-
IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) 106
TERHADAP TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BMT AL
MUNAWWARAH
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh
MATSALUL JAKI MUTKI
NIM: 1110053000013
KONSENTRASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H./ 2015 M.
-
iv
ABSTRAK
Matsalul Jaki Mutki, NIM 1110053000013
Judul Skripsi : Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (106)
Terhadap
Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah Kantor Pusat
Pamulang
Pembimbing : Muamar Aditya, SE, M. AK
Sistem dan praktik ekonomi syariah mulai terlihat marak
perkembanganya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade
terakhir.
Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan
sistem ekonomi
syariah, yaitu keingian dari masyarakt muslim untuk kaffah dalam
menjalankan
agama Islam dengan menjalankan seluruh aktvitas dan transaksi
ekonominya
sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan sistem dan praktek
ekonomi
syariah di Indonesia boleh dikatakan terlambat jika dibandingkan
dengan
perkembangannya di negara – negara maju.
Di Indonesia lembaga keuangan syariah mulai menjamur yaitu
bank
syariah maupun BMT, namun BMT lebih mengarah pada
usaha-usaha
pengumpulan dana penyaluran dan yang non profit, seperti zakat,
infaq dan
shadaqah yang yang disebut baitul maal, sedangkan BMT sebagai
lembaga bisnis
berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana
komersil, yang
disebut baitul tamwwil
Melihat perkembangan BMT di Indonesia yang pesat namun di mana
ada
kecendrungan dari BMT di Indonesia masih menggunakan akuntansi
standar yang
belum berpedoman pada PSAK, oleh karena itu penulis ingin
meneliti pada BMT
Al Munawwarah karena BMT tersebut termasuk BMT yang cepat
pertumbuhanya
dan mempunyai banyak cabang khususnya di daerah Tangerang
Selatan dan
Depok.
Penelitian ini merupakan studi pada BMT Al Munawwarah dengan
judul
“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Terhadap
Transaksi
Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah”. Tujuan penelitian ini adalah
untuk
menguji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah yang
dilakukan
BMT Al Munawwarah sudah sesuai dengan PSAK No. 106.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif
kualitatif
yaitu memberikan gambaran dan penilaian mengenai perlakuan
akuntansi
pembiayaan musyarakah pada BMT Al Munawwarah.
Hasil analisis menyatakan bahwa implementasi pembiayaan
musyarakah
pada BMT Al Munawwarah telah sesuai dengan PSAK No. 106.
Kesesuaian
tersebut sudah meliputi pencatatan pengakuan, pengukuran,
penyajian dan
pengungkapan transaksi musyarakah. Berdasarkan kesimpulan di
atas, penulis
menyarankan agar BMT Al Munawwarah terus konsisten dalam
mengimplementasikan PSAK 106 secara penuh yang disusun oleh IAI
selaku
organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di
Indonesia.
Kata kunci : Perlakuan Akuntansi, PSAK 106, Pembiayaan
Musyarakah
-
v
KATA PENGANTAR
ِحْيـــــمِ ْحَمِن الرَّ بِْســــــــــــــِم هللاِ الرَّ
Puji syukur peneliti ungkapkan kepada Allah SWT, karena berkat
rahmat
serta inayah-NYA peneliti dapat menyelesaikan laporan berwujud
skripsi ini.
Selanjutnya Shalawat serta salam juga tiada hentinya kita
panjatkan kepada
pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan kita
dalam
menjalankan kehidupan ini.
Ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada Inunda dan
Ayahanda
penulis, Ayahanda tercinta H. Guntur Alamsyah dan Ibunda
tersayang Nurhayati
yang senantiasa mencurahkan cinta, kasih sayang serta doanya
yang selalu
mengiringi di setiap langkah penulis dalam menjalankan
aktifitas, sehingga skripsi
inipun dapat penulis selesaikan guna mencapai gelar Sarjana
Komunikasi Islam
(S.Kom.I).
Selanjutnya, juga yang paling penting penulis mengucapkan rasa
terima kasih
yang tulus kepada segenap pihak yang telah membantu dan
mendukung penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini, di antaranya adalah:
1. Dr. Arief Subhan, M.A, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Dr.
Suparto, S.Ag., M.Ed selaku Wadek I bidang Akademik, Dr. Hj.
Raudhanah,
M.Ag selaku Wadek II bidang Administrasi Umum, dan Dr. Suhaimi,
M.Si
selaku Wadek III Bidang Kemahasiswaan.
2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen
Dakwah dan
Drs. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM., selaku Sekretaris Jurusan
Manajemen
-
vi
Dakwah yang selalu menyumbangkan pemikiran dalam penulisan
skripsi dan
juga semenjak penulis masuk pada bangku kuliah.
3. Muammar Aditya, SE,M.AK selaku pembimbing dalam penulisan
skripsi ini,
yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdialog dengan
penulis
serta memotivasi penulis dalam mencari esensi dari tema yang
penulis telaah
pada skripsi ini dan secara tuntas dapat mengoreksi skripsi
ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang
telah
mentransformasikan ilmunya pada penulis dalam batasan-batasan
tertentu
yang dapat penulis terima, sehingga penulis sedikit banyak telah
mengetahui
informasi tentang dinamika pengetahuan yang ada.
5. Seluruh Staff Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Fakultas
Ilmu Dakwah
dan Ilmu Komunikasi yang telah melayani dan meminjamkan koleksi
buku-
bukunya sebagai bahan referensi bagi penulis dalam penyusunan
skripsi ini.
6. Keluarga Besar BMT Al Munawwarah (Ibu Sumirah Almisani dan
Bpk.
Samabiyanto, SE) yang telah banyak membantu penulis dan telah
memberi
izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta terimakasih
atas
masukan yang berarti bagi penulis.
7. dr. Diniati Juliana Zulhawa yang telah memberikan suport
hingga penulis
dapat menyelsaikan skripsi ini dengan sehat wal afiat.
8. Rekan-rekan Mahasiswa UIN yang membantu terselesaikannya
skripsi ini
baik bantuan moril maupun fasilitasnya yaitu kelas Manajemen
Dakwah A
dan B, Teman-teman KKN 45 Sukseeesss !!!, dan Sahabat-sahabat
PMII
Cabang Ciputat khususnya PMII KOMFAKDA semoga Allah SWT
membalas kebaikan kalian.
-
vii
9. Sahabat-sahabat terbaik GBA (Abby Andriandini, Deni
Hamdani,
Muhammad Muslim dan Slamet Eko Purnomo) terimakasih atas
dukungan
semangat dan keceriaannya semoga kita tetap selalu kompak.
Pada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
yang
telah ikut berpartisipasi membantu dan mendo’akan penulis
dalam
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas
semua
kebaikan dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal.
Penulis
menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan
dalam
penelitian skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang
bersifat
membangun sangat penulis harapkan.
Jakarta, 16 Juni 2015
Matsalul Jaki Mutki
-
viii
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Lembar Pengesahan Panitia Uian
.......................................................................
i
Lembar Pengesahan Skripsi
..............................................................................
ii
Lembar Pernyataan
............................................................................................
iii
Abstrak
................................................................................................................
iv
Kata Pengantar
....................................................................................................
v
Daftar Isi
..............................................................................................................
vi
Daftar Tabel
.......................................................................................................
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
..................................................... 1 B.
Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................ 8
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian
........................................... 8 D. Review Study
Terdahulu ..................................................... 9
E. Kerangka
Teori.....................................................................
16 F. Metode penelitian
................................................................ 18
G. Pedoman Penulisan Laporan
............................................... 20 H. Sistematika
Penulisan
.......................................................... 20
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI AKUNTANSI,
AKUNTANSI SYARI’AH SERTA AKUNTANSI
MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK 106
A. Pengertian Akuntansi Secara Umum
..................................... 22 B. Akuntansi Syariah Serta
Perbedaan Akuntansi Syariah dengan
Akuntansi Konvensional
....................................................... 28
C. Prosedur Akad Musyarakah dalam Islam
.............................. 38 D. Akuntansi Musyarakah
.......................................................... 46 E.
Akad Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 .......................... 57
F. Jurnal Teori Akuntansi Syariah
............................................. 66
BAB III TINJAUAN UMUM BMT AL MUNAWWARAH
A. Latar Belakang Berdirinya BMT Al Munawwarah ...............
83 B. Visi dan Misi BMT Al Munawwarah
.................................... 84 C. Tim Kerja BMT Al
Munawwarah tahun 2013-2016 ............. 85 D. Izin dan Legalitas
..................................................................
