IMPLEMENTASI PENGAKUAN HAK ASASI MANUSI DALAM …erepo.unud.ac.id/id/eprint/5765/1/5782b018045969cd3c9bd... · 2020. 7. 21. · Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang dalam deklarasi

1

PENELITIAN MANDIRI

IMPLEMENTASI PENGAKUAN HAK ASASI MANUSI

DALAM KEGIATAN BERWISATA DI INDONESIA

W. Citra JuwitaSari SH.,M.Par 1986071720130122001

PROGRAM STUDI INDUSTRI PERJALAN WISATA

FAKULTAS PARIWISATA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2016

2

Abstrak

Pariwisata adalah sumber devisa utama Di Indonesia serta dapat memberikan

dampak Positif juga membawa dampak negatif. Hak asasi manusia adalah seperangkat

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Kuasa.

Tanpa mengesampingkan tantangan yang ada, pengakuan hak asasi manusia

dalam kegiatan berwisata merupakan representasi pengakuan terhadap hak-hak ekonomi

dan sosial masyarakat dari pemerintah sejalan dengan The International Covenant on

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Pada gilirannya, kondisi ini diharapkan

menggeliatkan kembali industri pariwisata yang sempat terpuruk dengan berbagai

kejadian yang menimpa Indonesia terutama Bali, mengingat tumbuhnya kegairahan

masyarakat baik masyarakat domestik maupun internasional untuk melakukan perjalanan

wisata.

Semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku pariwisata

harus menyadari dan menghormati hak warga asing untuk berwisata dan menikmati

keindahan alam tanpa pelu mendapat gangguan sehingga menimbulkan

ketidaknyamanan. Akhirnya, industri pariwisata di Indonesia akan tetap survive

menghadapi gelombang persaingan yang semakin luas sebagai imbas adanya liberalisasi

pariwisata.

Kata Kunci : Implementasi,Hak Berwisata, Pariwisata

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbincangan Hak asasi manusia (HAM), pada dasarnya tidak hanya sebatas pada wacana

untuk memperjuangkan kembali kebebasan manusia dalam berbagai bidang dan sektor. Lebih

dari itu, kita perlu memikirkan secara matang untuk mendapatkan implementasi yang

memuaskan dalam rangka menegakkan hak asasi manusi secara total bagi kehidupan manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan

berlaku secara universal. Dasar-dasar hak asasi manusia tertuang dalam deklarasi kemerdekaan

Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945

Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan

pasal 31 ayat 1. Contoh hak asasi manusia (HAM ):

1. Hak untuk hidup.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hakhttp://id.wikipedia.org/wiki/Manusiahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaration_of_Independence_of_USA&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/UUD%2745http://id.wikipedia.org/wiki/Teks_UUD_1945#BAB_X_-_WARGA_NEGARAhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teks_UUD_1945#BAB_X_-_WARGA_NEGARAhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teks_UUD_1945#BAB_XI_-_AGAMAhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teks_UUD_1945#BAB_XII_-_PERTAHANAN_NEGARAhttp://id.wikipedia.org/wiki/Teks_UUD_1945#BAB_XIII_-_PENDIDIKAN

3

2. Hak untuk memperoleh pendidikan.

3. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain.

4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

5. untuk mendapatkan pekerjaan

Demikian halnya dengan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik. Setiap

wisatawan memiliki hak untuk melakukaan perjalanan wisata di mana saja dan berhak

menikmati perjalanan tersebut tanpa mendapat gangguan tindakan kekerasan di tempat yang

dikunjungi.

Seperti disebutkan dalam Deklarasi hak asasi manusia pasal 24 bahwa Setiap orang

berhak untuk beristirahat dan menikmati waktu senggang, termasuk pembatasan jam kerja yang

wajar serta liburan berkala yang disertai upah, dan kode etik pariwisata dunia pasal 8 yang

mengatakan bahwa , para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari

pemenuhan, undang-undang internasional dan peraturan nasional, kebebasan bergerak di dalam

negeri dan dari satu negara ke negara yang lain. Sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Universal hak-

hak Azasi Manusia, Mereka harus diperkenankan masuk ke wilayah wilayah transit dan tinggal,

demikian pula ke tempat-tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan dan tanpa

diskriminasi, maka perlindungan terhadap wisatawan asing menjadi hak asasi dari wisatawan itu

sendiri yang harus di hormati dan ditegakkan.

