IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN …. Materi APHI FWG Gambut_MHI 18 Mei 2017...3. Saat ini penguasaan teknologi dan sistem silvikultur untuk pengembangan tanaman asli gambut

OPERATIONAL HTI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

EKOSISTEM GAMBUT PADA IUPHHK-HTI

Oleh :

Dr. Bambang Widyantoro

ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA

Disampaikan pada acara:

FOCUS WORKING GROUP DAMPAK PP 57 TAHUN 2016 TENTANG GAMBUT DAN IMPLEMENTASINYA:

BAGAIMANA KEBERLANGSUNGAN FUNGSI EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Jakarta, 18 Mei 2017

PP No. 150/2000 tgl 23 Des 2000 tentang Pengendalian Kerusakan

Tanah untuk Produksi Biomassa.

PP No. 71/2014 tgl 15 September 2014 jo PP No. 57 Tahun 2016 tgl 6

Desember 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

Gambut

Surat Menteri LHK No. S.494/MENLHK-PHPL/2015 tgl 3 November

2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut dan Surat Sekjen

LHK (a.n. Menteri LHK) No. S.661/Menlhk-Setjen/Rokum/2015 tanggal

5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut.

Peraturan Menteri LHK No. P.77/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 20

Januari 2016 tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar

Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

SE Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 4252/14.3/IX/2016 tgl 28

September 2016 tentang Larangan Pembukaan Baru atau Eksploitasi

Lahan Gambut untuk Usaha Kehutanan dan Perkebunan.

Keputusan Kepala BRG No.SK.05/BRG/KPTS/2016 tanggal 14

September 2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut.

Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut

Peraturan pelaksanaan PP 71/2014 jo PP 57/2016 terbit tanggal 28

Februari 2017 :

(1) PerMenLHK No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata

Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.

(2) PerMenLHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata

Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem

Gambut.

(3) PerMenLHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang

Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut.

(4) PerMenLHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang

Perubahan Atas PerMenLHK No. P.12/MENLHK-II/2015 tentang

Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

(5) SKMenLHK No. SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang

Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.

(6) SKMenLHK No. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang

Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut

KEADAAN UMUM PENYEBARAN HTI GAMBUT (SUMBER : BAHAN PRESENTASI DITJEN PKTL 20 MARET 2017 )

Tanah Mineral

63%

Gambut 37%

1.182

1.160.329

118.367

693.093

30.219

639.735

139.270 79.244 25.786 50.624

Sumatera

Utara (1 unit)

Riau (44 unit) Jambi (3 unit) Sumatera

Selatan (12

unit)

Bangka

Belitung (5

unit)

Kalimantan

Barat (17 unit)

Kalimantan

Tengah (8

unit)

Kalimantan

Timur (6 unit)

Papua (3 unit) Papua Barat

(1 unit)

Masa Berlaku IUPHHK-HTI pada lahan

gambut ± 46 TAHUN

Luas Hutan Indonesia 126,09 jt Ha

Luas Hutan Tanaman 10,7 jt Ha

IUPHHK Luas (Ha)

Gambut (100 unit) 2.9 juta (UTM) UTM = Universal Transverse

Mercator

Tanah Mineral

(185 Unit HTI) 7.8 juta

938

426.502

46.366

288.071

20.089

485.499

135.669

49.217 38.186 21.609

244

733.828

72.001

405.023

10.130

154.235

3.601 30.027

12.438 4.177

Sumatera

Utara

Riau Jambi Sumatera

Selatan

Bangka

Belitung

Kalimantan

Barat

Kalimantan

Tengah

Kalimantan

Timur

Papua Papua Barat

DATA LUASAN UPHHK-HTI YANG MASUK FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT

PER PROVINSI

Budi Daya Lindung

Keterangan :

1) Diolah dari Presentasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK tgl 20 Maret 2017 di Ruang Rimbawan I Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta pada acara Sosialisasi Kebijakan untuk Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

2) Luas (Ha) berdasarkan pengukuran GIS (UTM = Universal Transverse Mercator)