86 E. Penghargaan dan Prestasi
...................................................... 87 F.
Wilayah dan Kantor
............................................................... 87
G. Produk-Produk BMT Al Munawwarah
................................. 88
-
ix
BAB IV IMPLEMENTASI AKUNTANSI MUSYARAKAH PADA
BMT AL MUNAWWARAH BERDASARKAN PSAK 106
A. Akuntansi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah............ 92 1.
Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Musyarakah .......... 92
B. Ketentuan Akuntansi Musyarakahah Menurut PSAK 106 .... 98 1.
Aset Atau Investasi Musyarakah ....................................
98 2. Jaminan
..........................................................................
99 3. Pengembalian Dana Musyarakah
................................. 100 4. Kewajiban, Piutang,
Keuntungan dan Kerugian
Musyarakah
..................................................................
101
5. Bagi Hasil
.....................................................................
101 6. Kekuatan dan Kelemahan PSAK 106 ..........................
102 7. Jurnal Pembiayaan Akuntansi Musyarakah
..................102
C. Implementasi Akuntansi Musyarakah Terhadap (PSAK) 106
...............................................................................................107
1. Pencatatan ( Pengakuan dan Pengukuran ) ....................
107 2. Pengungkapan
................................................................
109 3. Penyajian
.......................................................................
110 4. Penilaian Implementasi Antara PSAK 106 dan BMT Al
Munawwarah
.................................................................
113
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
..................................................................
123 B. Saran
...........................................................................
125
Daftar Pustaka
Lalpiran-Lampiran
-
x
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Neraca BMT
........................................................................................111
Tabel 4.2 Pembiyaan Musyarakah
......................................................................112
Tabel 4.3 Pos Perhitungan Hasil Usaha Pendapatan Utama
.............................. 113
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sistem dan praktik ekonomi syariah mulai terlihat marak
perkembanganya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade
terakhr.
Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan
sistem
ekonomi syariah, yaitu keingian dari masyarakt muslim untuk
kaffah dalam
menjalankan agama Islam dengan menjalankan seluruh aktvitas dan
transaksi
ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Perkembangan sistem
dan
praktek ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan terlambat
jika
dibandigkan dengan perkembangannya di negara – negara maju.
Salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam kegiatan
ekonomi
adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang
berlandaskan
prinsip Islam. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga
yang
menghubungkan antara dua pihak yang memerlukan dana dan pihak
yang
mengalami surplus dana. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan
bank,
mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran
tersebut
dijadikan wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat secara efektif dan efesien ke arah peningkatan taraf
hidupnya.1
1 Sigit Triandaru dan Totok, Bank dan Lembaga Keuangan Lain
(Jakarta: Salemba
Empat, 2009), h. 10.
-
2
Tujuan didirikanya lembaga keuangan syariah adalah untuk
mngembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan
dan
perbankan. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip
hukum
Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa
yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa
dibidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan,
kemanfaatan,
keseimbangan dan keuniversalan.2
Di Indonesia sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip
syariah
telah dipraktikan dan melembaga sejak lama, bila kita melihat
kembali
kebelakang sesungguhnya masyarkat Indonesia telah mengenal
ekonomi
syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa
Indonesia, yaitu
dengan praktik bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik
lahan. Dalam
perkembanganya bahkan memiliki peran secara nasional terbukti
dengan
didirikanya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kekuatan para
pedagang
Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat
terhadap kolonial
Belanda. Secara nasional perkembangan ekonomi syariah diawal
dengan
berdirinya BPRS ( Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung
pada tahun
1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan P.T. BPRS
Hareukat.
Selanjutnya PT BMI yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992
sebagai Bank
UMUM pertama yang beroprasi berdasarkan prinsip syariah.3
2 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:
Kencana Prenada Media
Group, 2009), h.35. 3 Toto Tohir “Eksistensi BMT (Baitul Maal
wat Tamwil) Sebagai Lembaga Keungan
Syariah di Indonesia” Artikel diakses pada tanggal 25 Maret 2015
dari
https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/eksistensi-bmt.pdf
https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/eksistensi-bmt.pdf
-
3
Perkembangan bank syariah diikiuti dengan berkembangnya
lembaga
keuangan syariah di luar struktur perbankan, seperti Baitul Maal
wat Tamwil
(BMT), Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga
Pegadaian
Syariah.
Perkembangan bank syariah atau pasar modal syariah
menunjukan
pertumbuhan yang cukup baik, selain terdapat peningkatan market
share
pasar modal syariah yang tercermin antara lain dari jumlah saham
syariah
tahun sebelumnya, juga terdapat peningkatan jumlah saham yang
masuk
dalam Daftar Efek Syariah (DES) dibandig periode sebelumnya.
Peningkatan
juga terjadi pada akhir 2013 atas nilai kapitalisasi Pasar
Indeks Saham
Syariah Indonesia (ISSI) dan mengalami peningkatan sebesar 4,35%
jika
dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir Desember
2012.4
Perkembangan Bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia
mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya.
Yang
dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah
semua
perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang
yang
disimpankan kepada mereka.5
Pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan yang pesat baik
di
sektor Perbankan Syariah maupun BMT. Hal ini dikarenakan
banyaknya
masyarakat yang ingin membuka usahanya dengan cara kerjasama
dengan
4
http://www.ojk.go.id/publikasi-laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013
diakses
pada tanggal 16 Juni 2015 5 Sardono Sukirno, Pengantar Teori
Ekonomi Makro, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1995), edisi 2, hal. 199.
http://www.ojk.go.id/publikasi-laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013
-
4
pihak Bank Syariah maupun BMT dengan menggunakan pembiayaan
musyarakah.
Namun salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh
kalangan perbankan saat ini adalah masalah stadarisasi sistem
akuntansi dan
audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan.
Kunci
kesuksesan suatu BMT sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan
publik
terhadap kekuatan finansial BMT yang bersangkutan, dan
kepercayaan
terhadap kesesuaian oprasional BMT dengan sistem syaria’ah
Islam.
Kepercayaan ini termasuk didalamnya kepercayaan yang diberikan
oleh para
depositor dan investor, yang keduanya merupakan stakeholder
utama sistem
perbankan.
Sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat
kualitas informasi yang diberikan kepada publik, diaman bank
syariah harus
mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan
kapasitas
didalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan
yang sesuai
dengan syariat Islam. Oleh karena itu, membangun sebuah sistem
akuntansi
dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan
telah
menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Tanpa itu, mustahil
Bank
Syari’ah dan BMT dapat meningkatkan daya saingnya dengan
kalangan
konvensional.6
6 Irfan Syauqi Beik “Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan
Syari’ah”, artikel
diakses pada tanggal 13 November 2014 dari
http://.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-
syari’ah/1074-urgensi-standarisasi-akuntansi-perbankan-syari’ah.
http://.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syari'ah/1074-urgensi-standarisasi-akuntansi-perbankan-syari'ahhttp://.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syari'ah/1074-urgensi-standarisasi-akuntansi-perbankan-syari'ah
-
5
Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang dapat
menggerakan sektor rill adalah BMT. BMT merupakan suatu
lembaga
ekonomi rakyat, yang secara nyata memang lebih fokus kepada
masyarakat
bawah karena BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro
dan
usaha kecil, terutama bantuan permodalan.7
BMT sebagai lembaga sosial lebih mengarah pada usaha-usaha
pengumpulan dana penyaluran dan yang non profit, seperti zakat,
infaq dan
shadaqah yang yang disebut baitul maal, sedangkan BMT sebagai
lembaga
bisnis berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran
dana
komersil, yang disebut baitul tamwwil.8 Dengan demikian BMT
memiliki dua
fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah
serta pula
berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi
yang bersifat
produktif sebagaimana layaknya bank.9
Akuntansi sebagai aspek muamalah sangat penting kaitanya
dengan
segala bentuk transaksi yang ada. Al-Qur’an surat Al-Baqarah
ayat 282
menjadi dasar implikasi akuntansi, di dalamnya menyatakan secara
tegas
rambu-rambu yang harus ditaati hubunganya dengan penerapan
akuntansi dan
pencatatan yang dilakukan selama bermuamalah.
7 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam
(Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009), h. 83. 8 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga
Keuangan Syariah (Jakarta: Ekonisia, 2008) edisi
3. h.3 9 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah
(Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), h.35.
