IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME ( STUDI KASUS BOM BALI) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana SI dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Muhammad Poldung N.P Dalimunthe NIM. E0013287 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017
15
Embed
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA … fileIMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME ( STUDI KASUS BOM BALI) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME ( STUDI KASUS BOM BALI)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana SI dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Muhammad Poldung N.P Dalimunthe
NIM. E0013287
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME ( STUDI KASUS BOM BALI)
Oleh:
Muhammad Poldung N.P Dalimunthe
NIM E0013287
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 29 September 2017
Pembimbing
Subekti, S.H., M.H
NIP.196410221989032002
iii
PERNYATAAN
Nama : Muhammad Poldung N.P Dalimunthe
Nim : E0013287
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME ( STUDI KASUS BOM BALI) adalah betul-betul karya sendiri.
Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar saya peroleh dari
penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 29 September 2017
Yang membuat pernyataan,
Muhammad Poldung N.P Dalimunthe
NIM. E0013287
iv
v
MOTTO
Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah
jatuh. Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang
yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang
pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada
langkah yang kedua.
(Buya Hamka)
Kesabaran itu ada dua macam: sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan
sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini.
(Ali bin Abi Thalib)
Bantulah orang disekitarmu selagi kamu bisa membantunya, karena hanya Allah
SWT yang mengetahui suatu perbuatanmu.
(Penulis)
vi
PERSEMBAHAN
Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat
dan karunia, kupersembahkan skripsi ini untuk:
Orang tuaku tercinta H.Paris Dalimunthe dan Hj.Ratna Dewi Siregar yang selalu
mendukung dan memberikan semangat serta doa untuk keberhasilan
Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
vii
ABSTRAK
Muhammad Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe. 2017. E0013287.
Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus
Bom Bali). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan
dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme
Bom Bali I dan Bom Bali II.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif.
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan
hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.
Analisis hukum menggunakan metode kualitatif.
Tindak Pidana Terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa
(extra ordinary crime), hal ini dikarenakan terorisme merupakan tindak pidana
yang sangat menakutkan bagi seluruh warga dunia maupun masyarakat Indonesia.
Tindak Pidana Terorisme telah menimbulkan banyak korban, berdasarkan hal itu
negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pengaturan
mengenai terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang di dalamnya
mengatur perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk perlindungan Hak
Asasi Manusia, secara khusus diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 7 A, Pasal 7 A Ayat (3). Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk
rehabilitasi, kompensasi,restitusi. Pada sisi lainnya dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum
bagi korban Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 36-Pasal 42
tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Pemberian perlindungan hukum
bagi korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Berdasarkan
hasil penelitian, data menunjukkan pada tahun 2015-2016 terdapat 62 korban
yang belum mendapatkan hak-nya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam
undang-undang tersebut. hal ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan
undang-undang terdapat ketidakmampuan pemerintah di dalam menjangkau
pemberian hak hak material dan immaterial kepada korban terorisme Bom Bali I
dan Bom Bali II. Ketidakmampuan tersebut disebabkan adanya kendala internal
dan eksternal yang dialami oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum
kepada korban Tindak Pidana Terorisme.
Kata Kunci: Perlindungan korban, Tindak Pidana Terorisme
viii
ABSTRACT
Muhammad Poldung Naek Parsadaan Dalimunthe. 2017. E0013287.
Implementation of the protection of victims of terrorism crime (case study of
Bali Bombing). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
This research aims to observe the enforcement and obstacles that have
been suffered and given the law of protection by the victim’s criminal terrorism in
Bali.
This research is a kind of empirical research that refers to the Descriptive
one, and also the researcher do the research in the Qualitative Approach. I used
primary and secondary data to analyze this research, and i used interviews,
observations and some referrences of law as one of my techniques of collecting
data, and I analyzed it using Qualitative Method of Analysis.
Criminal terrorism is categorized as an Extraordinary Crime, which is
admitted in every nations or countries. This has been occurred because terrorism
is one of the most dangerous and deadly crimes for all human beings and also
Indonesians. Terrorism has suffered many peoples or victims, so that they must
have the law of protection against them. The regulations of terrorism have been
arranged in the Act of Terrosist , number 15 in 2013, which arranged for victim’s
law of protection in the way of Human Rights, specifically provided for in Article
5 Paragraph (1), Article 6, Article 7, Article 7 A, Paragraph (3) of Article 7 A.
The law of it’s protection can be applied in the rehabilitations, compencations and
restitutions. It has been also arranged in UU No.13/2006 and UU No. 31/2014
about law of protection against the victim’s terrorism crime, provided for in
Article 36-Article 42 on Compensation, Restitution and Rehabilitation. It will give
the law of protection against them which has been occured in Bali. Based on the
results of the study, data show in 2015-2016 there are 62 victims who did not
receive their rights as the applications of it’s Acts. This incident showed that the
applications of the process of its acts have many disabilities from the
governmentin giving their material and immaterial rights to the victim of the Bali
Bombing 1 and Bali Bombing 2. The inability is due to internal and external
constraints experienced by LPSK in providing legal protection to victims of
Criminal Acts of Terrorism.
Keywords: Protection of victim, Crime of Terrorism.
ix
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT semesta alam, sholawat
beserta salam kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW atas kelancaran yang
hamba peroleh dan nikmat yang selalu diberikan daalam penyelesaian penulisan
hukum (skripsi) ini dengan judul “Implementasi Perlindungan Korban Tindak
Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)”. Penulisan skripsi ini berisi
mengenai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana
Terorisme dan hambatan yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana
Terorisme. Penulisan hukum ini juga dilakukan guna melengkapi syarat kelulusan
pendidikan sarjana hukum dan ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi
masyarakat pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya.
Penulis menyadari sepenuhnya keberhasilan penulis dalam penyelesaian
penulisan ini, tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, pengarahan, dan doa
dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Univeritas Sebelas Maret Surakarta;
2. Sabar Slamet S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik yang telah
memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh
masa studi;
3. Subekti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta selaku Dosen
Pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan dorongan,
arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam
penyelesaian penulisan hukum ini;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah
mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu nya selama penulis
menempuh masa studi;
x
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
yang telah memberikan dorongan dan kelancaran dalam proses
penyelesaian penulisan hukum ini;
6. Kedua orangtuaku Bapak H. John Paris Dalimunthe dan Ibu Ratna Dewi
Siregar, yang senantiasa selalu memberikan doa, nasihat, bimbingan,
cinta dan kasih sayang serta dukungan yang senantiasa diberikan
untukku;
7. Ketiga Kakakku, Devi Septiaris Dalimunthe,S.E.,M.E dan Eva Dwi
Putri Dalimunthe, S.Ei , Lily Santi Dalimunthe karena telah memberikan
semangat serta motivasi dan arahan kepada penulis;
8. Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban beserta jajarannya, yang
telah memberikan ijin penulis untuk melaksanakan penelitian ini ,
sehingga penulis mendapatkan informasi dalam penyusunan penulisan
hukum (skripsi) ini;
9. Pihak Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Peraturan
Perundang-Undangan beserta jajarannya, yang telah memberikan ijin
penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan kepada Bapak
Muhkamin,SH. Selaku Kasubdit Pembahasan Rancangan Undang-
Undang yang telah memberikan informasi dalam penyusunan penulisan
hukum (skripsi) ini;
10. Rena Lukma Aisyah Putri yang selalu memberikan semangat dan selalu
meluangkan waktunya untuk penulis.
11. Sahabat penulis Elyanda Faizal, Aprial Bustam, Imam Samudera
Ritonga, Meilisa Putri Ong, Risya Ayu, Icha khairunisyah , Iqbal