuntabilitas dapat dilaksanakan secara politik maupun secara

hukum. Akuntabilitas secara politik dilakukan di parlemen dan secara

hukum di pengadilan.

Menurut Aberham Yohannes, Akuntabilitas pelaksanaan

kekuasaan pemerintahan dilakukan melalui cara. Yaitu akuntabilitas

menteri kepada parlemen untuk ditinjau keputusannya menteri

dipanggil oleh parlemen untuk menjelaskan dan bertanggung jawab

atas keputusan yang telah diambilnya.30

Adapun indikator nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain :

1) Kepemimpinan, pemimpin memberikan contoh pada orang lain,

adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.

2) Transparansi, keterbukaan informasi akan mendorong tercapainya

akuntabilitas.

3) Integeritas, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

4) Rensponbilitas, kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa

ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karna

adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah

dibuat.

5) Keadilan, landasan utama dari akuntabilitas yang harus diplihara dan

dipromosikan karna ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan

30

A‟an Efendi, Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Surabaya: Sinar Grafika, 2017)

Hal-97

37

dan kredebilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja kurang

optimal.

6) Kepercayaan, rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.

7) Keseimbangan, keseimbangan kapasitas sumberdaya dan keahlian

yang dimiliki manusia.

8) Kejelasan, mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi

organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistym pelaporan

kinerja.

Konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang

akuntabel.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui refrensi

buku-buku atau literature study kepustakaan ini untuk memenuhi atau

mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang ada hubungan

nya dengan permasalahan yang di teliti. Sepanjang penelitian peneliti mengambil

buku-buku, tensis, skripsi, dan artikel yang memiliki hubungan terhadap masalah

yang penulis teliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini

penulis hanya lebih berfokus bagaimana Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada

Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tebo, Di Tinjau dari Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Achmad Sayuti, Mahasiswa Fakultas

Syari‟ah UIN STS Jambi, tahun 2018, dengan judul Netralitas Komisi Pemilihan

38

Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan

naturalistik menurut pengumpulan data pada setting yang alamiah. Hasil

penelitian menyarankan agar KPU sebagai penyelenggara pemilu, agar dapat

benar-benar menjalankan peran dan tugasnya sebagai lembaga yang

bertanggungjawab, maka harus meminimalisir pelanggaran pilkada. Hasil

kesimpulan adallah bahwa, independensi,imparsialitas, integeritas, transparansi,

efisiensi, profesional, berorientasi pelayanan.31

Kedua, Karya tulis ilmiah ini dilakukan oleh Prisma Fadli, Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2018. Dengan judul evolusi

kewenangan penyelenggara pemilu di Indonesia. Karya tulis ilmiah ini membahas

mengenai peraturan perundang-undangan pemilu selalu berubah setiap akan

dilaksanakannya pemilihan umum di indonesia. Pengaturan perundang-undangan

tersebut membawa pengaruh terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum

termasuk dalam hal kewenangan penyelenggara pemilu. Tujuan penulisan ini

adalah untuk menunjukkan evolusi kewenenganan penyelenggara pemilu di

indonesia dengan menggunakan pendekatan sejarah ketatanegaraan indonesia

dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pemilihan umum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sejak

dilaksanakannya pemilu pertama pada masa orde lama, dilanjutkan pada masa

31

Bahrul Ulum, Dedek Kuanadi, Abdul Razak, Achmad Sayuti, Laporan Penelitian

Dosen Dan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi,

Tahun 2018.

39

orde baru hingga saat ini memasuki era revormasi terdapat perubahan-perubahan

dalam kewenangan penyelenggara pemilu di indonesia.32

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh, Vita Novianti, Agus Suryono, dan

Imam Hanafi, Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu politik program Magister Ilmu

Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya, tahun 2015. Dengan judul

akuntabilitas politik Komisi Pemilihan Umum Daerah pada pelaksanaan pilkada

2010 kabupaten Situbondo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, hal ini

disesuaikan dengan permasalahan akuntabilitas politik Komisi Pemilihan Umum

Daerah pada pelaksanaan Pilkada 2010 kabupaten Situbondo, Metode kualitatif

ini lebih mendasarkan lebih mendasarkan fenomonologis yang mengutamakan

penghayatan dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu

pristiwa intereaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif

peneliti sendiri. Pengukuran Akuntabilitas politik KPU Kabupaten Situbondo

pada pelaksanaan Pilkada 2010 bahwa KPU sebagai lembaga yang bersifat

independent tentunya dalam melakukan kinerjanya harus tetap berpegang teguh

pada aturan perundang-undangan yang ada. Dalam menjalankan segala tata cara

pelaksanaan pilkada di kabupaten situbondo maka sangat diperlukan azas

keterbukaan.33

Keempat, Jurnal yang diteliti oleh Muh Imam Adli Aqil peran Komisi

Pemilihan Umum kabupaten Gowa dalam meningkatkan prtisipasi pemilih

32

Prisma Fadli,Evolusi Kewenangan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia , Skripsi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018. 33

Vita Novianti, Agus Suryono, dan Imam Hanafi, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Vol. 4, No. 3, Program Magister Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya, Tahun 2015.

40

masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014. Jurnal Ini membahas tentang

peran Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gowadalam meningkatkan patisipasi

pemilih masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014. Jenis penelitian yang

digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu type penelitian yang

berusaha menggambarkan secara jelas tentang peran Komisi Pemilihan Umum

kabupaten Gowa dalam meningkatkan patisipasi pemilih masyarakat pada

pemilihan presiden tahun 2014. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini

antara lain. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gowadalam

meningkatkan prtisipasi pemilih masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014?

