-
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang
Pajak Penghasilan
Atas Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang
Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu (Studi Kasus Pada Sentra Industri Kerajinan Perak
Desa Batankrajan
Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)
Disusun Oleh :
RATNA SILVIA DEVVY ANGGRAINY
NIM. 135020301111012
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017
-
Riwayat Hidup
DATA PRIBADI
Nama : Ratna Silvia Devvy Anggrainy
Tempat/TGL lahir : Mojokerto, 15 juli 1995
Alamat : Dsn. Ngudi Kidul Rt 06 Rw 01
Gempolkerep, GEDEG
MOJOKERTO
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : [email protected]
Phone : 085649123945
DATA PENDIDIKAN
Formal Sekolah Dasar (2001-2007) : SD Negeri Gempolkerep I
SMP (2007-2010) : SMP Negeri 2 Kota Mojokerto
SMA (2010-2013) : SMA Negeri 2 Kota Mojokerto
Perguruan Tinggi (2013-2017) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Non Formal
1. Program Excellent di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Universitas Brawijaya (2013)
2. Introduction to SAP ERP class di jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi
dan Bisnis Universitas Brawijaya (2013)
3. Microsoft Office Dekstop Application (2017)
PENGALAMAN ORGANISASI
1. Anggota Inscada Mirror Theatre di SMA Negeri 2 Kota
Mojokerto
2011-2012
2. Anggota Broadcasting di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto
2012-2013
3. Staff Muda Bendahara Umum UKM FORDI MAPELAR UB 2014
4. Anggota Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa
se
Indonesia (ILP2MI) 2014
5. Bendahara Umum UKM FORDIMAPELAR UB 2015
mailto:[email protected]
-
PENGALAMAN KEPANITIAAN
1. Bendahara pelaksana dalam kegiatan Diklatsar XXXII UKM
FORDI
MAPELAR UB 2014
2. Bendahara pelaksana dalam kegiatan gebrak aksi nalar
pemuda
Indonesia (GANESA) 3 2014
3. Sekretaris pelaksana dalam kegiatan Islamic children festifal
(ICF)
FORSTILLING FEB UB 2014
4. SC dalam kegiatan gebrak aksi nalar pemuda Indonesia (GANESA)
4
2015
5. SC dalam kegiatan LKTI UKM FORDI MAPELAR 2015
6. SC dalam kegiatan Public Speaking Class UKM FORDI MAPELAR
2015
7. Delegasi Universitas Brawijaya dalam kegiatan Pengabdian
Masyarakat Realita IV di Banten 2014
-
PERSEMBAHAN:
Kupersembahkan sebuah karya sederhana berupa skripsiku untuk
:
Papa dan Mama Tercinta, Drs. H. Agus Riyono dan Dra. Hj. Siti
Choiriyah,
Karena berkat pengorbanan, semangat, doa tulus, dan motivasi
dari beliau
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Kakakku Candra Arysta Putra P S.Ap dan Alfita Riyani S.S, terima
kasih banyak
telah memberikan bantuan dan contoh yang baik untuk adek,
memberikan
semangat dan motivasi hingga pada akhirnya skripsi ini dapat
terselesaikan.
Saudaraku Nadia Fajriana, S.E, Robby Sugiarto, S.E, Himawan
Wicaksono, S.E,
Irodatul Chasanah, Rima Ayu Aji P, S.E, Ni Luh Novi Andani, S.E,
Hafid Yusuf,
S.E, Nuraida W Ratnasari terima kasih engkau tidak
henti-hentinya selalu
membantuku, memberikan masukan, menyemangatiku terus untuk
segera
menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih juga untuk kebersamaannya
4 tahun ini,
tawa canda dan campur aduknya sehingga penulis lebih bergairah
untuk
menyelesaikan kewajiban ini.
Terimakasih untuk Dosen Pembimbing saya, Ibu Devy Pusposari,
SE., M.Si, Ak.
yang telah memberikan saran dan motivasi untuk segera
menyelesaikan skripsi
ini. Semoga kebaikan selalu mengiringi ibu, doa terbaik dari
saya untuk ibu.
Terimakasih kepada KPP Pratama Mojokerto dan pegawai yang
telah
mengizinkan saya untuk dapat meneliti pada instansi
tersebut,
Terimakasih kepada pengrajin di sentra industri kerajinan perak
Desa
batankrajan Kabupaten Mojokerto yeng telah sabar menjawab
pertanyaan-
pertanyaan saya selama proses wawancara.
M. Rifqi Ramadhani dan Irfan Maulana, terimakasih telah
menemani,
menyemangati, dan menjadi tempat berbagi keluh kesah saya selama
2 tahun.
Semoga dengan terselesaikan skripsi ini, kamu juga dapat
termotivasi untuk
segera menyelesaikan skripsimu.
Mertojoyo Barat squad anita, mimi, andin, ade, dinda terima
kasih telah
memberikan semangat, dukungan, serta mengajak dalam kebaikan.
(Mengajak
puasa senen kamis dan sholat malem).
Saudara-saudaraku satu nusa satu bangsa, Misbah Ashari, Danu
Rizal, Monika
Rahayu, Taras Linta, Kharisma ZAA, Rizal Hasan, Erwan Febrianto,
Moch Tri
-
Prasetyawan, Nonik Dwi S, Kahfi Ma’na, Putra RAA, Rifka
Anissatur R, Novinia,
Winda Aulinda, Ulwan Hawari, Neysa, Tri Zulianti, Elza Rahmania,
Wanda,dll.
Maaf tidak bisa menyebukan satu per satu.
Terimakasih kepada teman-teman FORDI MAPELAR UB yang telah
membantu
menjadi teman saling berporoses dalam suatu organisasi dan
memberikan banyak
pengalaman serta kenangan selama berkuliah di UB.
Terimakasih kepada teman-teman BINA BNI 2 dan KCU BNI Jombang
yang
banyak memberikan ilmu dan pengalaman baru untuk seorang
freshgraduate.
Saya rasa, kata terimakasih saja tidak cukup, saya hanya bisa
mendoakan
semoga kebaikan selalu hadir dalam kehidupan orang orang yang
baik. Aamiin
-
i
ABSTRAK
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang
Pajak
Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak
Yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
(Studi Kasus Pada Sentra Industri Kerajinan Perak Desa
Batankrajan Kecamatan
Gedeg Kabupaten Mojokerto)
Oleh :
Ratna Silvia Devvy Anggrainy
135020301111012
Dosen Pembimbing :
Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak.
Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui
gambaran mengenai
implementasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, serta
kendala yang
dihadapi oleh sentra industri kerajinan perak Desa Batankrajan.
Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Metode
pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan
oleh
pengrajin di Sentra industri kerajinan perak Desa Batankrajan
Kecamatan Gedeg
Kabupaten Mojokerto belum berjalan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor
46 Tahun 2013. Implementasi Peraturan ini juga mengalami kendala
yaitu
kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya
dikarenakan
wajib pajak belum mengerti Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun
2013 dan juga
adanya wajib pajak yang menghindar dalam membayarkan
kewajibannya serta
belum adanya sosialisasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun
2013.
Kata Kunci: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013, pajak
sentra industri kerajinan perak Desa Batankrajan.
-
ii
ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46
YEAR 2013 (CASE STUDY ON SENTRA HANDICRAFT INDUSTRY OF
VILLAGES BATANKRAJAN GEDEG DISTRICT)
By:
Ratna Silvia Devvy Anggrainy
135020301111012
Supervisor :
Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak.
The purpose of this research is to know the description of the
implementation of
government regulation number 46 of 2013, as well as obstacles
faced by the silver
industry center of Batankrajan Village. This research uses
qualitative research
method with case study approach. Methods of data collection by
interview,
observation, and documentation. The results of this study
indicate that the tax
payments made by craftsmen at the Central of silver handicraft
industry
Batankrajan Village Gedeg Sub-District Mojokerto Regency has not
run in
accordance with Government Regulation No. 46 of 2013.
Implementation of this
Regulation also has constraints that is the lack of awareness of
taxpayers in
paying their obligations due to taxpayers Do not understand the
Government
Regulation number 46 of 2013 and also the existence of taxpayers
who avoid
paying their obligations and the lack of socialization of
government regulations
number 46 of 2013.
Keywords: Implementation of Government Regulation No. 46 of
2013, tax center
of silver handicraft industry Batankrajan Village, potential
loss of state.
-
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya
sehingga
dapat menyelsaikan penelitian dan skripsi yang berjudul:
“Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak
Penghasilan
Atas Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang
Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pada Sentra Industri
Kerajinan
Perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto) ”.
Skripsi
ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam
meraih derajat
sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Universitas Brawijaya.
Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam
skripsi ini,
penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi
penulis berkat
adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu,
penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya
kepada:
1. Ibu Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing
yang telah
mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing
serta
memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Bapak Abdul Ghofar, SE., M.Si., MSA.,AK,.Ph.D selaku Plt
Ketua
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Bambang Hariadi, M.Ec.,Ak selaku dosen penguji
1 (satu)
yang telah membantu memberikan masukan di dalam perbaikan
skripsi
saya.
4. Bapak Harjono selaku Kepala Desa Batankrajan, yang telah
memberikan
izin melakukan penelitian di Desa Batankrajan.
-
iv
5. Bapak Agus dan rekan-rekan pengrajin di Sentra Industri
Kerajinan Perak
Desa Batankrajan yang telah bersedia meluangkan waktu dan energi
untuk
memberikan informasi mengenai Implementasi PP 46 tahun 2013 di
sentra
Industri Kerajinan Perak Desa Batankrajan
6. Bapak Candra selaku pegawai KPP Pratama Mojokerto yang
telah
memberikan informasi terkait Implementasi PP 46 tahun 2013 di
sentra
Industri Kerajinan Perak Desa Batankrajan.
Dengan Keterbatasan dan kekurangan, peneliti menyadari bahwa
skripsi
ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh Karena itu, peneliti
mengharapkan kritik
dan saran yang membangun dari para pembaca guna mendukung
penelitian
selanjutnya. Akhir kata, peneliti harap penelitian ini dapat
memberikan manfaat
dan kontribusi kepada semua pihak dan peneliti sendiri.
Malang, 23 Agustus 2017
Peneliti,
Ratna Silvia Devvy A
-
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK
..............................................................................................................
i
ABSTRACT
...........................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR
..........................................................................................
iii
DAFTAR ISI
...........................................................................................................
v
DAFTAR TABEL
...............................................................................................
vii
DAFTAR LAMPIRAN
.....................................................................................
viii
BAB I PENDAHULUAN
.......................................................................................
1
1.1 Latar Belakang
...................................................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah
..............................................................................................
4
1.3 Tujuan Penelitian
...............................................................................................
5
1.4 Manfaat Penelitian
.............................................................................................
5
1.5 Sistematika
........................................................................................................
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
............................................................................
9
2.1. Tinjauan Teoritis
...............................................................................................
9
2.1.1. Pajak Pusat
...............................................................................................
9
2.1.1.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
.............................................. 14
2.1.2. Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah
....................................................... 17
2.1.3. Pajak
Penghasilan...................................................................................
19
2.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
........................................ 23
2.1.4.1. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2013
.... 23
2.1.4.2. Objek Pajak, Wajib Pajak, Dan Bukan Wajib Pajak
Berdasarkan
PP 46 Tahun 2013
..................................................................................................
24
2.1.4.3. Tarif, Pengenaan Pajak, Dasar Pengenaan Pajak
........................... 25
2.1.4.4. Tata Cara Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan
.................... 26
2.1.4.5. Sistem Pemotongan PPh Final Atas Peredaran Bruto
Tertentu ..... 28
2.2. Tinjauan Empiris
.............................................................................................
29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
.......................................................... 33
-
vi
3.1. Jenis Penelitian
................................................................................................
33
3.2. Teknik Penentuan Informan
............................................................................
34
3.3. Lokasi Penelitian
.............................................................................................
35
3.4. Sumber Data
....................................................................................................
35
3.5. Teknik Pengumpulan Data
..............................................................................
36
3.6. Teknik Analisis Data
.......................................................................................
37
3.7. Uji Kredibilitas Data
.......................................................................................
39
3.7. Tahapan Penelitian
..........................................................................................
39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
.................................... 42
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
...............................................................
42
4.1.1. Sentra Industri Kerajinan Perak Desa Batankrajan
............................... 42
4.1.2. KPP Pratama Mojokerto
.......................................................................
43
4.2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
.......................... 44
4.3. Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 ............ 52
4.3.1. Kepemilikan NPWP
........................................................................
52
4.3.2. Perhitungan dan Pembayaran Pajak
................................................ 58
4.3.3. Pelaporan SPT Masa
.......................................................................
61
4.3.4. Pelaporan SPT Tahunan
..................................................................
63
4.4. Kendala Yang Dihadapi Oleh Sentra Industri Kerajinan Perak
Desa
Batankrajan
............................................................................................................
64
4.4.1. Kesadaran Wajib Pajak
...................................................................
64
4.4.2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013
................. 67
BAB V PENUTUP
................................................................................................
80
5.1. Kesimpulan
.....................................................................................................
80
5.2. Keterbatasan Penelitian
...................................................................................
81
5.3. Saran
................................................................................................................
82
DAFTAR PUSTAKA
...........................................................................................
84
LAMPIRAN
..........................................................................................................
86
-
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Sanksi Administrasi berupa denda
...................................................... 17
Tabel 2.2 Sanksi Administrasi berupa bunga
...................................................... 18
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu
...........................................................................
30
Tabel 3.1 Nama dan Omset Pengrajin Perak Desa Batankrajan
......................... 35
Tabel 4.1 Wilayah KPP Pratama Mojokerto
....................................................... 43
Tabel 4.2 Data Pengrajin Perak Desa Batankrajan
.............................................. 45
Tabel 4.3 Kerugian Negara
.................................................................................
70
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Negara merupakan suatu wilayah dimuka bumi yang permanen
dengan
adanya sistem pemerintahan yang mengatur dan terdapat rakyat
didalamnya.
Tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk menciptakan
masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera. Dengan tujuan tersebut, negara
membutuhkan biaya
yang besar. Semakin maju sebuah negara maka, semakin besar
kebutuhannya dan
secara otomatis anggaran yang dibutuhkan juga semakin besar
untuk
merealisasikan tujuan tersebut. Sumber pembiayaan negara salah
satunya berasal
dari pajak.
Pajak adalah iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan rakyat
kepada
negara dengan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dan
digunakan
untuk keperluan umum. Penerimaan pajak berasal dari pajak dalam
negeri dan
pajak luar negeri. Pajak dalam negeri setiap tahunnya mengalami
peningkatan.
Salah satu jenis pajak dalam negeri yang menyumbang penerimaan
pajak terbesar
adalah pajak penghasilan. Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu
daerah
penyumbang pajak penghasilan yang berasal dari usaha mikro,
kecil, dan
menengah (UMKM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013
dijelaskan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib
pajak yang
memiliki peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar
dikenakan pajak
penghasilan bersifat final.
Kabupaten Mojokerto dikenal karena situs peninggalan
kerajaan
Mojopahit yang pernah berjaya sampai ke mancanegara. Dengan
latar belakang
-
2
tersebut mengundang wisatawan lokal maupun asing untuk datang ke
Kabupaten
Mojokerto. Banyaknya wisatawan yang datang nampaknya
dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk memperoleh pundi-pundi uang dengan cara
menciptakan
produk-produk unggulan asli Kabupaten Mojokerto.
Dengan luas wilayah kabupaten Mojokerto sebesar 692,15 km2
yang
terbagi menjadi 18 kecamatan, memberikan kesempatan kepada
masing-masing
kecamatan untuk menghasilkan produk-produk unggulannya. Tidak
terkecuali
Kecamatan Gedeg tepatnya di Desa Batankrajan yang menghasilkan
produk
unggulan berupa perhiasan, hiasan rumah, patung, dll yang
terbuat dari perak.
Bermula dari satu orang yang merintis pada tahun 70 an, sampai
tercatat sejumlah
41 orang pengrajin baru bermunculan di Desa Batankrajan. Namun,
saat ini tersisa
hanya 11 orang pengrajin. Pemasaran dari produknya tidak hanya
di wilayah
Mojokerto, tapi juga Bali dan ekspor ke Jerman.
Pemasaran yang luas memberikan keuntungan bagi pengrajin
untuk
memperoleh omset yang besar. Menurut data yang dihimpun dari
omset pengrajin
kerajinan perak Desa Batankrajan tahun 2012 menunjukkan bahwa
rata-rata omset
pendapatan pengrajin cukup tinggi dari ratusan ribu sampai
puluhan juta rupiah
setiap bulannya. Namun omset yang diperoleh pengrajin dalam satu
tahun belum
ada yang mencapai 4,8 miliar. Atas dasar omset tersebut, menurut
Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpotensi untuk menyumbang
penerimaan
pajak penghasilan bersifat final di KPP Pratama Mojokerto.
Namun dari data tahun 2016, penerimaan pajak penghasilan final
di KPP
Pratama Mojokerto hanya sebesar Rp 20.247.728.007. Jumlah
tersebut berasal
-
3
dari semua jenis penghasilan yang dikenai pajak penghasilan
final dan tidak
sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM di Mojokerto.
Disnakertrans Kota
Mojokerto juga mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku UMKM
sukses
yang beranggapan jika kelompok usaha mereka bebas dari berbagai
kewajiban
(Satujurnal, 2014)1.