-
6
Akuntansi pada hakikatnya mencatat transaksi keuangan yang
dilakukan oleh suatu perusahaan. Lembaga Keuangan Islam
harus
menerapkan akuntansi Islam (syariah) dalam setiap transaksi yang
dilakukan.
Ini merupakan tantangan besar bagi pakar syari’ah Islam. Maka
harus
mencari dasar bagi penerapan standar akuntansi yang berbeda
dengan standar
akuntansi pada bank dan lembaga keuangan konvensional yang
dikenal
selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bagi
lembaga
keuangan syari’ah.10
Eksistensi akuntansi syari’ah di Indonesia diawali dengan PSAK
59
yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003.
PSAK
merupakan produk Dewan Standar Akuntansi Keuanga-Ikatan
Akuntansi
Indonesia PPSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 januaru
2008,
telah disahkan pada 27 Juni 2007. Perbedaan mendasar antara PSAK
59
dengan PSAK terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya ditunjukan
untuk
seluruh entitas syari’ah, baik bak maupun non bank.11
Oleh karena itulah, dalam kegiatan oprasional dan perlakuan
atau
aplikasi akuntansi pada perbankan syari’ah diperlukan adanya
suatu evaluasi
perlakuan atau aplikasi akuntansi dari masing-masing produk.
Masing-masing
produk memiliki PSAK yang mengaturnya, antara lain PSAK No
102
mengenai akuntansi murabahah, PSAK No 103 mengenai akuntansi
salam,
10
Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN,2005)Edisi
Revisi, h. 319. 11
M. Gunawan Yasni, “PSAK Syari’ah berlaku 1 januari 2008”, 13
November 2014
dari
http://mgyasni.niriah.com/2008/03/14psak-syari’ah-berlaku-1-januari-2008/.
http://mgyasni.niriah.com/2008/03/14psak-syari'ah-berlaku-1-januari-2008/
-
7
PSAK no 104 mengenai akuntansi isthisna, PSAK No 105
mengenai
akuntansi mudharabah dan PSAK No 106 mengenai akuntansi
musyarakah.
Akuntansi syariah adalah suatau kegiatan identifikasi,
klasifikasi,
pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait
dengan
transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil
keputusan
ekonomi berdasakan prinsip akad-akadsyari’ah, yaitu tidak
mengandung
zhulum (kezhaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan)
barang yang
membahayakan dan diharamkan.12
Urgensi pencatatan dalam akuntansi tersebut sejalan dengan
ajaran
Islam yang berupaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam
masyarakat
karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountibility
(pertanggung
jawaban) dalam menjamin akurasinya.13
Akuntansi merupakan alat untuk merefleksikan realitas.
Akuntansi
harus didasarkan pada etika realitas dikonstruksi dalam kaitanya
dengan nilai
etika. Jika tidak, realitas dalam akuntansi akan direfleksikan
dalam presentasi
lain dan pada giliranya akan menyesatkan pihak - pihak yang
tertarik
padanya.14
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk
mengadakan
penelitian mengenai implementasi akuntansi syariah pada Lembaga
lembaga
keuangan mikro syariah dan melihat bagaimana kesesuaianya dengan
PSAK
12
Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syari’ah, (Jakarta: Renaisan,
2005), h. 14. 13
Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
199), h. 121. 14
Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah, (Yogyakarta:
LKIs 2000), h.
323.
-
8
No. 106 akuntansi musyarakah yang diberi judul “IMPLEMENTASI
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106
TERHADAP TRANSAKSI MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL
WAT TAMWIL (BMT) AL MUNAWWARAH”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan tentang
evaluasi implementasi akuntansi musyarakah PSAK 106 pada BMT
Al
Munawwarah berlokasi di Komplek Masjid Al Muhajirin Perumahan
Bukit
Pamulang Indah Blok A-18A/02 Pamulang Tangerang-Selatan
Telp./Fax.
021-7499865. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis
merumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan
transaksi musyarakah pada BMT Munawwarah ?
2. Apakah akuntansi musyarakah tentang pengakuan,
pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan pada BMT Al Munawwarah telah
sesuai
dengan PSAK 106 ?
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah :
a. Untuk melihat penerapan akuntansi musyarakah yang digunakan
pada
BMT.
-
9
b. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi manajemen
keuangan
akuntansi musyarakah BMT terhadap PSAK 106.
2. Manfaat Penelitian
Sedangkan Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah
:
a. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi musyarakah dan
proses pencatatannya menurut PSAK 106.
b. Bagi BMT
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi BMT dalam
implementasi akuntansi musyarakah dengan mengacu pada PSAK
106.
c. Bagi Akademisi
Menambah pengetahuan tentang implementasi akuntansi
musyarakah
berdasarkan PSAK 106 dan dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan
serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
D. Review Study Terdahulu / Tinjauan Pustaka
No. Aspek Perbandingan Studi Terdahulu Rencana Skripsi
1. a. Judul Analisis Perlakuan
Akuntansi Koperasi dan
Akuntansi Pajak
Penghasilan dalam laporan
keuangan koperasi (studi
Implementasi
Akuntansi Musyarakah
berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No.
-
10
kasus pada koperasi UIN
Syarif Hidayatullah
Jakarta) Penulis : Septia
Handayani ( Jurusan
Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial)
106 pada BMT Al
Munawwarah
b. Pendekatan Teori Dalam PSAK 27, Koperasi
adalah badan usaha yang
mengorganisir
pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber
daya ekonomi para
anggotanya atas dasar
prinsip koperasi dan
kaidah usaha ekonomi
untuk meningkatkan taraf
hidup anggota pada
khususnya dan ekonomi
rakyat pada umumnya.
Dalam ayat Al-Qur’an
surat Al Baqarah ayat
282, menjelaskan
bahwa wajib bagi
semua pihak yang
melakukan mu’amalah
untuk mencatatnya
(menulis utang piutang)
dan juga harus ada
persaksian dari pihak
lain.
c. Fokus Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui
bagaimanakah penerapan
Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui
bagaimanakah aplikasi
-
11
akuntansi koperasi pada
koperasi UIN Jakarta.
akuntansi musyarakah
di BMT Al
Munawwarah serta
kesesuainya dengan
PSAK 106.
d. Metode Penulisan Adapun Metode yang
digunakan adalah metode
deskriptif-kualitatif.
Adapun metode yang
digunakan adalah
metode dekriptif-
kuantitatif.
e. Waktu/Tempat Penelitian ini dilakukan
pada tahun 2008, dan
Koperasi UIN Jakarta
merupakan tempat
penelitian.
Penelitian ini dilakukan
pada tahun 2015, dan
pada BMT Al
Munawwarah,
Pamulang.
f. Persamaan Membahas tentang
Akuntansi yang dilakukan
oleh Kopersi di Univ. UIN
Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Membahas tentang
perlakuan Akuntansi
yang dilakukan BMT
Al Munawwarah.
g. Perbedaan Tempat penelitian pada
Koperasi UIN Syarif
Hidayatullah dan meneliti
Study Skripsi pada
BMT Al Munawwarah,
dan membahas tentang
-
12
tentang akuntansi
Koperasi.
Akuntansi PSAK 106
2. a. Judul Perlakuan Akuntansi
Obligasi Syariah
Mudharabah Subordinasi
pada laporan keuangan PT.
Bank Muamalat Indonesia
TBk Periode 2003-2005.
Penulis: Fitri Amelia
(Perbankan Syari’ah,
Fakultas Syariah dan
Hukum).
Implementasi
Akuntansi Musyarakah
berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No.
106 pada BMT Al
Munawwarah.
b. Pendekatan Teori Berdasarkan Fatwa Dewan
Syari’ah Nasional
No.33/DSN-MUI/IX/2002,
dikatakan bahwa obligasi
syariah Mudharabah
adalah suatu surat berharga
jangka panjang
berdasarkan prinsip
syariah yang dikeluarkan
emiten kepada pemegang
Dalam ayat Al-Qur’an
surat Al Baqarah ayat
282, menjelaskan
bahwa wajib bagi
semua pihak yang
melakukan mu’amalah
untuk mencatatnya
(menulis utang piutang)
dan juga harus ada
persaksian dari pihak
-
13
obligasi syariah berupa
hasil/margin/fee serta
membayar kembali dana
obligasi pada saat jatuh
tempo.
lain.
c. Fokus Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui
bagaimanakah perlakuan
akuntansi obligasi syari’ah
mudhorobah pada PT.
