IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI … · Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kecamatan Pallangga

ii

IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI

(BPNT) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT PRA SEJAHTERA DI KECAMATAN

PALLANGGA KABUPATEN GOWA

SKRIPSI

Oleh

IMAL ALIMAH AKMAL

NIM 105710217815

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUANAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan

indahtanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya

hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus

memerlukanpengorbanan.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat

sukamaupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (Ayah dan Ibu

tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada putri Mu tercinta dalam setiapsujudnya.

Terima kasih untuk semuanya.

Motto Hidup

“Jangan tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntut

dirimu karena menunda adabmu kepada Allah”

(Ibnu Atha’illah As-Sakandari)

iv

v

vi

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Tiada daya dan upaya serta

kekuatan yang penulis miliki untuk dapat menyelesaikan skripsi ini selain atas limpahan karunia

dan anugerah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan ilahi robbi,

Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya fiddini waddunnya ilal

akhiroh. Peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul

“Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Rangka Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”.

Peneliti menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena

hal ini tidak lepas dari keterbatasan, kemampuan dan ilmu pengetahuan yang peneliti miliki.

Segala saran dan kritik yang bersifat membangun peneliti harapkan dengan senang hati,

sehingga dapat bermanfaat dan berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan tugas ini di

masa yang akan datang. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan,

pengarahan, serta kerendahan hati. Untuk ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama

kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim Nanda, S.E., M.M sebagai Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar

2. Bapak Ismail Rasulong, S.E., M.M sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar

3. Ibu H. Naidah, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Program Studi Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

viii

4. Bapak Asdar, SE., M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar

5. Ibu Asriati, SE., M.Si sebagi Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

6. Bapak Drs. H. Sanusi A.M, SE., M.Si Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan

bimbingan serta petunjuk sehingga tersusunnya Skripsi ini.

7. Bapak A. Nur Achsanuddin UA, SE., M.Si, Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan serta petunjuk sampai tersusunnya Skripsi ini.

8. Seleuruh Dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan

kepada peneliti selama masa perkuliahan.

9. Untuk Ibu dan Bapak tercinta yang selalu berada disamping peneliti dan selalu memberikan

dukungannya dan selalu mendo’akan peneliti setiap saat.

10. Untuk teman-teman IMM FEBIS Universitas Muhammadiyah Makassar dan teman-teman

HMJ EP yang telah memberikan semangat, memotivasi dan mengisi hari-hariku dengan

penuh canda tawa dan selalu membutaku rindu saat masa perkuliah.

11. Serta semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Peneliti ucapakan terima

kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada peneliti

mendapat limpahan yang setimpal dari Allah SWT dan senantiasa skripsi ini dapat

bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi semua pihak.

Akhirnya kata peneliti berharap agar skripsi ini dapat membawa kemaslahatan bagi

semua umat. Amin

Makassar, 25 Agustus 2019

PenelitI

ix

ABSTRAK

IMAL ALIMAH AKMAL, 2019. Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurrusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar, dibibimbing oleh Pembimbing I Bapak H. Sanusi A.M dan Pembimbing II bapak A. Nur Achsanuddin UA.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya sebesar Rp. 110.000,- melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warung/ pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Pelaksana program ini adalah Menteri Sosial RI. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena terdapat masalah pada mesin EDC sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan. Karakteristik agen pelaksana masih ada yang bersikap tidak ramah dan tidak melaksanaka aturan yang ada sehingga tidak menerapkan sikap pelayanan publik yang baik. Dengan ini saran yang dapat diberikan adalah Perlu adanya koordinasi yang baik oleh pihak pelaksana sehingga tidak akan terjadi ketidakvalidan data. Perlu adanya tanggapan yang cepat oleh petugas tekait dalam menangani masalah fasilitas mesin EDC. Perlu adanya evalusi terkait implementor yang tidak dapat menerapkan sikap pelayanan publik yang baik. Perlu adanya pendampingan yang lebih mengenai kondisi sosial yang kurang mendukung dengan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perlu adanya transparansi dan pangawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Kata Kunci: Impelementasi, Bantuan Pangan Non Tunai

x

ABSTRACT

IMAL ALIMAH AKMAL, 2019. Implementation Of Distribution Of Non Cash Food Assistance (BPNT) In Order To Increase Prosperity Of Prosperous People Prosperity In Pallangga District, Gowa District, Thesis of the Faculty of Economics and Business Economic Development Judgment Muhammadiyah University of Makassar, guided by Supervisor I Mr. H. Sanusi A.M and Advisor II Mr. A. Nur Achsanuddin UA.

This study aims to describe the Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT)

through E-Warung in Pallangga District, Gowa Regency. Non-Cash Food Aid is food aid from the government given to KPM every month in the amount of Rp. 110,000, - through the Electronic account mechanism that is used only to buy food at e-Warung / food merchants who work together with Himbara Bank. The executor of this program is the Indonesian Minister of Social Affairs. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data collected through interview and documentation techniques.

The results of the study indicate that the policy objectives have not been reached to the fullest because there are problems with the EDC machine so that it can hamper the distribution of aid. Characteristics of implementing agencies are still some who are not friendly and do not implement the existing rules so that they do not apply good public service attitude. With this advice that can be given is the need for good coordination by the implementer so that data will not be invalidated. There needs to be a quick response by the relevant staff in dealing with EDC machine facility problems. There needs to be an evaluation related to the implementor who cannot implement good public service attitude. There needs to be more assistance regarding social conditions that are less supportive with the holding of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. Transparency and stricter supervision are needed to avoid irregularities. Keywords: Impelementation, Non-Cash Food Assistance

xi

DARFTAR ISI

SAMPUL ......................................................................................................................................... .I

HALAMAN JUDUL ......................................................................................................................... II

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................................................ III

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................................................... IV

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................................... V

KATA PENGANTAR .................................................................................................................... .VII

ABSTRAK BAHASA INDONESIA............................................................................................... VIII

ABSTRACT .................................................................................................................................... IX

DAFTAR ISI .................................................................................................................................... X

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... XIII

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................... XIV

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................... XV

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................................... 8

A. Konsep Kebijakan Publik ........................................................................................... 8

1. Pengertian Kebijakan Publik ............................................................................... 8

2. Tahap-tahap Kebijakan ....................................................................................... 11

xii

3. Bentuk Kebijakan Publik ..................................................................................... 13

4. Jenis Kebijakan Publik ........................................................................................ 16

5. Tujuan Kebijakan Publik ..................................................................................... 18

6. Implementasi Kebijakan ...................................................................................... 19

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat ........................................................................... 24

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat .............................................................. 24

2. Indikator Kesejahteraan Masyrakat .................................................................... 25

C. Program Bantuan Pangan Non Tunai ....................................................................... 27

D. Tinjauan Empiris ........................................................................................................ 31

E. Kerangka Konsep....................................................................................................... 35

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................................................... 38

A. Jenis Penelitian .......................................................................................................... 38

B. Fokus Penelitian......................................................................................................... 38

C. Lokasi dan Situs Penelitian ........................................................................................ 38

D. Sumber Data .............................................................................................................. 39

E. Pengumpulan Data .................................................................................................... 39

F. Populasi dan Sampel ................................................................................................. 41

G. Instrumen Penelitian .................................................................................................. 43

H. Teknik Analisis ........................................................................................................... 43

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .................................................................. 46

A. Gambaran Umum Kecamatan Pallangga .................................................................. 46

B. Deskripsi TKSK .......................................................................................................... 57

C. Deskripsi Kepesertaan BPNT .................................................................................... 60

D. Deskripsi Implementasi BPNT ................................................................................... 65

E. Pembahasan Hasil Penelitian ................................................................................... 67

xiii

F. Deskripsi Sumber Daya ............................................................................................. 72

G. Deskripsi Sikap Pelaksana ........................................................................................ 77

H. Deskripsi Struktur Birokrasi ...................................................................................... 81

I. Daskripsi Bentuk Implementasi BPNT....................................................................... 85

J. Faktor Penghambat Implementasi BPNT .................................................................. 89

K. Faktor Pendukung Implementasi BPNT .................................................................... 93

BAB V PENUTUP ......................................................................................................................... 98

A. KESIMPULAN ............................................................................................................. 98

B. SARAN ........................................................................................................................ 99

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................101

DAFTAR LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................................... 32

Tabel 4.1 Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Pallangga ..................................................... 48

Tabel 4.2 Sarana Kesahatan Kecamatan Pallangga .............................................................. 52

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Kecamatan Pallangga ............................................................. 53

Tabel 4.4 Persentase Pemeluk Agama di Kecamatan Pallangga .......................................... 54

Tabel 4.5 Sarana Ibadah Keacamatan Pallangga .................................................................. 54

Tabel 4.6 Sarana Olahraga di Kecamatan Pallangga ............................................................ 55

Tabel 4.7 Jumlah KPM di Kabupaten Gowa ........................................................................... 62

Tabel 4.8 KPM BPNT Kecamatan Pallangga tingkat Desa/Kelurahan .................................. 64

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Teori George C Edward III ....................................................................... 23

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran ............................................................................................. 37

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Pallngga .................................................................................... 47

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan

yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat

konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga

masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau

konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori

sejahtera. Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai

contoh, suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal,

kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk.

Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang tidak saja melibatkan

faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Seseorang atau keluarga miskin bisa

disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain, seperti mengalami

kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk

berusaha, tidak tersedianya lapangan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),

tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup dilokasi terpencil

dengan sumberdaya alam dan infrastruktur yang terbatas.

Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal penghambat proses

pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial

ini adalah Indonesia. Angka kemiskinan ditingkat masyarakat masih cukup tinggi meskipun

oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan

cenderung menurun.

Persentase penduduk miskin berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2018) adalah

sebagai berikut :

2

1. Pada bulan maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang

(9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi

September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

2. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26

persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase

penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen,

turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

3. Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah

perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September

2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan

turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi

15,81 juta orang pada Maret 2018).

4. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan

peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018

tercatat sebesar 73,48 persen. Angka ini naik dibandingkan kondisi September 2017,

yaitu sebesar 73,35 persen.

5. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di

perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras,

daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi nonmakanan yang

berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan

adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Tampak ada kesepakatan di dunia untuk mengusahakan agar semua orang dapat

memperoleh cukup pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mewujudkan

kepeduliannya terhadap masalah ketidakcukupan kebutuhan masyarakat yang secara

3

khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melelui Elektronik Warung pada

Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah. Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.” Peraturan menteri diatas kemudian diciptakannya sebuah inovasi program bantuan

yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan

sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga

Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan

hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan E-Warung yang

bekerjasama dengan Bank (Pedoman Pelaksanaan BPNT).

Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari

pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme

akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah

bekerjasama dengan Bank Himbara. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah,

dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran

bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan

Program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor

63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban

pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang

seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan

bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera

(RASTRA) yang memiliki beberapa permasalahan. Dalam (PSKK, 2017), dijelaskan bahwa

4

pergantian program Rastra menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program

Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu : Pertama, dapat

dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan Exclusion Error dan

Inclusion Error yang tinggi. Exclusion error misalnya, masih terdapat rumah tangga yang

seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra,

sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, Inclusion

Error sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra,

justru menerima bantuan tersebut. Kedua, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-

bulan dari yang 4 seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus

membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp

1.600 per-kg. Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam

pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan

setiap bulan.

Melihat dari permasalahan-permasalahan dari Program RASTRA tersebut, maka

pada tahun 2016 hingga 2017, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema

Program Rastra, menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap Keluarga

Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang

ditransfer setiap bulannnya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan

adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula,

tepung, minyak goreng, dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi

tertentu.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan. Program

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kabupaten Gowa berada di Provinsi Sulawesi Selatan

yang beribukota di Sungguminasa. Kabupaten Gowa berbatasan dengan Kota Makassar,

Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai dan juga berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto.

5

Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan.

Kecamatan Pallangga adalah Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa

yang melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kecamatan Pallangga

terdiri dari 13 Desa dan 3 Kelurahan. Kecamatan Pallangga merupakan salah satu

Kecamatan yang mempunyai jumlah keluarga miskin yang paling banyak di bandingkan

dengan jumlah penduduk miskin di kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Gowa.

Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pallangga mulai dilaksanakan sejak tahun 2018.

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Pallangga sudah mulai berjalan

sejak tahun lalu. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pallangga

diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial pada kelompok masyarakat

miskin. Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti mengenai

Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai beserta faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan

Pallangga Kabupaten Kabupaten Gowa ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) di Kecamatan Pallangga Kabupaten Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan

6

Pallangga Kabupaten Kabupaten Gowa

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pallangga Kabupaten Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan ma mpu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya di

bidang pekerjaan sosial serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap program

pemerintah dalam mengembangkan kebijakan program berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan

lingkungan sekitar mengenai implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan

oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk

kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau

bentuk upaya-upaya lainnya. Bila melihat konsep dari kebijakan publik tersebut,

kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau

mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa

serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah

atau mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda-beda.

Perbedaan deskripsi dari kebijakan publik ini dapat dilihat dari bagaimana para

ahli mendefinisikan kebijakan publik itu sendiri, seperti halnya Richard Rose yang

menyatakan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang sedikit banyak

berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan

dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri, hingga Thomas R dye mendefinisikan

kebijakan publik sebagai apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk

tidak dilakukan (Nawawi, 2009:8).

Perbedaan deskripsi dari definisi atau deskripsi dari kebijakan publik menurut

Rose maupun Dye diatas merupakan suatu suatu bukti dimana setiap pakar atau ahli

dalam menjelaskan kebijakan publik memiliki perbedaan. Definisi dari kebijakan publik

yang dinyatakan oleh kedua ahli diatas bisa dikatakan sebagai suatu tindakan atau

serangkaian tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah

dan memiliki konsekuensi pada mereka yang terlibat, hanya saja dalam hal ini melihat

8

bagaimana Rose maupun Dye sebagaimana dikutip dalam buku (Nawawi, 2009:8).

Mendefinisikan kebijakan publik masih bisa dikatakan cakupannya masih cukup luas.

Dalam mendefinisikan kebijakan publik Rose tidak menegaskan bahwa pada kebijakan

mengandung unsur tujuan didalamnya yakni seperti yang diketahui bahwa setiap

kebijakan dilakukan agar tercapainya suatu tujuan tertentu, begitu pula dengan apa

yang dinyatakan Dye yakni apa yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan

suatu kebijakan publik yang pemaknaannya masih kurang jelas.

Ahli lain seperti halnya W.I. Jenkins sebagaimana dikutip dalam buku (Wahab,

2014:15), berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan, beliau

mendefiniskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan

yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan

tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi.

Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas

kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.

Berdasarkan pemaknaan menurut W.I. Jenkins sebagaimana dikutip dalam buku

(Wahab, 2014:15) tersebut bisa terlihat bahwa beliau melihat kebijakan publik sebagai

suatu keputusan lalu memiliki tujuan dan cara dalam mencapai tujuan, tetapi bila

melihat lebih dalam seyogyanya suatu kebijakan publik yang dilakukan aktor dalam hal

ini pemerintah nantinya akan melaksanakan keputusannya secara nyata, dan karena

bentuk dari kebijakan publik yang bisa dikatakan variatif, bisa saja keputusan atau

sekedar ucapan yang dilakukan aktor ini bisa saja hanya menjadi sekedar konsep

dengan cara-cara tersendiri tetapi akhirnya tidak dilaksanakan atau tidak ditindak

lanjuti karena hambatan-hambatan tertentu.

Pemahaman yang dideskripsikan W.I. Jenkins sebagaimana dikutip dalam buku

(Wahab 2014:15) diatas kita bisa menemukan bahwa suatu kebijakan publik selain

9

mengandung unsur tujuan juga keputusan atau kebijakan yang diusulkan oleh aktor

dalam hal ini memiliki ruang lingkup tertentu atau pada situasi tertentu.

Memaknai apa yang dinyatakan beberapa pendapat ahli tersebut diatas,

ditemukan bahwa dalam kebijakan publik terdapat unsur tujuan, dampak, ataupun

aktor yakni pemerintah yang memiliki kewenangan, dan kebijakan publik ini dibuat

untuk menyelesaikan permasalahan pada ruang lingkup tertentu. Bila melihat dari

setiap perbedaan penjelasan tentang kebijakan publik menurut para ahli diatas,

walaupun berbeda tidak ada yang bisa dikatakan salah, hanya saja pada setiap

pemaknaan akan kebijakan publik ini ada beberapa yang dikatakan masih luas

sehingga perlu pengambilan konsep yang tepat.

Selanjutnya, menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip dalam buku

(Agustino, 2008:7), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan

yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka

mencapai tujuan tertentu.

Berangkat dari penjelasan dari beberapa ahli diatas kita bisa memahami

bahwasannya dalam sebuah kebijakan, pemerintah selaku yang memiliki kewenangan

dituntut bisa memberikan kebijakan-kebijakan dengan tujuan yang pasti dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga nantinya memberikan dampak yang

baik pada masyarakat.