Dalam penelitian yang dilakukan Kurniawan (2004) dalam Syahdan
dan
Rani (2014) ditemukan berbagai masalah dalam pembayaran pajak
UMKM yaitu
rendahnya kesadaran masyarakat (taxpayers' awareness) untuk
membayar pajak,
belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang
perpajakan,
dan banyak potensi pajak yang belum tergali dan terealisasi
secara optimal.
Penelitian Setyaningsih dan Ridwan (2014) mengungkapkan bahwa
UMKM
belum memahami perpajakan secara umum serta tata cara
perhitungannya.
Sehingga UMKM terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No 46
Tahun 2013
dan cenderung melakukan negosiasi pajak.
Penelitian yang menjadi acuan adalah penelitian dari Kahfi
(2016) yang
berjudul Implementasi Pajak PP No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak
Penghasilan
Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran
Bruto
Tertentu (Studi Kasus Pajak UMKM Di Kabupaten Bantul). Fokus
penelitian
yang dilakukan Kahfi (2016) adalah untuk mengetahui penerapan
pajak
penghasilan final 1% untuk UMKM di Kabupaten Bantul. Penelitian
yang
dilakukan saat ini menggunakan jenis penelitian yang berbeda
dari penelitian
sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian
lapangan
1 Anonim, “2014, Disnakertrans Bakal Operasi UMKM” Satujurnal
online,
(http://www.satujurnal.com/2013/12/2014-disnakertrans-bakal-operasi-umkm.html
diakses pada
27 mei 2017)
http://www.satujurnal.com/2013/12/2014-disnakertrans-bakal-operasi-umkm.html
-
4
dengan metode penelitian pustaka (library research), sedangkan
pada penelitian
ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Fokus
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi
peraturan pemerintah
nomor 46 tahun 2013 secara nyata di sentra industri kerajinan
perak Desa
Batankrajan Kecamatan Gedeg dan untuk mengetahui kendala yang
dihadapi oleh
pengrajin perak selama implementasi peraturan tersebut.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui
gambaran
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada sentra
industri
kerajinan perak Desa Batankrajan kecamatan Gedeg. Oleh karena
itu, peneliti
mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk judul,
“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang
Pajak
Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak
Yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pada Sentra
Industri
Kerajinan Perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten
Mojokerto)”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumusan
masalah
yang akan diungkap dari penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013
pada sentra industri kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan
Gedeg?
-
5
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh sentra industri kerajinan
perak Desa
Batankrajan Kecamatan Gedeg dalam implementasi Peraturan
Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas maka
tujuan
yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada sentra industri kerajinan
perak
Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi oleh
sentra
industri kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg
dalam
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang
antara
lain sebagai berikut :
1.4.1. Manfaat Teoristis
1. Bagi peneliti untuk dapat lebih memahami implementasi
Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada sentra industri kerajinan
perak
Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg beserta kendala yang
dihadapi.
2. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu yang berkaitan
dengan
masalah yang diteliti.
-
6
3. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis,
penelitian ini
kedepannya dapat menjadi bahan rujukan.
1.4.2. Manfaat Praktis
1. Penelitian selanjutnya
Dapat menjadi salah satu rujukan dan bahan pertimbangan
apabila
dikemudian hari ada penelitian yang sama dilakukan.
2. KPP Pratama Mojokerto
a. Memberikan informasi tentang implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada sentra industri
kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg sehingga
dapat dijadikan bahan evaluasi atas peneran peraturan
tersebut.
b. Sebagai bahan pertimbangan untuk KPP Pratama Mojokerto
dalam menerapkan strategi atau langkah dalam implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
c. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalisir
kendala
yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013.
1.5. Sistematika
1.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dari penelitian skripsi ini sebagai
berikut :
1. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan alasan peneliti melakukan penelitian terkait
praktik
pemotongan pajak parkir mulai dari prosedur praktik pemotongan,
kendala
-
7
selama prosedur pemotongan pajak, serta kebijakan yang dilakukan
guna
meminimalisir potensi pajak yang hilang yang akan dijabarkan
dalam 5
sub-bab diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah,
tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II TELAAH PUSTAKA
Bab terdiri ini dari sub-bab yang menjelaskan teori-teori
terkait masalah
yang diangkat oleh peneliti untuk dijadikan pand7uan dalam
menganalisa
permasalahan yang diteliti oleh peneliti serta
penelitian-penelitian
sebelumnya yang relevan untuk referensi tambahan mengenai hasil
temuan
penelitian yang diteliti oleh peneliti.
3. BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan oleh
peneliti
untuk meneliti masalah yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini
terdiri
dari sub-bab jenis penelitian, sumber data dan teknik
pengumpulan data,
serta teknik analisis data.
4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas terkait hasil dari penelitian dan menyajikan
hasil
temuan lapangan yang di temukan oleh peneliti. Pada bab ini
terdiri dari
sub-bab yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh
peneliti dalam
rumusan masalah.
5. BAB V PENUTUP
-
8
Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini
terdiri dari
sub-bab kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk
penelitian
berikutnya.
-
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Teoritis
2.1.1. Pajak Pusat
Pada dasarnya pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan
oleh
masyarakat demi terciptanya suatu kelangsungan hidup yang lebih
baik serta
untuk suatu pembiayaan negara dan pembagunan nasional. Maka
pengertian pajak
adalah berupa sumbangan dari masyarakat untuk kas negara yang
dipungut
berdasarkan suatu ketentuan perpajakan yang memang sudah
diberlakukan oleh
negara dan dipaksakan secara langsung yang dapat digunakan untuk
membiayai
pengeluaran negara demi mensejahterakan masyarakat. Adapun
macam-macam
definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya :
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Pasal 1 (1)
Tahun
2007 tentang ketentuan cara perpajakan menyebutkan
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang
pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran
rakyat”.
Pajak menurut Resmi (2014:2)” pajak adalah pembayaran yang
dipungut
berdasarkan undang-undang yang tidak menunjukkan adanya
kontraprestasi
antara individu dan pemerintah dan penggunaannya untuk belanja
pemerintah dan
public investment”.
-
9
9
Berdasarkan teori diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan
pengertian
pajak yaitu:
a. Bersifat wajib bagi orang pribadi ataupun badan berdasarkan
peraturan
yang ditetapkan.
b. Hasil pajak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana
public
sehingga hasilnya tidak dapat secara langsung dirasakan oleh
masyarakat .
Wajib pajak menurut UU No 28 tahun 2007 pasal 1 adalah orang
pribadi
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak yang
memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
perundang-
undangan perpajakan.
Kewajiban wajib pajak:
1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah
memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha
dan
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi
pengusaha
Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,
dalam
bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,
satuan
mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke
kantor
-
10
10
Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau
dikukuhkan
atau tempa lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia
dengan
menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan,
yang
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri
Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan
Surat
Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang
diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan
pada
adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi
yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak
baan, dan
melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan
dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak,
atau objek yang terutang pajak;
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;
dan/atau
-
11
11
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila
diperiksa
Hak-hak wajib pajak adalah :
1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(satu) Surat
Pemberihatuan
Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak
dengan kriteria
tertentu
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan
cara
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara
lain
kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan
dengan
menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur
Jenderal Pajak
yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas
suatu:
a. Surat Ketetapan Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak
atas Surat
Keputusan Keberatan.
-
12
12
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk
menjalankan
hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
berupa
bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak
dalam
hal wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT pajak
penghasilan
sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih
harus
dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam
jangka
waktu 1 tahun setelah berlakunya UU No 28 tahun 2007.
Subjek pajak menurut pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008
dikelompokkan menjadi :
a. Subjek pajak orang pribadi
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun luar
negeri.
b. Subjek pajak badan
Meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer,
perseroan lainnya,
BUMN, BUMD, firma, koperasi, dll.
c. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT)
Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat
tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
tidak lebih dari
183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan
tidak
bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha.
d. Subjek pajak warisan yang belum terbagi
-
13
13
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan
subjek pajak
pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli
waris.
Objek pajak adalah barang, jasa, kegiatan yang dikenakan pajak.
Objek pajak
penghasilan adalah penghasilan yang diterima baik dari dalam
negeri maupun luar
negeri yang digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib
pajak
dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan
menjadi:
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja;
b. Penghasilan dari pekerjaan bebas;
c. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
d. Penghasilan dari modal, baik berupa asset bergerak atau asset
tak gerak;
e. Penghasilan lain-lain.