Bank Muamalat Indonesia.
Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui
bagaimanakah aplikasi
akuntansi musyarakah
di BMT Al
Munawwarah serta
kesesuainya dengan
PSAK 106.
d. Metode Penulisan Adapun metode yang
digunakan adalah metode
dekriptif –kualitatif.
Adapun metode yang
digunakan adalah
metode dekriptif-
kuantitatif.
e. Waktu/Tempat Penelitian ini dilakukan
pada tahun 2008, dan PT.
Bank Muamalat Indonesia
yang menjadi tempat
penelitian.
Penelitian ini dilakukan
pada tahun 2015, dan
pada BMT Al
Munawwarah,
Pamulang.
-
14
f. Persamaan Membahas Perlakuan
Akuntansi Obligasi
Syariah Mudharabah
Subordinasi pada laporan
keuangan PT. Bank
Muamalat Indonesia TBk
Periode 2003-2005
Membahas tentang
perlakuan Akuntansi
yang dilakukan BMT
Al Munawwarah.
g. Perbedaan Perlakuan Akuntansi
Obligasi Syariah
Mudharabah
Subordinasipada lapuran
keuangan PT. Bank
Muamalat TBk.
Study Skripsi pada
BMT Al Munawwarah,
dan membahas tentang
Akuntansi PSAK 106
3. a. Judul Perlakuan Akuntansi
Murabahah berdasarkan
PSAK 102 pada BMT Al
Fath. Penulis : Ita Yuliana
Setia Ningsih (Jurusan
Perbankan Syari’ah,
Fakultas Syaria’ah dan
Hukum)
Implementasi
Akuntansi Musyarakah
berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No.
106 pada BMT Al
Munawwarah
b. Pendekatan Teori Dalam Draft Ed. PSAK Dalam ayat
Al-Qur’an
-
15
102, Murabahah adalah
akad jual beli barang
dengan harga jual sebesar
biaya perolehan ditambah
keuntungan yang
disepakati dan penjual
harus mengungkapkan
biaya perolehan barang
tersebut kepada pembeli.
surat Al Baqarah ayat
282, menjelaskan
bahwa wajib bagi
semua pihak yang
melakukan mu’amalah
untuk mencatatnya
(menulis utang piutang)
dan juga harus ada
persaksian dari pihak
lain.
c. Fokus Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui sistem
dan penerapan akuntansi
murabahah di BMT Al
Fath, serta kesesuaian
perlakuan akuntansi
murabahah dengan PSAK
102.
Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui
bagaimanakah aplikasi
akuntansi musyarakah
di BMT Al
Munawwarah serta
kesesuainya dengan
PSAK 106.
d. Metode Penulisan Adapun metode yang
digunakan adalah metode
deskriptif –kualitatif.
Adapun metode yang
digunakan adalah
metode dekriptif-
kuantitatif.
-
16
e. Waktu/Tempat Penelitian ini dilakukan
pada tahun 2011, dan
BMT Al Fath merupakan
tempat penelitan.
Penelitian ini dilakukan
pada tahun 2015, dan
pada BMT Al
Munawwarah,
Pamulang.
f. Persamaan Membahas tentang
perlakuan Akuntansi BMT
Al Fath.
Membahas tentang
perlakuan Akuntansi
yang dilakukan BMT
Al Munawwarah.
g. Perbedaan Study Skripsi pada BMT
Al Fath dan membahas
tentangan Akuntansi
PSAK 102
Study Skripsi pada
BMT Al Munawwarah,
dan membahas tentang
Akuntansi PSAK 106
E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan teori-teori mengenai permasalahan
yang
akan dibahas dalam skripsi, baik teori yang bersifat umum maupun
teori yang
bersifat khusus yang terkait dengan fokus penelitian. Hal-hal
yang termasuk
dalam objek penelitian sebagai berikut :
BMT adalah sebuah keuangan mikro yang dalam usahanya
memberikan
pembiayaan, jasa-jasa lalu lintas peredaran dan pembayaran uang.
BMT
-
17
mempunyai ruang lingkup kegiatan yang luas dan melibatkan
bermacam-
macam disiplin ilmu bagi pengurus dan pengelolaan tersebut.
Dalam PSAK 106 paragagraf 27 disebutkan bahwa investasi
musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan kas
atau
penyerahan aset-aset non-kas kepada mitra aktif. Aset berwujud
kas dinilai
sebesar jumlah yang dibayarkan (paragraf 28a), sedangkan aset
yang
berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat
selisih antara
nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih
tersebut diakui sebagai
keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau
sebagai
kerugian pada saat terjadinya (paragraf 28b). Investasi
musyarakah non-kas
yang diukur dengan nilai wajar aset yang di serahkan akan
berkurang nilainya
sebesar beban penyusutan atas aset yang di serahkan, dikurangi
amortisasi
keuntungan tangguhan (jika ada) (paragraf 29). Adapaun biaya
biaya yang
terjadi akibat akad musyarakah, seperti biaya studi kelayakan,
tidak dapat
diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada
persetujuan dari
seluruh mitra (paragraf 30).
Akuntansi syariah adalah proses yang di gunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur serta melaporkan informasi keuangan
suatu
organisasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
aturan syariat
Islam.
Pada dasarnya akuntansi syariah tidak jauh berbeda secara
teknis
dengan akuntansi pada umumnya, dimulai dari pencatatan
transaksi
-
18
berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, pengklasifikasian ke dalam
buku
besar, pengikhtisaran dalam neraca lajur sampai menyusun laporan
keuangan
berupa laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal,
laporan arus kas
serta catatan atas laporan keuangan.
Gambar 1.1 : Alur pedoman penelitian implementasi akuntansi
syariah di
BMT
F. Metode Penelitian
1. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ada bermacam-macam tipe
penelitian,
antara lain deskriptif, eksplanatif, eksploratif, eksperimental,
dan lainnya.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif
kuantitatif yang bertujuan menjelaskan, meringkaskan berbagai
kondisi,
berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul menjadi
objek penelitian
PSAK
PSAK 106 “Musyarakah”
Akuntansi di BMT
Analisi Data
Kesesuaian Penerapan Akuntansi BMT
Dengan PSAK 106
Akuntansi di BMT Akuntansi di BMT
-
19
itu berdasarkan apa yang terjadi15
. Dan diakhir penilitian peneliti
menggunakan tingkat penilaian penyesuaian untuk memastikan
secara
keseluruhan point implementasi yang dilakukan oleh BMT Al
Munawwarah.
2. Data Penelitian
Data penelitian yang diperoleh penulis berupa data priemer dan
data
sekunder. Data priemer yaitu data yang diperoleh secara langsung
dari pihak
yang kompeten mengenai penerapan akuntansi syariah, sedangkan
data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi
berupa data-
data dan dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainya yang
berhubungan
dengan implementasi akuntansi musyarakah di BMT Munawwara
3. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah
penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian
kepustakaan, penulis
mengumpulkan data dan informasi tentang akuntansi syariah,
akuntansi BMT
dan PSAK akuntansi musyarakah di perpustakaan. Sedangkan
penelitian
lapangan, penulis memperoleh data dengan mendatangi langsung
tempat yang
dijadikan objek penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Interview (wawacara) dengan mewawancarai pihak yang kompeten
mengenai penerapan akuntansi di BMT dalam hal ini bagian
keuangan dan
15
M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi,
Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya,
(Jakarta : Kencana, 2008) Cet. Ke-3, hal. 36
-
20
manajer oprasional BMT sedangkan studi dokumentasi dengan
mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh
dari
BMT yang berkaitan dengan implementasi akuntansi musyarakah
dan
dokumen lain yang terkait dengan implementasi akuntansi
musyarakah yang
digunakan BMT Munawwarah.
5. Teknik Pengolahan Data
Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode Dummy.
Dalam analisa ini, penulis menjabarkan data nilai implementasi
akuntansi
musyarakah yang diperoleh dari BMT, kemudian menganalisa dan
menilainya dengan berpedoman pada Pernyataan Standar
Akuntansi
Keuangan No. 106.
G. Pedoman Penulisan Laporan
Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah
menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan
Ilmu
Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007”.
H. Sistematika Penulisan
BAB 1,
Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, pembatasan dan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori
dan
konsep, kajian kepustakaan terdahulu, metode penelitian dan
sistematika
penulisan.
