IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

(GCG) PADA PT. BANK SULSELBAR

KABUPATEN ENREKANG

SKRIPSI

OLEH

ISMAWATI 105730421913

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

(GCG) PADA PT. BANK SULSELBAR

KABUPATEN ENREKANG

ISMAWATI

105730421913

Diajuakan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Pada Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt.

Atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Dan Skripsi ini

saya persembahhan untuk :

Bapak dan Mama yang telah memberikan kasih sayang hingga

aku dewasa, selalu mendoakan n mendukung setiap langkahku.

Buat kedua almarhum kakak laki-lakiku yang telah terlebih

dahulu meninggalkan dunia ini dan belum sempat melihat

adiknya menyandang gelar sarjana. Kedua kakak perempuanku

dan adikku yang tersayang, dosen-dosenku yang telah menjadi

orang tua keduaku serta orang orang yang selalu memberikan

dukungan tanpa henti.

Motto

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah:6)

”never give up, dibalik kegagalan selalu ada kata coba lagi”

vi

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

(GCG) PADA PT. BANK SULSELBAR KABUPATEN

ENREKANG

Nama Mahasiswa : ISMAWATI

No. Stambuk/ NIM : 105730421913

Program Studi : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Telah diuji serta dipertahankan dihadapan Penguji pada ujian skripsi yang

dilakasanakan tanggal 27 Februari 2021 di Ruangan IQ 7.1 gedung iqra Fakultas

Ekonomi dan Bisnis,Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 27 Februari 2021

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Ansyarif Khalid.,SE,M.si.Ak.CA Ramly, SE., M.Si NIDN. 0916099601 NIDN. 0924048703

Mengetahui Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP NBM. 1 073428

vii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas Nama ISMAWATI, Nim 105730421913, diterima dan

disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan surat Keputusan Rektor

Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 004/SK-Y/62201/091004/2021M,

pada Tanggal 27 Februari 2021M/15 Rajab 1442H, sebagai salah satu syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Prorgam Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

15 Rajab 1442 H Makassar,

27 Februari 2021

PANITIA UJIAN

1. Pengawas umum : Prof.Dr.H.Ambo Asse,M.Ag, (……………..) (Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM. (……………..) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR,SE.,MM (……………..) (WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis

4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR,SE.,MM. (……………...)

2. Linda Arisanty Razak,SE,M.Si.,Ak (……………...)

3. Ramly,SE,M.Si (……………...)

4. Wahyuni,SE.,M.Ak (……………...)

viii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismawati

Nim : 105730421913

Ptogram Studi : Akuntansi

Judul Skripsi :“Implementasi Good Corporate Governance Pada

PT. Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang”

Dengan Ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya

sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia

menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Februari 2021 Yang Membuat Pernyataan,

ISMAWATI 105730421913

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan BIsnis Ketua Program Studi Akuntansi

Ismail Rasulong,SE.,MM. Ismail Badollahi,SE.,M.Si.Ak.CA.CSP NBM: 903978 NBM: 107342

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah

dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi

dengan judul“Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank

Sulselbar Kabupaten Enrekang”. Salam dan shalawat tidak lupa penulis

haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menuntun ummatnya dari

alam yang gelap gulita ke alam yang terang-benderang dengan segala ilmu dan

sunnahnya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammammadiyah Makassar

Teristimewa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada

kedua orangtua Ayahanda Dudang dan ibunda Nursina atas segala

pengorbanan, perlindungan, kesabaran, Do’a dan kasih sayangnya untuk

membesarkan dan mendidik penulis tanpa pernah mengeluh dan tanpa rasa

bosan serta selalu memberikan dukungan dan bantuannya baik secara moril

maupun materil yang tiada henti. Dan kakak-kakak dan adik (Alm.Agus, Masna,

Darna, Alm.Sulaiman dan Muh. Sabri) serta keluarga beras yang senantiasa

memberikan motifasi dan dukungan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis diberi bimbingan dan bantuan

dari berbagai pihak baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu penulis

meyampaikan rasa hormat dan sebesar-besarnya kepada:

x

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse,M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar

2. Ismail Rasulong, SE.,MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Dr. Ismail Badollahi,SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Dr. H. Ansyarif Khalid,SE,M.Si.Ak.CA selaku penasehat akademi dan

pambimbing I yang senantiasa meluangkan waktu memberikan

bimbingan kepada penulis

5. Ramly,SE,M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu

selama penyusuna skripsi

6. Bapak /Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammdiyah Makassar yang tak kenal lelah menuangkan ilmunya

kepada penulis selama mengikuti kuliah

7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar

8. Pihak lain yang tidak disebutkan namanya namun telah menyumbangkan

pendapat, saran, baik secara langsung maupun tidak langsung secara

khusus penulis mengucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh

dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan

kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.

xi

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak utamanya kepada almamater kampus biru Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat, waassalamu’alaikum Wr. Wb

Makassar, Februari 2021

ISMAWATI

xii

ABSTRAK

(Ismawati,2021), Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dibimbing oleh Pembimbing I H. Ansyarif Khalid dan Pembimbing II Ramly.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang. Populasi penelitian ini adalah seluruh jajaran Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Sampel terdiri dari 30 orang, yang akan memastikan implementasi Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan persentase.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang telah mengimplementasikan Good Corporate Governance dengan sangat baik. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi struktur Good Corporate Governance dengan menggunakan pengumpulan data secara observasi.

Kata Kunci: Good Corporate Governance,Bank Sulselbar

xiii

ABSTRACT

Ismawati (2021), Implementation of Good Corporate Governance at the Bank of South Sulawesi, Enrekang Regency. Thesis of Accounting Study Program Faculty of Economics and Business Makassar Muhammadiyah University is guided by Supervisor I H. Ansyarif Khalid and Supervisor II Ramly.

This study aims to determine the implementation of Good Corporate Governance at the Bank of South Sulawesi Enrekang Regency. The population of this research is all of the Sulselbar Bank of Enrekang Regency. The sampling technique is done by purposive sampling. The sample consists of 30 people, who will ensure the implementation of Good Corporate Governance in the South Sulawesi District of Enrekang. The analytical method used is descriptive analysis method with a percentage.

The results of this study indicate that the Bank of South Sulawesi Enrekang Regency has implemented Good Corporate Governance very well. The next researcher is expected to be able to study the implementation of the structure of Good Corporate Governance by using observational data collection.

Keywords: Good Corporate Governance,Bank Sulselbar

xiv

DAFTAR ISI

SAMPUL ........................................................................................................

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................ iv

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................ v

KATA PENGANTAR ...................................................................................... vi

ABSTRAK ...................................................................................................... ix

ABSTRACT .................................................................................................... x

DAFTAR ISI ................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xiv

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xvi

BAB I . PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 6

BAB II. TINJAUAN PUSTRAKA .................................................................... 7

A. Pengetian Good Corporate Governance ........................................ 7

B. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance ................................. 8

C. Pedoman Good Corporate Governance......................................... 11

D. Kekhususan Good Corporate Governance Pada Bank .................. 16

xv

E. Implementasi Good Corporate Governance ................................... 18

F. Penelitian Terdahulu ...................................................................... 23

G. Kerangka Pikir ............................................................................... 30

H. Hipotesis ........................................................................................ 31

BAB III. METODE PENELITIAN ..................................................................... 32

A. Jenis Penelitian ............................................................................. 32

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................................... 32

C. Definisi Oprasional ........................................................................ 33

D. Jenis dan Sumber Data ................................................................. 34

E. Populasi dan Sampel ..................................................................... 34

F. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 35

G. Teknik Analisis Data ...................................................................... 35

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 37

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian ............................................. 37

B. Hasil Penelitian ............................................................................. 40

C. Pembahasan ................................................................................ 68

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 71

A. Kesimpulan ................................................................................... 71

B. Saran ............................................................................................ 71

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Bentuk Mapping .............................................

Tabel 3.1 Oprasional variable ......................................................................... 33

Tabel 4.1 Deskripsi Pembagian dan Pengembalian kuisioner ......................... 40

Tabel4.2Rekapitulasi Jawaban Respondenatas Implementasi Prinsip

Keterbukaan (transparency) pada Bank Sulsebar Kabpaten

Enrekang ........................................................................................ 59

Tabel4.3Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip

Akuntabilitas (accountability) pada Bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang ........................................................................................ 61


pertanggungjawaban (responsibility) pada Bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang .......................................................................................... 62


Independensi (independency) pada Bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang ....................................................................................... 63

Tabel4.6Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip Kewajaran

(fairness) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang ....................... 64

xvii

DAFTAR GAMABAR

Ganbar 2.1 kerangka pemikiran ...................................................................... 30

Gambar 4.1Pernyataan 1 untuk Implementasi Prinsip Keterbukaan(transparency)

pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang .................................. 41

Gambar 4.2Pernyataan 2 untuk Implementasi Prinsip Keterbukaan(transparency)


Gamba 4.3Pernyataan 3 untuk Implementasi Prinsip Keterbukaan (transparency)


Gambar4.4Pernyataan 4 untuk Implementasi Prinsip Keterbukaan (transparency)


Gambar4.5Pernyataan 5 untuk Implementasi Prinsip Keterbukaan (transparency)


Gambar4.6Pernyataan 1 untuk Implementasi Prinsip akuntabilitas (accountability)


Gamba4.7Pernyataan 2 untuk Implementasi Prinsip akuntabilitas (accauntability)


Gambar4.8Pernyataan 3 untuk Implementasi Prinsip akuntabilitas (akuntability)


Gambar4.9Pernyataan 4 untuk Implementasi Prinsip akuntabilitas (accontability)


Gambar4.10Pernyataan 1 untuk Implementasi Prinsip Pertanggungjawaban

(responsibility) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang ........ 50



xviii



Gambar4.13Pernyataan 1 untuk Implementasi Prinsip Independensi

(independency) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang ....... 53





Gambar4.16Pernyataan 1 untuk Implementasi Prinsip kewajaran (fairness)

pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang ................................ 56





xix

DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner

Tabulasi Data Hasil Kuesioner

Rekapitulasi Jawaban Responden

Uji statistik

Uji Validitas

Uji reliabilitas

Turnit

Daftar Riwayat Hidup

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu mengenai good corporate governance mulai berkembang di

Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi. Beberapa pihak

berpendapat bahwa proses pemulihan krisis tersebut memakan waktu lama

karena masih lemahnya praktik good corporate governance pada

perusahaan di Indonesia termasuk di dalamnya perusahaan yang bergerak

di sektor perbankan. Banyak perusahaan yang mengambil kebijakan dengan

mengutamakan kepentingan internal perusahaan namun mengabaikan

kepentingan investor.

Perkembangan perspektif corporate governance berawal dari teori

keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa adanya pemisahanan

tara kepemilikan dan pengelolaan berpotensi menimbulkan masalah

keagenan (agency problem) dan cara untuk mengatasi masalah keagenan

tersebut dilakukan melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik

(good corporate governance).

