-
LAPORAN PENELITIAN
TINJAUAN UMUM
IMPLEMENTASI : MEKANISM LEGAL ( IMPLEMENTATION : LEGAL
MECHANISMS )
DI KOTA PALEMBANG
OLEH :
Ir . H. Chairul Murod, MT. dkk
DIBIAYAI OLEH DANA DIPA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2005
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 2909 RT / PT 11.1.1 /N/ 2005
TANGGAL : 1 JULI 2005
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2005
-
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
1.a. Judul Penelitian : TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI : MEKANISME
-
LEGAL (IMPLEMENTATION : LEGAL MECHANISMS)
DI PALEMBANG
b. Bidang Ilmu : Teknologi . (Teknik Arsitektur).
c. Kategori Penelitian : II.
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Chairul Murod, MT.
b. jenis Kelamin : Laki-laki.
c. Pangkat / Golongan / NIP : Penata Muda / III.b. / 131 572
475.
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli.
e. Fakultas / Jurusan : Teknik / Arsitektur.
d. Universitas : Sriwijaya.
e. Bidang Ilmu yang Diteliti : Arsitektur
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 ( satu ) orang.
4. Lokasi Penelitian : Palembang.
5. Jangka Waktu Penelitian : 5 ( Lima ) Bulan
6. Biaya yang digunakan : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah
).
7. Sumber Dana : DIPA Universitas Sriwijaya T.A. 2005.
Inderalaya, 18 November 2005
Mengetahui, Ketua Peneliti,
Dekan Fakultas,
Dr. Ir. H. Hasan Basri. Ir. Chairul Murod, MT. NIP. 131 416 216
NIP. 131 572 475
Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya
Dr. Ir. Ali Yasmin Adam Wiralaga, Msc. NIP. 130 353 404.
-
TINJAUAN UMUM
IMPLEMENTASI : MEKANISME LEGAL ( IMPLEMENTATION : LEGAL
MECHANISMS )
DI KOTA PALEMBANG
Oleh : Chairul Murod.
ABSTRAK
Kota Palembang yang luas wilayahnya sebesar 400,61 KM 2 dengan
penduduk
pada tahun 1995 telah hampir mencapai 1.300.00,- jiwa adalah
merupakan salah satu kota
besar di Indonesia atau kota kedua terbesar di pulau Sumatera.
Dengan melihat potensi
luasan wilayah dan jumlah penduduk, juga PDRB yang meningkat
terus menerus tiap
tahunnya yang mana laju pertumbuhannya mencapai rata-rata 9,20 %
untuk periode tahun
1975 1995 ini, serta potensi sumber daya alam daerah
belakangnya, maka kota Palembang akan berkembang pesat dimasa
mendatang, ini sudah terlihat adanya
peningkatan perkembangan di kota Palembang pada tiga tahun
terakhir ini.
Mengingat peningkatan pembangunan kota Palelembang tersebut
gina
mengendalikan perkembangan kota bagi meningkatnya, pembangunan
kota, pada tahun
1994 telah disusun RTRW Kodya Dati II Palembang tahun 1994 2004
dan pada tahun 1994 itu pula RTRW tersebut sudah disyahkan sebagai
suatu peraturan daerah. Saat ini
telah pula selesai disusun 3 ( tiga ) RDTRK dari 3 ( tiga )
bagian wilayah kota Palembang
dan Peraturan Bangunan Kota Palembang yang tinggal menunggu
disyahkan sebagai
suatu Peraturan Daerah, disamping itu juga telah disusun RTRK
RTRK dan RTBL RTBL beberapa kawasan khusus serta ketentuan
ketentuan dan atau Peraturan Paeraturan Implementasi Teknik
pendukung lainnya.
Dalam kesempatan ini secara khusu akan ditinjau hal hal yang
berkaitan dengan Ketentuan Ketentuan atau Peraturan Paeraturan
Implementasi Teknik dengan Mekanisme Legalnya yang telah dimiliki
kota Palembang bagi Pengendalian
Pembangunan kotanya. Hal ini akan ditinjau sesuai dengan tulisan
Hamid Shirvani dalam
bukunya Urban Planning Process, khususnya bagian 9 tentang
Implementasi : Mekanisme Legal. Dari pembahasan dalam Penelitian
ini akan didapat Hipotesa sejauh mana
pengimplementasiannya dengan segala dukungan dan hambatannya,
serta manfaat-manfaat
yang di dapat.
KATA KUNCI :
IMPLEMENTASI, MEKANISME DAN LEGAL
-
KATA PENGANTAR
Alhamdullillah hi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT,
yang sampai saat ini masih melimpahkan Taufiq dan Hidayah NYA,
sehingga dengan ridlo Nya, penelitian ini dapat
diselesaikan, meskipun berbagai cobaan dan kendala sempat
mewarnai penyelesaian
tulisan ini.
Penelitian dengan judul : Tinjauan Umum Implementasi Mekanisme
Legal ( Implementation : Legal Mechanisms ) di Palembang ,
dilakukan untuk mencari jawaban sejauh mana pengimplementasiannya
dengan segala dukungan dan hambatannya,
serta manfaat-manfaat yang di dapat.
Tujuan penelitian ini selain untuk menemukan jawaban tersebut,
diharapkan kajian pada
penelitian ini dapat menghasilkan hal hal yang berkaitan dengan
Ketentuan Ketentuan atau Peraturan Paeraturan Implementasi Teknik
dengan Mekanisme Legalnya yang telah dimiliki kota Palembang bagi
Pengendalian Pembangunan kotanya.
Penelitian ini masih jauh dari sempurna, mengingat keragaman
sample yang diambil
terbatas pada pusat kota Palembang saja, mengingat keterbatasan
dana dan waktu, oleh
sebab itu hasilnya tentu masih perlu dikaji ulang dengan
menghasilkan sample-sample dari
berbagai wilayah, sehingga bias penyimpangan lebih kecil dan
akurasi hasilnya akan lebih
tinggi.