Pariwisata merupakan suatu gejala yang kompleks di dalam masyarakat. Di suatu daerah

terdapat keterkaitan kuat antara daerah objek wisata yang memiliki daya tarik masyarakat atau

penduduk setempat dan wisatawan itu sendiri. Sebenarnya sejak dahulu kegiatan pariwisata

sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, hanya saja belum menjadi kalimat yang populer di

telinga masyarakat. Di Indonesia kata pariwisata mulai di kenal oleh masyarakat sejak tahun

4

1958 setelah dimulainya Musyawarah Nasional Tourisme II di Tretes (Jawa Timur) pada

tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 1958.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sejatinya menyimpan potensi alam dan budaya

yang luar biasa dan dapat dijadikan modal dasar sekaligus keunggulan komparatif untuk

mengembangkan sektor pariwisata. Potensi yang dimiliki dapat dikonversi menjadi sesuatu yang

bernilai ekonomi dengan daya saing yang tinggi. Selain itu, kita mengetahui bahwa bahan baku

usaha pariwisata sesungguhnya tidak akan pernah habis-habis, sedangkan bahan baku usaha-

usaha lainnya sangatlah terbatas. (James J Spillane, 1991 : 46). Karena banyaknya potensi yang

dimiliki Indonesia membuat Indonesia banyak dilirik Wisatawan Mancanegara sebagai salah satu

tempat tujuan favoritnya.

Menilik dari sisi devisa yang dihasilkan, pariwisata memiliki andil yang kontributif

dalam menopang dan menggalakkan roda perekonomian nasional. Kondisi ini terungkap dalam

Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM).

Peraturan presiden ini menyebutkan bahwa pada tahun 2002, pariwisata merupakan penyumbang

devisa kedua terbesar setelah ekspor migas. Tetapi untuk membangun industri pariwisata yang

kuat diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk melindungi pariwisata itu sendiri serta

masyarakat sebagai salah satu pelakunya untuk peduli pada pariwisata agar tak tergerus

globalisasai.

Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal bagi wisatawan asing sekaligus

primadona untuk menikmati wisata yang mengagumkan. Hampir setiap tahun jutaan orang baik

asing maupun domestik yang memilih menghabiskan waktu liburannya di Bali. Tetapi seindah-

indahnya sebuah tempat terkadang timbul masalah yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman

bagi wisatawan salah satunya masalah keamanan dan kenyamanan. Seperti kasus yang terjadi

5

pada wisatawan asing sebagaimana diberitakan bahwa Aparat Kepolisian Sektor Denpasar

Selatan menangkap, seorang tukang ojek yang diduga melakukan aksi pencurian dengan

kekerasan serta percobaan pemerkosaan terhadap dua orang wisatawan asing. Tersangka

merupakan tukang ojek liar yang sehari-hari melayani wisatawan asing di kawasan objek wisata

Pantai Kuta. Dalam aksinya, dia khusus menyasar wisatawan asing. Dua wisatawan asing yang

menjadi korban pelaku, yakni seorang perempuan warga negara Australia, Brooke Hall (24) dan

seorang perempuan Warga Negara Singapura yang sehari-hari menetap di Australia, Beatrice

Victoria Hendricks McGuinness (27) tahun Keduanya menjadi korban kejahatan pria itu dalam

waktu berbeda, namun dengan modus yang sama.

Pariwisata seperti pisau bermata dua. Disatu sisi memberikan keuntungan bagi orang-

orang yang terlibat di dalamnya sedangkan sisi yang lain dapat berdampak negatif. Sering kita

sadari atu tidak masalah keamanan merupakan masalah yang tidak dapat dianggap sepele.

Teringat peristiwa Bom bali I dan II, ataupun masalah travel warning dari Australia maupun dari

Amerika agar warganya tidak berkunjung ke Indonesia karena masalah keamanan. Pariwisata

Indonesia khususnya bali sedik menghadapi keterpurukan karena masalah itu. Apalagi sekarang

ini ditambah dengan adanya kasus pencurian yang dilakukan terhadap orang asing itu akan

menimbulkan rasa tidak aman bagi wisatawan yang datang ke Bali dan akan menimbulkan

tercorengnya pariwisata bali di mata International. Berdasarkan latar belakang di atas maka

upaya perlindungan hukum terhadap wisatawan asing perlu dilakukan dan di tegakkan sehingga

hukum menjadi sarana untuk menegakkan hak asasi manusia agar setiap orang dapat memiliki

hak untuk hidup dengan tenang, aman, bahagia, sentosa, makmur, dan sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

6

Berkenaan dengan permasalahan diatas, bagaimanakah implementasi pengakuan hak

asasi manusia bagi kegiatan berwisata dengan melihat prospek dan juga tantangannya bagi

industri pariwisata di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. untuk mengetahui perkembangan hukum serta Pengakuan hak asasi manusia terutama

berwisata di Indonesia

2. Untuk mengetahui implementasi pengakuan hak asasi manusia bagi kegiatan berwisata

dengan melihat prospek dan juga tantangannya bagi industri pariwisata di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Praktis

- Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah agar dapat menambah

wawasan tentang penegakan hak asasi manusia dan sanksi hukum di Indonesia.

1.4.2 Manfaat teoritis

- Manfaat yang ingin diperoleh yaitu dapat menambah pengetahuan tentang peraturan

hukum yang diterapkan dalam bidang hak asasi manusia.

2.1 Konsep Implementasi

Konsep Implementasi menurut Grindle (1980) menyatakan bahwa Implementasi

Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran

keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan

7

lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu

kebijakan.

Implementasi adalah salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara

keseluruhan tahapan tersebut berupa ; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi

kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. (William N. Dunn, 1999 :hal. 24).

Dari kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas, implementasi memegang peran yang sangat

penting. Bahkan Udoji dengan tegas menyatakan bahwa :

" the execution of policies is as important if not more important than policy making.

Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented"

artinya pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih

penting daripada sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam

arsip kalau tidak diimplementasikan (Solichin A. Wahab, 1997: hal.59).

Edward II (1980 : 1) menyatakan bahwa

" without effective implementation the decisions of policymakers will not be carried out

successfully".

Pendapat-pendapat tersebut, bukan berarti meremehkan posisi yang lain dari keseluruhun

tahapan kebijakan itu sendiri, akan tetapi harus disadari bahwa walaupun perumusan kebijakan

atau formulasi telah dilakukan dengan begitu baik dan kemudian akan bermuara pada

dikeluarkannya satu kebijakan, tanpa diimplementasikan dalam suatu program atau kegiatan,

kebijakan tersebut tidak berarti apa-apa. Sama halnya disket di dalam kotak, bila tidak digunakan

untuk menyimpan data maka disket tersebut hanyalah sebuah benda tak berarti.

Berdasarkan pengertian di atas, maka implementasi merupakan suatu proses

melaksanakan kebijakan (baik di tingkatan nasional maupun tingkatan lokal) melalui satu atau

serangkaian program atau proyek dengan implikasi pengaturan dan pengalokasian risorsis

tertentu serta serta konsekuensi pengaruh atau dampak yang ditimbulkannya.

8

Dalam konteks yang sama Sofian Effendi (2000) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan

adalah proses pelaksanaan kebijakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan

untuk menghasilkan outcome yang diinginkan". Berarti tidak hanya mengandung maksud

terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri, tapi ada proses lain yang dilakukan dalam

upaya persiapan implementasi dan proses "yang sebenarnya" dari implementasi kebijakan itu

sendiri.

2.2 Konsep Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah

Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut telah

dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia

memiliki derajat dan martabat yang sama . Pada masa lampau, manusia tidak mengakui akan

adanya derajat manusia yang lain sehingga mengakibatkan terjadinya penindasan antara manusia

yang satu dengan yang lainnya. Sehingga banyak terjadi penjajahan yang dilakukan salah

satunya terjadi di Indonesia yang dijajah dengan sangat tidak berperikemanusiaan oleh kaum

kolonialisme dengan menindas, dan menyengsarakan bangsa ini. Sehingga, dilakukan perjuangan

terus menerus untuk tetap mempertahankan hak asasi manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi

manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah:

1. Hak untuk hidup,

9

2. Hak untuk berkeluarga,

3. Hak mengembangkan diri,

4. Hak keadilan,

5. Hak kemerdekaan,

6. Hak berkomunikasi,

7. Hak keamanan,

8. Hak kesejahteraan, dan

9. Hak perlindungan

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi

keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui Deklarasi

Universal HAM 10 desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak

mengenai manusia sebagai manusia. Naskah tersebut menyuarakan pernyataan sedunia tentang

hak-hak asasi manusia, sehingga tanggal 10 Desmber sering diperingati sebagai hari hak asasi

manusia. Isi pokok deklarasi tersebut tertuang pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa

“Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Mereka dikaruniai akal dan budi, hendaknya bergaul satu sama lain dalam

persaudaraan”.

Hak- hak yang diatur menurut Piagam PBB tentang deklarasi Universal Human Rights

1948 itu adalah:

1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat,

2. Hak memiliki sesuatu,

3. Hak mendapatkan aliran kepercayaan atau agama

4. Hak untuk hidup,

5. Hak untuk kemerdekaan hidup,

10

6. Hak untuk memperoleh nama baik,

7. Hak untuk memperoleh pekerjaan,

8. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

Aktivitas yang awal mulanya hanya bisa di nikmati oleh segelintir orang yang relatif

kaya pada awal era ke-20, saat ini sudah jadi sisi dari hak azazi manusia. Hal semacam ini

berlangsung bukan sekedar di negara maju namun mulai dirasakan juga di negara berkembang

terhitung juga Indonesia. Pariwisata mulai menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari

kehidupan manusia terlebih menyangkut aktivitas sosial dan ekonomi seperti yang telah di akui

oleh berbagai organisasi internasional diantaranya PBB, Bank Dunia serta World Tourism

Organization.

Potensi pariwisata di Indonesia amatlah besar terbentang luas mulai dari Provinsi

Nangroe Aceh Darussalam hingga Provinsi Papua dengan semua keaneka ragaman objek

pariwisata, seni budaya yang menawan serta tersedianya fasilitas serta prasara pendukung

pariwisata, yang kesemuanya itu diinginkan dapat menarik semakin banyak lagi devisa negara,

terbaik dari wisatawan luar negeri ataupun domestik.

Namun badai krisis ekonomi yang menempa Indonesia dari akhir tahun 1997, merupakan

sebuah tantangan dan juga pengalaman yang benar-benar bernilai untuk orang-orang pariwisata

Indonesia untuk lakukan re-positioning sekalian re-vitalization aktivitas pariwisata Indonesia

serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta memulihkan citra Indonesia didunia

internasional. Dengan perkembangan pariwisata di Indonesia khususnya di bali terutama di

sector peningkatan fasilitas serta prasarana serta pemberdayaan orang-orang lewat

http://www.totalserve.biz/2014/05/potensi-pariwisata-di-indonesia.html

11

pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan atau community-based tourism development

semakin meningkatkan kunjungan wisatawan ke indonesia.

Dalam bahasa Perancis hak asasi manusia (HAM) berasal dari kata Droits L’Homme

yang berarti hak-hak manusia. Sedangkan istilah Menselijke Rechten dalam bahasa Belanda.

Dalam bahasa Inggris hak asasi manusia diistilahkan dengan Human Rights Secara etimologi, ia

merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak ia lahir sebagai karunia alami dari Sang

Pencipta. Dengan kata lain, ia bukanlah pemberian manusia, hukum positif, terlebih aparatur

suatu negara. Pada kerangka relasi tersebut, hak asasi manusia berarti melekat (inherent) pada

manusia sejalan dengan kodrat dan martabatnya sebagai manusia. ( Maurice Cranston. 1973 : 70)

Sementara itu dalam preamble Universal Declaration of Human Rights (1948) dikatakan bahwa:

”Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights off

all member of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the

world” yang kurang lebihnya dapat diartikan bahwa pengakuan terhadap sifat agung

bawaan dan hak-hak sama serta tak dapat diganggu gugat semua anggota keluarga

adalah landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi

manusia dan Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi manusia, Hak

asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di Indonesia, proses pemaksaan Hak asasi manusia telah melahirkan perdebatan atas ide,

konsep, pemikiran, dan tindakan dari pemerhati Hak asasi manusia mengenai masalah

penghormatan dan perlindungan (respect and protect) terhadap hak-hak sipil dan politik individu

ditambah tuntutan pemenuhan (fulfill) akan hak-hak lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya

12

Sebagai penjabaran dari politik hukum pemerintah, dua Kovenan Hak asasi manusia

internasional yang menyangkut hak-hak sipil, politik dan hak-hak ekonomi sosial, budaya telah

dirafikasi dalam bentuk Undang-undang 11 tahun 2005 dan Undang-undang 12 tahun 2005. Dua

Kovenan Internasional ini terkait pula dengan mekanisme Komisi Hak asasi manusia PBB, dan

disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200a

(XXI).

Kegiatan berwisata merupakan salah satu hal mendasar yang telah mendapatkan

pengakuan sebagai Hak asasi manusia. Secara implisit pengakuan ini bertitik tolak pada rumusan

Artikel 24 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa

“ Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working

hours and periodic holidays with pay”.

Dalam Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pun telah dicantumkan

pengakuan kegiatan berwisata sebagai Hak asasi manusia.

Pengakuan kegiatan berwisata sebagai hak asasi manusia terdapat dalam UUD 1945 pasal

28 C ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan

demi kesejahteraan umat manusia.

Pengakuan yang lebih tegas terdapat dalam menimbang point b Undang-undang No.10

tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UUK), disebutkan bahwa kebebasan melakukan perjalanan

dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi

manusia. Pasal 5 point b UUK kemudian menjabarkan ketentuan ini dengan menyatakan

pemyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan pada prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia,

13

keragaman budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya, pasal 19 ayat 1 point a UUK lalu meyebutkan

bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata.

Pariwisata tanpa kita sadari kini telah menjadi kebutuhan dasar yang menjadi bagian dari

hak asasi manusia dan harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Secara tersirat maupun tersurat,

pemerintah selaku pemangku kepentingan serta masyarakat memiliki kewajiban untuk dapat

mendukung, mempromosikan dan memenuhi hak berwisata bagi para wisatawan asing maupun

domestik sehingga pada gilirannya mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat

manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam koridor perdamaian

di dunia.

Pariwisata dan hak berwisata adalah dua hal yang saling berkaitan dan seringkali

menimbulkan pergesekan. Salah satu faktor yang menjadi kendala suatu daerah atau Negara

menjadi jarang dikunjungi oleh wisatawan adalah faktor Keamanan. Seperti kasus yang terjadi

pada dua wisatawan yang berkunjung ke Bali, dimana seharusnya mereka bersenang-sennag di

Bali malah mereka dirampok dan Hak asasi manusiapir diperkosa. Ini merupakan tindakan

pelanggar terhadap hak asasi manusia (sesuai kode etik kepariwisataan Dunia poin 8 Hak dasar

atau asasi berwisata serta Poin 9 atau asasi berwisata.Kebebasan bergerak bagi para wisatawan).

Adapun kode etik yang di maksud adalah Kode Etik Kepariwisataan Dunia atau Global

Code of Ethics for Tourism yang ditetapkan oleh United Nation World Tourism Organization

(UNWT), telah menyerap nilai-nilai pengakuan kegiatan berwisata sebagai hak asasi manusia,

perlindungan hak anak, dan kelestarian lingkungan hidup. Sepuluh butir kode etik ini meliputi:

1. Kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan menghormati antar penduduk

dan masyarakat.

2. Kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan “kualitas hidup”.

14

3. Kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan.

4. Kepariwisataan sebagai pemakai dan penyumbang pelestarian warisan budaya.

5. Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi negara dan masyarakat

penerima wisatawan.

6. para pemangku kepentingan kepariwisataan.

7. Hak dasar atau asasi berwisata.

8. Kebebasan bergerak bagi para wisatawan.

9. Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.

10. Implementasi kode etik.

Menjadi sebuah hak, ketika seorang mengadakan perjalanan dari satu tempat menuju

tempat lain dan bertempat tinggal di dalam negeri tersebut dengan alasan apapun untuk

mendapat perlindungan hukum. Namun dalam prosedur dan proses penerimaan warga asing,

setiap negara mempunyai aturan yang berbeda-beda. Pada tatanan teorinya, ada empat pendapat

mengenai hak izin masuk (admission) warga asing :

1. berpendapat bahwa izin masuk merupakan hak yang harus diberikan oleh Negara kepada

semua orang asing tanpa terkecuali.