Sangat sulit untuk dipungkiri, selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir

istilah Good Corporate Governance (GCG) telah terpopuler. Tidak hanya

popular namun GCG ditempatkan pada posisi yang tertinggi atau

terhormat.Terutama GCG adalah salah satu kunci dalam sebuah

kesuksesan bank untuk tumbuh berkembang dan menguntungkan dalam

jangka panjang,namun juga untuk memenangkan perasingan bisnis global.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu kunci

sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka

1

2

panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Selain itu krisis

ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena

kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005). Survey dari Booz-Allen di Asia

Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks

corporate governance paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah

Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas

GCG korporasi- korporasi di Indonesia ditengarai menjadike jatuhan

perusahaan-perusahaan tersebut (Kaihatu, 2006).

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Good Corporate

Governance dan penerapannya di Indonesia telah dilakukan, baik oleh pemerintah

maupun swasta. Upaya-upaya tersebut antara lain pembentukan Komisi Nasional

GCG oleh kantor Menko Perekonomian dan disusunnya National Code of Good

Corporate Governance atau Pedoman Nasional GCG. Lembaga pemeringkat

Corporate Governance seperti Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

dan Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) juga turut mendorong

pelaksanaan GCG oleh perusahaan-perusahaanpublik di Indonesia.

Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan

hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Di

Indonesia, penerapanGood Corporate Governance telah diterbitkan pedomannya

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui bukunya yang dirilis

tahun 2006 yang berjudul “PedomanUmum Good Corporate Governance

Indonesia”.Berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan GCG tersebut belumlah

mencapai hasil seperti yang diharapkan.Hal ini ditemukan oleh Bank

3

Indonesia.Evaluasi Bank Indonesia terhadap 101 bank pada periode September

2007, menemukan bahwa 69,3% bank yang beroperasi di Indonesia belum

mematuhi ketentuan GCG (Muchammad Ghufron, 2008). Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa belum ada perubahan yang berarti atas pelaksanaan GCG oleh

perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk dibidang perbankan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan serangkaian mekanisme yang

merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi

hak tanggungjawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan, termasuk

para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, Karyawan

danpihak-pihak berkepentingan (stakeholders) lainnya. Good Corporate Governance

juga menegaskan filosofi bahwa pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari

berdirinya perusahaan dan oleh karenanya semua pihak yang terlibat harus

berpikiran bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan. Pada titik inilah

pertanyaan reflektif tentang integritas, tanggungjawab dan independensi patut

ditujukan kepada semua pimpinan perusahaan di Indonesia, termasuk sector

perbankan yang sejak semula memang bertopang kepada kepercayaan dan amanah

masyarakat.

Bisnis perbankan memiliki kekhasan dalam pengelolaannya. Alasan utamanya

adalah karena adanya unsur 3K yang harus dipatuhi yakni Kepercayaan,

Keterbukaan, dan Keberhatian.Fokus utama bank adalah menjaga kepercayaan dan

mencegah risiko yang mungkin terjadi. Masyarakat menyimpan dananya di bank

semata-mata berdasarkan kepercayaan bahwa dananya akan kembali ditambah

sejumlah keuntungan yang berasal daribunga. Selanjutnya dana tersebut akan

4

diputar menjadi bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit dan pembelian

surat berharga.

Tata kelola perbankan nasional memerlukan sistem manajemen perbankan

nasional dalam memberikan acuan dan motivasi kepada bankir dalam mengelola

usaha perbankan. Untuk itu diperlukan pula pengaturan dan pengawasan bank

untuk memastikan bahwa bank dijalankan dengan hati-hati, penuh integritas serta

terhindar dari moral hazard para pengurusnya. Dengan demikian dunia perbankan

dapat tumbuh secara mandiri dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dan

secara sinergis mampu mencapai kinerja yang optimal dalam mengemban visi dan

misi perbankan nasional dalam mendukung sektor ekonomi nasional dan daerah.

Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sector perbankan, telah

dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang kembali

disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang

PerubahanAtas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate

GovernanceBagi Bank Umum.Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan

GCG pada industry perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip

dasar yakni keterbukaan(transparency),akuntabilitas(accountability),

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dankewajaran

(fairness).

BUMD sebagai salah satu organisasi yang dimilki pemerintah daerah dan

dituntut untuk menjadi mesin uang pemerintah daerah harus mampu dalam

menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Demikian halnya dengan Bank

5

Sulsebar yang ada di Kabupaten Enrekang dituntut harus menerapkanGood

Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaannya.

Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek

dunia usaha termasuk di dalamnya BUMD yang dalam hal ini salah satunya adalah

Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang tercantum dalam Pedoman Umum Good

Corporate Governance di Indonesia yang dibuat oleh KNKG pada tahun 2006 dan

khusus untuk dunia perbankan telah ada pedomannya yaitu Peraturan Bank

Indonesia NO. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi

Bank Umum.

Menurut Krisna (2016) Penerapan Good Corporate Governance pada

BUMN.Hasil penelitiannya menujukaan Bahwa Good Corporate govenance telah

dilakasakan oleh perusahaan,Sedangkan menurut Tadikapury (2011).Hasil

penelitiannya memperlihatkan bahwa Good Corporate Governance telah terwujud

dengan baik.Fakta ini belumlah dapat memberikan keyakinan bahwa Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang telah melaksanakan GCG secara komprehensif. Hal ini barulah

memenuhi struktur pelaksanaan PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan PBI

No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank

Umum.Dengan alas an ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa

dengan judul “Implementasi Good Corporate Governancepada PT Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang?”.

6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian

ini adalah Bagaimana Implementasi Good Corporate Governance pada PT Bank

Sulselbar Kabupaten Enrekang?”.

C. TujuanPenelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi

Good Corporate Governancepada PT Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang.

D. ManfaatPenelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat praktis

a. Sebagai bahan kajian pengembangan ilmu mengenai implementasi prinsip-

prinsip GCG pada BUMD sebagai salah satu entitas nasional secara umum

dan daerah pada khususnya.

b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi PT Bank

Sulselbar Kabupaten Enrekang dalam mengimplementasikan prinsip- prinsip

Good Corporate Governance.

2. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini somoga dapat dijadikan bahan masukan bagi

kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang

berhubungan dengan penelitian ini.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PengertianGood Corporate Governance

Corporate Governance adalah rangkaian terstruktur yang digunakan untuk

mengelolah serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha

korporasidengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta

kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pengalaman tertang penertian Corporate

Governance yang dikeluarkan beberapa pihakbaik dalam perspektif yang sempit

(stakeholder) dan perspekti luas (stakholder), namun pada umumnya menuju suatu

maksud dan pengertian yang sama

Corporate Governance menurut Sutedi (2011) adalah:

“suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan(pemegang

saham/pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk

meningngkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakholder lainnya, berlandaskan peraturan

perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 mengemukakan bahwa Good

Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-

prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran

(firness).

7

8

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Hery (2010)

mendefinisikan bahwa:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnyayang berkaitan dengan hak-

hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan

perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah menciptakan nilai tambah bagi

semua pihak yang berkepentingan (stakeholder)”.

Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem

pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja

perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang ansertan ilai-nilai etika

yang berlaku secara umum.

B. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip mengenai corporate governance memiliki banyak versi, namun

pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan. Untuk penelitian iniprinsip-prinsip

Good Corporate Governance yang digunakan adalah prinsip-prinsip yang

dikenalsebagai “TARIF” (transparency, accountability, responsibility, independency,

fairness).

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bagian penjelasan umum

memberikan defines prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

“Pertama transparansi (transparency) diartikan sebagai keterbukaan

9

dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan

pertangungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan

efektif.Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian

pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi

(independency) yaitupengelolaan bank secara professional tanpa

pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu

keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.

Menurut Sutedi (2011), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan

dalam Corporate Governance :

1. Keterbukaan (Transparency)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada

stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan.

Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam

kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari

investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan

pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang

menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan

membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta

pertambahan dari perubahan modal

2. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)

10

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada

pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab

pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh

dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan

(oversight) dan pengawasan

3. Fairness (Kesetaraan)

Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil

dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan

perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang

saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang

kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk

melindungi hak-haknya.

4. Sustainability (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan

menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (corporation) exist dan

menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara

untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan

berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum,

memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan

demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholder-nya.

Menurut Herdinata (2008), prinsip-prinsip GCG memegang peranan

penting, antara lain:

11

1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan

sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor

untuk menanamkan modalnya;

2. Perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan

wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi atau komisaris

perusahaan;

3. Perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan

setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan di negara

asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsisten, termasuk peraturan

dibidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan,

perlindungan konsumen, dan sebagainya.

Good Corporate Governance akan memberikan empat manfaat besar ( Arafat,

2008:10), yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta

lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

2. Meningkatkan corporate value.

3. Meningkatkan kepercayaan investor.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena

sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen.

C. PedomanGood Corporate Governance

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), GCG diperlukan untuk

mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan

peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga

12

pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai

regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai

pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus

dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang

menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan

peraturan perundang-undangan dan penegakan hokum secara konsisten

(consistent law enforcement).

2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar

pelaksanaan usaha.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang

terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan

melakukan kontrolsosial (social control) secara obyektif dan bertanggungjawab.

Susilo dan Simarmata (2007:15) melihat bahwa corporate governance mempunyai

dua aspek:

1. Aspek pertama berkaitan dengan pola hubungan dan perilaku actor dalam

perseroan. Perilaku manajemen dengan karyawan; perilaku perseroan dengan

pemasok, dengan kreditor, dan lain-lain. Indikator yang digunakan untuk melihat

bagaimana perilaku ini memberikan manfaat adalah bagaimanakah tingkat

efisiensi perusahaan, bagaimanakah kinerja perusahaan, pertumbuhan,

perlakuan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan lain-lain.

Aspek ini disebut aspek perilaku korporasi dan sasarannya adalah peningkatan

kinerja (performance).

2. Aspek kedua berkaitan dengan seperangkat peraturan dan norma yang

13

membentuk perilaku di atas. Hal ini meliputi hokum perusahaan, peraturan

perundang-undangan lainnya, standar dan norma, seperti kode etik profesi,

pedoman etika korporasi, dan lain-lain. Semua ini disebut aspek normative dari

corporate governance dan sasarannya adalah kepatuhan (comformance).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan adanya perangkat

hokum atau pedoman dalam mengimplementasikan Good Corporate

Governance. Di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menteri

Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No.Kep/31/M.EKUIN/08/1999,

telah membentuk suatu badan yang diberi nama Komite Nasional Kebijakan

Corporate Governance (KNKCG)). Komite Nasional ini bertugas untuk

merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai

pengelolaan perusahaan. Komite Nasional ini telah merumuskan suatu

Kerangka Kerja Good Corporate Governance atau Pedoman Good

Corporate Governance.

Pedoman Good Corporate Governance yang dikeluarkan KNKCG telah

beberapa kali disempurnakan, yakni pada tahun 2001 dan 2006.

Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung

memiliki karakteristik yang tidak sama, maka pada awal tahun 2004

dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia.

Industri perbankan Indonesia saat ini terdapat tiga dokumen yang dapat

dijadikan acuan penerapan GCG pada bank umum. (Susilo dan Simarmata,

2007:76). Sesuai dengan tahun terbitnya, ketiga dokumen tersebut adalah:

1. “Enhanching Corporate Governance for Banking Organization” yang diterbitkan

pertama kali tahun 1999 oleh Basel Committee on Banking Supervisoion, Bank

for International Settlement, dan direvisi pada bulan Februari 2006;

14

2. “PedomanGood Corporate GovernancePerbankan Indonesia” yang diterbitkan

oleh Komite Nasional KebijakanCorporate Governance (KNKCG) pada

bulanJanuari 2004;

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentangperubahan PBI No.

8/4/PBI/2006 tentangPelaksanaanGood Corporate Governancebagi Bank Umum,

yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari dan 5 Oktober 2006.

Pedomandari Basel Committeeeber sifat imperative secara moral,

karena anggota Bank for International Settlement (BIS) adalah bank-

bank sentral dari berbagai negara, termasuk Bank Indonesia. Pedomandari

KNKCG bersifat sukarela dan tidak mempunyai sifat mengikat maupun

imperative bagi bank umum serta berfungsi sebagai acuan saja. Sedangkan

pedoman penerapan GCG yang diterbitkan Bank Indonesia selaku otoritas

pengawas bank di Indonesia mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagaiamana Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan mewajibkan

Bank Umum melaksanakan GCG. Apabila tidak dipatuhi akan dikenakan

sanksi. Namun, sekiranya pedoman tersebut bukan dianggap sebagai

tempelan saja, sekedar untuk memenuhi persyaratan seperti yang

diunggapkan oleh Arafat (2008:37) bahwa perbankan masih memandang

GCG sebatas beban yang merepotkan alias regulation as barrier, sama

sekali tidak menyambut GCG sebagai sebuah keniscayaan. Padahal GCG

bukansekedar proses dan prosedur control ataupun peraturan „mati‟ an sich.

Lebih dari semua itu pelaksanaan GCG sejati adalah merupakan sebuah

produk budaya perusahaan.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyelarasan dari

prinsip-prinsip yang dituangkan dalam pedoman-pedoman GCG di atas

15

dengan kebijakan manajemen (management policy) dan pedoman

operasional (standard operatingprocedures) lain (Susilo dan Simarmata,

2007:24). Selain itu, perusahaan dapat membuat Code of Corporate and

Business Conduct sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dan pimpinan

perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Effendi, 2005).

Wujudnya berupa kodifikasi kebijakan perusahaan, peraturan pegawai, dan

kesepakatan yang telah dibuat bersama antara perusahaan dengan pegawai

yang harus dijadikan pedoman sewaktu menjalankan aktivitas perusahaan

sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. (Arafat, 2008:36)

Susilo dan Simarmata (2007:136) mengemukakan bahwa terdapat tiga

kelompok pelaku kegiatan dalam pelaksanaan GCG pada bank umum.

Kelompok pertama terdiri dari organ perseroan dan organ pendukung, atau

secara sederhana disebut boards. Kelompok ini terdiri dari RUPS,

Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Renumerasi, Komite

Pemantau Risiko, komite lainnya dari komisaris, bila ada dan Satuan Kerja

Audit Intern atau Satuan Pengawas Intern. Sedangkan kelompok kedua

merupakan seluruh jajaran karyawan atau disebut sebagai enterprise-wide,

yang menjadi sarana Direksi untuk melaksanakan tugas pengelolaan

perusahaan. Kelompok ketiga adalah pihak luar atau stakeholders, yaitu

regulator, nasabah, dan lain sebagainya yang berinteraksi dengan baik.

Ketiga kelompok pelaku di atas terlibat dalam berbagai aktivitas

pelaksanaan GCG untuk memastikan:

1. Kepatuhan (Compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Setiap kebijakan corporate governance atau kebijakan perusahaan

harus mengacu dan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang

16

berlaku (regulatory driven).

2. (Comformance) antara berbagai kebijakan corporate governance termasuk

pedoman etika usaha dan etika kerja dengan kebijakan manajemen dan

berbagai prosedur kerja yang diberlakukan dalam rangka menggerakkan proses

bisnis perusahaan. Dalam proses ini, terjadi internalisasi prinsip-prinsip GCG

dan nilai-nilai etika kedalam proses bisnis maupun sikap kerja sehari-hari yang

pada gilirannya akan muncul suatu budaya GCG dalam perusahaan (ethics

driven).

3. Pencapaian kinerja (Performance), baik itu kinerja perusahaan, unit bisnis,

departemen, seksi dan seluruh jajaran baik secara kolektif maupun perorangan

mulai dari level Komisaris, Direksi, sampai kepada karyawan level paling

terendah (market driven).

D. KekhususanGood Corporate Governance pada Bank

Secara sepintas nampaknya penerapan GCG di bank umum tidak

berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian

halnya.Good Corporate Governance pada lembaga keuangan, khususnya

bank memiliki keunikan bila dibandingkan governace pada lembaga

keuangan non bank. Dalam banyak perilaku manajer dan pemilik bank

merupakan factor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan

GCG. Dalam banyak hal konsep teorike agenan (agency theory) yang sering

digunakan dalam penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam

industry perbankan.

Susilo dan Simarmata (2007:63) menyatakan bahwa bank pada

dasarnya mempunyai dua cirri khas yang tidak terdapat pada jenis industry

lainnya yaitu:

17

1. Informasi Asimetri dalam Industri Perbankan

Informasi yang asimetri pada industry perbankan mempunyai dimensi dan

kompleksitas yang lebih tinggi dari industry lainnya. Asimetri initer jadi

diantara deposan, manajer bank, pengurus bank, debitor,

pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Semakin besar informasi

asimetri antara pihak luar bank dan pihak dalam bank, maka akan

semakin sulit bagi pihak luar untuk memonitor kinerja governance bank.

Hal ini menjadi semakin sulit karena deposan dan debitor yang sangat

banyak jumlahnya dan tersebar (diffuse). Bila jumlah pemegang saham

juga banyak dan tersebar, maka kompleksitasnya akan semakin

bertambah. Bila terdapat pemegang saham pengendali yang dominan,

pengendalian manajemen akan lebih mudah, akan tetapi juga terdapat

bahaya adanya misconduct, fraud atau penyalahgunaan bank dan dana

masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok usahanya.

Informasi keuangan yang asimetri ini adalah sumber risiko yang tinggi,

baik risiko kredit, risiko operasional maupun risiko hokum serta menjadi

salah satu sumber utama terjadinya kejahatan perbankan.

2. Peran Regulasi dalam Corporate Governance Perbankan

Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan

pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi

nasional yang berkelanjutan melalui sistem kelembagaan perbankan yang

lebih kuat, efisien dan bermanfaat. Aturan corporate governance dalam

industri umumnya bersifat sukarela (voluntary) dan tidak mencampuri

urusan proses governance perusahaan tersebut. Dalam industri

perbankan regulasi yang ada mempengaruhi proses governance bank

18

secara langsung dan merupakan hal yang harus dipatuhi, karena

dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pelanggaran

terhadap regulasi tersebut merupakan pelanggaran kepatuhan dan

mempunyai ancaman sanksi hukum.

Penerapan GCG perbankan dianggap unik karena memiliki

karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun

perusahaan non keuangan. Keunikan perbankan terutama dilihat dari neraca

yaitu aset perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat

jangka panjang, sedangkan sisi liabilities adalah tabungan dan deposito

yang memiliki sifat jangka pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati akan

menyebabkan terjadinya mismatch antara aktiva dan pasiva. Terjadinya

mismatch dapat menyebabkan pembukuan negatif bagi bank. Penyaluran

kredit kepada pihak terkait dapat bersifat positif jika keterkaitan itu

meminimkan risiko dan sebaliknya akan bersifat negatif jika justru

menambah risiko gagal bayar akibat terjadinya moral hazard.

Bagaimanapun, GCG menjadi kental ketika ada persinggungan kepentingan

antara pemilik dan manajemen. (Rofikoh Rokhim, 2006)

E. Implementasi Good Corporate Governance

Pelaksanaan GCG di perbankan adalah penting bagi perbankan

untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi

dan kondisi bank, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat

berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam

bank.

Pedoman GCG Perbankan Indonesia menguraikan bahwa

pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top

19

management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari

penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus

dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia,

kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan

perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan

Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan, yaitu:

a. Penetapanvisi, misi dan corporate values

b. Penyusunancorporate governance structure

c. Pembentukancorporate culture

d. Penetapansaranapublic disclousures

e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG

2. Penetapanvisi, misi dan corporate values merupakan langkah awal yang harus

dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.

3. Corporate governance structure dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri

dari sekurang-kurangnya:

a. Kebijakan corporate governance yang selain memuat visi dan misi bank, juga

memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman- pedoman pokok

penerapan prinsip GCG yaitu Transparency, Accountability, Responsibility,

Independency dan Fairness.

b. Code of Conduct yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya

dari pimpinan dan karyawan bank.

c. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata TertibKerjaDireksi yang

20

memuathak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan

Direksi maupun para anggotanya masing-masing.

d. Organisasi yang di dalamnya tercermin adanya risk management, internal

control dan compliance.

e. Kebijakanrisk management, audit dan compliance.

f. Human resourse policy yang jelas dan transparan.

g. Corporate plan yang menggambarkanarahjangkapanjang yang jelas.

4. Pembentukan corporate culture untuk memperlancar pencapaian visi dan misi

serta implementasi corporate governance structure. Corporate culture

terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (guilding principles), nilai-nilai

(values) dan norma-norma (norms) yang disepakati serta dilaksanakan secara

konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. Corporate culture perlu

didiskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh social

communication.

5. Pembentukan pola dan sasaran disclousure sangat diperlukan sebagai bagian

dari akuntabilitas bank kepada stakeholders. Sarana disclousure dapat melalui

laporan tahunan (annual report), situs internet (website), review pelaksanaan

GCG dan sarana lainnya.

Tahapan implementasi GCG yang diungkapkan oleh Arafat

(2008:172) meliputi 5 langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meretas

dan meniti “The GCG Ways” sebagaiberikut:

1) Membangun Awareness

Membangun awareness dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan

21

(inhouse training) agar segenap jajaran dan jenjang organisasi di suatu

perusahaan mendapat pemahaman dan pengetahuan utuh berkenaan

dengan segala sesuatu tentang GCG. Efektivitas implementasi GCG tidak

akan dapat tercapai dengan baik jika hal ini tidak terpenuhi.

2) Membangun Manual

Bekal pengetahuan dan pemahaman yang utuhserta – yang terpenting –

sangat menyadari keniscayaan implementasi GCG yang diperoleh dari

pelatihan maka suatu perusahaan dapat melakukan workshop dengan

focus untuk membangun manual GCG. Manual GCG tersebut minimal

telah mengakomodir semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh

lembaga otoritas yang mengatur industri yang bersangkutan. Tersedianya

manual GCG bagi suatu perusahaan sangat diperlukan sebagai pedoman

dasar ketika melaksanakan GCG di lapangan bagi semua tingkatan dan

jenjang organisasi.