Apapun hasilnya penelitian ini merupakan tahap awal dalam
tinjauannya terhadap hal hal yang berkaitan dengan Ketentuan
Ketentuan atau Peraturan Paeraturan Implementasi Teknik dengan
Mekanisme Legalnya yang telah dimiliki kota Palembang
bagi Pengendalian Pembangunan kota Palembang, dan semoga dapat
ditindak lanjuti untuk penelitian lanjutan.
Inderalaya, 18 November 2005,
Peneliti.
-
DAFTAR ISI
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN....i
ABSTRAK...ii
KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI....iv
I. PENDAHULUAN......1 Latar Belakang Maksud dan Tujuan Obyek
Tinjauan Metoda dan Proses Sistimatika Pembahasan
II. TITK PIJAK TINJAUAN dan PENGERTIAN-PENGERTIAN.....4
Implementation : Mechanisms Legal. Teknik Teknik Implementasi
menurut Hamid Shirvani
Incective Zoning. Performance Zoning Special District Transver
Development Right.(TDR) Sign Ordinances Interim Ordinances
Antidemolition Ordinances Historic Districk Mandated Environmental
Design Reviw.
III. GAMBARAN
OBYEK..............................................................................8
RTRw Kodya Dati II Palembang. RTRK RTRK Kawasan Khusus / Tertentu
RTBL Kawasan Tertentu Tinjauan Peraturan Bangunan Kodya Dati II
Palembang
IV. PEMBAHASAN
PENGKAJIAN..................................................12
4.1.1. Incective Zoning 4.1.2. Performance Zoning 4.1.3. Special
District 4.1.4. Transver Development Right.(TDR) 4.1.5. Sign
Ordinances 4.1.6. Interim Ordinances 4.1.7. Antidemolition
Ordinances 4.1.8. Historic Districk 4.1.9. Mandated Environmental
4.1.10. Design Reviw.
-
V. KESIMPULAN....19 Kesimpulan Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA......21
LAMPIRAN FOTO / GAMBAR........22
MATRIK PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK
IMPLEMENTASI......................23
LAMPIRAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN................................................24
PERSONALIA PENELITI......26
RIWAYAT HIDUP PENELITI..27
-
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG.
Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi di
Indonesia
dewasa ini, kota-kota di Indonesia, khususnya di kota besarnya
berkembang dengan
pesat pula, sebagai akibat meningkatnya perkembangan di bidang
perkotaan yang
berpacu dengan pembangunan di bidangnya lainnya. Tidak jarang
dengan
meningkatnya pembangunan di bidang perkotaan tersebut
menghasilkan
perkembangan kota yang meluas dan tidak terkendali sehingga
menimbulkan
permasalahan peeemasalahan bagi kota tersebut, misalnya
timbulnya pencemaran
kota akibat dikendalikannya pembangunan perindustrian, banyak
daerah daerah dan
atau kawasan-kawasan lindung dibangun untuk fungsi ekonomi tanpa
menghiraukan
dampak yang akan diakibatkannya, bangunan bangunan bersejarah
dan bernilai
arsitektur tinggi dirobohkan diganti dengan bangunan bangunan
baru sehinga kota
tersebut kehilangan nilai nilai kesejarahannya dan nilai
arsitektur yang dimiliki
sebelumnya.
Untuk mengendalikan pembangunan kota agar perkembangan kotra
terarah
dan terkendali, dan tidak menimbulkan dampak negative bagi kota
tersebut,
diperlukan suatu sistim pendekatan perencanaan dan perancangan
kota dan penetapan
alat alat pendukung bagi pengimplementasian perencanaan dan
perancangan kota
tersebut . Di Indonesia berdasarkan UU No 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang
setiap wilayah sesuai hirarkinya harus disususn Rencana Tata
Ruang wilayahnya,
untuk kodya / kota, adalah Rencana Tata Ruang wilayah Kodya /
Kota disamping
juga bentuk Perencanaan dan Perancangan Perkotaan lainnya (
mencakup Urban
Planning Urban Design ). Selain itu, hal yang tidak kalah
pentingnya diperlukan
adanya ketentuan ketentuan , perasturan peraturan, atau hukum
hukum yang
disebut dengan teknik teknik implementasi ( Implementation
Techniques ) dengan
mekanisme yang bersifat legal guna mendukung pengimplementasian
dari semua
bewntuk perencanaan dan perancangan perkotaan tersebut.
-
Kota Palembang dalam pengendalian kotanya pada tahun 1994
telah
menyusun RTRw Kodya Dati II Palembang tahun 1994 2004 dan telah
disyahkan
sebagai suatu peraturan daerah. Pada tahun 1996 telah disususn
Peraturan Bangunan
Kota Palembang yang juga telah disyahkan sebagai peraturan
daerah. Saat ini telah
pula selesai disusun 3 (tiga) RDTRK, dari 3(tiga) bagian Wilayah
kota Palembang
yang tinggal menunggu disyahkan sebagai suatu peraturan daerah,
disamping sedang
disusun RTRK RTRK dan RTBL RTBL beberapa kawasan tertentu, ,
serta
ketentuan ketentuan dan atau Peraturan Peratuaran, Teknik teknik
Implementasi
pendukungnya lainnya.
Dari kebutuhan perangkat pengendalian pembangunan kota,
kelihatannya
kota Palembang telah berusaha untuk memepersiapkannya, namun
apakah yang
sudah dipersiapkan tersebut sudah cukup dan bagaimana pula
implementasinya, ini
yang biasanya sering di pertanyakan.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.
Untuk menjawab pertanyaan seperti yang diuraikan dalam latar
belakang,
maka dalam kesempatan ini secara khusus akan meninjau hal-hal
yang berkaitan
dengan Ketentuan Ketenruan dan atau peraturan Peraturan, Teknik
teknik
implementasi dengan mekanisme Legalnya yang telah dimiliki kota
Palembang bagi
pengendalian pembangunan kotanya. Disini akan ditinjau teknik
teknik
implementasi apa saja yang telah dimiliki dan sejauh mana dan
bagaimana
pengimplementasiannya dengan segala factor pendukung dan
hambatannya serta
sejauh mana pemanfaatannya.