dan apakah faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan kabupaten

Gowadalam meningkatkan prtisipasi pemilih masyarakat pada pemilihan presiden

tahun 2014?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanaperan

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gowa dalam meningkatkan patisipasi

pemilih masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014 dan juga untuk

mengetahui faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum

kabupaten Gowa dalam meningkatkan patisipasi pemilih masyarakat pada

pemilihan presiden tahun 2014.34

34

Muh Imam Adli Aqil,Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam

Meningkatkan Prtisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 ,Jurnal

41

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses atau prosedur yang sistematik

berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang di pakai disiplin (ilmu) untuk

mencapai suatu tujuan.35

A. Lingkup penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang di tempuh melalui

serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian

diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap

munculnya fenomena tertentu.36

Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif, menurut Denzin dan Lincoln, kata kualitatif menyiratkan penekanan

pada proses dan makna yang tidak di kaji secara ketat atau belum di ukur secara

kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.37

Pendekatan kualitatif adalah

suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang

menyelediki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini,

peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat

antara peneliti dan subjek yang di teliti.Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini

diharapkan mampu memberikan Informasi mengenai wujud dari Implementasi

Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Oleh KPU Kabupaten

Tebo di tinjau dari Undang-Undang Nomor,07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

35

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah, cetakan II, (

Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 22. 36

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif ( Jakarta : PT RajaGrafindo

Persada,2008), hlm. 75 37

Ibid,. hlm. 33.

42

Umum? dan untuk memperoleh data melalui observasi maupun wawancara,

penelitian ini berpusat pada KPU Kabupaten Tebo, Dengan tujuan mengumpulkan

data, baik tertulis maupun hasil observasi dan wawancara.

B. Jenis dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data di peroleh,

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dat a Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumbernya dilapangan.38

Karna penelitian kualitatif dimana peneliti

merupakan instrumen penelitian maka data primer pada penelitian ini

di peroleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam hal ini

peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berkenaan dan

langsung berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi

yang diperoleh secara langsung yang dilakukan dengan wawancara

dan observasi mengenai pokok permasalahan dalam penelitian secara

langsung, maupun dari pihak-pihak tertentu. Data primer ini di

gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai wujud dari

Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun

38

Tim Penyusun, Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syari’ah, (Jambi : Syariah press

,2014), hlm. 178

43

2019 di Kabupaten Tebo, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7

tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Tebo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber

lain, sebagai pendukung data primer yang di pandang berkaitan

dengan pokok kajian yang di teliti. Data sekunder bersumber dari

dokumen-dokumen, baik berupa dokumen-dokumen resmi maupun

bahan perpustakaan lainnya.39

Walaupun data tersebut di peroleh dari

orang lain atau dokumen lain tetapi data tersebut dapat dimanfaatkan

sebagai pendukung sumber data pertama. Adapun yang menjadi

sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literature-literatur

yang mendukung penelitian ini baik berupa buku, koran, majalah,

jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang di anggap penting dalam

mendukung penelitian ini. Adapun sumber data tersebut dapat di

golongkan yaitu :

a) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum.

b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR,DPD&DPRD Tahun 2012/pasal1

c) Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo

Nomor: 285 /HM.02-PU/03/1509/KPU-Kab/IX/2018

Tentang Daftar calon tetap anggota dewan perwakilan

rakyat daerah bkabupaten Tebo dalam pemilihan umum

tahun 2019.

39

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah, (Jambi : Syariah

Press,2014), hlm. 179.

44

d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008, “Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi pemilihan umum Provinsi, Dan

Sekretariat Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota”

(Jakarta: 2008)

C. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah

sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut

responden melalui suatu percakapan sistematis dan terorganisir. Karna

itu, wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara

sistematis dan terorganisir yang di lakukan oleh peneliti sebagai

wawancara dengan sejumlah orang yang disebut sebagai responden

atau yang di wawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.40

Dalan hal ini penyusun

akan mengumpulkan teknik wawancara untuk mengumpulkan data

dari pihak KPU Kabupaten Tebo dan berikut para Narasumber nya :

Nama Jabatan

Nani Efendi, S.Pd i SDM dan Partisipasi Masyarakat

40

Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet ke 3 (Bandung: Refika Aditama, 2012),

hlm, 312.

45

ALEKA SAPUTRA, S. Sos Selaku staf bagian Umum Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tebo

Al Fadli S, Pt Teknis Penyelenggara

Sudarno, SH Sekertaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tebo

2) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlaku. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara

dalam penelitian kualitatif.41

D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian

tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.

Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun

organisasi swasta atau sekelompok orang.42

Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis dengan analisis judul:

“‟Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di

Kabupaten Tebo, Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum”. Penelitian ini unit analisisnya adalah Implementasi Prinsip

41

Ibid, hlm 329 42

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari‟ah IAIN STS

Jambi (2012), hlm.62.

46

Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tebo Menurut Undang-Undang Nomor.7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Khususnya Pada Pemilihan Legislatif

Kabupaten Tebo 2019. Penetapan unit analisis tersebut, karna penelitian yang

dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan

dokumen-dokumen dari Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten Tebo (KPU

Tebo) dan informasi-informasi yang berasal, karyawan atau pegawai di lembaga

tersebut serta informasi yang didapat dari narasumber.

E. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan Sugiyono menyatakan bahwa analisis

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat di

pahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.43

Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil

data lalu diveifikasi.

1) Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhaian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2) Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah display atau

menyajikan data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa

43

Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND,

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. hlm 334.

47

dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah

teks yang bersifat naratif dan didalam skripsi ini peneliti

menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan

dengan menglompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-

masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber

tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teks yang bersifat naratif.

3) Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terahir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.44

Kesimpulan dalam

penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran atau obyek yang sebelumnya kurang

jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa,

ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan

penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan

lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengeahui dan menarik

kesimpulan terhadap implementasi prinsip akuntabilitas kinerja KPU kabupaten

44

Ibid., hlm.252.

48

Tebo menurut undang-undang nomor.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,

Khususnya pada pemilihan legislatif kabupaten Tebo 2019.

F. SistematikaPenulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan mendapatkan pemahaman, maka

pembahasan dan penelitian ini akan disistemasisasi berdasarkan susunan sebagai

berikut :

Pembahasan di awali dengan Bab I, Pendahuluan. Bab ini pada hakikatnya

menjadi pijakan bagi penulis skripsi, Bab ini berisikan tentang latar belakang

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan

tinjauan pustaka.

Selanjutnya Bab II, Membahas tentang metode penelitian, yang terdiri

tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan

data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Selanjutnta Bab III, dalam Bab ini memaparkan tentang gambaran umum

dan lokasi penelitian.

