IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 03 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUAN SUARA SAH PADA PEMILU 2009 DI LAMPUNG BARAT MENURUT PARTAI POLITIK Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Oleh: ROHMASARI 105045201532 KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H / 2009M
57
Embed
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2394/1/... · kepentingan rakyat terhadap terpenuhinya pemerintahan yang ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 03
TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUAN SUARA SAH PADA PEMILU
2009 DI LAMPUNG BARAT MENURUT PARTAI POLITIK
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Oleh:
ROHMASARI
105045201532
KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1430 H / 2009M
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam mengatasi krisis legitimasi setelah reformasi, pemerintah transisi
melaksanakan pemilihan umum yang relatif berhasil. Legitimasi kekuasaan yang
bersumber dari persetujuan rakyat (concent of the people) menjadi sangat penting,
karena dengan itu diharapkan tercipta stabilitas politik yang nyata dan
pemerintahan yang efektif. Sesungguhnya sistem pemilu Indonesia sudah
beragam.Beberapa pemilu lokal seperti Yogyakarta, Minahasa, Makasar di tahun
1952, memilih sistem pemilu langsung (calon) atau tidak langsung (partai)1.
Tapi gagasan perwakilan proporsional telah dimulai sejak KNIP
difungsikan sebagai DPR di bawah pimpinan Sjahrir, yang mengubah kabinet
presidensil pimpinan Soekarno menjadi pemerintahan parlementer. Walaupun
begitu, barulah dalam UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu yang mendasari
Pemilu 1955, untuk pertama kalinya dipastikan penggunaan sistem proporsional.2
Selanjutnya enam Pemilu Orde Baru menggunakan sistem proporsional. Varian
sistem proporsional yang mengadopsi sistem Pemilu mayoritas (distrik) dimulai
dalam pemilu dengan kombinasi memilih partai dan calon, di bawah ketentuan
1 Jurnal Ilmu Pemerintahan, hal. 3 2 Pasal 15 ayat 2 UU No.7 Tahun 1953 tentang Pemilu,berbunyi:” Masing-masing daerah
pemilihan memilih anggota Konstituante dan DPR, yang jumlahnya seimbang denagn jumlah
penduduk warga negaranya”.
Lihat Alfian, Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk DPR. LIPI, 1971, hlm.166.
pembagian kursi DPR berdasarkan daftar calon dimulai dengan nomor urut kecil,
sehingga akhirnya kemenangan calon ditentukan berdasarkan sistem
proporsional.3 Untuk itu, dalam skripsi ini, penulis tidak akan terlalu banyak
menyingung tentang sejarah pemilu pada masa Orde Lama.
Berbagai peraturan perundangan yang dianggap tidak memiliki elemen
demokrasi yang kuat, sementara partai kalah otomatis berperan sebagai oposisi
melembaga di dalam sistem pemerintahan untuk menjaga diubah dalam
penyelenggaraan pemilu 1999, kemudian disempurnakan dalam pemilu 2004.
Pemilihan Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan
rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-
benar berbeda dari Pemilu sebelumnya.
Indonesia memasuki babak baru sejak diberlakukannya Undang-Undang
No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta
Undang-Undang Nomor 42 mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden4, pergeseran paradigma peraturan Pemerintah terhadap pemilu, otomatis
menuntut posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang sebelumnya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), saat ini menjadi lembaga independen yang memiliki
3 Lihat UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu, dalam Himpunan UU bidang Politik, KPU,
2003 4 Lihat peraturan KPU di Dasar dan Prinsip Pemilu
hubungan hierarkhis dengan KPU Pusat. Kalau sebelumnya KPU dan KPUD
tidak memiliki hubungan secara struktural, UU Penyelenggara Pemilu
mensyaratkan sifat hierarkis hingga ke tingkat KPU Kabupaten/Kota. Sifat ini
memunculkan hubungan yang lebih subordinatif antara KPU dengan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. diberlakukannya UU Penyelenggara Pemilu
sekaligus mewadahi aturan hukum penyelenggara pemilu.
Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelenggaraan pemilihan umum ini juga dimaksudkan untuk lebih
meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi
penyelenggaraan pemilihan umum5.Didalam pelaksanaan pemilihan umum kita
tahu bahwa pemilihan umum merupakan syarat tegaknya negara demokrasi, dan
pemilu merupakan media untuk memilih seseorang yang akan dicalonkan sebagai
kepala negara.
Pemilihan Umum (pemilu) sebagai bagaian dari sistem demokrasi adalah
sebuah keniscayaan. Karena melalui pemilu tidak hanya menjamin berlansungnya
proses sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Tetapi partiipasi dan representasi atas
kepentingan rakyat terhadap terpenuhinya pemerintahan yang baik, akan senantisa
terjaga. Kepentingan rakyat sebagai bagian dari hak-hak konstitusional yang
harus selalu dijamin, dilindungi dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu sistem
pemilu yang dibangun, hendaknya dikreasikan dengan tujuan dan maksud
5 UU. No. 22 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
tersebut. Termasuk didalam setiap penyelenggara pemilu, diharapkan dapat
berjalan secara jujur dan adil (free and fair election) serta transparan.6
Namun pada kenyataannya di lapangan tidak begitu mengikuti aturan
yang telah ditetapkan oleh UU RI Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan
pemilihan umum. Banyak terjadinya money politik, penggelembungan suara di
berbagai daerah dan pendataan penduduk yang tidak jelas, dan ini menurut hemat
penulis dari hasil survei di lapangan begitu banyaknya kecurangan yang terjadi,
dan ini seharusnya menjadi perhatian khusus kepada lembaga penyelenggara
pemilu yang seharusnya menjadi salah tugas dari KPU daerah kabupaten lampung
barat itu sendiri untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada
masyarakat (partai politik), yang sesuai dengan UU pemilihan umum.
Ketidaktahuan ini tentu mengundang peneliti untuk melakukan survei, mengapa
begitu banyaknya masyarakat ( partai politik) yang tidak tahu akan mekanisme
pemilihan umum pada tahun 2009, sebagaimana yang kita tahu bahwa mekanisme
pemilu tahun 2009 berbeda pada pemilu tahun 2004 silam?, sebagaimana yang
terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 tahun 2009 BAB III
Perhitungan Suara Bagian Kedua: kegiatan Pelaksanaan Suara Sah Pada Pemilu
2009 sebagaimana yang terdapat dalam pasal (40) dan (41).7
6 Yulianto,dkk, Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesianya, (Jakarta: KRHN,
2009),Cet. I, h. v 7Anis Matta, Buku Saku Pemenang Pemilu Kader PKS,( Jakarta Selatan: TPPN PKS, 2009),
h. 38-41
Dengan melihat latar belakang yang di paparkan oleh penulis, maka
penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan pembahasan skripsi dengan
judul:
“Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 Tahun 2009 Tentang
Pemberlakuan Suara Sah Pada Pemilu 2009 Di Lampung Barat Menurut Partai
Politik”
B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH
Untuk mempermudah pembahasan dan agar pokok permasalahan tidak
melebar kemana-mana serta sesuai dengan latar belakang di atas, dengan
memperhatikan Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara
Pemilu, Undang-Undang No. 02 tahun 2008 tentang partai politik, Undang-
Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota legislatif, dan Undang-
Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu presiden dan wakil presiden, serta
wawancara dari partai politik Lampung Barat, yakni partai PDIP, partai PAN dan
partai PKS, maka pembahasan ini terfokus pada implementasi peraturan KPU
Nomor 03 tahun 2009 selama pemilu tahun 2009 menurut pandangan Partai
Politik yang berada di kabupaten Lampung Barat, supaya terlaksananya pemilihan
umum yang baik. Karena pemilu merupakan syarat tegaknya negara demokrasi
yang memberikan keadilan yang merupakan sebuah cita-cita masyarakat sejak
dahulu.