3) Benchmarking

Agar lebih meyakinkan bahwa Manual GCG yang telah dibuat suatu

perusahaan telah sesuai dengan best practice maka harus dilakukan

proses benchmarking. Tujuan benchmarking tersebut adalah untuk

memahami dan mengevaluasi posisi dari bisnis yang dilakukan oleh suatu

organisasi yang berhubungan dengan best practice dan untuk

mengidentifikasi area-area yang dibutuhkan sehingga dapat dipahami

dengan baik dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

4) Pengembangan Software

Sangat sulit, rumit dan peliknya manajemen dan person yang menjadi

coordinator implementasi GCG di suatu perusahaan ketika melakukan

22

koordinasi, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan GCG tanpa

bantuan sebuah tools, berupa software. Oleh karena itu,

mengembangkan software untuk mendukung efektifitas implementasi

GCG sangat dibutuhkan.

Keempat langkah di atas merupakan cara strategis untuk membangun

sistem kontrol yang dapat ditempuh oleh suatu perusahaan di dalam

mengimplementasikan GCG.

5) Transformasi Budaya Kerja

Membangun sistem control saja belum cukup untuk dapat

mengimplementasikan GCG dengan baik. Oleh karena itu, harus

dibumikan budaya kerja GCG. Singkat kata, harus dilakukan proses

transformasi budaya kerja atau membumikan budaya kerja yang

mengado psiprinsip-prinsip GCG dengan cara berikut ini:

a. Melakukan paradigm shift dengan melaksanakan Sembilan langkah

transformasi budaya kerja perbankan, yang meliputi:

a) Terapi budaya kerja

b) Inventaris & kodifikasi nilai budaya kerja

c) Evaluasi dan analisis

d) Rumuskan nilai budaya kerja kunci

e) Tentukan “gap” budayakerja

f) Uji sampelrepresentatif

g) Tanamkannilaibudayakerjabaru

h) Lakukanpengendalian

b. Membangun atau menetapkan Corporate Code of Conduct. Hal ini harus

23

dilakukan karena kebutuhan implementasi harus membumi dan terukur.

Salah satu caranya adalah melalui penyempurnaan dan implementasi

Corporate Code of Conduct baik bagi board (komisaris dan direksi) maupun

pegawai. Tujuan penyempurnaan dan implementasi Corporate Code of

Conduct adalah membangun komitmen segenap jajaran perusahaan untuk

mengaplikasikan GCG dalam mencapai keuntungan jangka panjang bagi

perusahaan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa untuk

mewujudkan apa yang dipahami sebagai GCG kedalam bentuk kongkret,

suatu perusahaan perlu merumuskan dan menerapkan nilai-nilai etika

berusaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan budaya perusahaan yang

dimilikinya kedalam panduan etia alias Corporate Code of Conduct.

F. PenelitianTerdahulu

Sulvianti dan Kurnia (2013) melakukan penelitian mengenai

Implemetasi PrinsipGood Corporate Governance (GCG) Pada PT. Pelita

Jaya Prima di Tarakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-

langkah yang sedang dan akan dilakukan PT. Pelita Jaya Prima serta

memberikan konsep hukum agar melaksanakan asas Good Corporate

Governance dengan baik dan unutuk mengidentifikasi peranan asas Good

Corporate Governance di PT Pelita Jaya Prima di Tarakan berikutkendala

yang di hadapi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Deskriptif-Kualitatif yang artinya menganalisis dan memberikan gambaran

apa yang diperoleh penulis dalam lapanagan yang diambil dari metode

pengumpulan data-data di lapangan kemudian dianalisis dan diberi

gambaran sesuai dengan data hasil kajian pustakaserta data-data dari hasil

wawanca. Hasil penelitian PT. Pelita Jaya Prima belum melaksanakan

24

prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan sempurna pada

perusahaannya, karenadireksi (direkturutama) masih melanggar beberapa

prinsip-prinsip tersebut yaitu; prinsip transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, yang juga telah melanggar pasal 97 undang-undangNomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tadikapury (2011) meneliti mengenai penerapan Good Corporate

Governance Pada PT. Bank X TBK Kanwil X, dalam penelitian ini analisis

yang digunakan adalah analisis deskriptik. Hasil penelitian menunjukan

adanya peranan penting antara prinsip-prinsip GCG yang ada dalam

perusahaan dimana dengan penerapan prinsip GCG maka diyakini akan

menolong perusahaan secara umum dan perekonomian secara khusus.

Gunawan, dkk(2013) meneliti Implementasi Prinsip-Prinsip Goood

Corporate Governance Pada Perusahaan Keluaraga. Dalam penelitian

metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan melakukan

pengumpulan dta menggunakan metode wawancara dan keabsahan data

menggunakan trianggulasi sumber. Dari hasil penelitian ini penerapan

prinsip-prinsip good corporate governance di PT. Gapura Fiberglass sudah

baik. Saran untuk perusahaan lebih mengoptimakan prinsip accountability

dan responsibility untuk kesuksesan perusahaan di masa mendatang.

Furqani dan Andini (2011) melakukan penelitian mengenai

iImplementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada BUMD Kabupaten

Sumenep (Studi Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti

Sumekar Sumenep). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Bank BPRS Bhakti

Sumekar sebagai salah satu BUS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif

25

dengan pendekatan deskriptif. Dalam studi kasus ini menggambarkan

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPRS Bhakti

Sumekar. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik

pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. PT. BPRS Bhakti

Sumekar belum sepenuhnya melakukan prinsip-prinsipGood Corporate

Governance (GCG) denganbaik. Lima prinsip tata kelola yang

baikyaituTransparency (keterbukaaninformasi), accountability (akuntabilitas),

Responsibility (pertanggungjawaban), independency (kemandirian), dan

fairness (keadilan), khususnya yang perlu diperbaiki dalam akuntabilitas

pelanggaran di titik Kode Etik.

Wagner (2016) melakukan penelitian mengenai Corporate Governance

and CEO Turnover Decisions. Penelitian ini memberikan analisis lintas

negara untuk menentukan apakah pergantian CEO adalah perangkat

pendisiplinan kredibel untuk manajer, apakah itu efektif dalam memberikan

peningkatan kinerja, dan apakah pemerintahan yang lebih baik

meningkatkan kredibilitas dan efektivitas omset CEO. Analisis ini didasarkan

pada panel rinci 5.300 CEO tahun dan mencakup dua sistem-keuangan jelas

berbeda dengan U.K. dan Jerman-selama periode 1995-2005. Kami

menemukan bahwa CEO menghadapi ancaman yang kredibel yang dihapus

karena kinerja yang kurang dan yang mempekerjakan CEO baru efektif

dalam mewujudkan perbaikan profitabilitas besar di tahun-tahun berikutnya.

Kami juga menemukan kedua relasi menjadi hampir identik di kedua negara,

meskipun ada perbedaan tata struktural besar. Selanjutnya, kami

mempertimbangkan sejumlah besar mekanisme governance spesifik

perusahaan yang sebelumnya diusulkan sebagai indikator pemerintahan

26

yang lebih baik dan tidak menemukan bukti bahwa salah satu dari mereka

meningkatkan hubungan yang diamati antara kinerja perusahaan dan omset

CEO. Secara bersama-sama, hasil kami menunjukkan bahwa mengganti

CEO merupakan komponen penting dari perputaran sukses di perusahaan

berkinerja dan bahwa mekanisme ekonomi ini muncul untuk bekerja cara

dalam hampir identik di pasar keuangan yang sangat berbeda, dan di

seluruh perusahaan dengan kualitas yang sangat berbeda dari

pemerintahan.

Susanto (2015) melakukan penelitian mengenai Influence The Quality

Of Accounting Information On The Implementation Good Study Program

Governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

kualitas informasi akuntansi pada pelaksanaan good governance program

studi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kepala program studi,

sekretaris program studi, staf akuntansi, dosen dan mahasiswa pendidikan

tinggi di Bandung-Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas

informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan

tata kelola program studi yang baik. Selain itu ditemukan bahwa kualitas

informasi akuntansi memiliki implikasi untuk tata kelola program studi yang

baik.

Krisna (2016), melakukan penelitian mengenai Implementasi Good

Corporate Governance Pada Perusahaan BUMN (Studi Kasus Pada PT.

PLN Persero). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi GCG

pada perusahaan BUMN (Studi Kasus PT. PLN Persero), metode analisis

yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian membuktikan

bahwa Implementasi Good Corporate Governance yang dilaksanakan oleh

27

perusahaan BUMN (Studi Kasus PT. PLN Persero) telah sesuai dengan

standar yang dilaksanakn di Indonesia

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Bentuk Mapping

No Nama Peneliti JudulPenelitian Hasil Penelitian

1. Sulvianti dan

Kurnia (2013)

Implemetasi Prinsip

Good Corporate

Governance (GCG)

Pada PT. Pelita Jaya

Prima di Tarakan.

Hasil penelitiannya menyatakan

bahwa PT. Pelita Jaya Prima

belum melaksanakan prinsip-

prinsip Good Corporate

Governance dengan sempurna

pada perusahaannya,

2 Tadikapury

(2011)

Implementasi Good

Corporate

Governance Pada

PT. Bank X TBK

Kanwil X

Hasil Penelitian menunjukan

adanya peranan penting antara

prinsip-prinsip GCG yang ada

pada Perusahaan dimana

dengan penerapan prinsip GCG

maka diyakini akan menolong

perusahaan secara umum dan

perekonomian secara khusus.

3 Gunawan, dkk

(2013)

Implementasi Prinsip-

Prinsip Good

Corporate

Governance Pada

Perusahaan

Keluarga

Hasil penelitianini, penerapan

prinsip-prinsip Good Corporate

Governance di PT. Gapura

Fiberglass sudah baik.

28

4 Furqani dan

Andini (2009)

Implementasi Good

Corporate

Governance (GCG)

Pada BUMD

Kabupaten Sumenep

(Studi Pada PT. Bank

Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS)

Bhakti Sumekar

Sumenep).

PT. BPRS Bhakti Sumekar belum

sepenuhnya melakukan prinsip-

prinsip Good Corporate

Governance (GCG) dengan baik.

5 Krisna (2016) Implementasi Good

Corporate

Governance Pada

Perusahaan

BUMN(Studi Kasus

PT. PLN Persero)

Hasil Penelitian membuktikan

bahwa Implementasi Good

Corporate Governance yang

dilaksanakan oleh perusahaan

BUMN (Studi Kasus PT. PLN

Persero) telah sesuai dengan

dengan standar GCG yang

dilaksanakan di Indonesia

6 Wagner (2016) Corporate

Governance and CEO

Turnover Decisions.

