1 IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN KORBAN PASUNG PSIKOTIK (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Untuk Memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Pemerintahan Oleh : RIRIN AGUSTIANA DEWI SIP.152063 Pembimbing : Dr.Rahmi Hidayanti,S.Ag.,M.HI Yudi Armansyah,M.Hum KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 1441 H /2019
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PENANGGULANGAN KORBAN PASUNG PSIKOTIK
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Oleh :
RIRIN AGUSTIANA DEWI
SIP.152063
Pembimbing :
Dr.Rahmi Hidayanti,S.Ag.,M.HI
Yudi Armansyah,M.Hum
KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1441 H /2019
2
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan tanggung jawab pemerintah
terhadap keberadaan korban pasung psikotik (ODGJ). Sebagai tujuan
antaranya adalah untuk mengetahui perhatian pemerintah terhadap orang
yang mengalami gangguan jiwa psikotik supaya mereka bia mendapatkan
hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa dan diperlakukan
sebagaimana manusia normal lainnya. Skripsi ini menggunakan pendekatan
kualitatif dan metode deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan
bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang
Penanggualngan Pasung Psikotik belum terimplementasikan dengan baik
sesuai dengan sesuai apa yang diatur didalamnya. Perlu adanya upaya yang
lebih keras dalam penjalanan fungsi atas peran yang tertera dalam pergub
penanggulangan pasung. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan
diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu. Pemerintah mengantarkan Korban
Pasung Psikotik ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi untuk melakukan
pengobatan dan rehabilitas sampai pulih lalu mengantarkan pulang kepada
keluarganya.
Kata Kunci : ODGJ Psikotik, Regulasi
3
4
5
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang
berjudul: Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2014
Tentang Penanggulangan Korban Pasung Psikotik ( Studi d Dinas Sosial Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ).
Kemudian tidak luput pula sholawat Beriring salam kepada Nabi Besar
Muhammad SAW, yang telah memberi kita petunjuk dari alam kebodohan menuju alam
yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, terang bukan
karna lampu yang menyinari dan bukan pula karna bulan dan matahari akan tetapi
terangnya karna ilmu pengetahuan serta iman dan Islam.
Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu
pemerintahan dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (S.I) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati
penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan
segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun
berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan,juga petunjuk dari Ibu Dr.
Rahmi Hidayati, S.Ag.,M.HI, selaku pembimbing I, Bapak Yudi Armansyah,S.HUM
selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau yang luar
biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun,
menebarkan keceriaan serta optimisme kepada penulis dan akan selalu penulis ingat.
Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan
semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan ilmu
pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga masih terdapat kejanggalan dan
kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA. Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha
Berdasarkan Undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dikatakan bahwa
“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. 1Lebih lanjut
dikatakan pada ayat 2 “negara mengembangkan sistem jaminan sosial sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.2 Hubungan Undang-undang
Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 dengan Judul Skripsi Implementasi Peraturan
Gubernur Provinsi Jambi No 48 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan
Korban pasung psikotik yaitu bahwa Negara menjamin setiap orang hidup
sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang
merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945.
Artinya Negara wajib untuk mengurusi tiap tiap warga Negara nya untuk
mendapat hak hak mereka berupa hak hidup, hak mendapatkan kehidupan
yang layak, hak mendapat perlindungan yang sebagainya. siapapun berhak
memperjuangkan hak nya, termasuk orang gila atau orang dengan gangguan
jiwa atau yang dikenal oleh ahli kesehatan dengan sebutan ODGJ, sekalipun
ia tidak menyadari keeksistensianya di dunia nyata namun Negara tetap harus
memberikan apa yang harus diberikan. Negara juga menjamin tidak ada
1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 2 Pasal 34 ayat (2)
11
pelanggaran terhadap hak hak individu. Agama islam pun menempatkan
manusia sebagai mhluk yang memiliki.3
Pengertian psikotik menurut kartini psikotik adalah suatu
penyakit/gangguan mental yang ditandai oleh gangguan mental emosional,
Disorientasi waktu dan ruang, disorientasi pikiran serta kepribadian dan
disertai dengan delusi dan halusinasi. sedangkan menurut sundari psikotik
adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu
menilai kenyataan yang terjadi misalnya terdapat, halusinasi, atau prilaku
kacau atau aneh.4
Gangguan jiwa merupakan berubahnya karakteristik seseorang dari
kerusakan fungsi pelaku atau psikologis yang secara umum diukur dari dari
beberapa konsep norma norma dihubungkan dengan penyakit menimbulkan
respon yang terbatas antara individu dengan lingkunganya. Berdasarkan UU
no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menerangkan bahwa pemerintah
memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi
orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa
berdasarkan hak asasi manusia.5
Dalam undang undang nomor 18 tahun 2014 bahwa Negara menjamin
setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan
kesehatan yang merupakan amanat undang-undang Negara republic
Indonesia tahun 1995. Pengaturan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa
dalam peraturan perundang undangan saat ini belum diatur secara
3 Suryawasita, Asas Keadilan Sosial,Yogyakarta Karsinus ( 1989 ) 4 Kartini (200;02),gangguan jiwa 5 Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2014, ( Tentang Kesehatan Jiwa )
12
komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu undang-undang.
Pada undang –undang No 18 Pasal 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa
kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang
secara fisik mental spiritual, dan kemampuan sendiri, dapat mengatasi
tekenan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi
untuk komunitasnya.6
Penanggulangan pasung adalah upaya yang terdiri dari aspek pencegahan,
dan keterlibatan secara dini, pengobtan, rehabilitasi dan pemberdayaan baik
yang berlangsung disektor kesehatan maupun non kesehatan. Bebas pasung
adalah merawat dan memberdayakan penderita gangguan jiwa dari
pemasungan. Dengan masih banyak terjadinya pemasungan, diindonesia,
sebenarnya bagaimana pengaturan mengenai pemasungan terhadap orang
dengan gangguan jiwa diindonesia. Pemasungan terhadap orang gangguan
kejiwaan itu bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945; pasal 28 G ayat 2 ‘’setiap orang bebas dari penyiksaan
atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari Negara lain’’.7
Sehingga upaya pemerintah untuk menangani gangguan jiwa atau
penanggulangan korban pasung psikotik tersebut adalah dengan
menerbitkanya Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No 48 Tahunn 2014
Tentang Penanggualngan Korban Pasung Psikotik. Dengan tujuan agar
6 Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2014 (Tentang Kesehatan Jiwa) 7 Ketentuan Pasal 28 G ayat 2 tersebut menyatakan pemasungan merupakan salah satu
bentuk penyiksaan karena orang yang dipasung dirampas kebebasanya.
13
penderita ganggun jiwa itu tidak harus dipasung melainkan harus diberikan
pengobatan yang layak. Tetapi meskipun peraturan tersebut sudah dibuat oleh
pemerintah namun penulis masih menemukan kejanggalan terhadap peraturan
tersebut.
Pada kenyataannya kebijakan atau peraturan tersebut tidak berjalan sesuai
dengan semestinya. Karena penerapan pelaksanaan peraturan ini hanya untuk
Daerah Kota Jambi saja dan di Kabupaten atau di Kecamatan belum
menerapkan peraturan Gubernur No 48 Tahun 2014 tentang penanggulangan
pasung psikotik. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan atau
sosialisasi pihak pemerintah sehingga tujuan yang sangat baik ini belum bisa
tercapai. Seharus nya pemerintah harus turun langsung kekabupaten atau desa
untuk mensosialisasikan peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun
2014 tentang penanggulangan pasung psikotik agar masyarakat tau dan
paham tentang peraturan yang dibuat tersebut.
Pada tahun 2015 sampai tahun 2017 sudah ada 10 orang yang mengalami
gangguan jiwa. Penderita gangguan jiwa yang menjadi korban pemasungan
dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mereka
kemudian direhabilitasi dirumah sakit jiwa Kota Jambi. Mereka harus
dilepaskan dari pemasungan serta mendapatkan perawatan yang layak.