2.1.1.1. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah tanda pengenal diri
atau
identitas wajib pajak . Setiap wajib pajak hanya diberikan satu
NPWP. Bagi wajib
pajak yang telah memenuhi syarat tertentu wajib mendaftarkan
diri untuk
memperoleh NPWP. Syarat tertentu tersebut merupakan syarat
subjektif dan
objektif yang harus dipenuhi. Syarat subjektif memiliki NPWP
adalah warga
negara Indonesia (WNI). Sedangkan bagi WNA adalah berada di
Indonesia
selama 183 hari dalam 12 bulan. Selanjutnya syarat objektif
adalah syarat yang
berkenaan dengan penghasilan. Namun, tidak hanya berupa jumlah
nominal
penghasilan tetapi juga jenis dan sifat usaha atau kegiatan
wajib pajak yang
menimbulkan penghasilan.
-
14
14
Pendaftaran NPWP sangatlah mudah dan tidak dipungut biaya, wajib
pajak hanya
mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung
atau melalui
pos ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan dan
pengamatan potensi
perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:
a. Untuk wajib pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau
pekerjaan
bebas berupa:
1) Fotokopi Kartu tanda penduduk bagi warga negara
Indonesia;
2) Fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas
(KITAS), atau
kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi warga negara asing.
3) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dari
instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa.
b. Untuk wajib pajak badan berupa:
1) Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan
perubahan
bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan
penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
2) Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak salah satu pengurus,
atau
fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari
pejabat
pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa
dalam hal penanggungan jawab adalah warga negara asing;
3) Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan
oleh
instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat
kegiatan
usaha dari pejabat pemerintaj daerah sekurang-kurangnya
lurah
atau kepala desa.
-
15
15
Lampiran tersebut diatur dalam PER nomor 20 tahun 2013 pasal
6(1).
Diperjelas dengan SE nomor 42 tahun 2013 bagian F (1) yaitu
wajib pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu wajib mendaftarkan diri
untuk
memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi setiap tempat
usaha di
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
usaha Wajib
Pajak dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Dengan adanya aturan
tersebut, wajib
pajak yang tidak memiliki NPWP tidak berkewajiban untuk membayar
pajak
terutang, sanksi denda ataupun bunga, serta ketentuan
pidana.
Wajib pajak yang tidak mau mendaftarkan diri memperoleh NPWP
namun, telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dapat
diberikan NPWP
secara paksa atau secara jabatan. Dalam UU KUP pasal 2(4)
dijelaskan terhadap
wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi
kewajiban untuk
mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan
nomor pokok
wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara
jabatan. Hal ini
dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau
dimiliki oleh
Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan
telah memenuhi
syarat untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak.
Selain itu diperjelas dengan UU KUP pasal 2(4a) yang menjelaskan
dalam
penerbitan nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan sebagai
pengusaha
kena pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya
persyaratan
subjektif dan objektif dari wajib pajak yang bersangkutan.
Selanjutnya terhadap
wajib pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban
perpajakan
-
16
16
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
paling lama 5
tahun sebelum diterbitkan NPWP atau dikukuhkannya sebagai PKP.
DJP Bukan
hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan NPWP secara jabatan
tetapi juga,
memiliki kewenangan untuk menagih kewajiban pajak sampai dengan
5 tahun ke
belakang yang seharusnya dibayarkan.
Wajib pajak yang memang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri
untuk
diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan menyebabkan
kerugian negara
akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak
terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.
Setelah mendaftar untuk memiliki NPWP, Wajib pajak perlu
mengetahui
sanksi pajak. Jenis-jenis sanksi pajak adalah:
1. Sanksi administrasi
a. Denda
Tabel 2.1
Sanksi administrasi berupa denda
No Pasal Masalah Sanksi
1. 7 ayat 1 SPT tidak disampaikan dalam jangka
waktu ditetapkan:
a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan
d. SPT Tahunan PPh WP OP
Rp 500.000
Rp 100.000
Rp 1.000.000
Rp 100.000
2. 8 ayat 3 Pembetulan sendiri dan belum diselidik 150% dari
jumlah pajak
kurang bayar
3. 14 ayat
4
a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur
pajak
b. Pengusaha dikukuhkan PKP, tapi
2% dari DPP
-
17
17
tidak mengisi faktur dengan
lengkap
c. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan
faktur pajak
4. 14 ayat
5
PKP gagal berproduksi telah diberikan
pengembalian pajak masukan
2% dari DPP
b. Bunga Tabel 2.2
Sanksi administrasi berupa bunga
No Pasal Masalah Sanksi
1. 8 ayat 2 Pembetulan SPT Tahunan dalam 2
tahun
2% per bulan
dari jumlah
pajak kurang
bayar
2. 8 ayat
2a
Pembetulan SPT Masa dalam 2 tahun 2% per bulan
dari jumlah
pajak kurang
bayar
3. 9 ayat
2a
Keterlambatan pembayaran pajak masa 2% perbulan
dari jumlah
pajak terhutang
4. 9 ayat
2b
Keterlambatan pembayaran pajak
tahunan
2% perbulan
dari jumlah
pajak terhutang
5. 13 ayat
2
SKPKB karena pajak terutang kurang
atau tidak bayar dan penerbitan NPWP
dan pengukuhan PKP secara jabatan
2% perbulan
dari jumlah
pajak kurang
bayar,
maksimal 24
bulan.
2. Sanksi Pidana Ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana,
kurungan, dan penjara.
2.1.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM), definisi UMKM adalah sebagai
berikut
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
-
18
18
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan
bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
Kriteria dari masing – masing UMKM tersebut adalah :
a. Usaha Mikro
Usaha dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000 dan jumlah
omset
maksimal Rp 300.000.000.
b. Usaha Kecil
Usaha dengan aset lebih dari Rp 50.000.000-Rp 500.000.000 dan
jumlah
omset lebih dari Rp 300.000.000-Rp 2.500.000.000.
c. Usaha Menengah
Usaha dengan aset lebih dari Rp 500.000.000-Rp 10.000.000.000
dan
jumlah omset lebih dari Rp 2.500.000.000-Rp 50.000.000.000.
2.1.3. Pajak Penghasilan
-
19
19
Pajak Penghasilan merupakan pajak atas semua kegiatan yang
berpotensi
memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam suatu tahun pajak.
Siti Resmi
(2014:74) berpendapat bahwa “Pajak Penghasilan” adalah pajak
yang dikenakan
kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu
tahun pajak.
2 cara pengenaan atas pajak penghasilan yaitu :
a. PPh tidak final
PPh tidak final merupakan pajak penghasilan yang tidak secara
langsung
dikenakan pada saat diperoleh penghasilan tertentu.
Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh tidak final:
1. PPh 21
2. PPh 22 kecuali atas penyerahan migas oleh PT Pertamina
3. PPh 23
4. PPh 24
5. PPh 25
6. PPh 26
b. PPh final
PPh bersifat final merupakan pajak penghasilan yang secara
langsung
dikenakan pada saat diperoleh atas tarif tertentu dan dasar
pengenaan tertentu.
Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final:
1. Penghasilan berupa bunga deposito/tabungan, Diskonto SBI dan
jasa giro;
2. Penghasilan dari transaksi penjualan saham baik saham pendiri
ataupun
bukan saham pendiri;
3. Penghasilan atas bunga/diskonto obligasi dan surat berharga
negara;
-
20
20
4. Penghasilan dari hadiah undian;
5. Penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan;
6. Penghasilan dari jasa konstruksi baik sebagai perencana
konstruksi,
pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
7. Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah/bangunan;
8. Penghasilan dari bunga simpanan yang dibayarkan koperasi
kepada
anggota wajib pajak orang pribadi;
9. Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka
yang
diperdagangkan di bursa;
10. Penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak orang
pribadi dalam
negeri;
11. Penghasilan atas usaha wajib pajak yang memiliki peredaran
bruto
tertentu.
Untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan
pajak
terutang, maka wajib pajak harus meyelenggarakan
pembukuan/pencatatan.
Pembukuan adalah pencatatan secara teratur informasi keuangan
yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah
harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir.
Pencatatan adalah
pencatatan secara teratur peredaran bruto atau penghasilan bruto
sebagai dasar
untuk menghitung jumlah pajak. Yang diwajibkan melakukan
pembukuan
menurut UU nomor 28 tahun 2017 adalah:
1. Wajib pajak badan;
-
21
21
2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha /pekerjaan
bebas, kecuali
wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari
4,8 miliar
dalam satu tahun.
Yang dikecualikan melakukan pembukuan yaitu :
1. WP OP yang melakukan kegiatan usaha /pekerjaan bebas yang
diperbolehkan
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma
perhitungan
penghasilan neto;
2. WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas.
Adapun yang wajib melakukan pencatatan:
1. WP OP yang melakukan usaha/pekerjaan bebas dan peredaran
brutonya
kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun;
2. WP OP yang tidak melakukakn usaha/pekerjaan bebas.
Manfaat yang diperoleh ketika wajib pajak melakukan
pembukuan/pencatatan adalah mempermudah pengisian SPT,
mempermudah
perhitungan pajak, dan untuk mengetahui posisi keuangan dari
hasil
usaha/pekerjaan bebas.