-
21
BAB II
Membahas tentang Gambaran Umum mengenai Akuntansi, Akuntansi
Syariah serta Akuntansi Musyarakah berdasarkan Pernyataan
Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106. Dimana didalam bab kedua ini
terdiri
dari Pengertian Akuntansi Secara Umum, Akuntansi Syariah dan
perbedaanya dengan akuntansi konvensional, Prosedur Akad
Musyarakah
dalam Islam, Akuntansi Musyarakah, Akad Musyarakah berdasarkan
PSAK
No. 106 serta Jurnal Teori Akuntansi Musyarakah.
BAB III
Gambaran Umum BMT Al Munawwarah, memuat secara rinci sejarah
berdirinya BMT, produk yang ditawarkan BMT, dan pendapatan
BMT.
BAB IV
Membahas mengenai Evaluasi Aplikasi Akuntansi Musyarakah
pada
BMT Al Munawwarah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 106. Di bab keempat ini berisi tentang
Aplikasi
Akuntansi Musyarakah pada BMT Al munawwarah, serta Evaluasi
Aplikasi
Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada BMT Al-
Munawwarah.
BAB V
Dalam bab kelima merupakan Penutup, dimana dalam bab
tersebut
berisi tentang Kesimpulan dari penelitian, dan Saran-saran.
-
22
BAB II
GAMBARAN UMUM MENGENAI AKUNTANSI, AKUNTANSI
SYARI’AH SERTA AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN
PSAK 106
A. Pengertian Akuntansi Secara Umum
1. Sejarah Akuntansi
Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi tempat
dan
waktu lahirnya sistem pembukuan berpasangan. Ada berbagai
skenario
mengakui bahwa sistem pencatatan telah ada dalam berbagai
peradaban sejak
kurang lebih 3000 tahun sebelum masehi yang lalu. Diantaranya
adalah
peradaban Kaldea-Babilonia, Asiria, dan Samaria yang
merupakan
pembentuk sistem pertahanan pemerintahan pertama di dunia,
pembentuk
sistem bahasa tulisan tertua, dan pencatatan usaha tertua.1
Catatan tertua yang dikenal masyarakat adalah tablet dari tanah
liat
berupa catatan pembayaran upah, yang ditemukan dan berasal dari
Babilonia.
Penemuan yang sama kemudian diperoleh di Mesir dan Yunani
Kuno.
Dimana, dalam peradaban Mesir, para penulis membentuk “poros
tempat
berputarnya seluruh mesin keuangan dan departemen”.2 Peradaban
China
dengan akuntansi pemerintah yang memainkan peran kunci dan
canggih
selama Dinasti Chao (1122-256); perdaban Yunani, dimana Zenon,
manajer
1 Brown, R., (ed), A History of Accounancy (edinburgh: Jack,
1905; dicetak ulang oleh B.
Franklin, NY, 1996), h. 16. 2 Woolf, A.H, A Short History of
Accounting and Aaccountants (London : gee ad Coy,
1912), h.6
-
23
estat Applonius, memperkenalkan sistem akuntansi pertanggung
jawaban
yang luas pada tahun 256; dan peradaban Roma, dengan hukum
yang
menentukan bahwa pembayar pajak harus membuat laporan posisi
keuangan,
dan dengan hak sipil yang tergantung pada tingkat kekayaan yang
dinyatakan
warga negara.3
Kemudian pencatatan yang paling awal dikenal di inggris, di
kumpulkan atas perintah Raja William the Conqueror pada abad
kesebelas
untuk mengetahui sumber-sumber keuangan negara. Tetapi,
pencatatan ini
belum dilakukan secara sistematis, dan kerapkali hanya
merupakan
pernyataan yang tidak lengkap. Sistem pencatatan yang lenkap
untuk suatu
unit usaha baru muncul kemudian, yaitu setelah ditemukanya
Sistem
Pembukuan Berpasangan (Double Entry System) oleh
pedagang-pedagang
Venesia.
Uraian sistem pembukuaan berpasangan pertama kali ditulis
oleh
seorang sarjana matematika bangsa Italia yang bernama Luca
Pacioli tahun
1494. Pada tahun tersebut, dia mempublikasikan buku yang
ditulisnya Summa
De Arithmatica, Geometria, Proporsionil et Proporsionalita,
yang
didalamnya memuat salah satu bagian yang berisi pelajaran
mengenai sistem
pencatatan pembukuan berpasangan (Double Entry System). Dia
menyatakan
3 Pendrof, B., “The Relation of Taxation to the History of
Balance Sheet”, The
Accounting Review (Desember, 1930), hal. 244.
-
24
bahwa tujuan pembukuan adalah “untuk memberi informasi yang
tepat waktu
bagi para pedagang mengenai aset dan kewajibanya”.4
Dia mengatakan, “Semua pencatatan . . . . harus dilakukan
secara
berpsangan, yaitu bahwa jika anda membuat seorang sebagai
kreditor, Anda
harus membuat orang lain sebagai debitor”.5 Tiga buku digunakan
:
memorandum, jurnal, dan buku besar. Catatan bersifat deskriptif.
Pacioli
menyarankan bahwa “tidak hanya nama pembeli atau penjual dan
penjelasan
mengenai berat, ukuran, dan harga barang yang dicatat, tetapi
syarat
pembayaran juga ditunjukan” dan “jika kas diterima atau
dibayarkan,
catatanya mencantumkan jenis mata uang dan nilai
konversinya...”.6
Pacioli juga menyarankan penghitungan profit periodik dan
penutupan
buku “Adalah baik untuk menutup buku setiap tahun, khususnya
jika anda
dalam kerja sama dengan orang lain. Akuntansi membuat
persahabatan
berlangsung lama”.7
Sistem pembukuan berpasangan menyaikan suatu pencatatan
transaksi
perusahaan secara sistematis. Setiap transaksi dicatat ke dalam
dua aspek
yaitu debit dan kredit, sehingga membentuk perkiraan berimbang.
Dengan
sistem ini juga akan menghasilkan laporan keuangan yang
menyeluruh dalam
satuan uang, antara lain laba (laba bersih) untuk usaha tertentu
dalam periode
4 Green, Wilmer L., History and Survey of Accountancy (New York:
Standard Text Press,
1930, h. 91. 5 Geijsbeek, J., Ancient Double-Entry Bookeeping
(Houston: Lawrence, KS: Scholars
Book Co., 1976), h. 25. 6 Green, Wilmer L., History and Survey
of Accountancy (New York: Standard Text Press,
1930, h. 8. 7 Geijsbeek, J., Ancient Double-Entry Bookeeping
(Houston: Lawrence, KS: Scholars
Book Co., 1976), h. 67.
-
25
tertentu, jumlah harta (assets) yang dimiliki perusahaan dan
pemodalan
(equity) atas harta tersebut.
2. Pengertian Akuntansi
Dalam pengetahuan akuntansi dikenal dua istilah asing, yaitu
Accountancy dan Accounting. Secara terminologi istilah tersebut
lazim
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Akuntansi.
Untuk
mendekatkan pengertian terhadap kedua istilah tersebut, perlu
diketahui
pengertian dan kedudukan masing-masing dalam pengetahuan
akuntansi.
Accountancy merupakan suatu metodologi dan himpunan
pengetahuan
yang berkenan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi
apapun
bentuknya, yang terbagi atas dua bagian. Pertama, accounting
adalah
pengetahuan yang menyangkut proses pelaksanaan pembukuan dalam
arti
yang luas. Kedua, auditing adalah pengetahuan yang
menyangkut
pemeriksaan dan penilaian (evaluasi) atas hasil proses
pelaksanaan
pembukuan tersebut. Oleh karena itu, istilah accountancy lebih
luas meliputi
baik bidang teori, proses pembukuan, penerapan atau praktek,
maupun
pemeriksaan dan penilaian. Sementara itu, istila accounting
hanya
menunjukan bidang teori. Proses pembukuan dalam arti yang luas
meliputi
penafsiran (interpretasi) atasnya.
-
26
3. Definisi Akuntansi
Akuntansi sering dijuluki sebagai bahasa bisnis (the language
of
business). Perubahan yang cepat dalam masyarakat telah
menyebabkan
semakin kompleksnya bahasa tersebut, yang digunakan untuk
mencatat,
meringkas, melaporkan, menginterpretasi data dasar ekonomi
untuk
kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota
masyarakat
lainya.
Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa
Inggris,
accounting,dalam bahasa arabnya disebut “musabahah” yang berasal
dari
kata hasaba, hasibah, muhasabah atau wazan yang lain adalah
hasaba,
hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan,
mengkalkulasi,
mendata atau menghisab. Yakni menghitung dengan seksama atau
teliti yang
harus dicatat dalam pembukuan tertentu.8
Akuntansi telah didefinisikan secara luas. Menurut definisi
dari
American Accounting Association adalah “....the proces of
identyfying,
measuring, and communicating economic information.....”
(Evanston, Ilionis;
A Statment of Basic Accounting Theory, 1966. Hal. 1).
Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan
menyampaikan atau melaporkan informasi ekonomi untuk membuat
pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai
informasi
tersebut. Termasuk dalam definisi ini adalah keharusan bagi
akuntansi untuk
8 Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syari‟ah, (Jakarta:
Renaisan, 2005), h. 12.
-
27
mengetahui lingkungan sosial ekonomi disekitarnya. Tanpa
pengetahuan
tersebut, mereka tidak dapat mengidentifikasi dan membuat
informasi yang
relevan.
Pengertian akuntansi secara terminologi menurut buku A Statment
of
Basic Accounting Theory dikatakan bahwa akuntansi adalah
proses
mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi
sebagai
bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil
kesimpulan oleh
para pemakainya.
Accounting Principles Board (APB) Statment No. 4
mengidentifikasi
bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya
memberikan
informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu
badan
ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan
keputusan
ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara alternatif.9
Untuk menggambarkan berbagai sisi akuntansi, Belkaoui (1968)
dan
penulis lain disebutkan beberapa image yang menggambarkan
sifat-sifat
akuntansi sebagai berikut.10
a. Akuntansi sebagai suatu ideologi.
b. Akuntansi sebagai suatu bahasa.
c. Akuntansi sebagai suatu catatan historis.
d. Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini.
9 Sofyan S Harahap, Auditing dalam Prespektif Islam, ( Jakarta:
Pustaka Quantum, 2002),
h. 37. 10
Sofyan S Harahap, Auditing dalam Prespektif Islam, h. 37-38.
-
28
e. Akuntansi sebgai suatu sistem informasi.
f. Akuntansi sebagai suatu komoditi.
g. Akuntansi dianggap sebgai pertanggungjawaban
(accountibility).
h. Akuntansi sebagai teknologi.
Menurut Dr. Bambang Sudibyo, akuntansi adalah teknologi
yaitu
mengubah data atau bukti-bukti transaksi menjadi model informasi
yang lebih
bermanfaat bagi para pemakainya.
B. Akuntansi Syariah Serta Perbedaan Akuntansi Syariah
dengan
Akuntansi Konvensional
1. Sekilas Tentang Akuntansi Syariah
Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi
yang
mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan
cara
melakukan pengukuran atas sebagai transaksi dan akibatnya
yang
dikelompokan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti
aktiva,
utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Dalam Al-Qur’an
disampaikan bahwa
kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan
dikurangi.
Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi
kita,
sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini,
Al-Qur’an
menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat
Asy-Syu’ara ayat
181-184 yang berbunyi.11
11
Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. Al Qur‟an dan
terjemahanya. Proyek
Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an. Jakarta.
-
29
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang
yang
merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan
janganlah
kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu
merajalela
di muka bumi dengan membuat kerusakan dan betakwalah kepada
Allah yang
telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.
Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut,
menurut
Umer Chapra menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal
pedapatan,
biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib
mengukur
kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan
sebuah
laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam
sebuah
organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat
atau
ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam
menyajikan
laporan sesuai dengan motivasi dan kepentinganya, sehingga
secara logis
dikhawatirkan dia akan membonceng kepentinganya. Untuk itu
diperlukan
Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan
beserta bukti-
buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini
dipelajari dan
dijelaskan dalam Ilmu Auditing
Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut “tabayyun” sebagaimana
yang
dijelaskan dalam surah Al-Hujarat ayat 6 yang berbunyi :
-
30
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang
Fasik
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu
tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu
itu.
Kemudian, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an,
kita
harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos
yang
disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah
Al-Israa’
ayat 35 yang berbunyi:
Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan
timbanglah
dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan
lebih
baik akibatnya.
2. Pengertian Akuntansi Syariah
Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi,
klarifikasi,
pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait
dengan
transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil
keputusan
ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak
mengandung
zhulun (kezhaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan),
barang yang
membahayakan dan di haramkan.12
Akuntansi syariah juga dapat diartikan sebagai proses akuntansi
atas
transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan oleh
12
Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syari‟ah, (Jakarta: Renaisan,
2005), h. 13-14.
-
31
Allah SWT.13
Prinsip Umum Akuntansi Syariah nilai pertanggung jawaban,
keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam meliputi sistem
akuntansi
syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja sudah menjadi prinsip
dasar yang
oprasional dalam prinsip akuntansi syariah. Prinsip
pertanggungjawaban
(accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi di
kalangan
masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan
konsep
amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil
transaksi
manusia dengan khalik mulai dari alam kandungan. Manusia
dibebani oleh
Allah SWT untuk menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat
Al-
Qur’an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban
manusia
sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis
dan
akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat adalah praktik
bisnis harus
selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan
dan
diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.
Prinsip keadilan, jika di tafsirkan lebih lanjut, surah
Al-Baqarah ; 282
mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip
keadilan ini
tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial
dan bisnis,
tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah
manusia. Hal
ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas
dan energi
untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupanya. Dalam
konteks
akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat
Al-Baqarah, secara
13
Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari‟ah di Indonesia,
(Jakarta: Salemba Empat,
2011, 2009, 2008), h. 8.
-
32
sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan
oleh
perusahaan harus dicatat dengan benar.
Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat
dilepaskan
dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita
akan selalu
dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas
ini akan
dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai
kebenaran,
kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam
mengakui,
mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.
Dengan
demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran,
kejujuran
dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.
Secara garis
besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi
syariah dapat
diterangkan.
3. Dasar Hukum Akuntansi Syariah
Dasar hukum akuntansi Syariah bersumber dari Al-Qura’an,
Sunah
Nabawiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan
suatu
peristiwa tertentu), dan’Uruf (adat kebiasaan) yang tidak
bertentangan
dengan Syariah Islam. Kaida-kaidah Akuntansi Syariah,
memiliki
karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi
Konvensional.
Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma
masyarakat
-
33
Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai
pelayan
masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.14
4. Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Syariah dengan
Akuntansi
Konvensional
Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi
Konvensional
terdapat pada hal – hal sebagai berikut :
a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit
ekonomi
b. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu
atau tahunpem
bukuan keuangan
c. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal
d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penetuan
barang
e. Prinsip perbandingan (muqalabah) dengan prinsip perbandingan
income
dengan cost (biaya)
f. Prinsip kontiunitas (istimrariah) denga kesinambungan
perusahaan
g. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau
pemberitahuan.
Sedangkan perbedaanya, menurut Husein Syahatah, dalam buku
Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada
hal-hal
sebagai berikut :
a. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara
menentukan nilai
atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat
ini apa
yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan.
14Kariyoto “Akuntansi Dalam Prespektif Syariah Islam” . Artikel
di akses pada tanggal
10 Desember 2014 dari
http://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/kariyoto_Akuntansi-
dalam-prespektif-syariah-islam..pdf.
http://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/kariyoto_Akuntansi-dalam-prespektif-syariah-islam..pdfhttp://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/kariyoto_Akuntansi-dalam-prespektif-syariah-islam..pdf
-
34
Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan
nilai
tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari
segi
kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang
lingkup
perusahaan yang kontinuitas.
b. Modal dalam konsep akuntans konvensional terbagi menjadi dua
bagian,
yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva
lancar),
sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi
menjadi
harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang
(stock),selanjutya barang
dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.
c. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang
lain yang
sama kedudukanya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan
hanya
sebagai perantara untuk pengkuran dan nilai atau harga, atau
sebagai
sumber harga atau nilai.
d. Konsep konvensional memprakekan teori pencadangan dan
ketelitian dari
menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta
menyampingkan
laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat
memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga
dengan
berdasarkan nialai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan
untuk
kemungkinan bahaya dan resiko.
e. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal,
mencakup laba
dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang
haram.
Sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari
aktivitas pokok
dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang
berasal dari
transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang
haram jika
-
35
ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada
tempat-tempat
yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber
yang haram
tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok
modal.
f. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya
ada ketika
adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa
laba itu
akan ada ketika adanya perkembangan dari pertumbuhan pada
nilai
barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi,
jual beli
adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak
boleh
dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.
Degan demikian, dapat diketahui, bahwa perbedaan antara
sistem
Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi Konvensional adalah
menyentuh
soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaanya hanya
bersifat
aksiomatis.
Menurut, Toshikabu Hayashi dalam tesisinya yang berjudul “On
Islamic Accounting”, berpedoman pada filsafat kapitalisme,
sedangkan dalam
Akuntansi Islam ada “meta rule” yang berasal diluar konsep
akuntansi yang
harus dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari tuhan yang
bukan
ciptaan manusia, dan Akuntansi Islam sesuai denagn kecendrungan
manusia
yaitu “hanief” yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika
dan
tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat,
dimana
setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakanya dihadapan
Tuhan
-
36
yang memiliki Akuntansi sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat
semua
tindakan manusia.15
5. Praktek Akuntansi Pemerintahan Islam
Adapun praktek Akuntansi Pemerintahan Islam anatara lain :16
a. Pada zaman Rasulullah SAW cikal bakal akuntansi dimulai dari
fungsi
pemerintahan untuk mencapai tujuanya dan penunjukan orang-orang
yang
kompeten (Zaid,2000);
b. Pemerintahan Rasulullah SAW memiliki 42 pejabat yang
digaji,
terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri (Hawary,
1988);
c. Perkembangan pemerintahan Islam hingga Timur Tengah, Afrika,
dan
Asia di zaman Umar bin Khatab, telah meningkatkan penerimaan
dan
pengeluaran negara;
d. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara;
e. Umar bin Khatab mendirikan lembaga yang bernama Daiwan
(dawwana=tulisan);
15
Mukhlisul Muzahid ”Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional
dan Akuntansi
Syariah”. Artikel ini diakses pada 24 Februari 2015 dari
http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1394855340Jurnal_Ekonis_PNL_1.pd
f
16
Akuntansi Syariah Sejarah dan Perkembangan”. Artikel ini di
akses pada 24 Februari
2014.
http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196903272001121-
ARIM/Akt_Syariah/akuntansi-syariah-sejarah-dan-perkembangan.pdf
http://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1394855340Jurnal_Ekonis_PNL_1.pdfhttp://jurnal.pnl.ac.id/wpcontent/plugins/Flutter/files_flutter/1394855340Jurnal_Ekonis_PNL_1.pdfhttp://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196903272001121-ARIM/Akt_Syariah/akuntansi-syariah-sejarah-dan-perkembangan.pdfhttp://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196903272001121-ARIM/Akt_Syariah/akuntansi-syariah-sejarah-dan-perkembangan.pdf
-
37
f. Reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh
Umar bin
Abdul Aziz (681-720M) dengan kewajiban mengeluarkan buktu
penerimaan uang (Imam, 1951);
g. Al Waleed bin Malik (705-715M) mengenalkan catatan dan
register yang
terjilid dan tidak seperti sebelumnya (Lasheen, 1973);
h. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai
tingkat
tertinggi pada masa Daulah Abbasiah;
i. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi seperti
Akuntansi
peternakan, Akuntansi pertanian, Akuntansi perbendaharaan,
Akuntansi
konstruksi, Akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku / auditing
(Al-
kalkashandy, 1913);
j. Sistem pembukuan menggunakan model buku besar, meliputi
:17
1) Jaridah Al-Kharaj (menyerupai receivable subsidiary
ledger),
menunjukan utang individu atas zakat tana, hasil pertanian,
serta utang
hewan ternak dan cicilan. Utang individu dicatat di satu kolom
dan
cicilan pembayaran di kolom yang lain (Lasheen, 1973);
2) Jaridah Annafakat (Jurnal pengeluaran), mencatat
pengeluaran
negara;
3) Jaridah Al Mal (Jurnal Dana), mencatat penerimaan dan
pengeluaran
zakat;
4) Jaridah Al Musadareen, mencatat penerimaan denda / sita
dari
individu yang tidak sesuai syariah, termasuk korupsi.
17
Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan
Praktek, (Jakarta: Salemba
Empat, 2009), h. 3.
-
38
k. Laporan Akuntansi yang berupa :18
1) Al-Khitmah, menunjukan total pendapatan dan pengeluaran
yang
disebut setiap bulan (Bin Jafar, 1981);
2) Al Khitmah Al Jame‟ah, laporan keuangan kompherensif
gabungan
antara income statment dan balance sheet (pendapatan,
pengeluaran,
surplus / defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset
tetap),
dilaporkan pada akhir tahun;
Dalam perhitungan dan penerimaan zakat. Utang zakat
diklasifikasikan pada laporan keuangan dalam 3 (tiga) kategori
yaitu
collectable debts, doubtful debts, dan uncollectable debts
(Al-Khawarizmi,
1984).
C. Prosedur Akad Musyarakah dalam Islam
Dalam Fatwa DSSNN0 : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
Musyarakah, terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa
ini antara
lain :19
1. Ijab dan Qabul
Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk
menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),
dengan
memperhatikan hal-hal berikut:
18
Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan
Praktek, h. 3. 19
Rifqi, Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari‟ah Konsep dan
Implementasi PSAK
Syari‟ah, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008). h. 323-325.
-
39
a. Penawaran dan penerimaan harus secra eksplisit menunjukan
tujuan
kontrak (akad).
b. Penawaran dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
dengan
menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak yang berkontrak
Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan
memperhatikan
hal-hal berikut:
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan
perwakilan.
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap
mitra
melaksanakan kerja sebagai wakil
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah
dalam proses
bisnis normal.
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk
mengelola
aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk
melakukan
aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya,
tanpa
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau
menginvestasikan
dana untuk kepentingan sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
a. Modal
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang
nilainya
sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti
barang-barang,
-
40
properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus
terlebih
dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan,
menyumbangkan,
atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali
atas
dasar kesepakatan.
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada
jaminan,
namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan.
b. Kerja
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar
pelaksanaan
musyarakh akan tetapi, kesamaan porsi kerja lebih banyak dari
yang
lainya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian
keuntungan
tambahan bagi dirinya.
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama
pribadi
dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam
organisasi
kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
c. Keuntungan
1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk
menghidari
perbedaan dan persengketaan pada waktu alokasi keuntungan
atau
ketika penghentian musyarakah.
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional
atas dasar
seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal
yang
ditetapkan bagi seorang mitra.
-
41
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan
melebihi
jumlah tertentu, kelebihan tersebut atau prosentase itu
diberikan
kepadanya.
4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam
akad.
d. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara ara mitra secara proposional
menurut
saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Oprasional dipersengketakan
a. Biaya oprasional dibebankan kepada modal bersama.
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika
terjadi
perselisihan diantara pihak, maka penyelesaianya dilakukan
melalui Badan
Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah,
Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip
kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk
meraih
kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad
musyarakah atau
hukum musyarakah ada empat, yaitu;20
1) Pelaku terdiri atas para mitra.
2) Objek musyarakah berupa modal dan kerja.
3) Ijab qabul/ serah terima.
4) Nisbah keuntungan
20
Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari‟ah di Indonesia,
(Jakarta: Salemba Empat,
2011). Hal, 147-149.
-
42
Adapun ketentuan Syar’ahnya antara lain :
a) Pelaku : Para mitra harus cakap hukum dan baligh
b) Objek musyarakah
Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan
dilakukanya
akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja
1. Modal
a. Modal yang diberikan harus tunai.
b. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak,
aset
perdagangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten,
dan
sebagainya.
c. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka
harus
ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati
bersama.
d. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak
dibolehkan
pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan
khusus.
Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian bangunan, dan
yang lain
untuk membiayai pembelian perlengkapan antor.
e. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk
mengelola aset
kemitraan.
f. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah,
demikian
juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal
musyarakah,
menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut. Kecuali, mitra lain
telah
menyepakatinya.