Penderita gangguan jiwa yang dibebaskan dari pemasungan dan rata-rata
kondisi fisik korban ini sangat memprihatinkan, sebab mereka hidup dengan
keterbatasan fasilitas.
14
Permasalahan pasung sangat kompleks dan membutuhkan penanganan dan
observasi sehingga penanganan mulai proses penyembuhan penyakit sampai
tahap rehabilitas sangat dibutuhkan. Sebab utama pemasungan pasien
berpenyakit mental sebagian besar terjadi karena kemiskinan dan
ketidaktahuan. Permasungan umumnya terjadi di daerah pedesaan dengan
kelas ekonomi mayoritas menengah bawah.
Pasung bukan masalah sederhana, terjadi karena berbagai masalah yang
berkaitan dengan menghadirkan tantangan yang kompleks unntuk
mengatasinya, pertama akibat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
jiwa yang rendah dan bahkan keliru. Ini terlihat dari proses pemasungan yang
dilakukan dengan sadar oleh keluarganya , masyarakat kadang aparat desa.
Yang namanya penyakit bagi banyak orang hanyalah adanya keluhan serta
tanda kelainan secara fisik yang bisa dilihat, baik melalui pemeriksaan dokter
maupun pemeriksaan laboraturium.
Alasaan terjadinya pemasungan juga bisa diakibatkan karena rendahnya
tingkat pendidikan masyarakat, sekaligus rendahnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa, mengakibatkan masih
tingginya stigma disemua lapisan masyarakat, termasuk kepada professional
kesehatan dan pemegang kebijakan. Kesenjangan ekonomi dan mobilitas
yang rendah juga memicu peningkatan prevalansi gangguan jiwa di
Indonesia.
Bukan cuma karena takut, pihak keluarga gangguan jiwa juga khawatir
mereka akan melukai diri sendiri atau orang disekitarnya. Selain itu juga ada
15
factor rasa malu pihak keluarga memilih mengurung atau memasung
penderita gangguan jiwa ini karena malu dengan lingkungan sekitar. Akibat
dipasung, kondisi korban pasung bukan hanya parah secara mental, secara
fisik mereka juga sangat lemah.
Diindonesia Pemerintah India Belanda juga telah melakukan pemraktekan
perawatan tanpa pengekangan di RSJ ( Rumah Sakit Jiwa ). Sayangnya
ditengah masyarakat praktek pembebasan ini sulit dilakukan dan Pemasungan
ODGJ ( Orang Dengan Gangguan Jiwa ) sulit dicegah. Akses masyarakat ke
RSJ (Rumah Sakit Jiwa) saat ini sangat terbatas karena perawatan
dipergunakan hanya untuk bangsa eropa dan peribumu yang dekat dengan
kekuasaan maka tidak heran beberapa tempat praktek pemasungan seperti
Budaya dalam mengatasi ODGJ ( Orang Dengan Gagguan Jiwa) yang
berperilaku menyimpang dan sulit dikendalikan.
Pemasungan yang secara klasik dengan cara mengikat kedua kaki
penderita dengan balok kayu, dilakukan dengan beberapa ritual dengan tujuan
untuk mengobati penderita. Tidak heran, meski praktek ini secara khusus
sudah dilarang melaluai SK Mentri dalam negeri tahun 1977 (PEM.29/6/15),
sebagai implementasi dari UU Kesehatan jiwa tahun 1966 yang mengatakan
bahwa semua ODGJ harus mendapat perawatan dan pengobatan yang sesuai,
pasung tetap ada hingga kini.8
Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan yang telah penulis
kemukakan diatas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam
8 SK Menteri Dalam Negeri Tahun 1977 (PEM.29/6/15) Implemtasi dari UU Kesehatan
Jiwa yang mengatakan bahwa semua ODGJ harus mendapat Perawatan dan Pengobtan.
16
bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi
Jambi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Korban Pasung
Psikotik”
B. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan maka
untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas, yang
menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten, maka penulis memberikan
batasan masalah ini hanya membahas mengenai Implementasi Peraturan
Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan
Korban Pasung Psikotik di Provinsi Jambi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian batasan masalah yang yang telah penulis paparkan kan
diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut;
1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48
Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Korban Pasung Psikotik (Orang
Dengan Gangguan Jiwa) ?
2. Apa kendala dan Upaya Dinas Sosial dalam mengatasi Korban Pasung
Psikotik Ditanjung Jabung Timur?
3. Bagaimana Efektifitas Kinerja Dias Sosial dalam mengatasi Korban
Pasung Psikotik?
17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui mengapa penerapan Peraturan Gubernur Provinsi
Jambi No 48 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Korban Pasung
Psikotik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum terlaksana
sebagaimana mestinya
b. Menjamin Korban Pasung Agar Mendapatkan pengobatan dan
rehabilitas yang maksimal sehingga pasien korban pasung pulih dan
kembali ketengah keluarga/masyarakat.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai Salah Satu Persyaratan Utuk mendapatkan Gelar Sarjana
Setrata satu ( S1) di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin
jambi .
b. Dan hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pemerintah /masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan daerah
lainya.
c. Agar penerapan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi
No 48 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Korban Pasung Psikotik
berjalan dengan baik.
18
E. Kerangka Teori
1. Implementasi Kebijakan
Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.
Implementasi merupkan suatu tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah
dianggap sempurna. Secara umum dikatakan bahwa implentasi
adalah bukan sekedar aktivitas, Tetapi suatu kegiatan yang
terencana yang dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan
acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.9
Menurut Carl Frederic, sebagaimana dikutip oleh didik
Fakhtur Rohman dkk, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau
kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
beberapa hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-
kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna
mengatasinya mencapai tujuan yang dimaksud. Kebijakan dibuat
terutama untuk mengakomodasi kepentingan banyak orang.
Implementasi kebijakan merupakan salah aspek terpenting
dari keseluruhan proses kebijakan.implementasi merupakan
wujud nyata dari suatu kebijakan, karena pada tahap ini suatu
kebijakan tidak hanya dilihat sebagai suatu produk , melainkan
9 E-jurnal.unisfat.ac.id.diakses melalui internet pada 10 desember 2018 pukul 10.00 wib
19
sebuah tahap awal dari suatu proses. bagaimana pelaksanaan
kebijakan tersebut dan dampak positif atau negative yang
diterima sebagai konsekuensi dilaksanakannya suatu kebijakan
juga merupakan rangkaian proses yang mesti diperhatikan sebagai
akibat munculnya suatu kebijakan.
Implentasi kebijakan adalah tindakan –tindakan yang
mencakup usaha usaha untuk mengubah keputusan menjadi
tindakan operational dalam kurun waktu tertentu ataupun dalam
rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang
ditetapkan oleh pembuat kebijakan. implementasi kebijakan
dapat dijadikan sebagai salah satu indicator keberhasilan
penerapan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan juga dapat
digunakan untuk mengukur kepatuhan sasaran kebijakan baik itu
perorang, kelompok, maupun organisasi sasaran merupakan
factor penting yang menentukan keberhasilan implementasi
kebijakan.10
2. Pengertian kebijakan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan
sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan
dan cara bertindak ( tentang pemerintah organisasi) pernyataan
10 Sahya Anggara. Ilmu Administrasi Negara.(Bandung;CV pustaka setia ,2012) hal:530
20
cita-cita, tujuan prinsip dan garis pedoman untuk manajemen
dalam mencapai usaha dalam sasaran.
Carl J Federick sebagaimana dikutip leo agustino
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan /kegiatan
yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan–kesempatanterhadap
pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai
tujuan tertentu.pendapat ini juga menunjukan bahwa ide
kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan
merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan,karna
bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang
sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam
beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Berdasarkan dari pendapat ahli tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau
kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan seseorang,
suatu kelompok atau pemerintah yang didalam nya terdapat unsur
keputusan berupa upaya pemilihan berbagai alternative yang ada
guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.
3. Evaluasi
Dari segi bahasa evaluasi bersasal dari kata bahasa inggris
‘’evaluation” yang dapat diartikan memberikan penilaian istilah
21
evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing masing
menunjuk pada aplikasi beberapa nilai terhadap hasil kebijakan
dan program.dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan
dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil
kebijakan. ketika hasil kebijakan pada kenyataanya, mempunyai
nilai hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah
mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa
masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.11
James P.Lester dan Joseph Strewart menjelaskan, bahwa
evaluasi kebijakan kebijakan ditunjukan untuk melihat sebagian
sebagian kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui
apakah kebijakan public telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat
menghasilkan dampak yang diinginkan. Sehingga evaluasi
kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-
konsekuensi apa yang ditimbulkaan oleh suatu kebijakan dengan
cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau
kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan.12 Sedangkan Anderson (2004) memandang evaluasi
sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari
beberapa kegiatan yang direncanakan untuk ,endukung
tercapainya tujuan.13
11 William n.Dunn.Pengatar analisis kebijakan public.(Yogyakarta) 12 Firyal Akbar dan Widya Kurniati. Studi Evaluasi kebijakan 13 Ibid,Ha:15
22
Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa evaluasi
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka
melihat implementasi dari sebuah kebijakan kemudian melakukan
sebuah penilaian terhadap jalanya suatu kebijakan ,apakah
kebijakan tersebut sudah terealisasi dengan baik belum adapun
tujuan dari evaluasi ini untuk mengukur tingkat efesiensi suatu
kebijakan.
4. Gangguan Jiwa
Gangguan jiwa dapat diartikan sebagai bentuk gangguan dan
kacuan fungsi mental (kesehatan mental), disebabkan oleh
kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi
kejiwaan/mental terhadap stimuli (tunggal) eksternal dan
ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau
gangguan struktur padaa satu bagian satu organ, atau sistem
kejiwaan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada
pasal 1 ayat 3, yang dinamakan orang dengan gangguan jiwa
adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku
dan prasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala
dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat
menimbulkan penderita dan hambatan dalam menjalankan fungsi
23
orang sebagai manusia.14Adapun peyebab dari gangguan jiwa
disebabkan oleh 2 hal yaitu :
a. Gangguan jiwa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada
anggota tubuh, misalnya otak,sentral saraf, atau hilangnya
kemampuan berbagai kelenjar saraf-saraf atau anggota fisik
lainya untuk menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh
karena adanya keracunan minuman keras obat-obatan
perangsang atau narkotik.
b. Disebabkan oleh gangguan-gangguan jiwa yang telah
berlarut-larut sehingga mencapai puncaknya oleh suatu
penyelesaian secara wajar.
5. Definisi Pasung
Pasung adalah suatau tindakan memasang sebuah balok
kayu pada tangan/kaki seseorang, diikat atau dirantai, diasingkan
pada suatu tempat tersendiri didalam rumah ataupun dihutan.
Pemasungan bisa diartikan sebagai segala tindakan yang dapat
mengakibatkan kehilangan kebebasan seseorang akibat tindakan
pengekangan fisik walaupun telah ada larangan terhadap
pemasungan. Pasung umumnya dikenal sebagai balok kayu yang
diikat kepada sasaran pasung. Pemasungan adalah segala tindakan
pengikatan dan pengekangan fisik yang dapat mengakibat
14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kasehatan Jiwa [serial online]
http;//binfar.kemkes.go.id/wpdmact=proces
24
kehilangan kebebasan Orang Dengan Gangguan Jiwa
(Kementrian Kesehatan, RI 2001).15
a. Penyebab pasung
Pemasungan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan
oleh keluarga yang dipengaruhi beberapa factor diantaranya,
factor internal keluarga yaitu terbatasnya informasi dan
pengetahuan tentang gangguan jiwa yang menyebabkan
keluarga dan masyarakat melakukan pemasungan, factor
eksternal keluarga yaitu kesulitan mengakses sarana pelayanan
kesehatan oleh keluarga dan dukungan oleh lingkungan sosial
(masyarakat). Penyebab lain pemasungan juga dapat berupa
kondisi ODGJ (Orang dengan gngguan jiiwa) parah, berat, atau
mengamuk membahayakan orang lain.
b. Dampak pasung
Pemasungan pada ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)
akan berdampak negative, baik dampak fisik,psikologis dan
sosial. Dampak fisik yang ditimbulkan yaitu , kondisi kaki
akan mengecil, otot dari pinggul kekaki mengecil karena lama
tidak digunakan.
6. Definisi psikotik
Gangguan jiwa psikotik merupakan gangguan jiwa yang
dapat ditandai dengan hilangnya kemampuan dalam menilai
15 KEMENKES RI 2001
25
realitas, Psikosis (gangguan jiwa) diartikan sebagai kedaan jiwa
yang tidak mampu menentukan realitas. Selain episode gangguan
jiwa orang tersebut tidak menyadari yang dialami orang lain.
Psikosis adalah istilah medis yang merujuk pada keadan mental
yang terganggu oleh delusi atau halusinasi. Delusi adalah
kesalahpahaman atau pandangan yang salah terhadap suatu hal,
sementara halusinasi adalah peresepsi kuat atas peristiwa yang
dilihat atau didengar tetapi sebenarnya tidak ada.
7. Masalah Sosial
Masalah sosial adalah suatu masalah yang berhubungan
dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Menurut soetomo, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang
tidak diinginkan terjadi oleh sebagaian besar oleh warga
masyarakat. Masalah sosial dikatakan maslahh karena
menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral berlawanan
dengan hukum yang bersifat merusak. Masalah sosial tidak akan
mungkin ditelah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran
masyarakat mengenai apa yangdianggap baik dan apa yang
dianggap buruk. Suatu gejala dapat dissebut sebagai sosial dapat
diukur melalui;
a. Tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dan tindak sosial
b. Sumber dari permasalahan sosial merupakan akibat dari
suatau masalah sosial dimasyarakat
26
c. Adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial
tergantung dari karakteristik masyarakat
d. Perhatian masyarakat dan masalah sosial
8. Menuju Indonesia Bebas Pasung
Pasung , yang didefinisikan secara longgar sebagai semua
bentuk pengengkangan fisik, sejak lama telah ada diberbagai
belahan dunia sebagai upaya masyarakat untuk membebaskan diri
dari gangguan dan sikap yang sulitdiatur dari orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ).16 Pasung oleh masyarakat tradisional
sering dianggap sebagaia upaya pengobatan. Didaeraah Yoruba,
Nigeria ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) dipasung dalam
beberapa minggu oleh para penyembuh (dukun pengobatan
tradisional), sebelum dibiarkan bebas dan mengikutin pengobatan
selanjutnya. Bahkan dalam sejarahnya, pada perawatan rumah
sakit jiwa (RSJ) pengikatan secara fisik bnyak dilakukan sebagai
pengontrol perilaku penderita.praktik keliru dirsj ini kemudian
berhenti setelah philippe pinel dan William tuke pada akhir abad
ke 18 yang melepaskan rantai penderitaan dan memulai
pengobatan yang lebih memenusiakan penderita.
Di indonesia pemerintah india belanda juga telah melakukan
pemraktekan perawatan tanpa pengekangan di RSJ. Sayangya
ditengah masyarakat praktek pembebasan ini sulit dilakukan dan
16 Subandi, M,A.(2013).Dimensi Keluarga pasien psikotik dijawa..JURNAL Psikologi
27
pemasungan ODGJ sulit dicegah. Akses masyarakat ke RSJ saat
ini sangat terbatas karena perawatan dipergunakan hanya untuk
bangsa eropa dan peribumi yang dekat dengan kekuasaan maka
tidak heran dibeberapa tempat praktek pemasungan seperti
budaya dalam mengatasi ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)
yang berperilaku menyimpang dan sulit dikendalikan.
