IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2009 LINGKUNGAN SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2009 Hotel Kusuma Agrowisata - Batu Hotel Kusuma Agrowisata - Batu 15 Nopember 2010 15 Nopember 2010
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2009LINGKUNGAN SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2009
Hotel Kusuma Agrowisata - BatuHotel Kusuma Agrowisata - Batu
15 Nopember 201015 Nopember 2010
TIDAK HANYA TERBATAS PADA TP LH YG DIATUR DLM UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLHTETAPI JG TERMASUK BBRP TP YG MEMPUNYAI DAMPAK THD LH YG DIATUR DALAM :
1. UU NO. 7/2004 TTG SUMBER DAYA AIR2. UU NO. 5/1983 TTG ZEE INDONESIA3. UU NO. 5/1984 TTG PERINDUSTRIAN4. UU NO. 9/1985 TTG PERIKANAN5. UU NO. 5/1990 TTG KONSERVASI SDA HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA6. UU NO. 41/1999 TTG KEHUTANAN7. PP NO. 22/1982 TTG TATA PENGATURAN AIR8. PP NO. 35/1991 TTG SUNGAI
BAB XV (PSL 97 S/D 120) UURI NO. 32 THN 2009 TTGPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH DAN TPUMUM LAINNYA DILUAR KUHP DAN DILUAR UURI NO.32 THN 2009 TTG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH YG TIMBULKAN DAMPAK NEGATIF THD UPAYA PELESTARIAN LH DAN ATAU PERLINDUNGAN KELESTARIAN LH.
SEMUA TP YGDIATUR DLM
* PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (PASAL 1 BTR 14 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH MASUKNYA ATAU DIMASUKKANNYA MAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN / ATAU KOMPONEN LAIN KE DLM LH OLEH GIAT MANUSIA SHG MELAMPAUI BAKU MUTU LH YG TLH DITETAPKAN.
* BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP (PASAL 1 BTR 13 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH UKURAN BATAS ATAU KADAR MAKHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI ATAU KOMPONEN YG ADA ATAU HRS ADA DAN / ATAU UNSUR PENCEMAR YG DI TENGGANG KEBERADAANNYA DLM SUATU SUMBER DAYA TERTENTU SEBAGAI UNSUR LH.
* PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (PASAL 1 BTR 16 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH TINDAKAN ORANG YG MENIMBULKAN PERUBAHAN LANGSUNG ATAU TDK LANGSUNG THD SIFAT FISIK, KIMIA DAN / ATAU HAYATI LH SHG MELAMPAUI KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH.
* PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH (PASAL 1 BTR 2 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH UPAYA SISTEMATIS DAN TERPADU YG DILKKN UTK MELESTARIKAN FUNGSI LH DAN MENCEGAH TJDNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH YG MELIPUTI PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN, PENGAWASAN DAN GAKKUM.
* LIMBAH (PASAL 1 BTR 20 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH SISA SUATU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.
* BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (PASAL 1 BTR 21 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH ZAT, ENERGI, DAN/ATAU KOMPONEN LAIN YG KRN SIFAT, KONSENTRASI, DAN/ATAU JUMLAHNYA, BAIK SCR LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG, DPT CEMARKAN DAN/ATAU MERUSAK LH, DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN LH, KESEHATAN SERTA KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA DAN MAKHLUK HIDUP LAIN.
* LIMBAH B3 (PASAL 1 BTR 22 UURI NO. 32 THN 2009)
ADALAH SISA SUATU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YG MENGANDUNG B3.
* KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH (PASAL 1 BTR 15 UURI NO. 23 THN 1997)
ADALAH UKURAN BATAS PERUBAHAN SIFAT FISIK, KIMIA, DAN/ATAU HAYATI LH YG DPT DITENGGANG OLH LH UTK DPT TETAP MELESTARIKAN FUNGSINYA.
PIDANA
PENGADILANMEDIATOR / ARBITER
ADMINISTRATIF
PIHAK YG TERKENA DAMPAKDPT AJUKAN TUNTUTAN
MELALUI
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
GUGATAN PERDATAATAU PENYELESAIAN
SENGKETA
PENYELESAIANSENGKETA
DILUAR PENGADILAN
PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRATIF DARIPEMERINTAH
PASAL 71 S/D 83UURI NO. 32 THN 2009
PASAL 87 S/D 93UURI NO. 32 THN 2009
PASAL 85 S/D 86UURI NO. 32 THN 2009
PASAL 98 S/D 120UURI NO. 32 THN 2009
PERDATA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TETAP MEMPERHATIKAN AZAS ULTIMUM REMIDIUM YG MEWAJIBKAN PENERAPAN PENEGAKAN HKM PIDANA SBG UPAYA TERAKHIR STLH PENERAPAN PENEGAKAN HKM ADMINISTRASI DIANGGAP TDK BERHSL.