2. negara berkewajiban memberikan hak izin masuk, tetapi juga mempunyai hak untuk

melarang masuk beberapa kategori orang tertentu seperti pecandu obat bius, orang yang

mempunyai penyakit tertentu dan orang-orang yang 'tidak dikehendaki' lainnya.

3. Negara terikat untuk memberikan izin masuk kepada setiap warga asing, namun juga

dapat menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai prosedur masuk teritorial negara

tersebut. Bisa saja negara memberikan kebebasan admisi kepada kelompok orang tertentu

untuk alasan tertentu, seperti pelajar dan pelancong.

15

4. Negara mempunyai hak penuh untuk melarang seluruh warga asing untuk masuk ke

dalam wilayahnya.

Salah satu masalah perlindungan warga asing menyangkut kedudukannya di dalam

teritorial negara adalah tentang yuridiksi. Yuridiksi adalah berlakunya sebuah undang-undang

yang berdasarkan hukum di dalam kawasan tertentu. Namun Hukum Indonesia juga dapat

mengatur perilaku individu yang berdomisili di luar Indonesia dalam beberapa hal. Karena itu

jika warga asing mendapat perlakuan tidak nyaman selama dia melakukan wisata di suatu

Negara, Negara tersebut wajib memberikan perlindungan tanpa membeda-bedakan perlakuannya

dengan warga negaranya.

Dalam memberikan perlakuan kepada warga asing, Negara bisa berbeda-beda

metodenya. Namun ada standar minimum dalam perlakuan tersebut. Maksudnya, negara tidak

dapat memberikan perlakuan kepada warga asing di bawah standar minimum yang telah diatur

oleh perangkat Hukum Internasional. Namun dalam beberapa hal, Negara tentu diperbolehkan

untuk memberikan perlakuan melebihi batas minimum. Misalkan pada pasal 23 ayat 2 Deklarasi

Universal Hak asasi manusia yang menyebutkan;

“… setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekeraan

yang sama…”

Perangkat Hukum Internasional Yang Melindungi Hak Individu,Terdapat beberapa

peragkat Hukum Internasional dalam rangka melindungi hak-hak manusia secara umum dan

termasuk di dalamnya hak warga asing ketika berdomisili di negara tertentu, perangkat-

perangkat tersebut adalah;

1. Universal Decralation of Human Rights

2. Covenant On Civil and Political Rights

16

3. Optional Protocol to the Covenant on civil and Political Rights

4. Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

5. Covenant Against Torture

6. Convention Against Genocide

7. The Geneva Conventions

8. Convention on the Rights of the Child

9. Convention on Elimination of Discrimination Againts Women

10. Charter of the United Nations

Dalam Universal Declaration of Human Rights yang diumumkan pada 10 Desember

1948, mencakup segala hak yang harus dipenuhi oleh setiap individu di manapun dia berada dan

kapanpun tanpa membedakan apakah dia warga asing atau bukan, di dalam tanah airnya atau di

luar negeri:

“Pasal 2 menyatakan Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan

yang tercantum dalam pernyataan ini (aturan ala deklarasi Hak asasi manusia) tanpa

perkecualian apapun… asal muasal kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik

kelahiran ataupun kedudukan lain…”

Kemudian menyebutkan juga bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di

hadapan hukum. Dan tentumya mempunyai perlindungan hukum yang sama tanpa membeda-

bedakan antara warga asing atau bukan:

“Pasal 7 menyatakan Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan

hukum yang sama tanpa diskriminasi…”

“Pasal 10 menyatakan bahwa Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas

pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak…”

“Pasal 11: Setiap orang yang dituntut kerena disangka melakukan suatu pelanggaran

hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam

suatu peradilan yang terbuka…”

17

Terlepas dari sederet prospek yang didapat, terdapat sejumlah tantangan harus dihadapi

seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Persoalan pertama yang mengemuka justru terkait

dengan keefektivan pemberian pengakuan hak asasi manusia bagi kegiatan berwisata itu sendiri.

