IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2013

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANK SAMPAH

DI KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN

2011-2013

S K R I P S I

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Inovasi Pemerintahan

Oleh :

Jordan Wella De Villa

NIM. 105120607111025

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

A B S T R A C T

Jordan Wella De Villa. 2014.: Waste Bank Policy Implementation In the District

Lamongan Regency of Lamongan In 2011-2013. Essay of Governmental Science, Faculty

of Social and Political Science, Brawijaya University.

Supervisors : Fathur Rahman, S.IP., M.A and Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si.

The waste problem urban areas have become national problems including lamongan

district. In addition, structuring the environment that is still minimal also be problems in the

environment. This coupled with limited broad final disposal place (TPA) who have only area

of landfill 3.7 hectares (ha). And limited means of waste management infrastructure also add

problem series environmental issues in dealing with the government. In addition, the lack of

public awareness about waste management also exacerbate environmental problems faced by

the District Government Lamongan. The intervention of the District Government Lamongan

in the development of environmentally sound necessary.

Based on the issue of the problems that present about the environment and the

District Government Lamongan had a policy through the trash bank Lamongan of green and

clean (LGC). The purpose of this program is to make safety Lamongan the city clean, green,

and healthy and free from trash. Where the policy of mandated in the act of number 8 year

2008 on waste management said that the government is obliged to do business districts and

the reduction of waste management, facilitate, develop, and implementing reduction effort,

handling, and the utilization of garbage. The arrival of reaping response trustee of the act

quickly to issue instructions regent number 01 year 2011 about the program Lamongan of

Green and Clean (LGC).

Research using methods kualitatif-descriptif, and the case study on the technical data

such documentation, interviews and observation participants have to find the implementation

of a policy of trash bank in 2011-2013. The result showed that the management of garbage

such as the impact on the environment and public health, clean up revenues increased and

the pride of the people of being risen. The lesson that can be taken from this program is for

the efforts to increase economic community, change people's behavior to the waste

management is true, and empower the garbage has become the economic value.

Key Words: Policy of the waste bank, Lamongan district government, Society.

A B S T R A K

Jordan Wella De Villa, 2014. : Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Kecamatan

Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2013. Skripsi Program Studi Ilmu

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Dosen Pembimbing: Fathur Rahman, S.IP., M.A dan Dr. M. Lukman Hakim, S.IP.,

M.Si.

Permasalahan sampah perkotaan telah menjadi permasalahan nasional termasuk

Kabupaten Lamongan. Selain itu, penataan lingkungan yang masih minim pun menjadi

permasalahan dalam isu lingkungan. Hal tersebut ditambah dengan keterbatasan luas Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) yang hanya memiliki TPA seluas 3,7 hektare (ha). Keterbatasan

sarana dan prasarana pengelolaan persampahan juga menambah deret permasalahan isu

lingkungan yang di hadapi Pemerintah. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat tentang

pengelolaan sampah juga memperparah permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh

Pemerintah Kabupaten Lamongan. Campur tangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam

pembangunan berwawasan lingkungan diperlukan.

Berdasarkan isu permasalahan yang hadir tentang lingkungan maka Pemerintah

Kabupaten Lamongan mempunyai kebijakan Bank Sampah melalui program Lamongan

Green and Clean (LGC). Tujuan diadakannya program ini adalah untuk menjadikan

Lamongan kota yang bersih, hijau, dan sehat serta merdeka dari sampah. Dimana kebijakan

tersebut sesuai amanat Undang-Undang No.8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota wajib melakukan usaha pengurangan dan

penanganan sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan,

penanganan, dan pemanfaatan sampah. Hadirnya Amanat Undang-Undang tersebut menuai

respon secara cepat dengan menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 01 tahun 2011 tentang

Program Lamongan Green and Clean (LGC).

Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dan pendekatan studi kasus

dengan metode teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara dan observasi

partisipan bertujuan untuk mengetahui “Implementasi Kebijakan Bank Sampah Tahun 2011-

2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan bank sampah berdampak

pada masyarakat diantaranya lingkungan bersih sehingga kesehatan masyarakat terjaga,

pendapatan bertambah, dan kebanggaan masyarakat menjadi meningkat. Pelajaran yang dapat

diambil dari program tersebut adalah untuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat,

mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara benar, dan

mendayagunakan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

Kata Kunci: Kebijakan Bank Sampah, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Latar belakang

Implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Lamongan merupakan program

pembangunan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Lamongan Green and Clean.1

Implementasi bank sampah berdasarkan Instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2011

tentang Program Lamongan Green and Clean, sejak launching pada tahun 2011 bank sampah

telah mendapat antusiasme oleh masyarakat Lamongan. Bank sampah merupakan bentuk

kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH)

bekerjasama dengan masyarakat serta pihak swasta (pengepul sampah) dalam pelaksanaan

pelestarian lingkungan.