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa mengganti CEO

merupakan komponen penting

dari perputaran sukses di

perusahaan berkinerja dan

bahwa mekanisme ekonomi ini

29

muncul untuk bekerja cara dalam

hampir identik di pasar keuangan

yang sangat berbeda, dan di

seluruh perusahaan dengan

kualitas yang sangat berbeda dari

pemerintahan.

7. Susanto (2015) Influence The Quality

Of Accounting

Information On The

Implementation Good

Study Program

Governance.

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kualitas informasi

akuntansi memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap

pelaksanaan tata kelola program

studi yang baik. Selain itu

ditemukan bahwa kualitas

informasi akuntansi memiliki

implikasi untuk tata kelola

program studi yang baik.

G. Kerangka Konseptual

penelitian ini untuk menganalisis implementasi Good Corporate

Governance Pada PT. Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang variabel dalam

penelitian ini adalah GCG. Keterkaitan variabel dalam penelitian ini akan

dinyatakan :

30

Hasil Penelitian

Metode Analisis

Good Corporate Governance (GCG)

1. Keterbukaan

2. Akuntabilitas

3. Pertanggungjawaban

4. Independensi

5. Kewajaran

Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 adalah hasil visualisasi logika hubungan anatara variabel-

variabel penelitian ini. Terdapat sebuah variabel yaitu Good Corporate

Governanace yang mengrah pada pengelolaan sempurna untuk

perusahaan. Dari hasil kerngka konseptual dapat disimpulkan bagaimana

Implementasi Good Corporate Govrnance Pada PT. Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang

H. Hipotesis

“diduga bahwa Good Corporate Governance (GCG) telah

diimplementasikan pada dengan baik pada Bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang”

31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang

spesifikasinya adalah sistematis,dan terencana hingga pembuatan desaian

penelitiannya. Menurut (Sugiyono 2013:13) metode penelitian luantitatif dapat

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivism,

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun pengertian deskriptif

menurut (Sugiyono 2013:29) metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau

memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang

telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat

kesimpulan yang berlaku umum.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

penelitian ini dilakukan pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang yang

beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Enrekang, dan waktu penelitian di

rencanakan selama kurang lebih 2 bulan antara bulan November sampai Januari.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

31

32

1. Good Corporate Governance adalah suatu system pengelolaan bank yang

dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan

stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

2. Keterbukaan (transparency) adalah system pengelolaan bank yang dilaksanakan

berdasarkan prinsip keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang materil

dan relevan mengenai Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang,

3. Akuntabilitas (accountability) adalah system pengelolaan bank yang menetapkan

fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ Bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang sehingga pengelolaan bank terlaksana secara efektif

4. Pertanggungjawaban (responsibility) adalah system pengelolaan Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan prinsip-

prinsip perbankan yang sehat,

5. Independensi (independency) adalah system pengelolaan Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang secara professional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat,

6. Kewajaran (fairness) adalah system pengelolaan Bank Sulsebar Kabupaten

Enrekang berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan-peraturan yang

berlaku serta prinsip-prinsip perbankan yang sehat

33

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel Konsep Indikator Skala

Pengukuran

Good

Corporate

Governance

Suatu sistem pengelolaan

bank yang dirancang untuk

meningkatkan kinerja bank,

melindungi kepentingan

stakeholders dan

meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan

perundang-undangan serta

nilai-nilai etika yang

berlaku secara umum.

Keterbukaan

(transparency)

Akuntabilitas

(accountability)

Pertanggung-

jawaban

(responsibility)

Independensi

(independency)

Kewajaran

(fairness)

Ordinal

D. Jenis dan Sumber Data

Secara garis besar data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data

Primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian

berupa jawaban kuisioner dari responden.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran Bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang.Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan

tujuan untuk medapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang

ditentukan. Adapun kriteria sampel yang dimaksud:

1. Responden berasal dari jajaran bank pada kantor Bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang

2. Responden merupakan pihak- pihak memastikan implementasi prinsip-prinsip

34

𝑃 = 𝐾 × 100% 𝑁

GCG pada Bank SulselbarKabupaten Enrekang

Berdasarkan kriteria tersebut dan kondisi yang ada pada Sulselbar Kabupaten

Enrekang, maka responden dalam penelitian ini meliputi Dewan Komisaris, Komite-

komite, Dewan Direksi, Divisi-divisi yang terkait dengan pelaksanaan GCG pada

Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang (Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan,

Satuan Kerja Audit Intern, dan Biro Direksi), yang seluruhnya berjumlah 30 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini mengguanakan

Kuisioner yaitu suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan tertulis yang

digunakan untuk mengehui tanggapan responden terhadap masalah penelitian

yang dikaji.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif

dengan cara memberikan penjelasan mengenai implementasi GCG pada Sulselbar

Kabupaten Enrekang berdasarkan persentase jawaban responden pada masing-

masing pernyataan dalam kuisioner yang dirumuskan sebagai berikut:

Dimana:

P = Persentase yang diharapkan

N = jumlah skor GCG yang diharapkan

35

K = jumlah skor GCG yang diperoleh

Selanjutnya untuk mengukur tingkat implementasi GCG, yakni dengan skala interval

sebagai berikut:

81 – 100 (sangatkuat)

61 – 80 (kuat)

41 – 60 (cukup)

21 - 40 (lemah)

0 - 20 (sangat lemah)

36

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada

tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95

tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67

tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara

diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002

tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi

Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi

Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan pemisahan antara

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi

Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan

Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal

dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan

sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam

rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas

(PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status

36

37

Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi

PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar.

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29

Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan

pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan

No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara circular resolution dan Keputusan

RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham.

Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica

Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham

sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank

Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam Akta tersebut para

pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan

Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan

Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama

ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Tentang

38

Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah

Sulawesi Selatan Disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank

Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank

Sulselbar

2. Visi dan Misi Bank SulselBar

a. Visi

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan

Timur Indonesia.

b. Misi

1. Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya

2. Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil

3. Memberikan nilai tambah optimum bagi stakeholder

B. Hasil Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban atas kuisioner yang dibagikan

kepada 30 orang responden pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang. Deskripsi

mengenai pembagian dan pengembalian kuisioner penelitian ditunjukkan dalam

Tabel 4.1 berikut ini:

39

Tabel 4.1

Deskripsi Pembagian dan Pengembalian Kuisioner

No. Uraian Jumlah (rangkap)

Persentase (%)

1. Kuisioner yang dibagi 30 100

2. Kuisioner yang tidak kembali 12 40

3. Kuisioner yang kembali 18 60

4. Kuisioner yang dapat dianalisis 17 56,67

5. Kuisioner yang tidak dapat dianalisis 1 3,33

Sumber: data primer,diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kuisioner

yang kembali (responden rate) pada responden cukup tinggi yaitu sebesar 60%.

Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing pernyataan dalam kuisioner

akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbukaan (Transparency)

Berdasarkan hasil kuisioner yang mendapatkan tanggapan dari

responden, maka dapat diperoleh data mengenai masing-masing item

pernyataan sebagai berikut:

1. Bank mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada

publik melalui homepage bank dan media secara tepat waktu, memadai,

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak-

pihak berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan haknya.

40

Gambar 4.1

Pernyataan 1 untuk Implementasi

Prinsip Keterbukaan (transparency) pada Bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang

Sumber: Digram pie, Rekapitulasi jawaban responden

Berdasarkan jawaban responden dari kuisioner sesuai pertanyaan di atas,

maka diperoleh hasil dalam bentuk persentase yakni ada 11 orang

responden atau 65% yang menyatakan sangat setuju, dan ada 6 orang

responden atau 35% yang menyatakan setuju. Sedangkan untuk pilihan

jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada yang

memilih. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju

dalam pengelolaan bank dalam mengungkapkan informasi keuangan dan

non-keuangan kepada publik melalui homepage bank dan media secara

tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan. Dengan

demikian pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) mudah mengakses

informasi sesuai dengan haknya.

2. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban

untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

65%35%

Sangat Setuju

Setuju

41

Gambar 4.2



Enrekang

Sumber: Diagram Pie, Rekapitulasi jawaban responden



responden atau 47% yang menyatakan sangat setuju. Untuk jawaban setuju

ada 9 orang responden atau 53%. Sedangkan yang menyatakan kurang

setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada yang memilih. Hasil ini

menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju mengenai pengelolaan

bank dalam hal kesesuian prinsip keterbukaan yang dianut bank dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak

pribadi, tanpa mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia

bank.

3. Kebijakan bank telah tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang

berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi

tentang kebijakan tersebut.

47%53%

Sangat Setuju

Setuju

42

Gambar 4.3

Diagram Pie, Pernyataan 3 untuk Implementasi


Enrekang

Sumber:Diagram Pie, Rekapitulasi jawaban responden







mengenai kebijakan bank yang telah didokumentasikan dan

dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan

yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

4. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) telah disajikan

secara lengkap, akurat, kini, dan telah disampaikan tepat waktu kepada

shareholder (pemegang saham) dan pihak-pihak berkepentingan

(stakeholders) sesuai ketentuan yang berlaku.

53%47%

Sangat Setuju

Setuju

43

Gambar 4.4



Enrekang




responden atau 59% yang menyatakan sangat setuju dan ada 7 orang

responden atau 41% yang menyatakan setuju. Sedangkan reponden yang

menyatakan kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada

yang memberikan tanggapannya. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas

responden sangat setuju mengenai Laporan Pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) yang telah disajikan secara lengkap, akurat, kini, dan

telah disampaikan tepat waktu kepada shareholder (pemegang saham) dan

kepada pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) sesuai ketentuan yang

berlaku.

5. Bank menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan

pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi

pribadi nasabah secara memadai.

59%

41%

Sangat Setuju

Setuju

44

Gambar 4.5



Enrekang




responden atau 53% yang menyatakan sangat setuju dan ada orang 8

responden atau 47% yang menyatakan setuju. Sedangkan pilihan jawaban

kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada responden

yang memilih. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas reponden sangat

setuju mengenai penyampaian informasi produk dan jasa bank serta

keefektifan penerapan pengaduan nasabah. Selain itu, bank telah berupaya

memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

2. Akuntabilitas (accountability)



pertanyaan sebagai berikut:

53%47% Sangat Setuju

Setuju

45

1. Bank telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing

jajaran yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank.

Gambar 4.6


Prinsip Akuntabilitas (accountability) pada Bank sulsebar Kabupaten

Enrekang



maka diperoleh persentase yang berbeda dari tiap pilihan jawaban yang

telah ditentukan yakni ada 10 orang responden atau 59% yang menyatakan

sangat setuju. Untuk yang menyatakan setuju ada 6 orang responden atau

35%. sedangkan yang menyatakan kurang setuju hanya ada 1 orang

responden atau 6%. Namun, untuk pilihan jawaban tidak setuju dan sangat

tidak setuju tidak ada responden yang memilih. Hasil ini menunjukkan

bahwa mayoritas responden sangat setuju mengenai kejelasan tanggung

jawab dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi, misi, sasaran

usaha dan strategi bank.

