Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN 1 OPTI MALI SASI PELAYANAN PRI MER, UNTUK I NDONESI A YANG LEBI H SEHAT CABANG KARAWANG email : [email protected]Jl. Jend A. Yani No 85. Bypass. Karawang - 41315 Karawang, 20 Februari 2015
35
Embed
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Jl. Jend A. Yani No 85. Bypass. Karawang - 41315Karawang, 20 Februari 2015
www.bpjs-kesehatan.go.id
SISTEMATIKA
2
DASAR HUKUMNo Peraturan Perundangan Tentang
1 UUD tahun 19452 UU No. 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional3 UU No. 24 tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 4 Perpres No. 12 tahun 2013 Jaminan Kesehatan5 Perpres No. 111 tahun 2013 Perubahan atas PerpresNo. 12 tahun 2013
6 Permenkes No. 69 tahun 2013
STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
7 Permenkes No. 71 tahun 2013Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
8 Per BPJS No. 1 tahun 2014 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan9 Permenkes No. 28 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Program JKN
10
Permenkes No 59 Tahun 2014
STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
FASKES TINGKAT PERTAMAPERMENKES nomor 71 tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
1. Puskesmas beserta jejaringnya;
2. Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek, laboratorium, bidan, perawat);
3. Praktik dokter gigi beserta jejaringnya;
4. Klinik pratama beserta jejaringnya; dan
5. Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta jejaringnya
6. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara
1. Puskesmas beserta jejaringnya;
2. Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek, laboratorium, bidan, perawat);
3. Praktik dokter gigi beserta jejaringnya;
4. Klinik pratama beserta jejaringnya; dan
5. Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta jejaringnya
6. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara
PERMENKES NO 71 TAHUN 2013 Pasal 3
tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN1. Faskes tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana, bagi Fasilitas Kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring dengan sarana penunjang.
BPJS Kesehatan
Permenkes nomor 71 tahun 2013 mengenai pelayanan kebidanan
Pasal 16 dan 18Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama diantaranya mencakup: •pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter;•pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi•pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam (bagi Puskesmas PONED)•pertolongan neonatal dengan komplikasi
BPJS Kesehatan
Rekap Mapping Faskes Tingkat Pertama (Puskesmas dan Klinik ) di wilayah KC Karawang
Faskes Tk I KARAWANG Jejaring Bidan % jejaring Bidan
Dokter Keluarga/Klinik 80 72
90%Faskes Tk I TNI 1 -faskes Tk I POLRI 1 -
Puskesmas 50
TOTAL 132
BPJS Kesehatan
Data Januari 2015
BPJS Kesehatan
Daftar Faskes BPJS Kesehatan Cabang Karawang Kab. Karawang Update Januari 2015
Daftar Faskes BPJS Kesehatan Cabang Karawang Kab. Karawang Update Januari 2015 Lanjutan.....
BIDAN DRG66 0131B013 KLINIK AZ-ZAHRA MEDINA dsn Pejaten I/159 RT 01/01 Ds Pejaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang 1 - 67 0131B014 DR. IRVAN AIKAYA SALAMPESSYdi Jl. Raya Karang Anyar No 76 Kec. Kutawaluya Kab. Karawang 2 - 68 0131B015 KLINIK KARAWANG PERDANA HUSADAJl. Proklamasi no 27 Kel Tanjung Mekar kec. Karawang Barat Kab. Karawang 1 - 69 0131B016 KLINIK DHERAJZ Dsn Peundeuy II Rt 02/07 Desa Karyamukti Kec. Lemahabang Kab. Karawang 0 - 70 0131B017 KLINIK SITI KHADIJAH Jl. Syech Quro no 1 RT 04/18 Johar Kec. Karawang Timur Kab. Karawang 1 - 71 0131B018 KLINIK VIDYA MEDIKA Jl Kaum Selatan no 69 Desa Pasir Talaga Kecamatan Telagasari Kab. Karawang 1 - 72 0131B019 KLINIK ASTER Jl. Raya A. Yani no 48 Desa Dawuan Tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang 1 - 73 0131B020 KLINIK NAVA MEDIKA Dsn Cicinde Selatan I A RT 004/001 Desa Cicinde Selatan Kec. Banyusari Kab. Karawang 1 - 74 0131B021 KLINIK CILAMAYA MEDIKA Kp. Ondang I Desa Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang 1 - 75 0131B022 KLINIK CURUG RAHAYU Jalan Raya Pasar Minggu-Curug Kec. Klari Kab. Karawang 0 1 76 01310007 POSK 03.10.04 KARAWANG JL. RAMBUTAN NO. 10 0 - 77 1012U063 CUCU MINFALAH, DR Jl. Raya Rengasdengklok No. 505 RT/RW 46/10 93 - 78 0131B023 KLINIK ANDINA CIKAMPEK Jl. Ir. H. Djuanda No 17 Desa Cikampek Kecamatan Cikampek Kab. Karawang 1 1 79 0131B024 KLINIK AZ-ZAHRA PINAYUNGANDsn Sukatani No 12 Rt08/04 Desa Pinayungan Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang 1 - 80 0131B025 KLINIK NUR SYIFA Jl. Citarum BaratNo 41 RT 04/06 Kec. Karawang Barat Kab. Karawang 1 - 81 0131B026 KLINIK SEHAT BAHAGIA Jln. Panatayuda I No 57 A RT 02/03 Kel. Nagasari Kec. Karawang barat Kab. Karawang 1 - 82 0131B027 KLINIK TRIANUR Dsn Ciketing RT 01/01 Ds Wanasari Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang 1 -