Selanjutnya Bab IV, dalam Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil

penelitian yang akan menguraikan tentang implementasi prinsip akuntabilitas

pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten Tebo, di tinjau dari undang-

undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Selanjutnya adalah Bab V, merupakan Bab ahir dari skripsi yang memuat

kesimpulan dan saran.

49

G. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dalam melakukan penelitian, maka penulis

menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal sebagai

berikut:

Tabel.1

N

o

Jenis

Kegi

atan

Tahun 2019-2020

Desember Januari Febuari Maret April Mei Juni

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

.

Peng

ajuan

Judul

x

2

.

Pem

buata

n

Prop

osal

x

3

.

Perb

aikan

prop

osal

dan

semi

nar

x

4

.

Surat

izin

x

50

riset

5

.

Peng

ump

ulan

data

x

6

.

Peng

elola

han

anali

sis

data

x

7

.

Pem

buata

n

lapor

an

x

8

.

Bimb

ingan

dan

perba

ikan

x

9

.

Agen

da

dan

ujian

skrip

si

51

1

0

.

Perb

aikan

dan

penji

lidan

52

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Tebo

Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten Provinsi jambi, Indonesia.

Kabupaten tebo dibentuk berdasarkam undang-undang Nomor 54 tahun 1999

sebagai pemekaran dari kabupaten bungo tebo dan secara defacto. Kegiatan

pemerintah efektif berjalan terhitung 12 Oktober 1999 bersamaan dengan

pelantikan pejabat Bupati sementara menjelang ditetapkan nya pejabat bupati

defenitif, dengan pusat berada di Muara Tebo berjarak 254,3 km dari kota jambi.45

B. Sejarah Singkat KPU Kabupaten TEBO

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna

menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud

apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami

dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara

Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan

Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak

pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi

45

WikiPedia, (Di akses pada 18 Maret 2020, Jam 04.46)

53

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi,

tugas dan kewenangannya masing-masing.

Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini

memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi

negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-

Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten TEBO yang ada saat ini

merupakan periode keanggotaan keempat yaitu periode 2018 - 2023 setelah

sebelumnya periode ke tiga 2013 – 2018 setelah sebelumnya periode kedua 2008

– 2013 dan periode pertama 2003 – 2008.46

Priode ke anggotaan 2003-2008.

1. Syahlan Arfan, SH

2. Drs. H. Ali Imron Achmad, M.Pdi

3. Din M Syech

4. Syamsu Ridjal

5. Yuliana, SE

Priode ke anggotaan 2008-2013

46

http://www.kputebo.go.id, (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 01.40 wib)

http://www.kputebo.go.id/

54

1. Syahlan Arfan, SH

2. Subirman, SE

3. Gaman Sakti, SS

4. Bahrullah

5. Nurhawani

Priode ke anggotaan 2013-2018

1. Basri, S.Ag

2. Ahdiyenti, M.Pdi

3. Riace Juskal

4. Al Fadli, S.Pt

5. Sri Asteti, SH

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi

Nomor : 485/PP/06-KPT/05/IX 2018 Tanggal 6 Juni 2018, nama-nama yang

disahkan dan diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Tebo periode keempat

adalah :

1. H. Basri, S.Ag.M.S.I

2. Al Fadli, S. Pt

3. Nani Efendi, S. Pd.I

4. Rinaldi Zainun, S. Ag.M.A

5. Sri Asteti, SH

55

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu Pasal 10 telah diatur tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU

Kabupaten Tebo ( UU Nomor 15 Tahun 2011 ).

Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Tebo, sebagaimana

diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008,

maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan

memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Tebo. Setiap divisi

mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten

Tebo yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) divisi yang masing-

masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Tebo, yaitu :47

1. H. Basri, S.Ag.M.S.I ( Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga)

2. Al Fadli, S. Pt ( Teknis Penyelenggara )

3. Nani Efendi, S. Pd.I (SDM dan Partisipasi Masyarakat

4. Rinaldi Zainun, S. Ag.M.A (Perencanaan dan Data )

5. Sri Asteti, SH ( Hukum dan Pengawasan )

Untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan

tugas-tugas KPU kabupaten Tebo dibentuk Sekretariat KPU kabupaten Tebo

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris

47



56

KPU kabupaten Tebo dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag yang juga masing-

masingnya mengepalai satu Subbag sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Sekretariat KPU kabupaten Tebo dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan

eselonisasi Jabatan Struktural IIIa yang bertanggung jawab kepada Ketua

KPUkabupaten Tebo . Selama KPU kabupaten Tebo terbentuk, telah mengalami 8

(delapan) kali pergantian Sekretaris, sedangkan Kasubbag dilingkungan

Sekretariat KPU kabupaten Tebo eselonisasi Jabatan Struktural IVa dengan

susunan Sekretariat terdiri dari :48

1. Sudarno, SH ( Sekertaris )

2. Nurbadri, SH, MH ( Kasubbag Hukum )

3. Paisol, SE ( Kasubbag Umum )

4. Autia Violeni, S.Kom ( Plt. Kasubbag Program dan Data )

C. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara

Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri,

transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang

48



57

berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang

memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum;

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan

beradab;

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang

bersih, efisien dan efektif;

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum

secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan

Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif

dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat

Indonesia yang demokratis.49

49



58

D. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan

Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja

Sekertariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk

melaksanakan Pemilihan Umum, KPU kabupaten Tebo mempunyai tugas

kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak

sebagai peserta Pemilihan Umum;

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI

dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat

pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut

TPS;

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk

setiap daerah pemilihan;

5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah

pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil

Pemilihan Umum;

7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.50

50

Ibid., (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 21.31 wib)

59

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat

tambahan huruf: tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam

Undangundang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.51

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999

tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan wewenang KPU

sebagai dimaksut dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun

setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem

Pemilihan Umum. 52

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dalam

penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan

jadwal dikabupaten/kota;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan

danmenetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden dikabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil

51

Ibid., (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 21.31 wib) 52

Ibid., (Diakses pada tanggal 12 Februari2020, Jam 21.43 wib)

