Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas karuniaNya kami dapat memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. ILPPD tahun 2012 Kabupaten Cianjur kami sampaikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2008. Data capaian kinerja yang disampaikan dalam penyusunan LPPD sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri bersumber dari data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur, sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi dan tugas pembantuan. Berikut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2012:
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2016, Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai Visi :
“ Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”
Dari rumusan visi tersebut terkandung makna yang diharapkan pada akhir perencanaan pembangunan tahun 2016 sebagai berikut:
Sejahtera : adalah merefleksikan suatu keadaan kehidupan masyarakat
yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan
pendapatan, pangan dan konsumsi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
Akhlakul Karimah : mengandung makna sebagai akhlak yang mulia
yang merupakan suatu prilaku yang mencerminkan etika berke-
Tuhanan, berkehidupan sosial dan bersinergi dengan alam.
Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2016, akan diwujudkan melalui lima misi. Adapun misi tersebut adalah:
1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu.
2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu.
pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipaspi dan penanggulangan bencana
2.8. Meningkatnya
kualitas pendidikan tinggi lokal
Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan riset oleh perguruan tinggi lokal untuk
pengembangan ekonomi daerah
2.9.Meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
Optimalisasi fungsi dan peran
stakeholder bidang pendidikan
3. Meningkatkan
minat dan kebiasaan membaca masyarakat
Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan
Penumbuh kembangan minat dan budaya baca masyarakat
Meningkatkan
ketersediaan
dan keterjangkauan
pelayanan
kesehatan yang
bermutu.
1. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat swasta, maupun pemerintah secara sinergis
Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan Perilaku Hidup Sehat dan Sehat dalam keluarga dan masyarakat
Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatannya
Meningkatnya kondisi da kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat
Peningkatan ketersediaan pembiayaan
kesehatan masyarakat
Peningkatan ketersediaan jaminan kesehatan masyarakat
Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat
Peningkatan manajemen pengadaan dan penyediaan obat dan alat kesehatan masyarakat
2. Mewujudkan keberlangsungan serta
meningkatkan
2.1.Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi yang
Peningkatan kapasitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan
dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan
5.Meningkatnya
aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi, dan pasar
Meningkatkan kapasitas
kelembagaan KUMKM melalui pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
6.Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta
teknologi tepat guna
Peningkatan kinerja industry dan perdagangan daerah secara efisien dan efektif
7.Meningkatkan
Promosi dan kerja
sama investasi
8. Terwujudnya iklim investasi yang sehat
Peningkatan kelembagaan yang mengatur/melayani investasi dan insentif kemudahan investasi
9.Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan
Optimalisasidan pengamanan sumberdaya kelautan dan pesisir
10.Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan
Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata yang berstandarisasi dan berwawasan lingkungan
11.Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan
wilayah Kabupaten Cianjur
Peningkatan kapasitas perencanaan tata ruang daerah, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang daerah
12.Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup
Peningkatan produktivitas lahan dan aktivitas budi daya yang dibarengi dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung
13.Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal
Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada setiap wilayah pengembangan
14.Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
Peningkatan kualitas kawasan lindung di dalam dan luar kawasan hutan serta mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah fungsi secara bertahap
Memantapkan
pelaksanaan
reformasi birokrasi.
1.Mentrasformasi
budaya birokasi yang berorientasi kepada pelayanan publik ke seluruh unit kerja Pemerintah
Kabupaten
1.Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transpormasi budaya birokasi yang mampu menciptakan sumberdaya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri , memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan
dan masa depan, serta berakhlak mulia
Perwujudan perangkat transpormasi budaya birokrasi
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan
secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal
3.Meningkatnya profesionalisme birokasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supermai hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif
Peningkatan kesadaran dan penumbuhkembangan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memperbaiki masalah sosial yang ada di lingkungannya
5.Terwujudnya sinergi antar kelembagaan
berkaitan dengan sumberdaya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi
Peningkatan kapasitas pemerintah dalam
pemanfaatan teknoliogi informatika dan komunikasi
Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
1.Terwujudnya pemahanan yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaen Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah
Pengembangan kooordinasi internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah sebagai pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2.Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Perwujudan aparat yang amanah
3.Terwujudnya upaya prevetif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial
Perwujudan masyarakat marhamah (penuh kasih sayang) dan keluarga sakinah
2. Arah Kebijakan Daerah
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2012 bahwa pembangunan diarahkan dan difocuskan pada upaya peningkatan
kapasitas kelembagaan pembangunan dan membangkitkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di berbagai bidang.Fokus
pembangunan ini merupakan prasyarat yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi upaya pembangunan yang menjadi tujuan pembangunan jangka menengah 2011-2016. Oleh
untuk menuntun pada aktualisasi akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
a. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Tahun 2012 merupakan masa transisi pemerintahan, RPJMD Kabupaten Cianjur 206-2011 telah mengamanatkan penyusunan
program transisi tersebut. Oleh karena itu, dalam masa transisi ini arah kebijakan pembangunan ekonomi lebih menitikberatkan kepada:
1). Industri pengolahan: meningkatkan peranan industry kecil menengah dalam rangka mendorong peningkatan pemanfaatan potensi local dalam rangka peningkatan enyerapan tenaga kerja.