Water Gate / Pintu Air

INFRASTRUKTUR TATA AIR

Bangunan pelimpas/spillway sebagai pengatur level air (WSL Kalbar)

Blocking Kanal

INFRASTRUKTUR TATA AIR

Posisi Peat dam dan Spillways (WSL Kalbar)

Over Flow Bendungan

INFRASTRUKTUR TATA AIR

INSTALASI DIVER – DATA LOGGER

AREAL PRODUKSI - HTI

KAWASAN LINDUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pagi 96 93 94 93 94 89,0 93,0 94,0 93,0 93,0 94,0 89,0 93,0 94,0 90,0 93,0 94,0

Siang 79 76 84 85 86 78,0 76,0 75,0 76,0 75,0 86,0 78,0 76,0 86,0 74,0 85,0 86,0

Sore 87 87 89 93 88 91,0 85,0 82,0 84,0 86,0 78,0 79,0 74,0 87,0 76,0 93,0 88,0

0

20

40

60

80

100

RH

Kelembaban Udara Maret 2017 (RH)

27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Curah Hujan 15,0 10,0 31,0 43,0 8,0 64,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

mm

/h

ari

Curah Hujan Maret 2017

WL WT WL WT WL WT

1 SKNB004301 261495/20919 0.50 0.46 0.40 0.38 0.42 0.39

2 SKNB014901 257893/17396 0.17 0.07 0.21 0.18 0.33 0.28

3 SKNB034801 258113/10844 0.20 0.20 0.60 0.60 0.72 0.63

4 SKNB049101 257859/5804 0.41 0.35 0.28 0.27 0.41 0.35

5 SKNB072501 244398/3605 0.60 0.55 0.47 0.40 0.50 0.45

6 SKNB071201 245192/404 0.33 0.30 0.12 0.05 0.15 0.09

7 SKNB098601 265802/13541 0.38 0.30 0.31 0.28 0.51 0.40

8 Sempadan Sungai 242187/3814 0.28 0.28 0.21 0.20 0.27 0.20

9 Kawasan Lindung Gambut - KLG 249861/2017 0.45 0.37 0.30 0.30 0.40 0.38

10 Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah - KPPN 264813/8967 0.30 0.29 0.18 0.20 0.40 0.35

M1 M2 M3NO. LOKASI KOORDINAT

MONITORING WATER LEVEL, WATER TABLE, & SUBSIDEN

(1) Penyusunan revisi RKUPHHK sesuai PerMenLHK No.

P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 (jangka waktu 30 hari kerja sejak

menerima peta KHG KLHK skala 1 : 250.000 tgl 20 Maret 2017)

Perubahan tata ruang HTI (tanaman pokok, tanaman kehidupan,

kawasan perlindungan setempat & kawasan lindung lainnya)

ditambah dengan Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut /

KFLEG.

Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung

tanaman yang sudah ada dipanen 1 daur & tidak dapat ditanami dan

wajib dilakukan pemulihan (dialokasikan sebagai KFLEG).

Perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi lindung

tanaman hasil hutan kayu dipanen 1 daur kemudian diganti dengan

jenis tanaman asli dan wajib dilakukan pemulihan (dialokasikan

sebagai KFLEG).

Pengelolaan Lahan Gambut Pasca Terbitnya Peraturan Pelaksanaan PP 71/2014 jo PP 57/2016

(2) Penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut setelah proses

revisi RKU disahkan (Pasal 8 Ayat (1) Peraturan MenLHK No.

P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017).

Pemulihan pada fungsi lindung dilakukan dengan membuat bangunan

air berupa sekat kanal tanpa pelimpasan dan revegetasi dengan jenis

tanaman asli.

Kriteria keberhasilan pemulihan a.l. :

- Muka air tanah di lahan gambut < 0,4 meter di bawah permukaan

gambut pada titik penaatan,

- Sistem pengelolaan air & bangunan air harus terbangun 6 bulan

pertama,

- Perbaikan tinggi muka air tanah untuk mencapai < 0,4 m harus

terlihat perbaikannya dalam 3 bulan terhitung sejak dibangunnya

bangunan air,

- Jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling sedikit 500 batang/Ha

pada tahun ketiga.