2. Tahap-Tahap Kebijakan

Secara umum kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi.

Menurut pandangan beberapa pakar politik tentang kebijakan publik, kebijakan

dijelaskan dengan tahapan-tahapan yang berbeda-beda tapi dengan inti yang sama

yakni didalamnya mencakup ketiga pokok proses kebijakan yakni formulasi,

10

implementasi dan evaluasi. Menurut (Winarno, 2008:23), mangatakan bahwa proses

kebijakan publik sangat kompleks dan rumit, karena itu beberapa ahli membagi proses

penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap dengan tujuan pembagian ini

ialah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

James Anderson sebagaimana dikutip dalam buku (Nawawi, 2009:15-16),

membagi proses kebijakan publik menjadi empat yakni yang terdiri dari Formulasi

Masalah, Formulasi Kebijakan, Penentuan Kebijakan, Implementasi, dan Evaluasi

Kebijakan.

Formulasi masalah yakni sebagai tahapan pertama dalam proses kebijakan

publik menurut Anderson sebagaimana dikutip dalam buku (Nawawi, 2009b:15-16),

formulasi masalah ialah untuk mengetahui apa masalah yang dihadapi dan kenapa

masalah tersebut menjadi prioritas dalam agenda pemerintah. Tahap yang kedua yakni

formulasi kebijakan merupakan tahapan dimana pemerintah sebagai pelaku kebijakan

mengembangkan pilihan atau alternatif dalam memecahkan permasalahan yang

dihadapi, yang selanjutnya diikuti tahap proses penentuan kebijakan yakni tentang

bagaimana alternatif ditetapkan, kriteria yang harus dipenuhi, siapa yang akan

melaksanakan kebijakan tersebut, bagaimana proses dalam melaksanakan kebijakan

dan tentang apa isi kebijakan yang telah ditetapkan. Tahap Selanjutnya yakni

Implementasi berisi tentang siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa

yang mereka kerjakan dan apa dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan

sebagai tahapan terakhir dalam proses kebijakan publik menurut Anderson

sebagaimana dikutip dalam buku (Nawawi, 2009:15-16), ialah tentang bagaimana

tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan tersebut diukur, lalu siapa yang

menegevaluasi kebijakan, apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijkan tersebut dan

adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan pada kebijakan atau

secara sederhana bisa dikatakan kegiatan penilaian kebijakan.

11

Tahap selanjutnya yakni Implementasi berisi tentang siapa saja yang terlibat

dalam implementasi kebijakan, apa yang mereka kerjakan dan apa dampak dari

kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan sebagai tahapan terakhir dalam proses

kebijakan publik menurut Anderson sebagaimana dikutip dalam buku (Nawawi,

2009d:15-16), ialah tentang bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan

tersebut diukur, lalu siapa yang menegevaluasi kebijakan, apa konsekuensi dari

adanya evaluasi kebijkan tersebut dan adakah tuntutan untuk melakukan perubahan

atau pembatalan pada kebijakan atau secara sederhana bisa dikatakan kegiatan

penilaian kebijakan.

Kebijakan publik sendiri terdiri dari beberapa bentuk dan memiliki sifat yang

hierarkis, dimana ada kebijakan yang lebih tinggi dan diikuti oleh kebijakan-kebijakan

lain dibawahnya. Seperti yang diketahui bersama bahwa pemerintahan kita masih

bersifat kontinental yang dimana suatu kebijakan bisa dikatakan sama dengan hukum

meskipun tidak semua kebijakan yang diformalkan identik dengan hukum. Dengan kata

lain jika pemerintah pusat mengeluarkan suatu bentuk kebijakan berupa perundang-

undangan, undang-undang tersebut nantinya akan diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain

yang ada ditimgkatan yang lebih rendah, yakni seperti halnya peraturan daerah

provinsi maupun peraturan yang ada diwilayah kabupaten atau kota tanpa

mengesampingkan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan daerah.

3. Bentuk Kebijakan Publik

Kita sudah mengetahui bersama bahwa kebijakan publik dibuat oleh lembaga

publik atau seseorang yang memiliki otoritas dalam hal ini secara umum adalah

pemerintah. Kebijakan publik tersebut adalah keputusan yang dibuat setelah adanya

isu atau permasalahan pada masayarakat dengan isu-isu atau problem tertentu.

Menurut (Nugroho, 2014:136), dijelaskan bahwa public policy secara generik terdapat

empat bentuk kebijakan publik yakni; a) Kebijakan formal; b) Kebiasaan umum

12

lembaga lembaga publik yang sudah diterima bersama (konvensi); c) Pernyataan

pejabat publik dalam forum publik; d) Perilaku pejabat publik.

Selanjutnya menurut (Nugroho, 2014:137), menjelaskan bahwa kebijakan formal

ialah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan atau disusun secara tertulis dan

disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Seperti yang pernah dijelaskan

sebelumnya tidak semua kebijakan publik yang sudah diformalkan identik dengan

hukum, meskipun suatu kebijakan masih bersifat hierrarkis. Kebijakan formal seperti

gambaran yang diatas dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni; a) perundang-

undangan b) hukum; c) egulasi.

Perundang-undangan merupakan bentuk kebijakan publik yang berkenaan

dengan usahausaha pembangunan, baik yang berkenaan dengan Negara maupun

masyarakat. Perundangundangan bisanya bersifat menggerakkan, jadi dalam hal ini

perundang-undangan bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang

bagi inovasi. Seperti yang telah dijelaskan, indonesia masih menganut system

kontinental, hal ini bisa terlihat dan dibuktikan dari kebijakan tentang perundang-

undangan berupa Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

perudang-undangan, UU ini mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan

sebagai berikut :

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. TAP MPR

c. UU/Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Provinsi

g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota

13

Kebijakan publik formal yang kedua adalah hukum, hukum merupakan aturan

yang bersifat membatasi dan melarang dengan tujuannya adalah untuk menciptakan

ketertiban publik. Terakhir, bentuk dari kebijakan publik formal adalah regulasi, dimana

regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan Negara oleh pemerintah

sebagai wakil lembaga Negara kepada pihak non pemerintah, termasuk didalamnya

lembaga bisnis dan nirlaba.

Bentuk kedua dari kebijakan publik adalah konvensi atau kebiasaan atau

kesepakatan umum. Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen

organisasi publik yakni upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, maupun tertulis tetapi

tidak diformalkan. Menurut (Nugroho, 2014:146), menjelaskan bahwa ada beberapa

konvensi yang ditumbuhkan dari aktor organisasi publik, sebagai contoh pidato

presiden tanggal 16 agustus, selain itu ada konvensi yang ditumbuhkan dari publik

sendiri yakni selamatan pada 17 agustus, selamatan atas kejadian yang berkenaan

dengan kelembagaan publik.

Bentuk yang ketiga dan keempat adalah pernyataan pejabat publik dan perilaku

pejabat publik. Bentuk ketiga yakni pernyataan pejabat publik di depan publik.

Pernyataan pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau

dipimnnya, jadi dalam hal ini, pejabat publik memang dituntut bijaksana dalam

mengemukakan pernyataanpernyataannya. Bentuk yang terakhr yakni perilaku pejabat

publik dan memang yang menjadi paling jarang diangkat sebagi isu kebijakan publik,

tapi perlu diketahui dalam praktek setiap perilaku dari pejabat publik akan ditiru oleh

rakyatnya. Sebagai contoh perilaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akan

mengembangkan perilaku korup di daerahnya karena korupsi dianggap sebagai

kebijakan publik secara konvensi.

4. Jenis Kebijakan Publik

14

Diketahui bersama bahwa suatu kebijakan publik dikodifikasi setelah adanya isu

atau permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup atau masayarakat dan wilayah

tertentu. Dari hal tersebut setiap isu memerlukan respon kebijakan tertentu. Berangkat

dari hal tersebut kebijakan publik memiliki beberapa jenis. Menurut Anderson

sebagaimana dikutip dalam buku (Nugroho, 2014:150), mempromosikan lima jenis

kebijakan publik yaitu :

a. Constituent

Kebijakan constituent difahami sebagai kebijakan formal dan tegas yang

memperhatikan pembentukan struktur pemerintahan, dengan pembentukan

peraturan atau prosedur dalam memimpin pemerintahan, dengan peraturan yang

menyalurkan kewenangan dan yuridiksi baik itu untuk saat ini ataupun utntuk

pembuatan kebijakan kedepannya yang akan dibuat. Melihat hal tersebut, jenis

kebijakan ini merupakan jenis kebijakan yang membuktikan keberadaan dari suatu

Negara, yang termasuk diddalamnya adalah kebijakan tentang keamanan Negara.

b. Distributive

Kebijakan ini berkenaan dengan alokasi layanan atau manfaat untuk segmen atau

kelompok masyarakat tertentu dari suatu populasi. Sebagai contoh yang termasuk

dalam kebijakan distributive adalah kebijakan pembangunan irigasi oleh

pemerintahn untuk kelompok petani.

c. Regulatory

Kebijakan regulatory yang maksudnya adalah kebijakan yang memaksakan

batasan atau larangan perilaku tertentu bagi individu ataupun kelompok seperti

contohnya yakni kebijakan dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam kelompok.

15

d. Self regulatory

Kebijakan self regulatory yang maknanya agak mirip dengan regulatory hanya saja

perbedaannya kebijakan ini dirumuskan atau dibuat oleh pelakunya sendiri, seperti

halnya tentang praktek dokter bagi mereka yang menjadi anggota dokter

professional dan banyak lagi lainnya yang dimana kebijakan ini untuk membatasi

perilaku dari pelakunya sendiri.

e. Redistributive

Kebijakan redistributive yang dimana kebijakan publik ini berkenaan dengan upaya

pemerintah untuk memberikan pemindahan alokasi kesejahteraan, kekayaan, atau

hak-hak dari kelompok tertentu di masyarakat, yaitu kelompok kaya atau bisa

dikatakan sejahtera, ke kelompok lain, yaitu kelompok miskin atau berkekurangan.

Berdasarkan jenis-jenis yang telah disebutkan kita bisa menyimpulkan bahwa

setiap bentuk kebijakan juga memiliki tujuan sendiri didalamnya, tanpa tujuan yang

jelas tentu saja suatu kebijakan publik tidak akan terlaksana dengan baik.

5. Tujuan Kebijakan Publik

Unsur tujuan dari suatu kebijakan merupakan hal penting dalam kebijakan,

seperti halnya yang dinyatakan Hogerwerf sebagaimana dikutip dalam buku (Alie,

2012:17), bahwasannya kebijakan publik ialah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu. Sebagaimana definisi kebijakan publik yang dinyatakan, dalam konsep

tersebut terdapat kandungan usnsur tujuan didalamnya yang dimana tujuan tersebut

tentu untuk mendapatkan kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Hogewerf sebagaimana dikutip dalam buku (Alie, 2012:17),

menegaskan bahwa pada umumnya tujuan kebijakan adalah untuk; a) memelihara

ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator); b) melancarkan perkembangan

masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai koordinator); c) memperuntukkan dan

membagi berbagai materi (Negara sebagai pembagi alokasi).

16

Berdasarkan penjabaran yang dikemukakan oleh Hogwerf sebagaimana dikutip

dalam buku (Alie, 2012:17) diatas sudah jelas adanya bahwa setiap tujuan dari

pembuatan kebijakan publik harus pro rakyat atau demi kepentingan publik (publik

interest). Setelah adanya tujuan yang jelas dalam kebijakan diharapakan

pelaksanaannya nanti juga selaras dengan apa yang dikehendaki sehingga

memberikan dampak yang diharapkan.

6. Implementasi kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan yakni implementasi kebijakan,

setelah formulasi dan perumusan maka kebijakan yang telah ditetapkan akan

dieksekusi dalam tahap implementasi. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali

menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara

terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang

sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-

tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka

mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala

yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. Implementasi

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Menurut (Nugroho, 2011:618), Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari

program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang

lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan

berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan

17

akhirnya berwujud pada kegiatankegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah,

masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut George C. Edwards III sebagaimana dikutip dalam buku (Nugroho,

2014:503) menjelaskan bahwa ada empat variabel yang berpengaruh terhadap

keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut

adalah faktor komunikasi (communication), sumber-sumber (resources),

kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku - tingkah laku (dispotitions), serta

serta struktur birokrasi (bureaucratic stucture). Model implementasi kebijakan yang

dikembangkan oleh George C Edward III disebut dengan Direct and Indirec inpac on

Implementation. Yang mana dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III,

terdapat empat aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan, yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi,

apabila aspek-aspek tersebut dapat bersinergi dengan baik maka akan memberikan

peluang yang besar bagi tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Menurut George C Edward III sebagaimana dikutip dalam buku (Subarsono,

2005:89) aspek yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni

transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung

implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang

mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah

dibuat dan suatu perintah 17 untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua

yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-

petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana

kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung

implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin

18

berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan

jelas.

b. Sumber Daya

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf

yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas

mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan

pelayanan publik.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan

dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara

sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensikonsekuensi penting

bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik

terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan,

kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang

diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan

para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara

melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward

III menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif

karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokasi ini menurut Edward III

mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan,

hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

19

Sumber: George C Edward III dalam Subarsono 2005

Gambar 2.1

Model Implementasi George Edward III

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi

merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga

mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan, dan pada akhirnya

akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-

sasaran kebijakan itu sendiri .

Selanjutnya, pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori implementasi

menurut George C Edward III karena dengan menggunakan teori tersebut akan

menjawab tujuan penelitian ini, yaitu: Pertama, mendeskripsikan implementasi

Sumber Daya

Struktur Birokrasi

Disposisi

Komunikasi

Implementasi

20

penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pallangga Kabuapten Gowa.

Kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pallangga Kabupaten Kabupaten Gowa.

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang

keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat

tersebut (Badrudin, 2012:146). Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan

pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak

kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan

batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari

kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam

(Abbas, 2008:126).

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.” Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan

merupakan peningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar

dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Sebuah keluarga yang dapat memenuhi indikator-indikator yang ada Maka

keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga yang sejahtera. Indikator-indikator yang

digunakan untuk mencapai taraf keluarga sejahtera. Menurut (BKKBN, 2011) membagi

indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:

21

a. Tahap Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan

dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan,

kesehatan, dan keluarga berencana.

b. Tahap Sejahtera I

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik

minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan

psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi

dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang

layak. Secara opersional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu

indikator sebagai berkut: (1) Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan

masing-masing; (2) Paling kurang satu kali dalam seminggu makan

daging/ikan/telur; (3) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu

tahun; (4) Luas lantai rumah 8M2 untuk setiap penghuni rumah; (5) Tiga bulan

terkahir keluarga dalam keadaan sehat; (6) Ada anggota keluarga yang bekerja

untuk memperoleh penghasilan; (7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun

bisa baca tulis latin; (8) Pasangan usia subur dengan 2 atau lebih menggunakan

alat kontrasepsi.

c. Tahap Sejahtera II

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator

berikut: a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama; b) Sebagian

penghasialan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang; c) Makan

bersama paling kurang satu kali dalam seminggu untuk berkomunikasi; d)

Mengikuti kegiatan masyarakat e) Memperoleh informasi dari surat kabar, radio,

TV dan majalah.

22

d. Tahap sejahtera III

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator

yaitu : (1) memberikan sumbangan materil secara teratur; (2) Aktif sebagai

pengurus organisasi kemasyarakatan.

e. Tahap sejahtera III plus

Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang dapat memnuhi semua

indikator dari krluarga para sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III.

C. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Menurut (Kementrian Sosial, 2017) menjelaskan bahwa Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM

setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk

membeli pangan di e-Warong Kube PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama

dengan Bank Himbara. Tujuan Program BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran

serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan

tepat waktu.

Program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera

(Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Dalam (PSKK UGM, 2017),

menjelaskan bahwa pergantian Program RASTRA menjadi Program BPNT,

dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan

yang cukup kompleks yaitu :

a. Indikator Tepat Sasaran

Masih ditemukannya Exclusion Error dan Inclusion Error yang tinggi. Exclusion

error misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra,

akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima RASTRA, sehingga masyarakat tidak

23

mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, Inclusion Error sebaliknya,

yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru

menerima bantuan tersebut.

b. Indikator Tepat Jumlah

Masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang 4 seharusnya sebanyak 15 kg

per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama

beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg. Ketiga, untuk

indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian

bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap

bulan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Pangan Non

Tunai atau (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintah

sebagai pengganti program Rastra/Raskin yang disalurkan secara non-tunai atau

menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) setiap bulannya, yang digunakan hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok

seperti beras dan gula. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di eWarong

atau agen yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara.

2. Indikator Program Bantuan Pangan Non Tunai

Efektivitas program BPNT dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu

sebagai berikut :

a. Tepat Sasaran

Upaya dalam melakukan penyaluran bantuan program BPNT, harus diberikan

kepada peserta KPM sesuai dengan data yang ada, sehingga mengurangi

kesalahan dalam pelaksanaan program.