60

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara

penghitungansuara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;

j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif

kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan

Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundangundangan;

l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang

berkaitandengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada

masyarakat;

m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan

penyelenggaraan Pemilu; dan

n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau undangundang.53

53

Farida Fauzia, Tugas, Fumgsi, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Jenderal Kpu,

Sekretariat Kpu Provinsi, Dan SekretariatKpu Kabupaten/Kota, (Jakarta: Pemilihan Umum,

2010). Hal 14

61

E. Tugas, Fumgsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tebo

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang sekertaris KPU

Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Sekertaris KPU Kabupaten/Kota

bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tertulis pada Pasal 17 yaitu :

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.

b. Memberikan dukungan teknis administratif.

c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam

menyelenggarakan Pemilu.

d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, serta pemilihan Gubernur.

e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota.

f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan

bupati/walikota.

g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan

62

h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang undangan.54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di

Kabupaten/Kota

b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di

Kabupaten/Kota.

c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.

d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota.

e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum

serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.

f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan

hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di

Kabupaten/Kota.

g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota.

h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan

Pemilu di Kabupaten/Kota.

i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.

54

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, “Tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

pemilihan umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota” (Jakarta:

2008). Hal 6-7

63

j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan

kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana

dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

dan

c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan

kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.56

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

55




2008). Hal 6-7 56




2008). Hal 6-7

64

d. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal

administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan

peraturan perundang-undanganndangan.57

F. Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tebo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010

tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tebo yang terdapat dalam pasal 62 terutama staf pelaksana pada

subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi

pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota

DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;

2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi

tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil

Pemilu;

57




2008). Hal 6-7

65

4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis

pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu

dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;Menyiapkan semua

berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk

melengkapi kekurangan persyaratan;

6. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan

penerbitan informasi Pemilu;

7. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;

8. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi

pelaksanaan kampanye;

9. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye

10. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman

teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan

pemilih;

11. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat;

12. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan

bahanbahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

66

13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota;

14. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan

olehSekretaris KPU Kabupaten/Kota;

15. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan

dokumentasi hasil Pemilu;

16. Menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag

Teknis dan Hubmas;

17. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

67

G. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo

a) Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo

Tabel.2 (Sumber KPU Tebo)

H. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo

Tabel.3 (Sumber KPU Tebo)

H. Basri, S.Ag, M.S.I

KETUA Keuangan,Umum,Logistik dan

Rumah Tangga

RINALDI, S. Ag. M. A

ANGGOTA

Perencanaan, Data dan Informasi

Al FADLI, S. Pt

ANGGOTA

Teknis Penyelenggara

NANI EFENDI, S. Pd. I

ANGGOTA

Sosialisasi Pendidikan Pemilih,

Partisivasi Masyarakat dan SDM

SRI ASTETI, SH

ANGGOTA

Hukum dan Pengawasan

SEKRETARIS

Sudarno, SH NIP 19620403 199403 1 006

Kasubbag Umum

PAISOL, SE NIP 19790909 200902

1 006

Plt.Kasubbag Program dan Data

AUTIA VIOLENI, S. Kom NIP 19850129 201502 2

001

Kasubbag Hukum

NURBADRI, SH, MH NIP 19790617 200312 1

006

68

Tabel.4(Sumber KPU Tebo)

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA SEKRETARIAT JENDRAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

BULAN : September 2019

NO UR

UT

NAMA TEMPAT/TGL

LAHIR

NIP PANGKAT JABATAN KELAS

JABA

TAN

JENIS

KEL

AMIN

AGAM

A

PENDIDIKAN

GOLR

U

T.M.

T

STRUK

TURAL

T.M.

T

UM

UM

T

HN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 SUDAR

NO, SH

Magelan

g,

03/04/1962

1962

0403

199403 1

006

Pembin

a IV/a

01/04/

2012

Sekretari

s

13/01/

2012

13 L ISL

AM

S1 19

87

2 NURBADRI,

SH, MH

Kudus, 17/06/1

979

19790617

2003

12 1 006

Pembina IV/a

01/04/2018

KasubagHukum

06/11/2017

9 L ISLAM

S2 2008

3 PAISOL

, SE

Ds. Tuo

Ulu,

09/09/1

979

1979

0909

2009

02 1

006

Penata

III/c

01/04/

2015

Kasubag

Umum

06/11/

2017

9 L ISL

AM

S1 20

05

4 AUTIA

VIOLE

NI, S. Kom

Jambi,

29/01/1

985

1985

0129

201502 2

001

Penata

Muda

Tk. I III/b

01/04/

2019

Plt.

Kasubag

Program dan Data

17/05/

2018

7 P ISL

AM

S1 20

07

5 ALEKA

SAPUT

RA, S. Sos

Ma

Tebo,

02/04/1982

1982

0405

200901 1

008

Penata

Muda

III/a

01/04/

2016

Pelaksan

a

7 L ISL

AM

S1 20

15

6 ROBI‟A

H

UlakBa

njir,

04/03/1979

1979

0304

200003 2

001

Penata

Muda

III/a

01/04/

2016

Pelaksan

a

6 P ISL

AM

S1 20

18

7 M.ZULHAM

HALM

AN, A.Md

Jambi, 26/12/1

980

19801226

2009

02 1 005

PenataMuda

III/a

01/04/2017

Pelaksana

7 L ISLAM

D3 2003

8 MELI YUNIT

A, A.

Md

Kuamang,

19/03/1

988

19880319

2010

01 2 001

PenataMuda

III/a

01/04/2018

Pelaksana

6 P ISLAM

D3 2009

69

9 MUHAMAD

JAKI,

A. Md

Ma Tebo,

30/11/1

978

19781130

2010

01 1 001

PenataMuda

III/a

01/04/2019

Pelaksana

7 L ISLAM

D3 2002

10 HARIY

ANTO

Ma

Tebo, 03/08/1

981

1981

0803 2010

01 1

001

Pengatu

r II/c

01/04/

2019

Pelaksan

a

5 L ISL

AM

S1 20

18

11 CECI

FELIAS

TARI

Lb.