Pengelolaan bank sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle)2 sebagai bentuk

terobosan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang

bersifat berkelanjutan dan implementatif. Mekanisme bank sampah dimulai dari pemilahan

sampah skala rumah tangga, penyetoran, penimbangan, pencatatan hingga hasil sampah

dilaporkan atau dimasukkan dalam buku tabungan. Pelaksanaan bank sampah diharapkan

akan memberikan sebuah nilai tambah (added value) serta nilai ekonomis (economic value)

terhadap sampah. Keberadaan bank sampah juga akan menjadikan realisasi konsep ekonomi

kerakayatan yang dapat diimplementasikan dengan mudah. Bank sampah juga mampu

memberikan manfaat utamanya keuntungan finansial dari sampah tersebut.

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah tentang implementasi kebijakan “bank

sampah” yang berisi tentang apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut, proses

pelaksanaanya, faktor pendukung dan penghambat hingga manfaat yang dirasakan oleh

masyarakat. Yang melatarbelakangi adanya bank sampah merupakan permasalahan sampah

perkotaan telah menjadi permasalahan nasional termasuk Kabupaten Lamongan. Selain itu,

penataan lingkungan yang masih minim pun menjadi permasalahan dalam isu lingkungan

1 Lamongan Green and Clean yang selanjutnya disingkat LGC

2 3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat

digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Seperti botol minuman digunakan untuk botol

minuman. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contoh

menggunakan tas belanja dari kain dari pada menggunakan kantong plastik untuk ke pasar. Recycle

berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Contoh menggunakan bekas botol plastik air minum atau apapun sebagai pot tanaman, melakukan

pengolahan sampah organik menjadi kompos. Wawancara dengan Bpk. Hamim BLH Kab. Lamongan

Bagian Tata Lingkungan Pada jumat 7 Maret 2014 Pukul 14.20 WIB.

yang dihadapi. Hal tersebut ditambah dengan keterbatasan luas Tempat Pembuangan Akhir

(TPA), keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan juga menambah deret

permasalahan isu lingkungan yang dihadapi. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat

tentang pengelolaan sampah juga memperparah keadaan lingkungan yang dihadapi oleh

Kabupaten Lamongan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti memeroleh rumusan masalah

sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Lamongan tahun

2011-2013?

b. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan bank sampah?

Tujuan

Tujuan penelitian yang dicapai antara lain:

a. Mengetahui implementasi bank sampah di Kecamatan Lamongan pada tahun 2011-

2013.

b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan bank

sampah.

Manfaat

Manfaat terbagi menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis, antara lain:

1. Manfaat Akademis

a. Memeroleh pemahaman baru yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan

penelitian di lapangan.

b. Memeroleh pengembangan pengetahuan tentang mata kuliah kebijakan publik

yang diajarkan dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Memeroleh hasil penelitian yang dapat menjadikan pertimbangan bagi

pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama dalam hal

pengelolaan sampah. Memberikan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi

yang lebih baik terhadap masyarakat.

B. KAJIAN TEORI Model Implementasi Kebijakan menurut Merrile S. Grindle

Model implementasi kebijakan ada bermacam-macam, salah satunya Grindle.

Model ini diperkenalkan oleh Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Grindle menyatakan

implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat

program tertentu.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses

pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini

dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut

dapat dilihat dari dua hal yaitu: 3

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakaan

sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan tercapai dengan melihat dampak pada masayrakat secara individu

dan kelompok, dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok

sasaran dan perubahan yang terjadi.

Rangka implementasi kebijakan publik di masyarakat telah banyak model

yang ditawarkan oleh beberapa pakar bidang kebijakan yang dapat dijadikan pedoman.

Misalnya menurut Milwan, model ini proses pengambilan keputusan dilakukan oleh beragam

aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah

dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik

administratif. Sementara proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan

keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi

terlihat melalui proses umum terkait aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat

program tertentu.4

Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka

implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability

dari kebijakan tersebut. Konten atau isi kebijakan yang dimaksud meliputi:5

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected).

2. Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit).

3. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned).

4. Kedudukan pembuat kebijakan/letak pengambilan keputusan (site of decision

making).

5. Para pelaksana program (program implementators).

6. Sumber daya yang dikerahkan (Resources commited).

Kemudian konteks implementasi yang dimaksud adalah :6

1. Kekuasaan (power) dan kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest

strategies of actors involved).

2. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics).

3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).

3 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 2012. hlm. 154.

4 Milwan,“Model Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Loket“.Universitas

terbuka 2008. http://www.pustaka.ut.ac.id, diunduh pada tanggal 28 Mei 2014 Pukul 15.21 WIB hlm. 1 5 Riant Nugroho, Publik Policy. Jakarta:Elex Media Komputindo. 2012 hlm. 690.

6 Ibid., hlm. 691.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu primer dan

sekunder. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode untuk mengumpulkan data, yaitu

observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini di Kecamatan

Lamongan Kabupaten Lamongan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif

D. PEMBAHASAN

Deskripsi Kebijakan Bank Sampah dalam Lamongan Green and Clean

Program Lamongan Green and Clean yang di mulai tahun 2011 sebagai

implementasi dari Instruksi Bupati Lamongan Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Lamongan

membuat inovasi pengelolaan lingkungan secara terukur, terencana dan berkelanjutan dengan

melibatkan seluruh masyarakat dan dunia usaha. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah

untuk merubah paradigma masyarakat tentang sampah. Salah satunya dengan menerbitkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Reduce, Reuse dan Recycle melalui bank sampah. Suatu upaya sistematis dalam

membudayakan perilaku yang baru dalam mengelola sampah yang mereka hasilkan agar

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan masif karena setiap

warga masyarakat melakukannya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik.

Sampah organik berpotensi untuk diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik

disetorkan ke bank sampah.

Tujuan dibangunnya bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian

peran serta masyarakat agar dapat „bersahabat‟ dengan sampah untuk mendapatkan manfaat

ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan

harus bersinergi dengan gerakan 3R (reuse, reduce, recycle) sehingga manfaat langsung yang

dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan

sehat. Pelaksanaan bank sampah diharapkan akan memberikan sebuah nilai tambah serta nilai

ekonomis terhadap sampah. Keberadaan bank sampah juga akan menjadikan realisasi konsep

ekonomi kerakayatan yang dapat dan mudah untuk diimplementasikan bank sampah juga

mampu memberikan manfaat utamanya keuntungan masyarakat dari sampah tersebut.

1. Isi Kebijakan Bank Sampah

A. Kepentingan yang Terpenuhi Kebijakan

Isu-isu lingkungan dengan membeludaknya sampah di Kecamatan Lamongan menjadi

salah satu penyebab dibuatnya kebijakan Bank Sampah melalui Lamongan Green and Clean

yang akan disusun dengan usulan Bupati Lamongan. Pengelolaan bank sampah difokuskan

pada tahapan dan peran dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, Hal ini Bupati Lamongan

yang menginisiasi kebijakan bank sampah tersebut, sehingga kebijakan mudah dijalankan

dengan sedikitnya aktor pembuat kebijakan. Menurut peneliti kebijakan bank sampah ini

kebijakan tunggal pemerintah yang memberi instruksi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat dijalankan

secara berkelanjutan karena sedikitnya aktor dengan kepentingan yang berbeda dalam

membuat kebijakan.

B. Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Jika bank sampah dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak positif

terhadap manusia dan lingkungan, berdasarkan observasi dan wawancara penulis jenis dan

manfaat yang dihasilkan yaitu: 7

1. Manfaat terhadap kesehatan

2. Manfaat terhadap lingkungan

3. Manfaat terhadap keadaan sosial

4. Manfaat terhadap ekonomi

C. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Kebiasaan masyarakat membuang sampah dengan adanya bank sampah alur

kebiasaan masyarakat membuang sampah menjadi lebih baik, berikut kebiasaan

membuang sampah masyarakat sebelum ada bank sampah dan sesudah ada bank sampah: 8

a. Sebelum ada Bank Sampah

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber (rumah tangga) sampai ke Tempat

Pembuangan Akhir sampah (TPA).

b. Sesudah ada Bank Sampah

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber (rumah tangga) sampai ke

pengepul sampah. Pertama sampah-sampah yang berada di rumah dikumpulkan oleh

7 Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lamongan . Pasal 3 Yang Berbunyi

“Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas

manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas

nilai ekonomi. 8 Observasi Peneliti, 2014

masyarakat di rumah tangga masing-masing, kemudian disimpan di tempat memilah

sampah organik dan anorganik, setelah itu masyarakat menyetorkan sampah ke bank

sampah, kemudian bank sampah mengolah sampah sesuai jenisnya (organik dan

anorganik), dan hasil pengolahaan di jual lagi ke pengepul sampah.

D. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Berdasarkan undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam

hal ini Bupati Lamongan mempunyai inisiatif dalam menyatakan tanggung-jawab

pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak persampahan terhadap lingkungan.

Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2010

tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lamongan dam Instruksi Bupati Lamongan

nomor 1 Tahun 2011 tentang Program Lamongan Green and Clean. Penyusunan

Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan

masyarakat serta perwujudan upaya pemerintah dalam menyediakan landasan hukum

bagi penyelenggaran pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, serta

pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.9

E. Para Pelaksana Program

Pelaksanaan program bank sampah tentu ada para pelaksana dalam implementasinya,

selain itu juga diuraikan bagaimana peran pihak-pihak yang terlibat. Adapun peran-peran

masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Lamongan

Pemerintah Daerah Lamongan sebagai pihak pembuat kebijakan (regulator)

berwenang membuat kebijakan tentang bank sampah untuk mengelola sampah.

Pemerintah merupakan pihak yang paling tepat mengambil inisiatif (inisiator) agar

program menjadi gerakan masyarakat. Bupati dalam hal ini mempunyai inisiasi dalam

pembuatan bank sampah sejak tahun 2010 dan kebijakan tersebut di mulai pada tahun

2011. Pemerintah tidak sendiri dalam mengelola kebijakan tersebut. Tentu ada pihak

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan bank sampah. Pihak dari pemerintah terdiri

dari:10

a. Badan Lingkungan Hidup.

b. Dinas PU Cipta Karya.

c. Dinas Kesehatan

d. Kecamatan dan Kelurahan

9 Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan BAB IV pasal 5

10 Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2011 “Menginstruksikan kepada jajaran SKPD”

3. Lembaga di luar Pemerintahan

Lembaga non-pemerintah juga berperan dalam mendukung kebijakan bank sampah,

diantaranya:11

a. Yayasan Unilever

b. Wehasta:

c. Jawapos Radar Bojonegoro

d. MUI Lamongan.

e. Bank Daerah Lamongan.

4. Masyarakat: Masyarakat adalah pihak pelaksanaan kebijakan bank sampah secara

langsung di lapangan.

F. Sumber Daya yang Dikerahkan

Menurut Grindle, jika suatu kebijakan dapat berjalan semakin efektif oleh suatu

kelompok, maka proses implementasinya harus melibatkan kelompok lain. Melaksanakan

kegiatan hingga penilaian dan pembinaan pengurus bank sampah di lingkungan,

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berkerja sama dengan Yayasan Peduli Unilever,

Paguyuban Fasilitator Lingkungan Kota Surabaya dan Radar Bojonegoro.

Pada Program LGC III “Menuju Lamongan Merdeka Sampah Melalui Bank

Sampah” didukung dengan APBD tahun 2013. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

dalam hal ini bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan kapasitasnya.

Tujuan dengan adanya kemitraan dalam implementasi bank sampah adalah untuk

membangun kepedulian seluruh komponen masyarakat baik kelompok maupun individu

terhadap sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari sampah yang mereka

hasilkan. Integrasi pendirian bank sampah dan gerakan 3R merupakan satu kesatuan

dengan tujuan membangun lingkungan yang bersih dan sehat juga meningkatkan ekonomi

rakyat.

2. Konteks Imlementasi Kebijakan Bank Sampah

A. Kekuasaan dan Kepentingan Strategi Aktor yang Terlibat

Pembuatan kebijakan bank sampah merupakan kebijakan pemerintah daerah yang

tentunya menguntungkan bagi berbagai pihak dimana program bank sampah merupakan

pencegahan terhadap buruknya pengelolaan sampah di Lamongan sebelumnya. Adanya

11

BLH, IGRA. 2013. hlm. 6

bank sampah hal tersebut merupakan strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan

sampah dan lingkungan. Instruksi bupati dan UU tentang pengelolaan sampah beserta

penjelasan manfaat bank sampah menambah nilai-nilai dalam pembuatan kebijakan serta

masyarakat akan mendukung kebijakan penguasa atau Bupati Lamongan.