Sejauh ini, belum terdapat mekanisme penegakan hukum yang jelas dan tegas terkait pemberian

pengakuan hak asasi manusia bagi kegiatan berwisata. Perdebatan pemberian pengakuan hak

asasi manusia bagi kegiatan berwisata juga terfokus pada ada tidaknya isu harkat manusia

(human dignity) yang diperjuangkan oleh pengakuan hak asasi manusia tersebut.

Sebagian kalangan beranggapan kegiatan berwisata kurang memiliki relevansi dengan isu

harkat manusia sehingga belum dipandang perlu untuk mendapatkan pengakuan hak asasi

manusia. Disamping itu, proses penelurusan relevansi pengakuan kegiatan berwisata sebagai hak

asasi manusia terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di suatu area destinasi

wisata yang berujung pada peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata . Karena itu perlu

dilakukan peningkatan kualitas serta kepedulian semua pihak agar kegiatan berwisata serta

kenyamanan berwisata dapat diperoleh agar citra Indonesia tidak rusak di mata Dunia

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Pariwisata merupakan sumber Devisa utama Di Indonesia, Pariwisata selain juga

memberikan dampak Positif juga membawa dampak negatif. Hak asasi manusia adalah

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan

18

serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tanpa mengesampingkan tantangan

yang ada, pengakuan hak asasi manusia dalam kegiatan berwisata merupakan

representasi pengakuan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat dari

pemerintah sejalan dengan The International Covenant on Economic, Social and Cultural

Rights (ICESCR). Pada gilirannya, kondisi ini diharapkan menggeliatkan kembali industri

pariwisata yang sempat terpuruk dengan berbagai kejadian yang menimpa Indonesia

terutama Bali, mengingat tumbuhnya kegairahan masyarakat baik masyarakat domestik

maupun internasional untuk melakukan perjalanan wisata. Semua pihak baik pemerintah

maupun masyarakat sebagai pelaku pariwisata harus menyadari dan menghormati hak

warga asing untuk berwisata dan menikmati keindahan alam tanpa pelu mendapat

gannguan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Akhirnya, industri pariwisata di

Indonesia akan tetap survive menghadapi gelombang persaingan yang semakin luas

sebagai imbas adanya liberalisasi pariwisata.

4.2 Saran

Masing-masing pihak baik itu Pemerintah sebagai pemangku Kepentingan, masyarakat

selaku pelaku wisata, maupun wisatawan sebagai penikmat wisata harus menyadari

kepentingan dan hak masing-masing. Terutama pemerintah harus memaHak asasi

manusiai Kedudukan diantara tiga generasi hak asasi manusia adalah seimbang atau

sederajat tanpa mengutamakan atau memprioritaskan salah satu hak asasi manusia

tertentu. Dalam perspektif kewajiban negara, maka negara wajib menghargai (respect),

melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) seluruh hak-hak yang telah mendapatkan

pengakuan sebagai hak asasi manusia secara non-diskriminasi.

19

DAFTAR PUSTAKA

James J Spillane.1991.Ekonomi Pariwisata. Yogyakarta:Kanisius, h.46

Maurice Cranston. 1973. What are Human Rights? New York: Taplinger,h. 70

Universal Declaration of Human Rights dalam Sandy Gandhi.2010. International Human Rights

Documents 7th Edition. New York:Oxford University Press,h.10

Anom, Putu,dkk. 2010. Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global. Denpasar:

Udayana University Press.

Direktorat Jenderal Pariwisata.1990.Pengantar Pariwisata Indonesia. Jakarta.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.2005.Rencana Strategik 2005-2009. Jakarta.

Koentjaraningrat.2000. Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta:

Gramedia

Pendit, Nyoman S.2003.Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya

Paramitha.

Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G.2005.Sosiologi Pariwisata.Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sumadi,Ketut.2009.Kepariwisataan Indonesia Sebuah Pengantar. Denpasar: Sari Kahyangan.

Spillane, James J.1991.Ekonomi Pariwisata. Yogyakarta:Kanisius.

20

Wyasa Putra, Ida Bagus dkk.2003. Hukum Bisnis Pariwisata. Bandung:Refika Aditama.

Widiatedja, IGN Parikesit .2010. Liberalisasi Jasa dan Masa Depan Pariwisata Kita. Denpasar:

Udayana University Press.

Undang –Undang

UUD 1945

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia

Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi manusia

Undang-undang No.10 tahun 2009

21