Bungur,

22/02/1983

1983

0222

200901 1

2 004

Pengatu

r II/c

01/04/

2017

Pelaksan

a

6 P ISL

AM

S1 20

18

12 SAFWA

N

Semabu,

30/12/1

981

1981

1230

200901 1

003

Pengatu

r II/c

25/05/

2017

Pelaksan

a

6 L ISL

AM

SLT

A

20

01

13 JAMIL

AH

Semabu,

13/10/1985

1985

1013 2009

01 2

005

Pengatu

r II/c

01/04/

2017

Pelaksan

a

6 P ISL

AM

SLT

A

20

02

14 GUSM

ALINI

Jambi,

15/08/1984

1984

0815 2009

01 2

001

Pengatu

r II/c

01/04/

2017

Pelaksan

a

6 P ISL

AM

SLT

A

20

02

15 SENTO

T

MISDIYANTO

Wonogi

ri,

13/04/1967

1967

0413

201407

200901 1

001

Pengatu

rMuda

Tk. I II/b

01/07/

2017

Pelaksan

a

5 L ISL

AM

SLT

A

19

87

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip akuntabilitas penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Prinsip akuntabilitas adalah suatu fundamental dalam good

governanceyang modern dan di temukan pada masyarakat yang terbuka.

Meskipun suatu yang fundamental, Akuntabilitas sendiri tidak memiliki arti

yang tepat. Sebuah sebagai gagasan, Aberham Yohannes mengentahkan

pengertian akuntabilitas sebagai laporan atau penjelasan seseorang atau

badan kepada siapa ia harus bertanggung jawab.

David Stott menyatakan bahwa Akuntabilitas mensyaratkan adanya

suatu forum untuk memanggil si pembuat keputusan guna memberikan

penjelasan mengenai keputusan yang diambilnya. Akuntabilitas dapat

dilaksanakan secara politik maupun secara hukum. Akuntabilitas secara

politik dilakukan di parlemen dan secara hukum di pengadilan.

Menurut Aberham Yohannes, Akuntabilitas pelaksanaan

kekuasaan pemerintahan dilakukan melalui cara. Yaitu akuntabilitas

menteri kepada parlemen untuk ditinjau keputusannya menteri

dipanggil oleh parlemen untuk menjelaskan dan bertanggung jawab

atas keputusan yang telah diambilnya.58

Adapun indikator nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain :

58

A‟an Efendi, Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Surabaya: Sinar Grafika, 2017)

Hal-97

9) Kepemimpinan, pemimpin memberikan contoh pada orang lain,

adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.

10) Transparansi, keterbukaan informasi akan mendorong tercapainya

akuntabilitas.

11) Integeritas, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

12) Rensponbilitas, kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa

ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karna

adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah

dibuat.

13) Keadilan, landasan utama dari akuntabilitas yang harus diplihara dan

dipromosikan karna ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan

dan kredebilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja kurang

optimal.

14) Kepercayaan, rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.

15) Keseimbangan, keseimbangan kapasitas sumberdaya dan keahlian

yang dimiliki manusia.

16) Kejelasan, mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi

organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistym pelaporan

kinerja.

Konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang

akuntabel

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau

isntitusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

Akuntabilitas Publik memiliki tiga fungsi utama yaitu : (1) Menyediakan

kontrol demokratis (2) Untuk mencegah korupsi dan penyalah gunaan

kekuasaan (3) Untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas.

Dalam menyelenggarakan pemilu harus berdasarkan asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan harus sesuai dengan prinsip

sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 2 dan 3 UU NO. 7 Tahun

2017.59

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus

melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: (1) Mandiri, (2)

Jujur, (3) Adil, (4) Berkepastian hukum, (5) Tertib, (6) Terbuka, (7)

Proporsional, (8) Profesional, (9) Akuntabel (10) Efektif dan, (11) Efisien.60

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan Penyelenggaraan

Pemilu bertujuan untuk: (1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang

demokratis, (2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, (3)

Menjadikan konsistensi pengaturan sistem Pemilu, (4) Memberikan

kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu dan, (5)

Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efesien.61

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu

berkewajiban:

59




e) Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-

undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;

f) Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan

keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;

g) Menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap

dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

h) Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses

kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tebo

“Akuntabilitas merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh

KPU sesuai regulasi yang sudah ditetapkan, regulasi ini

berorientasi kepada pertanggungjawaban, melaporkan segala

aktivitas dan kegiatan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak

terkait”.62

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Komisioner Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

”Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap instansi untuk

mepertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan plaksanaan

program kegiatan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang yang

ada”63

62

Wawancara dengan Nani Efendi selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian

SDM dan Partisipasi Masyarakat Pada 7 Februari 2020. 63

Wawancara dengan Sudarno selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tebo Pada 6 Februari 2020.

Berdasarkan Analisa penulis bahwa perihal prinsip Akuntabilitas

khususnya dalam penyelenggaraan pemilu sudah dijelaskan secara merinci

didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum. Guna tercapainya pemilihan umum yang sesuai dengan yang

diharapkan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang

Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan

Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk; (1) Memperkuat sistem

ketatanegaraan yang demokratis, (2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan

berintegritas, (3) Menjadikan konsistensi pengaturan sistem Pemilu, (4)

Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan

Pemilu dan, (5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efesien.

B. Implementasi Prinsip Akuntabilitas KPU Kabupaten Tebo Dalam

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019

Pemilu merupakan satu –satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi

kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan

tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenarasi

kekuasaan.Pemilu juga satusatunya cara untuk menggantikan kekuasaan

lama tanpa melalui kekerasaan (chaos) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat

dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah

lama, atau mengganti dengan pemerintahan yang baru.

Pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta

akuntabilitas dari para pejabat publik,melalui pemilu diharapkan proses

politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang

sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih,

oleh karena itu pemilu yang baru saja berakhir tahun 2017 tadi tidak dapat

lagi disebut sebagai eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai

kelemahan dan peluang-peluang yang dapat mengancam kehidupan

demokratis itu sendiri.