59%

35%

6%

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

46

2. Seluruh jajaran bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung

jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG).

Gambar 4.7


Prinsip Akuntabilitas (accountability) pada Bank Sulselbar Kupaten Enrekang





responden atau 59% yang menyatakan setuju. Sedangkan yang menyatakan

kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada responden

yang memilih. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju

atas kesesuaian kompetensi jajaran bank dengan tanggung jawabnya

sehingga dapat membantu mereka dalam melaksanakan perannya sesuai

dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

3. Bank memiliki ukuran kinerja dari seluruh jajaran bank berdasarkan ukuran-

ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate

41%59%

Sangat Setuju

Setuju

47

values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki sistem pemberian

penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

Gambar 4.8


Prinsip Akuntabilitas (accountability) pada Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang



maka diperoleh persentase yang berbeda dari pilihan jawaban yang telah

ditentukan yakni ada 7 orang responden atau 41% yang menyatakan sangat

setuju dan ada 9 orang responden atau 53% yang menyatakan setuju.

Untuk jawaban kurang setuju hanya ada 1 orang responden atau 6%.

Sedangkan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada

responden yang memberikan tanggapan. Hasil ini menunjukkan bahwa

mayoritas responden setuju atas kesesuaian ukuran kinerja bagi jajaran

bank dengan nilai-nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan

strategi bank. Dengan demikian bank dapat memberlakukan sistem

pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) bagi

jajarannya.

41%

53%

6%

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

48

4. Seluruh jajaran bank menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha bank.

Gambar 4.9



Kabupaten Enrekang



maka diperoleh persentase yang berbeda dari pilihan jawaban yang telah

ditentukan yakni ada 8 orang responden atau 47% yang menyatakan sangat

setuju. Begitu pula dengan jawaban setuju, ada 8 orang responden atau

47%. Selanjutnya yang menyatakan kurang setuju hanya ada 1 orang

responden atau 6%. Sedangkan jawaban tidak setuju dan sangat tidak

setuju tidak ada responden yang memberikan tanggapan. Hasil ini

menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai seluruh jajaran bank

telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam segala aktivitasnya sehari-

hari.

47%

47%

6%

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

49

3. Pertanggungjawaban (responsibility)




1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank berpegang pada prinsip

kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya

ketentuan yang berlaku.

Gambar 4.10


Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility) pada Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang


Berdasarkan jawaban responden dari kuisioner sesuai pertanyaan

di atas, maka diperoleh hasil dalam bentuk persentase yakni ada 10 orang


responden atau 41% yang menyatakan setuju. Sedangkan jawaban kurang


menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju atas pengelolaan

59%

41%

Sangat Setuju

Setuju

50

bank yang senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential

banking practice) yang menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.

2. Bank memiliki Pedoman, Sistem, dan Prosedur Kerja seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi bank yang tersedia secara lengkap, kini, dan sesuai

dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 4.11

Pernyataan 2 untuk Implementasi Prinsip

Pertanggungjawaban (responsibility) pada Bank Sulseba

Kabupaten Enrekang


Berdasarkan jawaban responden dari kuisioner sesuai pertanyaan

di atas, maka diperoleh hasil dalam bentuk persentase yakni ada 12 orang


responden atau 29% yang menyatakan setuju. Sedangkan jawaban kurang


menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju mengenai

Pedoman, Sistem, dan Prosedur Kerja bagi jajaran bank yang telah tersedia

secara lengkap, kini, dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-

71%

29%

Sangat Setuju

Setuju

51

undangan yang berlaku. Dengan adanya pedoman ini, maka jajaran bank

dapat mempertanggung jawabkan tugasnya dengan mudah.

3. Bank telah bertindak sebagai warga perusahaan yang baik (Good Corporate

Citizen/GCC) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan

tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR)

Gambar 4.12


Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility) pada Bank SulselbarKabupaten Enrekang



maka diperoleh hasil dalam bentuk persentase dari pilihan jawaban yang


sangat setuju dan ada 3 orang responden atau 18% yang menyatakan

setuju. Sedangkan pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat


bahwa mayoritas responden sangat setuju atas perilaku jajaran bank yang

telah bertindak sebagai warga perusahaan yang baik (Good Corporate

82%

18%

Sangat Setuju

Setuju

52

Citizen/GCC) dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta

melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR).

4. Independensi (independency)




1. Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai

benturan kepentingan yang mengikat seluruh jajaran bank.

Gambar 4.13


Prinsip Independensi (independency) pada Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang






setuju. Sedangkan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak

setuju tidak ada responden yang memilih. Hasil ini menunjukkan bahwa

65%

35%Sangat Setuju

Setuju

53

mayoritas responden sangat setuju atas adanya kebijakan, sistem, dan

prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat

seluruh jajaran bank.

2. Seluruh jajaran bank dapat mengambil keputusan secara objektif dan bebas

dari segala tekanan dari pihak manapun

Gambar 4.14



Kabupaten Enrekang






setuju. Sedangkan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak

setuju tidak ada responden yang memilih. Hasil ini menunjukkan bahwa

mayoritas responden sangat setuju bahwa keputusan jajaran bank diambil

secara objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.

65%

35%Sangat Setuju

Setuju

54

3. Bank mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan,

dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasi dan didokumentasi

dengan baik.

Gambar 4.15


Prinsip Independensi (independency) pada Bank Sulslbar

Kabupten Enrekang






setuju. Sedangkan pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat


bahwa mayoritas responden sangat setuju atas pengungkapan benturan

kepentingan dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat,

telah diadministrasi dan didokumentasi dengan baik.

82%

18%

Sangat Setuju

Setuju

55

5. Kewajaran (fairness)




a. Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak-pihak

berkepentingan (stakeholders) berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

(equal treatment).

Gambar 4.16


Prinsip Kewajaran (fairness) pada Bank Sulselbar Kabuptean

Enrekang








53%47%

Sangat Setuju

Setuju

56

atas kepedulian bank dalam memperhatikan kepentingan stakeholders

sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Hal ini

akan memberikan citra yang baik bagi bank dalam menjaga hubungan yang

baik dengan stakeholders.

b. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pihak-pihak berkepentingan

(stakeholders) untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat

bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai

dengan prinsip keterbukaan.

Gambar 4.17


Prinsip Kewajaran (fairness) pada Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang







53%47%

Sangat Setuju

Setuju

57


atas pengelolaan bank dalam memberikan kesempatan yang sama kepada

stakeholders dalam memberikan masukan dan menyampaikan pendapat

bagi kepentingan bank.

c. Etika Kerja/Etika Bisnis telah dibuat dan disebarluaskan serta dilakukan

evaluasi terhadap penerapannya untuk menjaga hubungan dengan pihak

lain baik dengan pemegang saham, kreditor, nasabah maupun dengan

pihak berkepentingan lainnya (stakeholders).

Gambar 4.18


Prinsip Kewajaran (fairness) pada Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang




responden atau 47% yang menyatakan sangat setuju. Untuk jawaban setuju

ada 9 orang responden atau 53%. Sedangkan yang menyatakan kurang

47%53%

Sangat Setuju

Setuju

58


menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju atas Etika Kerja/Etika

Bisnis yang telah dibuat bank. Dengan adanya pedoman Etika ini diharapkan

akan membantu mereduksi potensi konflik antara bank dengan pemegang

saham, kreditor, nasabah maupun dengan pihak berkepentingan lainnya

(stakeholders).

Berdasarkan uraian mengenai jawaban responden di atas, maka dapat

dibuat rekapitulasi mengenai jawaban responden atas item-item pernyataan pada

masing-masing indikator implementasi prinsip-prinsip GCG pada Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang.

59

Tabel 4.2

Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi

Prinsip Keterbukaan (transparency) pada Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang

Item Pertanyaan Jawaban responden Frekuensi (orang)

Persentase

(%)

1. Bank mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage bank dan media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan haknya.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

11

6

0

0

0

65

35

0

0

0

2. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

8

9

0

0

0

47

53

0

0

0

3. Kebijakan bank telah

tertulis dan

dikomunikasikan kepada

pihak yang berkepentingan

(stakeholders) dan yang

berhak memperoleh

informasi tentang kebijakan

tersebut.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

9

8

0

0

0

53

47

0

0

0

4. Laporan Pelaksanaan Good

Corporate Governance

(GCG) telah disajikan secara

lengkap, akurat, kini, dan

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

10

7

0

59

41

0

60

telah disampaikan tepat

waktu kepada shareholder

(pemegang saham) dan

pihak-pihak berkepentingan

(stakeholders) sesuai

ketentuan yang berlaku.

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

0

0

0

0

5. Bank menyampaikan

informasi produk dan jasa,

menerapkan pengelolaan

pengaduan nasabah

dengan efektif serta

memelihara data dan

informasi pribadi nasabah

secara memadai.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

9

8

0

0

0

53

47

0

0

0

61

Tabel 4.3



Kabupaten Enrekang


Persentase

(%)

1. Bank telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

10

6

1

0

0

59

35

6

0

0

2. Seluruh jajaran bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

7

10

0

0

0

41

59

0

0

0

3. Bank memiliki ukuran kinerja dari seluruh jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki sistem pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

7

9

1

0

0

41

53

6

0

0

4. Seluruh jajaran bank menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

8

8

1

47

47

6

62

usaha bank. Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

0

0

0

0

Tabel 4.4


Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility) pada Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang


Persentase

(%)

1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

10

7

0

0

0

59

41

0

0

0

2. Bank memiliki Pedoman, Sistem, dan Prosedur Kerja seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank yang tersedia secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

12

5

0

0

0

71

29

0

0

0

3. Bank telah bertindak sebagai warga perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen/GCC) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility)

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

14

3

0

0

0

82

18

0

0

0

63

Tabel 4.5



Kabupaten Enrekang


Persentase

(%)

1. Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat seluruh jajaran bank.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

11

6

0

0

0

65

35

0

0

0

2. Seluruh jajaran bank dapat mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

11

6

0

0

0

65

35

0

0

0

3. Bank mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan, dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasi dan didokumentasi dengan baik.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

14

3

0

0

0

82

18

0

0

0

64

Tabel 4.6


Prinsip Kewajaran (fairness) pada Bank sulselbar Kabupaten Enrekang


Persentase

(%)

1.Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

9

8

0

0

0

53

47

0

0

0

2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

9

8

0

0

0

53

47

0

0

0

3. Etika Kerja /Etika Bisnis telah dibuat dan disebarluaskan serta dilakukan evaluasi terhadap penerapannya untuk menjaga hubungan dengan pihak lain baik dengan pemegang saham, kreditor, nasabah maupun dengan stakeholders lainnya.