24

b. Tepat Jumlah

Upaya dalam menyalurkan bantuan sosial, diperlukan kesesuaian jumlah bahan

pangan yang telah ditentukan, dengan pelaksanaannya dilapangan, sehingga

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

c. Tepat Waktu

Upaya dalam pendistribusian bahan pangan, harus diberikan dengan tepat waktu,

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga proses penyaluran bansos

dapat berjalan dengan efektif.

d. Tepat Kualitas

Upaya dalam mendukung kesehatan peserta penerima manfaat, bahan pangan

yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik.

e. Tepat Administrasi.

Upaya dalam pelayanan proses administrasi bahan pangan, harus dilaksanakan

sesuai dengan prosedure yang telah ditentukan, sehingga proses administrasi

dalam penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien.

Upaya meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan

sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI)

memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai

(RATAS, 26 April 2016).

Secara spesifik Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang

Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret

2016 memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat

Raskin agar dilakukan melalui kupon elektronik (E-Voucher) sehingga dapat tepat

sasaran dan lebih mudah dipantau (RATAS, 16 maret 2016).

3. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)adalah sebagai berikut:

25

a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan

pangan;

b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM;

c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi

KPM;

d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi

kebutuhan pangan;

e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/ SDGs).

4. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

b. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai

(GNNT );

c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat

meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional

Keuangan Inklusif (SNKI);

d. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;

e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di

bidang perdagangan.

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,-/ K P M / bulan.

Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras

dan/atau telur di e- warong. Pagu Penerima Bantuan Pangan Kota merupakan jumlah

KPM Bantuan Pangan Non Tunai di setiap kota. Pagu Bantuan Pangan Non Tunai

untuk setiap kota ditetapkan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu provinsi.

26

D. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dan acuan untuk

menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Tahun Hasil

1 Tondi Ramadhan Efektivitas Program

BPNT Terhadap

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

Kecamatan Tampan

Pekanbaru

2018 Hasil dari penelitian ini

menunujukkan bahwa

variabel Efektivitas

Program BPNT

mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

2 Mayang Shahira

Junaidi

Perbandingan

Kepuasan Penerima

Bantuan Pangan Non

Tunai Dan Penerima

RASTRA di

Cakungkabupaten,

Jakarta Timur

2017 Hasil penelitian

menunjukkan bahwa

Nilai kepuasan

konsumen BPNT lebih

tinggi dibandingkan

kepuasan konsumen

RASTRA.

3 Benny Rachman,

Adang Agustian ,

Efektivitas dan

Perspektif

2018 Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa

27

dan Wahyudi Pelaksanaan Program

Beras Sejahtera

(RASTRA) dan

Bantuan Pangan Non-

Tunai (BPNT)

variabel efektivitas dan

perspektif pelaksanaan

BPNT mempunyai

pengaruh signifikan

terhadap ketepatan

sasaran penerimaan

bantuan pangan yang

diberikan pemerintah

kepada KPM. Variabel

efektivitas dan

perspektif pelaksanaan

Rastra mempunyai

pengaruh negatif

terhadap ketepatan

sasaran penerimaan

bantuan pangan yang

diberikan pemerintah

kepada KPM.

4 Reinaldy Luthfi

Fuady dan Agus

Maman Abadi

Penentuan

Penerimaan Bantuan

Pangan Non Tunai

(BPNT) Dengan

Menggunakan Fuzzy

Multiple Atribute

Descission Making

2017 Hasil penelitian

menunujukkan bahwa

dengan penentuan

penerima BPNT melalui

Fuzzy Multiple Atribute

Descission Making

berpengaruh signifikan

28

terhadap ketepatan

penentuan KPM.

5 Ika Surya

Kharismawati

Implementasi Bantuan

Pangan Non-Tunai

(BPNT) Melalui E-

Warung Di Kelurahan

Sidosermo

Kecamatan Wonocolo

Kota Surabaya

2018 Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa

variabel implementasi

berpengaruh signifikan

terhadap ketepatan

sasaran bantuan sosial

dalam meminimaliir

tingkat kemiskinan di

Kelurahan Sidosermo

Kecamatan Wonocolo

Kota Surabaya.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil

dan suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya

menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini,

penulis meneliti mengenai implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dalam upaya menjawab rumusan masalah dalam

penelitian ini penulis mengambil teori dan model implementasi kebijakan dari George C

Edward III disebut dengan Direct and Indirec inpac on Implementation. Dalam pendekatan

yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat aspek yang sangat mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan

struktur birokrasi. Untuk mengukur keberhasilan implementasi program BPNT.

29

Kemiskinan banyak terjadi pada kantong-kantong kemiskinan atau wilayah tertentu

yang tersebar didesa pada umumnya dan dimungkinkan terjadi di kota metropolitan seperti

sebagian kelompok masyarakat yang tersisihkan dari dunia kemewahan kota.

Tanggungjawab kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab satu kementerian, sektor

atau bidang tertentu sehingga pemerintah membuat kebijakan dan program yang berpihak

pada orang miskin. Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah

khususnya Dinas Sosial mempunyai banyak program yang bermuara kepada masyarakat

miskin, salah satunya adalah program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Misi Bantuan

pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT mengupayakan mengurangi beban

pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Terwujudnya misi dari program BPNT dapat memutus mata rantai kemiskinan.

Kebijakan dan misi yang baik ada kalanya tidak sesuai dengan cita-cita atau harapan yang

akan dicapai kadang justru memiskinkan masyrakat secara struktural, hal demikian dapat

terjadi pada kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, seperti yang dapat terungkap

bahwa ada kecendrungan masyrakat miskin yang mendapat bantuan non tunai untuk

memenuhi kebutuhan pokok, justru digunakan untuk memenuhi keinginan seperti membeli

rokok. Hal ini dikarenakan program penanggulangan kemiskinan perlu penanganannya

yang komprenshif terpadu, sinergi, dan berkelanjutan. Belum optimalnya peningkatan

kualitas pelayanan kebutuhan dasar, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pangan.

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka kerangka pikir digambarkan

seperti gambar dibawah ini :

31

30

Gambar 2.2

Kerangka Pikir

Dinas Sosial, Tenaga

Kerja & Transmigrasi

Kabupaten Gowa

Program Bantuan

Pangan Non Tunai

(BPNT)

Keluarga Penerima

Manfaat (KPM)

Meningkatkan

Kesejahteraan KPM

31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kualitatif. Menurut (Emzir, 2012:3), penelitian deskriptif kualitatif adalah data-data

yang diperoleh dan dihimpun dari informan baik lisan maupun verbatim dikumpulkan dan

disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana

peneliti terjun ke lapangan dengan melakukan observasi secara langsung dengan

melakukan wawancara terhadap narasumber.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang

dilakukan. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah fakor-faktor yang mempengaruhi

implementasi penyaluran BPNT di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

C. Lokasi, Waktu, dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi

penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan

ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga

mempermudah penulis dalam penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan

Pallangga Kabupaten Gowa.

Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunakan pada saat melakukan meneliti.

Adapun waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah mulai pada tanggal 01 Juli 2019

hingga 29 Agustus 2019.

32

32

Situs Penenelitian yang dimaksud adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap

keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang

diperlukan.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2009:225), sumber primer adalah sumber data yang

langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data,misalnya lewat orang lain atau atau lewat dokumen

(Sugiyono, 2009:225).

E. Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2008:62), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut (Sukandarrumidi, 2012:69), Observasi adalah pengamatan dan

pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Dalam

observasi melibatkan 2 komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal

observer dan obyek yang diobservasi yang dikenal sebagai observee. Jenis teknik

observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi non partisipan yaitu peneliti berada

diluar subjek yang diamati dan tidak ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh subjek penelitian. Peneliti akan melakukan observasi dengan melihat beberapa

realitas yang berkaitan dengan Implementasi Program Keluarga Harapan di

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

33

2. Wawancara

Menurut (Herdiansyah, 2013:27), Wawancara adalah proses interaksi yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat

(pewawancara/interviewer dan terwawancara/interviewer) memiliki hak yang sama

dalam bertanya dan menjawab. Wawanacara yang dimaksudkan dalam penelitian ini

adalah masyarakat yang terdaftar sebagai KPM program BPNT, tokoh masyarakat,

dan pemerintah setempat yang mengimplementasikan program BPNT di Kecamatan

Pallangaa. Dari wawancara yang dilakukan dibuatlah catatan lapangan. Catatan

lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Yin

(2011:159) dalam bukunya yang berjudul Qualitative Research from Start to Finish

mengungkapkan :

“Selain mengamati dan mewawancarai, sumber umum ketiga dari catatan

lapangan berasal dari bahan tertulis.”

Hal ini menunjukkan bahwa selain mengamati dan mewawancarai, sumber

catatan lapangan ketiga datang dari bahan tertulis. Penelitian kualitatif mengandalkan

pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu

berada di lapangan dia membuat catatan, setelah pulang kerumah atau tempat tinggal

barulah menyusun catatan lapangan. Menurut Moleong (2014: 208) catatan yang

dibuat di lapangan sangat berbeda dengan catatan lapangan. Catatan itu berupa

coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-

pokok isi pembucaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram,

diagram, dan lain-lain.

3. Penelitian kepustakaan

Penelitian Kepustakaan salah satunya bertujuan untuk mengumpulkan data dan

informasi denga bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan

34

perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah,

dan lain-lainnya.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakeristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik keimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi

juga obyek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada

pada obyek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimliki

oleh subyek/obyek tersebut (Sugiyono, 2014:119).

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat, pejabat

setempat, para pelaksana, dan tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan

Pallangga Kabupaten Gowa.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2014:120), Sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan teknik sampling merupakan teknik

pengambilan sampel (Sugiyono, 2014:121). Teknik sampling pada dasarnya dapat

dikelompokkan menjadi dua yaitu probablility Sampling; dan Nonprobability Sampling.

Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampling yang setiap anggota

populasinya memiliki peluang spesifik dan bukan nol untuk terpilih sebagai sampel.

Peluangnya dapat sama, dapat pula tidak sama besarnya dengan anggota populasi

lainnya. Besarnya populasi dalam penelitian dan mempertimbangkan faktor-faktor yang

menunjang keberhasilan pelaksanaan penelitian maka dalam penelitian ini dilakukan

sampling.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-

35

probability sampling dengan jenis accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel

berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu

dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik atau ciri-cirinya yaitu masyarakat yang

menjadi pelanggan Kantor Kecamatan Mungkid, maka orang tersebut dapat digunakan

sebagai sampel (responden) sebagai dasar pengumpulan data. Sampel penelitian

ditargetkan berjumlah 50 responden sesuai dengan jumlah minimal responden yang

dipilih secara tidak sengaja.

G. Instrumen Penelitian

Secara umum, instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan

penelitian.

Adapun Instrumen peneltian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human

instrument), melalui wawancara yang bertindak sebagai perencana dan pelaksana dalam

pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan dan melakukan laporan implementasi

BPNT. Peneliti mewawancarai informan dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan

dengan masalah tentang implementasi BPNT di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Selain peneliti (human instrument) penulis akan menggunakan beberapa alat untuk

mendukung dan memperlancar penelitian yaitu: pedoman wawancara, alat tulis kantor

(ATK), HP, dan laptop.

H. Teknik Analisis

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaikan suatu kegiatan

penelitian. Analisis data untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.

Tujuan dari analisis data yaitu untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami

dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan

diuji (Kasiram, 2010:119). Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

36

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas

dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

(Sugiyono, 2014:247). Dalam melakukan reduksi data peneliti merangkum dan

mengambil data yang penting dan sesuai dengan topik pembahasan. Data yang tidak

sesuai dengan topik pembahasan tidak ikut disertakan karena dianggap tidak penting.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. yang digunakan

peneliti untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan

penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono,

2014:249). Dalam melakukan penyajian data, peneliti menyajikan data yang telah

direduksi sebelumnya sehingga data tersusun. Dengan melakukan penyajian data

akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2014:252). Dalam menarik kesimpulan

peneliti melihat bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan

37

mengumpulkan data, sehingga apabila data mendukung maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun kesimpulan proposal ini

membahas mengenai bagaimana implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyaluran Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pallangga

Agar pembaca mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian

memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam

pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk

menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.

Di sisi lain pentingnya mengetahui daerahpenelitian, agar dalam pengambilan data dapat

memudahkan pelaksanaanpenelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi

wilayah, jarak tempuhdan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

1. Keadaan Umum

Pada awalnya Kecamatan Palangga adalah bagian yang terintegrasi dengan

Distrik Limbung berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-

undang Darurat No. 2 Tahu 195 dan menegaskan Gowa sebagai daerah Tingkat II

yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Kecamatan

Pallangga,maka berikut ini penulis akan memberikan gambaran secara singkat

mengenaibeberapa aspek penting untuk diketahui yaitu keadaan geografis,

keadaandemografis dan keadaan pemerintahan Kecamatan Pallangga.

39

2. Keadaan Geografis

Sumber: Kecamatan Pallangga 2019

Gambar 4.1

Peta Kecamatan Pallangga

Kecamatan Pallangga merupakan salah satu dari 18 kecamatan yangterdapat di

Kabupaten Gowa. Kecamatan Pallangga secara administratif terbagimenjadi 16

Desa/Kelurahan yaitu: Desa Jenetallasa, Tetebatu, Pallangga,Bungaeja, Panakkukang,

Julukanaya, Julubori, Julupamai, Bontoramba, Kampili,Toddotoa, Parangbanoa,

Pangkabinanga, Bontoala, Taeng dan Kelurahan Manggalli. Adapun daftar nama dan

luas wilayah serta persentase Kecamatan Pallangga berdasarkan desa/kelurahan yaitu:

40

Tablel 4.1

Jumlah dan Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Pallangga

No Desa/Kelurahan Luas (Km)2 Persentase (%)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Je’netallasa

Tetebatu

Pallangga

Bungaejaya

Panakkukaang

Julukanaya

Julubori

Julu’pamai

Bontoramba

Kampili

Toddotoa

Parangbanoa

Pangkabinanga

Bontoala

Manggali

Taeng

3,22

5,51

4,07

3,02

1,69

3,08

4,37

2,7

6,09

5,35

3,08

2,15

1,89

1,25

1,5

2,27

6,28

10,75

7,95

5,89

3,3

6,01

8,53

5,27

11,8

10.44

6,01

4,2

3,69

2,44

2,93

4,43

Jumlah 51,24 100,00

Sumber: Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2018

Terlihat bahwa luas wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu

51,24Km2. Adapun desa/ kelurahan yang terbesar memiliki luas wilayah terbesar yaitu

Desa Bontoramba seluas 6,09 Km2atau sekitar 11,8% sedangkan desa/kelurahan yang

memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kelurahan Manggalli dengan luas 1,5Km2 atau sekitar

2,93% luas wilayah yang dimiliki oleh daerah tersebut merupakan salah satu modal

utama dan faktor pendukung dalam pengembangan pembangunan dari wilayah

tersebut. Wilayah yang luas serta di dukung oleh kondisi tanah yang subur menjadi

41

faktor penentu dalam peningkatan produksi sektor pertanian. Letak Kecamatan

Pallangga adalah merupakan salah satu yang terletak dibagian Utara Kecamatan

Somba Opu yang :

a. Jarak ibu kota Kecamatan : 3 Km (15 menit)

b. Jarak Ibu Kota Kabupaten : 3 Km (15 menit)

c. Jarak Ibu Kota Provinsi : 15 Km (30 menit)

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pallangga adalah sebagai berikut:

a. Bagian Utara : Kecamatan Somba Opu

b. Bagian Timur : Kecamatan Bontomarannu

c. Bagian Selatan : Kecamatan Bajeng

d. Bagian Barat : Kecamatan Barombong.

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa maka

sebagian besar kondisi wilayah daerah tersebut adalah dataran.Kondisi ini merupakan

salah satu keunggulan yang dimiliki wilayah tersebut dalam membangun sektor

pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya.

3. Topografi Kecamatan

Jarak antara ibukota desa/kelurahan dengan ibukota Kecamatan Pallangga cukup

bervariasi antara 0 km sampai dengan 11 km. Adapun desa/kelurahan yang memiliki

jarak terdekat dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Manggalli, dan

desa/kelurahan dengan jarak terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Julupamai

dengan ibukota desa/kelurahan yaitu Watu-watu, yaitu jaraknya sekitar 1 jam dari

ibukota Kecamatan Pallangga. Kecamatan Pallangga secara administratif terbagi atas

16 desa/kelurahan . Daerah ini terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 499,9

meter diatas permukaan laut.