-
43
g. Seorang mitra tidak diizinkan untuk menyairkan atau
menginvestasikan
modal itu untuk kepentingan sendiri.
h. Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjamin
modal,
seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainya, karena
musyarakah
didasarkan ada prinsip al ghunmu bi al ghurmi- hak untuk
mendapatkan
keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima. Namun,
demikian,
seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan
baru
dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau
kesalahan
yang disengaja.
i. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai
proyek
atau investasi yang dilarang oleh syari’ah. Adapun transaksi
yang dilarang
antara lain.21
1) Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang yang diharamkan
Allah
SWT.
2) Riba.
3) Penipuan.
4) Perjudian.
5) Gharar.
6) Ikhtikar.
7) Monopoli.
8) Bai‟an najasi.
9) Suap.
10) Taalluq.
21
Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari‟ah di Indonesia,
h.73.
-
44
11) Bai‟al inah.
12) Talaqqi al-rukban.
2. Kerja
a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar
pelaksanaan
musyarakah.
b. Tidak dibenarkan apabila salah seorang di antara mitra
menyatakan tidak
ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
c. Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainya
tidak harus
sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta
bagian
keuntungan yang lebih besar.
d. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili
mitranya.
e. Para mitra harus menjalankan usaha dengan syariah.
f. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah
tugas yang ia
sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani
pekerjaan
tersebut. Jika ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ia
berhak menerima
upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu ditempat
lain,
karena biaya pekerjaan tersebut merupakan tanggungan
musyarakah.
g. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk
melaksanakan tugas
yang menjadi bagianya, biaya yang timbul harus ditanggungnya
sendiri.
3. Ijab Kabul
Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara
pihak-pihak
pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui
korespondensi
atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
-
45
4. Nisbah
a. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus
disepakati oleh
para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara
para mitra
dapat dihilangkan.
b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak.
c. Keuntungan yang diagikan tidak boleh menggunakan nilai
proyeksi akan
tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
d. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai
proyeksi akan
tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
e. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntunganya sendiri
dengan
menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan
riba dan
dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul
bersama
risiko (al ghunmu bi al ghurmi).
f. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun
diperbolehkan
mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati,
misalnya
untuk organisasi kemanusian tertentu atau untuk cadangan
(reserve).
Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proposional sesuai
dengan
porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang
berkelanjutan (going concern) dibolehkan untuk menunda alokasi
kerugian
dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa
berikutnya.
Sehingga nilai modal musyarakah adalah tetap sebesar jumlah
yang
disetorkan dan selisih dari modal adalah merupakan keuntungan
atau
kerugian.
-
46
5. Berakhirnya Akad Musyarakah
Akad musyarakah akan berakhir apabila :22
a. Salah seorang mitra menghentikan akad.
b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal
ini mitra yang
meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh seorang ahli
warisnya
yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui
oleh semua
ahli waris lain dan mitra lainya.
c. Modal musyarakah hilang atau habis.
D. Akuntansi Musyarakah
1. Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Musyarakah
a. Pendahuluan
PSAK 106: Akuntansi Musyarakah merupakan penyempurnaan dari
PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur
mengenai
musyarakah. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturanya
adala sebagai berikut: 23
1) PSAK 106 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi
musyarakah baik sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Namun,
PSAK
ini tidak berlaku untuk obligasi syari’ah (sukuk) yang
menggunakan
akad musyarakah.
22
Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syari‟ah di Indonesia, h. 149.
23
Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah, (Yogyakarta: P3EI
Press, 2008), h.
325-326.
-
47
2) Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan
memisahkan
akuntansi untuk mitra aktif dan akuntansi untuk mitra pasif
dalam
transaksi musyarakah.
3) Kewajiban bagi mitra aktif untuk membuat catatan akuntansi
terpisah
atas usaha musyarakah yang dilakukan.
4) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk etnis sebagai
mitra
aktif, penyempurnaan dilakukan untuk :
a) Pengukuran pada saat akad atas penyetoran investasi
musyarakah
aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara
nilai
wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai kerugian
pada
saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan
nilai
tercatat aset nonkas diakui sebagai selisih penilaian aset
musyarakah dalam ekuitas kemudian diamortisasi selama masa
akad musyarakah.
b) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui
sebagai
investasi musyarakah dan disisi lain diakui sebagai syirkah
temporer.
5) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai
mitra
pasif, penyempurnaan dilakukan untuk:
a) Pengukuran pada saat akad atas penyetoran investasi
musyarakah
aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara
nilai
wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai kerugian
pada
saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan
nilai
tercatat aset nonkas diakui sebagai selisih penilaian aset
-
48
musyarakah dalam ekuitas kemudian diamortisasi selama masa
akad musyarakah.
b) Kentungan tangguhan dari selisih enilaian aset nonkas
yang
diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari
investasi musyarakah.
b. Karakteristik
a. Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk
medanai
suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah
berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat
mengembalikan
dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya
secara
bertahap atau sekaligus kepada entitas (mitra lain).
b. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, serta
kas,
atau aset non-kas.
c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana lainya, maka
setiap
mitra dapat menerima mitra lainya untuk menyediakan jaminan
atas
kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang
menunjukan adanya kesalahan yang disengaja dalam PSAK 106
paragraf 7 yaitu :
1) Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalah gunaan dan
investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan oprasional; atau
2) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
3) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang
bersengketa
maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan
kepuusan institusi yang berwenang.
-
49
4) Keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra
secara
proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa
kas
maupun aset non-kas lainya) atau sesuai nisbah yang
disepakati
oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara
proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa
kas
maupun aset non-kas lainya).
5) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih
dari
mitra lainya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat
memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk
keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi
keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk
tambahan keuntungan lainya.
6) Porsi jumlah bagi hsil untuk para mitra ditentukan
berdasarkan
nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh
selama periode akad bukan jumlah investasi yang disalurkan.
7) Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha
yang
terkait denga investasi musyarakah yang dikelola dalam
catatan
akuntansi tersendiri.
c. Pengakuan dan Pengukuran
Untuk mempertanggungjawaban pengelola usaha dan sebagai
dasar
penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha
musyarakah
harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha
musyarakah
tersebut.
-
50
2. Akuntansi Mitra Aktif (Nasabah)
Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah
baik
mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola
atas namanya.24
1. Pada saat akad
a. Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau
aset non
kas untuk usaha musyarakah
b. Pengukuran investasi musyarakah:
1) Dalm bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan;
dan
2) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan
jika
terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset
non-kas,
maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset
musyarakah dalam ekuitas.
3) Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama akad
musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar
nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang
mencerminkan :
a) Penyusutan yang dihitung dengan historical cost model;
ditambah dengan
b) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian
kembali
saat penyisihan aset non-kas untuk usaha musyarakah.
4) Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan
penurunan
nilai aset, maka penurunan nilai aset ini langsung diakui
sebagai
24
Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta:
Salemba Empat,
2011, 2009, 2008), h.150.
-
51
kerugian. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar
nilai
wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
5) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya
studi
kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi
musyarakah
kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
6) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, dari
bank
syari’ah dan BMT) diakui sebagai investasi musyarakah dan
disisi
lain sebagai dana syirkah temporer sebesar :
a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang
diterima;
dan
b) Dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar
dan
disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis
apabila aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra
pasif.
2. Selama Akad
a. Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian
dana
mitra diakhir akad dinilai sebesar :
1) Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada
awal
akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau
2) Nilai tercatat aset musyarakah non kas pada saat penyisihan
untuk
usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian
(apabila ada).
b. Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan
pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah
kas
-
52
yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad
ditambah
dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan
kepada
mitra pasif dan dikurangi kerugian (apabila ada).
3. Akhir akad
Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum
dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
4. Pengakuan Hasil Usaha
a. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif
diakui
sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan
usaha
musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif
diakui
sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.
b. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi
dana
masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.
c. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif
atau
pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra
aktif
ata pengelola usaha musyarakah.
d. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat
diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi
pendapatan
usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha
yang
dilakukan secara terpisah.
-
53
3. Akuntansi Mitra Pasif
Mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha
(biasanya adalah
lembaga keuangan).
1. Pada Saat Akad
a. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau
penyerahan
aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah.
b. Pengukuran investasi musyarakah :
1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan;
dan
2) Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan
jika
terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non
kas,
maka selisih tersebut diakui sebagai:
a) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama akad; atau
b) Kerugian pada saat terjadinya.
c. Investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar
aset yang
diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas
aset
yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan