1 IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BLU DI PERGURUAN TINGGI (PENGALAMAN PELAKSANAAN BLU DI UNY) Oleh: Sutrisna Wibawa (UNY) A. Latar Belakang Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencerminkan adanya perubahan sIstem penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan system penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak hanya berdasarkan input dan proses saja, tetapi berorientasi pada output (hasil kinerja). Perguruan Tinggi Negeri yang dijinkan secara penuh untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka pengelolaan keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel, dengan mengutamakan produktivifitas, efisiensi dan efektivitas. Pola pengelolaan keuangan BLU dimaksudkan agar Perguruan Tinggi Negeri sebagai instansi pemerintah dapat meningkatkan pelayananannya kepada pelanggan, dalam hal ini mahasiswa, masyarakat, dan para stake holder. Seluruh dana PNBP yang didapatkan dari mahasiswa, masyarakat, pemberdayaan fasilitas, dan sumber lainnya dapat dikelola secara langsung tanpa harus setor terlebih dahulu ke KPPN. Hubungan ke KPPN dalam bentuk laporan penerimaan dan pembelanjaan. B. Dasar Hukum Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan PK-BLU antara lain : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
16
Embed
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BLU DI PERGURUAN …staffnew.uny.ac.id/upload/131570315/pengabdian/makalah-blu-ugm-8... · Mengacu ketentuan pasal 17 /18 UU No.1 Tahun 2004 ... Pajak Penghasilan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BLU DI PERGURUAN TINGGI
(PENGALAMAN PELAKSANAAN BLU DI UNY)
Oleh: Sutrisna Wibawa (UNY)
A. Latar Belakang
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mencerminkan adanya perubahan sIstem penganggaran
tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan system penganggaran
berbasis kinerja (performance based budgeting), penyusunan dan pelaksanaan
anggaran tidak hanya berdasarkan input dan proses saja, tetapi berorientasi pada
output (hasil kinerja).
Perguruan Tinggi Negeri yang dijinkan secara penuh untuk menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka pengelolaan
keuangan dapat dilakukan lebih fleksibel, dengan mengutamakan produktivifitas,
efisiensi dan efektivitas. Pola pengelolaan keuangan BLU dimaksudkan agar
Perguruan Tinggi Negeri sebagai instansi pemerintah dapat meningkatkan
pelayananannya kepada pelanggan, dalam hal ini mahasiswa, masyarakat, dan para
stake holder. Seluruh dana PNBP yang didapatkan dari mahasiswa, masyarakat,
pemberdayaan fasilitas, dan sumber lainnya dapat dikelola secara langsung tanpa
harus setor terlebih dahulu ke KPPN. Hubungan ke KPPN dalam bentuk laporan
penerimaan dan pembelanjaan.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pengelolaan
keuangan PK-BLU antara lain :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
2
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor. PER-66/PB/2005
7. Permenkeu RI Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang
dan Jasa pada Badan Layanan Umum.
8. Permenkeu RI Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi
bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
73/PMK.05/2007.
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan
Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
10. Perdirjen Perbendaharaan Depkeu RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan PNBP oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang
menerapkan PK BLU.
11. Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor 57/PB/2008 tentang Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU)
12. Permenkeu RI Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. PER-51/PB/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
C. Ruang Lingkup
1. Pengertian Badan Layanan Umum
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Sehubungan dengan pengertian tersebut, BLU memiliki karakteristik sebagai
berikut:
a. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan Negara yang
dipisahkan);
b. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik;
3
c. Tidak bertujuan mencari keuntungan;
d. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas ala korporasi;
e. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada
instansi induk;
f. Pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung;
g. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Non PNS;
h. Bukan sebagai subjek pajak.
2. Tujuan dan Azas Badan Layanan Umum
BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Azas BLU adalah sebagai berikut:
a. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian Negara/lembaga/pemerintah
daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya
berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang
bersangkutan.
b. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian
Negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak
terpisah dari kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai
instansi induk.
c. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang
didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
d. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh
menteri/pimpinan lembaga/bupati/walikota.
e. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan.
f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
4
kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian
Negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.
g. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek
bisnis yang sehat.
3. Sumber Dana BLU terdiri dari penerimaan dari pemerintah (Anggaran Rupiah
Murni) dan penerimaan dari masyarakat/ Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
(Penerimaan Negara Bukan Pajak).
D. Pengelola BLU
Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum adalah
(a) Pemimpin BLU, (b) Pejabat Keuangan; dan (c) Pengelola Teknis.
Rektor Perguruan Tinggi bertindak sebagai Pemimpin BLU sekaligus sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas: (a) menyiapkan Rencana Strategis
Rektorat/unit kerja, (e) Tim monitoring Anggaran (SPP, SPM, dan serapan anggaran),
dan (f) Petugas pembantu administrasi keuangan.
E. Pola Implementasi Program dan Anggaran
Untuk keperluan manajemen perguruan tinggi dan pengendalian anggaran
harus ditetapkan unit utama sebagai penanggungjawab program/anggaran yang
dipimpin oleh pimpinan unit utama (Dekan/Kepala Biro/ Ketua Lembaga/Direktur),
5
Dengan adanya pusat-pusat pertanggungjawaban, anggaran bertitik tolak pada
penganggaran berbasis kinerja yang meliputi pusat-pusat pertanggungjawaban
anggaran dan akuntansi pada unit utama dengan tujuan sebagai berikut :
1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja
(Penanggungjawab kegiatan) dan unit yang dipimpinnya.
2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi
3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence
4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi
sehingga mengurangi beban pimpinan pusat.
5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan.
6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien.
7. Sebagai alat pengendalian anggaran.
Pola implementasi program dan anggaran seperti tersebut diatas dapat
digambarkan seperti berikut:
Gambar 1. Pola Implementasi Program dan Anggaran
1 2
Pelaksana
Kegiatan
Proposal
Kegiatan
Pimpinan Unit Utama
B P P
P E L A K S A N A A N
K EG I A T A
N
Laporan Akuntabilitas
Kinerja
Laporan Akuntabilitas
Keuangan
Laporan Kegiatan
Laporan Keuangan
SPJ kuitansi
6
Gambar 2. Pola Implementasi Pencairan Anggaran
KPA
VERIFIKATOR/ PENGUJ I
BERKAS
PEMBUAT SP2D
PENANDA-TANGAN
SP2D (PR II)
BENDAHARA PENGELUARA
N
REKANAN/PIHAK KETIGA
(LS)
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU UP, GUP & TUP)
PEMBUKU/PENJ URNAL
UNIT SATKER
1 3
PR O S E D U R PE N C A IR A N A N G G A R A N
D A N A PN B P D I S A T K E R
10
11
12
14
14
Keterangan : 1. KPA menyampaikan berkas SPM kepada Verifikator/Penguji SPM 2. Penguji SPM menyampikan SPM yang telah diuji kebenarannya kepada Pembuat
SP2D. 3. Pembuat SP2D mencetak dan menyampaikan SP2D kepada Pejabat
Penandatangan SP2D (Pembantu Rector II an. KPA). 4. Pejabat Penandatangan SP2D menyampaikan/memberikan perintah pencairan
dana pada Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mencairka/ mentransfer dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atau Pihak Ketiga. Petugas Pembukuan mencatat (membuat jurnal) atas transaksi pengeluaran dana.
7
E. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Anggaran
Mengacu ketentuan pasal 17 /18 UU No.1 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri
Keuangan No.606/MK.06/2004, Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Penguasa
Pengguna Anggaran pada dasarnya memiliki wewenang ordonancering, meliputi dua
hal pokok:
a. wewenang otorisasi, yaitu wewenang untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
b. wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menerbitkan SPM.
Tugas Pengelola Anggaran adalah:
1. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
a. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA dan/atau RKPT.
b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada
Keputusan Presiden No.54 tahun 2010.
c. mengadakan ikatan/perjanjian/komitmen dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang ditetapkan.
d. menguji tagihan-tagihan atas beban DIPA/RKPT, meliputi: Wet, Recht, dan Doel
Matigheid.
e. meneliti ketersediaan dana pada DIPA/RKPT dan membebankan tagihan-
tagihan pada Mata Anggaran yang ditetapkan.
f. menyelenggarakan proses perintah
g. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggran bertanggung
jawab atas kebenaran material akibat yang timbul dari kontrak/keputusan dan
Surat Bukti lainnya yang ditandatanganinya.
2. Pejabat Penanggung Jawab Administrasi Umum
a. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan Kegiatan yang tercantum
pada DIPA yang menjadi tanggung jawabnya.
b. membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak, dokumen lain yang
sejenis.
c. membuat SPP Uang Persediaan (UP)
d. membuat Surat Permintaan Pembayaran (LS) dan menandatangani surat
bukti lainnya sebagai lampiran SPP-LS.
8
e. menyampaikan SPP-LS/UP kepada Pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM.
f. menatausahakan realisasi DIPA pada Kartu Pengawasan berkenaan
g. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Administrasi Umum bertanggung jawab
atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak atau keputusan