Kondisi tanah di kecamatan Pallangga terdiri atas 3 jenis yaitu tanah bertekstur

batuan dan berwarna merah yang terletak di ujung selatan Dusun Watu-watu yang

42

berbatasan langsung dengan desa Paraikatte Kec. Bajeng, Wilayah ini merupakan

wilayah bukit sekitar 15 km dengan kedalaman solum sekitar 0 cm - 30 cm, Kedua tanah

berwarna coklat Keputihan , Liat dan Gembur yang merupakan tanah pada persawahan

yang masih subur dengan solum yang dalam. Ketiga tanah berwarna hitam berstektur

agak berpasir, tanah ini sebagian besar merupaan tanah pada wilayah ladang sekitar 28

Ha dengan solum yang dalam.Pada tanah berwarna hitam tersebut cocok untuk

tanaman jangka panjang dan jangka pendek.

4. Iklim dan Curah Hujan

Secara Umum Kecamatan Pallangga beriklim tropis dimana suhu udara mencapai

rata-rata 250 C - 300 C sepanjang tahun dan memiliki dua tipe musim yaitu musim hujan

dan musim kemarau antara bulan Mei sampai bulan September. Curah hujan mencapai

Rata-rata 2000 mm-3000 mm pertahun dan tertinggi terjadi pada bulan Desember,

Januari dan Februari.

5. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Pallangga sebesar 113.783 yang terdiri dari laki-laki

sebesar 56.420 jiwa (48,69%) dan perempuan sebesar 57.363 jiwa (51,31%). Walaupun

jumlah penduduk perempuan selalu lebih banyak dengan melihat perbedaan angka-

angka tersebut komposisi jumlah penduduk dan dan laki-laki tidak berbeda secara

signifikan.

Sebaran Penduduk Kecamatan Pallangga tersebar di 16 Desa/Kelurahan. Di tingkat

Desa/Kelurahan terlihat bahwa Desa Bontoala memiikil penduduk paling besar yaitu

sebesar 21.607 jiwa atau sekitar 19% dari keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan

Pallangga.

6. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Dalam Upaya meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah Kecamatan

Pallangga berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai baik

43

kualitas maupun kuantitas. Upaya ini bertujuan agar tempat pelayanan kesehatan

mudah mudah dikunjungi dengan biaya yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Selain

meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan salah satu upaya untuk meningkatkan

derajat kessehatan masyarakatnya adalah dengan program-program kesehatan yang

menyentuh langsung dan upaya pelibatan (partisipatif) masyarakat dan peningkatan

kesadaran akan pentingnya kesehatan.

Tabel 4.2

Sarana Kesahatan kecamatan Pallangga

No Sarana Jumlah

1 Rumah Bersalin/BKIA 9

2 Dokter Umum 10

3 Dokter Anak 7

4 Dokter Kandungan 5

5 Puskesmas 0

6 Dokter Gigi 4

7 Dokter Hewan 1

8 Puskesmas 2

9 Dokter Spesialis Lainnya 0

10 Klinik/Balai Pengobatan 9

11 Apotik 16

12 Toko Obat 5

13 Posyandu 60

jumlah 128

Sumber : Kecamatan Pallangga dalam angka 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prasarana kesahatan yang ada di

Kecamatan Pallangga sudah cukup memfasilitasi pelayanan kesehatan, hanya saja

belum tersedianya puskemas untuk lebih memaksimalkan pelayanan kesahatan di

Kecamatan Pallangga.

44

7. Pendidikan

Dilihat dari pendapatan penduduk dan semakin majunya ilmu pengetahuan, maka

masyarakat mulai menunutut adanya peningkatan sarana dan mutu pendidikan.

Pemerintah beserta pihak swasta harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi

yang berkualitas. Untuk itu beberapa upaya pemerintah telah banyak dilakukan antara

lain pengadaan sarana an peralatan belajar, penyempurnaan kurikulum, penataran guru,

dan perbaikan gedung sekolah dasar.Adapun prasarana yang disediakan pemerintah

Kecamatan Pallangga untik meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya adalah sebagai

berikut :

Tabel 4.3

Sarana Pendidikan di Kecamatan Pallangga

No Jenjang Jumlah

Sekolah/Bangunan Murid/Mahasiswa Guru/Dosen

1 TK 43 1.509 513

2 SD 39 12.646 961

3 SLTP 7 4.991 232

4 SMA 3 1465 85

5 SMK 1 1758 96

6 PT 1 220 35

7 SLB 1 78 15

Jumlah 88 22667 1937

Sumber : Kecamatan Pallangga dalam angka 2018

Sarana Pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan

kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya

penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Perencanaan pemerintah untuk

meningkatkan kualitas SDM ini didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak

sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja , namun

lebih dari itu, pendidikan merupakan salah satu pembangunan watak bangsa (national

45

character building), seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan, dan

keteladanan.

8. Keagamaan

Pemeluk agama di Kecamatan Pallangga cukup beragam. Pemeluk Agama Iaslam

masih dominan dengan jumlah 112.412 jiwa (97,12%). Sedangkan pemeluk Agama

Kristen Protestan sebanyak 798 jiwa (1,79%) dan pemeluk Agama Kristen Katolik

sebanyak 455 jiwa (1,1%). Untuk pemeluk agama lain jumlah sangat kecil, yaitu di

bawah 1%.

Tabel 4.4

Persentase Pemeluk Agama di Kecamatan Pallangga

No

Agama

Jumlah

L P Jumlah

1 Islam 55.049 573363 112412

2 Kristen Protestan 391 407 798

3 Kristen katolik 217 238 455

4 Hindu 24 22 46

5 Budha 20 32 52

6 Kong Huchu 7 12 20

Jumlah 55708 58075 113783

Sumber : Kecamatan Pallangga dalam angka 2018

Adapun sarana ibadah yang di sediakan Pemerintah Kecamatan Pallangga adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.5

Sarana Ibadah Keacamatan Pallangga

No Sarana Jumlah

1 Mesjid 147

2 Surau/Mushollah 11

3 Gereja 2

4 Vihara 1

Jumlah 161

Sumber : Kecamatan Pallangga dalam angka 2018

46

9. Olahraga

Berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 2005 tentang Olahraga, disebutkan bahwa

olahraga adalah salah satu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur serta

melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang di tujukan untuk meningkatkan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, Pemerintaj Kecamatan juga ikut

mendukung terwujudnya manusia yanh sehat dengan menempatkan olahraga sebaga

salah satu perencanaan, yaitu menumbuhkan budaya olahraga guna meningkkatkan

kualitas masyarakat Pallangga yang memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang

cukup. Adapun sarana olahraga yang difasilitasikan oleh pemerintah Kecamatan

Pallangga adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Sarana Olahraga di Kecamatan Pallangga

No Lapangan Jumlah

1 Sepak Bola 10

2 Bulutangkis 22

3 Tenis Meja 16

4 Volli 7

5 Basket 1

6 Tenis Lapangan 0

7 Futsal 2

8 Kolam Renang 3

9 Dan lain-lain 6

Jumlah 67

Sumber : Kecamatan Pallangga dalam angka 2018

Adapun untuk saat ini minimnya fasilitas untuk mewadahi olahraga menjadi

kendala tersendiri bagi masyarakat. Namun tidak menurunkan semangat Pemerintah

Kecamatan Pallangga memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat

ini dibuktikan Pembukaan POR PGRI Tiingkat Kabupaten Gowa, dan Piala Suratin.

10. Pemerintahan Kecamatan Pallangga

Adapun Visi dan Misi Kecamatan Pallangga adalah sebagai berikut :

47

a. Visi

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Responsif dan Berorientasi

Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing

Masyarakat”

b. Misi

1) Mewujudkan pelayanan publik prima

2) Meningkatkan Pemerintah Kecamatan Pallangga secara efektif, profesional dan

akuntabel.

3) Mewujudkan efektifitas penyelenggara administrasi pemerintahan dalam

memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat

Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, Pemerintah Kecamatan Pallangga

mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima

meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Pallangga seacara efektif, profesional,

dan akuntabel serta mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi

pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

48

Stuktur Organisasi Pemerintah

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

( Perda Kab. Gowa Nomor 18 Tahun 2016 )

Sumber : Kecamatan Pallangga Dalam Angka 2018

Berdasarkan gambaran sruktur organisasi Kontor Kecamatan Pallangga diatas, dapat

disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Aparat Kecamatan dapat dengan

mudah mengimplementasikan visi dan misinya guna mensejahterakan masyarakat

dengan meningkatkan pelayanan prima dan efektif melalui pembagian tugas dan

wewenang dalam pelayanan publik.

Jabatan

Fungsional

CAMAT

Seksi

Ketentraman

dan

ketertiban

Seksi

Pemberday

aan

Masyarakat

Seksi

Pelayanan

Umum

Seksi

Pembinaan

Desa dan

Kelurahan

KASUBAG

umum dari

Kepegawaian

KASUBAG

Perencanan

dan

Keuangan

Sekertaris

Camat

Seksi

Pemerintah

an

49

B. Deskripsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Pallangga

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03Tahun 2013 tentang

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,disebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatanyang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi,

dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi,

dinas/instansi sosialkabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untukmelaksanakan

dan/atau membantu penyelenggaraankesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah

penugasan dikecamatan.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi TKSK Kecamatan Pallangga

a. Kedudukan

TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan yangmempunyai wilayah kerjadi

satu wilayah kecamatan yangmeliputi desa atau kelurahan.

b. Tugas

Secara umum, tugas TKSK di dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial

meliputi :

1) Melakukan pemetaan sosial berupa pendataanPenyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS),Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS)dan/atau data dan informasi lainnya yangdibutuhkan dalam

penyelenggaraan kesejahteraansosial;

2) Melaksanakan dan/atau membantupenyelenggaraankesejahteraan sosial

yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi,

dinas/instansi sosial kabupaten/kota,dan kecamatan;

3) Melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumberdaya manusia kesejahteraan

sosial lainnya dalampenyelenggaraan kesejahteraan sosial;

4) Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasidengan camat dan/atau

perangkat organisasidibawahnya antara penyelenggara kesejahteraansosial

50

dan penyelenggara tugas umumpemerintahan dan/atau pemberdayaan

masyarakatdi tingkat kecamatan;

5) Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingansosial baik atas inisiatif sendiri

maupun ataspenugasan dari berbagai pihak; dan

6) Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat danjejaring kerja dengan

berbagai pihak dalampenyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c. Tujuan

Tujuan pembentukan dan penugasan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) meliputi:

1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial di tingkatkecamatan;

2) Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasiprogram dan kegiatan

penyelenggaraan kesejahteraansosial di tingkat kecamatan; dan

3) Terjalinnya kerja sama dan sinergi antara programpenyelenggaraan

kesejahteraan sosial dan

programprogrampembangunanlainnyaditingkatkecamatan.

Upaya dalam meniingkatkan kesejahteraan sosial, Kecamatan Pallangga juga

memiliki TKSK untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Palangga.. Kecamatan

Pallangga adalahsalah satu kecamatan di Kabupaten Gowa yang memiliki wilayah

yang luas dengan 16 desa/kelurahan. TKSK Kecamatan Pallangga dalam

menjalankan tugas dan fungsinya di 16 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan

Pallangga membentuk Tenaga Kesejahteraan, dalam halini adalah Agen/Pendamping

Keluarga Pemnerima Manfaat (KPM) di setiap desa/kelurahan agar mudah

mengkordinir peserta yang ada di Kecamatan Pallangga.

51

C. Deskripsi Kepesertaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pallangga

Peserta/penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga, yang

selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BantuanPangan Non Tunai. Pada

tahun 2017, KPM adalah penduduk dengankondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah

pelaksanaan.Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu Program

Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM, yang merupakan hasil

Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015. DT-PFM dikelola oleh Kelompok Kerja

Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja

Data, yang dibentukmelalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21

September 2016. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik

(BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017 ditetapkan oleh

Menteri Sosial. KPM Bantuan Pangan Non Tunai 2017 adalah keluarga yang namanya

termasuk di dalam DPM.DPM diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah

Daeraholeh Kementerian Sosial. Bank Penyalur kemudian membukakanRumah Rekening

berdasarkan DPM. Rumah Rekening akan berubahmenjadi Akun Elektronik Bantuan

Pangan setelah proses pendaftaranpeserta selesai. Apabila KPM yang namanya terdaftar

dalam DPM telah memiliki rekening untuk penyaluranprogram Bantuan Sosial lain, maka

rekening tersebut dapat digunakan untuk menerima Program Bantuan Pangan Non

Tunai.Untuk setiap KPM, DPM memuat informasi nama kepala keluarga, nama pasangan

kepala keluarga, nama anggota keluarga lainnya, alamat tinggal keluarga, nomor induk

kependudukan (NIK) (jika ada) dan kode unik keluarga.

52

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran bantuan

sosial, Kecamatan Pallangga juga menjadi salah-satu wilayah pelaksanaan Program BPNT

di Kabupaten Gowa. Berikut tabel jumlah KPM per kecamatan di Kabupaten Gowa :

Tabel 4.7

Jumlah KPM di Kabupaten Gowa

No Kecamatan Jumlah KPM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17

18

Pattalassang

Bontomarannu

Bontonompo

Bajeng Barat

Bontolempangan

Parangloe

Parigi

Tompo Bulu

Tinggimoncong

Manuju

Botonompo Selatan

Bungaya

Tombolo Pao

Pallangga

Biringbulu

Barombong

Somba Opu

Bajeng

395

554

1304

601

509

458

211

968

351

547

1241

499

768

2034

693

938

1132

1541

Jumlah 14744

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa 2019

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa dengan tingkat

KPM yang tinggi adalah Kecamatan Pallangga dengan jumlah KPM sebanyak 2034 orang.

Sedangkan, kecamatan dengan tingkat KPM terendah adalah Kecamatan Parigi dengan

jumlah KPM sebanyak 211 orang. Dilihat dari pernyataan tersebut, implementasi bantuan

53

sosial di Kecamatan Pallangga harus benar-benar di efektifkan, dengan alasan masih

banyaknya masyarakat miskin di Kecamatan Pallangga. Program BPNT merupakan salah-

satu program dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini, Kecamatan

Pallangga dalam meminimalisir tingkat kemiskinan di tengah-tengah masyarakatnya juga

ikut serta dalam proses pengimplementasian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Keikutsertaan Kecamatan Pallangga dalam melakasanakan program Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) yang didasari dengan banyaknya jumlah masyarakat miskin

merupakan sebuah bentuk keprihatian pemerintah baik dari pemerintah setempat,

pemerintah darerah, maupun pemerintah privinsi Sulawes Selatanterhadap banyaknya

masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupanya sehari-

hari. Dengan jumlah KPM sebanyak 2034 orang, pemerintah Kecamatan Pallangga

berkorndinasi dengan Tim Kordinasi Bansos Kabupaten Gowa untuk melakukan

penyaluran Kartu KKS dengan 2 tahap agar semua KPM mendapatkan tersebut.

Kecamatan Pallangga merupakan salah-satu kecamatan di Kabupaten Gowa dengan

wilayah yang luas. Adapun jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Pallangga adalah

sebanyak 16 desa/kelurahan, seluruhnya mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT).Berikut tabel jumlah penerima BPNT per desa/kelurahan di Kecamatan Pallangga :

54

Tabel 4.8

KPM BPNT Kecamatan Pallangga tingkat Desa/Kelurahan

No Desa/Kelurahan Jumlah KPM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Je’netallasa

Tetebatu

Pallangga

Bungaejaya

Panakkukaang

Julukanaya

Julubori

Julu’pamai

Bontoramba

Kampili

Toddotoa

Parang Banoa

Pangkabinanga

Bontoala

Manggali

Taeng

165

102

113

40

141

159

204

95

86

144

80

101

111

171

73

249

Jumlah 2034

Sumber: TKSK Kecamatan Pallangga 2019

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Desa/Kelurahan Taeng merupakan

desa terbanyak yang mendapatkan BPNT dengan jumlah 249 KPM. Sedangkan

Desa/Kelurahan yang paling sedikit mendapatkan BPNT adalah Kelurahan Manggali

dengan jumlah 73 KPM.

D. Deskripsi Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pallangga

Proses pendistribusian Kartu Kombo Di kecamatan Pallangga telah dilaksanakan

sejak bulan oktober tahun 2018 oleh BNI sebagai Bank Penyalur yang ditunjuk oleh di

Mentri Sosial di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Kartu Kombo adalah kartu yang

55

memiliki dua fungsi yakni dibagian depan sebagai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan

bagian belakang sebagai kartu ATM, kartu ini disertai buku rekening dandigunakan untuk

pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada saat KPM datang ke e-Warong.

Selanjutnya, untuk pencarian saldo yang ada di rekening setiap KPM dilakukan di e-

Warong yang ditetapkan oleh bank penyalur (BNI). e-Warong adalah Elektronik Warung

Gotong Royong yang dibentuk oleh kelompok usaha bersama (Kube) Program Keluarga

Harapan (PKH). e-Warong merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif KPM. Bank

Penyalur (BNI)mengindentifikasi agen bank, pedagang, dan/pihak lain untuk menjadi e-

Warong penyalur BPNT. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank

Penyalur (BNI) dengan mempertimbngkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Adapun

kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjadi e-Warong adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya

yang dibuktikan denganlulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur

Bank Penyalur (BNI).

2. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang

berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya

3. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor

bahan pangan yangtersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan

pangan bagi pembelian oleh KPM.

4. Menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar.

5. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.

6. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia)

dan KPMDisabilitas

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Penyalur (BNI) untuk

menetapkan sebuah e-Warong, ini membuktikan bahwa implementasi Program BPNT akan

berjalan lancar dan mudah dipantau oleh pihak Bank Penyalur (BNI) agar tidak terjadi hal-

56

hal yang dapat menghambat penyaluran Program BPNT. Adapun jumlah e-Warong yang

dipersiapkan untuk proses penyaluran Program BPNT di Kecamatan Pallangga sebanyak

16 unit, jumlah e-Warong tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah desa/kelurahan yang ada

di Kecamatan Pallangga. E-Warong merupakan toko/pedagang yang direkomendasikan

oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan olegh BNI dan sebagai tempat transaksi penyaluran

Program BPNT. Seseorang yang memiliki dan mengelola sebuah e-Warong disebut

sebagai Agen Bank, dalam hal ini adalah Agen BNI 46

Selain itu,untuk tugas dan fungsi TKSK dan Pendamping BPNT disetiap

desa/kelurahan adalah memberikan sosialisasi kepada kepada KPM mengenai Program

BPNT dan menyiapkan data KPM, serta mengkoordinasikan tempat dan waktu pencairan

BPNT kepada KPM setiap bulannya agar pelaksanaan penyaluran dapat berjalan sesuai

dengan tujuan dari Program BPNT.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sosialisasi dan Komunikasi dalam Implementasi Program BPNT di Kecamatan

Pallangga

Sosialisasi dan komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam

penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus

dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebutdapat

dikomunikasikan dan disebarkan dengan jelas, akurat dan konsisten sertatidak

menimbulkan kontradiksi.

Berdasarkan Pedoman Umum BPNT Tahun 2018 bahwa sosialisasi dan

komunikasi Program BPNT dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran

informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan

media, LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk Peserta/KPM BPNT, terutama di

daerah yang sedang menjalankan Program BPNT. Tersosialisasikannya BPNT kepada

57

semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci

kesuksesan BPNT. Untuk itu disusun strategi komunikasi dan sosialisasi BPNT yang

komprehensif. Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada

aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program BPNT, tetapi juga aspek

pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangunan dukungan dan komitmen

untuk melembagakan Pogram BPNT dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial.

Berikut pandangan pemahaman mengenai Program BPNT yang dikethaui oleh

informan yang mewakili semua stakeholders pelaksanaan BPNT di Kecamatan

Pallangga. Komunikasi/Sosialisasi mengenai Program BPNT yang disosialisasikan

oleh Tim Kordinasi Bantuan Sosial Kabupaten/Kota di Kecamatan Pallangga sudah

dilaksanakan, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Drs. Muh. Dahlan Sekertaris

Camat Kecamatan Pallangga, yang mengkatakan bahwa sosialisai telah dilaksanakan

tentang Program BPNT kepada masyarakat :

”Mmm.. Iya pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat” (Wawancara 09

Juli 2019).

Sama dengan pandangan Pegawai lainnya yakni Firman, SH. Ia merupakan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pallangga. Menurutnya, BPNT telah

disosialisasikan kepada masyarakat dan dihadiri pihak kelurahan/desa dan TIKOR

Bansos, berikut kutipan wawancaranya:

“Sosialisasi Program ini Pernah dilakukan kepada masyarakat, dan dihadiri pihak

lurah/desa, dan Tim Kordinasi Bantuan Sosial” (Wawancara 09 Juli 2019).

Pandangan tersebut diatas dibenarkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) Kecamatan Pallangga yakni Syamsu Alam, S.Sos.

Menurutnya,sebelum penggantian Rastra menjadi BPNT dilakukan sosialisasi dan

diikuti oleh pihak kecamatan dan pihak lainnya. Berikut Wawancaranya :

58

“Jadi Sebelum berakhir Rastra itu dan sebelum masuk BPNT, itu ada sosialisasi dulu, seperti apa model BPNT, apa itu BPNT, itu disosialisasikan dengan mengundang camat kemudian dari kepolisian, kemudian dari lurah dan desa, kemudian teman-teman peyuluh sosial kecamatan dan TKSK di 18 kecamatan, kita diundang semua untuk menerima sosialisasi yang dilaksanakan dan disampaikan oleh Kementrian Sosial dan sosialisasinya itu di Hotel Santika makassar”. (Wawancara 05 Juli 2019) Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa untuk penyampaian pencairan Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) itu dilakukan pada saat tanggal sekian ketika saldo sudah

masuk di rekening KPM, penyampaian ini mulai dari Bank Penyalur kepada Dinas

Sosial, kemudian Dinas Sosial Menyampaikan kepada TKSK, selanjutnya kepada

Agen. Berikut Wawancaranya yang dilakukan kepada Syamsu Alam, S.Sos sebagai

TKSK sekaligus pendamping BPNT di Kecamatan Pallangga :

”Nanti pada saat tanggal sekian ketika saldonya sudah masuk di Kartu KKS nya, di Kartu ATM nya itu, maka diinformasikan kepada seluruh KPM untuk datang di Agen yang telah ditentukan. Dan penyampainnya itu pertama memang menyurat ya, pihak BNI menyurat ke TIKOR Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Dinas Sosial menyampaikan kepada teman-teman TKSK kemudian ke Agen. Biasanya Agen juga lebih cepat karena Agen punya mesin EDC. Justru Agen juga sekarang biasa heran karena masyarakat lebih cepat tau, ohh sudah ada saldo yang masuk. Mereka juga kalaupun hari ini rekeningnya sudah masuk saldonya itu hari juga kalau dia mau gesek atau belanja di e-Warong ya itu bisa dia belanjakan” Pandangan tersebut diatas juga dibenarkan oleh salah satu Agen di Kecamatan

Pallangga yakni Syamsiah, ia merupakan Agen BNI di Desa Je’netallasa. Menurutnya

sosialisasi tentang Program BPNT kepada Agen dan masyarakat itu dilakukan oleh

pendamping BPNT. Berikut kutipan wawancaranya :

“Saya tau Bantuan BPNT ini dari pemdamping, pendamping nya itu Dg. Naba

sama Pak Arif dari pendamping PKH” (Wawancara 10 Juli 2019).

Pengetahuan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu sudah

dipahami oleh masyarakat. Mereka mengatakan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan

di tingkat pemerintahan kemudian setelah itu di sosialisasikan juga kepada Agen dan

KPM di setiap desa yang ada Kecamatan Pallangga. Mengenai sosialisasi Program

59

BPNT juga diungkapkan Sitti Rosniah, Ia merupakan salah satu Staf Desa

Je’netallasa. Menurutnya sosialisasi tentang Program BPNT sudah dilakukan oleh

Pendamping BPNT. Berikut wawanacara yang dillakukan kepada Sitti Rosniah sebagai

Staf Desa Je’netallasa :

“Penyampaian tentang BPNT ini dilakukan sama pendamping.

Penyampaiannya itu dilakukan sama Dg. Naba karena dia pendampingnya.

(Wawanacara 10 Juli 2019).

Pengetahuan mengenai program BPNT ini juga diungkapkan oleh salah satu

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Syamsiati sebagai KPM BPNT di Desa

Je’netallasa mengatakan bahwa dirinya mengetahui Program BPNT ini dari pihak

pelaksana yang mendampingi setiap kelompok KPM, berikut kutipan wawancaranya:

“kan ada semacam ketua. Kita didata dari rumah ke rumah. Kita dikasi tau

memang, kan ada pemberitahuan dari ketua masing-masing kelompok”. (Wawancara

10 Juli 2019).

Pandangan diatas sama halnya dengan yang diungkapkan oleh salah satu KPM

BPNT di Desa Kampili yakni Kasmawati. Menurutnya informasi yang didapatkannya

mengenai program BPNT ini dari pemdamping BPNT, katanya pendamping tersebut

mendatangi KPM untuk memberitahukan tentang Program BPNT. Berikut kutipan

wawancara yang dilakukan kepada Kasmawati :

“Ee.. langsung kesini itu petugas Dg. Naba pendamping BPNT, nakasi tauki”.

(Wawancara 10 Juli 2019)

Pengetahuan tentang Progam BPNT ini juga diungkapkan oleh salah satu Agen

di Kecamatan Pallangga yaitu Syamsinah, ia merupakan Agen BNI di Desa Kampili.

Menurutnya pengetahuan yang ia dapatkan tentang Program BPNT ini pada saat ia

direkomendasikan oleh Pemerintah Desa sebagai Agen di Desa Kampili. Berikut

kutipan wawancaranya :

60

“pertamanya itukan ada rekomendasi dari desa, itu apa namanya untuk saya sebagai Agennya, ada rekomendasi dari desa saya sebagai Agen untuk disampaikan ke ini. Komunikasinya bagus, kan pertama koordinasi itu dari kecamatan, nanti kalau sudah masuk saldonya itu nanti kita cek saldonya itu. Kalau sudah masuk saldonya kita hubungi KPM baru kita laporkan jadwalkan bilang tanggal sekian. Pandangan tersebut diatas dibenarkan oleh Aparat Keamanan yakni Sudarta, ia

merupakan anggota TNI AD yang menjalankan tugas sebagai Bintara Pembina Desa

(BABINSA). Menurutnya sosialisasi Program BPNT itu ada di tingkat kecamatan,

namun ia dapatkan pengetahuan tentang Program BPNT ini dari pemerintah desa

karena katanya batas BABINSA itu hanya di tingkat Desa. Berikut kutipan wawancara

yang dilakukan kepada Sudarta Sebagai BABINSA :

“Kalau pada saat sosialisasi itu di kecamatan, batasnya BABINSA itu tugasnya

itu di desa, jadi saya taunya dari desa”. (Wawancara 10 Juli 2019”. (Wawancara 10 Juli

2019)

Berdasakan uraian di atas mengenai pengetahuan dan sosialisasi Program

BPNT yang dilakukan oleh Tm Kordinasi Bantuan Sosial Kecamatan Pallangga, sudah

dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan dan

Desa, Agen dan KPM sebagai penerima bantuan Sosial. Untuk hal tersebut, Program

BPNT sudah diketahui secara menyeluruh oleh semua stakeholders masyarakat

Kecamatan Pallangga.

F. Sumber daya dalam Implementasi BPNT di Kecamatan Pallangga

Implementasi suatu kebijakan akan bergantung pada kondisi sumber daya itu sendiri,

meskipun perintah-perintah implementasi diteruskan (ditransmisikan) secara cermat, jelas

dan konsisten, apabila memiliki kekurangan sumber-sumber yang diperlukan oleh

pelaksana untuk menjalankan kebijakan, maka akan menimbulkan masalah dalam proses

Implementasi.Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial

yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian

61

kebutuhan pangan. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM. Meningkatkan

ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. Dilihat dari tujuan

Program BPNT tersebut tentunya akan mudah dicapai dengan maksimalnya peran dan

fungsi dari sumber daya yang dibutuhkan.

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur

tertentu dalam kehidupan.Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-

fisik.Sumber daya dalam proses implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat

penting karena meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang

pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Pallangga. Dalam proses

implementasi Program BPNT , Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subjek dari

proses Implementasi ini. Adapun yang dimaksud sebagai SDM dalam hal ini adalah Tim

Kordinasi Bantuan Sosial (TIKOR BANSOS) dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan,

Pendampng BPNT, Agen BNI 46 dan pemerintah setempat yang terkait dengan Program

BPNT. Selanjutnya, Sumber Daya lainnya yang mendukung proses berjalannya

Implementasi program BPNT, dalam hal ini yang dimaksud adalah fasilitas/alat yang

digunakan pada saat penyaluran Program BPNT, adapun fasilitas atau alat yang digunakan

yakni e-Warong, Kartu Kombo (KKS dan kartu ATM) dan mesin EDC.

Adapun uraian mengenaisumber daya dalam mendukung proses penyaluran BPNT

di Kecamatan Pallangga. TKSK dan Pendamping BPNTsebagai SDM dalam melakukan

tugasnya harus melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan

baik dan bebrapa fasilitas sebagai sumber daya pendukung untuk kebutuhan pada saat

penyaluran harus tersedia dan dapat digunakan dengan baik pula. Berikut koordinasi yang

dilakukan dengan Pejabat Kecamatan Pallanggasudah dilakukan dengan baik dan sudah

difasilitasi. Hal tersebut terungkap dari informan Drs. Muh. Dahlan, Sekertaris Camat

Pallangga, berikut kutipan wawancaranya:

62

“fasilitas transaksi itu sudah ada di desa-desa, dan disitu saya lihat ada penjual minyak goreng, beras dan telur, dan disitu juga digesek kartu ATM masyarakat, dan ada kordinator, ada babinsanya dan kepala desanya disitu. Untuk keluhan masyarakat itu mereka pergi konsultasi, apakah terlambat dicairkan pasti mereka konsultasi dan tetap kontrol dengan pendampingnya”. (Wawancara 09 Juli 2019) Mengenai unsur sumber daya juga diungkapkan, Syamsu Alam S.Sos sebagai TKSK

sekaligus Pendamping BPNT. Ia mengatakan bahwa e-warong adalah ujung tombak dari

pelaksanaan BPNT, dan setiap Agen/e-Warong ini mendapatkan mesin EDC. Kemudian ia

sedikit menambahkan masalah sumber daya fasiIitas yang biasa dikeluhkan pada saat

penyaluran baik itu dari keluhan para Agen maupun dari KPM. Ia mengungjapkan bahwa

Kendala yang sering terjadi itu adalah hilangnya signal di beberapa desa/kelurahan di

Kecamatan Pallangga dan biasa terjadi mesin EDC yang eror. Berikut wawancaranya :

“Ujung tombak dari pelaksanaan dari BPNT adalah agen/e-Warong. Proses perekrutan Agen/e-Warong itu ada persyaratan tersendiri pertama dia harus punya usaha, punya toko misalnya, punya kios apa dan sebagainya, harus punya surat keterangan usaha dari desa kemudian harus punya NPWP, harus punya rekening dibank BNI. Setelah diproses itu maka sudah resmi menjadi agen penyalur BPNT tentunya didasari dengan verifikasi dari camat dan disimpulkan kepada bank Himbara dalam hal ini adalah pihak BNI. Dari proses yang terjadi itu pihak Agen ini tentunya sudah apa namanya sudah memenuhi persyaratan ya maka mereka sudah dianggap layak sebagai agen yang di survey langsung oleh pihak Bank BNI. Agen itu mendapatkan beberapa fasilitas, pertama dia dapat mesin EDC, yang kemudian ee.. mesin EDC ini adalah perangkat utama dalam hal proses penyaluran. Saya pikir untuk ee.. apa proses pelaksana ya seperti itu. Jadi ketika ketika Agen sudah mantap dilapangan, sudah bagus semua pendukungnya sudah lengkap maksudnya pendukung yang kami maksud itu adalah ketersediaan bahan, misal ketersediaan beras cukupkah, bagaimana kualitas berasnya, bagaimana kualitas telur, berapa anggota yang mau transaksi, itu harus di cek, kesiapan mesin EDC, apa tidak mengalami error atau bagaimana. Itu yang sering terjadi, salah satu hambatan teman-teman didataran itu adalah signal tidak mampu, disini saja di Pallangga ini kan ada bebrapa Agen di desa yang sangat tidak terlalu bagus jaringannya sehingga pada saat itu ya terkadang baru berapa dia gesek error lagi, hilang jaringan lagi, kemudian ee.. terkendala juga dengan beberapa kartu yang masih apa ya masih rusak, PIN nya error juga, dan baru kalu pin error, yang bersangkutan harus datang ke Bank, tidak bisa lagi di wakili oleh TKSK, tidak bisa di wakili oleh siapapun juga, dia sendiri yang datang ke Bank perbaiki. Jadi begini apa SDM Pendamping, SDM Agen, jadi teman-teman pendamping dilapangan dalam hal ini TKSK yang satu Kecamatan satu kementrian sosial itukan mereka sudah direkrut sejak tahun 2009, jadi mereka sudah mempunyai kemampuan dalam menganalisa, dalam mengatasi setiap persoalan dilapangan khususnya menganalisa data secara komvalid. Jadi kalau teman-teman TKSK sudah tidak diragukan lagi, kalau pendamping juga sudah tidak diragukan lagi dalam hal melakukan verifikasi data dilapangan kerena disetiap desa itu TKSK punya kader didesa itu, jadi satu saja kader ee.. sianu namanya si ini

63

ini, kalau kadernya bilang oo tidak ada namanya itu ya kartu itu dikembalikan lagi, jadi begitu modelnya. (Wawancara 05 Juli 2019) Berdasarkan pandangan TKSK Pallangga diatas telah dijelaskan begaimana peran

dan fungsi Sumber Daya dalam proses Implementasi Penyaluran Program BPNT, baik itu

mengenai pembentukan e-Warong maupun masalah yang di dapat pada saat proses

penyaluran. Pandangan TKSK tersebut sama halnya dengan yang diungkapkan oleh

Haminah, ia merupakan Agen BNI di Desa Bontoramba. Menurutnya untuk fasilitas yang

digunakan pada saat penyaluran itu sudah ada dan disediakan oleh BNI, fasilitasnya

berupa mesin EDC dan kartu ATM/KKS, selanjutnya ia menambahkan tentang masalah

yang didapat pada saat penyalran, yang seringkali menjadi kendala adalah hilangnya

jaringan pada mesin EDC pada saat penyaluran dan ada beberapa kartu ATM KPM yang

harus diganti. Mengenai proses pendampingan, menurut Agen tersebut proses

pendampingan semua berjalan dengan baik, komunikasi lancar, dan arahan yang diberikan

pendamping sudah jelas. Berikut kutipan wawancaranya :

“Mesin EDC itu dikasi sama BNI dan mendukung sekali, kalau kendala itu kalaupun ada kendala jelek jaringan, kartunya kaya begitu. Biasanya jelek jaringan, kartunya mau diganti. Setiap penyaluran pasti ada pendamping yang jelaskan dulu sebelum penyalurannya, dijelaskan bagaimana ininya. Kalau keluhan di pendamping itu tidak ada”. (Wawancara 10 Juli 2019)

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Haminah diatas, Agen BNI di Desa

Je’netallasa yakni Syamsiah. Ia mengungkapkan bahwa untuk fasilitas itu ada kendala

pada mesin EDC yang dimana biasa terjadi errorpada saat penyaluran dan ada beberapa

kartu ATM/KKS dari KPM belum masuk saldonya. Kemudian ia melanjutkan mengenai

proses pendampingan, menurutnya proses pendampingan sudah bagus oleh Tim Kordinasi

Bansos. Berikut kutipan wawancaranya

“Itu ji saja biasa itu mesin EDC error, KPM tidak masuk saldo bagiannya toh. Kalo

pendampinganya bagus bae. (Wawancara 10 Juli 2019).

64

Tanggapan mengenai fasilitas juga di ungkapkan oleh Agen BNI di Desa Julkanaya,

Muhammad Yasin. Ia mengungkapkan bahwa fasilitas yang digunakan adalah mesin EDC

yang difasilitasi oleh BNI dan adapun kendala dari fasilitas tersebut adalah hilangnya

jaringan pada Mesin EDC tersebut . Selanjutnya ia mengkapkan bahwa untuk proses

pendampingan semua berjalan dengan baik dan selalu memantau proses penyaluran.

Berikut kutipan wawancaranya :

“Sejauh ini sudah maksimal dengan adanya bantuan dari pihak BNI iyakan, melalui memfasilitasi kita dengan Mesin EDC itu. Adapun kendala di Mesin EDC itu misalkan kalo ada ya biasanya kita terkendala dengan jaringan. Kalau sejauh ini kami liat pihak TKSK sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Mengenai sumber daya pandangan salah satu KPM Desa Je’netallasa yakni

Syamsiati Dg Bungen. Pandangan dari Syamsiati Dg. Bungen sedikit berbeda, menurutnya

pada saat penyaluran itu sering terjadi antri. Berikut wawancaranya :

“Masalahnya iya begini mengantri cuman mengantri, harus sabar menunggu antrian karena banyak yang inikan. Kalau pendampingan itu karena kalau saya pribadi nda pernah ada keluhan karena setiap ada begini ada memang kita diinformasikan dari ketua masing-masing jadi nda ada kendala untuk itu, kemudian juga kita teman sesama teman disampaikan juga kalau ada pemberitahuan. (Wawancara 10 Juli 2019)

Kesimpulan dari uraian wawancara informan di atas, menggambarkan bahwa untuk

fasilitas untuk program BPNT sudah namun belum maksimal debgan alasan hampir setiap

Agen biasanya mengalami kendala pada mesin EDC dan kendala pada kartu ATM/KKS

masyrakat yang menjadi KPM.Untuk proses Koordinasi/pendampingan sudah dilakukan

oleh oleh TIKOR BANSOS/Pendamping BPNT. Pendamping BPNT sudah melaksanakan

tugas dan fungsinya dilapangan dengan baik, baik itu dalam proses verifikasi data,

sosialisasi, pendampingan maupun pemantauan pada saat proses penyaluran BPNT

dilakasanakan di setiap desa yang ada di Kecamatan Pallangga.

65

G. Deskripsi Sikap (Disposisi) Pihak Pelaksana dan Pemerintah setempat dalam proses

penyaluran BPNT

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatanyang nyata

terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidakmelaksanakan kebijakan

yang diinginkan. Karena itu, pelaksana kebijakanharuslah orang-orang yang memiliki

dedikasi pada kebijakan yang telahditetapkan. Maksimal atau tidaknya sebuah kebijakan

implementasi itu juga ditentukan oleh sikap pelaksana dan pemerintah setempat, adanya

sebuah dukungan yang diberikan oleh pemerintah ataupun tingkat kemauan yang tinggi

yang dimiliki oleh pihak pelaksana itu akan membantu memaksimalkan proses berjalannya

sebuah implementasi.

Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat dibutuhkan pelayanan

yang baik dan sikap yang ramah dari pihak pelaksana kepada Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta dalam program

BPNT. Untuk sebuah program bantuan sosial, masyarakat tentunya akan mengadukan

keluhan ataupun kendalanya kepada kepada pihak pelakasana dan pemerintah setempat

agar dicarikan solusi kepada mereka.

Kecamatan Pallangga merupakan kecamatan di Kabupaten Gowa yang jumlah

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT terbanyak dengan jumlah 2034.

Dengan jumlah KPM yang banyak tentunya dibutuhkan tingkat kemauan yang tinggi pula

dari pihak pelaksana dalam melayani masyarakat tersebut.

Berikut akan diuraikan bagaimanasikap pemerintah dan pelaksana dalam proses

penyaluran BPNT di Kecamatan Palangga.. Pemerintah setempat dan pihak pelaksana

dalam implementasi program ini harus memberikan dukungan dan memberikan pelayanan

baik. Berikut koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah setempat dan para pelaksana

yang turut memantau proses penyaluran BPNT tersebut. Hal tersebut terungkap dari

66

informan Firman, SH, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pallangga, berikut

kutipan wawancaranya:

“Dulukan bukan berupa bantuan pangan, dulukan masih Rastra jadi transaksi pembayarannya itu disini dulu, tapi sekarang sudah berubah Pangan masing-masing ada warung tiap desa. Aa.. jadi kita cuma kadang turun mengontrol apakah sudah tersalurkan. Jadi setiap yang dibutuhkan itu dalam hal penyaluran atau apakah itu misalnya selalu dipersiapkan ada. Kalau dia mau adakan pertemuan, ada aula dibelakang. Ada e-Warong disitu ada badan koordinator, ada kepala desanya, semua yang mereka butuhkan kita ladeni, sarana dan prasarananya itu kita siapkan, apakah itu sosialisai atau yang lainnya.” (Wawancara 09 Juli 2019) Diungkapkan juga oleh TKSK Pallangga, Syamsu Alam, S.Sos. Menurutnya

Pemerintah kecamatan dan Tim Kordinasi Bansos tingkat kecamatan berfungsi sebagai tim

koordinasi di tingkat kecamatan dan sebagai Social Controldalam penyaluran bantuan

sosial dan semua aktivitas yang dapat menunjang berjalannya penyaluran bantuan sosial.

Berikut kutipan wawancaranya :

“Iya jadi di Kecamatan itu berfungsi sebagai Tim Koordniasi, selain sebagai Tim Koordinasi di kecamatan dia juga berfungsi sebagai Social Control yah Social Control dalam penyaluran bantuan, artinya setiap kecamatan itu kalau kita pertama itukan sudah membantu kita dalam hal verifikasi, dalam hal penyaluran KKS, dalam hal menginstruksikan kepada menyesuaikan kepada TIKOR tingkat desa bahwa hari ini ada penyaluran hari ini jurusan ini dan sebagainya. Inilah bahagian dari kerja-kerja kecamatan dalam membantu mengatur, begitun desa sebenarnya hampir sama yang dikerjakan di desa juga, mereka mengkonfirmasi kepada semua aparatnya, kepala lingkungannya, tetapi yang paling bagus adalah pelaksanaan di tingkat dusun karena kalau di tingkat dusun agak kecil sedikit dan bisa langsung didapat anunya responnya ya”. (Wawancara 05 Juli 2019) Mengenai disposisi, pandangan diatas sama halnya dengan yang diungkapkan oleh

salah satu Staf Desa di Desa Je’netallasa, Sitti Rosniah. Menurutnya dukungan dari

pemerintah desa itu sudah diberikan kepada masyarakat karena pemerintah desa lebih tau

kondisi masyarakatnya dibanding dengan para Agen. Berikut kutipan wawanacaranya :

“Kan Agen yang menangani ini tapi pemerintah membantu seperti saya, sayakan pemerintah desa saya mendampingi supaya kalau ada masalah bisa dikasi solusi, yang menerima itu adalah masyarakat kita. Agenkan tidak kenal dengan masyarakat mereka bukan orang-orang dari pemerintah jadi tidak kenal bahwa ini benar masyarakat dari desa ini.” (Wawancara 10 Juli 2019)”

67

Pandangan mengenai disposisi/dukungan dari pelaksana tidak hanya di ungkapkan

oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan TKSK Pallangga tapi juga

diungkapkan oleh TNI-AD, Moh. Jasir. Ia merupakan Binatara Pembina Desa (BABINSA) di

Desa Toddotoa. Menurutnya dukungan untuk pemerintah setempat itu sudah ada setiap

proses penyaluran dan bentuk dukungannya itu seperti ikut meninjau dilapangan pada saat

proses penyaluran BPNT. Berikut kutipan wawancaranya :

“Untuk aparat desa disetiap ada pembagian pasti aparat desa juga turun meninjau disetiap penyaluran. Disini juga saya sebagai pihak keamanan, semua aman-aman saja disini, semua ikut antri.” (Wawancara 11 Juli 2019) Berdasarkan pandangan dari pihak pelaksana dan Pemerintah setempat diatas itu

menunjukkan bahwa dukungan ataupun sikap dari pelaksana dan pemerintah sudah

direalisasikan dengan baikpada saat penyaluran BPNT, bakk itu dalam bentuk

pemantauan, memberikan sarana sosialisasi maupun memberikan keamanan kepada

KPM. Dan pandangan tersebut diatas juga diakui oleh masyarakat yang menjadi KPM

yakni Ummi, ia merukan KPM dari Desa Parangbanoa. Menurutnya pemerintah juga ikut

turun memantau pada saat penyaluran BPNT. Berikut kutipan wawancaranya :

“Itu BINMAS sama Dg. Naba biasa datang duduk-duduk disini sama pak lurah juga

biasa ada dan dia bilang bersyukurko kau yang dapat bantuan dari pemerintah”.

(Wawancara 11 Juli 2019)

Ungkapan yang sama juga diungkapkan oleh Asri, ia merupakan KPM dari Desa

Toddotoa. Menurutnya pemerintah setempat juga turut hadir dalam proses penyaluran

BPNT dan pemerintah tersebut melakukan pemantauan terhadap pelaksana dan

masyarakat penerima bantuan. Berikut kutipan wawancaranya :

“Pak Desa biasa tong datang itu lihat-lihat, memantau itu anu penyaluran”.

(Wawanacara 11 Juli 2019)

Mencermati gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan atapun sikap dari

pihak pelaksana dan pemerintah setempat sudah direalisasikan dengan baik kepada

68

masyarakat. Dukungan dari Pelaksana atapun Pemerintah itu sudah dirasakan oleh KPM

yang ada di Kecamatan Pallangga. Dalam proses penyaluran BPNT semua pihak ikut serta

dalam memantau berjalannya proses penyaluran tersebut, tidak hanya dari Tim Koordniasi

Bansos dan Pemerintah setempat saja tetapi juga dari TNI-AD dalam hal ini adalah

BABINSA dan juga dari pihak Kepolisian yakni BINMAS. Dukungan dari semua pihak

tersebut itu menunujukkan bahwa mereka membantu masyarakat miskin untuk

meningkatkan kualitas kehidupannya.

H. Deskripsi Struktur Birokrasi dalam Proses Implementasi Program BPNT di

Kecamatan Pallangga

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.Aspek struktur

birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme dan struktur

organisasi pelaksana sendiri.Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan

melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalamguideline

program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis,

tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam

bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin

menghindari hal yang berbelit, panjang dan komplek.Struktur organisasi pelaksana harus

dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program

secara cepat.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur

birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan

biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi

setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng

dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi

69

yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan

menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Adapun pada proses implementasi penyaluran BPNT di Kecamatan Pallangga,

semua pihak ikut serta dalam memantau berjalannya penyaluran tersebut baik dari pihak

pemerintah setempat, tim koordinasi tingkat kecamatan maupun dari aparat keamanan.

Semua pihak tersebut menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan aturan yang ada

dan saling menjalin komunikasi terkait proses penyaluran BPNT di Kecamatan Pallangga.

Seperti halnya yang dikatakan informan pejabat Kecamatan Pallangga, Firman, SH, Seksi

Pemberdayaan Masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa semua pihak baik dari pihak

pelaksana, pemerintah setempat maupun pihak lainnya yang terkait telah melaksanakan

wewenangnya berdasarkan aturan yang telah ada, dengan alasan Camat sebagai

Pemerintah yang bertanggung jawab di Kecamatan Pallangga terus memantau proses

berjalannya Program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut

kutipan wawancaranya :

“Saya kira untuk ini sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat, ya untuk bagaimana teknisnya ini, tentunya dia tidak boleh ini keluar dari aturan-aturan yang ada, jadi kalau dia macam-macam ya. Kan Pak Camat sebagai kepala wilayah ya pasti memantau. Baru-baru ini yang ada beredar bahwa ada yang memanfaatkan untuk politik dipanggil semua untuk diklarifikasi, jangan sampai bantuan ini digunakan untuk politik. Jadi ya kalo sudah dijelaskan dia macam-macam ya pasti berurusan denga hukum, baru itukan selalu bergiliran ada kordinator kepengawasannnya itu yang mengawasi jadi kalo ada apa-apa ya dia lapor kepada pihak kecamatan.”

Penuturan mengenai struktur birokrasi dalam implementasi BPNT ini juga

diungkapkan oleh Agen BNI di Desa Kampili, Syamsinah. Ia mengungkapkan bahwa ada

sedikit kendala pada struktur birokrasi pelaksana Program BPNT. Dengan alasan bahwa

ada segelintir Agen yang menyalah gunakan tugasnya dalam pendampingan KPM BPNT

pada saat proses penyaluran. Berikut kutipan wawancaranya :

“Masing-masing desa itukan harusnya sama kita di e-Warongnya tapi terkadang ada juga masyarakat yang anu yang pergi dari kita. Padahal bukan Agen yang dia

70

datangi, yang dia datangi itu disuruh sama kordinator kecamatan pendamping PKH. Maksudnya kan itu pembagian disinikan harusnya itu disinikan di e-Warong dia belanja tapi ini malah dia ke kordinator kecamatan itu pendamping padahalkan dia itu bukan anu bukan e-Warong, yang kordinator kecamatan itu pendamping PKH. Mala kita sudah dipertemukan di POLSEK tapi dia masih bertindak begini, itu juga yang kita keluhkan itu karena dia bukan e-Warong kenapa selalu KPM itu kesana. Kan kita masing-masiing desa sudah punya e-Warong yang direkomendasikan oleh Kepala Desa. Itu yang kita keluhkan itu, terus terang itu kita keluhkan di Pallangga, yang tingkah lakunya ini si Koordinator Pemdamping PKH itu karena dia bukan e-Warong kenapa dia itu panggil masyarakat kesana untuk mengambil anu itukan nda bisa aturannya juga ada mala kita jugakan sudah dipertemukan di POLSEK tapi dia masih betindak begini, cuman itu yang kita kendalakan selama ini untuk para Agen. Hal senada juga diungkapkan oleh TKSK Pallangga Syamsu Alam, S.Sos.