Cara perhitungan untuk peredaran bruto tertentu:
1. Wajib pajak yang peredaran brutonya tidak melebih 4,8 miliar
dalam satu
tahun dapat menggunakan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
b. PER 17 Tahun 2015
-
22
22
2. Wajib pajak yang peredaran brutonya melebihi 4,8 miliar dalam
satu tahun,
perhitungan pajaknya menggunakan pasal 17 undang-undang
pajak
penghasilan.
2.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
2.1.4.1. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 mengatur ketentuan
mengenai
pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh wajib
pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut
dibuat dengan
maksud dan tujuan tertentu, yaitu:
Maksud :
a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan
perpajakan;
b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tertib
administrasi;
c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk
transparansi;
d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut berkontribusi
dalam
penyelenggaraan negara.
Tujuan :
a. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
melaksanakan
kewajibannya;
b. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi
masyarakat;
c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban
perpajakan.
Ketentuan pengenaan pajak penghasilan dari usaha yang diterima
atau
diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
juga dituangkan
dalam:
-
23
23
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang
tata cara
penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan
atas
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak
yang
memiliki peredaran bruto tertentu.
b. Surat Edaran Nomor 42/PJ/2013 tentang pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari
usaha
yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran
bruto
tertentu.
2.1.4.2. Objek pajak, Wajib Pajak, Dan Bukan Wajib Pajak
Berdasarkan PP
46 Tahun 2013
Pada pemotongan pajak, objek pajak merupakan dasar atau sumber
yang
dikenakan pajak. Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan Atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak
yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pasal 2 ayat 1, yang termasuk
objek Pajak
adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib
pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan
yang bersifat final.
Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan, wajib pajak yang
memiliki
peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi
kriteria sebagai
berikut:
a. Wajib pajak yang orang pribadi atau wajib pajak badan tidak
termasuk
bentuk usaha tetap;
-
24
24
b. Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan
dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto
tidak
melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.
Dalam pasal 2 ayat 3, tidak termasuk wajib pajak orang pribadi
adalah
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan dan/atau
jasa yang dalam usahanya:
a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar
pasang, baik
yang menetap maupun tidak menetap; dan
b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan
umum
yang tidak diperuntukkan bagi usaha atau berjualan.
Selain itu dalam pasal 2 ayat 4, tidak termasuk wajib pajak
badan adalah:
a. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial;
dan
b. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah
beroperasi
secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2.1.4.3. Tarif, Pengenaan Pajak, Dasar Pengenaan Pajak
Tarif merupakan prosentase tertentu yang ditetapkan sesuai
peraturan
untuk menghitung pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun
2013 pasal 3 ayat 1, tarif pajak penghasilan yang bersifat final
sebesar 1%.
Pengenaan pajak penghasilan dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2,
didasarkan
pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun pajak terakhir
sebelum tahun pajak
yang bersangkutan.
-
25
25
Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan 2, dasar pengenaan pajak yang
bersifat
final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Selanjutnya
jumlah peredaran
bruto tersebut dikalikan dengan tarif pajak sebesar 1%.
2.1.4.4. Tata Cara Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan
Pajak
Tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak diatur
dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang tata
cara
penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas
penghasilan dari
usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki
peredaran bruto
tertentu. Beberapa hal terkait dengan tata cara perhitungan,
penyetoran, pelaporan
sebagai berikut:
1. Wajib pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan
yang
dikenai PPh final sebagimana yang dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah
Nomor 46 tahun 2013, menghitung pajaknya dengan cara mengalikan
tarif
1% dengan peredaran bruto setiap bulannya. Apabila wajib pajak
selain
memperoleh PPh final 1% juga memperoleh penghasilan yang dikenai
PPh
berdasarkan tarif umum PPh, atas penghasilan yang dikenai
PPh
berdasarkan tarif umum.
2. Penyetoran pajak berdasarkan pasal 10 ayat 1, dijelaskan
bahwa wajib
pajak menyetor pajak penghasilan terutang ke kantor pos atau
bank yang
ditunjuk oleh menteri keuangan, dengan menggunakan SSP yang
telah
Pajak Terutang = 1% x Jumlah peredaran bruto setiap bulan
-
26
26
mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara
(NTPN)
paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak
berakhir.
3. Pelaporan pajak berdasarkan pasal 10 ayat 2, dilakukan
dengan
menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan
paling
lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
a. Wajib pajak yang telah menyetor pajak dianggap telah
menyampaikan SPT sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang
tercantum di SSP. Hal ini diatur dalam pasal 10 ayat 3
b. Sesuai SE Nomor 42/PJ/2013 bagian F nomor 4, wajib pajak
yang
menyetor pajak penghasilan yang bersifat final tetapi SSP
tidak
mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan SPT masa
PPh 4 ayat 2 ke KPP sesuai kegiatan usaha wajib pajak
terdaftar
dengan mengisi baris pada angka 11 formulir SPT masa PPh
pasal
4 ayat 2:
• Kolom uraian diisi dengan “penghasilan usaha WP yang
memiliki peredaran bruto tertentu”;
• Kolom KAP/KJS diisi dengan “411128/420”.
4. Atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan
yang bersifat
final menurut ketentuan SE nomor 42 tahun 2013 dilaporkan dalam
Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada kelompok
penghasilan
yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada:
-
27
27
a. Lampiran III bagian A butir 14 (Penghasilan Lain yang
Dikenakan
Pajak Final dan/atau Bersifat Final, Formulir 1770-III) bagi
Wajib
Pajak orang pribadi;
b. Lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi "Penghasilan
Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu" (Formulir
1771-1V) bagi Wajib Pajak badan.
2.1.4.5. Sistem Pemotongan PPh final atas Peredaran Bruto
tertentu.
Resmi menjelaskan (2017:10) sistem pemungutan pajak terdiri dari
3 cara
yaitu : Official Assessment System, Self Assessment System, With
holding System.
Namun dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 menerapkan
sistem Self
Assessment System.
Sistem pemungutan ini memberikan wewenang bagi wajib pajak
dalam
menghitung sendiri pajak terhutang sesuai dengan ketentuan yang
diteratapkan
oleh Undang-undang. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan
menghitung dan
memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. wajib
pajak dianggap
mampu memahami Undang-undang perpajakan yang sedang berlaku,
dan
mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti
pentingnya
membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan
untuk.
a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
b. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
d. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.
-
28
28
2.2. Tinjauan Empiris
Penelitian ini terkait Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun
2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang
Diterima
Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu Studi
Kasus Pada Sentra Industri Kerajinan Perak Desa Batankrajan
Kecamatan Gedeg
Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dimulai dengan melihat dan
menganalisis
implementasi PP 46 tahun 2013 di sentra industri kerajinan perak
Desa
Batankrajan dan selanjutnya ditemukan kendala yang dihadapi
dalam
implementasi peraturan tersebut. Penelitian ini melibatkan pihak
pengrajin di
sentra industri kerajinan perak Desa Batankrajan selaku wajib
pajak dan KPP
Pratama Mojokerto selaku fiskus. Pada penelitian terdahulu
ditemukan bahwa
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih
belum
maksimal karena adanya beberapa kendala yaitu rendahnya
kesadaran membayar
pajak, banyaknya UMKM yang belum mengetahui adanya PP 46 tahun
2013,
serta adanya rasa ketidakpercayaan UMKM kepada fiskus. Berikut
ini adalah
beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta berkaitan
dengan penelitian ini.
-
29
29
Tabel 2.3.
Penelitian Terdahulu
No
Nama dan Tahun
Penelitian
Judul Penelitian
Tujuan Penelitian Metode
Penelitian
Hasil Penelitian
1. Syahdan dan Rani
(2014)
Dimensi Keadilan
Atas Pemberlakuan
PP No 46 Tahun 2013
dan Peningkatan
Kepatuhan Wajib
Pajak.
Untuk mengetahui
dimensi keadilan
atas pemberlakuan
PP no 46 tahun
2013 dan
peningkatan
kepatuhan pajak.
Kualitatif Resistensi pengenaan pajak 1 % dari
pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 memang
sangat dirasakan, namun spirit untuk
membantu UKM agar pelaporannya lebih
transparan. Sehingga UKM merasa lebih
nyaman dalam memenuhi kewajiban
Perpajakannya sebagaimana turut serta dalam
peningkatan penerimaan negara.