TP LH BARU DIMULAI APABILA :
1. APARAT BERWENANG TLH MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN MENINDAKNYA DIMANA DGN PENJATUHAN SANKSI TSB TDK MAMPU HENTIKAN PELANGGARAN YG TER
JADI / PELAKU TETAP MLKKN PERBUATAN PENCEMARAN / PERUSAKAN LH, BERLAKU AZAS ULTIMUM REMEDIUM KHUSUS UTK TP FORMIL TERTENTU SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 100 AYAT (1) DAN (2) UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH.
2. SESEORANG ATAU BDN HKM TLH MLKKN KEGIATAN SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 98 S/D 120 UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH.
PENERAPAN AZAS ULTIMUM REMEDIUM HANYA BERLAKU BAGI TP FORMIL TERTENTU, YAITU PEMIDANAAN THD PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH,EMISI DAN GANGGUAN.
DASAR PSL 94 AYAT (1) DAN 95 AYAT (1) UURI NO. 32 THN 2009 TTG PERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PSL 94 AYAT (1) UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH
SELAIN PENYIDIK PJBT POLRI, PJBT PNS TERTENTU DILINGK PEMERINTAH YGLINGKUP TUGAS DAN TANGGUNGJWBNYA DIBIDANG PPLH DIBERI WEWENANGSBG PENYIDIK SBGMN DIMAKSUD DLM HKM ACARA PIDANA UTK MLKKN PENYIDIKAN TP LH.
PSL 95 AYAT (1) UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH
DLM RANGKA GAKKUM THD PELAKU TP LH, DPT DILKKN GAKKUM TERPADUANTARA PPNS, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DIBWH KOORDINASI MENTERI.
SAIKASKARA
LAPORAN
-
TEMUAN
JPU
PENGADILAN
LIDIK
TKP
ORANG
BENDA
WAKTU
SIDIK
SITA
RIKSA
GELEDAH
TANGKAP
SAKSI
TSK
AHLI
TAHAN
BERDASARKAN PSL 96 UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH
ALAT BUKTI YG SAH DLM TUNTUTAN TP LH TERDIRI ATAS :
A. KETERANGAN SAKSI ;B. KETERANGAN AHLI ;C. SURAT ;D. PETUNJUK ;E. KETERANGAN TERDAKWA, DAN ATAUF. ALAT BUKTI LAIN, TERMASUK ALAT BUKTI YG DIATUR DLM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *)
*) YG DIMAKSUD DGN ALAT BUKTI LAIN, MELIPUTI INFORMASI YG DIUCAPKAN, DIKRMKAN, DITERIMA, ATAU DISIMPAN SCR ELEKTRONIK, MAGNETIK, OPTIK, DAN/ATAU YG SERUPA DGN ITU; DAN/ATAU ALAT BUKTI DATA, REKAMAN ATAU INFORMASI YG DPT DIBACA, DILIHAT, DAN DIDENGAR YG DPT DIKELUARKAN DGN DAN/ATAU TANPA BANTUAN SUATU SARANA, BAIK YG TERTUANG DIATAS KERTAS, BENDA FISIK APAPUN SELAIN KERTAS, ATAU YG TEREKAM SCR ELEKTRONIK, TDK TERBATAS PD TULISAN, SUARA ATAU GAMBAR, PETA, RANCANGAN, FOTO ATAU SEJENISNYA, HURUF, TANDA, ANGKA, SIMBOL, ATAU PERPORASI YG MEMILIKI MAKNA ATAU YG DPT DIPAHAMI ATAU DIBACA.
* Setelah Berkas Perkara P21 (dinyatakan lengkap) maka penyidik akan menyerahkan barang bukti dan Tersangka ke JPU.
DELIK FORMIL (PSL 100 S/D 115 UURI 32 THN 2009 TTG PPLH)ADALAH PEMBUKTIAN PERBUATAN PIDANA LH DIFOKUSKAN PADA KESALAHAN PERBUATAN YG DILAKUKAN TANPA PERLU DIBUKTIKANPERBUATAN TSB MENGAKIBATKAN PENCEMARAN / PERUSAKAN ATAU TDKMisal : 1. Pelanggaran thd baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dan tlh mendptkan sanksi administratif namun tdk dipatuhi dan pelanggaran yg dilakukan lebih dari 1 kali. 2. Melepas dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media LH. 3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tdk melakukan pengelolan limbah B3, melakukan dumping limbah ke media LH tanpa izin dll.