1.3. OBYEK TINJAUAN.
Dalam tinjauan sejauh mana implementasi dari ketentuan ketentuan
dan
peraturan peraturan, teknik teknik implementasi yang telah
dimiliki dan
dijalankan di kota Palembang bagi mendukung pembangunan kota
Palembang dalam
pembahasan ini sebagai obyek yang akan ditinjau adalah segala
bentuk ketentuan
ketentuan dan atau peraturan peraturan teknik teknik
implementasi yang telah
-
dimiliki dan dijalankan kota Palembang, baik berupa peraturan
peraturan tersendiri
maupun yang terkandung atau yang ada dalam bentuk perencanaan
perencanaan
kota bagi mendukung pengendalian pembangunan kota, ini meliputi
: RTRw Kodya
Dati II Palembang tahun 1994 2004, Peraturan Bangunan Kota
Palembang tahun
1996, RTRK RTRK dan RTBL yang telah disusun untuk kawasan
tertentu ,
disamping obyek berupa fakta fakta yang ada dilapangan.
1.4. METODE DAN PROSES SISTIMATIKA PEMBAHASAN.
Dalam meninjau teknik teknik implementasi apa saja yang telah
dimiliki
dan sejauh mana dan bagaimana pengimplementasian dengan segala
factor
pendukung dan hambatannya dan sejauh mana pula manfaatnya dalam
pengendalian
pembangunan kota Palembang khususnya ini akan ditinjau
berdasarkan suatu tulisan
atau literature tertentu.
Adapun proes - sistimatika pembahasan dalam tulisan ini dimulai
dengan
penetapan dasar dasar pembahasan yang dimuat dalam bagian 1
meliputi : Latar
Belakang, Maksud dan Tujuan, Obyek Tinjauan, dan Metoda Proses
sistimatika
pembahasan dan bagian II merupakan titik Pijak Tinjauan,
Pengumpulan dan
Kompilasi Data yang dimuat dalam bagian III, sebagai berikut
Gambaran Obyek
yang Ditinjau, Pembahasan Pengkajian Obyek Tinjauan atas dasar
titik pijak
tinjauan sedangkan yang dimuat dalam bagian IV, dan terakhir
Kesimpulan dan
Rekomendasi sebagai hasil dari bahasan tulisan ini yang dimuat
dalam bagian V.
-
BAB II
TITIK PIJAK TINJAUAN DAN
PENGERTIAN PENGERTIAN.
Dalam tinjauan teknik teknik implementasi apa saja yang telah
dimiliki
dan sejauh mana serta bagaimana pengimplementasian dengan segala
factor pendukung
dan hambatannya dan sejauh mana pula hambatannya adalah didasari
tulisan Hamid
Shirvani tersebut telah dikembangkan kkonsep konsep dasar zoning
: Incentive Zoning,
Performance Zoning, dan Developmen Rights (TDR), Sign
Ordinances, Interim
Ordinances, Antidemolition Ordinances, Historic District
Ordinance, Mandated
Environmental Impacts Report, dan Design Review sebagai suatau
pendekatan dalam
pengendalian pembangunan kota 1
Dari tititk pijak tinjauan diatas, perlu dijabarkan terlebih
dahulu beberapa
pengertian dasar yang terkandung dalam tulisan Hamid Shirvani
tersebut, seperti yang
diuraikan berikut ini.
2.1. IMPLEMENTATION : MEKANISME LEGAL
Sesuai yang terkandung dalam tulisan Hamid Shirvani tentang
Implementation : Mekanisme Legal dan juga dari data sekunder
lainnya, seperti
peraturan tentang penggunaan tata ruang, baik di tingkat
nasional, maupun daerah,
yang dimaksud dengan implementation : mekanisme legal disini,
segala seuatu
peraturan peraturan, ketentuan ketentuan dan atau hokum hokum
dalam
perencanaan dan perancangan kota yang disebut dengan teknik
teknik implementasi
(Implementation Techniques) yang dijalankan dengan mekanisme
legal (legal
mechanism) sebagai alat control bagi pengendalian pembangunan
kota.
2.2. TEKNIK-TEKNIK IMPLEMENTASI MENURUT HAMID SHIRVANI.
1 Shirvani, Hamid, Urban Design Proses, Implementation :
Mekanisme Legal, Chapter 9, page 168
-
2.2.1. Incective Zoning.
Incective Zoning adalah pemberian kemudahan-kemudahan atau
memberikan suatu bonus, misalnya keringanan atau ketentuan
ketentuan KDB
kepada pengembang yang mau menyediakan fasilitas umum, seperti
plasa plasa
ruang ruang terbuka , jalan setapak- jalan setapak dan lain lain
yang akan
membangun suatu bangunan atau kawasan atau daerah tertentu.
2.2.2. Performance Zoning
Performance Zoning adalah, ketentuan ketentuan yang ditetapkan
bagi
standar standar perancangan yang berkaitan dengan kenyamanan,
kenikmatan,
keamanan, dan atau keselamatan, khususnya bagi standar standar
dari kondisi
kondisi fisik yang dapat diukur, seperti : sinar Matahari,
Kebisisngan, Getaran,
Kapasitas Infra Struktur dan lain lain, juga yang tidak dapat
diukur, seperti Bau.
Hal ini ditujukan teriutama pada bangunan atau kawasan yang
cenderung atau
potensi menggagnggu lingkungan misalnya kawasan Industri yang
harus dibatasi
oleh suatu daerah penyangga, bangunan bangunan tinggi yang dapat
memutus
pandangan dan lain lain.
2.2.3. Special District
Special District adalah ketentuan ketentuan khusus yang
ditetapkan bagi
pengembangan dan pembangunan kawasan kawasan / daerah daerah
khusus
yang perlu dilindungi atau kawasan kawasan / daerah daerah
yang
perkembangnannya cukup atau sangat pesat sehingga perlu
dikendalikan
perkembangannya. Perlindungan disini, adalah terhadap kandungan
nilai nilai
budaya yang tinggi, sumber sumber daya alam yang
mempengaruhi
kelangsungan hidup, dan cirri karakter khusus, seperti : daerah
sumber air baku
sungai, resapan air rawa, lahan produktif, waterfront, dll.