Menurutnya dalam proses penyaluran BPNT di Kecamatan Pallangga itu berdasarkan

Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (PEDUM BPNT) yang dapat dijadikan

petunjuk dalam pengambilan tindakan. Berikut kutipan wawancaranya :

“Jadi program ini ya sebenarnya kan sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan, ada

PEDUM ya isinya kan jelas untuk petunjuk”. (Wawancawa 05 Juli 2019)

Dilihat dari pernyataan TKSK Pallangga diatas yakni Syamsu Alam, S.Sos, itu dapat

disimpulkan bahwa semua struktur birokrasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

apabila semua pihak pelaksana memahami dengan baik petunjuk yang ada di Pedoman

Umum BPNT. Selanjutnya ia membenarkan pernyataan dari Agen BNI Desa Kampili yakni

Syamsinah. Ia mengungkapkan bahwa kendala mengenai sruktur birokrasi itu hanya pada

Agen yang menyalahgunakan tugasnya sebagai pendamping KPM pada saat proses

penyaluran kutipan wawancaranya :

“Tanggal 10 itu sudah masuk anu saldonya, makanya setengah mati itu Agen. Karena kalau masyarakatmi sudah tau uuuh dende tiap hari datang di Agen tiap hari, kapan ini kapan ini tiap hari. Baru kalau sudah seperti itu pergi ditempat lain menggesek di desa lain itu yang disampaikan di Desa Kampili kemarin toh begitu modelnya, para dia-dia baku begini. Sudah adami OTT, sudah adami pendamping itu yang ditangkap kemarin persoalan dia menyalurkan itu beras dia pake mobil baru di ini. Bukan Agen begini bukan, dia sendiri yang bawa mobilnya disitu transaksi, dia kasi turun beras aii ditangkap”. (Wawancara 11 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai sruktur birokrasi dalam proses

penyaluran BPNT itu dapat disimpulkan bahwa ada sedikit kendala di beberapa desa, yaitu

71

kendala dengan adanya Agen yang melanggar aturan dalam menjalankan tugasnya

sebagai pendamping KPM. Pendamping tersebut dalam melakukan pendampingan ia

mengarahkan KPM untuk mencairkan bantuannya kepada selain Agen yang telah

direkomendasikan oleh Pemerintah Desa dan Pihak BNI, ini membuktikan bahwa

pendamping tersebut telah melanggar aturan yang ada dan tidak mengikuti apa yang

tercantum pada Pedoman Umum BPNT.

I. Deskripsi Bentuk Implementasi Program BPNT di Kecamatan Pallangga

Program BPNT merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai kepada

masyarakat penerima/KPM. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non

Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan

kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,

rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah

masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga

mempercepat program keuangan inklusif.

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien,

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu

elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan

pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga

memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein,

seperti telur.

Menurut Pedoman Umum BPNT 2018, peserta BPNT memiliki berbagai kewajiban

yang harus dipenuhi, BPNT terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan untuk

masyarakat miskin. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat

membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka

72

atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali

dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh

Kementerian Sosial (Kemensos).. Untuk jangka panjang, program BPNT diharapkan

mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas nutrisi,

dengan terpenuhinya gizi yang seimbang akan menciptakan generasi di masa depan yang

berkualitas dan mampu menjadi SDM yang dibutuhkan oleh negara.

Implementasi Program BPNTdiungkapkan oleh informan Pejabat Kecamatan

Pallangga dengan jelas. Karena sosialisasi tentang BPNT ini sudah disampaikan oleh Tim

Kordinasi Bansos Kecamatan Pallangga kepada semua pihak. Informan Firman, SH, Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pallangga, mengatakanbahwa bantuan tersebut

adalah berupa bantuan pangan seperti telur dan beras. Dan dengan bantuan ini pemerintah

dapat membantu mengurangi biaya hidup masyarakat miskin. Berikut kutipan

wawancaranya :

“Kalau itukan bantuan pangan berupa telur dan beras ya sembako sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dia cuman butuh beras atau telur saja kalau masi ada saldo nanti untuk yang lain dipanggil lagi. Kalau sebetulnya mau dibilang sejahtera dengan batuan itu belum, tapi setidaknya ada peningkatan, mengurangi biaya hidup itu salah satunya kalau dibilang mau sejahtera masih jauh, tapi setidaknya mengurangi biaya kebutuhan. Saya kira anu ini mau merubah ini ya mungkin tapi setidaknya biaya untuk beli ini bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain ”. (Wawancara 09 Juli 2019) Pandangan yang dituturkan oleh Firman, SH diatas itu dibenarkan oleh pandangan

TKSK Pallangga, Syamsu Alam, S.Sos. Ia mengungkapkan bahwa Program BPNT ini

berupa beras dan telur yang sebelumnya diberikan uang sebesar 110.000 agar

dibelanjakan untuk kebutuhan pangan tersebut, dengan alasan karena tujuan dari Program

BPNT ini adalah pemenuhan gizi yang seimbang kepada masyarakat miskin/KPM.

Kemudian ia mengungkapkan bahwa dengan adanya Program BPNT ini, masyarakat

sangat berterima kasih karena dengan bantuan ini mereka mudah mendapatkan

kebutuhan pangan yang berkualitas. Berikut kutipan wawancaranya :

73

“BPNT ini sebenarnyakan bantuannya 110.000 ya, jadi karena tadi saya jelaskan bahwa tujuan dari BPNT ini adalah pemenuhan gizi seimbang sehingga bansos yang diterima itu berupa telur dan beras ya jadi mekanisme penyalurannya itu Agen berkordinasi dengan penyalur. Penyalur itu ya pebisnis, pedagang begitu. Tiba beras, kemudian kegiatannya ya kalau ada KPM yang datang dan lancar menggesek dia punya kartu dan saldo kartunya tidak apa-apa, tidak error, tidak apa dan lain sebagainya. Di KPM ini menerima bansos dengan bervariasi, misalnya ada yang minta 10 kilo beras, 10 kilo beras tentunya itu kalo telur cuma 5 sampai 6 butir. Kalo 5 telur yang agak besar itu, kalo telur yang kecil itu 6 butir tambah 10 liter beras itu, saldo yang 110.000. Tapikan namanya Agen mereka juga mau untung karena mereka itukan pebisnis. Mereka itu pebisnis jadi bisa dari beras 10 kilo, 5 butir telur, itu sudah sama dengan nominal 110.000 yang digesek dari yang masuk di rekeningnya. Ada juga yang 6 kilo, kalau 6 kilo itu, 6 kilo beras 10 rak telur eh 1 rak telur ya itu sama dengan bilangannya 110.000. Jadi dia kalau pilih beras 6 kilo otomatis telur itu 1 rak. Jadi kalau dia pilih 10 kilo, telur cuman 5-6 rak eh 5-6 butir bukan rak yah butir, Kecuali kalau 6 kilo. Dari hasil riset, kan sebelumnya ini ada juga dari Kementrian Sosial dalam hal ini Lembaga Riset Sosial, dia melakukan pemantauan dilapangan di berbagai keluarga KPM, ternyata KPM ini sangat-sangat berterimakasih sekali dengan ini. Beda dengan sebelumnya, ada Rastra, Raskin. Biasanya beras yang dari BULOG itu ya ada hitammi, baumi, busukmi. Sekarang ini tidak, beras barumi. Bagaimana tidak, penyalur adalah penyalur lokal. Mala ada Agen yang Agen sendiri punya beras. (Wawancara 05 Juli 2019) Gambaran dari hasil wawanacara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya

Program BPNT, masyarakat mudah untuk mendapatkan bantuan pangan dan terbantu

dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Mengenai dampak yang dirasakan

masyrakat dari adanya Program BPNT ini juga diungkapkan oleh Haminah, ia merupakan

Agen BNI dari Desa Bontoramba. Menurutnya bantuan yang diterima oleh KPM itu sudah

cukup dengan alasan sudah tidak ada yang protes, justru ada dari KPM yang mengatakan

bahwa bantuan yang diterima bulan lalu itu belum habis, tapi bantuan selanjutnya sudah

ada lagi. Berikut kutipan wawancaranya :

“Kalau untuk saat ini cukup karena selama ini nda ada yang protes, pasti dia selalu

bilang belum habis sudah datang lagi”. (Wawancara 10 Juli 2019)

Pandangan yang diungkapkan oleh diatas dibenarkan oleh Asri KPM dari Desa

Toddotoa. Ia mengungkapkan bahwa kami adalah masyarakat yang juga membeli beras

dan Program ini lumayan membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Berikut kutipan wawancaranya :

74

“Ya terbantumi juga, karena kita kan orang beli beras toh jadi terbantumi juga karena adami anunya setiap bulan. Lumayan karena ada bantuan toh, maksudnya bisa membantu, membantu krisis ekonomi toh heh”. (Wawancara 11 Juli 2019) Mengenai dampak yang dirasakan oleh KPM juga diungkapkan oleh Syamsiati Dg.

Bungen, ia merupakan KPM dari Desa Je’netallasa. Ia mengungkapkan bahwa dengan

Program BPNT ini masyarakat yang kurang mampu bisa terbantu dalam pemenuuhan

kebutuhan rumah tangga dan membantu kesejahteraan keluarga. Berikut kutipan

wawancaranya :

“Iya bisa membantu, membantu ini keringanan misalnya dalam masalah rumah

tangga begitu, iya alhamdulillah bisa membantu kesejahteraan keluarga”. (Wawancara 10

Juli 2019)

Berbeda dengan ungkapan salah-satu KPM dari Desa Parangbanoa, Ummi. Ia

mengungkapkan bahwa Program BPNT ini belum bisa memnuhi kebutuhan pangan bagi

KPM yang memiliki anak lebih dari orang. Berikut kutipan wawancaranya :

“Terpenuhi tapi tidak anu ini karena baru beras yang didapat belumpi bilang dapatki

PKH. karena 5 orangka berkeluarga jadi belum terpenuhi”. (Wawancara 11 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Program BPNT

dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan yang dijadikan sebagai

kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-harinya. Selain memudahkan masyarakat dalam

pemenuhan kebutuhan pangan, Program BPNT ini juga memberikan peluang kepada

masyarakat untuk tetap hidup sehat karena tujuan dari Program BPNT adalah pemenuhan

gizi seimbang kepada KPM, dengan memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur

yang berkualitas. Adapun bagi KPM yang merasa belum terbantu dengan Program BPNT

adalah mereka yang memiliki anggota keluarga yang lebih dari 4 orang.

J. Faktor Penghambat Implementasi PKH di Kecamatan Pallangga

Faktor penghambat dalam suatu proses implementasi kebijakan merupakan suatu

75

yang lazim terjadi dimana-mana, dan setiap program mempunyai masalah masing-masing,

sehingga penangananya pun biasanya dikembalikan kepada masing-masing aktor yang

membuat suatu program dalam merespon masalah- masalah yang muncul dalam proses

implementasi program. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Tim Kordinasi

program di setiap masing-masing daerah diberi mandat untuk melaksanakan program,

tentunya juga akan menemui masalah-masalah sehubungan dengan implementasi

program. Berikut diuraiakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pallangga.

Informan Syamsu Alam, S.Sos, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Kecamatan Pallangga mengungkapkan, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi

penghambat dalam pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Pallangga. Diantaranya,

banyaknya saldo nol pada Kartu ATM KPM sehingga banyak dari mereka tidak dapat

menerima bantuan beras dan telur dari Program BPNT, ini disebabkan karena KPM tidak

mengambil kartu Kombo (KKS + Kartu ATM) pada saat penyaluran kartu tersebut di kantor

kecamatan, dengan alasan bahwa bantuan mereka sudah masuk semua di kartu KKS

Program Keluarga Harapan (PKH). Dan dari pihak bank penyalur (BNI) juga menganggap

bahwa masyarakat yang terdaftar sebagai KPM, tetapi tidak ada kartu yang tersedia untuk

masyarakat tersebut itu karena mereka merupakan masyarakat yang terdaftar sebagai

pemerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hal tersebut terekam dalam kutipan

wawanacara berikut ini :

“Itu kesalahannya begini kan dua kartunya, dua namanya. Yang PKH nya ada, waktu di kantor camat dibagi dia tidak datang ambil. Aa.. ini Bank (BNI) mungkin menganggap bahwa disinimi semua, adami semua itu apanya, masuk semuami disini direkeningnya. Na itu tidak ada bisami, tidak adami mau ditarek. Jadi tidak bisami dianu”. (Wawancara 11 Juli 2019)

Kemudian TKSK Pallangga, Syamsu Alam, S.Sos melanjutkan bahwa kendala juga

ada dari mesin EDC, alat yang digunakan pada saat pencairan bantuan tesebut, masalah

pada mesin EDC itu disebabkan karena mengalami error dan hilangnya jaringan pada saat

76

penggesekan kartu ATM masyarakat penerima (KPM).. Hal tersebut terekam dalam kutipan

wawancara berikut ini:

“Mesin EDC ini adalah perangkat utama dalam hal proses penyaluran. Saya pikir untuk ee.. apa proses pelaksana ya seperti itu. Jadi ketika ketika Agen sudah mantap dilapangan, sudah bagus semua pendukungnya sudah lengkap maksudnya pendukung yang kami maksund itu adalah ketersediaan bahan, misal ketersediaan beras cukupkah, bagaimana kualitas berasnya, bagaimana kualitas telur, berapa anggota yang mau transaksi, itu harus di cek, kesiapan mesin EDC, apa tidak mengalami error atau bagaimana. Itu yang sering terjadi, salah satu hambatan teman-teman didataran itu adalah signal tidak mampu, disini saja di Pallangga ini kan ada bebrapa Agen di desa yang sangat tidak terlalu bagus jaringannya sehingga pada saat itu ya terkadang baru berapa dia gesek error lagi, hilang jaringan lagi, kemudian ee.. terkendala juga dengan beberapa kartu yang masih apa ya masih rusak, pinnya error juga, dan baru kalu pin error, yang bersangkutan harus datang ke Bank, tidak bisa lagi di wakili oleh TKSK, tidak bisa di wakili oleh siapapun juga, dia sendiri yang datang ke Bank perbaiki..” (Wawancara 05 Juli 2019) Kemudian masalah selanjutnya menurut Syamsu Alam, S.Sos adalah dari adanya

pendamping yang menjalankan tugasnya tidak sesuai aturan dalam proses pendampingan

kepada KPM BPNT pada saat pencairan bantuan tersebut. Berikut kutipan wawancaranya :

“Tanggal 10 itu sudah masuk anu saldonya, makanya setengah mati itu Agen. Karena kalau masyarakatmi sudah tau uuuh dende tiap hari datang di Agen tiap hari, kapan ini kapan ini tiap hari. Baru kalau sudah seperti itu pergi ditempat lain menggesek di desa lain itu yang disampaikan di Desa Kampili kemarin toh begitu modelnya, para dia-dia baku begini. Sudah adami OTT, sudah adami pendamping itu yang ditangkap kemarin persoalan dia menyalurkan itu beras dia pake mobil baru di ini. Bukan Agen begini bukan, dia sendiri yang bawa mobilnya disitu transaksi, dia kasi turun beras aii ditangkap”. (Wawancara 11 Juli 2019) Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Syamsina, Agen BNI di Desa Kampili.

Menurutnya kendala pada proses penyaluran Program BPNT di kecamatan Pallangga

adalah adanya pendamping yang menyalahgunakan tugasnya sebagai pendamping,

mereka mengarahkan KPM untuk mencairkan bantuan pada selain Agen yang

drekomendasikan oleh Pemerintah Desa. Berikut kitipan wawancaranya :

“Masing-masing desa itukan harusnya sama kita di e-Warongnya tapi terkadang ada juga masyarakat yang anu yang pergi dari kita. Padahal bukan Agen yang dia datangi, yang dia datangi itu disuruh sama kordinator kecamatan pendamping PKH. Maksudnya kan itu pembagian disinikan harusnya itu disinikan di e-Warong dia belanja tapi ini malah dia ke kordinator kecamatan itu pendamping padahalkan dia itu bukan anu bukan e-Warong, yang kordinator kecamatan itu pendamping PKH. Mala kita sudah dipertemukan di POLSEK tapi dia masih bertindak begini, itu juga yang

77

kita keluhkan itu karena dia bukan e-Warong kenapa selalu KPM itu kesana. Kan kita masing-masiing desa sudah punya e-Warong yang direkomendasikan oleh Kepala Desa. Itu yang kita keluhkan itu, terus terang itu kita keluhkan di Pallangga, yang tingkah lakunya ini si Koordinator Pemdamping PKH itu karena dia bukan e-Warong kenapa dia itu panggil masyarakat kesana untuk mengambil anu itukan nda bisa aturannya juga ada mala kita jugakan sudah dipertemukan di POLSEK tapi dia masih betindak begini, cuman itu yang kita kendalakan selama ini untuk para Agen. (Wawancara 10 Juli 2019)

Selanjutnya, Kendala mengenai mesin EDC yang error pada saat transaksi juga

diungkapkan oleh Haminah , Agen BNI di Desa Bontoramba. Ia mengungkapkan bahwa

kendala dalam proses penyaluran Program BPNT adalah tidak mendukungnya jaringan

dan ada beberapa KPM yang harus diganti kartu ATM nya. Berikut kutipan wawancaranya :

“Kalau kendala itu kalaupun ada kendala jelek jaringan, kartunya kaya begitu.

Biasanya jelek jaringan, kartunya mau diganti”. (Wawancara 10 Juli 2019).