Dalam menyelenggarakan pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tebo, harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil, dan harus sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam BAB II

pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum.64

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus

melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: Mandiri, (2)

Jujur, (3) Adil, (4) Berkepastian hukum, (5) Tertib, (6) Terbuka, (7)

Proporsional, (8) Profesional, (9) Akuntabel (10) Efektif dan, (11) Efisien.65

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan Penyelenggaraan

Pemilu bertujuan untuk: (1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang

demokratis, (2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, (3)

Menjadikan konsistensi pengaturan sistem Pemilu, (4) Memberikan

kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu dan, (5)

Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efesien.66

64




Lembaga penyelenggara pemilu, baik tingkat Pusat Provinsi dan

Kabupaten/Kota, Sudah berupaya menyelenggarakan Pemilu berdasarkan

regulasi yang ada yang berkaca pada asas dan prinsip terutama pada

Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Begitu pula pada KPU Kabupaten Tebo,

Telah berupaya semaksimal mungkin menyelenggarakan pemilu sesuai

dengan Asas dan Prinsip Pemilu. Agar tercapai nya Pemilu seperti yang

diharapkan.

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Khususnya pada Prinsip

Akuntabilitas Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten

Tebo. Akuntabilitas yang dilakukan KPU selaku lembaga penyelenggara

pemilihan umum kepada rakyat pemilih dan sekaligus pemegang

kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas KPU dapat dilakukan langsung kepada

rakyat melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu.67

1. Implementasi Prinsip Akuntabilitas Pada Verifikasi berkas bakal

calon dan Penetapan Calon Tetap Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di

Kabupaten Tebo

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum 2019.

Pendaftaran caleg dilakukan pada tanggal 4-17 Juli 2018. Proses Verifikasi

kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon pada 5-18 Juli 2018.

67

Vita Novianti, Agus Suryono, Imam Hanafi, “Akuntabilitas Politik Komisi Pemilihan

Umum Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada 2010 Kabupaten Situbondo” (Malang, Indonesia: Vol.

4. No. 3 (2015) Hal 519

Penyampaian hasil verifikasi 19-21 Juli 2018. Perbaikan daftar calon dan syarat

calon pada 22-31 Juli 2018. Verifikasi perbaikan daftaar calon dan syarat calon

pada 1-7 Agustus 2018. Sedangkan penyusunan dan penetapan DCS (Daftar

Calon Sementara) pada 8-12 Agustus 2018.68

a) Verifikasi kelengkapan administrasi

Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota

legislatif dimulai dari semua berkas kelengkapan administrasi daftar calon dan

bakal calon anggota legislatif yang diserahkan oleh parpol sebanyak 321 orang.

Verifikasi administrasi meliputi :

1.1 Pengumpulan berkas

Dalam pengumpulan berkas, LO (Liaison officer) dari setiap paartai wajib

melengkapi syarat-syarat yang sebelumnya sudah disosialisasikan oleh KPU

kabupaten Tebo. Kelengkapan pengumpulan berkas persyaratan bakal calon yang

ditanda tangani oleh calon yang bersangkutan dan diketahui oleh pengurus parpol

serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh istansi berwenang sesuai dengan

ketentuan yang telah ditentukan.

Dalam proses verifikasi Setiap Partai politik diminta memverifikasi tiap-tiap

persyaratan bakal calon yang nantinya akan diserahkan ke KPU. Berkas yang

sudah diserahkan ke KPU nantinya dinyatakan sudah final atau sudah benar-benar

tidak ada lagi kesalahan.Namun dalam proses verifikasi di tingkat KPU, Komisi

Pemilihan Kabupaten Tebo mendapatkan permasalahan mengenai identitas salah

68

PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara

Pemilihan Umum 2019.

satu calon yang bernama Jumawardi dari Partai Gerindra, dimana caleg tersebut

menggunakan Ijazah SMA saat mendaftar, namun di KTP,KK dan Dokumen-

dokumen lain ada gelar Akademik SH. Lantas hal ini yang membuat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tebo bimbang dalam menetapkan identitas saudara

Jumawardi yang nantinya akan digunakan didalam surat suara C1.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tebo.

“Didalam PKPU diterangkan bahwasannya identitas peserta

pemilu yang nantinya akan ditetapkan di C1, harus sesuai dengan

identitas di KTP. Berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor, Lantas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo

memutuskan menggunakan identitas Peserta Pemilu yaitu saudara

Jumawardi sesuai dengan yang tertera di KTP yang tertera embel-

embel akademiknya. Sebelumnya pihak Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tebo sebelum memutuskan perihal ini, kami sudah

meminta konfirmasi pihak parpol mengenai permasalahan ini dan

mereka meng iyakan.”69

b) Verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon

Dalam proses perbaikan daftar calon dan syarat calon, bakal calon anggota

legislatif guna untuk melengkapi dokumen yang kurang lengkap, seperti

yang dialami oleh saudara Jumawardi karna adanya ketidak cocokan

identitas beliau antara KTP dan Ijazah yang dia gunakan saat mendaftar,

maka orang yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwa nama

69


SDM dan Partisipasi Masyarakat Pada 7 Februari 2020.

yang ada di berkas dan di KTP adalah orang yang sama dan surat itu di buat

oleh pihak yang bersangkutan.

Menurut Keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tebo Melalui salah satu Media cetak lokal.

“Dalam Proses Verifikasi sebelumnya pihak yang bersangkutan

telah membuat surat pernyataan, bahwa nama yang ada di berkas

dan di KTP adalah orang yang sama dan surat itu di buat oleh

pihak yang bersangkutan, Dan mengenai ke aslian Ijazah dan

dimana beliau mendapatkan gelar tersebut itu sudah bukan

wewenang kami untuk menelusuri “70

c) Penentuan daftar calon sementara (DCS) sampai penetapan daftar calon

tetap (DCT)

Dalam penentuan daftar calon sementara (DCS) sampai penetapan

daftar calon tetap (DCT), relatif tidak ada masalah yang berarti, KPU

kabupaten Tebo setelah selesai melakukan proses pengumuman dan

penetapan DCS dan DPT anggota legislatif kabupaten Tebo tahun2019,

selanjutnya KPU kabupaten Tebo mengumumkan DCT secara terbuka dan

transparan. Pengumuman Nomor : 285 /HM.02-PU/03/1509/KPU-

Kab/IX/2018 Tentang Daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat

daerah bkabupaten Tebo dalam pemilihan umum tahun 2019,71

sebanyak

sebanyak 321 orang. Itu dengan rincian lelaki 198 dan perempuan 123

70

jambi-tribunnews-com.cdnamppoject.org

71Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 285 /HM.02-PU/03/1509/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah bkabupaten Tebo dalam pemilihan umum tahun 2019.

orang.Keterwakilan perempuan dinilai sudah di atas target 30% diseiap

partai politik, yaitu 38,3%.