2.2.4. Transfer Development Rights (TDR).
Transfer Development Rights adalah ketentuan ketentuan bagi
pengalihan
hak membangun dari suatu kawasan / daerah atau bangunan
tertentu, yang
misalnya ditetapkan untuk dilindungi ke kawasan / daerah lain
atau di tumpuk
pada pada bangunan lain.
-
2.2.5. Sign Ordinances.
Sign Ordinances adalah ketentuan ketentuan yang mengatur tentang
papan
papan nama papan nama gedung, papan nama reklame, dan papan
papan tanda
lainnya guna menjaga keharmonisan, kenyamanan visual, dan
perlindungan
lanskap dan urbanskap, yang dapat terganggu oleh keberadaan
papan papan
nama gedung , papan reklame, dan papan papan tanda lainnya
tersebut.
2.2.6. Interim Ordinances
Interim Ordinances adalah ketentuan ketentuan yang bersifat
sementara
bagi penundaan / panengguhan pembangunan pada suatu area
tertentu, yang
menyangkut suatu ketentuan atau beberapa ketentuan yang ada,
misalkan anti
demolition ordinances, atau batasan batasan pembangunan baru di
dalam
lingkungan lingkungan tertentu dimanan penggunaan lahannya
berubah.
2.2.7. Antidemolition Ordinances.
Antidemolition Ordinances adalah ketentuan ketentuan yang
melarang
perobohan atau pembongkaran suatu bangunan dengan alas an apapun
kecuali
bila memang akan membahayakan masyarakat. Ketentuan ketentuan
ini untuk
melindungi bangunan bersejarah dan bernilai arsitektur tinggi
atau mencegah
meksud maksud mencari keuntungan ekonomi dari pengembang.
2.2.8. Historic District.
Historic District. adalah ketentuan ketentuan yang hamper sama
dengan
Special District, akan tetapi inimlebih ditujukan kepada daerah
daerah dan
ataubangunan yang bersejarah. Dalam hal ini dapat pada suatu
kawasan dan
dengan bangunan bangunannya yang bersejarah dijaga dengan
menjadikan
bangunan bersejarah tersebut sebagai latar belakang yang
menonjol dari daerah
tersebut, misalkan ia dijadikan sebagai frame dari bangunan lain
yang
mengelilinginya.
2.2.9. Mandated Environmental Impact Reports.
Mandated Environmental Impact Reports adalah ketentuan
ketentuan
yang mengatur tentang gangguan gangguan terhadap lingkungan
akibat
terjadinya aktivitas pembangunan kota, mulai dari persiapan,
pelaksanaan
-
konstruksi dan sampai dengan penggunaannya, missal pengaruh
transportasi,
pemancangan dan pembongkaran.
2.2.10. Design Review.
Design Review adalah merupakan teknik evaluasi penilaian dari
suatu
perencanaan perancangan kota.
-
BAB III.
GAMBARAN OBYEK
3.1. RTRw KODYA DATI II PALEMBANG.
Dalam RTRw. Ini sesuai dengan sifatnya yang masih umum tidak
mengatur
ketentuan ketentuan berupa teknik teknik implementasi seperti
yang dimaksud pada
tulisan ini bagi pengendalian pembangunan kota dan atau kawasan
kawasan kota,
yang berkaitan dengan hal ini hanya berupa penetapan
penggunaannya saja dan arahan
umumnya.
Dalam kaitannya dengan tulisan ini dalam RTRw ini telah
ditetapkan
beberapa kawasan kawasan khusus / tertentu, baik yang berfungsi
khusus / tertentu
ataupun yang perkembangannya pesat atau akan dipacu
pengembangannya , lihat
gambar 01; juga terdapat arahan bagi perlindungan bangunan
bangunan bersejarah
secara umum, yang lebih lanjut harus diadakan studi bagi
penetapan bangunan
bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya yang harus di
lindungi, dipreservasi
atau dikonservasi.
GBR.01. PETAWILAYAH PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
-
3.2. RTRK - RTRK KAWASAN KHUSUS / TERTENTU.
Sebenarnya kalau untuk Kodya DATI II Palemabng ini ada
beberapa
kawasan kawasan yang telah disususn RTRKnya, namun dari RTRK
RTRK tersebut
hamper kesemuanya kurun waktunya telah berlalu, sedangkan yang
baru disususn,
hanya satu kawasan, namun belum disyahkan sebagai peraturan
daerah.
Dari RTRK RTRK yang telah disusun tersebut juga belum banyak
memuat ketentuan ketentuan berupa teknik teknik implementasi
seperti yang
dimaksud dalam tulisan ini, sedangkan yang sudah dimuat
materinya belum mendalam
benar.
3.3. RTBL KAWASAN TERTENTU.
Dari beberapa kawasan kawasan tertentu yang ditetapkan dalam
RTRw
KODYA DATI II Palembang tahun 1994 2004 baru kawasan Civic
Center Kota.
Yang telah disusun RTBL.
Kawasan Civic Centre kota ini merupkan kawasan yang termasuk
kawasan
dalam pusat kota, terdiri dari kawasan yang dikenal dengan
sebutan Kawasan Benteng
Kuto Besak dan kawasan Pasar 16 ILIR. Kawasan ini adalah
merupakan kawasan
bersejarah bagi kota Palembang, disinilah pusat pemerintahan dan
daerah pertahanan
Kesultanan Palembang, dibawah Sultan Mahmud Badarudin. Di dalam
kawasan ini
terdapat beberapa bangunan bersejarah, yaitu Benteng Kuto Besak
sebagai satu
satunya benteng pribumi di Indonesia yang masih ada yang dibuat
pada masa
kesultanan Sultan Mahmud Badarudin II, Kantor Ledeng yang
tadinya fungsinya
sebagai menara air yang sekarang menjadi balai kota adalah
merupakan sedikit
bangunan peninggalan kolonial yang masih ada yang mempunyai
nilai arsitektur yang
tinggi, dan rumah siput yang juga sebagai peninggalan sultan
Mahmud Badarudin II
yang masih ada yang mempunyai nilai arsitektural hybrid antara
asia dan barat, antara
rumah tradisional limas dan bangunan dengan gaya Belanda
peninggalan Konial.
