SIPENDIKUM 2018 307 IMPLEMANTASI PASAL 31 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DAN PERLUASAAN AKSES PENDIDIKAN Suartini Supendi 1 Email: [email protected]Abstrak Implementasi Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah khususnya dalam pemerataan dan perluasaan akses pendidikan di Indonesia. Tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan alinea keempat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi terhadap pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum terlaksana dengan baik karena banyak faktor yang menjadi hambatan khususnya faktor ekonomi danamun demikian peraturan mengenai Kata kunci: Pemerataan, Perluasaan, Akses Pendidikan. Pendahuluan Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan. Bahwa setiap Warga Negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Realisasi pasal tersebut pemerintah mencanangkan berbagai program wajib belajar dari mulai pendidikan dasar yang hingga kini berkembang menjadi tidak hanya pada pendidikan dasar tapi pada pendidikan menengah dan atas. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SisDiknas) yaitu “Pend idikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, keceerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 2 Selain Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Perlindungan anak pun mengatur ketentuan bahwa anak wajib mendapatkan pendidikan 1 Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia 2 Indonesia, Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 tahun 2003, LN No. 78 tahun 2003 dan TLN No. 4301, Pasal 1.
14
Embed
IMPLEMANTASI PASAL 31 UNDANG-UNDANG … 2018 309 Tahun 1945 yakni membentuk suatu Pemerintahan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai implementasi dari pasal 31 UUD Negara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Komitmen antara masyarakat dan pemerintah yang tertuang dalam pembukaan
Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yang mana salah satu tujuan nasional
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan diamanatkan dalam pasal 31
UUD Negara Republik Tahun 1945 ayat (2) bahwa “ Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya”. Mengacu pada
hal tersebut juga dirumuskan dalam pasal 31 UUD Negara Republik Tahun 1945 ayat
(4) “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Adapun bentuk konkrit dari implementasi pasal 31 Undang-undang Dasar 1945
tersebut adalah program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1984.
Wajib belajar terutama yang termasuk pada pembebasan biaya pendidikan sebagai
bentuk tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan program tersebut. program
ini merupakan jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapat pendidikan yang
menjadi hak dasar dalam hidupnya, sehingga pelaksanaan seluruh jenjang pendidikan
dasar seharusnya sudah dapat terlaksana dengan baik. Hal ini merupakan
tanggungjawab pemerintah untuk membiayainya sampai anak-anak yang bersangkutan
menamatkan jenjang pendidikan dasar sembilan tahun seperti yang dicanangkan dan
diselenggarakan oleh pemerintah.10
Adapun hal yang terkait dengan Implementasi Pasal 31 Undang-Undang Dasar
1945 dengan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah akan dibahas penulis dengan menjabarkannya
kedalam hak dasar warga negara Indonesia dalam bidang pendidikan.
Hak Dasar Warga Negara Indonesia Dalam Bidang Pendidikan
Hak dasar warga negara merupakan hak asasi yang melekat dalam diri manusia
itu sendiri, kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi dan menjaga hak tersebut. Di
Indonesia hak asasi manusia mulai menjad sorotan utama bagi pemerintah pada tahun
1999 dengan lahirnya reformasi di negara kita. Pengakuan terhadap Perlindungan Hak
Asasi Manusia dapat dilihat dalam Undang-undang tentang hak asasi manusia yaitu UU
No. 39 tahun 1999.
Salah satu komponen Hak Dasar Warga Negara adalah hak dalam bidang
pendidikan yang mana Pendidikan adalah prioritas bagi anak-anak berusia 7-15 tahun
atau kita sebut sebagai anak usia sekolah dan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
Pernyataan tersebut telah ada dalam salah satu rumusan tujuan Nasional yang terdapat
dalam alinea keempat pembukaan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945, yang mengatakan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan amanat
pasal 31 undang-undang dasar 194511
.
10
Jimly, Asshidiqie, Konsolidasi naskah UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 sesudah
perubahan keempat, (Jakarta : Yasif Watampone, 2003), hal 73-75. 11 Hernadi Affandi, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-
undang Dasar Tahun 1945, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 218-243, hlm 1.