2. Setyaningsih dan Persepsi Wajib Pajak Untuk mengetahui
Kualitatif Partisipan UMKM belum memahami
-
30
30
Ridwan (2014) UMKM Terhadap
Kecenderungan
Negosiasi Kewajiban
Membayar Pajak
Terkait Peraturan
Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013.
persepsi wajib
pajak UMKM
terhadap
kecenderungan
negosiasi
kewajiban
membayar pajak
terkait PP 46 tahun
2013.
perpajakan secara umum serta tata cara
perhitungan pajak. Sehingga partisipan merasa
terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No
46 Tahun 2013 dan cenderung melakukan
negosiasi pajak. Selain itu, partisipan
melakukan kewajiban membayar pajak karena
merasa tidak ada pilihan lain kecuali harus
membayar dan kepercayaan partisipan terhadap
fiskus masih kurang.
3. Kahfi (2016) Implementasi Pajak
PP No.46 Tahun 2013
Tentang Pajak
Penghasilan Atas
Penghasilan Dari
Untuk mengetahui
implementasi PP
No.46 Tahun 2013
Tentang Pajak
Penghasilan Atas
Kualitatif • KPP Pratama Bantul dalam penerapan PPh
final 1% belum maksimal karena adanya
beberapa kendala: masih banyak UMKM
yang belum mengetahui PP 46 tahun 2013,
UMKM belum mengetahui omset secara
-
31
31
Usaha Yang Diterima
Atau Diperoleh Wajib
Pajak Yang Memiliki
Peredaran Bruto
Tertentu (Studi Kasus
Pajak UMKM Di
Kabupaten Bantul)
Penghasilan Dari
Usaha Yang
Diterima Atau
Diperoleh Wajib
Pajak Yang
Memiliki
Peredaran Bruto
Tertentu (Studi
Kasus Pajak
UMKM Di
Kabupaten Bantul)
detail, merasa sukar terhadap pengisian SSP
dan pelaporannya, dan adanya rasa
ketidakpercayaan terhadap fiskus.
-
32
-
32
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam
suatu
Penelitian karena dapat mempengaruhi keefektifan dan keefisienan
suatu
penelitian. Metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan
objek
penelitian dan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Prosedur
pelaksanaan penelitian
harus berdasarkan dengan metode penelitian ilmiah agar hasil
yang diperoleh
dapat dipertanggung jawabkan.
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualititatif.
Penelitian kualitatif ini akan membantu peneliti untuk memahami
karakteristik
suatu kelompok pada situasi tertentu Sekaran (2014:103).
Peneliti menggunakan
jenis penelitian ini dikarenakan pada penelitian ini data
dikumpulkan dari latar
yang alami (Natural setting) sebagai sumber data langsung.
Selain itu,
permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan
angka-angka seperti
pada penelitian eksperimen maupun kuantitatif, melainkan study
secara mendalam
terhadap suatu fenomena dengan mendeskripsikan masalah secara
terperinci dan
jelas berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus
penelitian.
Adapun masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah
Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada sentra industri
kerajinan perak
Desa Batankrajan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi
Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada sentra industri kerajinan
perak Desa
Batankrajan serta kendala yang dihadapi. Oleh karena itu,
peneliti menggunakan
-
33
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena
peneliti merasa dengan
menggunakan pendekatan ini, dapat memberikan gambaran untuk
mengetahui
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada
sentra industri
kerajinan perak Desa Batankrajan.
3.2. Teknik Penentuan Informan
Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sumber data
menggunakan Purposive Sampling dengan menentukan informan
berdasarkan
pertimbangan tertentu (key informan). Purposive Sampling
digunakan untuk
menentukan informan yang sesuai dengan topik penelitian, mampu
memahami
dan menguasai kondisi yang sedang diteliti, memiliki data yang
dibutuhkan, dan
bersedia memberikan informasi yang memadai. Key Informan dalam
penelitian ini
adalah Pihak KPP Pratama Mojokerto yang sudah memahami Kondisi
lapangan
mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013
pada
UMKM di Kabupaten Mojokerto.
Menurut Morse (1998:73) dalam Ahmadi (2016:93) informan yang
baik
memiliki beberapa karakteristik, yaitu :
1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang peneliti
perlukan
2. Memiliki kemampuan untuk merefleksikan pertanyaan
peneliti
3. Pandai dalam mengeluarkan gagasannya
4. Memiliki waktu untuk diwawancarai
5. Memiliki kemauan untuk berpertisipasi dalam studi
-
34
3.3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan keseluruhan ruang dimana fenomena
terjadi.
Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat
penelitian adalah sentra
industri kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg.
Adapun pemilihan
lokasi penelitian tersebut didasarkan pada aspek kemudahan dalam
mendapatkan
informasi dimana peneliti berdomisili di Kecamatan Gedeg
tersebut. Selain itu
dipilihnya lokasi ini dikarenakan Sentra kerajinan perak ini
memiliki jumlah
pengrajin yang cukup banyak dengan omset yang berkisar mulai
dari ratusan ribu
hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Tetapi, peneliti
hanya mampu
mendapatkan informasi dari 7 orang pengrajin dikarenakan
pengrajin lainnya
menolak untuk memberikan informasi dan juga tidak bisa
ditemui.
Tabel 3.1
Nama dan omset pengrajin perak Desa Batankrajan
No Nama Pengrajin Omset per bulan
1. Bapak Agus Rp 40.000.000
2. Bapak Edo Rp 4.500.000 - 5.000.000
3. Bapak Felix Rp 4.800.000 - 5.000.000
4. Bapak Ade Rp 5.000.000
5. Bapak Zidan Rp 1.000.000
6. Bapak Aji Rp 2.000.000 - 3.000.000
7. Bapak Virsa Rp 800.000 - 1.000.000
3.3. Sumber Data
Secara umum sumber data terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan
data
sekunder.
a. Data Primer
-
35
Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan
melalui
wawancara langsung dan sebenarnya, dengan pihak-pihak yang
bersangkutan dalam kaitanya dengan penelitian ini.
b. Data Sekunder
Data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari Peraturan
Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.011/2013, Surat Edaran Nomor SE-42/PJ/2013, UU 20
tahun
2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013,
data
diolah penerimaan PPh Final pasal 4 ayat 2 KPP Pratama
Mojokerto, dan
dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari sumber data
menggunakan
dua teknik pengumpulan data, yaitu :
1. Wawancara tak terstruktur
Wawancara ini dilakukan secara bebas tanpa menggunakan pedoman
yang
telah disusun namun hanya menggunakan garis besar
pemasalahan
Sugiyono (2011:234). Wawancara ini digunakan oleh peneliti
untuk
mendapatkan informasi yang lebih jelas dan membuat informan
merasa
nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
peneliti.
Namun dalam wawancara yang dilakukan ini, peneliti juga
melakukan
wawancara mendalam untuk menangkap makna dari sesuatu yang
tersirat
bukan hanya tersurat. Artinya peneliti tidak boleh begitu saja
menerima
-
36
informasi dari informan begitu saja, tetapi juga harus memaknai
setiap
ucapan-ucapan dari informan.
2. Observasi Terus Terang atau Tersamar.
Observasi terus terang atau tersamar menurut Sugiyono (2011:228)
adalah
observasi yang dilakukan dengan cara peneliti menyatakan
langsung
kepada informan bahwa sedang melakukan penelitian. Tetapi
tidak
menutup kemungkinan peneliti juga akan melakukan penelitian
tersamar
kepada informan guna mendapatkan informasi yang dianggap rahasia
oleh
informan. Pada penelitian ini, peneliti melihat kondisi informan
terlebih
dahulu. Jika informan terlihat merespon dengan baik peneliti
langsung
menggunakan observasi terus terang. Namun jika kondisinya
berbeda
maka, peneliti menggunakan observasi tersamar dengan cara
menjadi
calon pembeli kerajinan perak yang akan diteliti untuk memahami
kondisi
lapangan.
3. Dokumentasi
Dokumen yang digunakan dalam penelitian merupakan dokumen
internal
dan Eksternal. Dokumen internal tersebut berupa data penerimaan
PPh
Final pasal 4 ayat tahun 2013-2016 sedangkan dokumen eksternal
berupa
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor 107/PMK.011/2013, Surat Edaran Nomor SE-42/PJ/2013, UU
20
tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-20/PJ/2013.
3.6. Teknik Analisis Data
-
37
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data
sebagai
berikut:
Analisa di lapangan menurut Model Miles and Huberman (1984)
dalam
sugiyono (2011) ada tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian
data, dan
penarikan kesimpulan.
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian
pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul
dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. dari pengertian tersebut
peneliti
menyimpulkan bahwa dalam mereduksi data dilakukan penelaahan
terhadap semua data yang diperoleh dari berbagai sumber dan
metode
pengumpulan yang telah dijelaskan. Peneliti melakukan proses
reduksi
data terhadap data yang dikumpulkan dengan memilih data pokok
atau
data terinci. Dalam proses ini, data-data yang tidak relevan
untuk
digunakan dalam penelitian juga dibuang atau diabaikan. Sehingga
data-
data yang tersaji sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data
Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian
data.