Pada kawasan civic Centre inilah terletak jembatan Nusi yang
dikenal
sebagai lambing kota yang menghubungkan bagian ILIR dan ULU kota
yang dibelah
oleh sungai Musi lihat gambar 02
-
Dalam RTBL kawasan ini baik dalam RPB dan PPB nya termuat
beberapa
ketentuan ketentuan, berupa teknik teknik implementasi seperti
yang dimaksud
dalam tulisan ini. Ketentuan ketentuan tersebut antara lain,
terutama berkaitan
dengan : Performance Zoning, Sign Ordinances, Antidemolition
Ordinance,
Historict District Ordinances. Ketentuan ketentuan ini materinya
cukup mendalam,
namun sampai sekarang belum disyahkan sebagai peraturan daerah
ataupun ditetapkan
sebagai keputusan walikota, sehingga dalam implementasinya
mengalami hambatan.
3.4. TINJAUAN PERATURAN BANGUNAN KODYA. DATI II PALEMBANG
Pada awal tahun 1996 ini telah selesai disususn Peraturan
Bangunan
Setempat (PBS) untuk kota Palembang yang telah disyahkan sebagai
peraturan daerah,
sudah disetujui DPRD Kodya Dati II Palembang tinggal menunggu
pengesahan
Gubernur Propinsi Dati I Sumatera Selatan.
Dalam PBS kota Palembang ini memang memuat beberapa
ketentuan
ketentuan, berupa teknik teknik implementasi seperti yang
dimaksud dalam tulisan
-
ini, Performance zoning , Sign Ordinances, Antidemolition
Ordinances, Historict
District Ordinance, juga Mandated Environmental Impacts Reports,
namun dalam
PBS itu materinya masih kurang mendalam dan masih bersifat
umum.
-
BAB IV
PEMBAHASAN PENGKAJIAN.
4.1. INCECTIVE ZONING.
Dilihat dari materi materi yang terkandung dalam peraturan
Bangunan
Kota Palembang tahun 1996, RTRK RTRK dan RTBL RTBL kawasan
kawasan,
teknik Implementasi yang mengarah atau yang dapat diartikan
sebagai Incective
Zoning ini tidak tercakup di dalamnya. Jadi dalam pengendalian
pembangunan kota
Palembang tidak atau belum mengenal atau menggunakan teknik
implementasi seperti
yang dimaksud dengan Incective Zoning ini.
Hal ini terlihat dengan belum adanya ketentuan ketentuan
mengenai
Incective Zoning ini, fasilitas umum, seperti : Lapangan
lapangan olah raga,
lapangan lapangan bermain dan ruang terbuka hijau, plaza plaza,
dan yang lainnya
kota di kota Palembang agak terbatas, karena hamper semua
fasilitas umum yang ada
dibangun dengan biaya pemerintah kodya Dati ii Palembang yang
tentunya dananya
terbatas. Pengembang hanya terbatas memenuhi fasilitas umum dari
Real Estate yang
dibabgunnya saja, sesuai dengan syarat syarat yang telah
disetujui dalam rancangan
tapaknya, itupun terbatas sekali, bahkan tidak jarang ada
pengembang yang
menghindar untuk menyediakan fasilitas umum tersebut. Dari
sekian kawasan
kawasan Real Estate di kota Palembang, hanya satu yang dianggap
cukup memenuhi
penyediaan fasilitas umumnya.
4.2. PERFORMANCE ZONING
Dalam RTBL kawasan Civic Centre dan Peraturan Bangunan kota
Palembang secara umum terkandung ketentuan ketentuan seperti
yang dimaksudkan
dengan Performance Zoning ini, walaupun secara tidak langsung,
yang umumnya
disiratkan dalam ketentuan harus mengacu ketentuan pada syarat
syarat teknik
perancangan bangunan yang menyaratkan harus memenuhi ketentuan
tentang ini.
Karena ketentuannya tidak terkandung langsung pada ketentuan
yang ada
khususnya pada peraturan bangunannya, sedangkan pada RTBL walau
ditetapkan
secara langsung dan materinya cukup mendalam, namun belum ada
landasan
-
hukumnya, sehingga dalam implementasi ketentuan ini mengalami
hambatan ,
ditambah lagi dengan sistim kontrol perancangan dan pembangunan
yang juga belum
begitu baik. Jadi kesemuanya terpulang pada siperancang dan
pemiliknya.
Contoh yang memperlihatkan akan hal ini, adalah suatu industri
pupuk atau
yang dikenal dengan pabrik Pupuk Sriwijaya yang terletak di tepi
sungai Musi, di
ujung Timur Kota, karena tidak ada daerah penyangga hijau /
Green Belt walau
ketentuan ini ada direncana Induk kota 1974 1994, dan dipertegas
dalam RTRw
Kodya Dati II Palembang tahun 1994 2004, akibatnya terjadi
polusi bau terhadap
daerah sekitar dengan radius 5 sampai 10 Km, tergantung arah
angina pada saat itu;
begitu juga terjadi pencemaran sungai dikarenakan sistim buangan
limbah cair ke
sungai yang kurang baik, sehingga sering terjadi banyak ikan
ikan yang mati di
perairan sekitarnya.
4.3. SPECIAL DISTRICT.
Di dalam RTRW Kodya Dati II Palembang tahun 1994 2004 telqh
ditetapkan kawasan kawasan atau daerah daerah yang bersifat
khusus yang dalam
GBR. 04. LOKASI PT PUSRI DEKAT DENGAN PEMUKIMAN
-
pengembangan dan ataupun pembangunan yang diatur secara khusus
pula. Namun baru
satu kawasan yang disusun RTBL nya, yaitu kawasan Civic Centre,
dimana
terkandung ketentuan ketentuan seperti yang dimaksud dengan
Special District ini.