Dari masalah yang diidentifikasi dan pembatasan masalah yang akan dapat
dirumuskan masalahnya sebagai berikut :
1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat dalam proses sosialisasi pemilu
2009 yang dilakukan oleh KPU Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan partai politik peserta pemilu 2009 terhadap
implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 tahun 2009 tentang
pelaksanaan suara sah pada pemilu 2009 di Lampung Barat?
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui penerapan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03
tahun 2009 di Lampung Barat terhadap Pemilu 2009.
2. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi peraturan KPU Nomor 03 tahun
2009 yang ada di Lampung Barat yang dilakukan oleh KPU menurut partai
politik.
Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Teoritis: Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi
bagi kalangan intelektual, akademisi dan masyarakat umum yang ingin tahu lebih
lanjut tentang implentasi peraturan komisi pemiliha umum Nomor 03 tahun 2009
tentang suara sah pada pemilu 2009 di Lampung Barat menurut partai politik
peserta pemilu.
2. Kebijakan: Tulisan ini juga bertujuan untuk menambah khasanah keilmuan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Fakultas Syari’ah
dan Hukum. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi
Pemerintah Daerah Lampung Barat, khusus nya komisi pemilihan umum
kabupaten lampung barat.
D. REVIEW STUDI TERDAHULU
No Identitas Judul/subtansi Perbedaan
1 Abdul Hadi
bin
Aripin
Nilai-Nilai Ketatanegaraan
Islam Dalam Pelaksanaan
Pemilu Di Malaysia (2008)
Skripsi Ini Hanya Membahas
Tentang Nilai Keadilan,
Mandiri Dan Transparansi
Dalam Pemilu Di Malaysia,
Sedangkan Penelitian Penulis
Ini Menjelaskan Bagaimana
Pelaksanaan Suara Sah Pada
Pemilu 2009 Di Lampung
Barat.
2 Fauzi
Ahmad
Badrul
Fuad
Pandangan Pengaruh Pondok
Pesantren Di Kec. Pakuhaji
Terhadap Pengunaan Alat
Elektronik Dalam Pelaksanaan
Skripsi Ini Membahas
Tentang Pengunaan Alat
Elektronik Dalam Pelaksanaan
Shalat Jum’at, Sedangkan
Shalat Jum’at (2008) Penulis Menjelaskan
Pandangan Partai Politik
Dalam Pelaksaan Peraturan
KPU No. 03 Tahun 2009 Di
Lampung Barat.
3 Hendri
Sukri
Implementasi Kebijakan
Program Dana Pembangunan
Desa Cempaka Putih Kec.
Ciputat Kab. Tanggerang
Tulisan Ini Membahas
Tentang Proses Implementasi
Kebijakan Program Dana
Pembangunan Dan Partisipasi
Masyarakat Serta Bagaimana
Dampak Dari Implementasi
Program Dana Pembangunan
Di Kec. Cemapaka Putih. Pada
Skripsi Ini Jelas Berbeda,
Karena Penulis Mengkaji
Tentang Implementasi
Peraturan KPU No.93 Tahun
2009 Tentang Pelaksanaan
Suara Sah Pada Pemilu 2009
Di Lampung Barat Menurut
Partai Politik.
E. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunkan metode yang
bersikap deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan
memberikan gambaran terhadap keadaan seseorang, lembaga, atau masyarakat
sekarng ini, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang pendidikan yang
nampak dalam situasi yang diselidiki. Penelitian ini terbatas pada usaha
mengungkapkan suatu masalh dan keadaan sebagaimana keadaan, sehingga
hanya merupak penyingkapan fakta.8
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah studi lapangan (field research),
yaitu suatu cara pendekatan dengan jalan terjun langsung ke lapangan untuk
mendekatkan data yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan penulis mencoba untuk menggunakan da sumber data, yaitu:
a. Data Primer
Data Primer antara lain : data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada
tokoh partai politik yang ada di Lampung Barat dengan jumlah partai yang
ada tiga puluh enam partai politik yang ikut Pemilu pada tahun 2009, dan
penulis hanya mengambil sample tiga partai yang mendapatkan suara yang
8 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian,( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1992), H.10
terbanyak PDIP, partai PAN mendapat suara sedang dan PKS yang
mendapat suara yang kalah pada Pemilu legislatif 20099.
b. Data Sekunder
Data Sekunder antara lain : data yang diperoleh melalui data-data yang
telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian ini baik berupa buku, koran, majalah maupun
melalui media internet.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data ialah tehnik atau cara-cara yang dapat
digunakan oleh peneliti untuk mnegumpulkan data. Metode (cara atau teknik)
menukjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda,
tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: wawancara, pengamatan,
ujian (tes), dokumentasi, dan lainnya. Dan peneliti dapat menggunakan salah
satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
a. Wawancara
yaitu proses tanya jawab yang dilakukan oleh penulis kepada partai
politik yang ada di Lampung Barat dengan cara face to face.
9 Wawancara pribadi dengan Lukman Zaini, Liwa, 13 juli 2009
Digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat
berkaitan dengan hal yang diteliti.10
b. Observasi ( penelitian lapangan)
Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan, hal ini
dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui permasalahan
yang terjadi dilapangannya.
c. Dokumentasi
Pengumpulan data-data sekunder mengenai lahan penelitian yang
didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumen resmi,
foto, data statistic dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung
analisis penelitian.
4. Teknik Analisis Data
Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis
secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di
lapangan sacara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar
tercapai konsistensi di lapangan dengan langkah abstrkaksi-abstraksi teoritis
terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan
10 Metedologi Penelitian Sosial, Terapan dan Kebijaksanaan, (Jakarta : Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000), h.39.
pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan
universal.11
F. TEKNIKPENULISAN SKRIPSI
Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan
skripsi, tesis, disertasi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, yang diterbitkan oleh UIN Jakarta Press 2008, dengan pengecualian
kutipan tercemahan al qur’an dan hadits di tulis satu spasi.
G. SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada skripsi ini
maka penulis mengklarifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB 1 Merupakan pendahuluan yang mengambarkan tentang: Latar
belakang yang mendasari bagaimana penting untuk dibahas dengan
membatasi masalahnya, tujuan dan manfaat penelitian, metodelogi
penelitian, tinajauan pustaka, teknik penulisan, dan sistimatika
penulisan skripsi.
BAB II Kajian teori yang membahas tentang penjelasan tentang peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2009, Komisi Pemilihan
11 Burhan Bagin, Metode Penelitian Kualitatif ( Aktualisasi Metodolodis ke Arah Ragam
Variam Kontemporer), ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), Cet. Ke-3, h. 101
Umum yang membahas tentang kedudukan KPU, tugas dan
wewenang KPU dan sruktur KPU.
BAB III Partai Politik dan Gambaran umum Kabupaten Lampung Barat;
pengertian partai politik, asal usul dan pendirian partai politik,
kedudukan partai politik dan gambaran umum Kabupaten Lampung
Barat.
BAB IV Analisis penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Nomor 03 tahun 200 tentang pelaksanaan suara sah pada pemilu
2009 di lampung barat terdiri dari penerapan peraturan KPU Nomor
03 tahun 2009 tentang suara sah pada pemlu 2009 di Lampung
Barat, pandangan partai politik terhadap pelaksanaan Peraturan KPU
pada Pemilu 2009.
BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dan diakhiri dengan
daftar pustaka yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran
BAB II
KAJIAN TEORI
A. PENJELASAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03
TAHUN 2009
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 mengatur tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum,Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008
tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 mengatur tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42
tahun 2008 mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,serta berbagai
Peraturan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Nomor 03 tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum 200912
.