Intruksi Mendagri ini tidak mendapat perhatian yang
sungguh-sunguh, pelaksanaannya masih jauh dari sempurna,
hingga akhirnya setelah bertahun-tahun kini instruksi tersebut
dilupakan. Saat ini, semakin disadari bahwa masalah pemasungan
adalah masalah luarbiasa komplek sehingga penanggulangannya
harus menyeluruh dan melibatkan banyak sektor.
E. Tinjaun Pustaka
Pertama, Peneliti yang pernah dilakukan oleh Uswatun Asiah Mahasiswa
Fakultas Syariah Jurusan Ilmu pemerintahan Universittas Islam Negeri
Sulthan Thaha Syaefudin Jambi yang berjudul’’Tanggung Jawab Pemerintah
Terhadap Orang Gila dijalanan ‘’. Peneliti ini membahas tentang keberadaan
orang gangguan jiwa yang ada dijalanan. Peneliti ini menggunakan metode
penelitian kualitatif.17 Masalah yang peneliti angkat yaitu tentang keberadaan
orang gangguan jiwa yang berkeliaran dijalan di Kota Jambi.
17 Uswatun Asiah, ‘’Keberadaan orang gangguan jiwa yang ada dijalanan’’ Skripsi
Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaefudin Jambi,2014
28
Kedua, Peneliti yang dilakukan oleh Adelia Tiara Ulfa Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang berjudul,
Implementasi Program Administrasi Terpadu Manajemen Pasung
(Dikecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo) Skripsi ini membahas tentang
menjalankan program administrasi terpadu manajemen pemasungan. peneliti
ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.18
Ketiga, Pebri Yanasari Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga yang berjudul,
Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2014 Tentang
penanggulangan Pasung bagi ODGJ. Peliti ini membahasa tentang perturan
gubernur yang kualitas belum memadai untuk pengobatan ODGJ. Peneliti ini
menggunakan metode penelitian kualitatif.19
18 Adelia Tiara Ulfa, ‘’Implementasi Program Administrasi Terpadu Manajemen Pasung’’
Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Uiniversitas Negeri Surabaya,2016 19 Pebri Yanasari, Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2014 Tentang
penanggulangan Pasung bagi ODGJ’’ Skripsi mahasiswa Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta,2017
29
BAB II
METODELOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang
mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi adalah
suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi
metodologi penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari
peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian
ini menggunnakan metode kualitatif, yaitu penelitian dengan ciri
menggunakan seting alami, bersifat deskriptif, menekankan pada proses,
menggunakan pendekatan induktif dan memberikan perhatian kepada makna.
Metode kualitatif digunakan dengan cara melakukan pengumpulan data primer
secara langsung dilapangan dengan cara mewawancarai seluruh pelaku utama
dalam proses kebijakan secara mendalam ,dilakukan pengecekan antara
narasumber, dan dilakukan observasi langsung interaksi para pelaku dalam
Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau
pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus
dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu
orang yang kita jadikan sebagai sasaran untuk mendapatkan sebuah
informasi.21 Adapun subjek/responden dalam penilitian ini adalah
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Jambi dan warga di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang
melakukan penelitian dari data yang sudah ada sebelumnya, data ini
juga sebagai data peenunjang sumber utama untuk melengkapi sumber
data primer. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui, buku, jurnal,
artikel, media masa, browsing internet, dan juga dokumentasi pribadi.22
2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana
data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah orang
(Narasumber). Posisi narasumber sangat penting karena ia sebagai
21 Tim penyusun, pedeman penulian skripsi, cet ke -2 (jambi: syariah press, 2014) 22 Sayuti Una , (Pedoman Penulisan Skripsi(Edisi Revisi), Cet Ke 2 (Jambi : Syariah Press Dan
Fakultas Syariah UIN STS Jambi,2014), Hlm 34
31
pemberi informasi.23 Sumber data dalam penelitian ini adalah orang
(narasumber) dan sebagai tambahan materi dan bahan yang berkaitan
dengan Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No 48 Tahun
2014 Tentang Penanggulangan Korban Pasung Psikotik di Kabupaten
Tanjung Jabung Tinur.
3. Unit Analisi
Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan focus yang
diteliti. Unit analisis merupakan suatu peneliti yang dapat berupa benda,
individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan focus
penelitiannya.
Untuk hal ini ada satu metode yang nantinya akan digunakan yaitu
purposive sampling.24 Purposive sampling adalah sebuah teknik
penentuan sempel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel
yang diperlukan. Metode Purposive sampling ini mengarahkan untuk
meminta informasi kepada ketua atau anggota yang dapat memberikan
informasi yang akurat mengenai data yang akan diwawancarai nanti.
Titik focus yang akan diwawancarai yaitu Kepala Dinas Sosial dan
keluarga korban pasung.
23 Amirul Hadi dan Haryono, metodologi penelitian pendidikan, (Bandung, Pustaka Setia,
1998), hlm 122 24 Ibid, hlm 48
32
4. Instrumen Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah pengatan dalam suatu objek yang diteliti baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
Nasution (1998) menyatakan bahwa obsevasi adalah dasar semua
ilmu pengetahuan . para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan
data yaitu, faktamengenai dunia pernyataan yang diperoleh
observasi.
Untuk melengkapi cara memperoleh data yang lengkap penulis
mengguanakan metode observasi yaitu dengan mengamati, mencari
data dari beberapa fakta yang ada hubunganya dengan permasalahan
tersebut. Observasi penelitian ini ditunjukan untuk mengetaahui dan
mempperoleh data dengan melakukan pengamatan dalam
implementasi dan evaluasi kebijakan .
b. Wawancara
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi
verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh
informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan
secara verbal. Hubungan antara penginterview dan yang diinterview
bersifat sementara, yaitu berlangsung dalang jangka waktu tertentu
dan kemudian diakhiri.25
25 Moehar Daniel, metode penelitian sosial,(Jakarta:Sinar Grafika Offset,2005),hlm.143.
33
Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara
detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan focus yang
diteliti. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatapan muka
antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai.
Peneliti menggunakan wawancara terbuka agar yang diwawancarai
tau bahwa mereka sedang diwawancarai dan tahu serta maksut dan
tujuan penenliti mengadakan wawancara. Selain itu peneliti
menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. adapun yang
akan menjadi sasaran wawancara adalah;
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Staf dan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Keluarga korban pasung di desa teluk dawan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.
Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh
data secara jelas dan akurat mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten
Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kesehatan jiwa
masyarakat.
4. Dokumentasi
Dokumentasi adalah tehnik yang digunakan peneliti dalam
melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-
dokumen dari sumber yang terpercaya. Data yang diperoleh nantinya
34
akan berupa dokumen yang berupa gambar, tulisan ataupun dalam
bentuk dokumen.26
5. Teknis Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman didalam buku sugiyono
mengemukakan bahwa ‘’aktifitas dalam analisi data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas. Terdapat 3 teknis dalam analisis data kualitatif reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.27
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan proses berfikir yang memerlukan
kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.
Bagi peneliti yang masih baru,dalam melakukan reduksi data dapat
mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.
Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan
membuat ringkasan, menulis memo, membuat gugus-gugus dan
sebagainya dengan menyisihkan data atau informasi yang tidak
relevan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting adapun data yang
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
26 Burhan Bunging, Penelitian Kualitatif,(Jakarta:Prenada Media Group,2007),hlm.129. 27 Sugiyono, Metode Kualitatif Dan RNB (bandung: alfabeta, 2013), hlm. 137.