Akan tetapi ketentuan ketentuan yang ada tersebut belum ada
landasan hukumnya,
misalnya sebagai Perda atau keputusan walikota, sehingga dalam
implementasinya
mengalami hambatan. Sebagai contoh di kawasan inimterdapat rumah
sakit AK Gani
yang dalam tiga tahun ini sedang dikembangkan diperluas, namun
perluasannya
tersebut merusak dinding Benteng Kuto Besak yang telah
ditetapkan sebagai bangunan
yang dilindungi sebagai benda / bangunan cagar budaya.
4.4. TRANSFER DEVELOPMENT RIGHTS (TDR).
Dilihat dari materi materi yang terkandung dalam Peraturan
Bangunan
Kota Palembang tahun 1996, RTRK RTRK dan RTBL RTBL. Kawasan
kawasan,
teknik implementasinya yang mengarah atau yang dapat diartikan
sebagai TDR ini
seperti halnya Incective Zoning tidak tercakup di dalamnya. Jadi
dalam pengendalian
pembangunan kota Palembang tidak atau belum mengenal atau
menggunakan teknik
implementasi seperti yang dimaksud dengan TDR ini.
Teknik Implementasi dari TDR ini perlu di susun untuk kota
Palembang ini
untuk menjaga agar pada suatu kondisi tertentu bila terjadi hal
hal yang dapat
merugikan pihak pengembang, misalnya pada suatu kawasan ,
pengembangan telah
diberikan sesuatu hak bagi pengembang kawasan tertentu kemudian
terjadi perubahan
penggunaan kawasan tersebut atau ditetapkan sebagai kawasan
lindung, maka agar
pihak pengembang tidak dirugikan , pemerintah kota dapat
mengalihkan hak tersebut
ke kawasan lain, dengan demikian pemerintah kota tidak berlaku
semena mena,
menghargai sesuatu hak pihak lain. Jadi teknik implementasi dari
TDR ini perlu
diperkenalkan dan dimasyarakatkan.
4.5. SIGN ORDINANCES.
Sama halnya dengan Performance Zoning dalam RTBL kawasan
Civic
Centre dan Peraturan Bangunan kota Palembang secara umum
terkandung ketentuan
-
ketentuan seperti yang dimaksudkan dengan Sign Ordinance,
walaupun secara tidak
langsung, yang umumnya disiratkan dalam ketentuan harus mengacu
ketentuan pada
syarat syarat teknik perancangan bangunan yang harus memenuhi
ketentuan tentang
ini.
Karena ketentuannya tidak terkandung secara langsung pada
ketentuan yang
ada khususnya pada peraturan bangunannya., sedangkan pada RTBL
walau ditetapkan
secara langsung dan materinya cukup mendalam, namun belum ada
landasan
hukumnya sehingga dalam implementasi ketentuan ini mengalami
hambatan ,
ditambah lagi dengan sistim control perancangan dan pembangunan
yang juga belum
begitu baik, jadi kesemuanya tergantung pada si perancang dan
pemiliknya.
Disamping itu ketentuan Sign Ordinances ini, khususnya untuk
papan
iklan diataur tersendiri dalam suatu peraturan daerah tentang
periklanan, Namun
peraturan daerah tentang periklanan ini lebih banyak mengatur
hal hal yang
berkenan dengan biaya dan area areanya saja, tidak mengatur
tentang bentuk ataupun
ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan perancangan kota yang
dapat
menimbulkan ganguan pandangan .
Contoh yang memperlihatkan adanya gangguan pandangan yang
diakibatkan oleh papan papan nama bangunan dan papan papan nama
iklan ini,
banyak dijumpai suatu muka bangunan yang tidak memperlihatkan
lagi bentuk
bangunan yang sebenarnya lagi . Tidak jarang papan papan ikal
mengganggu
pandangan lalu lintas jalan, lihat gambar 03
4.6. INTERIM ORDINANCES
-
Sama halnya dengan Incectice Zoning, dan TDR, dilihat dari
materi
materi yang terkandung dalama Peraturan Bangunan Kota Palembang
tahun 1996,
RTRK RTRK dan RTBL RTBL kawasan kawasan, teknik implementasi
yang
mengarah atau yang dapat diartikan sebagai Interim Ordinances
tidak tercakup di
dalamnya .
Jadi dalam pengendalian pembangunan kota Palembang tidak atau
belum
mengenal atau menggunakan teknik implementasi seperti yang
dimaksud dengan
Interim Ordinances ini.
Sama halanya dewngan teknik implementasi dari TDR, Interim
Ordinances
ini perlu disusun untuk kota Palembang, ini untuk menjaga agar
pada suatu kondisi
tertentu hal hal yang merugikan fihak pengembang atau masyarakat
, dan juga
menjaga suatu kawasan yang telah diatur dengan ketentuan ini
tidak terlanjur
dibangun dan atau dikembangkan.
4.7. ANTIDEMOLITION ORDINANCES
Sama seperti halnya Incective Zoning, TDR, dan Interim
Ordinances,
dilihat dari materi materi yang terkandung dalam Peraturan
Bangunan Kota
Palembang tahun 1996, RTRK RTRK dan RTBL RTBL, kawasan kawasan
,
teknik implementasi yang mengarah atau yang dapat diartikan
sebagai
Antidemolition Ordinances, tidak tercakup didalamnya.
-
Jadi dalam pengendalian pembangunan kota Palembang tidak atau
belum
mengenal atau menggunakan teknik implementasi seperti yang
dimaksud dengan
Antidemolition Ordinances ini.
Ketentuan antidemolition ini dapat berkaitan erat dengan
ketentuan
ketentuan tentang Special District dan Historic District, jadi
ketentuan ini cukup
penting dan sudah selayaknya diperhatikan oleh pemerintah kota
Palembang,
terutama untuk menjaga terjaganya nilai nilai kesejarahan dan
aset budaya yang
ada.