Dengan memperhatikan konsideran peraturan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) sebagai lembaga Negara yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar
1945, maka dari itu hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 4
Februari 2009 memutuskan dan menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan
Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
12 Lihat Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara
pemilihan umum, h. 1-4
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2009 sebagaimana yang terdapat dalam Bab III bagian II tentang pelaksanaan
suara sah pada pemilu 2009 yang terdapat dalam pasal 40 dan 41 yang berbunyi13
:
Pasal 40
(1) Suara pada surat suara pemilu 2009 anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kota/Kab DINYATAKAN SAH, jika:
a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
b. Bentuk pemberitahuan tanda adalah TANDA CENTANG ( √ ) atau
sebutan lainnya;
c. Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakuakn
HANYA SATU KALI pada kolom NAMA PARTAI atau kolom
NOMOR CALON atau kolom NAMA CALON anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kab ;
d. Sudut tanda centang ( √ ) atau sebutan lainya terdapat di dalam kolom
nama partai politik walaupun ujung garis tanda centang
( √ ) melawati garis kolom nama partai; atau
e. Sudut tanda centang ( √ ) atau sebutan lainya terdapat pada kolom
nomor urut atau kolom nama calon,tetapi bagian akhir garis tanda
centang ( √ ) atau sbutan lainnya melampaui kolom nomor urt calon
atau kolom nama calon.
13 Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 03 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh
badan penyelenggara Pemilihan Umum, h. 25-26
(2) Suara pada surat suara Pemilu anggota DPD, dinyatakan sah apabila:
a. surat sauar ditandatangani oleh Ketua KPPS;dan
b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang ( √ ) atau sebutan
lainya;
c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan
hanya satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD;
d. sudut tanda centang ( √ ) atau sebuatn lainnya terdapat dalam kolom
yang termuat foto salah satu calon anggota DPD, walaupun ujung
garis tanda centang ( √ ) atau sebutan lain melewati garis kolom foto
salah satu calon Anggota DPD.
Pasal 41
(1) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 40, apabila Ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada
surat suara selain dimaksud dalan pasal 40 ayat(1) huruf b, yaitu dalam
bentuk TANDA COBLOS, atau TANDA SILANG (X), atau TANDA
DATAR (—), atau dalam keadaan tertentu tertentu, sehingga tanda
centang ( √ ) atau sebutan lainya menjadi tidak sempurna yaitu dalam
bentuk ( / ) atau ( \ ), suaranya dianggap sah.
(2) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) apabila Ketua KPPS menemukan surat suara yang tidak terdapat
nama calon dan/atau nama calon yang meninggal dunia atau tidak
memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS dan diberi tanda
pilihan tanda centang ( √ ) atau sebutan lainya atau tanda coblos, atau
tanda silang, atau tanda datar, atau karena keadaan tertentu sehingga
tanda centang atau sebutan lainya menjadi tidak sempurna yaitu dalam
bnetuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suara pada suara tersebut
ditentukan:
a. dianggap tidak sah untuk surat suara yang tidak terdapat nama
calonnya;
b. dianggap sah sebagai suara partai politik untuk surat suara yang nama
calonya meninggal dunia atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat
berdasarkan pengumuman KPPS sebelum pemungutan dan
penghitungan suara.
(3) Pengumuman KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
didasarkan atas:
a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang yang telah
disahkan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota, apabila
meninggal dunia; dan /atau
b. suarat pemberian PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, apabila tidak
lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR/DPRD Provinsi/
DPRD Kabupaten/Kota.
(4) Pemberian suara sebagaimana di maksud pada ayat (1), berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c, huruf d, dan
huruf e.14
B. KOMISI PEMILIHAN UMUM
1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang
penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam pasal 4 ayat (3)15
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum
(1) Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 22
Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang terdapat dalam pasal
10, meliputi:
a. Menjabarkan program dan pelaksaan anggaran serta menetapkan jadwal di
Kabupaten/Kota;
14 Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 03 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh
badan penyelenggara Pemilihan Umum, h.26 15 Hadi Setia Tunggal, Perutaran perundang-undang Pemilu 2009, ( Jakarta: Harvido, 2009),
h.260
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota
berdasarkan peraturan perundang- undangan;
c. Membentuk PKK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyenggaraan oleh PKK,
PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependuduk dan penetapan data
pemilih sebagai daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada Provinsi;
g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
Anggota Dewan Perwakilana Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil
reakitulasi penghitungan suara PPK dengan berita acara rekapitulasi suara
dan sertifikat rekapitulasi suara;
h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan
suara di PPK;
i. Membuat berita acara penghitungna suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahknnya kepada saksi peserta
Pemilu,Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j. Menertibkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
k. Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilana Rakyat Daerah
Kabupatn/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah
pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangktan dan membuat berita acaranya;
l. Memeriksa pengaduan dan /atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota;
n. Menonaktifkan sementara dan/ atau mengenakan sanksi administratif kepada
anggota PKK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pegawai sekretaris KPU
Kabipaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi
Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang
berkaitan dengn tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyenggaraan
Pemilu; dan
q. Melaksanakan tugas da wewenanga lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan/atau udang-undang;
(2) Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan
Pemilu presiden dan wakil presiden, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-
Undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat
dalam pasal 10, meliputi16
:
a. Menjabarkan program dan pelaksaan anggaran serta menetapkan jadwal di
kabupaten/kota;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
berdasarkan peraturan perundang- undangan;
c. Membentuk PKK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyenggaraan oleh PKK,
PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependuduk dan penetapan data
pemilih sebagai daftar pemilih;
f. Menyampaikan daftar pemilih kepada Provinsi;
g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil
presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara
dan sertifikat hasil penghitungan suara;
h. Membuat berita acara penghitungna suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahknnya kepada saksi peserta
Pemilu,Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
i. Memeriksa pengaduan dan /atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
16 Lihat Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyenggara Pemilu
j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota;
k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada
anggota PKK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pegawai sekretaris KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi
Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyenggaraan
Pemilu;
3. Struktur Kepengurusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat
Dasar : Peraturan KPU No. 22 tahun 200817
17 Lihat Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008
Anggota KPU Sekretaris
KPU
subbag teknis
penyelenggara
dan hupmas
Subbag
umum
subbag
program dan
data
subbag
hokum
Unsur
staff
Unsur
staff
Unsur
staff
Unsur
staff
BAB III
PARTAI POLITIK DAN GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
BARAT
B. PENGERTIAN PARTAI POLITIK
Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai, cita-cita yang sama. Tujuan
kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan mereka.18
Untuk mengetahui apa dan bagaimana partai politik beroperasi, ada baiknya
kita melihat kembali literature yang terkait dengan partai palitik. Max Weber
dapat dikatagorikan sebagai pendiri pemikiran politik modern (Brechon, 1999).
Dalam bukunya yang berjudul Economi et Societi (1959) Max Weber
menekankan aspek profesionalisme dalam dunia politik modern. Partai politik
kemudian mendefinisikan sebagai organisasi public yang bertujuan untuk
membawa pemimpinya berkuasa dan memungkinkan para pendukuknya (politisi)
untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik menurut
Max Weber sangat berkembang pesat di abad ke 19 karena didukung oleh
18 Mariam Budiarjo, dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2005),h. 159-161
legitimasi legal-rasional.19
Partai politik adalah alat yang paling ampuh bagi
manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya.20
Hubungan antara partai
sebagai institusi yang menjadi alat manusia untuk mengendalikan kekuasaan
dengan masyarakatnya sangat erat sekali. Sebagaimana yang dikutip oleh Prof.
Mariam Budiarjo ada beberapa pengertian tentang partai politik antara lain:21
pertama Carl j. Fedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang
terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut mempertahankan penguasa
terhadap pemrintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasa ini
memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupn
materil (apolitical party is a group of human beings, stably organized with
objective of maintaining of is leader the control of a government with the further
objcktive of giving to member of the party through such control ideal and
material benefits and adventages),
Kedua R.H. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga Negara yang
sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang
dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih bertujuan menguasai
pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka (A group of citizen
more or les organized who act as a political unit and who by the use of their
voting power aim to control the government and cary out their general political)
19 Firman, Mengelola partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era
Demokrasi, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Cet. Pertama, h.66 20 M. Rusli Karim, dkk, Perjalan Partai Politik Di Indonesia ,( Yokyakarta:CV.Rajawali-
Jakarta, 1983), h.1 21 Mariam Budiarjo, Opcit, h. 404-405
ketiga Sigmun Nauman mendefinisikan partai politik adalah organisasi dari
aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah
serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan golongan atau
golongan-golongan lain yang mempunyai pandanagan berbeda (A political party
is the particulate organization of society’s active political agents, those are
concerned white the control of the governmental power and who compete for
popular support with another group’s holding divergen view’s). Sedangkan
menurut Undang- Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang partai politik yang
terdapat pada BAB I Pasal (1) Partai Politik adalah organisasi tang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara
keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.22
Sedangkan dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro yang berjudul : “Asas-asas
Ilmu Negara” partai politik didefinisikan sebagai berikut: bahwa yang dimaksud
partai politik adalah perkumpulan yang terorganisir untuk menyokonh suatu
prinsip ataua asas yang oleh perkumpulan itu diusahakan melalui cara-cara yang
sesuai konstitusi atau UUD agar menjadi penentuan atas dasar cara pelaksanan
pemrintahan, pengikatan tersebut dimaksudkan sebagai kepentingan bersama
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(Bandung: Citra Umbara, 2008), h.2-3
diantara mereka. Oleh karena itu partai politik merupakan media yang diciptakan
untuk mengemukakan kepentingan-kepentinganyang meliputi seluruh rakyat,
adapun usahanya secara jelas untuk mencapai kekuasaan dalam alat”
perlengkapan neagra baik legislatif maupun eksekutuf.23
B. ASAL MULA DAN PROSES PENDIRIAN PARTAI POLITIK
Ada tiga teori yang menjelaskan asal usul partai politik.24
Pertama teori
kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbul partai
politik, kedua teori situasi histories yang melihat timbulnya partai sebagai upaya
suatu system politik untuk mengatasi krisis yang timbul dengan perubahan
mayarakat secara luas, ketiga teori pembangunan yang melhat partai politik
sebagai produl modernisasi social ekonomi.25
Teori pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan
eksekutif, karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan
berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontrak dengan masyarkat dengan
membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan
dijalankan fungsinya, kemdian muncul partai-partai lain yang dibnetuk oleh
kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh
kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penelian
23 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara, ( Jakarta: Gresco, 1981), h. 100-101
25 Ramlan Surbekti, Memahami Ilmu Politik, ( Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia:
1992), h. 113
bahwa politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan
memperjuangkan kepentingan mereka.
Hal ini tidak hanya ditemui diwilayah atau bangsa yang tengah dijajah yang
membnetuk parati politik, sebagai alat mobilisasi masa untuk memperjuangkan
kemerdekaan. Dan juga dapat ditemui dalam masyarakat Negara maju diamana
kelompok masyarakat yang kepentingannya kurang terwakili dalam sistem
kepartaian yang ada membentuk sendiri, seperti partai dalam system kepartaian
yang ada membentuk partai sendiri, seperti partai buruh di Inggris, dan Australia,
dan juga partai hijau di Jerman.26
Teori kedua menjelaskan krisis histories terjadi manakala suatu system politik
mangalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yag
berstuktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur komplek. Pada
situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti pertambahan penduduk karena
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak di
terimanya dokemen persyaratan secara lengkap. Ayat (3) pengesahan partai
menjadi badan hukum dilakukan dengan keputusan Menteri paling lama 15 (lima
belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. Ayat (4)
Keputusan menteri mengenai pengesahan partai politik sebagaiamana dimaksud
pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
C. KEDUDUKAN PARTAI POLITIK
Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 2008 Tantang Partai Politik30
sebagaimana terdapat dalam pasal 2
yang berbunyi:
Pasal 2
(1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 ( lima puluh)
orang warga Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun
dengan akta notaris.
30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(Bandung: Citra Umbara, 2008), h.3-5
(2) Pendirian dan pembentuk Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) ketewakilan perempuan.
(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan
ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
a. asas dan ciri Partai Politik;
b. visi dan misi Partai Politik;
c. nama, lambing, dan tanda gambar Partai Politik;
d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
f. kepengurusan Partai Politik;
g. peraturan dan keputusan Partai Politik
h. pendidikan politik; dan
i. keuangan Partai Politik.
(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% ( tiga persen
perseratus) keterwakilan perempuan.
Pasal 3
(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan
hukum.
(2) Untuk menjadi badan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Partai
Politik;
(3) Akta notaris pendirian Partai Politik
(4) Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseeluruhannya dengan nama, lambang atau tanda
gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Kantor tetap;
(6) Kepengurusan paling sedikit 60% (enam pulah persen) dari jumlah
provinsi, 50% ( lima puluh persen) dari jumlah kabupaten /kota pada
setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% ( dua puluh lima persen) dari
jumlah kecamatan pada kabupaten/kota pada daerah yang
bersangkutan;dan
(7) Memiliki rekening atas nama Partai Politik.
Pasal 4
(1) Departemen menerima pendafataran dan melakukan penelitian dan/atau
verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 dan pasal 3 ayat (2).
(2) Penelitian dan/atau verifiaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 45 ( empat puluh lima) hari sejak diterimanya
dokumen persyaratan secara lengkap.
(3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hokum dilakukan dengan
Keputusan Menteri paling lama 15 ((lima belas) hari sejak berakhirnya
proses penilitian dan/atau verifikasi.
(4) Keputusan Menteri mengenai pengasahan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dimumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung,
Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten ini dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991
yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten ini
dominan dengan perbukitan dengan pantai di sepanjang pesisir barat Lampung.31
Kabupatem Lampung Barat memiliki luas wilayah lebih kurang 4.950,40 km2
atau 13,99 % dari luas wilayah Propinsi Lampung dan mempunyai garis pantai
sepanjang 260 km Lampung Barat terletak pada koordinat 4o,47',16" - 5o,56',42"
lintang selatan dan 103o,35',08" - 104o,33',51"BujurTimur. Adapun batas-batas
wilayahnya sebagai berikut:32
• sebelah utara berbatsan dengan kabupaten bengkulu selatan provinsi
bengkulu, dan kabupaten ogan komering ulu provinsi Sumatra
selatan.,
• sebelah timur berbatasan dengan kabupaten lampung utara provinsi
lampung, kabupaten tenggamus provinsi lampung,
• sebelah selatan berbatasan dengan samudra hindia dan selat sunda dan
• sebelah barat berbatasan dengan samudra hindia ( Direktorat Jendral
Pengusaan Hutan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, 1997).