35
b. Penyajian Data
Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah data
display atau menyajikan data dalam penelitian kualitatif penyajian
data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal itu miles and huberman
menyatakan ‘’the most frequent form of display data for qualitative
research data ini the past has been narrative text’’.yang paling sering
digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan text yang bersifat narrative.
c. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan salah satu daari teknik analisis
data kualitatif. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat
sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Teknik analisis data yang ada didalam penelitian ini
dilaksanakan dengan tiga teknik yaitu mereduksi data yang akan
diperoleh dari hasil wawancara yang telah direkam kemudian
ditranskipkan dengan tujuan untuk dapat memudahkan peneliti
dalam memilah-milah data untuk dianalisis.
36
G. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini,penulis mencantumkan sistematika penelitian
guna mempermudah bagi pembaca diantaranya sebagai berikut:28
BAB I : pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang , rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, kerangka teori,
dan tentang tinjauan pustaka.
BAB II : Metode penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan
peneitian, jenis dan sumber data,tehnik pengumpulan data, Tehnik
analisis data, sistematika penulisan dan jadwa meneliti.
BAB III : Gambaran umum lokasi Penelitian, bab ini memuat sejarah
terbentuknya dan letak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Visi Misi dan program Dinas Sosial Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Tanjab Timur. Tugas pokok dan fungsi Dinas
Sosial dan tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sarana dan
program Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.
BAB IV : Pembahasan Dan Hasil Penelitian, memuat penjelasan isi dari
penulisan skripsi yang membahas tentang Implementasi Peraturan
Gubernur Provinsi Jambi Tentang Penanggulangan Korban Pasung
Psikotik.
BAB V : Penutup, dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan
hasil penulisan skripsi,saran-saran dari hasil peneliti.
b. Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih
c. Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut
d. Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah
e. Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir
f. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim
g. Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya
h. Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya
i. Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang
j. Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II
k. Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan
5. Direktorat Kesehatan Jiwa menetapakan pasung sebagai masalah
serius penetapan ini atas beberapa landasan
a. Pasung adalah kasus nyata, mudah dijumpai dengan jumlah kasus
cukup tinggi
b. Menimbulkan dampak negative bagi penderita dan keluarga
c. Menyebar secara nasional tidak hanya dirasakan oleh daerah atau
Provinsi tertentu, atau oleh golongan tertentu
d. Sangat menyenytuh masalah kemanusiaan sehingga akan mampu
menarik perhatian masyarakat secara umum
e. Terkait dengan banyak sector sehingga banyak sector yang
berkepentingan mendukung program penanggulangan
f. Dapat segera meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah
secara keseluruhan terhadap masalah kesehatan jiwa
48
g. Penanggulangan masalah ini akan langsung bermanfaat bagi
masyarakat
h. Penanggulangan pasung dipercaya akan meningkatkan perbaikan
pelayanan kesehatan jiwa secara keseluruhan
i. Masalah pasung sudah sering disorot oleh berbagai media
internasional yang tentu bila didiamkan dapat menimbulkan
pandangan negative terhadap Indonesia
49
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jambi N0 48 Tahun 2014
Tentang Penanggulangan Korban Pasung Psikotik (Orang Dengan
Gangguan Jiwa)
Seseorang dianggap memiliki penyakit gangguan jiwa psikotik atau yang
sering kita sebut dalam kehidupan sehari hari adalah ‘’orang gila’’ jika seorang
individu menunjuk suatu tingkah laku yang berbeda tidak mengikuti aturan
yang berlaku, tidak pantas, mengganggu dan tidak dapat dimengerti dengan
kriteria biasa. Ketika melihat kehidupan orang yang berperilakuaneh yang
timbul dalm hati nurani adalah perasaan kasihan terhadap mereka, pasalnya
mereka jarang mendapat perhatian dari orang sekitar, bahkan mereka sendiri
tidak menyadari kehadiran diri mereka dibumi. ODGJ (Orang dengan
Gangguan Jiwa) Psikotik sering dianggap sampah masyarakat karena
keberadaannya cukup mengganggu, bahkan keluarga pun memasung penderita
agar tidak membuat resah masyarakat sekitar. Orang dengan gangguan jiwa
pada umumnya ingin merasakan kebebasan tanpa aturan, makanya kebanyakan
dari mereka berkeliaraan dan terkadang membua masalah sehingga keluarga
memilih untuk memasung korban padahal sebenarnya pasung tidak boleh
dilakukan tapi keluarga memilih memasung korban agar korban tidak membuat
masalah.
50
Pada saat ini dana yang dialokasikan pemerintah Indonesia untuk
pelayaanan kesehatan jiwa masih sangat minim, dengan cenderung terfokus
pada fasilitas kesehatan tersier seperti rumah sakit jiwa. Namun hambatan
geografis dan stigma ‘’Gila’’ dimasyarakat menjadi hambatan bagi penderita
masalah dengan gangguan jiwa untuk berobat di RSJ, kecuali saat mereka
dalam kondisi akut.
Orang dengan gangguan jiwa adalah istilah resmi pada penyandang jiwa
berdasarkan undang-undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014. Orang
dengan gangguan jiwa khususnya penderita gangguan jiwa yang berat
psikotik, belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang baik serta memenuhi
hak asasi manusia.36 Hasil survey kesehatan di daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur yaitu di Dusun Alamsyah Kecamatan Mendahara ulu terdapat
beberapa orang dengan gangguan jiwa. Terdapat 10 orang yang menderita
gangguan jiwa berat yang ada didusun alamsyah.
Tabel 4: Nama-nama penderita gangguan jiwa
No Nama Korban Umur Alamat
1. Heri 45 tahun Kecamatan Sabak Timur
2. Mr X/ Fauzi 30 tahun Kecamatan Mendahara Ulu
3. Mr X/ Isro 50 tahun Kecamatan Mendahara Ulu
4. Mr X/Tamitun 35 tahun Kecamatan Mendara Ulu
5. Mr X/ falid 56 tahun Kecamatan Mendahara Ulu
6. Mr X/ Rio 38 tahun Kecamatan Mendahara ulu
7. Sailah 40 tahun Kecamtan Mendahara Ulu
36 Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014
51
8. Suriati 55 tahun Kecamatan Mendara Ulu
9. Sarbani 60 tahun Kecamtan Mendara Ulu
10. Kaidir 40 tahun Kecamatan Mendahara Ulu
Tabel 5: Nama Pasien yang berada di RSJ Kota Jambi
NO NAMA PASIEN UMUR ALAMAT KETERANGAN
1. Suwarsih 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
2. Novita 30 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
3. Septia dera 44 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
4. Maritin 50 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
5. Budi rahman 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
6. Irawan 30 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
7. Jon 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
8. Sayuti 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
9. Dani 34 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
10. Ahmad 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
11. Herman 50 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
12. Irwan 50 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
13. Sairi 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
14. Maizan 44 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
15. Doni 35 DINSOS TANJAB N.BPJS
52
TIMUR
16. Angga 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
17. Juminten 30 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
18. Zainudin 40 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
19. Suarto 40 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
20. Yahya 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
21. Warsono 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
22. M.nur 30 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
23. Jon 30 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
24. Minharno 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
25. Jail 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
26. Toi 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
27. Indramawan 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
28. Ngandiran 50 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
29. Mina 50 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
30. Noni 40 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
31. Budi rahma 40 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
32. Aziz 40 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
33. Warsono 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
34. Pernando 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
53
35. Frengki 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
36. Rohman 56 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
37. Kasan 32 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
38. Irsad 29 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
39. Ananda 34 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
40. Yunas 25 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
41. Bani 33 DINSOS TANJAB
TIMUR
N.BPJS
42. Zaki 35 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
43. Mirda 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
44. Saiyah 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
45. Inaya 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
46. Burhan 30 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
47. Ilham 30 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
48. Gita 30 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
49. Siswoyo 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
50. Tukiman 50 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
51. Buno 50 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
52. Wanti 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
53. Gino 50 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
54
54. Argo 50 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
55. Fanton 45 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
56. Subhando 40 DINSOS TANJAB
TIMUR
BPJS
Dengan masih adanya pemasungan yang ada daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial yaitu
Bapak H.Muhamad Ridwan,S.IP dan beliau menjelaskan bahwa
‘’Pemasungan dilakukan karena status ekonomi merupakan factor yang
paling dominan pada pemasungan yang dilakukan dalam keluarga ataupun
rumah tangga terhadap orang dengan gangguan jiwa berat. Alasan lain
yaitu kurang nya wawasan atau kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat
mengenai perarturan Gubernur Provinsi Jambi nomor 48 tahun 2014
tentang penanggulangan korban pasung’’.37
Dan penulis juga mewawncarai Kabid Rehabilitas Sosial yaitu Bapak
Dedy Junaidi,BA. Untuk mengetahui bagaimana cara agar implementasi
Peraturan Gubernur Jambi No 48 Tahun 2014 Tentang penanggulangan korban
pasung bisa teratasi;
‘’menurut saya agar peraturan ini bisa berjalan baik seharusya kami
mensosialisasikan lebih luas lagi kepada masyarakat agar masyarakat
memahami peraturan tersebut. lebih lanjut lagi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah bertanggung jawab atas pemerataa.n penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat
termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan gangguang jiwa untuk
masyarakat miskin’’.38
37 Wawancara dengan bapak Muhamad Ridwan Selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 agustus 2019 38 Wawancara dengan Bapak Dedy Junaidi selaku Kabid Rehabilitas Sosial 25 agustus 2019
55
Adapun kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam Implementasi atau
pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi nomor 48 tahun 2014 tentang
Penanggulangan Korban Pasung Psikotik, penulis mewawancarai Bapak
Jaipatul Aswar,SKM. Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas
menjelaskan;
‘’Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang
Penanggulangan Korban Pasung Psikotik belum terimplementasikan
dengan baik sesuai apa yang diatur didalam nya. Perlu adanya upaya lebih
keras dalam penjalanan fungsi atas peran yang terteraa dalam pergub
penanggulangan pasung seperti keberfungsian tim prngarahan kesehatan
jiwa dengan lebih memperhatikan fungsi dan peranya dalam penanganan
orang dengan gangguan jiwa yang dipasung dan harus bekerja sama
dengan aparat yang terkait’’.39
Untuk mengatasi kendala yang dihadapin Dinas Sosial juga mengupayakan
atau mengatasin penerapan pelaksaan korban pasung psikotik disini penulis
mewawancarai Bapak Herman Firdaus, S.KM selaku Bidang Jaminan
Perlindungan Sosial beliau menjelaskan;
“ Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah harus terjun kemasyarakat
dan menjelaskan dengan sejelas jelas nya tentang Peraturan Gubernur
Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Korban
Pasung Psikotik, jadi masyarakat yang ada didesa tau tentang peraturan
tersebut, dan pemerintah juga harus mengadakan pengobatan gratis untuk
penderita gangguan jiwa psikotik’’.40
Masalah kesehatan jiwa sejajar dengan kesehatan yang lain, padahal
gangguan jiwa merupakan penyumbang utama terhadap beban penyakit dari
39 Wawancara dengan Bapak Jaipatul Aswar selaku Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang
Disabilitas 25 agustus 2019
40 Wawancara dengan bapak Herman Firdaus selaku Bidang Jaminan Perlindungan Sosial 25
agustus 2019
56
segi tahun hidup. Rendahnya perhatian pemerintah terlihat dari pembangunan
fasilitas kesehatan jiwa yang kurang, apalagi untuk Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur masih minim tentang pemeriksaan orang gangguan jiwa
psikotik. Jadi korban atau seseorang yang mengalami gangguan jiwa psikotik
lebih baik dipasung karena keluarga korban kwatir nantinya korban akan
berkliaran dan membahayakan orang lain, bukan hanya itu alasan keluarga
korban memasung korban juga karna factor ekonomi.41
Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memeihara agama,
akal, jasmani, harta dan keturunan bagi umat manusia. Diantara kelima unsur
tersebut yang berkaitan dengan kesehatan adalah jiwa, akal dan jasmani.
Anggota badan manusia pada hakekatnya adalah milik Allah yang
dianugerahkanya untuk dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, bukan untuk
disalahgunakan. Sehingga islam mengajarkan kepada kita untuk mencegah
terjadinya stress, dengan cara melarang semua benda atau segala aktifitas yang
dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan daya fikir.42
Pemeliharaan akal sangat dipentingkan dalam islam, karena dengan
mempergunakan akalnya, manusia dapat berfikir tentang allah, alam semesta,
dan dirinya sendiri. Dengan menggunakan akalnya manusia dapat
mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oleh karena itu,
pemeliharaan akal menjadi salah satu dari tujuan hukum islam. Penggunaan
akal harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi
kepentingan hidup manusia, bukan untuk merugikan kehidupan. Dan untuk
41 Irmasyah, Pandu Setiawan, Masa depan kesehatan jiwa diindosia, Negara 42 Irmansyah , Prasetyo Y, 2009. Human rights of person with mental ilnes in Indonesia.
57
memelihara akal maka itullah islam melarang orang meminum setiap minuman
yang memabukan yang disebut dengan istilah khamar, dan menghukum setiap
perbuatan yang dapat merusak akal manusia.
Orang dengan gangguan jiwa psikotik yang dipasung seharusnya kita
rangkul dan kita beri pengobatan agar bisa sembuh seperti sediakala, bukanya
kita memasung orang gangguan jiwa psikotik karena hal seperti itu bukan
menyelesaikan masalah justru menambah masalah bahkan termasuk kedalam
pelanggaran HAM (Hak asasi manusia) dan dikenakan pidana bagi
pelanggarnya. Mereka yang memasung orang gangguan jiwa psikotik tidak
memikirkan bagaimana nasib korban dan keselamatan korban.43
Tidak ada yang bisa memastikan kondisi kejiwaaan dari orang gangguan
jiwa psikotik, terkadang mereka bahagia, sedih dan terkadang marah.
Marahnya orang dengan gangguan jiwa psikotik yang memiliki dampak yang
luar biasa bagi kehidupan masyarakat sekitar, karena ketia mereka marah
apopun bisa terjadi bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Sudah banyak yang
terjadi kasus terkait marah atau mengamuknya Orang Dengan gangguan jiwa
psikotik, mereka yang ngamuk bisa memukuli masyarakat.44
Untuk itu selain dibutuhkan masyarakat dan keluarga dalam menangani
korban pemasungan, juga dibutuhkan respon pemerintah agar para korban
pemasungan mampu memenuhi haknya seperti warga Negara lainya untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sehinnga dapat hidup sehat dan mampu
berbaur kembali dalam kehidupan manusia normal lainya.
43 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.2013
58
B. Kendala dan Upaya Dinas Sosial Kabupten Tanjung Jabung Timur dalam
Mengatasi Korban Pasung Psikotik.
Dalam pelaksanaan kebijakan ini tentunya tedapat beberapa permasalahan
yang dialami oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan juga pihak-pihak lain
yang terlibat dalam penanganan kesehatan jiwa ini. Kendala yang dialami
diantaranya masih minim nya kerja sama lintas sector. Yakni kerja sama antara
pihak Dina Kesehatan dan Dinas Sosial yang sampai sekarang belum terjalin.
Dinas sosial sebagai salah satu yang diharapkan dapat menyediakan tempat
rehabilitasi bagi mantan peenderita kesehatan jiwa Psikotik. Karena mengingat
proses penyembuhan bagi penderita kesehatan jiwa tidak hanya cukup dengan
obat saja.
Selain itu kurangnya tenaga medis yakni belum adanya dokter spesialis
yang menangani langsung masalah ini. keberadaan dokter spesialis gangguan
jiwa diperlukan keberadaannya, mengingat untuk mendiaknosa pasien lebih
lanjut tidak cukup dengan dokter umum saja dan juga tindakan pemasungan,
yang biasa dilakukan masyarakat menurutnya hal biasa. Tak jarang juga,
mereka yang mempunyai anggota keluarga dengan masalah kejiwaan sering
menutup diri dari lingkungan. Hal ini jelas mempersulit petugas untuk masuk
dan mendeteksi dini pasien tersebut padhal jelas tindakan itu melanggar hak
asasi manusia dibutuhkan pendidikan untuk kesehatan jiwa untuk masyarakat.
Kendala lain yang dirasa masih sering terjadi yakni pendapat masyarakat
tentang penderita kesehatan sakit jiwa yang sampai saat ini masih belum
berubah. Sedangkan dari pihak masyarakat sendiri mengatakan bahwa mereka
59
tidak megalami kendala sama sekali hanya ada salah satu keluarga korban yang
sampai saat ini masih mengalami kendala dalam proses peyembuhan, anggota
keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.
Ini yang sampai sekarang masih dialami keluarga bapak budi yang tinggal
didesa petamit kecamatan mendahara tengah, adik kandung bapak budi yang
bernama sofyan itu tidak mau minum obat sehingga bapak sofyan sangat sulit
untuk sembuh, padahal obat tersebut sudah dicampur dengan air mineral tetapi
tetap saja obat tersebut tidak diminumnya.
Selain itu masyarakat menyatakan tidak ada kendala yang dialami selama
ini karena dari keluarga korban itu sendiri tidak mengetahui persoalan yang
dialami oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan kebijakan ini.
1. Pasung dan masalah Kejiwaan Diindonesia
Secara nasional, isu kesehatan jiwa belum cukup untuk mendapatkan
perhatian pemangku kebijakan terkait, yang begitu beeragam dan tersebar
diberbagai instansi dalam unit-unit kecil, akibatnya, perhatian terhadap
instansi masalah kesehatan jiwa tidak besar, tenggelamnya dalam masalah
utama instansi induk. Dalam hierarki organisasi pemerintahan, tingkat
tertinggi dalam kesehatan jiwa ada di KEMENKES.
Agenda utama dari Kementrian Kesehatan hingga tahun 2015 memacu
pada target millennium develofmen gols (MDGs) yang tidak memberi
prioritas secara langsung pada prioritas kesehatan jiwa. Meski demikian
karena berada dalam tingkat tertinggi di organisasi pemerintahan sudah
sewajarnya Direktorat kesehatan jiwa menjadi leader dalam urusan
60
kesehatan jiwa ditingkat nasional. Selain itu direktorat kesehatan jiwa
selama ini selalu di pimpin oleh psikeater dan sebagaian besar terdiri dari
professional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog dan perawatan jiwa
sehingga memperkuat peran kepemimpinan dalam kesehatan jiwa
diindonesia. 45
Sementara di Kementrian Sosial terdapat unit yang terkait kesehatan
jiwa dengan eselon yang jauh lebih kecil, sehingga sulit untuk mengangkat
masalah kesehatan jiwa melalui instansi induknya. Di Kementrian terkait
lain, seperti Kementrian pendidikan dan Kementrian Pemberdayaan
Perempuan bahkan tidak dijumpai secara khusus kantor yang menangani
masalah kesehatan jiwa.
Masalah kesehatan jiwa yang begitu luas dan beragam ikut
mengamburkan focus perhatian. Umumnya orang memandang masalah
kesehatan jiwa hanya sebagai masalah sederhana saja. Sementara
pemasungan ODGJ Psikotik hanya dianggap masalah sosial saja. Karena
untuk untuk menciptakan upaya terobosan yang bersifat nasional,
dirasakan perlu merumuskan isu penting dan mendesak yang dapat
menarik perhatian dan meningkakan kesadaran seluruh pemangku
kebijakan.46
Dari berbagai masalah kesehatan jiwa, telah diindentifikasi beberapa
kasus seperti bunuh diri, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan
45 RI,B.P.K.D.P.2008 Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar 2007, Jakarta: Badan Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI 46 Suprapti Slamet,Dkk, Pengantar Psikologis Klinis ‘( Jakarta UI’Pres 2003),hlm 29
61
didalam masyarakat setempat , serta masalah dimensia, penelantaran dan
pemasungan penderita gangguan jiwa psikotik.47
2. Masalah Kemanusiaan
Bagi korban, pasung mengakibatkan penderitaan yang luar biasa
baik secara fisik maupun emosional, bayangkan, hidup dengan kaki
terikat, bahkan samapi terpaku pada balok yang sangat besar jangan
untuk berjalan, berdiri dsn bergerakpun tidak bisa. Yang bisa
dilakukan adalah duduk dengan posisi lurus dan tidur hanya polisi
terlntang, tidak mungkin untuk miring atau tengkurap.48 Bentuk
pasung yang lebih ringan kaki penderita hanya dirantai yang
memungkinkan untuk berdiri dan berjalan meski hanya dengan radius
terbatas.
Penderita dikurung dalam ruang yang sangat sempit, yang hanya
memungkin korban duduk meringkuk dan rebahan. Bagai mahlik yang
nista, mereka dibiarkan diluar rumah dibuatkan gubuk seadanya
bahkan dibiarkan ditempat terbuka. Jelas korban tidak terlindungi dari
dinginya cuaca malam dari serangan nyamuk dan serangan lain,
mereka makan dan minum seadanya atas pemberian orang serta
berada ditempat yang sama sebagai tempat tidur dan peturasan (
tempat buang air kecil ).49 Fisik mereka menurun drastic bukan hanya
gizi buruk sekujur tubuh dipenuhi jamur atau radang kulit lainya.
Ditemukan otot-otot kaki sudah mengecil akibat tidak digunakan
47 Wahyu Cahyono, Merawat dan Mencegah Korban Pemasungan, Jakarta 2016 48 Disabilitas in Indonesia, Larangan Pemasungan. United Start Of Amerika 49 ibid
62
sekian lama sehingga tidak mampu menompang tubuh sendiri
ketahanan mental mereka juga runtuh, sudah tidak merasakan lagi
sebagian dari kehidupan manusia sebagian dari mereka terus jatuh
dalam kondisi gangguan jiwayang semakin dalam.
Korban pasung merasakan dirinya sudah terbuang, dihukum,
dan disiksa dengan kejam. Dalam stu narasi laporan HRW salah
seorang mantan pasung mengatakan hidup dalam neraka. Jelas pasung
adalah masalah kemanusiaan, korban pelanggaran hak asasi yang
berat, diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi dan merendahkan
martabatnya sebagai manusia. Boleh dikatakan perlakuan terhadap
korban sangat tidak beradap. Jika melihat mereka yang dipasung,
nurani kita sebagai manusia akan sangat tersentuh.korban mendapat
hukuman tidak manusiawi tanpa melakukan keslahan apapun,
mendapatkan hukuman terberat tanpa proses pengadilan.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial
Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur
sudah melakukan upaya untuk mengatasi korban pasung yaitu
dengan cara mensosialisasikan tentang Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Korban Pasung
Psikotik. Karena kurangnya wawasan bagi masyarakat yang ada
di Tanjab Timur maka pemerintah juga mendatangi keluarga
korban dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberi arahan
tentang peraturan yang sudah diterapkan. Diperlukan beberapa
63
uapaya ekstra untuk mempercepat tercapainya Indonesia bebas
pasung yang secara bersamaan akan juga meningkatkan layanan
kesehatan jiwa secara umum.