Pemerintah daerah dalam kebijakan bank sampah diawali dari LGC sebagai

perwujudan untuk Lamongan yang bersih dan hijau serta output yang dihasilkan

masyarakat adalah selain bermanfaat bagi lingkungan sediri juga bermanfaat bagi

masyarakat dari segi sosial-ekonomi dalam melaksanakan bank sampah pemerintah

melibatkan aktor sebagai leading sector seperti BLH yang mengkoordinasi implementasi

bank sampah. Dinas terkait seperti Dinas PU, Dinas Pertanian, Kecamatan, dan

Kelurahan.

B. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta jajaran SKPD tentu menyetujui kebijakan

bank sampah, karena karakteristik masyarakat sipil dan lembaga suka dengan mengelola

lingkungan, seperti yang dikatakan Muhammad Said:“Dinas-Dinas baik SKPD maupun

lainya terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan, BLH tentunya, Dinas Pertanian,

PU, Kecamatan, Kelurahan ini sangat sangat senang dengan penghijauan, karena itu

sudah tercipta kalau Dinas PU Cipta Karya itu sampai nguruk lahan untuk penghijauan

milik Dinas Pertanian, alun –alun dulu gersang sekarang disulap menjadi hijau” 12

Bahwa kebijakan bank sampah akan mudah dilaksanakan karena tidak bertentangan

dengan nilai-nilai budaya masyarakat Lamongan. Hasil pengumpulan data yang

didapatkan bahwa bukti pemerintah serius dalam menyikapi lingkungan adalah dengan

dibuktikannya prestasi pemerintah dalam memperoleh Piala Adipura Kencana pada

tahun 2013 dan 2014 untuk kategori kota kecil.

C. Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana

Konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan bank sampah ini

dilihat dari LGC yang setiap tahunnya berjalan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan

masyarakat pada kebijakan tersebut. Pelaksanaan bank sampah dari tahun 2011-2013

telah mengalami peningkatan dalam tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat

hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah bank sampah, berikut

12

Wawancara Muhammad Said. Op.Cit.,

merupakan jumlah nasabah bank sampah: “Adanya bank sampah, sikap masyarakat

itu ini seolah-olah kewajibannya, bukan semata-mata tugas dari pemerintah saja.

Jadi ini sudah dirasakan warga masyarakat sendiri, pemerintah hanya mendorong

dan melakukan sosialiasi dan memberikan fasilitator lingkungan melalui kader-

kader lingkungan yang ada disetiap RT.”13

Dapat dijelaskan bahwa antusias masyarakat cukup tinggi dalam mengelola

sampah, hal ini tidak terlepas dari peran pengurus RT yang terus mengelola dan

mendukung atas kebijakan bank sampah. Peran pemerintah yang selalu memberikan

dukungan kepada masyarakat melalui reward atau perlombaan yang dilaksanakan

setaip tahunnya melalui Semarak Lamongan Green and Clean.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Lamongan tentu ada

faktor-faktor baik yang mendukung maupun hambatan ketika kebijakan tersebut

dilaksanakan. Berikut merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat di

Kecamatan Lamongan:

A. Faktor Pendukung

Pelaksanaan bank sampah tentunya banyak faktor pendukung berjalannya bank

sampah antara lain:

Pertama, Komunikasi antar aktor pelaksana pengelolaan sampah melalui bank

sampah di Kecamatan Lamongan berfungsi untuk membentuk kesadaran dan partisipasi

masyarakat dalam mengantisipasi dampak dari pengelolaan sampah yang tidak

terkendali. Hal ini membutuhkan suatu bentuk pengenalan program melalui sosialisasi.

Pelaksanaan sosialisasi bank sampah secara langsung difasilitasi oleh:14

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

3. Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan

4. Kecamatan dan Kelurahan

5. Unilever, Wehasta, Radar Bojonegoro, Bank Daerah Lamongan, MUI.

6. Dinas PU Pengairan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian (Dinas yang mendukung

dan memberikan fasilitas terkait program lingkungan dan bank sampah)

7. RT dan RW setempat

13

Wawancara Muhammad Said. Op.Cit., 14

Wawancara dengan Hamim BLH Kab. Lamongan Bagian kasubbid Tata Lingkungan pada jumat 7 Maret

2014 Pukul 14.20 WIB.

Instansi-Instansi di atas merupakan fasilitator untuk mendukung dengan adanya

bank sampah dengan cara melakukan pola komunikasi kepada masyarakat untuk

memberikan informasi dan pengetahuan tentpengelolaan sampah.