Penyajian data dapat berupa uraian singkat, flowchart, bagan,
dan
sejenisnya Sugiyono (2011:249). Dalam penelitian kualitatif ini,
penyajian
data berbentuk teks naratif.
3. Penarikan Kesimpulan
-
38
Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir untuk menarik
suatu
kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh sehingga menjawab
rumusan
masalah. Pada penelitian ini, peneliti meninjau kembali hasil
wawancara
dan dokumen-dokumen pendukungnya untuk menentukan kesimpulan
yang diuraikan dalam bentuk naratif.
3.7. Uji Kredibilitas Data
Menurut Sugiyono (2011:270), pengujian kredibilitas perlu
dilakukan oleh
peneliti untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap data hasil
penelitian. Pada
penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas
triangulasi. Uji kredibilitas ini
terdiri dari 3 macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi
teknik, dan triangulasi
waktu. Namun peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber pada
penelitian
ini.
1. Triangulasi Sumber
Sugiyono mengungkapkan (2011:274) bahwa triangulasi ini
dilakukan
dengan mengecek data yang didapat oleh peneliti dari berbagai
sumber. Dalam
penelitian ini, pengumpulan data dan pengujian data dilakukan ke
KPP pratama
Mojokerto dan pengrajin perak selaku subjek pajak sesuai
Peraturan Pemerintah
nomor 46 tahun 2013. Data dari sumber tersebut dideskripsikan,
dikategorisasi
mana pandangan yang sama dan pandangan yang berbeda. Selanjutnya
data
tersebut dianalisis oleh peneliti untuk menghasilkan suatu
kesimpulan.
3.8. Tahapan Penelitian
-
39
Menurut Bogdan (1982) dalam Moleong (2009:127) terdapat 3
tahapan
penelitian kualitatif secara umum yaitu pra lapangan, kegiatan
lapangan, dan
analisis intensif.
1. Tahap pra lapangan
Pada Tahapan ini meliputi rancangan penelitian, pemilihan objek
yang
akan diteliti, serta mengurus perizinan ke KANWIL DJP JATIM 2
untuk
mendapatkan akses masuk di KPP Pratama Mojokerto. Setelah
mendapatkan
perizinan, peneliti langsung mengurus perizinan tersebut di KPP
Pratama
Mojokerto. Selanjutnya peneliti terlebih dahulu menilai situasi
dan kondisi di
dalam KPP Pratama Mojokerto dan mulai menentukan informan yang
cocok
untuk memberikan informasi yang memadai. Setelah itu, peneliti
membuat janji
untuk wawancara dengan informan tersebut melalui bagian umum
dan
kepegawaian.
Peneliti harus membuat garis besar pertanyaan wawancara untuk
informan
agar pertanyaan yang ingin ditanyakan tidak meluas dan lengkap
sesuai dengan
kebutuhan penelitian.
Untuk pra lapangan di sentra industri kerajinan perak Desa
Batankrajan
Kecamatan Gedeg, peneliti terlebih dahulu mendatangi rumah
Kepala Desa
Batankrajan untuk mendapatkan izin penelitian dan akses masuk
Desa
Batankrajan. Setelah itu peneliti langsung diarahkan untuk
mendatangi rumah
pemilik A silver dikarenakan pemilik A silver merupakan pendiri
dan penggagas
sentra industri kerajinan perak Desa Batankrajan. Peneliti
meminta izin penelitian
di sentra industri tersebut dan sekaligus meminta bantuan untuk
mempermudah
-
40
akses mendapatkan data dengan para pengrajin perak. Tidak hanya
itu, peneliti
juga melakukan pra wawancara dengan pemilik A silver untuk
mendapatkan
gambaran awal mengenai penerapan peraturan pemerintah nomor 46
tahun 2013
selama ini.
2. Tahap pekerjaan lapangan
Pada tahap ini, peneliti diharuskan memahami objek yang diteliti
dan
mempersiapkan diri untuk wawancara, baik dari persiapan mental
dan alat-alat
tulis, recording, dan sebagainya yang membantu peneliti.
Selanjutnya, peneliti
harus membangun hubungan yang baik dengan informan sehingga
informan akan
merasa nyaman dan memberikan informasi yang diperlukan oleh
peneliti. Selain
itu, peneliti juga harus merekam atau mencatat informasi yang
didapatkan dari
informan tersebut.
3. Tahap analisis intensif
Pada tahap terakhir, peneliti harus menganalisis data yang telah
didapatkan
dari observasi, wawancara, dan dokumen dengan menggunakan teknik
analisis
data sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Setelah itu, peneliti
melakukan
interpretasi data untuk ditarik kesimpulan akhir atas
permasalahan yang diteliti.
-
41
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1. Sentra Industri Kerajinan Perak Desa Batankrajan
Desa Batankrajan terletak di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
dan
telah lama dikenal sebagai daerah pusat kerajinan perhiasan
perak yang ada di
Mojokerto. Kerajinan perak di Desa Batankrajan mulai Dirintis
sejak tahun 1970
oleh Bapak Agus yang sebelumnya pernah belajar dan bekerja di
Bali untuk
pembuatan kerajinan perak. Ketika pulang ke Desa Batankrajan,
Bapak Agus
merasa prihatin dengan kondisi anak-anak muda (usia produktif)
yang tidak
bekerja dan waktu itu pengangguran di Desa Batankrajan hampir
mencapai 80%.
Setelah itu ia mencoba untuk membuka sendiri usaha kerajinan
perak di Desa
Batankrajan dengan berbekal pengalamannya ketika di Bali. Namun,
tidak
disangka ternyata usahanya sukses dan maju saat itu sehingga
mampu menyerap
pegawai yang rata-rata masyarakat Desa Batankrajan sebanyak 32
orang.
Dengan kesuksesan yang diperoleh, ia kemudian berpikir untuk
membuat
desanya sebagai sentra kerajinan perak dengan mendorong
pegawai-pegawainya
yang telah mahir dan terampil dalam membuat kerajinan perak
untuk membuat
sendiri usaha kerajinan perak. Dengan dorongan dan bimbingannya
dalam
membuat kerajinan perak tersebut, akhirnya banyak bermunculan
pengrajin perak
baru di Desa Batankrajan hingga mencapai sekitar 41 orang saat
itu. Kini, sektor
usaha kerajinan perak telah mengalami banyak perkembangan
kendati sempat
surut akibat beberapa masalah global dan peristiwa Bom Bali.
Hingga saat ini
-
42
jumlah pengrajin perak yang terisisa berjumlah 11 orang.
Pemasaran dari produk
yang dihasilkan oleh pengrajin dijual di wilayah Mojokerto,
Bali, dan ekspor ke
Jerman. Pemasaran yang luas memberikan keuntungan bagi pengrajin
untuk
memperoleh omset yang besar sehingga terdapat potensi yang besar
terhadap
penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun
2013 (PPh
final atas peredaran bruto tertentu) di KPP Pratama
Mojokerto.
4.1.2. KPP Pratama Mojokerto
KPP Pratama Mojokerto merupakan salah satu kantor administrasi
pajak
di wilayah mojokerto. Beroperasinya KPP Pratama Mojokerto
berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PMK. 01/2007 bagian kedua
adalah
dimulai tanggal 27 November 2007. Sektor penerimaan pajak di KPP
Pratama
Mojokerto berasal dari PPh non migas, PPN, PPnBM, PBB sektor P3,
dan pajak
lainnya. Selain itu, KPP Pratma Mojokerto juga memiliki wilayah
yang cukup
besar yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten
Jombang
dengan penduduk yang relatif padat. Berikut rincian wilayah KKP
Pratama
Mojokerto :
Tabel 4.1
Wilayah KPP Pratama Mojokerto
No Wilayah Kecamatan Desa/Kelurahan Luas Wilayah
1 Kab Mojokerto 18 304 692, 15 km2
2 Kota Mojokerto 2 18 16, 42 km2
3 Kab Jombang 20 306 1.159,5 km2
Sumber: Data BPS, 2014 yang diolah
-
43
4.2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak
penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu pasal 2 ayat 1,
dijelaskan bahwa atas
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak
yang memiliki
peredaran bruto tertentu dikenakan pajak penghasilan bersifat
final. Selanjutnya
pada ayat 2 ditegaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran
bruto tertentu
yang dimaksud adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria :
a. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak
termasuk bentuk
usaha tetap;
b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan
dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto
tidak
melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah)
dalam 1 (satu) tahun pajak.