Beberapa upaya ekstra yang perlu dilakukan misalnya;
pencanangan secara nasional oleh pemerintah setempat atau
pemimpin Negara (Presiden) sehingga dapat menimbulkan
kesadaran nasional dari semua istitusi Pemerintah maupun
masyarakat umum tentang perlunya perhatian pada masalah
kesehatan jiwa. Dan hal lain adalah perlunya penyediaan
anggaran yang memadai untuk program bebas pasung dan
kesehatan jiwa lainnya. Tentunya tanpa anggaran yang cukup,
sulit untuk menjalankan program dan mencapai tujuan
menghapus praktik pasung diindonesia dan menanggulangi
masalah kesehatan jiwa lainya.
Peneliti mewawancarai Kepala Dinas yaitu Bapak
H.Muhamad Ridwan,S.IP untuk menanyakan bagaimana upaya
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengatasi
penerapan atau pelaksanaan korban pasung psikotik;
‘’Upaya yang sudah dilakukan yaitu dengan memberikan nya
pengobatan gratis pada penderita gangguan jiwa psikotik agar
korban atau penderita itu bisa direhabilitasi dengan baik dan
sembuh seperti semula walaupun harus membutuhkan jangka
waktu yg cukup lama, dengan diadakanya pengobatan gratis juga
agar mempermudah bagi masyarakat yang kurang mampu.’’.50
50 Wawancara dengan bapak H.Muhamad Ridwan selaku Kepala Dinas pada tanggal 25
agustus 2019
64
Proses penyembuhan gangguan jiwa psikotik membutuhkan
waktu yang sangat lama dan tidak hanya cukup dilaakukan
dengan pengobatan saja. Butuh waktu yang lama untuk
memulihkan kesehatan jiwa dan perlu dukungan kelurga untuk
membantu kesembuhan korban.
C. Efektifitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dalam Mengatasi Korban Pasung Psikotik
Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut
saya belum berjalan dengan efektif karena minimnya kerja sama antara
lintas sector. Dinas Sosial juga kurang besosialisasi terhadap masyarakat
yang berada di daerah terpencil, dan masih kurang memadainya fasilitas
pengobatan bagi orang dengan gangguan jiwa psikotik, Pemerintah juga
harus terjun langsung kemasyarakat. Pada umumnya kinerja merupakan
suatu alat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi
kelompok dan individu dengan memahami dan mengelola kinnerja sesuai
dengan target yang telah direncanakan.
Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam usaha
pencapaian tujuan, oleh karena itu pengukuran kinerja dapat dilakukan
suatu proses penilaian terhadap suatu tujuan yang sudah ditetapkan dan
pengukuran kinerja dapat memberikan penilaian yang objektif.
Ada beberapa strategi untuk menerapkan sistem kinerja yang tepat
dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan :
65
1. Komunikasi mrupakan hal penting dalam penciptaan dan
pemeliharaan dalam sistem kinerja,komunukasi juga sebainya dari
berbagai arah dan sumber informasi data yang real.
2. Pengumpulan data dan pelaporan, pengukuran kinerja harus,
pengukuran kinerja harus tepat waktu mudah diimplementasi dan
didefinisikan secara jelas. Kecepatan adalah merupakan hal penting
dalam pengumpulan data
3. Menciptakab akuntabilitas kinerja, suatu instansi/unit kerja perlu
menetuukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengukuran
kinerja seseorang harus bertanggung jawab dalam mendapatkan
informasi yang diperlukan dan melaporkan secara tepat waktu.
66
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa;
Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No 48 Tahun 2014 Tentang
Penanggulangan Korban Pasung Psikotik belum terimplementasikan dengan
baik sesuai apa yang diatur didalam nya. Perlu adanya upaya lebih keras
dalam penjalanan fungsi atas peran yang terteraa dalam Pergub
Penanggulangan Pasung seperti keberfungsian tim prngarahan kesehatan jiwa
dengan lebih memperhatikan fungsi dan peranya dalam penanganan orang
dengan gangguan jiwa yang dipasung dan harus bekerja sama dengan aparat
yang terkait.
Agar Peraturan ini bisa berjalan baik seharusya Pemerintah
Mensosialisasikan lebih luas lagi kepada masyarakat agar masyarakat
memahami peraturan tersebut.lebih lanjut lagi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah bertanggung jawab atas pemerataa.n penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat termasuk
pembiayaan pengobatan dan perawatan gangguang jiwa untuk masyarakat
miskin.Pemasungan dilakukan karena status ekonomi merupakan factor yang
paling dominan pada pemasungan yang dilakukan dalam keluarga ataupun
rumah tangga terhadap orang dengan gangguan jiwa berat. Alasan lain yaitu
67
kurang nya wawasan atau kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat
mengenai perarturan Gubernur Provinsi Jambi nomor 48 tahun 2014 Tentang
penanggulangan korban pasung.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah harus terjun kemasyarakat
dan menjelaskan dengan sejelas jelas nya tentang Peraturan Gubernur
Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2014 tentang penanggulangan korban
pasung psikotik, jadi masyarakat yang ada didesa tau tentang peraturan
tersebut, dan pemerintah juga harus mengadakan pengobatan gratis untuk
penderita gangguan jiwa psikotik.
B. Saran
Pemerintah yang dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga kerja seharusnya
mempunyai panti atau tempat penampungan ODGJ Psikotik yang sudah
direhabilitasi atau sudah sembuh lepas dari pemasungan dan memberikan
pembinaan atau pelatihan agar ketika mereka berbaur dengan masyarakat
mereka tidak lagi menjadi sampah, dan mampu menjalankan kehidupan
sebagaimana kehidupan orang normal lainya. Kita juga sebagai masyarakat
tidak bisa selalu menyalahkan pemerintah, kita harus tetap bersatu dan gotong
royong dalam menyelesaikan masalah sosial termasuk dalam menyelesaikan
masalah pemasungan terhadap ODGJ psikotik.
Kerjasama yang baik antara pemerintah masyarakat ataupun masyarakat
dengan masyarakat harus berjalan dengan baik jika menginginkan kehidupan
yang aman nyaman sejahtera. Pemerintah pun perlu memerlukan pendidikan
68
terkait kesehatan jiwa kepada masyarakat agar mereka bisa mencegah dan
mengatasi masalah kejiwaan sejak dini.
C. Penutup
Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tuhan
semesta alam, yang telah senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan
karunia-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini yang berbentuk skripsi sebagai
salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana starata satu (S.I) pada
prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, UIN STS Jambi. Shalawat serta
salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga,
sahabat, dan kita para pengikut sunnahnya sampai akhir zaman.
Setelah sekian lama penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan
semaksimal mungkin mengeluarkan tenaga dan pikiran yang dikemukakan
dalam tugas akhir ini. Meskipun demikian penulis menyadari dalam penulisan
karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari
kesempurnaan, karena penulis menyadari masih kurangnya pengetahuan
mengenai masalah ini serta keterbatasan kadar dan kemampuan dan
kelemahan penulis.
Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada
penulisan, penjelasan, pemahaman, serta dalam analisis data yang diperoleh
penulis dan lain sebagainya terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang tidak
sesuai dengan pembaca sekali lagi penulis mohon maaf. Untuk itu penulis
69
mengharapkan saran dan kritik yang kontruktif atau membangun dari semua
pihak, khususnya para pembaca demi untuk penyempurnaan skripsi ini
dimasa yang akan datang.
Akhir kata tidak lupa juga penulis mengucapkan ribuan terima kasih
kepada yang terhormat selaku dosen pembimbing satu Ibu Rahmi
Hidayanti,S.Ag.,M.HI dan Bapak Yudi Armansyah,M.Hum selaku dosen
pembimbing dua, yang tidak pernah lelah memotivasi, membantu, dan
membimbing demi penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir, semoga
Allah membalas kebaikan dan menjadi amal jariyah untuk Bapak dan Ibu.
Aamiin.
Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan mamfaat bagi
penulis khususnya, pembaca umunya dan menjadi bahan tambahan rujukan
khazanah keilmuan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Kepada Allah