Sangat Setuju

Setuju

Kurang Setuju

Tidak Setuju

Sangat tidak setuju

8

9

0

0

0

47

53

0

0

0

65

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner

kepada responden, maka diperoleh pernyataan responden mengenai implementasi

prinsip-prinsip GCG sehingga dapat dijawab permasalahan yang diajukan mengenai

bagaimanakah implementasi GCG pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan seperti yang termuat dalam

Lampiran 3, maka tingkat implementasi GCG pada Bank Sulsebar Kabupaten

Enrekang dapat dihitung sebagai berikut:

1398 1398

P = ────── × 100% = ──── × 100% = 91,37%

17×5×18 1530

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat implementasi

GCG pada Bank Sulselbar Kabpaten Enrekang sebesar 91,37%. Tingkat persentase

ini menurut ukuran Likert dapat dikategorikan sangat baik, karena berada pada

skala interval 81%-100%. Selanjutnya perhitungan untuk masing-masing

implementasi prinsip-prinsip GCG dapat dilakukan perhitungan yang sama sebagai

berikut:

a. Keterbukaan (transparency)

Berdasarkan tabulasi data kuisioner mengenai prinsip keterbukaan

(transparency) yang terdiri atas 5 item pernyataan kepada 17 orang responden

(Lampiran 3), maka besarnya tingkat implementasi prinsip keterbukaan

(transparency) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang dapat dihitung sebagai

berikut:

66

387 387

P = ───── × 100% = ─── × 100% = 91,06%

17×5×5 425


prinsip keterbukaan (transparency) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang

adalah sebesar 91,06%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat

dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

b. Akuntabilitas (accountability)

Berdasarkan tabulasi data kuisioner mengenai prinsip akuntabilitas

(accountability) yang terdiri atas 4 item pernyataan kepada 17 orang responden

(Lampiran 3), maka besarnya tingkat implementasi prinsip akuntabilitas

(accountability) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang dapat dihitung sebagai

berikut:

301 301

P = ───── × 100% = ─── × 100% = 88,53%

17×5×4 340


prinsip akuntabilitas (accountability) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang

sebesar 88,53%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan

sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

c. Pertanggungjawaban (responsibility)

Berdasarkan tabulasi data kuisioner mengenai prinsip pertanggungjawaban

(responsibility) yang terdiri atas 3 item pernyataan kepada 17 orang responden

(Lampiran 3), maka besarnya tingkat implementasi prinsip pertanggungjawaban

67

(responsibility) pada Bank sulselbar Kabupaten Enrekang dapat dihitung sebagai

berikut:

240 240

P = ───── × 100% = ─── × 100% = 94,12%

17×5×3 255


prinsip pertanggungjawaban (responsibility) pada Bank Slselbar Kabupaten

Enrekang sebesar 94,12%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat

dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

d. Independensi (independency)

Berdasarkan tabulasi data kuisioner mengenai prinsip independensi

(independency) yang terdiri atas 3 item pernyataan kepada 17 orang responden

(Lampiran 3), maka besarnya tingkat implementasi prinsip independensi

(independency) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang dapat dihitung sebagai

berikut:

240 240

P = ───── × 100% = ─── × 100% = 94,12%

17×5×3 255


prinsip independensi (independency) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang

sebesar 94,12%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan

sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

68

e. Kewajaran (fairness)

Berdasarkan tabulasi data kuisioner mengenai prinsip kewajaran (fairness)

yang terdiri atas 3 item pernyataan kepada 17 orang responden (Lampiran 3), maka

besarnya tingkat implementasi prinsip kewajaran (fairness) pada Bank Sulselbar

Kabupaten Enrekang dapat dihitung sebagai berikut:

230 230

P = ───── × 100% = ─── × 100% = 90,2%

17×5×3 255


prinsip kewajaran (fairness) pada Bank Sulselbar Kabpaten Enrekang sebesar 90,2%.

Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik

karena berada pada skala interval 81% - 100%.

C. Pembahasan

Dalam upaya mencapai kinerja yang optimal, Bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang telah mengimplementasikan Good Corporate Governance dengan sangat

baik, sehingga spirit dari prinsip-prinsip GCG memang tercermin dalam aktivitas

jajarannya sehari-hari. Hal ini meliputi keterbukaan dalam mengemukakan

informasi yang materil dan relevan mengenai bank. Praktek keterbukaan ini telah

dilakukan secara optimal dalam publikasi informasi mengenai bank baik melalui

homepage bank maupun melalui media. Informasi ini meliputi informasi keuangan

dan non keuangan (termasuk Laporan Pelaksanaan GCG yang disyaratkan dalam PBI

No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006, informasi produk

dan jasa serta pengelolaan pengaduan nasabah). Dengan adanya keterbukaan ini

69

pemegang saham, kreditor, nasabah dan pihak berkepentingan lainnya

(stakeholders) dapat menimbang manfaat dan risiko dalam berhubungan dengan

bank.

Adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ bank

mengindikasikan terlaksananya prinsip akuntabilitas dengan baik. Good Corporate

Governance berjalan dengan baik karena segenap jajaran bank telah memahami

perannya dengan baik dalam pelaksanaan GCG. Prinsip akuntabilitas ini merupakan

ekspresi dari prinsip pertanggungjawaban. Apabila suatu fungsi dan tugas

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip

perbankan yang sehat, hasil kerja tersebut dengan mudah dipertanggungjawabkan

hasilnya. Prinsip pertanggungjawaban ini tercermin dalam pengelolaan bank yang

senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip perbankan yang sehat. Prinsip ini diwujudkan melalui tanggung jawab

sosial, menghindai penyalahgunaan kekuasaan dan memelihara lingkungan bisnis

yang sehat.

Pengelolaan bank secara profesional tanpa benturan kepentingan (conflik

of interest) dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun mengindikasikan

terlaksananya prinsip independensi dengan baik. Prinsip ini diwujudkan dalam

menjalankan tugas dimana jajaran bank dituntut untuk mendahulukan kepentingan

dan usaha bank di atas kepentingan pribadi. Selain itu, bank senantiasa

memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan

kewajaran (equal treatment). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat

pedoman etika usaha/etika kerja, yang merupakan norma-norma untuk mengatur

70

hubungan antara bank dengan stakeholders. Dengan adanya pedoman ini

diharapkan akan membantu mereduksi potensi konflik antara bank dengan

stakeholders dan antar karyawan.

Implementasi GCG tersebut telah mencerminkan pengelolaan bank yang

baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi

(independency), dan kewajaran (fairness). Dengan demikian, GCG mampu

menjadikan segenap jajaran organisasi bank sebagai warga korporasi negara yang

baik (good corporate citizen) dengan menjadikannya sebagai bank yang kuat,

mampu bersaing dan mampu menerapkan kebiasaan bisnis yang sehat dengan

tujuan meningkatkan kinerja (performance) dan nilai perusahaan (corporate value)

dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Krisna (2016) yang

menunjukan bahwa Penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan

BUMN telah dilaksanakan oleh perusahaan, dan penelitian Tadikapury (2011) yang

memperlihakan bahwa Implementasi Good Corporate Governance telah terwujud

dengan baik.

71

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implentasi Good Corporate

Governance pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang , maka penulis dapat menari

kesimpulan sebai berikut:

Dari data yang diperoleh dan telah diolah maka penilian responden

terhadap implementasi Good Corporate Governance pada bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang berada pada tingkat implentasi 91,37% yaitu pada tingkatan kategori

sangat baik karena berada pada interval 81-100%. Selain dari hasil tersebut penulis

juga telah mendapatkan kesimpulan bahwa prinsip Transparency dan Fairness telah

menjalankan prinsip keterbukaan serta kewajaran dalam pemberian informasi

secara adil dan baik didalam melaksanakan tata kelola perusahaan serta

Accountability dan Responsibility pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang telah

memberikan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ di

dalam perusahaan, dan kemandirian secara professional didalam perusahaan telah

sesuai tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen

yang tidak sesaui.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut:

71

72

1. Diharapkan kepada segenap jajaran Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang agar

tetap mengimplementasikan GCG dalam menjalankan aktivitasnya sehari-

hari.Selanjutnya terus mengadakan evaluasi terhadap implementasi yang telah

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan sehingga dimasa-

masa yang akan datang GCG dapat menjadi budaya perusahaan.

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih dalam lagi

mengenai implementasi GCG dilihat dari kelengkapan dan kesesuaian struktur

pelaksanaan GCG dengan peraturan-peraturan yang ada dengan menggunakan

pengumpulan data secara observasi, sehingga dapat diperoleh mengenai

gambaran sesungguhnya dari implementasi GCG.

73

DAFTAR PUSTAKA

Andini, Asti Furqani dan Isnanaini Yuli. 2011. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada BUMD Kabupaten Sumenep (studi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep). (online), (diakses tanggal 20 Februari 2017).

Arafat, Wilson. 2008. How to Implement GCG Effectively. Jakarta: Skyrocketing Publisher.

Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.(online), (www.bi.go.id), diaksespada12 Februari 2017).

Darmawati,Deni. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006.

Gunawan, H., Mustamu, R. H., Bisnis, P. M. 2013. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga PT. Gapura Fiberglass. ( online) (diakses tanggal 20 Februari 2017)

Herdinata,Christian. 2008. Good Corporate Governance Vs Bad Corporate Governance: Pemenuhan Kepentingan antara Para Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan Good Corporate Governance. (Online), (http://www.kpk.go.id), diakses pada tanggal 7 Februari 2017)

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2004. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. (Online), (http://www.governance-indonesia.com/component/option.com, diakses pada tanggal12 Februari 2017).

http://www.bi.go.id/

http://www.governance-indonesia.com/component/option.com

http://www.governance-indonesia.com/component/option.com

74

Krisna, Indra Dwi. 2016. Implementasi Good Corporate Governance Pada Perusahaan BUMN (Studi Kasus PT. PLN Persero). Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kurnia, vivi sulvianti dan mahendra putra. (2013) Implementasi Good Corporate Governace (GCG) Pada PT. Pelita Jaya Prima Tarakan, 2.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No : Per-01/Mbu/2011 TentangPenerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) PadaBadan Usaha Milik Negara Pasal 1 No. 1

Permatasari, I. (2006). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia : Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening The Effect of Good Corporate Governance Implemetation on Bank Capital and Performance in Indonesia : Risk Management as an Intervening Variable.

Rokhim,Rofikoh. 2006. Mengapa GCG bagi Bank BegituPenting? (Online), (diakses pada tanggal 7 Februari 2017)

Simarmata, leo j. susilo dan karlen.2007. Good Corporate Governance pada Bank: TanggungJawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya. Jakarta: PT HikayatDunia.

Sulistyanto,S. dan Wibisono, H. 2003. Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia? (Online),diakses pada tanggal 7 Februari 2017)

Susanto, A. (2015). Influence The Quality Of Accounting Information On The Implementation Good Study Program Governance, 4(12).

75

Syakkroza, Akhmad (2008), Corporate Governance, Sejarahdan Perkembangan, Teori, Model danSistem Governance Serta Aplikaasinya dan Pada Perusahaan BUMN. Jakarta: LembagaPenerbitan FEUI.

Tadikapury, Violetta Jingga (2011). Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Bank X Tbk Kanwil X. Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin.