Hal ini terlihat bahwasanya tinggal sedikit bangunan yang
mempunyai
nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi yang tetap
keberadaannya, demikian pula jika
melihat rumah Tradisional Palembang yang masih asli banyak
kondisinya
menyedihkan karena tidak dapat dirawat oleh pemiliknya karena
keterbatasan biaya
, yang mana sudah ada kejadian dibongkar oleh pemiliknya sendiri
untuk dijual
bahan bahannya yang masih baik, atau bagian bagian dari rumah
tersebut.
4.8. HISTORICT DISTRICT
Ketentuan tentang Historic District ini , implementasinya di
kota
Palembang sama halnya dengan ketentuan tentang Special District
dan
Antidemolition Ordinances, belum dimuat baik dalam RTBL kawasan
kawasan
tertentu maupun Peraturan Bangunan Kota Palemabng.
4.9. MANDATED ENVIRONMENTAL IMPACTS REPORT
Ketentuan ketentuan tentang seperti yang dimaksud dengan
Mendated
Environmental Impact ini di implementasikan pada prinsipnya
dengan ketentuan
yang kita kenal dengan analisa dampak lingkungan. Namun biasanya
yang
diperhatikan baru pada dampak yang diakibatkan setelah bangunan
tersebut
digunakan, sedangkan pada waktu bangunan dilaksanakan atau dalam
tahap
persiapan kurang sekali diperhatikan.
Ketentuan mengenai dampak lingkungan ini sebenarnya diatur
secara
nasional, namun banyak kepincangan kepincangan dalam
pelaksanaannnya di
-
daerah. Perhatian dari ketentuan ketentuan ini baru ditunjukkan
pada bangunan
industri saja, belum kebangunan umum lainnya.
4.10. DESIGN REVIEW.
Mengenai ketentuan teknik implementasi yang dimaksud denganm
design
review ini belum menjadi perhatian bagi pemerintah kota
Palembang
-
BAB V.
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. KESIMPULAN.
Dari hasil kajian pembahasan tentang teknik teknik implementasi
seperti
yang dimaksud dalam hasil penelitian ini di kota Palemabng,
beberapa ketentuan
tersebut telah dimiliki dan di implementasikan yang meliputi :
Performances Zoning,
Special District, Sign Ordinances, Historict Ordinances, dan
Mandated
Environmental Impact Report, selebihnya belum dimiliki atau
belum dimuat baik
dalam suatu perencanaan perancanga kota maupun dalam peraturan
bangunan kota
ataupun peraturan peraturan ainnya.
Dari yang telah dimiliki tersebut pada prinsipnya materinya
masih bersifat
umum dan belum begitu mendalam seperti yang sesuai dengan
tulisan Hamid Shirvani,
khususnya yang terkandung di dalam peraturan bangunan kota.
Disamping itu
beberapa darinya landasan hukumnya agak lemah, Ini khususnya
bagi RTBL, kawasan
. Dengan demikian dalam implementasimnya banyak mengalami
hambatan , hal ini
ditambah lagi dengan sistim control dan penegakkan hokum yang
lemah.
Terlihat adanya ketidak sadaran atau ketidak tahuan sebagian
besar warga
kota / masyarakat umum dan juga sebagian aparat pemerintah kota
akan manfaat atau
pentingnya ketentuan ketentuan teknik teknik implementasi ini
untuk pengendalian
pembangunan kota yang dapat mewujudkan penampilan kota yang baik
indah dan
yang keseimbangan lingkungannya terjaga.
Melihat dari kondisi kondisi dan fakta fakta yang ada di
kota
Palembang dapat dikatakan sebenarnya ketentuan ketentuan
tersebut dapat
berfannfaat bagi pengendalian pembangunan kota, apabila ini
disadari oleh semua
pihak pelaku pembangunan kota.
5.2. REKOMENDASI.
-
Sudah waktunya Pemerintah Jota Palembang memuaat ketentuan
ketentuan seperti yang dimaksud dalam laporan penelitian ini
secara menyeluruh
dengan materi yang mendalam, yang menyangkut tidak saja aspek
aspek ekonomis,
tetapi juga aspek aspek teknisnya. Sedangkan yang sudah ada
hendaknya dapat
disempurnakan dengan memperdalam materinya.
Ketrentuan ketentuan tersebut hendaknya dilandasi oleh dasar
hukum
yang kuat sehingga tidak menemukan kesulitan kesulitan hambatan
hambatan
dalam implementasinya. Disamping itu dalam proses penyusunannya
dapat melibatkan
masyarakat , baik masyarakat dari perguruan tinggi di bidang
perkotaan, swasta
maupuan masyarakat umum.
Ketentuan ketentuan ini hendaklah bersifat menyeluruh meliputi
segala
aspek dan dengan materi yang dalam. Hal yang tidak dapat
diabaikan bahwasanya
ketentuan tersebut hendaklah bersifat terbuka, seluruh warga
kota dapat mengetahuinya
secara terbuka, dan untuk perlu dimasyarakatkan terlebih dahulu
sehingga dapat
diterima oleh mayarakat secara baik dan mereka pun diharapkan
dapat mendukungnya.
-
DAFTAR PUSTAKA
1. Shirvani, Hamid, Urban Design Process.
2. Kodya Dati II Palembang, RTRK RTRK, beberapa kawasan di Kodya
Dati II
Palembang.
3. Kodya Dati II Palembang , RTBL Kawasan Civic Centre Kodya
Dati II Palembang
Tahun 1995.
4. Kodya Dati II Palembang Peraturan bangunan Kodya Dati II
palembang Tahun
1996.
-
1. LAMPIRAN-LAMPIRAN FOTO / GAMBAR
VISUALISASI BANGUNAN BERSEJARAH, BERNILAI
ARSITEKTUR TINGGI
1. BENTENG KUTO BESAK
2. RUMAH SIPUT 3. JEMBATAN AMPERA
4. PASAR 16-ILIR 5. KANTOR LEDENG
-
2. MATRIK PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK
IMPLEMENTASI
NO TEKNIK-TEKNIK
IMPLEMENTASI
KONDISI KETERA
NGAN 1 2 3
1 INCECTIVE ZONING
2 PERFORMANCE ZONING
3 SPECIAL DISTRICT
4 TRANSFER DEVELOPMENT RIGHT
5 SIGN ORDINANCES
6 INTERIM ORDINANCES
7 ANTIDEMOLITION ORDINANCES
8 HISTORICT ORDINANCES
9 MANDATED ENVIRONMENTAL IMPACT REPORTS
10 DESIGN REVIEW
-
3. LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS BANGUNAN UMUM
DI KOTA PALEMBANG
BERITA ACARA
NOMOR : ...............................................
