Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Oleh: Dr. Undang Mugopal, SH., M.Hum. KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI Implementasi dan Upaya Pencegahan Penyimpangan
28
Embed
Implementasi dan Upaya Pencegahan Penyimpangan Dr. …dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/.../download/4155-paparan_dana... · • penggunaan dana tidak sesuai peruntukan • meminjam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
Oleh:
Dr. Undang Mugopal, SH., M.Hum.
KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
Implementasi dan Upaya Pencegahan Penyimpangan
“Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan”
– Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi - JK –
Diharapkan terdapat sinergi program/kegiatan antar
Kementerian/Lembaga dalam pembangunan desa
sehingga dibutuhkan koordinasi secara vertikal dari
Pemerintah Pusat sampai dengan Daerah
BANYAKNYA DANA YANG MASUK KE DESA
DARI BERBAGAI SUMBER
(PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018
Daerah telah menyampaikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
20% Tahap Pertama
Kedua, 40% Akhir Maret 2018 paling lambat minggu keempat Juni 2018
Ketiga, 40% Juli 2018
BESARAN TAHAP
PENCAIRAN DANA DESA
Asas-Asas
Pengelolaan
Keuangan
Desa
Transparan
Akuntabel
Partisipatif
Tertib dan
disiplin anggaran
ASAS – ASAS
PENGELOLAAN
DANA DESA
ASAS PENUNJUK PERWUJUDAN MENGAPA PENTING
TRANSPARAN • MEMUDAHKAN AKSES PUBLIK TERHADAP
INFORMASI;
• PENYEBARTAHUAN INFORMASI TERKAIT
PENGELOLAAN DANA DESA;
• MEMENUHI HAK MASYARAKAT;
• MENGHINDARI TERJADINYA
KONFLIK
AKUNTABEL • KESESUAIAN DG KETENTUAN;
• LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN;
• INFORMASI KEPADA PUBLIK.
• MEMPEROLEH LEGITIMASI
MASYARAKAT;
• MENDAPAT KEPERCAYAAN
MASYARAKAT.
PERTISPATIF • KETERLIBATAN EFEKTIF MASYARAKAT;
• MEMBUKA RUANG BAGI ERANSERTA
MASYARAKAT.
• MEMENUHI HAK MASYARAKAT;
• MENUMBUHKAN RASA MEMILIKI;
• MENINGKATKAN KESWADAYAAN
MASY.
TERTIB &
DISIPLIN
• TAAT HUKUM;
• TEPAT WAKTU, TEPAT JUMLAH;
• SESUAI PERATURAN.
• MENGHINDARI PENYIMPANGAN;
• MENINGKATKAN
PROFESIONALITAS.
ASAS PENGELOLAAN DANA DESA
TUJUAN MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS.
PERENCANAAN DIBAHAS DAN DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH DESA
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASY. al PRUDES/PRUKADES; BUMDES; EMBUNG DAN SORGA.
PELAKSANAAN
KEGIATAN SWAKELOLA DAN PADAT KARYA TUNAI
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
SWAKELOLA ATAU MELALUI PENYEDIA BARANG DAN JASA
ASAS
PENGELOLAAN TRANSPARAN; AKUNTABEL; PARTISIPATIF; TERTIB DAN DISIPLIN
PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA YG BERWENANG
LAPORAN/LPJ BENAR SESUAI DG KENYATAAN, DAN TEPAT WAKTU
DANA
DESA
DANA DESA: BENTUK POTENSI
PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN
KECENDERUNGAN KEJADIAN
PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA
• KESALAHAN BISA TERJADI KARENA
KELEMAHAN DALAM ADMINISTRASI
KEUANGAN
• TERJADI KESALAHAN PERENCANAAN
• TERJADI KESALAHAN DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN
• PENYUSUNAN SPESIFIKASI PEKERJAAN
• KESALAHAN ESTIMASI BIAYA
• DUPLIKASI ANGGARAN (DOUBLE ANGGARAN)
• PENGGUNAAN DANA TIDAK SESUAI
PERUNTUKAN
• MEMINJAM SEMENTARA DANA DESA UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI NAMUN TIDAK
DIKEMBALIKAN.
• PUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN DANA DESA
OLEH OKNUM PEJABAT KECAMATAN ATAU
KABUPATEN.
• MEMBUAT PERJALANAN DINAS FIKTIF KEPALA
DESA DAN JAJARANNYA.
• PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN
HONORARIUM PERANGKAT DESA.
• PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN
ALAT TULIS KANTOR.
• MEMBUAT KEGIATAN ATAU PROYEK FIKTIF
YANG DANANYA DIBEBANKAN DARI DANA DESA.
TIDAK MURNI KESALAHAN KEPALA DESA
UNSUR KE ALPA-AN/KEKHILAFAN
MURNI KESALAHAN KEPALA DESA
UNSUR DISENGAJA
PERENCANAN PENYALURAN PENCAIRAN PENGGUNAAN PEMBUKUAN/