Dalam pemilihan anggota leggislatif Kabupaten Tebo Tahun 2019, Saudara

Jumawardi berhasil merebutkan kursi di DPRD. Namun tidak selesai sampai

disitu saja. Permasalahan kembali timbul setelah sekelompok Ormas masyarakat

melaporkan kepihak yang berwenang mengenai gelar akademik yang dimiliki oleh

saudara Jumawardi yang dia gunakan waktu pencalonannya, Selang beberapa

minggu sebelum pelantikannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sudah berusaha sebaik mungkin

untuk melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Prinsip penyelenggara

Pemilihan Umum. Akan tetapi ada beberapa faktor penghambat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tebo Dalam melaksanakan Prinsip Akuntabilitas.


Kabupaten Tebo.

“Masih ada partai politik yang asal-asalan dalam memilih dan

mendaftarkan caleg, tanpa melaui tahapan-tahapan pencalegan,

seleksi dan verifikasi dokumen-dokumen yang valid ”72

Bentuk dan dampak dari permasalahan diatas terhadap penyelenggaraan

pemilu, kelengkapan dan keaslian dokumen persyaratan para caleg dan

berdampak timbulnya masalah sebelum dan sesudah pemilu apabila caleg berhasil

menduduki kursi DPR. (1) Menghambat kinerja KPU dalam proses verivikasi di

tambah mepetnya jadwal dan bertambahnya partai peserta pemilu (2) Tidak

72

Wawancara dengan Al Fadli,selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian Teknis

Penyelenggara 7 Februari 2020.

maksimalnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Pemilu Nomor.7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.


Kabupaten Tebo.

“Pemilihan Legislatif Tahun 2019 memiliki keistimewaan

tersendiri dibandingkan Pemiihan Legislatif pada tahun 2014.

Dimana baru pertamakalinya pemilihan legislatif dan Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden dilakukan diwaktu yang bersamaan,

Namun dibalik keistimewaannya timbul kendala-kendala bagi kami

yang menghambat fungsi dan tugas kami khusunya dalam

Verifikasi data peserta pemilu, Karna fokus kami terbagi. Ditambah

lagi jumlah partai politik yang ikut dalam pesta Demokrasi juga

bertambah Tahun 2014 ada 12 Partai Politik dan Tahun 2019

menjadi 14 Partai Politik.”73

Dari beberapa faktor penghambat tersebut tentunya bukan hanya kendala

yang dialami oleh lembaga KPU Kabupaten Tebo melainkan itu telah menjadi

masalah secara umum oleh lembaga KPU diseluruh Indonesia.Walaupun

demikian lembaga KPU Kabupaten Tebo harus tetap belajar dan terus berusaha

untuk membenahi diri agar penyelenggara pemilu yang berlangsung setiap

diadakan pemilu baik pilkada, pileg dan pilpres. Dalam pelaksanaan Asas dan

Prinsip pemilu harus maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

73

Wawancara dengan Nani Efendi selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian SDM

dan Partisipasi Masyarakat Pada 7 Februari 2020.

2017 Tentang Pemilihan Umum. Dan merupakan tolak ukur berhasilnya salah

satu kegiatan pemilu dan bisa membuktikan sejatinya negara demokrasi.

83

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi pemilihan umum kabupaten Tebo dalam melaksanakan prinsip

akuntabilitas sudah sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017

tentang pemilihan umum. Dimana dalam pelaksanaan pemilu penyelenggara

pemilu harus sesuai dengan prinsip, salah satunya prinsip akuntabilitas.

dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai undang-undang nomor 3

tahun2017 tentang pemilihan umum.diantara tugas dan fungsinya adallah

dengan melaksanakan semua tahapan-tahapan Penyelenggara termasuk

Verifikasi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

2. Faktor-faktor kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan

prinsip penyelenggaraan pemilu pemilihan Legislatif Tahun 2019 memiliki

keistimewaan tersendiri dibandingkan Pemiihan Legislatif pada tahun 2014.

Dimana pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan diwaktu yang

bersamaan, Namun dibalik keistimewaannya timbul kendala-kendala bagi

KPU yang menghambat fungsi dan tugas kami khusunya dalam verifikasi

data peserta pemilu, karna fokus kami terbagi. Ditambah lagi jumlah partai

politik yang ikut dalam pesta demokrasi juga bertambah tahun 2014 ada 12

Partai Politik dan tahun 2019 menjadi 14 Partai Politik.Masih ada partai

politik yang asal-asalan dalam memilih dan mendaftarkan caleg, tanpa

melaui tahapan-tahapan pencalegan, seleksi dan verifikasi dokumen-

dokumen yang valid.

3. Dari beberapa faktor penghambat tersebut tentunya bukan hanya kendala

yang dialami oleh lembaga KPU kabupaten Tebo melainkan itu telah

menjadi masalah secara umum oleh lembaga KPU diseluruh Indonesia.

Walaupun demikian lembaga KPU kabupaten tebo harus tetap belajar dan

terus berusaha untuk membenahi diri agar penyelenggara pemilu yang

berlangsung setiap diadakan pemilu baik pilkada, pileg dan pilpres. Dalam

pelaksanaan Asas dan Prinsip pemilu harus maksimal sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan

merupakan tolak ukur berhasilnya salah satu kegiatan pemilu dan bisa

membuktikan sejatinya negara demokrasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis, maka saran

yang dapat penulis berikan adalah, pihak penyelenggara pemilu KPU Kabupaten

Tebo pada pemilihan legislatif tahun 2019, hendaknya lebih maksimal lagi dalam

melaksanakan prinsip penyelenggara pemilu khususnya akuntabilitas, agar

tercapainya Pasal 4 UU NO. 7 Tahun 2017. Pengaturan penyelenggaraan pemilu

bertujuan untuk: (1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, (2)

Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, (3) Menjadikan konsistensi

pengaturan sistem Pemilu, (4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah

duplikasi dalam pengaturan pemilu dan, (5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan

efesien.

