Top Banner
IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERKAIT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERASAL DARI TANAH WAKAF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Proyek Pengadaan Tanah Untuk Jalan Bebas Hambatan Pandaan - Malang di Kabupaten Malang) SKRIPSI Oleh : AHMAD DARKO AMIRIL MU’MININ 201110020311057/201210110311085 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS AGAMA ISLAM & FAKULTAS HUKUM JURUSAN SYARI’AH (TWINNING PROGRAM) 2016
17

IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

Nov 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN

2004 TENTANG WAKAF TERKAIT PENGADAAN TANAH BAGI

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERASAL

DARI TANAH WAKAF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus Proyek Pengadaan Tanah Untuk Jalan Bebas Hambatan

Pandaan - Malang di Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD DARKO AMIRIL MU’MININ

201110020311057/201210110311085

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM & FAKULTAS HUKUM

JURUSAN SYARI’AH (TWINNING PROGRAM)

2016

Page 2: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …
Page 3: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …
Page 4: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …
Page 5: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini

dengan judul “Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf Terkait Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum Yang Berasal Dari Tanah Wakaf (Studi Kasus Proyek Pengadaan Tanah

Untuk Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Pandaan – Malang di Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Malang)” secara akurat dan tepat waktu. Skripsi

ini dibuat untuk menambah wawasan pengetahuan pada pendidikan tinggi dan

juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah, Program Study

Ahwal Syakhsyiyyah, Fakultas Agama Islam dan Sarjana Hukum, Program Study

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Implementasi Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan

sebuah perwujudan dari pemanfaatan harta benda wakaf yang merupakan

permasalahan kontemporer dalam fiqih apabila dikaitkan dengan pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum tanah yang menjadi bagian dari

RUTR haruslah dapat diadakan untuk melancarkan pembangunan yang telah

direncanakan oleh pemerintah. Hal ini juga tidak menjadi pengecualian untuk

tanah yang berasal dari tanah wakaf, untuk itu pelaksanaan dan syaratnya diatur

dalam Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Permasalahan tersebut

tentu tidak akan terlepas dari pembahasan fiqih dalam Hukum Islam, oleh karena

itu pengkajian terkait hukum fiqihnya menjadi layak untuk dikaji dan diteliti.

Page 6: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

Implementasi juga merupakan tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi

di lapangan dan fiqih juga merupakan suatu peyelesaian masalah yang bersumber

dari kenyataan yang telah atau sedang terjadi, untuk itu penulis juga melakukan

observasi guna mencari kasus yang ada di lapangan terkait tanah wakaf yang

digunakan sebagai tanah yang diadakan dalam suatu rencana proyek

pembangunan dalam hal ini adalah Proyek Pengadaan Tanah Jalan Bebas

Hambatan Pandaan-Malang yang penulis fokuskan pada wilayah hukum

Kabupaten Malang sebagai wilayah administrasi Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Malang.

Terselesaikannya Tugas Akhir/Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan

dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan

terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Malang yang dengan tanda tangan dan izin dari beliau, saya dapat resmi

menjadi sarjana dan menyelesaikan jenjang strata satu saya.

2. Bapak Drs. Faridi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas

Muhammadiyah Malang dan Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si., M.Hum.

selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang yang

dengan surat tugas bimbingan skripsi yang dikeluarkan dan pengesahan

tugas akhir skripsi ini sehingga skripsi ini dapat dimulai dan akhirnya

diselesaikan oleh penulis.

3. Ibu Idaul Hasanah, S.Ag., M.Hi. selaku Ketua Program Studi Ahwal

Syakhsyiyyah dan Bapak Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku Ketua

Page 7: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

Program Studi Ilmu Hukum yang bersedia untuk mendengarkan usulan

dari mulai penelitian ini belum dilaksanakan, motivasi yang diberikan

hingga skripsi ini berhasil saya selesaikan.

4. Bapak Drs. M. Syarif, M.Ag. dan Bayu Dwiwiddy Djatmiko, S.H., M.Si.,

M.Hum. selaku pembimbing I dan II dalam Tugas Akhir/Skripsi ini.

5. Para Dosen yang telah memberikan ilmu pada saat perkuliahan yang

sebenarnya kalianlah inti dari perkuliahan saya dan tujuan sebenarnya saya

berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Para Guru yang dengan sabar mendidik dan mengajarku dari kecil hingga

masuk Universitas maka mustahil kiranya saya dapat berkuliyah apabila

tidak melalui tahapan dan bekal ilmu yang diberikan pada tiap jenjang

pendidikan, yaitu TK Mardhi Lestari, SDN Kedungwaru Lor 02, MTs

Ma’ahid Kudus, MA dan Ponpes Muhammadiyah Kudus, sehingga dapat

terpenuhilah syarat saya untuk mejadi mahasiswa.