Wanger, hannes f. ( 2016) Corporate Governance and Ceo Turnover Decisions

www.banksulselbar.co.id

76

Implementasi Good Corporate Governance

Pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang

I. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk melengkapi daftar isian yang tertera di bawah ini:

a. Jabatan : ................................................ b. Masa Kerja dalam Jabatan Sekarang : ................................................ c. Masa Kerja di Bank Sulsebar Enrekang : ................................................ d. Latar Belakang Pendidikan : ................................................

II. Petunjuk pengisian kuisioner

Berilah tanda checklist ( √ ) pada kolom jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai atau paling tepat sebagai berikut:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No. Uraian Pertanyaan SS S KS TS STS

A. Keterbukaan (transparency)

1. Bank mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage bank dan media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta

RESPONDEN YANG TERHORMAT,

Dalam segala kesibukan Bapak/Ibu pada saat ini, perkenankanlah saya memohon

kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak untuk menjawab semua pertanyaan dalam kuisioner ini. Saya berharap Bapak/Ibu menjawab dengan jujur dan terbuka sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuisioner ini adalah bantuan yang begitu berharga bagi saya. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya.

77

mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan haknya.


3. Kebijakan bank telah tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

4. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) telah disajikan secara lengkap, akurat, kini, dan telah disampaikan tepat waktu kepada shareholder (pemegang saham) dan pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bank menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

No. Uraian Pertanyaan SS S KS TS STS

B. Akuntabilitas (Accountability)


2. Seluruh jajaran bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)


4. Seluruh jajaran bank menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha bank.

C. Pertanggungjawaban (Responsibility)


2. Bank memiliki Pedoman, Sistem, dan Prosedur Kerja seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank yang tersedia secara lengkap, kini, dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bank telah bertindak sebagai warga perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen/GCC) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR)

D. Independensi (Independency)




78

E. Kewajaran (Fairness)

1. Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment)


3. Etika Kerja/Etika Bisnis telah dibuat dan disebarluaskan serta dilakukan evaluasi terhadap penerapannya untuk menjaga hubungan dengan pihak lain baik dengan pemegang saham, kreditor, nasabah maupun dengan pihak berkepentingan lainnya (stakeholders)

79

Lampiran 2 Tabulasi Data Hasil Kuisioner

No. Responden

Keterbukaan (transparency)

Akuntabilitas (accountability)

Pertanggungjawaban (responsibility)

Independensi (independency)

Kewajaran (fairness)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2. 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4

3. 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4

4. 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4

5. 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5

6. 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4

7. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5

8. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

9. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10. 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4

12. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5

13. 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

14. 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4

15. 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4

16. 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5

17. 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5

80

Lampiran 3 Rekapitulasi Jawaban Responden

Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip Keterbukaan (transparency) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang

Item Pertanyaan Jawaban

responden Frekuensi

(orang) Persentase

(%)

1. Bank mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage bank dan media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan haknya.

Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat tidak setuju

11 6 0 0 0

65 35 0 0 0



8 9 0 0 0

47 53 0 0 0

6. Kebijakan bank telah tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.


9 8 0 0 0

53 47 0 0 0

7. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) telah disajikan secara lengkap, akurat, kini, dan telah disampaikan tepat waktu kepada shareholder (pemegang saham) dan pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) sesuai ketentuan yang berlaku.


10 7 0 0 0

59 41 0 0 0

8. Bank menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.


9 8 0 0 0

53 47 0 0 0

81

Lanjutan Lampiran 3

Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip Akuntabilitas (accountability) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang


responden Frekuensi

(orang) Persentase

(%)



10 6 1 0 0

59 35 6 0 0

2. Seluruh jajaran bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).


7 10 0 0 0

41 59 0 0 0



7 9 1 0 0

41 53 6 0 0

4. Seluruh jajaran bank menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha bank.


8 8 1 0 0

47 47 6 0 0

82

Lanjutan Lampiran 3

Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip Pertanggungjawaban (responsibility) pada Bank Sulselbar Kabupaten

Enrekang


responden

Frekuensi (orang)

Persentase

(%)



10 7 0 0 0

59 41 0 0 0

5. Bank memiliki Pedoman, Sistem, dan Prosedur Kerja seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank yang tersedia secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.


12 5 0 0 0

71 29 0 0 0

3. Bank telah bertindak sebagai warga perusahaan yang baik (Good Corporate Citizen/GCC) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility)


14 3 0 0 0

82 18 0 0 0

Lanjutan Lampiran 3

Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip Independensi (independency) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang

Item Pertanyaan Jawaban responden

Frekuensi (orang)

Persentase (%)



11 6 0 0 0

65 35 0 0 0


Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju

11 6 0 0

65 35 0 0

83

Sangat tidak setuju 0 0



14 3 0 0 0

82 18 0 0 0

Lanjutan Lampiran 3

Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip Kewajaran (fairness) pada Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang


responden Frekuensi

(orang) Persentase

(%)

1. Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).


9 8 0 0 0

53 47 0 0 0



9 8 0 0 0

53 47 0 0 0

3. Etika Kerja /Etika Bisnis telah dibuat dan disebarluaskan serta dilakukan evaluasi terhadap penerapannya untuk menjaga hubungan dengan pihak lain baik dengan pemegang saham, kreditor, nasabah maupun dengan stakeholders lainnya.


8 9 0 0 0

47 53 0 0 0

Lampiran 4. AnalisisKorelasi

Correlations

keterbuk

aan

akunta

bilitas

pertanggujawaba

n

independ

ensi

kewajar

an

Spearm

an's rho

Keterbuk

aan

Correlation

Coefficient 1.000 .522* .345 .457 .303

Sig. (2-tailed) . .032 .175 .065 .237

N 17 17 17 17 17

Akuntabi

litas

Correlation

Coefficient .522* 1.000 .053 .546* .280

Sig. (2-tailed) .032 . .839 .023 .276

N 17 17 17 17 17

pertangg

ujawaba

n

Correlation

Coefficient .345 .053 1.000 .249 .400

Sig. (2-tailed) .175 .839 . .335 .112

N 17 17 17 17 17

Indepen

densi

Correlation

Coefficient .457 .546* .249 1.000 .138

Sig. (2-tailed) .065 .023 .335 . .597

N 17 17 17 17 17

Kewajar

an

Correlation

Coefficient .303 .280 .400 .138 1.000

Sig. (2-tailed) .237 .276 .112 .597 .

N 17 17 17 17 17

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS

Instrumen pernyataan bernilai valid jika nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05

r-tabel untuk 17 responden adalah sebesar 0,4821

Correlations

P1 P2 P3 P4 P5

Keterbukaan

(Transperancy)

P1 Pearson Correlation 1 ,450 ,537* ,633** ,537* ,861**

Sig. (2-tailed) ,070 ,026 ,006 ,026 ,000

N 17 17 17 17 17 17

P2 Pearson Correlation ,450 1 ,653** ,310 ,181 ,713**

Sig. (2-tailed) ,070 ,005 ,226 ,488 ,001

N 17 17 17 17 17 17

P3 Pearson Correlation ,537* ,653** 1 ,408 ,292 ,794**

Sig. (2-tailed) ,026 ,005 ,104 ,256 ,000

N 17 17 17 17 17 17

P4 Pearson Correlation ,633** ,310 ,408 1 ,169 ,688**

Sig. (2-tailed) ,006 ,226 ,104 ,517 ,002

N 17 17 17 17 17 17

P5 Pearson Correlation ,537* ,181 ,292 ,169 1 ,597*

Sig. (2-tailed) ,026 ,488 ,256 ,517 ,011

N 17 17 17 17 17 17

Keterbukaan

(Transperancy)

Pearson Correlation ,861** ,713** ,794** ,688** ,597* 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,002 ,011

N 17 17 17 17 17 17


**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

P6 P7 P8 P9

Akuntabilitas

(accountability)

P6 Pearson Correlation 1 ,650** ,301 ,371 ,777**

Sig. (2-tailed) ,005 ,240 ,142 ,000

N 17 17 17 17 17

P7 Pearson Correlation ,650** 1 ,514* ,223 ,774**

Sig. (2-tailed) ,005 ,035 ,390 ,000

N 17 17 17 17 17

P8 Pearson Correlation ,301 ,514* 1 ,422 ,748**

Sig. (2-tailed) ,240 ,035 ,092 ,001

N 17 17 17 17 17

P9 Pearson Correlation ,371 ,223 ,422 1 ,693**

Sig. (2-tailed) ,142 ,390 ,092 ,002

N 17 17 17 17 17

Akuntabilitas

(accountability)

Pearson Correlation ,777** ,774** ,748** ,693** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,002

N 17 17 17 17 17



Correlations

P10 P11 P12

Pertanggungja

waban

(responsibility)

P10 Pearson Correlation 1 ,772** ,553* ,932**

Sig. (2-tailed) ,000 ,021 ,000

N 17 17 17 17

P11 Pearson Correlation ,772** 1 ,378 ,866**

Sig. (2-tailed) ,000 ,134 ,000

N 17 17 17 17

P12 Pearson Correlation ,553* ,378 1 ,730**

Sig. (2-tailed) ,021 ,134 ,001

N 17 17 17 17

Pertanggungjawaban

(responsibility)

Pearson Correlation ,932** ,866** ,730** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001

N 17 17 17 17



Correlations

P13 P14 P15

Independensi

(independency

)

P13 Pearson Correlation 1 ,227 ,304 ,687**

Sig. (2-tailed) ,380 ,236 ,002

N 17 17 17 17

P14 Pearson Correlation ,227 1 ,627** ,807**

Sig. (2-tailed) ,380 ,007 ,000

N 17 17 17 17

P15 Pearson Correlation ,304 ,627** 1 ,808**

Sig. (2-tailed) ,236 ,007 ,000

N 17 17 17 17

Independensi

(independency)

Pearson Correlation ,687** ,807** ,808** 1

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000

N 17 17 17 17


UJI REALIBILTAS Pernyataan variabel bernilai reliable jika nilai Cronbach’s Alpha bernilailebihbesar0,600

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

,780 5


Cronbach's

Alpha N of Items

,732 4


Cronbach's

Alpha N of Items

,803 3


Cronbach's

Alpha N of Items

,636 3

RIWAYAT HIDUP

Ismawati,105730421913 lahir di Lingkungan Bisang,

Kelurahan Lewaja, Kabupaten Enrekang 5 Oktober

1995. Merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara buah

cinta dari pasangan Dudang dan Nursina.

Penulis melalui jenjang pendidikan formal pada SDN 40

Lewaja Kabupaten Enrekang Pada Tahun 2001. Setamat dari Sekolah

Dasar kemudian melanjutakn pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah

Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Enrekang dan tamat pada tahun 2010.

Dan pada tahun yang sama melanjutkan ke jenjang Sekolah menengah

Atas SMK PGRI Enrekang mengambil jurusan Akuntansi dan tamat pada

tahun 2013.

Pada tahun 2013 setelah menyelesaikan studi di SMK penulis

melanjutkan ke perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Documents