Dan saran untuk saya sebagai penulis, skripsi ini hanya membahas

implementasi prinsip akuntabilitas pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten

Tebo, di tinjau dari undang-undang nomor.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Hendaknya penulisan ini dapat dikembangkan lagi. Dan semoga skripsi ini bisa

dijadikan salah satu bahan refrensi.

86

DAFTARPUSTAKA

A. Literatur

Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik,(Bandung : Alfabeta, 2006)

Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah

Mada University Press, 2006)

Ahmad Nadir. Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi,Malang.2005

Bahrul Ulum, Dedek Kuanadi, Abdul Razak, Achmad Sayuti, Laporan Penelitian

Dosen Dan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah UIN Sulthan

Thaha Saifudin Jambi, Tahun 2018.

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif ( Jakarta : PT RajaGrafindo

Persada,2008)

Dapartemen Agama Republik Indonesia : Al-Qur‟an dan

Terjemahannya,(Jakarta). Farahdiba Rahmah Bachtiar,‟‟Pemilu Indonesia:Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai

Refrensi, Pemilu Indonesia. (Makasar Indonesia : Vol. 3 / No 1 / 2004)

Farida Fauzia, Tugas, Fumgsi, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Jenderal

Kpu, Sekretariat Kpu Provinsi, Dan SekretariatKpu Kabupaten/Kota,

(Jakarta: Pemilihan Umum, 2010)

Frenki, „‟Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia Menurut

Fiqh Siyasah’’(Oktober 2016)

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah, cetakan

II, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012)

Kamal Hidjaz. Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem

Pemerintahan Daerah Di Indoneia. Makasar. 2010.

M. Gaffar Jenedjri, Politik Hukum Pemilu, cet. Pertama,(Jakarta:konstitusi

Press,oktober 2013)

Oshit Alesita Rinenggo, Purwoko, dan Rina Martini, Evolusi Proses

VerifikasiCalon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014-

2019 DI Kota Semarang, Jurusan Ilmu Pemerinahan Fakultas Ilmu Sosial

dan Politik Universitas Diponegoro, Tahun 2020

Panjaitan, Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum2014

Prihatmoko, J. Joko,Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi. LP21 Press. Semarang,

2003

Syamsuddin Haris.Pemilu Nasional Serentak 2019.Jakarta.2015

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan

RND”, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan

RND”, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Tim Penyusun, Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syari‟ah, (Jambi : Syariah press

,2014)

Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet ke 3 (Bandung: Refika Aditama,

2012)

Winarno, Kebijakan Publik :Teori & Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo,

2014)

B. Undang-undang

UU NO. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tentang Pemilihan Umum Anggota

DPR,DPD&DPRD Tahun 2012/pasal1

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 285 /HM.02-

PU/03/1509/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar calon tetap anggota dewan

perwakilan rakyat daerah bkabupaten Tebo dalam pemilihan umum tahun

2019.


Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi pemilihan umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi

pemilihan umum Kabupaten/Kota” (Jakarta: 2008)

C. Lain-lain

http://katadata.co.id

https//www-kompasiana.com.cdn

https://jambi.tribunnews.com/2019/10/03anggota-dprd-tebo-jadi-tersangka-ijazah-

palsu-kpu-masih-tunggu-inkrah

http://www.kputebo.go.id

Wikipedia.com


SDM dan Partisipasi Masyarakat Pada 7 Februari 2020.

Wawancara dengan Sudarno selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tebo Pada 6 Februari 2020

Wawancara dengan Al Fadli ,selaku Komisioner KPU Kabupaten Tebo Bagian

Teknis Penyelenggara 7 Februari 2020

Wawancara dengan kepala subbagian teknis dan data 28 November 2019

http://kata/




89

89

Lampiran

Wawancara dengan ALEKA SAPUTRA, S. Sos Selaku staf bagian Umum Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tebo


SDM dan Partisipasi Masyarakat

Wawancara dengan Sudarno, SH selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tebo

RIWAYAT HIDUP

Skripsi ini ditulis oleh seorang Putra Jawa dari

Desa Kendal Baru, Kecamatan Mondokan Kabupaten

Sragen. Anak Pertama dari dua bersaudara pasangan

bapak Slamet Utomo dan ibu Mugi. Adik saya bernama

Evi Dila Fitriani.

Penulis lahir pada Tanggal 25 bulan Juni tahun

1996. Mengawali pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri 30 Wirotho Agung,

Rimbo Bujang, lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 3 Wirotho Agung, Rimbo Bujang , lulus tahun 2011. Selanjutnya

menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wirotho Agung,

Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, lulus tahun 2014.

Penulis sempat mengurungkan keinginan untuk melanjutkan kuliah karna

kendala memilih perguruan tinggi yang dirasa pas dan cocok. Dua Tahun pasca

kelulusan lebih tepatnya Pada tahun 2016, penulis diterima di Program Studi

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jambi Sulthan

Thaha Jambi.

Selama di perguruan tinggi, penulis pernah tergabung dalam beberapa

organisasi kemahasiswaan. Dan Salah Satunya Pada tahun 2018-2019 sebagai

Sekjen Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN

STS Jambi. Penulis menjalani Program Pengalaman Lapangan di Kantor

Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jambi. Kemudian dilanjutkan Program

Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Kebangsaan di Desa Bungo Tanjung Kecamatan

Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin pada tahun 2019.

Pada tanggal 12 Mei 2020, penulis dinyatakan LULUS melalui sidang

ONLINE terbuka Program Studi Hukum Tata Negara dan berhak menyandang

gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat kelulusan “ Amat Baik”.

Jambi, Juni 2020

Penulis

ERWIN KUSWANTORO

SPI162545

IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMILU …

Documents