1. Gambaran Demokrafis Penduduk
Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh)
Kabupaten/Kota yang ada Provinsi Lampung, dengan luas wilayah 4.950,40
km2, dan berpenduduk 410.848 jiwa yang tersebar pada 17 (tujuh belas)
Kecamatan, 6 (enam) Kelurahan dan 195 Pekon, yang sebagian besar
31 http://www.sejarah lampung barat.go.id, Diakeses pada tgl 18 agustus 2009 32 http://www. Lampung Barat.id.com, letak geografis lampung Barat, 2008, Diakses pada tgl
10 juli 2009.
bermatapencaharian sebagai petani. Dari luas wilayah Kabupaten Lampung
Barat tersebut, 70% atau 323.643 ha adalah kawasan hutan atau kawasan non
budidaya yang terdiri dari: Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
hutan lindung (HL) hutan produksi terbatas (HPT).
Dari luas Kabupaten Lampung Barat tersebut hanya 30% atau 171.247 ha
yang merupakan kawasan budidaya yang dapat dikelola. Dan dari luas
kawasan budidaya tersebut 44.000 ha adalah kawasan perkebunan, dimana
75% nya adalah lahan perkebunan Kopi. Sisanya adalah lahan perkebunan
kelapa sawit, kelapa dalam, lada, kakau dan tanaman hortikultura serta
tanaman hutan lainnya seperti damar, rotan dan kayu manis.
Sebagai gambaran potensi yang berkaitan dengan pembangunan perkopian
yang ada di Kabupaten Kampung Barat, dapat dijelaskan bahwa Luas areal
perkebunan saat ini mencapai 92.189,6 ha dengan 21 jenis komoditas,
termasuk tanaman kopi dengan luas areal komoditas Kopi Robusta saat ini
mencapai 60.471,8 ha, atau 65,6% dari luas areal perkebunan yang ada.
Sementara masyarakat yang terlibat dalam usaha tani Kopi mencakup 92,24%
yang meliputi petani/pekebun, pedagang dan jenis usaha lainnya yang terkait
dengan usaha tani Kopi, dimana terdapat 40.135 Kepala Keluarga (KK) tani
berbasis komoditas usaha tani kopi mencapai dengan rata-rata lahan yang
dikelola tiap KK adalah 1,5 ha. Angka ini sama dengan 201.152 jiwa atau
51,83% dari jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan jika
dilihat dari kontribusi perkebunan dalam struktur ekonomi Kabupaten
Lampung Barat adalah mencapai 50,32%, artinya bahwa komoditas
perkebunan terutama kopi benar-benar menjadi andalan Lampung Barat
dalam meningkatkan devisa ekonomi, dengan penyerapan penduduk angkatan
kerja di sektor pertanian dan perkebunan adalah 80% dari jumlah penduduk
angkatan kerja yang ada di LampungBarat.33
2. Gambaran Sosiologis- Kultural
Kondisi sosial budaya Lampung Barat ditandai dengan adat istiadat
pesisir yang masih terpelihara hingga saat ini. Lampung Barat dikenal dengan
sebutan Tanah Sai Betik atau tanah yang indah dengan tata kehidupan
masyarakat dengan sistem Patrilinial, dimana harta pusaka, Gelar dan nama
Suku diturunkan menurut garis Ayah/Bapak. Suku bangsa asli yang mendiami
wilayah Kabupaten Lampung Barat berasal dari bekas Kerajaan Skala Brak
yang banyak mendapat pengaruh Sumatera Barat. Penduduk yang mengambil
jalan melalui Danau kebanyakan keturunan Paksi Pak, sedangkan penduduk
yang melalui pesisir merupakan keturunan Buay Bulan/Nerima yang
menyebar sepanjang pantai pesisir mulai dari Krui, Kota Agung, Teluk
Betung, Kalianda sampai Labuhan Maringgai34
.
Pada tahun 1996, diungkapkan bahwa di wilayah pesisir Kabupaten
Lampung Barat terdapat 16 masyarakat hukum adat yang disebut Marga.
33 http://www. Lampung Barat.id.com. data kependudukan lampung barat, 2008, diakses pada
tanggal 10 juli 2009 34 Sejarah lampung barat, go.id,diaksese pada tanggal 29 oktber 2009
Hasil survey ini kemudian dituangkan dalam SK Gubernur Lampung No.
G/362/B.II/HK/1996. Wilayah marga-marga di wilayah Pesisir memiliki batas
yang cukup jelas antara satu marga dengan marga lainnya. Secara rinci nama
marga, pusat/lamban gedung dan lokasi kecamatan, masing-masing marga
tersebut di atas dipimpin oleh seorang Saibatin (Kepala Marga).Oleh karena
itu, Lampung Barat mempunyai Motto “Beguai Jejama” yang artinya bekerja
bersama bergotong royong tanpa memandang asal dan suku bangsa.
BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI LAMPUNG BARAT
A. Praktek Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun
2009 di Lampung Barat
Implementasi peraturan merupakan tahap yang dilakukan sesudah suatu
peraturan diformulasikan. Ketika diimplementasikan, maka suatu peraturan akan
memiliki dampak yang diharapkan (dampak positif) maupun yang tidak
diharapkan (dampak negatif) terhadap kelompok yang menjadi sasarannya
ataupun mungkin saja kelompok yang berada di luar sasaran dari pelaksanaan ini.
Implementasi berfungsi untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan
tujuan dan sasaran suatu peraturan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir
(outcome) dari kegiatan yang dilakukan, kemudian mencakup penciptaan sistem
penyampaian suatu kebijakan (policy delivery sistem) yang terdiri atas cara atau
sasaran tertentu yang didesain secara khusus serta menuju tercapainya tujuan dan
sasaran yang dikendaki.
Pusat perhatian implementasi peraturan ini yakni kegiatan-kegiatan dan
kejadian-kejadian yang ditimbul sesudah disahkannya peraturan KPU, yang
mencakup baik dari usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk
menimbulkan akibat atau dampaknyata bagi masyarakat.
Dalam pengimplementasikan kebijakan diperlukan adanya keterkaitan
berbagai macam intuisi dan lembaga-lembaga pemerintah untuk mencapai
efektifitas tujuannya. Proses implementasi itu sendiri juga dipengaruhi oleh factor
yang turut menentukan keberhasilan ataupun kegagalannya dalam penerapan
peraturan tersebut. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ketua KPU Lampung
Barat “ Lukman Zaini” beliau mengatakan pasca di keluarkannya peraturan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 03 tahun 2009 tertanggal 7 februari
2009, dengan waktu yang sangat singkat ini menuntut Komisi Pemilihan Umum
(KPU) daerah Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan tugas dan fungsinya
dengan cepat, dan tentu ini harus di bantu oleh lembaga-lembaga pemerintah yang
terkait, agar peraturan ini terlaksana dengan baik, dan disosialisasikan kepada
masyarakat sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 200735
.
Pasca ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 7
februari 2009, dengan melihat dan mempertimbangkan dasar hukumnya yakni,
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 mengatur tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2008 mengatur tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan
3. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 mengatur tentang Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden,serta berbagai Peraturan Pemerintah,
Maka lahirlah sebuah peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan sebuah lembaga penyelenggara
35 Wawancara pribadi dengan Lukman Zaini. Liwa, 13 juli 2009
Pemilu. Mengingat adanya perubahan dalam tata cara pemberian suara sah Pemilu
2009, baik dari segi sosialisasi, suara-suara sah pemilu 2009, kampanye, tempat
pemungutan suara, panwaslu dan sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap
pemilu 2009, maka dalam pelaksanaannya, dimana didalam peraturan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Nomor 03 tahun 2009 yang isi peraturan itu membahas
tentang:
1. Proses Sosialisasi
Berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara yang dilakukan
oleh peneliti terhadap tokoh-tokoh partai politik yang ada di Lampung Barat,
bahwa proses sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor
03 tahun 2009 pada masyarakat Lampung Barat bisa dikatakan tidak ada,
seperti yang ungkapkan oleh “M. Dil. Bakir”, karena tidak terjangkaunya oleh
media, seperti tidak adanya Televisi, kurangnya masyarakat untuk membaca
Koran, dan tidak adanya radio. Pendapat ini pun diperkuat oleh tokoh partai
politik dari partai PKS “Ahmad Tarkalil” beliau mengatakan bahwa proses
sosialisasi kebijakan peraturan nomor 03 tahun 209 kepada masyarakat cukup
kurang, karena waktunya yang sangat singkat., kemudian susah memberikan
sosialisasi kepada masyarakat yang di daerah pegunungan, karena tidak
terjangkaunya kendaraan, baik roda dua maupaun roda empat.