B. Faktor penghambat

Pelaksanaan bank sampah juga terdapat faktor penghambat berjalannya bank

sampah antara lain:

Pertama, Pada tahap awal bank sampah pada tahun 2011 masih awam melihat

kebijakan bank sampah, Masyarakat belum mengetahui tentang bank sampah.

Secara penyuluhan dari pemerintah kurang intensif dan rutin, masyarakat hanya

mendapatkan materi saat tertentu, dari situlah masyarakat belum bisa memahami.

Kedua, terdapat warga yang kurang tertarik dengan bank sampah. Hal ini dikarenakan

warga yang sibuk dengan urusan pekerjaan dan rumah tangga sehingga tidak ada

kesempatan bagi yang bersangkutan bersosialisasi dengan warga lain. Ketiga, waktu

dalam pelaksanaan bank sampah semakin diperkecil ysng mana yang seharusnya dua

minggu sekali menjadi satu bulan sekali mengingat warga yang sangat sulit untuk

bertemu untuk menyetorkan sampah di bank sampah. Keempat, masih ditemui warga

yang tidak tahu dalam mengelola sampah seperti sampah organik dan anorganik

sehingga berpotensi sampah yang dibuang secara sia-sia tanpa adanya pengelolaan

menjadi kompos untuk sampah basah (organik) dan barang berguna untuk sampah

kering (anorganik). Kelima, sulit berkembangnya bank sampah di wilayah desa karena

keterbatasan akses dalam mengelola bank sampah dan tidak adanya fasilitas bangunan

fisik bank sampah dari pemerintah.15

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan yang telah dijabarkan, sesuai dengan rumusan masalah pertama,

maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program bank sampah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lamongan merupakan

kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi jumlah volume sampah mulai

dari tingkat sumber sampah. Pola yang diterapkan adalah melalui peran masyarakat dalam

mengelola sampah. Yang mana program ini menempatkan masyarakat sebagai aktor atau

15

Observasi Peneliti, 2014.

subyek, Namun warga masyarakat yang mayoritas penduduknya tergolong dalam kelas

ekonomi menengah ke atas cenderung pasif dalam kegiatan pengelolaan sampah ini.

2. Proses pengelolaan sampah menggunakan sistem 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle.

Untuk mengelola sampah di Kecamatan Lamongan dibentuk kelompok yakni Kelompok

kreasi ibu PKK. Hambatan yang di hadapi seperti kesulitan pemasaran, baik pupuk maupun

hasil kerajinan, kekurangan dana sebagai modal kegiatan, kekurangan pendampingan dan

sosialisasi, mindset yang masih perlu dirubah, karakteristik masyarakat perkotaan yang

cenderung sibuk diluar rumah, kurangnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah.

3. Kegiatan bank sampah pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Namun

dalam peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator belum optimal. Hal ini ditunjukkan

dengan kurangnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah. Peran masyarakat tampak

dengan adanya antusiasme dan partisipasi sebagian warga di Kecamatan Lamongan dalam

kegiatan ini meskipun belum seluruh warga ikut berpartisipasi.

4. Dengan adanya bank sampah terdapat pihak yang dirugikan dalam pengelolaan sampah.

Pemulung merupakan pihak yang dirugikan dalam hal ini, karena mereka tidak dapat

mengambil sampah warga yang dibuang di tiap-tiap rumah karena warga sudah mengelola

dan mengumpulkan sampah masing-masing di setiap rumah tangga.

2. Rekomendasi

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah dengan peran pemerintah

untuk mensosialisasikan secara maksimal serta melibatkan pihak swasta secara

berkesinambungan agar program bank sampah dapat berjalan setiap tahunnya.

2. Melakukan pengenalan karekteristik sampah dan metode pembuangannya serta

menekankan paradigma dari tujuan membuang menjadi memanfaatkan kembali untuk

mendapatkan keuntungan ekonomis serta menggalakkan program Reduce, Reuse dan Recycle

(3 R) agar dapat tercapai program bebas sampah pada masa mendatang.