Pengelolaan Lahan Gambut Pasca Terbitnya Peraturan Pelaksanaan PP 71/2014 jo PP 57/2016

1. Proses penyusunan revisi RKUPHHK-HTI saat ini belum memasukkan hasil

verifikasi dan validasi lapangan terhadap data dan informasi melalui

tumpang susun antara peta penetapan fungsi ekosistem gambut dengan

peta RKUPHHK skala 1 : 50.000.

2. Areal lahan pengganti (land swap) terhadap areal budidaya yang menjadi

fungsi lindung belum tersedia mekanisme pengaturannya. Diperlukan

kejelasan areal land swap yang layak dikelola oleh perusahaan sebagai

lahan pengganti (lokasi, luasan areal, sebaran, kondisi areal, kedekatan

dengan industri existing, konflik sosial dll).

3. Saat ini penguasaan teknologi dan sistem silvikultur untuk pengembangan

tanaman asli gambut dalam skala luas masih minim, sehingga diperlukan

uji coba dalam skala penelitian terkait pemulihan dengan

mengkombinasikan antara suksesi alami jenis tanaman yang ada saat ini

dan revegetasi dengan jenis tanaman asli gambut.

Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut

4. Larangan pemanfaatan lahan gambut (diatur hanya sampai 1 daur

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri LHK No.

P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017) pada fungsi lindung untuk areal

yang dibebani IUPHHK-HTI diperlukan kejelasan dan solusi tentang :

(a) Dampak terhadap pendapatan negara, masyarakat dan investasi yang

telah ada.

(b) Tanggungjawab pengelolaan areal kerja apabila terjadi kebakaran

hutan dan lahan, serta perambahan lahan.

(c) Jaminan kepastian areal kerja dan kelangsungan berusaha dikaitkan

dengan investasi industri hilir.

Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut

5. Potensi kerugian akibat perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi

lindung pada lahan gambut yang telah dibebani izin:

(a) Aspek ekonomi sektor kehutanan :

Kerugian baik di industri hulu maupun hilir (investasi yang telah

ditanam, peluang investasi yang hilang, perolehan devisa)

Sarana dan prasarana yang telah dibangun

Tidak tercapainya target PNBP dan PDB Nasional

(b) Aspek sosial:

Pengurangan tenaga kerja dan potensial timbulnya konflik sosial

Hilangnya kesempatan berusaha masyarakat sekitar hutan

(multiflier effect)

(c) Aspek lingkungan : karena dianggap areal tidak diusahakan

berpotensi terjadinya perambahan areal dan kerusakan lahan

gambut.

Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut

USULAN SOLUSI

1. Pemerintah perlu menjamin kelangsungan berusaha sektor kehutanan yang merupakan investasi jangka panjang sampai dengan berakhirnya masa konsesi sebagaimana Pasal 45 PP 71/2014 “Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.”

2. Penerapan kebijakan pengelolaan lahan gambut diperlukan peninjauan oleh Pemerintah dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial & ekonomi pada fungsi budidaya dan aspek konservasi pada fungsi lindung khususnya pada areal gambut yang telah dibebani izin.

3. Diperlukan uji coba dalam skala penelitian terkait pemulihan dengan mengkombinasikan antara suksesi alami jenis tanaman yang ada saat ini dan revegetasi dengan jenis tanaman asli gambut sesuai dengan PerMenLHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, karena hingga saat ini belum ada teknologi dan sistem silvikultur untuk pengembangan tanaman asli gambut dalam skala luas.

4. Apabila belum tersedia areal land swap yang layak kelola sebagai lahan pengganti terhadap areal budidaya yang menjadi fungsi lindung, maka perusahaan dapat diizinkan tetap melakukan perencanaan dan kegiatan penanaman kembali pasca panen (PerMenLHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017), pada areal yang ditetapkan sebagai fungsi lindung dimaksud.

TERIMA KASIH