Pada pasal 2 ayat 3 dikatakan bahwa tidak termasuk wajib pajak
orang pribadi
adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan
dan/atau jasa dalam usahanya:
a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar
pasang, baik
yang menetap maupun tidak menetap; dan
b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan
umum
yang tidak diperuntukkan bagi usaha atau tempat berjualan.
Berdasarkan peraturan tersebut, pengrajin di sentra industri
kerajinan
perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg sudah memenuhi kriteria
pasal 2 ayat 2
-
44
karena omset pengrajin tidak ada yang melebihi 4,8 miliar dalam
satu tahun. Akan
tetapi, tidak memenuhi kriteria berdasarkan pasal 2 ayat 3
karena kegiatan jual
beli dilakukan dirumah masing-masing pengrajin di Desa
Batankrajan dan tidak
menggunakan sarana prasarana yang dapat dibongkar pasang
ataupun
menggunakan sebagaian atau seluruh tempat kepentingan umum yang
tidak
diperuntukkan sebagai tempat usaha. Oleh karena itu, pengrajin
di sentra industri
kerajinan perak Desa Batankrajan seharusnya dikenakan pajak
penghasilan
berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti
menemukan
berbagai kondisi wajib pajak. Berikut dijelaskan dalam tabel
dibawah:
Tabel 4.2
Data Pengrajin Perak Desa Desa Batankrajan
No Nama
Pengrajin
Omset
perbulan
Omset
pertahun
Pemasaran Keterangan
1. Bapak Agus 40 juta 480 juta • Mojokerto
• Bali
• Jerman
Membayar
pajak
2. Bapak Edo 4,5 – 5 juta 54 juta • Mojokerto
• Bali
Tidak
membayar
pajak
3. Bapak Felix 4,8 – 5 juta 57,6 juta • Mojokerto
• Bali
Membayar
pajak
4. Bapak Adi 5 juta 60 juta • Mojokerto
• Bali
Membayar
pajak
5. Bapak Zidan 1 juta 12 juta • Mojokerto Tidak membayar
pajak
6. Bapak Aji 2 – 3 juta 24 juta • Mojokerto
• Bali
Tidak
membayar
pajak
7. Bapak Vinsa 800 ribu 9,6 juta • Mojokerto Tidak membayar
pajak
-
45
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 7 pengrajin yang
membayarkan pajaknya hanya sejumlah 3 pengrajin dan sisanya
belum
membayarkan pajaknya. Selain itu, tabel diatas semakin
menjelaskan bahwa
semua pengrajin seharusnya membayar pajak karena telah memenuhi
kriteria
Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.
Pajak yang dibayar oleh pengrajin ini menggunakan sistem self
assessment
yaitu dengan cara menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri
pajak yang
terutang ke KPP Pratama terdekat sesuai dengan tempat usaha. Hal
ini juga
dibenarkan oleh pegawai KPP Pratama Mojokerto yaitu Bapak
Candra.
“Perhitungannya self assessment. Jadi pihak wp menghitung
sendiri atas
omset yang diterimanya. Nanti dikalikan 1% tadi”. (10 mei 2017:
13.00
WIB)
Sebelum melakukan perhitungan jumlah pajak, wajib pajak yang
telah
memenuhi persyaratan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh
nomor pokok
wajib pajak (NPWP). Kewajiban memiliki NPWP ini diatur dalam SE
nomor 42
tahun 2013 bagian F(1) yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang
memiliki
peredaran bruto tertentu wajib mendaftarkan diri untuk
memperoleh nomor pokok
wajib pajak (NPWP) bagi setiap tempat usaha di kantor pelayanan
pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat usaha wajib pajak dan di kantor
pelayanan
pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan wajib
pajak.
Pada praktik di lapangan, ditemukan bahwa hanya 3 dari 7
pengrajin yang
memiliki NPWP yaitu Bapak Agus, Bapak Felix, dan Bapak Adi.
Sedangkan
pengrajin lainnya belum memiliki NPWP. Hal ini diketahui dari
Bapak Zidan,
-
46
beliau mengaku bahwa belum ingin memiliki NPWP karena omsetnya
masih kecil
dan menunggu omsetnya naik terlebih dahulu baru beliau mau
membayarkan
pajaknya.
“Belum mbak. Mungkin kalau omset saya naik saya bikin”. (14 mei
2017:
11.00 WIB)
Bapak Vinsa juga mengaku tidak memiliki NPWP.
“Tidak punya”. (15 mei 2017: 17.02 WIB)
Setelah memiliki NPWP, wajib pajak diharuskan untuk
membayarkan
pajak yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak berhak
menghitung sendiri jumlah
pajak yang terutang dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan
adalah jumlah
peredaran bruto setiap bulan. Kondisi di lapangan menunjukkan
bahwa salah satu
pengrajin telah melakukan perhitungan pajak berdasarkan
perkiraan omset dalam
satu bulan. Ini diakui oleh Bapak Agus, yang mengaku menghitung
kewajiban
pajak menggunakan perkiraan omset.
“Iya itu berbeda-beda, ya itu nanti saya ngitungnya saya karang
sendiri.
Saya itung aja sendiri. Gak papa saya bayar sekian-sekian.
Pokoknya aku
satu tahun sekali di akhir tahun sekalian bayarnya jadi aku ngak
ribet ngak
banyak-banyak kerja riwa riwi ke pajak”. (13 mei 2017: 12.30
WIB)
Mencoba menggali informasi lagi, pengrajin perak lainnya
diketahui menghitung
kewajibannya berdasarkan omset yang diperoleh dalam satu bulan.
Ini
diungkapkan oleh Bapak Felix, yang mengaku membayar 48-50 ribu
setiap bulan
dengan omset 4,8-5 juta setiap bulannya.
“Iya benar. Sekitar 48 ribu-50 ribuan saya harus bayar setiap
bulan”. (13
mei 2017: 14.45 WIB)
-
47
Tidak hanya Bapak Felix yang menghitung pajaknya berdasarkan
omset yang
diterima perbulan, tetapi Bapak Adi juga mengaku bahwa mengitung
jumlah
pajaknya berdasarkan omset perbulan karena jumlah pajak yang
harus dibayar
tidak tinggi.
“Iya mbak, kan kenanya ngak tinggi. Daripada ribet kan ya.
Ngitungnya
sudah dimudahkan kok kita yang buat ribet malahan”. (14 mei
2017: 09.45
WIB)
Untuk wajib pajak yang belum membayarkan pajak, mereka
mengaku
bahwa tidak mengetahui cara menghitung pajak yang harus
dibayarkannya. Ini
diakui oleh Bapak Edo.
“Tidak tahu, soalnya kan saya tidak bayar”. (13 mei 2017: 14.02
WIB)
Selain itu, peneliti mencoba mencari tahu apakah ada pemeriksaan
atas omset
yang dilaporkan oleh pengrajin dan peneliti menemukan keadaan
bahwa tidak
adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Mojokerto.
Hal ini
diungkapkan oleh Bapak Agus.
“Ngak mbak ngak sampek segitu. Kan kita UMKM gak perlu terlalu
rinci
kan tau sendiri. Kecuali kalo perusahaan menengah keatas memang
harus.
Ya kalau kita meskipun ngak bayar itu ada maap katanya begitu.
Kan kita
kayak dibimbing biar bangkit maksudnya. Kan memang situasi kayak
gini
itu agak susahlah.kadang-kadang UMKM itu bersaing sama luar
negeri.
Mangkanya katanya disuruh bangkit itu begitu”. (13 mei 2017:
12.30
WIB)
Pernyataan diatas memang dibenarkan oleh Bapak Candra selaku
pegawai KPP
Pratama Mojokerto yang menjelaskan bahwa tidak ada pemeriksaan
terhadap
omset yang dilaporkan UMKM. Namun, KPP hanya mempertimbangkan
besaran
omset yang dilaporkan UMKM.
-
48
“Pengecekan tidak dilakukan, namun KPP mempertimbangkan
kiranya
omset yang dilaporkan realistis atau tidak nilainya. Jika tidak
maka baru
dilakukan pemeriksaan”. (10 mei 2017: 13.00 WIB)
Setelah wajib pajak menghitung jumlah pajaknya, maka tahap
selanjutnya
adalah pembayaran pajak. Bapak Candra selaku pegawai KPP Pratama
Mojokerto
menyampaikan mekanisme pembayaran pajak yang harus
dilakukan.
“Setelah wp menghitung sendiri jumlah kewajiban pajaknya, mereka
harus
menyetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor
pos
menggunakan surat setoran pajak (SSP). Nanti akan dapat bukti
bayar
pajak atau nomor transksasi penerimaan negara (NTPN) mbak.
Setornya
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan pelaporan
paling
lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya tugas wp di
akhir tahun,
ha