1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN NASKAH PUBLIKASI Oleh : NESFRIANTI NIM : 100565201067 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
26
Embed
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONALjurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity... · pendidikan akan melahirkan generasi yang berkualitas, mandiri dan mampu bersaing.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BINTAN
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
NESFRIANTI
NIM : 100565201067
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
2
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN
NESFRIANTI
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
Dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan
mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia, guna mewujudkan
sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang
berkualitas. Maka dari itu Kabupaten Bintan membuat sebuah peraturan daerah
yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan yaitu Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan yang tujuannya mengembangkan potensi peserta didik, pemerataan
kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar, dan
mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada transparansi anggaran
pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan
partisipasi masyarakat di Kabupaten Bintan.
Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun
2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bintan. Adapun teori
yang digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan yaitu menggunakan
teori Agustino (2006:139). Dalam penelitian ini jumlah informannya adalah 3
orang pegawai yang bertugas dalam mengawasi sekolah, serta 2 orang kepala
sekolah. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data
kualitatif.
Berdasarkan hasil pembahasan maka dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bintan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten
Bintan masih banyak mengalami hambatan seperti masih kurangnya kerjasama
antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dengan sekolah, karena masih banyak
kekurangan seperti sekolah yang masih keterbatasan ruang, atau ruang yang
dimiliki tidak layak untuk proses belajar mengajar, sarana yang tidak lengkap
untuk mendukung pembelajaran kemudian keterbatasan guru yang benar-benar
sesuai dengan bidangnya
Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pendidikan
3
GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTATION BINTAN DISTRICT NUMBER 9
IN 2012 THE ORGANIZATION OF EDUCATION IN THE DISTRICT BINTAN
NESFRIANTI
Science Student Government, Faculty of Social UMRAH
In order to guarantee equal educational opportunities, improving the quality
of education, and the improvement of human resources, in order to make the
education system as a social institution that is strong and authoritative to
empower citizens of Indonesia develop into a human quality. Therefore Bintan
regency create a local regulation that specifically regulates the provision of
education, namely the Regional Regulation Bintan District No. 9 of 2012 on the
Implementation of Education which aims to develop the potential of students,
equal educational opportunities, improve the quality of teaching and learning
activities, and developing education management rests on education budget
transparency and accountability of the overall education and community
participation in Bintan regency.
The purpose of this study is basically to determine the District Government
Implementation Bintan No. 9 of 2012 on the Implementation of Education in
Bintan regency. The theory is used to determine the implementation of the policy
is to use the theory Agustino (2006: 139). In this study the number of 3 people
informant was an employee in charge of monitoring the school, as well as the two
principals. The analysis used in this research is the analysis of qualitative data.
Based on the results of the discussion in this study can be concluded that the
implementation of Local Government in Bintan District No. 9 of 2012 on the
Implementation of Education in Bintan regency are still many obstacles such as
the lack of cooperation between the District Education Office Bintan to school,
because there are still many shortcomings such as schools still limitations of
space, or space owned unfit for teaching and learning, which means incomplete
for learning support teacher then limitations that really fit with the field
Keywords: Policy, Implementation, Education
4
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN
I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keterbelakangan
dalam semua bidang kehidupan menuju suatu kehidupan yang lebih baik dari
sebelumnya salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Pendidikan pada
hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi
penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus
untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Tanpa pendidikan, maka
diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi manusia masa
lampau, yang dibandingkan dengan manusia sekarang, telah sangat tertinggal baik
kualitas kehidupan maupun proses-proses pemberdayaannya.
Mutu dalam pendidikan bukanlah merupakan barang akan tetapi
merupakan layanan, di mana mutu harus dapat memenuhi kebutuhan, harapan dan
keinginan semua pihak/pemakai dengan fokus utamanya terletak pada peserta
didik. Mutu pendidikan berkembang seirama dengan tuntutan kebutuhan hasil
pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat
pada wujud pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan sekolah yang efektif
dan berorientasi pada mutu pendidikan memerlukan suatu komitmen yang penuh
kesungguhan dalam peningkatan mutu, berjangka panjang dan membutuhkan
penggunaan peralatan dan teknik-teknik tertentu. Komitmen tersebut harus
5
didukung oleh dedikasi yang tinggi terhadap mutu melalui penyempurnaan proses
yang berkelanjutan oleh semua pihak yang terlibat.
Ketika aspek-aspek dan indikator pengelolaan lembaga pendidikan dapat
dijalankan dan diarahkan ke sebuah mutu yang tinggi. Maka keberhasilan dari
pencapaian mutu tersebut harus merupakan integrasi dari semua keinginan dan
partisipasi stakeholder (semua yang berkepentingan) dalam pencapaian hasil
akhirnya. Sekolah harus kreatif dan dinamis dalam mengusahakan peningkatan
mutu dengan peningkatan kemandirian sekaligus masih dalam kerangka acuan
kebijakan pendidikan yayasan, nasional dan daerah.
Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bintan yang cerdas, diperlukan
upaya-upaya konkrit dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Upaya ini
juga dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai
Kota Ilmu, dengan melahirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada dunia
pendidikan.
Dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan
mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia, guna mewujudkan
sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk
memberdayakan warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten Bintan. Maka dari itu Kabupaten Bintan membuat sebuah peraturan
6
daerah yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan yaitu
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan yang tujuannya mengembangkan potensi peserta
didik, pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu kegiatan belajar
mengajar, dan mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada
transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
secara keseluruhan dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bintan.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan dijelaskan bahwa Pendidikan
diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik, terbuka,
demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat
meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan. Pendidikan
diselenggarakan untuk memberi keteladanan, nilai-nilai kebenaran, membangun
kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,
lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat.
Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis
dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pengelolaan pendidikan harus
berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual.
Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa Anak-anak Bintan
yang usia sekolah tidak boleh putus pendidikannya. Paling tidak lulus SMA.
untuk menghadapi tantangan saat ini, pendidikan bisa dijadikan senjata andalan.
Pendidikan itu harus diselenggarakan secara maksimal untuk meningkatkan mutu
7
serta relevansi dan efisiensi menajemen pendidikan. Diperlukan juga pendidikan
yang inovatif, sehingga bisa sesuai dengan zamannya, serta peran serta
pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.
Memandang pentingnya peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bintan mewujudkan dalam menentukan keberhasilan pendidikan di
Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan sepertinya tidak ingin generasi
muda ketinggalan dibidang pendidikan. Pendidikan merupakan modal utama
dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bahkan peningkatan mutu
pendidikan akan melahirkan generasi yang berkualitas, mandiri dan mampu
bersaing.
Data yang diperoleh dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bintan minim akan
tenaga pengajar. Kemudian belum meratanya fasilitas pendidikan di Kabupaten
Bintan. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bintan, kecamatan-kecamatan di Bintan Utara memiliki jumlah
sekolah, baik negeri maupun swasta yang jauh lebih banyak dibandingkan
kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Bintan. Selain itu jenjang pendidikan
mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi juga ada di Bintan
Utara hingga Januari 2011, Kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Teluk
Sebong dan Teluk Bintan memiliki 1 TK Negeri, 12 TK swasta, 4 TK Islam atau