DELIK PENCEMARAN LH
DELIK MATERIIL (PSL 98 DAN 99 UURI 32 THN 2009 TTG PPLH)
ADALAH PEMBUKTIAN ADANYA PELANGGARAN PIDANA, HRS DIBUKTIKANBHW PERBUATAN YG DILAKUKANNYA HRS NYATA AKIBATKAN PENCEMARAN/ KERUSAKAN LHMisal : Pelaku sengaja / lalai melakukan perbuatan yg mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan LH, dan perbuatan sbgmn tsb diatas mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, orang luka berat atau mati.
1. 1. PPemberiemberi PerintahPerintah2. 2. Pemimpin dlm TPPemimpin dlm TPtanpa perhatikan TPtanpa perhatikan TPtsb dilakukan sendiri / tsb dilakukan sendiri / bersama-samabersama-sama
Pasal 116 (1)
TINDAK PIDANAKORPORASI
ATASATASNAMANAMAATASATASNAMANAMA
Tuntutan pidana diajukan kpd pemberi perintah atau Pemimpin TP, ancaman
pidana yg dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat 1/3
Pasal 117
Sanksi pidana dijatuhkan kpd Badan Usaha
Pasal 118Pelaks ketentuan Psl 119 A, B, C,D Jaksa berkoord dgn instansi yg bertanggungjwb dibidang PPLH utk
pelaks eksekusi
Dlm melaks ket Psl 119 E Pemerintah berwenang utk kelola Badan Usaha
yg dijatuhi sanksi penempatan dibwh pengampuan utk melaks putusan
Pengadilan yg tlh berkekuatan hkm tetap
Pasal 120
Diwakili olh Pengurusyg berwenang mewakili didlm dan diluar pengadilansesuai dgn peraturan perundang-undangan selakupelaku fungsional.
1. Tuntutan Pidana2. Sanksi Pidana3. Tindakan Tata Tertib
Dilakukan oleh orang-orangberdasarkan1. Hubungan Kerja2. Hubungan Lain
Pasal 116 (2)Bertindak dalam lingkupkerja BadanUsaha
SanksiPidana
dijatuhkan
SanksiPidana
dijatuhkan
Thd Badan Usaha dptdikenakan Pidana Tambahan / Tindakan Tata Tertib berupa :A. Perampasan keuntungan yg diperoleh dr TP.B. Penutupan seluruh / sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.C. Perbaikan akibat TP.D. Pewajiban kerjakan apa yg dilalaikan tanpa hak.E. Penempatan prshn dibwh pengampuan plng lama 3 thn.
a. Badan Usahab. Pemberi Perintahc. Pemimpin Kegiatan
Pasal 119
PIDANA TAMBAHAN ATAU TINDAKAN TATA TERTIB PSL 119 UURI NO. 32 THN 2009 TTG PPLH
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
SANKSI PIDANA SBG ALTERNATIF TERAKHIR
BEBERAPA INDUSTRI MENJADI KONTRIBUSIPENCEMAR KE MEDIA LINGKUNGAN
INDUSTRI SBG PENCEMAR SDH TDK OPERASIONAL
HASIL LABORATORIUM TDK SESUAI DGNYG DILAPORKAN MASYARAKAT
KETERBATASAN AHLI LINGKUNGAN
RESKRIMPPNS
SENGAJA / LALAI SENGAJA / LALAI
FORMIL MATERIIL
PENINDAKANREPRESIF
PENCEGAHANPREVENTIF
PENANGKALANPRE EMTIF
NO THN JMLKASUS
PENANGANAN KASUS
PROSES SIDIK / LIDIK
BPKIRIM
JPU
P-19 P-21 KET
1. 2004 10 - - - - 8 VONIS2 SP3
2. 2005 9 - - - - 9 VONIS
3. 2006 3 - 1 - - 1 VONIS1 SP3
4. 2007 5 - - - - 3 VONIS2 SP3
5. 2008 3 - - - - 2 VONIS1 SP3
6. 2009 5 - - - - 3 VONIS1 SP3
1 HENTI LIDIK
7. 2010 5 3 1 - 1 -
Related Documents