Sedangkan menurut salah satu tokoh partai politik yang ada Di
Lampung Barat “Edison” dari partai PAN, beliau mengatakan bahwa
sosialisai kebijakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap
paraturan nomor 03 tahun 2009 kepada masyarakat bisa dikatakan kurang, ini
bisa kita lihat, masih banyak warga Negara atau masyarakat yang belum dapat
kartu pemilih, sehingga banyak masyarakat tidak dapat memberikan hak
suaranya dengan jumlah pemilih yang ada kurang lebih 410.848 jiwa,
sedangkan yang memilih kurang lebih 70% kepada partai politik, artinya
yang 30% tidak memilih, jadi menurut saya KPU gagal dalam memberikan
sosialisasi kepada masyrakat Lampung Barat bisa dikatakan tidak berhasil,
dengan melihat masih banyaknya masyarakat yang tidak memilih36
.
2. Partisipasi masyarakat Lampung Barat terhadap Pemilu
Partisipasi adalah peran masyarakat atau warga Negara dalam
menjalankan Undang-Undang demi terselenggaranya dan terciptanya pemilu
yang bersih dan adil. Dalam pemilu 2009 ini partisipasi masyarakat Lampung
Barat sangat antuasias ini bisa kita lihat dari beberapa pandapat para partai
politik yang melihat secara langsung kegiatan Pemilu di Lampung Barat.
Pendapat Ahmad Tarkalil, “partisipasi masyarakat lampung barat cukup
tinggi, ini bisa kita lihat dilapangannya hanya lima persen suara yang tidak
sah, jadi cukup bagus menurut saya tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilu 2009 ini”37
.
36 Wawancara pribadi dengan Edison. Tanjung Karang, 22 november 2009. 37 Wawancara pribadi dengan Ahmad Tarkalil. Liwa 22 november 2009.
37
Sedangkan pendapat “Edison”, partisipasi masyarakat sudah cukup bagus,
ini bisa kita lihat dari tidak adanya suatu yang membuat Negara menjadi
kacau, tidak adanya kekacauan yang berakibat pada perpecahan suku, antar
golongan dan antar etnis, jadi menurut saya partisipasi masyarakat pada
pemilu 2009 ini cukup bagus. Dan pendapat ini diperkuat oleh penulis, karena
peneliti melihat secara langsung bagaimana partisipasi masyarakat lampung
barat pada pamilu 2009 lalu. “M. Dil Bakir” berpendapat, bahwa partisipasi
masyarakat pada pemilu 2009 ini tidak menyeluruh, masyarakat hanya tahu
bahwa mereka mempunyai kewajiban memberikan hak suara, namun yang
jelas masyarakat tetap berpartisipasi untuk memberikan hak suara dalam
pemilu kali ini.
3. Suara Sah Pada Pemilu 2009
Sebagaimana yang kita tahu bahwa pada pemilu 2009 ini tata cara
pemberian suara sah pada pemilu 2009 baik dari tata cara pemberian suara
dan mekanisme pemberian suara sah berbeda pada pemilu sebelumya, seperti
yang dapat kita lihat didalam Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 dalam
Bab III bagian II tentang pelaksanaan suara sah pada pemilu 2009 yang
terdapat dalam pasal 40 dan 41 yang berbunyi38
:
38 Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 03 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh
badan penyelenggara Pemilihan Umum, h. 25-26
Pasal 40
(1) Suara pada surat suara pemilu 2009 anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kota/Kab DINYATAKAN SAH, jika:
a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
b. Bentuk pemberitahuan tanda adalah TANDA CENTANG ( √ ) atau
sebutan lainnya;
c. Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakuakn
HANYA SATU KALI pada kolom NAMA PARTAI atau kolom
NOMOR CALON atau kolom NAMA CALON anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kota/Kab ;
d. Sudut tanda centang ( √ ) atau sebutan lainya terdapat di dalam kolom
nama partai politik walaupun ujung garis tanda centang
( √ ) melawati garis kolom nama partai; atau
e. Sudut tanda centang ( √ ) atau sebutan lainya terdapat pada kolom
nomor urut atau kolom nama calon,tetapi bagian akhir garis tanda
centang ( √ ) atau sbutan lainnya melampaui kolom nomor urt calon
atau kolom nama calon.
(2) Suara pada surat suara Pemilu anggota DPD, dinyatakan sah apabila:
surat sauar ditandatangani oleh Ketua KPPS;dan
e. Bentuk pemberian tanda adalah tanda centang ( √ ) atau sebutan lainya;
f. Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan
hanya satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD;
g. Sudut tanda centang ( √ ) atau sebuatn lainnya terdapat dalam kolom
yang termuat foto salah satu calon anggota DPD, walaupun ujung
garis tanda centang ( √ ) atau sebutan lain melewati garis kolom foto
salah satu calon Anggota DPD.
Pasal 41
(1) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 40, apabila Ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada
surat suara selain dimaksud dalan pasal 40 ayat(1) huruf b, yaitu dalam
bentuk TANDA COBLOS, atau TANDA SILANG (X), atau TANDA
DATAR (—), atau dalam keadaan tertentu tertentu, sehingga tanda
centang ( √ ) atau sebutan lainya menjadi tidak sempurna yaitu dalam
bentuk ( / ) atau ( \ ), suaranya dianggap sah.
(2) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) apabila Ketua KPPS menemukan surat suara yang tidak terdapat
nama calon dan/atau nama calon yang meninggal dunia atau tidak
memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS dan diberi tanda
pilihan tanda centang ( √ ) atau sebutan lainya atau tanda coblos, atau
tanda silang, atau tanda datar, atau karena keadaan tertentu sehingga tanda
centang atau sebutan lainya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bnetuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suara pada suara tersebut
ditentukan:
a. Dianggap tidak sah untuk surat suara yang tidak terdapat nama
calonnya;
b. Dianggap sah sebagai suara partai politik untuk surat suara yang nama
calonya meninggal dunia atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat
berdasarkan pengumuman KPPS sebelum pemungutan dan
penghitungan suara.
(3) Pengumuman KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
didasarkan atas:
a. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang yang telah
disahkan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota, apabila
meninggal dunia; dan /atau
b. Suarat pemberian PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, apabila tidak
lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR/DPRD Provinsi/
DPRD Kabupaten/Kota.
(4) Pemberian suara sebagaimana di maksud pada ayat (1), berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c, huruf d, dan
huruf e,39
suaranya dianggap sah, sedangkan suara yang tidak sah, suara
yang tidak di atur dalam dua pasal diatas.
Berdasarkan peraturan tersebut menurut partai politik peserta pemilu yang ada
dilampung barat ketika dilaksanakan dilapangannya, masyarakat tidak terlalu sulit
seperti yang di kemukakan oleh Ahmad Tarkalil dari Partai Keadilan Sejartera40
,
beliau mengatakan perubahan dalam pemberian hak suara tidak terlalu sulit,
meski masyarakat sudah terbiasa dengan coblos, hal ini dapat kita lihat tidak
terlalu banyak yang kita jumpa banyaknya surat suara yang cacat. Dan ini
menunjukan bahwa pemilu kali ini sudah bagus.