SIPENDIKUM 2018
312
Uraian diatas akan dibahas lebih lanjut dalam Hak anak dalam bidang
Pendidikan ditinjau dari :
1. Undang-undang Dasar 1945
Tujuan Nasional negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 alenia keempat yang mana
salah satu butirnya mengatakan tujuan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Keinginan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Keinginan untuk mencerdaskan bangsa yang
dimulai pada tahun 1984 dengan dicanangkannya Program Wajib Belajar 6
tahun yang sekarang diperluas menjadi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
Undang-undang dasar 1945 yang juga telah diubah empat kali oleh MPR pada
tahun 2002 dimana salah satu pasal yang ditambahkannya adalah pasal tentang
hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar. Seperti tercantum dalam
pasal 31 UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 disebutkan
bahwa :
1. Setiap warga negara berhak untuk mendapat Pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.
3. Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan
Pengajaran Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur
dengan Undang-undang.
4. Negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran
pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional
5. Pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Hak atas pendidikan merupakan konsepsi HAM generasi kedua yang mencakup
upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan
kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak
untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya.
Inilah salah satu mengapa suatu negara sangat peduli terhadap pendidikan
sehingga menyediakan anggaran dalam jumlah besar untuk penyelenggaraan
pendidikan. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun suatu sistem pendidikan
yang memiliki karakteristik, kualitas, arah, dan output yang diinginkan. Untuk
memastikan terwujudnya keinginan tersebut banyak negara mengarahkan kontrol yang
sangat ketat terhadap program-program pendidikan baik yang diselenggarakan sendiri
oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memberikan
sanksi yang melanggar.
SIPENDIKUM 2018
313
Bagaimanapun juga, pendidikan dalam makna sebagai refleksi dari hak asasi
manusia untuk menentukan masa depannya sendiri haruslah merupakan proses
pengalaman belajar dan untuk menyadari eksistensinya sebagai manusia seutuhnya
dalam menyongsong masa depan. Sehingga sebagian dari pendidikan dapat dikatakan
sebagai “ pendidikan kehidupan masa depan” tidak semuanya mengacu pada keadaan
tersebut namun pendidikan adalah prioritas negara untuk membangun bangsa dan
generasi mudanya12
.
Hambatan Dalam Perwujudan Pemerataan akses Pendidikan
Setiap penyelenggaraan program pemerintahan pastilah akan menemukan
hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya baik dari segi ekonomi maupun dari segi
sosial dan budaya semua ini disebabkan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan
mendidik bangsa menjadi suatu output yang baik tetapi juga sebagai suatu hubungan
keterkaitan antara faktor ekonomi, faktor sosial budaya, di mana faktor-faktor tersebut
amat erat membayang-bayangi dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan program
tersebut13
.
Ketiga faktor ini dirasakan penting untuk dikaji karena faktor-faktor itulah yang
kerap kali membayang-bayangi langkah pendidikan di Indonesia, yang bukan asing lagi
bagi kita mengatakan bahwa mahalnya pendidikan di negara kita dan faktor sosial
budaya yang menyebabkan banyak masyarakat beranggapan bahwa pendidikan bukan
jalan untuk merubah hidup mereka dengan pernyataan “sekolah tinggi-tinggi pun
percuma kalau hanya menjadi pengangguran” dan berbagai ragam budaya yang
mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi karena nantinya
akan disokong oleh pria untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya setelah menikah.
Hal inilah yang kerap menghambat jalannya program tersebut bahkan menjadi
suatu alasan logis bagi masyarakat untuk tidak atau enggan berpartisipasi dalam bidang
pendidikan. Walaupun kita tidak boleh juga menutup mata dari faktor geografis
Indonesia dalam pemerataan dan perolehan akses pendidikan sulitnya jangkauan
geografis suatu daerah akan juga menghambatnya jalannya program tersebut.
Hambatan-hambatan yang dihadapi akan diuraikan sebagai berikut :
a. Hambatan dalam bidang Ekonomi
12 Lukman Hakim, Pemertaan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016,
hlm 1.
13 Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.
Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di
berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban
untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan
kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan
pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan
umum. https://argorekmomenoreh.wordpress.com/2013/12/28/pemerataan-pendidikan/ diakses tanggal 10 februari 2018.