IMPLEMENTASI CYBER-LAW

IMPLEMENTASI

CYBER-LAW

Disusun Oleh:

Nama : Ardiant Yosa Hastaka

NIM : A11.2012.07102

Progdi : TI – S1

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

TAHUN AJARAN 2012/2013

PENDAHULUAN

Dunia maya, dua kata itu sekarang bisa dibilang salah

satu kebutuhan pokok manusia teknologi di dunia. Terkadang

waktu hanya dihabiskan untuk melakukan apapun yang bisa

dilakukan di dunia maya. Seperti layanan sosial yang masih

bertahan hingga sekarang, yaitu Facebook dan Twitter.

Layanan sosial yang menghubungkan personal dengan

personal lain, membangun relasi jarak jauh adalah layanan yang

sangat dicari saat-saat ini. Tetapi dengan banyaknya member

atau pengguna, banyak juga orang yang menyalahgunakan layanan

publik yang digandrungi banyak orang ini. Seperti hacking,

cracking, pelecehan, pencemaran nama, baik dan lain-lain

tergantung penyalahgunaan layanan ini. Dan alasan

penyalahgunaannya pun terkadang kurang masuk akal. Beberapa

contohnya seperti penyebaran gambar-gambar tidah senonoh

(porno) pacarnya perempuan karena putus hubungan, balas dendam

dengan orang yang sangat dibenci, dan beberapa kasus yang

terjadi didasari karena ingin pamer skill yang dikuasai.

Meskipun alasan yang sepele tersebut, akibat yang diterima

korban tidak tanggung-tanggung, beberapa kejadian pelecehan

dan pencvemaran nama baik diakhiri dengan bunuh dirinya korban

peleceran dan pencemaran nama baiknya. Selain karena beberapa

faktor tersebut, ada pula pembentukan organisasi hacker dan

cracker yang setiap beroperasi selalu mendapankan hasil yang

besar. Salah satu organisasi terbesar di dunia adalah

Anonymous, yaitu kumpulan hacker dan cracker dari seluruh

dunia yang beroperasi di setiap negara. Setiap beroperasi,

organisasi ini seperti tidak terlacak selalu mendapan ‘ikan’

yang besar, seperti dokumen rahasia kenegaraan atau aliansi

negara (CIA dan FBI), ribuan akun dunia maya (Facebook,

Twitter, .dll), dan website-website penting milik negara.

Keamanan yang ditingkankan juga tidak berpengaruh untuk

mencegah operasi para Anonymous, karena dari dasarnya para

hacker adalah orang yang sangat jenius dalam bidang teknologi

jaringan. Anonymous yang bergerak di Indonesia biasa disebut

AnonOpsIndo. Sampai sekarang pun masih ada dan selalu

bertambah anggota yang bergabung.

Nyatanya, dampak-dampak negatif dari adanya internet

bukan membuat seseorang menjadi berhati-hati dengan

penggunaannya. Tetapi penasaran dan mencoba untuk merasakan

sensasi jika menjadi seperti mereka. Tanpa berfikir akibat

yang diterima korban dan pelaku.

Untuk mencegah Cyber Crime ini bertambah parah, maka

dibuatlah hukum yang digunakan untuk dunia maya yaitu Cyber

Law. Cyber Law ini meliputi hak cipta, merek dagang,

fitnah/penistaan, hacking, virus, akses Ilegal, privasi,

kewajiban pidana, isu prosedural (Yurisdiksi, Investigasi,

Bukti, dll), kontrak elektronik, pornografi, perampokan,

perlindungan konsumen dan lain-lain. Dan sampai sekarang,

dengan adanya Cyber Law, kejahatan-kejahatan dari lamer hacker

(seseorang yang baru belajar menjadi seorang hacker) mulai

berkurang dan akan lebih diketatkan untuk para elite hacker

(hacker ahli atau sebuah organisasi). Meski hingga sekarang

Cyber Law tidak mempan untuk hacker jenis ini.

Cyber Law yang sekarang terlihat jelas berjalan adalah

pemblokiran situs-situs yang meliputi Pornografi, hak-hak

cipta, rahasia, dan proxy (meliputi internet protocol dan port

diluar Internet Service Provider atau dikenal dengan ISP),

sudah dilaksanakan oleh ISP local, misalnya Telkom, Axix, XL,

dan lainya yang membentuk relasi dengan ‘nawala project’.

HUKUM / CYBERLAW YANG BERLAKU DI INDONESIA

Di Indonesia sendiri sudah ada Undang-undang yang mengatur

dunia maya. Yaitu UU ITE.