KODE FASKES NAMA FKTPNO ALAMATPELAYANAN
Persyaratan Faskes Tingkat IPERMENKES nomor 71 tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
(1) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama terdiri atas:
a. untuk praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki:• Surat Ijin Praktik;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya; dan • surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.b. untuk Puskesmas atau yang setara harus memiliki:• Surat Ijin Operasional;• Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi
Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;
• perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan• surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.
(1) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama terdiri atas:
a. untuk praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki:• Surat Ijin Praktik;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);• perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya; dan • surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.b. untuk Puskesmas atau yang setara harus memiliki:• Surat Ijin Operasional;• Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi
Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;
• perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan• surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan
Kesehatan Nasional.
Pasal 6
Persyaratan Faskes Tingkat IPERMENKES nomor 71 tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
c. untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki:• Surat Ijin Operasional;• Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin
Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;• Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; • perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan• surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait
dengan Jaminan Kesehatan Nasional.(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi.
c. untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki:• Surat Ijin Operasional;• Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin
Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain;• Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian;• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan; • perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan• surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait
dengan Jaminan Kesehatan Nasional.(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi.
Pasal 6
www.bpjs-kesehatan.go.id
SISTEMATIKA
17
PERPRES No 12 Tahun 2013tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 29
BPJS Kesehatan
Peserta
Faskes Primer
Rumah SakitEmergency
Rujuk / Rujuk Balik
Klaim
BPJS Kesehatan Branch Office
Alur Pelayanan Kesehatan
BPJS Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
BPJS Kesehatan
PERMENKES NO 71 TAHUN 2013tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN
Pelayanan medis mencakup :a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan; c. kasus medis rujuk balik; d.pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama; e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; danf. rehabilitasi medik dasar.
BPJS Kesehatan
Penjelasan pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
Tingkat Kemampuan 4:mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas
Tingkat Kemampuan 4:mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas
Tingkat Kemampuan 4A. Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter
Tingkat Kemampuan 4A. Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter
Permenkes No 71Tahun 2013Tentang Pelayanan Kesehatan pada
JKN
BPJS Kesehatan
PERMENKES NO 59 TAHUN 2014tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada JKN
BPJS Kesehatan
• Jasa Kebidanan, Neonatal dan KB
1 - Paket ANC Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
2- Pemeriksaan PNC
Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/kunjungan
3
- Pemasangan atau pencabutan IUD/implant
Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
4- Pelayanan suntik KB
Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kali suntik
No Pemeriksaan Tarif
PAKET ANCa.paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan dalam masa kehamilan yaitu 1 (satu) kali pada trimester pertama, 1 (satu) kali pada trimeseter kedua dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga kehamilan) dan tidak ada iur biaya
b.Penagihan biaya pemeriksaan ANC bersamaan dengan klaim persalinan yang diajukan disertai dengan bukti pelayanan kepada peserta
c. Pemeriksaan ANC dilakukan di tempat yang sama kecuali dalam keadan darurat.