7. Sahabat-sahabatku Muhammad Yunus, Ainul Ruslan, Dhimas Reza Rifai,

Agustian Dikarvianingrum Mulyaningsih, Wahyuni Mansyur dan banyak

lagi yang tidak akan cukup jika ditulis dilembar tebatas ini yang sudah

seperti keluargaku sendiri senasib sepenanggungan, tempat berbagi

makanan disaat lapar, tempat menumpang disaat kos sudah habis masa

sewa, terimakasih untuk kalian sehingga Malang tidak terasa sepi.

8. Keluarga Jama’ah Es Teler Syari’ah B 2011 dan Keluarga AMT-SH.

9. LSO Alif dan LSO Forsifa atas ilmu yang diberikan sehingga tetap

menjadi pribadi yang kreatif, mengahsilkan karya dan prestasi serta

Page 8: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

kemampuan kepenulisan sehingga Skripsi ini dapat tersusun dengan rapi

dan indah.

10. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Tamaddun Fakultas Agama

Islam Universitas Muhammadiyah Malang atas pengalamannya dan

semangatnya dan sampai kapanpun saya adalah kader IMM.

11. Dan semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian skripsi maupun selama

saya menempuh studi di UMM, yang tidak akan cukup jika saya tulis di

lembar yang terbatas ini.

Semoga semuanya mendapat balasan yang baik dari Allah SWT dan

berdampak positif terhadap saya pada khususnya dan orang banyak pada

umumnya.

Malang, 18 Juli 2016

Penulis

Ahmad Darko Amiril Mu’minin

Page 9: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................ i

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ ii

SURAT PERNYATAAN ................................................................................... iii

MOTTO .............................................................................................................. iv

ABSTRAK ............................................................................................................ v

ABSTRACT ......................................................................................................... vi

LEMBAR PERSEMBAHAN ............................................................................ vii

KATA PENGANTAR ...................................................................................... viii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xvi

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................. 8

C. Tujuan Penulisan ................................................................................... 9

D. Manfaat Penulisan ................................................................................. 9

E. Metode Penulisan ................................................................................. 10

F. Sistematika Penulisan .......................................................................... 15

Page 10: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 16

A. PenelitianTerdahulu ............................................................................ 16

B. Kajian Teori.......................................................................................... 17

1. Pengadaan Tanah ............................................................................ 17

1) Pengertian Pengadaan Tanah .................................................... 17

2) Macam-Macam Pengadaan Tanah ............................................ 18

3) Dasar Hukum Pengadaan Tanah ............................................... 20

2. Wakaf ............................................................................................... 23

1) Pengertian Wakaf ....................................................................... 23

2) Macam-Macam Wakaf .............................................................. 28

3) Rukun dan Syarat Wakaf .......................................................... 31

4) Dasar Hukum Wakaf ................................................................. 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 36

A. Gambaran Lokasi Penelitian .............................................................. 36

B. Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf Terkait Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum Yang Berasal Dari Tanah Wakaf ....... 42

1. Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam ......................................... 42

2. Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif ...................................... 54

Page 11: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

C. Kasus Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum Yang Berasal Dari Tanah Wakaf dalam Proyek Pengadaan

Tanah Untuk Jalan Bebas Hambatan Pandaan - Malang di

Kabupaten Malang .............................................................................. 63

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 73

A. Kesimpulan ........................................................................................... 73

B. Saran ..................................................................................................... 74

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 75

INDEKS ............................................................................................................. 78

LAMPIRAN ............................................................................................................

Page 12: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Wilayah Hukum Kabupaten Malang ................................................... 37

Tabel 2 : Potensi tanah Kabupaten Malang.......................................................... 39

Tabel 3 : Jumlah tanah terdaftar Kabupaten Malang ........................................... 39

Tabel 4 : Penggunaan tanah Kabupaten Malang .................................................. 40

Tabel 5 : Data dari BPN tahun 2012 s/d 2014 yang diolah .................................. 64

Tabel 6 : Data hasil observasi dari desa-desa yang diolah .................................. 71

Page 13: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Wilayah Hukum Kabupaten Malang ......................................... 36

Gambar 2 : Denah Proyek Jalan TOL Pandaan – Malang ................................... 41

Page 14: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Nomor : E.6/011/FAI-UMM/I/2016.

2. Berita Acara Seminar Proposal.

3. Tanda Terima dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang.

4. Surat Balasan dari BPN Nomor : 2845/024-35.07.100/XII/2015.

5. Data dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang.

6. Data Tanah Wakaf Proyek Pengadaan Tanah Untuk Jalan Bebas Hambatan

Pandaan-Malang di Desa Bedali.

7. Data Tanah Wakaf Proyek Pengadaan Tanah Untuk Jalan Bebas Hambatan

Pandaan-Malang di Desa Sidodadi.