Sejarah Cyber Law Indonesia (UU ITE)

UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh

kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO),

pada mulanya RUU ITE diberi nama Undang-undang

Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik oleh

Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian,

Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim

dari universitas yang ada di Indonesia yaitu

Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi

Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi presiden

Susilo Bangbang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada

DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk

Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika)

dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak

Azasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam

pembahasan bersama dengan DPR RI.

Dalam rangka pembahasan RUU ITE Departerment

Komunikasi dan Informsi membentuk Tim Antar Departemen

(TAD). Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan

Informatika No. 83/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24

Oktober 2005 yang kemudian disempurnakan dengan

Keputusan Menteri No. 10/KEP/M.Kominfo/01/2007 tanggal

23 Januari 2007. Bank Indonesia masuk dalam Tim Antar

Departemen (TAD) sebagai Pengarah (Gubernur Bank

Indonesia), Nara Sumber (Deputi Gubernur yang

membidangi Sistem Pembayaran), sekaligus merangkap

sebagai anggota bersama-sama dengan instansi/departemen

terkait.

Tugas Tim Antar Departemen antara lain adalah

menyiapkan bahan, referensi, dan tanggapan dalam

pelaksanaan pembahasan RUU ITE, dan mengikuti

pembahasan RUU ITE di DPR RI. Dewan Perwakilam Rakyat

(DPR) merespon surat Presiden No.R/70/Pres/9/2005. Dan

membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE yang

beranggotakan 50 orang dari 10 (sepuluh) Fraksi di DPR

RI. Dalam rangka menyusun Daftar Inventaris Masalah

(DIM) atas draft RUU ITE yang disampaikan Pemerintah

tersebut, Pansus RUU ITE menyelenggarakan 13 kali Rapat

Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak,

antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator

telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan

akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR

RI menetapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 Fraksi

yang tergabung dalam Pansus RUU ITE DPR RI.

Tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007

pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh

Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika)

dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak

Azasi Manusia) membahas DIM RUU ITE.

Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008

pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia

kerja (panja).sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim

Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang

berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai

dengan 13 Maret 2008. 18 Maret 2008 merupakan naskah

akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan

keputusan.25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE

ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan

dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan

Tambahan Lembaran Negara.

Dengan diresmikanya Undang-Undang ITE yang ada maka

dampak akibat kejahatan kajahatan yang terjadi di dunia ITE

akan berkurang karena setiap tindakan seseorang yang

dilakukanya akan diawasi langsung oleh UU ITE,

Dengan adanya UU ITE tidak dapat semenah menah dalam

menulis, mengUpload dan sebagainya dengan sembarangan karena

jika seseorang tidak terima dengan tulisan kita yg bersifat

menjelekan atau apapun kita dapat dikenakan UU pencamaran nama

baik, dak kita dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan UU

ITE baik sanksi pidana maupun perdata.

Dan untuk lebih jelas tentang UU ITE, ada beberapa inti

peraturan

Bab IV Passal (27-31) UU ITE tentang cybercrime di Indonesia :

Dilarang Melakukan tindakan Assusila, Perjudian,

Penghinaan, Pemerasan (Passal 27).

Dilarang Melakukan tindakan penipuan tentang informasi,

dan menebar tindakan yang menyebabkan

permusuhan,menyebarkan kesesatan, dan berita bohong

(Passal 28).

Dilarang Melakukan Ancaman kekerasan terhadap pelaku

internet lain (Passal 29).

Dilarang Melakukan penyalahgunaan akses komputer pihak

lain secara ilegal dan tindakan merugikan lain (Passal

30).

Dilarang Melakukan tindakan Penyadapan dan perubahan dan

penghilangan informasi pihak lain secara ilegal (Passal

31).

IMPLEMENTASI CYBERLAW DI INDONESIA (CONTOH KASUS DANPEMBAHASAN)

Pelaksanaan UU ITE di Indonesia mulai dilaksanakan

setelah undang-undangnya dikeluarkan. Diawali dengan

pemblokiran situs-situ yang menyebarkan hal pornografi, hak-

hak cipta, privasi dan lain-lain yang merugikan.

Berikut ini kasus yang terjadi di awal tahun 2013,

tepatnya akhir Januari.

Sebagai bentuk protes terhadap penangkapan Wildan

Yani, para hacker ramai-ramai meretas situs pemerintahan

sejak Selasa (29/01) malam hingga Rabu (30/01). Wildan

Yani adalah hacker peretas situs presidensby.info. Wildan

diancam pidana penjara 6 – 12 tahun.