Adapun kendala lain pada saat penyaluran Program BPNT yang diungkapkan oleh

Syamsiati Dg. Bungen, KPM dari Desa Je’netallasa. Ia mengungkapkan bahwa pada saat

pencairan BPNT itu hanya terkendala pada antri yang panjang. Berikut kutipan

wawancaranya :

“Masalahnya iya begini mengantri cuman mengantri, harus sabar menunggu antrian

karena banyak yang inikan ..” (Wawancara 10 Juli 2019)

Berdasarkan gambaran di atas, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi

penghambat atau kendala dalam mengimplementasikan Program BPNT di Kecamatan

Pallangga. Pertama, seringnya terjadi error pada mesin EDC pada saat transaksi

penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kendala tersebut dialami oleh hampit

seua Agen yang ada di Kecamatan Pallangga. Kedua, adanya beberapa KPM yang

memiliki kartu ATM dengan saldo Nol, sehingga KPM tersebut tidak dapat merasakan

manfaat dari Program BPNT. Ketiga, adanya Agen/pendamping yang menyalahgunakan

tugasnya dalam mendampinigi KPM pada saat penyaluran Program BPNT. Yang terakhir,

kendala yang dirasakan KPM adalah antri yang lama, kendala ini biasa terjadi di

78

Desa/Kelurahan yang memiliki KPM dengan jumlah yang banyak.

K. Faktor Pendukung Implementasi BPNT Kecamatan Pallangga

Adapun dalam proses mplementasi Program BPNT di Kecamatan Pallangga, selain

penghambat, tentunya ada juga yang menjadi pendukung, sehingga program tersebut

harus tetap berjalan dan dilaksanakan untuk direalisasikan dengan baik. Sesaui tujuan

umum dari Program BPNT yaitu Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan

sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM,

meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM,

memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan

pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Semangat untuk mengimplementasikan Program BPNT di Kecamatan Pallangga

tergambar dalam uraian dari pandangan wawancara dengan informan diantaranya

diungkapkan oleh informan Syamsu Alam, S.Sos,TKSK Pallangga. Menurutnya, salah satu

yang menjadi semangat dalam memperlancar Program BPNT adalah tingginya respon

masyarakat dalam menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan mudahnya

masyarakat penerima dikumpulkan pada saat akan dicairkan bantuan tersebut.. Berikut

penuturan kutipan wawancaranya:

“Tanggal 10 itu sudah masuk anu saldonya, makanya setengah mati itu Agen. Karena kalau masyarakatmi sudah tau uuuh dende tiap hari datang di Agen tiap hari, kapan ini kapan ini tiap hari ..” (Wawancara 11 Juli 2019) Sama halnya dengan yang diungkapkan informan Stamsu Alam, S.Sos diatas,

Muhammad Yasin, Agen BNI dari Desa Julukanaya. Menurutnya faktor yang mendukung

berjalannya Program BPNT ini adalah besarnya antusiasme masyarkat pada saat akan

dijadwalkannya proses penyaluran bantuan tersebut, bahkan banyak dari yang mereka

setiap hari datang bertanya mengenai jadwal penyaluran bantuan tersebut. Faktor

pendukung lain juga datang dari efektifnya kinerja TKSK dalam mendampingi Agen dan

79

KPM dalam proses pengimplementasian Program BPNT, serta adanya support dari

pemerintah setempat dan beberapa pihak lainnya yang ikut serta memantau proses

penyaluran Program BPNT ini. Berikut kutipan wawancaranya :

“Biasanyakan KPM lewat didepan Agen, setiap hari lewat itu kasian KPM yang butuh itu kadang bertanya sudah keluarkah tidak? Jadi pas ada seseorang yang lewat iya kan sudah keluar nanti dia tanya temannya. Dan juga setiap kita mau penyalurannya. Kalau menurut saya itu sangat jelas pendampingannya, karena kalau ada apa-apa misalkan kita penyaluran seperti ini yah ada warga yang ingin bertanya tentang seputaran BPNT ini apakah pak kapan lagi keluar ininya, ataukah hal-hal lain yang ditanyakan oleh ee.. warga ke pihak TKSK tersebut kalau dia datang pada saat kita penyaluran. Dia itu dia arahkan juga kampung semua aspirasi anu warga toh, ohh warga maunya begini. Kala kita sejauh ini pemerintah setempat itu sangat

mendukung bahkan sangat mengapresiasi dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai inikan, karena masyarakatnya sangat terbantu masyarakat miskin sangat terbantu. Dan bentuk pengapresiasiannya dengan adanya ini kan kalau dia ada kesempatan atau pas penyaluran kan kita kordinasi dengan Kades, Binmas, Babinsa, dan pasti kita kordinasi. Dan kalau itu tidak ada kepentingan mendadak atau perlu, dia datang kesini untuk menyaksikan warganya .. ” (Wawancara 11 Juli 2019) Pandangan Muhammad Yasin diatas dibenarkan oleh ungkapkan salah-satu KPM

dari Desa Je’netallasa, Syamsiati Dg. Bungen. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah

setempat dan beberapa pihak lainnya juga turun memantau pada saat penyaluran BPNT.

Berikut kutipan wawancaranya :

“Iya mendukung begitu, iya maksudnya memantau. Pantauan ini toh dari apakah ini

Binmasnya apa, semua ada kalau saat penerimaan beginikan”. (Wawancara 10 Juli 2019)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ummi, KPM dari Desa Parangbanoa. Ia

mengungkapkan bahwa biasanya pemerintah setempat juga datang menyaksikan KPM

pada saat proses penyaluran Program BPNT. Berikut kutipan wawancaranya :

“Itu BINMAS sama Dg. Naba biasa datang duduk-duduk disini sama pak lurah juga

biasa ada dan dia bilang bersyukurko kau yang dapat bantuan dari pemerintah”.

(Wawancara 11 Juli 2019)

Begitu pun dengan ungkapan Asri, ia merupakan KPM dari Desa Toddotoa.

Menurutnya pemerintah setempat juga turut hadir dalam proses penyaluran BPNT dan

80

pemerintah tersebut melakukan pemantauan terhadap pelaksana dan masyarakat

penerima bantuan. Berikut kutipan wawancaranya :

“Pak Desa biasa tong datang itu lihat-lihat, memantau itu anu penyaluran”.

(Wawanacara 11 Juli 2019).

Gambaran dari ungkapan hasil wawancara di atas, menunjukan bahwa dorongan

untuk terus merealisasikan implementasi Program BPBT di Kecamatan Pallangga terus

dilakukan. Hal tersebut yang mendorong di antaranya semangat masayarakat penerima

BPNT atau KPM sangat antusias dalam menrima dana dari Program BPNT. Semangat juga

masih ada dari para pendamping yang masih bertahan untuk tetap mendampingi KPM.

Faktor pendukung pelaksanaan Program BPNT adalah dukungan finansial yang terus

mengalir pada saat pencairan dan mencukupi sehingga dapat menentukan kesuksesan

tujuan. Dalam pelaksanaan Porgam BPNT, proses pencairan merupakan hal terpenting

sebagai penentu keberhasilan. Disamping itu dalam proses pencairan menjadi hal penting

sehingga diperlukan pengelolaan maupun pengawasan yang baik agar dalam proses

pencairan sesuai dengan ketentuan.Oleh karena itu dengan anggaran yang cukup,

pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapat berjalan dengan baik

dan pada akhirnya kualitas hidup KPM sebagai tujuan program dapat meningkat.

Berdasarkan fenomena yang diamati dan hasil wawancara kepada informan, selain

faktor di atas. Faktor yang mendukung proses implementasi kebijakan program ini di

Kecamatan wanasalam adalah adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan

daerah untuk mensukseskan Program BPNT guna membantu pemenuhan gizi yang

seimbang kepada masyarakat miskin dan dapat memutus rantai kemiskinan di tingkat

masyarakat miskin.

81

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pallangga

sudah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator

keberhasilan BPNT yakni tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu yang sudah

sepenuhnya tercapai walaupun belum maksimal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses pengimplementasian Program BPNT itu

ada 2 yakni faktor penghambat dan faktor pendukung. Pertama, faktor penghambatnya

adalah pada fasilitas yang digunakan masuh sering tejadi seperti mesin EDC dan belum

masuknya saldo pada rekening kartu ATM/KKS dari bebrapa KPM disetiap

desa/kelurahan. Serta adanya beberapa pendamping yang melanggar meyalahgunakan

tugas dan fungsinya dalam mendampingi masyarakat pada saat penyaluran Program

BPNT yang dapat membuat KPM tidak dapat dikontrol oleh Tim Koridinasi

Bansos.Kedua, faktor pendukung implementasi program BPNT di Kecamatan Pallangga

adalah partisipasi tinggi oleh pemerintah setempat seperti aparat desa, BINMAS,

BABINSA, dan pihak lainnya serta tingkat antusiasme tinggi KPM terhadap Program

BPNT, ditunjang juga dengan wilayah geografis yang sangat strategis. Dan adanya

kinerja yang baik dari Tim Koordinasi dalam mengarahkan Agen dan KPM dalam proses

penyaluran BPNT.

82

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang direkomendasikan peneliti

sebagai bahan evaluasi dan masukan baik untuk pengembangan pengayaan teori

maupuan kebutuhan prkatis guna mendukung Program BPNT khusunya di Kecamatan

Pallangga adalah sebagai berikut:

1. Dalam aspek komunikasi khususnya transmisi harus ditingkatkan lagi pada sosialisasi

mengenai SOP dan juga pendampingan agar pesan-pesan kebijakan dapat

tersampaikan dengan jelas dan tepat.

2. Perlu ditingkatkan lagi pembinaan integritas yang diperuntukkan bagi aparatur dan pihak

di daerah untuk memperbaiki aspek SDM dan juga disposisi yang belum berjalan

dengan maksimal.

3. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan

pendampingan secara konsisiten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada

pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping

yang professional. Sehingga bisa mengentaskan kemsikinan di masyarakat sesaui

tujuan program BPNT.

4. Proses monitoring dan evaluasi serta pertanggung jawaban Program BPNT diharapkan

dapat selalu ditingkatkan agar indikator-indikator keberhasilan dari program raskin dapat

tercapai, khususnya dalam implementasi program BPNT di Kecamatan Pallangga.

5. Selain itu, perlu juga dilibatkan pihak swasta guna mendukung sarana dan prasarana

dari dana-dana CSR (corporate resposnsiblity) agar terwujud kesatuan sebagai bentuk

kebersamaan dalam mengentaskan fenomena kemiskinan yang berkembang,

khususnya di Kecamatan Pallangga dan umumnya di Kabupaten Gowa serta Indonesia

secara luas.

83

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Anwar, 2008.Bunghatta dan Ekonomi Islam.Jakarta: Multi Press Indo.

Agustino, Leo,2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Alie, Faried,2012.Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Reflika Aditama.

Badrudin, Rudy, 2012. Ekonomi Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Gowa, 2018Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tuani.

Emzir, 2012 Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Herdiansyah,Haris,2013. Wawancara, Observasi, Dan Focus Grups Sebagai Instrument Pengendalian Data Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasiram, Moh,2010. Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian. Malang: UIN-MALIKI PRESS.

Muhammad,(Ed. 1). 2008.Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif), Jakarta: Rajawali Pers.

Nawawi, Ismail,2009. Public Policy. Surabaya: ITS Press.

Nugroho, Riant,2011. Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manejemen Kebijakan.Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant,2014. Public Policy.Jakarta: Elex Media Komputindo.

Profil Kecamatan Pallangga Kabupten Gowa 2018

Sugiono, 2014.Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi, 2012.Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wahab, S. A.,2014. Analisis Kebijakan. Jakarta:Bumi Aksara.

Winarno, Budi.,2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Medpress.

Yin, R. K., 2011.Qualitative Research from Strat to Finish.New York: The Guilford Press.

Badan Pusat Statistik, 2018. Jumlah Penduduk Miskin, 2017-2018, https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.htmldiakses02 April 2019.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Indikator Kemiskinan,(Online)tersediadi:www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materidiakses 05April 2018.

84

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta : Balai Pustaka.

Kementrian Sosal, 2017. Profil Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), https://www.kemsos.go.id/page/bantuan-pangan-non-tunaidiakses27 Maret 2019.

Kementrian Kordinator, 2018. Pedoman Pelaksanaan Umum Bantuan Pangan Non Tunai.http://tnp2k.go.id/download/67280171116%20Pedoman%20Umum%20BPNT%202018_Final_HighRes.pdfdiakses 12 April 2019.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016,tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melaui EWarung KUBE. www.wordlbank.orgdiakses 25 Maret 2019.

Peraruran presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, tentangPenyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.www.wordlbank.org diakses pada 25 Maret 2019.

Rapat Kabinet Terbatas,2016. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi.https://setkab.go.id/pengantar-presiden-joko-widodo-dalam-rapat-terbahas-mengenai-program-penanggulangan-kemiskinan-dan-persoalan-ketimpangan-ekonomi-rabu-16-maret-2016-pukul-16-00-wib-di-kantor-presiden/ diakses pada 01 April 2019.

RapatKabinetTerbatas, 2016. KeuanganInklusif.https://setkab.go.id/pengantar-presiden-pada-rapat-terbatas-mengenai-keuangan-inklusif-di-kantor-presiden-jakarta-26-april-2016/

diakses pada 01 April 2019.

UGM. PSKK,2017.Perubahan RASTRA Menjadi BPNT,https://cpps.ugm.ac.id/2017/10/19/skrt-2017-program-rastra-masih-hadapi-persoalan-ketidaktepatan/ diakses 02 April 2019.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun2009Tentang Kesejahteraan Sosial,Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471

L

A

M

P

I

R

A

N

Panduan Wawancara (Intervie Gruide)

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam proses wawancara di

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

1. Apakah yang anda ketahui tentang Program BPNT ?

2. Apakah proses sosialisasi/komunikasi dalam Program BPNT dilakukan secara jelas oleh

Tim Kordinasi Bansos dan Pemerintah Setempat ?

3. Apakah dalam proses penyaluran BPNT, semua fasilitas yang digunakan dapat

mendukung berjalannya penyaluran tersebut ?

4. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh Tim Kordinasi Bansos setempat

dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ?

5. Apakah bentuk dukungan pemerintah setempat dan beberapa pihak lainnya terhadap

adanya Program BPNT di Kecamatan Pallangga ?

6. Apakah Sikap pelaksana terhadap pelayanan Program BPNT telah sesuai dengan

kapasitas dan tugas yang di embannya ?

7. Apakah program yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial telah sesuai dengan

SOP/atau aturan yang ada ?

8. Seperti apakah bentuk bantuan dari Program BPNT?

9. Apakah jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima/KPM sesuai dengan

jumlah yang tertera pada PEDUM Program BPNT ?

10. Apakah KPM dapat terbantu dalam mendapatkan kebutuhan pangan melalui Program

BPNT ?

11. Apakah masyarakat penerima/KPM mengalami peningkatan kualitas hidupnya sehari-hari ?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Sekertaris Camat Kecamatan Pallangga

(09 Juli 2019)

Wawancara dengan TKSK Pallangga

(05 Juli 2019)

Wawancara dengan Staf Desa di Desa Je’netallasa

(10 Juli 2019)

Wawancara dengan BABINSA di Desa Je’netallasa

(10 Juli 2019)

Wawancara dengan KPM Desa Je’netallasa

(10 Juli 2019)

Wawancara dengan Agen BNI Desa Bontoramba

(10 Juli 2019)

Wawanacara dengan KPM Desa Bontoramba

(10 Juli 2019)

Wawancara dengan BABINSA desa Kampili

(10 Juli 2019)

Wawancara dengan Agen BNI Desa Kampili

(10 Juli 2019)

Wawanacar dengan BABINSA Desa Toddotoa

(11 Juli 2019)

Wawancara dengan KPM Desa Parang Banoa

(11 Juli 2019)

Dokumentasi foto penyerahan Bantuan kepada KPM

di Desa Parang Banoa (11 Juli 2019)

RIWAYAT HIDUP

Imal Alimah Akmal lahir di Kabupaten Bulukumba Kecamatan Rilau Ale

Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 mei 1997. Penulis lahir dari pasangan

Akmal Akil dan Rukaenah dan merupakan anak sulung dari dua bersaudara yakni

Imal Alimah Akmal dan Muhammad Al-Fajri Akmal.

Pada tahun 2002 Penulis masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 187 Bontomanai

Kabupaten Bulukumba. Dan lulus pada tahun 2008 di SDN 003 Seimanggaris

Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian melanjutkan Sekolah

Tingkat Pertama pada tahun 2008 di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Palampang Kabupaten

Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2012. Selanjutnya

masuk pada Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Palampang pada tahun 2012

dan lulus 3 tahun kemudian pada tahun 2015.

Pada tahunyang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar melalui jalur umum. Pada tanggal 01 Agustus

2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP) di PT. Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCU Mattoangin Kota Makassar. Selama proses perkuliahan penulis

pernah menjadi bagian dari Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan dengan

jabatan sebagai Depertemen Keagamaan. Di akhir proses akademik penulis mengikuti Program Magang

Mahasiswa bersertifikat (PMMB) pada tanggal 19 september 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari

2020 di Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) di Jakarta Pusat dengan posisi penempatan sebagai

Internship di fungsi Investor Relations Direktorat Secretary.

I