Dan pendapat ini diperkuat oleh Edison sebagai dewan pengurus wilayah
Partai Amanat Nasional41
, beliau mengatakan bahwa masyarakat tidak terlalu sulit
dalam pemberian suara yang benar menurut Undang-Undang pemilu, meski ada
sebagian masyarakat yang masih bingung, namun ini bisa diatasi oleh KPPS yang
mempunyai tugas untuk memberikan arahan kepada pemilih. Pendapat ini pun
sama seperti yang dikemukakan oleh M.Dil Bakir, Partai Demokrasi Perjuangan
Indonesia42
, beliau mengatakan meski ukuran kertas suara nya besar dan
banyaknya caleg yang harus di pilih oleh masyarakat, namun masyarakat tidak
terlalu kesulitan dalam pemberian suara, dari coblos beralih ke centang, menitik,
dan bisa juga dengan tanda garis datar.
39 Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 03 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh
badan penyelenggara Pemilihan Umum, h.26 40 Wawancara Pribadi dengan Ahmad Tarkalil. Liwa, 22 november 2009 41 Wawancara Pribadi dengan Edison. Bandar Lampung, 22 november 2009 42 Wawancara Pribadi dengan Muhammad Dil Bakir. Liwa, 22 november 2009
4. Kampanye
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD dinyatakan bahwa kampanye Pemilu dilakukan
dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik
masyarakat ( pasal 76). Hal ini juga diatur dalam Peraturan KPU No. 10/2009.
Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih
dengan maenawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu termasuk mengajak
memilih seseorang atau partai politik.
Namun tidak menurut salah satu partai politik, bahwa kampanye pada
pemilu 2009 banyak melakukan kesalahan, baik dari cara berkempaye, banyak
anggota parpol berkempanye dengan cara tertutup, dan ini merupakan
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu karena tidak sesuai dengan
tatacara pemilu, bahwa pemilu yang benar seorang parpol harus berkampanye
terbuka, lobi, dan debat antar partai politik (A, Tarkalil). Sedangkan pendapat
Edison, dari partai Partai Amanat Nasional (PAN), kampanye pemilu 2009 ini
para calon anggota partai melakukannya dengan aturan yang telah di tetapkan
oleh KPU setempat, dan ini bisa kita lihat dari cara berkempaye, cara pemberian
misi, visinya. Pendapat ini pun di ikuti oleh partai PDIP43
, beliu mengatakan
pemilu 2009 memberikan peluang yang cukup besar kepada calon anggota
legislatif yang ingin menjadi anggota legislatif, dan ini bisa kita lihat dari cara
43 Wawancara pribadi dengan Edison. Bandar Lampung, 22 november 2009
mereka berkempanye yang bersifat terbuka, dengan cara menyebarkan
selemabaran, kalender, kaos,media massa maupun media elektronik.
5. Panwaslu ( Panitia Pengawas Pemilu)
Panitia pengawas pemilu mempunyai tugas terhadap pelaksanaan Undang-
Undang oleh lembaga Negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan
undang-undang.44
Berdasarakan kewengan yang di amanahkan oleh lembaga
Negara, maka panwaslu berkewajiban memantau jalannya pemilu, agar tidak
terjadi kecurangan antar anggota partai politik.
Kewajibanan ini dinilai oleh partai politik yang ada di lampung barat . Edison,
berpendapat bahwa Panwaslu melakukan tugasnya dan ini bisa kita lihat ketika
terjadinya penggelembungan suara di daerah Krui Lampung Barat dan panwaslu
langsung melaporkannya ketingkat atasannya. Begitu pula dengan pendapat dari
partai PKS, bahwa panwaslu mengawasi pelaksanaan sosialisasi, sehingga tidak
ada laporan terjadinya pelanggaran ketika dilapangannya, meskipun Panwaslu
tidak melakukan pembinaannya pada tingkat bawahannya ( A. Tarkalil), pendapat
A.Tarkalil deperkuat dengan adanya pendapat dari partai PDIP M.Dil Bakir,
belaiu mengatakan bahwa panwaslu bekerja secara maksimal dan ini bisa dilihat
ketika adanya kasus d Bandar Lampung dimana terjadi kecurangan rekapitulasi
dari kecamatan sampai kabupaten. Dan ini menunjukan bahwa panwaslu
melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang pemilu
( pasal 46).
6. Tempat Pemungutan Suara ( TPS)
Dengan melihat dasar hukum:
1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum legislatif
2. Undang-undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelengaraan
pemilu
3. Peraturan KPU Nomor 03 tahun 2009 dan
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI Nomor 01 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu
DPR,DPD dan DPRD.
Maka tugas dan kegiatan pelaksanan pemungutan suara di tempat pemungutan
suara dari tata cara proses pemungutan suara, pemberian suara , dan bagaimana
lagkah-langkah pemberian saura yang benar pada pemilu 2009, petugas TPS
menjalankannya dengan baik, dan ini bisa kita lihat tidak adanya masyarakat yang
merasa bingung ketika sudah berada di tempat pemungutan suara (TPS) (Edison).
Begitu pula dengan“A.Tarkali”45
, beliau mengatakan ketika di TPS
masyarakat tidak bingung, dan ini bisa kita lihat ketika ada masyarakat yang
cacat sehingga kesulitan dalam pemberian suara untuk pemilu, namun petugas
45 Wawancara pribadi dengan Ahmad Tarkalil. Liwa 22 november 2009
TPS membantunya masuk kedalam bilik suara, untuk memberikan kemudah
kepada masyarakat tersebut. Dan “M. Dil Bakir”46
sependapat, bahwa pada
pemilu 2009 ini petugas TPS cukup cekatan dalam menangani ketika ada masalah
di lapangannya.
Dengan demikian, berdasarkan hasil wawanacara dari ketiga tokoh partai
politik ( Partai PDIP, Partai PKS dan Partai PAN) mereka berpendapat bahwa
peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum Nomor 03
Tahun 2009 tentang Suara Sah pada pemilu 2009 bisa dikatakan berhasil. Karena
peraturan yang dikeluarkan oleh KPU pada pemilu 2009 ini memberikan
kemudahan bagi masyarakat, walaupun ada sebagaian masyarakat yang tidak
paham akan tata cara pemungutan suara pada pemilu 2009, mengingat adanya
perubahan baik dari segi ukuran kertas suara, yang masing-masing pemilih harus
memiliki empat kertas suara dengan warna yang berbeda-beda.
Warna kuning untuk surat suara pemilihan umum 2009 anggota dewan
perwakilan rakyat (DPR), warna merah jambu (phink) surat suara pemilihan
umum 2009 anggota perwakilan daerah (DPD), warna biru untuk surat suara
pemilihan umu 2009 anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi (DPRD
Propinsi), dan waran hijau surat suara pemiihan umum 2009 anggota dewan
perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota ( DPRD Kab/Kota) serta tata cara
pemberian suara yang benar baik anggota legislatif maupun eksekutif. (Presiden
dan wakil presiden). Namun kesulitan ini bisa diatasi, karena ketika di tempat
46 Wawancara Pribadi dengan Muhammad Dil Bakir. Liwa, 22 november 2009
pemungutan suara (TPS), kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat bisa
diatasi.47
Jadi menurut hemat penulis, praktek pelaksanaan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2009 yang ada dilampung barat bisa dikatakan
sukses, berdasarkan wawancara pribadi kepada tokoh partai politik dan ketua
KPU yang ada dilampung barat.