Serangan serempak itu akan dibahas secara khusus

dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri

Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Rabu

(30/01).

Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang menegaskan

bahwa kasus itu akan diangkat oleh Komisi I dalam raker

dengan Menkominfo. Menurut Agus, kasus itu bisa

mengganggu martabat dan kedaulatan bangsa. Apalagi jika

muncul persepsi bahwa pemerintah kalah dalam perang

cyber (cyber war).

Menurut Agus, langkah penangkapan yang dilakukan

pihak kepolisian terhadap Wildan sudah tepat. Pemerintah

dan aparat penegak hukum diharapkan membongkar dan

menangkap jaringan peretas.

Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal

Polri menangkap Wildan Yani. Penangkapan Wildan memicu

reaksi dari kelompok hacker internasional terkemuka

Anonymous. Kelompok hacker itu menyatakan 'perang'

terhadap Pemerintah Republik Indonesia dengan

menumbangkan situs-situs berdomain '.go.id'.

Hingga saat ini, setidaknya sudah tujuh domain

dilumpuhkan dan sebagian di-deface tampilan berisi pesan

peringatan. Situs-situs yang sudah dilumpuhkan antara

lain beberapa sub domain di situs KPPU, BPS, KBRI

Tashkent, Kemenkumham, Depsos, dan Kemenparekraf, bahkan

Indonesia.go.id.

:: Dari kasus diatas, adalah salah satu keisengan dari

seorang hacker yang menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri.

Pelanggaran yang terdapat dalam kasus diatas adalah

pelanggaran UU ITE passal 30 dan 31 tentang akses illegal dan

penyadapan, perubahan informasi illegal, terlebih dari

seseorang yang terkemuka di Indonesia.

KESIMPULAN (PENDAPAT / ANALISIS KRITIS TENTANG IMPLEMENTASI

CYBERLAW)

Seperti yang sudah dituliskan di pendahuluan, dunia maya

adalah salah satu kebutuhan pokok manusia jaman sekarang. Dan

karena banyaknya pemakai dunia maya, kejahatan pun juga tidak

akan luput untuk berkelana mencari korban. Cyber Crime juga

tidak hanya didasari dari suatu maksud tertentu seperti dendam

dan masalah tetapi juga karena keisengan seseorang yang ahli

dalam hal jaringan komputer. Dan semakin hari orang yang mampu

memanipulasi jaringan komputer juga semakin banyak, sehingga

dibuatlah Cyber Law. Dan di Indonesia, Cyber Law berbentu

Undang-undang, yaitu UU ITE.

Pelaksanaan undang-undang ini menurut saya sudah bagus

untuk pembatasan informasi yang menyangkut pornografi, hak-hak

cipta, dan privasi. Tetapi tidak untuk penegasan hukumnya.

Yang terkadang dibuat-buat karena ingin merasa puas. Seperti

contoh, kasus yang saya tampilkan di atas adalah salah satu

kasus yang membuktikan bahwa hukum di Indonesia belum matang.

Memang untuk masalah hukum, Indonesia mempunyai undang-undnag

yang sangat banyak. Tapi hanya secuil yang bekerja. Selain itu

juga pemberian sanksi atau hukuman yang dirasa tidak cocok

untuk perbuatan yang dilakukan dan tidak berfikir akibat yang

terjadi karna kecerobohan oknum-oknum yang hanya mencari

kepuasan saja. Kasus diatas menyatakan bahwa seorang hacker

muda dapat membobol situs milik presiden Indonesia. Di

keterangan ini hanya membobol, tidak ‘mengubah parah’ website

milik orang nomor satu di Indonesia, dikenai hukuman penjara

6-12 tahun. Bila dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi

besar-nesaran yang hanya 4,5 tahun beda jauh kerugian yang

diderita. Sistem yang seperti ini yang membuat pemerintah

Indonesia seperti mengejar kepuasan karena merasa menang. Dan

dari kasus ini juga oknum-oknum yang mencari kepuasan menerima

balasannya dari hacker-hacker Indonesia dan organisasi hacker

Internasional, Anonymous. Yang menyatakan perang terhadap

Jaringan di Indonesia, menyebabkan lebih dari 7 domain account

negara tidak aktif.

Dari kasus ini seharusnya pemerintah memikirkan lagi

bagaimana harusnya bertindak dan memutuskan sesuatu. Karena

kepuasan itu muncul ketika terucap kata terima kasih dari

seseorang.