PERMENKES NO 59 TAHUN 2014tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada JKN
Pemeriksaan PNCa.per kali kunjungan pemeriksaan PNC adalah paket kunjungan Ibu Nifas dan Neonatus (kedatangan keduanya dihitung untuk 1 kali kunjungan),
2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2),
1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3),
1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3).
b. Pemeriksaan PNC dilakukan di tempat yang sama kecuali dalam keadan darurat.
PT. Askes (Persero)
PERMENKES NO 59 TAHUN 2014tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada JKN
PERMENKES NO 59 TAHUN 2014tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada JKN
Keterangan :Tarif Persalinan Merupakan tarif paket termasuk Akomodasi Ibu/Bayi dan Perawatan Bayi. Pasien tidak boleh ditarik iur biaya
Klaim Persalinan• Diajukan kepada Kantor Cabang/Kantor Operasional Kabupaten/Kota • Diajukan dari Bidan ke Faskes tingkat pertama induk (Puskesmas/Klinik) • secara kolektif setiap bulan atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta pada bulan
sebelumnya (N-1)• Kelengkapan administrasi sebagai berikut :
a)Kuitansi asli rangkap 3 (tiga), bermaterai secukupnya.
b)FPK rangkap 3 (tiga)
c) Rekapitulasi pelayanan
Nama penderita; Nomor Identitas; Alamat dan nomor telepon pasien;
Diagnosa penyakit; tanggal masuk perawatan dan tanggal keluar perawatan;
Jumlah hari rawat; Besaran tarif paket; Jumlah seluruh tagihan
d) Berkas pendukung masing-masing pasien – Fotocopy Kartu BPJS/Askes/Jamkesmas/KIS– Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga ( Untuk KK khusus peserta Jamkesmas)– Partograf yang sudah Ditandatangani dan distempel oleh tenaga medis yang
menangani– Surat keterangan kelahiran (SKL) yang sudah Ditandatangani dan distempel oleh
tenaga medis yang menangani– Kuitansi pembayaran dari FKTP yang sudah distempel Tenaga Medis yang menangani
dan cap Lunas (Khusus Klinik dan Dokkel)– Fotocopy lembar pelayanan KIA sesuai pelayanan yang diberikan yang ditandatangani
oleh ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani (Berkas pendukung)BPJS Kesehatan
a. Peserta menunjukkan kartu pesertab. Petugas Faskes melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta; c. Faskes melakukan pemeriksaan kesehatan/pelayanan
penunjang/pemberian tindakan/obat;d. Peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang
disediakane. Faskes mencatat pelayanan dan tindakan yang telah dilakukanf. Bila diperlukan peserta akan memperoleh obat ;jika peserta
membutuhkan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pasca melahirkan oleh bidan atau dokter umum;
g. Atsa indikasi medis memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-spesialis surat rujukan ke Faskes tingkat lanjutan
h. Faskes wajib menginput pelayanan yang diberikan ke dalam aplikasi pelayanan Faskes tingkat pertama (Aplikasi P-Care)
a. Peserta menunjukkan kartu pesertab. Petugas Faskes melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta; c. Faskes melakukan pemeriksaan kesehatan/pelayanan
penunjang/pemberian tindakan/obat;d. Peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang
disediakane. Faskes mencatat pelayanan dan tindakan yang telah dilakukanf. Bila diperlukan peserta akan memperoleh obat ;jika peserta
membutuhkan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pasca melahirkan oleh bidan atau dokter umum;
g. Atsa indikasi medis memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-spesialis surat rujukan ke Faskes tingkat lanjutan
h. Faskes wajib menginput pelayanan yang diberikan ke dalam aplikasi pelayanan Faskes tingkat pertama (Aplikasi P-Care)
Prosedur Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama
Prosedur Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama
PT. Askes (Persero)
BPJS . . , Untuk Indonesia yang Lebih Sehat dan Sejahtera