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
BANGUNAN UMUM DI KOTA PALEMBANG.
PADA HARI INI
.................TANGGAL.................BULAN....................TAHUN
.............................
BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 361 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA FASILITS DAN UTILITAS PADA BANGUNAN
UMUM DALAM
KOTA PALEMBANG, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI TELAH
MELAKUKAN
PEMERIKSAAN TERHADAP KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN
TEKNIS PADA BANGUNAN :
NAMA BANGUNAN
:........................................................................
JENIS / KLASIFIKASI BANGUNAN
:........................................................................
LUAS DAN KETINGGIAN BANGUNAN
:........................................................................
NAMA PEMILIK / PENGUSAHA / PIMPINAN
:........................................................................
ALAMAT PEMILIK / PENGUSAHA / PIMPINAN
:........................................................................
ALAMAT / LOKASI BANGUNAN
:........................................................................
HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN
TEKNIS BANGUNAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
NO
URAIAN
PERSYARATANAN
ADM & TEKNIS
KET
ADA TDK ADA
I. PERSYARATAN ADMINISTRASI
1 HO
2 IMB
3 IPB
4 SITU
5 SIUP
6 SIUK
7 SURAT KETERANGAN LAYAK PAKAI ( SKLP )
8 DOKUMEN AMDAL / UKL / UPL
II PERSYARATAN TEKNIS
1 TAMPAK MUKA BGN / BUKAAN
PENYELAMAT
2 KORIDOR / PINTU DARURAT
3 TANGGA DARURAT
4 PIPA DAN TALI LUNCUR
5 UKURAN RG / TATA RG
6 PENCAHAYAAN DAN VENTILASI
7 SISTIM PENGAMANAN ARUS LISTRIK /
SEKRING
8 SISITIM GROUNDING
9 PENANGKAL PETIR
10 GENSET
11 INSTALASI PENERANGAN DARURAT
12 ALARM / SMOKE DETECTOR
13 PLUMBING ( PERPIPAAN )
14 ALAT PEMADAM API RINGAN ( RACUN API )
15 SPRINGKLER
16 BAK PENAMPUNG AIR
17 HYDRANT
18 PENUNJUK ARAH KESELAMATAN
19 SISTEM INFORMASI KEADAAN DARURAT
-
LEMBAR 2
SARAN SARAN :
1
.........................................................................................................................
2
............................................................................................................
.............
3
........................................................................................................................
.
4
..............................................................................................................
...........
5
........................................................................................................................
.
DEMIKIAN BERITA ACARA INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA GUNA
PEMBAHASAN LEBIH
LANJUT OLEH TIM UNTUK MENGAMBIL SUATU KESIMPULAN YANG AKAN
DISAMPAIKAN
KEPADA WALIKOTA PALEMBANG.
PALEMBANG, .......................................200.......
PEMILIK / PENGUSAHA / PIMPINAN TIM PEMERIKSA
KETUA : ............................. ( ............... )
....................................................................
SEKRETARIS : ............................. ( ................ )
ANGGOTA 1 : ............................. ( ................
)
2 : ............................. ( ................ )
3 : ............................. ( ................ )
4 : ............................. ( ................ )
5 : ............................. ( ................ )
6 : ............................. ( ................ )
7 : ............................. ( ................ )
8 : ............................. ( ................ )
9 : ............................. ( ................ )
10 : ............................. ( ................ )
11 : ............................. ( ................ )
12 : ............................. ( ................ )
13 : ............................. ( ................ )
14 : ............................. ( ................ )
-
PERSONALIA PENELITIAN
1. Ketua Peneliti
a. Nama : Ir.Chairul Murod, MT.
b. Golongan Pangkat dan NIP : III / b, 131 572 475.
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Jabatan Struktural : Tidak Ada
e. Fakultas / Program Studi : Teknik / Program Studi Teknik
Arsitektur.
f. Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya.
g. Bidang Keahlian : Teknik Arsitektur
h. Waktu Untuk Penelitian : 5 Jam / Minggu.
2. Anggota Peneliti : -
3. Tenaga Labor / Teknisi : -
4. Pekerja Lapangan / Surveyor : 2 Orang
5. Tenaga Administrasi : -
-
RIWAYAT HIDUP PENELITI.
NAMA : Ir. H. Chairul Murod, MT.
ALAMAT : Komplek Bukit Sejahtera Blok AA/16. Palembang
TEMPAT/TGL LAHIR : Tulungagung/ 26 Mei 1954.
NIP : 131 572 475.
PEKERJAAN / UNIT KERJA : Staf Pengajar Program Studi Teknik
Arsitektur
FAKULTAS / UNIVERSITAS : Fakultas Teknik / Universitas
Sriwijaya
JABATAN : Asisten Ahli
PANGKAT / GOLONGAN : Penata Muda Tk I / III.b.
PENDIDIKAN : 1. Sarjana Teknik Arsitektur ITS 1982.
2. Pasca Sarjana Teknik Arsitektur, Bidang Studi
Perancangan dan Kritik Arsitektur, Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2002.
PENGALAMAN PEKERJAAN :
1. Perencanaan Tata Ruang Propinsi Th 1993.
2. Perencanaan Tata Ruang PemKot Palembang 1994
3. Perencanaan Tata Ruang PemKot Pangkal Pinang 1995.
4. Studi Kawasan Industri Talang Kelapa MUBA tahun 1997.
tahun 2001.
5. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (
RIPPDA )
Lubuklinggau, tahun 2003 / 2004.
-
PENGALAMAN PENELITIAN :
1. Arsitektur Minanga
TEACHING GRANT TPSDP TAHUN 2003 / 2004