3. Adanya pembinaan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya

dan semangat warga dalam menata lingkungan serta peningkatan upaya pengelolaan dan

pengolahan sampah melalui 3 R termasuk kegiatan Bank Sampah.

4. Dengan adanya bank sampah Pemerintah seharusnya memberikan solusi terhadap

pemulung yang tersingkirkan dari profesinya dan mulai mengangkat derajatnya menjadi

pengepul sampah dengan cara memberikan fasilitas pelatihan terkait pengelolaan sampah,

menciptakan sampah menjadi barang bernilai dll untuk mendukung kesejahteraan yang lebih

baik bagi pemulung.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Leo Agustino, 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.Bandung: Alfabeta.

Lexy.J.Moleong, 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Riant Nugroho, 2012. Publik Policy. Jakarta:Elex Media Komputindo.

Robert K.Yin, 2006. Studi Kasus Desain dan Metode, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Saifuddin Azwar, 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Solichin Abdul Wahab, 2012. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Suwandi dan Basrowi,2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Adi Mahasatya.

Arsip:

Buku Bank Sampah Sumber Agung, RT.03 / RW.02 Demangan Timur Tengah Kelurahan

Sidoharjo Kecamatan Lamongan, 2014.

Badan Lingkungan Hidup, Laporan Volume Sampah Kabupaten Lamongan Tahun 2010.

Proposal Badan Lingkungan Hidup Indonesia Green Region Award 2014.

Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 2010-2015.

Rekap Badan Lingkungan Hidup tentang Bank Sampah Tahun 2013.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

BLH, Pengelolaan Bank Sampah Profesional dan Mandiri, Arsip. 2013.

Website:

http://swa.co.id/business-strategy/management/perjalanan-kabupaten-lamongan-menuju-

bebas-sampah diunduh 2 Juli 2014 pukul 11.32 WIB

http://lamongankab.go.id/instansi/blh/visi-misi Di unduh 31 Maret 2014 Pukul 3.00 WIB

http://lamongankab.go.id/Perjalanan-Kabupaten-Lamongan-Menuju-Bebas Sampah diunduh

22 Maret 2014 pukul 22.00 WIB

http://lamongankab.go.id/instansi/blh/2013/06/19/lamongan-berhasil-raih penghargaan-

adipura-kencana/ Diunduh 16 Maret 2014 Pukul 23.44 WIB

http://lamongankab.go.id/Hat-trik-Adipura diunduh pada tanggal 10 Januari 2015 Pukul

05.22 WIB

Jurnal:

Aliedha Noorrafisa Putri, “Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Sampah Melalui

Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Dusun Badegan

Bantul”. Jurnal Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas

Maret Surakarta 2010.

Anita Tressya., “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Lumpur

Lapindo Sidoarjo”. Jurnal Skripsi, Universitas Airlangga: 2012

Lasma Rohani, “Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Medan Senembah

Kabupaten Deliserdang”. Jurnal Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara 2007

Milwan, “Model Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Loket“.

Jurnal Skripsi, Universitas terbuka 2008.

Riska Furnanda, “Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam Mewujudkan Program Medan Green

and Clean Melalui Pengelolaan Bank Sampah di Lingkungan II Kelurahan Tanjung

Gusta Kota Medan”. Jurnal Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara Medan 2012.

Siladia Grahanida “Kinerja Pengelolaan Unit Sampah Kota Depok (Studi Kasus Unit

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukmajaya)”. Jurnal Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2012.

Wawancara:

Wawancara Baktiar Febrianto, Wartawan Radar Bojonegoro di Lamongan pada 03

September 2014 pukul 15.05 WIB

Wawancara dengan Hamim BLH Kab. Lamongan Bagian kasubbid Tata Lingkungan pada

jumat 7 Maret 2014 Pukul 14.20 WIB.

Wawancara M. Farid Budi, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Badan

Lingkungan Hidup pada 08 September 2014 pukul 13.10 WIB

Wawancara Muhammad Said, Sekretaris Camat, Kantor Kecamatan Lamongan pada 03

September 2014 pukul 10.14 WIB

UU / Peraturan Menteri / Peraturan Daerah

Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan.

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang pelaksanaan 3R Melalui

Bank Sampah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

3R Melalui Bank Sampah.

Undang-Undang 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 6 yang berbunyi

“Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya

pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.