B. Pandangan Partai Politik Peserta Pemilu terhadap pelaksanaan Peraturan
KPU pada Pemilu 2009 di Lampung Barat.
Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai bagian dari system demokrasi. Karena
melalui pemilu tidak hanya menjamin berlangsungnya proses sirkulasi dan
regenerasi kekuasaan. Oleh karena itu system pemilu yang dibangun, hendaknya
dikreasikan dengan tujuan dan maksud tersebut. Termasuk didalam setiap
penyelenggaraan pemilu, diharapkan dapat secara jujur dan adil (free and fair
election) serta transparan.48
Pemilu 2009 setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan
pemberlakuan suara sah sebagaimana yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara
pemilihan umum (KPU) tentang pelaksanaan suara sah pada pemilu 2009, dimana
dijelaskan bahwa suara yang dianggap sah itu yang sesuai dengan peraturan yang
dikelurkan oleh KPU yakni peraturan Nomor 03 tahun 2009 tentang “ Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat
47 Hasil wawancara pribadi kepada pengurus partai politik lampung barat 48 Yulianto, dkk, Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyeleesaiannya, ( Jakarta:
KRHN, 2009), h.v
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009”49
yang terdapat
dalam Bab III bagian II pasal 40 dan 41.
Pasca dikeluarkannya peraturan ini, secara tidak langsung ini harus membuat
para tokoh partai politik harus bekerja secara ekstra, supaya pemilu tahun ini bisa
memberikan perubahan untuk masyarakat dan Negara. Dengan diberalakukannya
peraturan yang baru ini, masyarakat lampung barat tidak terlalu kesulitan dalam
pemberian suara yang benar seperti yang di tetapkan oleh KPU, sebagaimana
yang dikemukakan oleh A. Tarkalil dari partai PKS menjelaskan, “pelaksanaan
peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2009 tentang Suara Sah
Pada Pemilu 2009 di Lampung Barat cukup bagus, walaupun ada sebagian
masyarakat yang masih bingung, karena banyaknya surat suara yang harus di
centang, ditambah besarnya ukuran kertas suara, baik itu kertas suara anggota
DPR, DPD, DPRD Propinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Namun menurut
saya sudah cukup bagus pelaksanaan peraturan KPU ini sesuai apa yang kita
harapkan Begitu beliau menuturkannya”.50
Begitu pula dari PAN “Edison” belau menambahkan, untuk pelaksanaan
peraturan KPU pada pemilu 2009 yang ada di Lampung Barat itu sudah bagus,
walaupun ada sedikit yang membuat masyarakat bingung, sebagaimana yang kita
49 Lihat peraturan badan penyenggara yang dikeluarkan oleh KPU pada tanggal 07 pebruari
2009 50 Wawancara Pribadi dengan Sofyanto, 22 november 2009.
tahu bahwa selama ini masyarakat terbiasa dengan coblos tiba-tiba pada pemilu
2009 ini harus menggunakan centang atau silang dan adalagi sebutan yang
lainnya serta ukuran kerta suara yang besar, namun ini tidak menyulitkan bagi
masyarakat karena adanya petugas pemungutan suara yang telah disediakan di
tempat-tempat pemungutan suara. Jadi pada intinya pemilu 2009 ini bisa
dikatakan sembilan puluh lima persen bisa dikatan berhasil.51
Demikian
penuturan yang disampaikan oleh Edison yang merupakan pengurus partai politik
dari Partai Amanat Nasional. Dil. Muhammad Bakir menerangkan bahwa
“pelaksanaan peraturan KPU pada pemilu 2009 yang ada di Lampung Barat
cukup bagus, contohnya pada pada saat pemilu 2009 partisipasi masyarakat cukup
tinggi, masyarakat tidak ada kendala dalam pemberian hak suara, karena dari
nyoblos ke centang atau juga dengan mencoretnya atau dengan cara menitik”52
.
Dari ketiga pandangan partai politik peserta pemilu 2009 yang ada di lampung
barat yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 03 tahun 2009 tentang suara sah pada pemilu ini dapat dikatakan
bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum berhasil, baik dari segi sosialisasinya,
penerapan peraturannya kepada masyarakat, panwaslu, petugas TPS, petugas,
KPPS, kampanye, itu cukup bagus. Demikian yang disampaikan dari ketiga tokoh
politik yang ada di Lampung Barat.
51 Wawancara Pribadi Edison, 22 November 2009. 52 Wawancara Pribadi M.Dil Bakir, 22 november 2009
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pandangan para pengurus partai politik di Lampung Barat terhadap
implementasi peraturan KPU nomor 03 tahun 2009 tentang pelaksanaan suara
sah pada pemilu 2009 di lampung barat menurut partai politik:
a. Proses implementasi peraturan KPU nomor 03 tahun 2009 tentang
pelaksanaan suara sah pada pemilu 2009 di Kabupaten Lampung Barat
telah dilaksanakan dengan baik, baik dari sosialisasi, partisipasi
masyarakat, panwaslu, tempat pemungutan suara dan kampaye yaitu
dengan memperhatikan arahan Komisi Pemilihan Umum saat melakukan
kunjungan ke Kecamatan setiap daerah, dan telah melakukan tahapan-
tahapan dalam proses implementasi peraturan KPU.
b. Partisipasi masyarakat terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum, baik
pada tahap sosialisasi maupun pada tahap pelaksanaan secara
dilapangannya cukup baik dan masyarakat dilibatkan secara langsung
dalam tahap pelaksanaannya dilapangannya.
c. Pandangan Partai Politik mengenai penerapan peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 03 tahun 2009 tentang suara sah pada pemilu 2009 di
Lampung Barat dapat dikatan berhasil, baik dari segi imlementasi
peraturannya, sosialisasi peraturannya kepada masyarakat dan mekanisme
pemilihan
2. Pelaksanaan peraturan KPU Nomor 03 tahun 2009 tentang pelaksanaan suara
sah pada pemilu 2009 di Lampung Barat berjalan dengan baik. Baik dari segi
sosialisasinya, partisipasi masyarakat, badan pengawas pemilu dan anggota
pengurus TPS semua berjalan dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan tentang suara sah pada pemilu
2009 di Lampung Barat sangat baik.
B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitin yang dikemukakan di atas, maka
dapat diajukan saran yang dapat berimplikasi pada penyempurnaan dan perbaikan
terhadap pearturan KPU di masa yang akan datang.
1. Mengingat sosialisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam rangkain
kegiatan implementasi kebijakan peraturan KPU terutama untuk mengatasi
sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah setempat lampung barat,
maka disarankan perlu dibentuknya tim dalam pelaksanaan sosialisasi yang
secara intensip melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Anggota tim
tersebut dapat diambil dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan
pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten lampung barat yang sudah
dibekali pengetahuan tentang program tersebut.
2. Untuk membangun partisipasi yang dilibatkan seluruh masyarakat dan
menghadiri adanya partisipasi yang hanya dilakukan oleh masyarakat yang
memperoleh proyek semata, hendaknya perencanaan yang dibuat bukan hanya
didesain sebagai proyek-proyek yang bersifat lokal, melainkan dapat
membangun partisipasi seluruh masyarakat desa dan dilakukan secara
berkesinambungan serta mempunyi manfaat jangka panjang untuk
masyarakat.
3. Kepada tokoh partai plitik yang ada di lampung barat, semoga pemilu tahun
2009 ini memberikan manfaat yang cukup baik, baik kepada masyarakat
maupun kepada pemerintahannya.
4. Kepada anggota Komisi Pemilihan Umum yang ada di Lampung Barat,
supaya memperhatikan dari masing-masing tugas dan fungsinya, agar pemilu
tahun yang akan datang tidak banyak lagi terjadinya kecurangan, baik dari