8. Data Tanah Wakaf Proyek Pengadaan Tanah Untuk Jalan Bebas Hambatan

Pandaan-Malang di Desa Baturetno.

9. Data Tanah Wakaf Proyek Pengadaan Tanah Untuk Jalan Bebas Hambatan

Pandaan-Malang di Desa Tirtomoyo.

10. Data Tanah Wakaf Proyek Pengadaan Tanah Untuk Jalan Bebas Hambatan

Pandaan-Malang di Desa Asrikaton.

11. Hasil Wawancara.

12. Berita Acara dan Kartu Kendali Bimbingan Skripsi.

13. Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi dan Wawancara dari Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Malang.

Page 15: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab :

A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam. 1993. Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia. Garoeda Buana Indah. Pasuruan.

Abdul Manan. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Prenata Media Group. Jakarta.

Abdullah Bassam. 2000. Taudhuh al-Ahkam Syarah ‘Umdatul Ahkam. Daar al Mughni li an Nasyri wa at Tawzi’. Riyadh.

Abdurrahman. 1991. Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Edisi Revisi. Citra Aditiya Bakti. Bandung.

Abdurrahman. 1994. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Adijani Al-Alabij. 2002. Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Adrian Sutedi. 2008. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Sinar Grafika. Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir. 1977. Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah. Al Maarif. Bandung.

Al-Bukhari. “Shahih Al-Bukhari”. Darul Fiqr, Beirut.

Asaf A.A. Fyzee. 1996. Pokok-pokok Hukum Islam II. Tinta Mas. Jakarta.

Emzir. 2010. “Metode Penelitian Kualitatif Analisa Data”. Rajawali Press. Jakarta.

Harun Nasution & TIM Syarif Hidayatullah. 1992. Ensiklopedia Islam. Djambatan. Jakarta.

Hasan Bisri. 2004. “Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial”. PT. Raja Grafika Persada. Jakarta.

John Salindheo. 1988. Masalaha Tanah Dalam Pembangunan. Sinar Grafika. Jakarta.

Page 16: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. Pedoman Pemberdayaan Tanah Wakaf produktif Strategis di Indonesia. Jakarta.

Maria S.W. Sumardjono. 2008. Tanah dalam Perpektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Kompas, Jakarta.

Muh. Syarif Sukandar. 2000. “Terjemahan Kitab Bulughul Maram”.Al-Ma’arif. Bandung.

Muhamad Daud Ali. 1998. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. UI Press. Jakarta.

Muhammad Bin Shalih Al-‘Utsaimin. 2009. Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah. Pustaka Imam Asy-syaafi’i. Jakarta.

Muhammad Bin Shalih Al-‘Utsaimin. 2009. Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah. Pustaka Imam Asy-syaafi’i. Jakarta.

Naziroeddin Rachmat. 1994. Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang. Bulan Bintang. Jakarta.

Nur Chozin. 1995. Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu’. (tergabung). Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI. Majalah Al-Hikmah. Jakarta.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Mitra Kebijakan Tanah. Yogyakarta.

Rachmat Djatmika. 1983. Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam. Pembangunan. Al Maarif. Bandung.

Sugiyono. 2010. “Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sulaiman Rasyid. 1954. Fiqih Islam. Widjaya. Jakarta.

Supardi. 2012. “Hukum Agraria”. Sinar Grafika. Jakarta.

Suparman Usman. 1994. “Hukum Perwakafan di Indonesia”, Darul Ulum Press. Serang.

Taufiq Hamami. 2003. “Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional”. Tatanusa. Jakarta.

Page 17: IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 …

Dasar dan Sumber Hukum :

Al-Qur’an

Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

PP No. 71 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres Nomor 36 Tahun 2005

Keppres Nomor 55 Tahun 1993

Internet :

Ahmad Zain An Najah. 2012. “Hukum Menjual dan Menyewakan Aset Wakaf”. http://www.ahmadzain.com diakses pada 26 April 2016, Jam 23:30 WIB.

Eko Widianto. “Terhambat Pembebasan Lahan, Tol Pandaan-Malang Tuntas 2017”. http://www.tempo.co. Edisi 27 Februari 2015, diakses pada 22 Mei 2015, jam 07.10 WIB.

Nidia Zuraya. “Tanah Wakaf jadi Hambatan Pembebasan Lahan Tol Soroja”. http://www.republika.co.id. Edisi 11 Oktober 2015, diakses pada 01 Februari 2016, jam 10.44 WIB.

Google. “Peta Kabupaten Malang”.https://www.google.co.id/maps/place/Malang. pada 02/10/16. Jam 3.48 WIB.

Republika. “Jalan TOL Pandaan-Malang”. http//:www.republika.co.id. pada 02/10/16. Jam 3.50 WIB.

Arsip :

Arsip Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. 2012-2014.

Arsip Badan Pertanahan Kabupaten Malang. 2016.