2). Sektor Perdagangan: peningkatan peranan perdagangan dalam daerah dalam upaya mendorong pemasaran produk-produk local
dan pemenuhan akan komoditi perdagangan baik dalam daerah maupun luar daerah.
melalui perbaikan sarana dan prasarana produksi yang penting bagi peningkatan produksi serta peningkatan kualitas produk-produk pertanian.
b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan daerah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan dan belanja daerah adalah sebagai berikut:
1). Pendapatan Pendapatan daerah tahun 2012 diproyeksikan meningkat
Jumlah Belanja 2,093,791,303,518.03 1,973,178,051,127.88
(120,613,252,390.15)
94.24
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur satuan organisasi perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, 17 Dinas, 12 Lembaga Teknis Daerah, 1 Lembaga lainya, 32 Kecamatan dan 6 kelurahan. Berikut adalah data OPD berikut jumlah PNS, dalam tabel dibawah.
Tabel 21.
Data OPD Sekretariat dan Jumlah PNS Tahun 201220
Nama OPD Jumlah PNS Keterangan
Sekretariat Daerah 241 4 Asisten, 5 staf ahli, 14 Bagian
Sekretariat DPRD 38
Tabel 22.
Data OPD Dinas dan Jumlah PNS Tahun 201221
Nama Dinas Jumlah PNS Keterangan
1 Dinas Pendidikan 10836
2 Dinas Kesehatan 1056
3 Dinas Pekerjaan Umum Binamarga 213
4 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman 132
5 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 sebanyak 15.442
orang. Terdapat 35 orang PNS yang ditugaskan tersebar pada Akademi Perawat sebanyak 16 PNS, Sekretariat Korpri sebanyak 3 PNS, Perusahaan Daerah (PDAM) 6 PNS, dan KPUD sebanyak 10
PNS. Jumlah Pejabat structural yang terisi pada Tahun 2012 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah.
Tabel 27.
Jabatan Struktural dan Jabatan yang terisi26
No
. Jabatan Struktural Jumlah Jabatan Jabatan Yang terisi
1. Eselon II.a 1 1
2. Eselon II.b 38 38
3. Eselon III.a 82 82
4. Eselon III.b 133 133
5. Eselon IV.a 717 698
6. Eselon IV.b 348 303
7. Eselon V.a 127 54 Jumlah 1446 1309
Jumlah PNS berdasarkan pendidikan formal tahun 2012 di
kabupaten Cianjur, adalah sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah.
Tabel 30 Data PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan29
No
.
Diklat Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
1. Diklat Pim IV 346 103 449
2. Diklat Pim III 102 20 122
3. Diklat Pim II 24 4 28
4. Diklat Pim I
J u m l a h 472 127 599
3. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
Urusan wajib yang diselenggarakan Kabupaten Cianjur sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 adalah duapuluh enam urusan wajib. Program dan Kegiatan prioritas urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 24 urusan. Urusan wajib dilaksanakan melalui
155 Program dengan 743 Kegiatan. Alokasi anggaran untuk urusan wajib dalam belanja langsung sebesar Rp. Rp. 744,712,171,219.58. atau sekitar 35,57% dari total belanja APBD tahun 2012. Berikut adalah urusan wajib
yang dilaksanakan.
1. Urusan Pendidikan
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan pendidikan dengan menetapkan beberapa program
prioritas sebagai berikut:
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3) Program Pendidikan Menengah
4) Program Pendidikan Non Formal
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam urusan pendidikan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses
musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA dan DPPA tahun 2012. Jumlah program urusan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 14 program dengan 102
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pendidikan adalah Dinas Pendidikan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini
sebanyak 10733 orang PNS dengan jumlah pejabat structural 139 Orang. Jabatan tertinggi adalah Kepala Dinas Pendidikan setingkat eselon II-b, Pegawai yang lainnya merupakan pegawai pejabat
fungsional guru, penilik dan pengawas sekolah dan pamong.
2. Urusan Kesehatan
a. Prioritas Program
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan Kesehatan dengan melaksanakan program prioritas sebagai
berikut:
1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
3) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
4) Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat.
5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
9) Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu Dan Jarpuskesmas / Pustu.
10) Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana & Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit
Paru - Paru / Rumah Sakit Mata.
11) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru.
12) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
13) Pengawasan Dan Pengendalian Dan Kesehatan Makanan.
14) Peningkatan Manajemen Kesehatan ,Sistim Informasi Kesehatan ( Sik ) Dan Sumber Daya Kesehatan ( SDK .
16) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat.
Untuk melaksanakan program prioritas urusan kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan telah ditetapkan Standar Operasional
Prosedure (SOP) diantaranya:
SOP tentang pelayanan medis.
SOP tentang penunjang medis.
SOP tentang SIM RS.
SOP tentang pemulasaraan jenazah.
SOP tentang juknis jamkesmas.
SOP tentang juknis BOK.
b. Program dan Kegiatan
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan kesehatan, melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang
dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 22 program dengan 82 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiaya
program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebesar Rp 193,590,766,395.24 atau 9,25% dari total belanja APBD tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kesehatan untuk tataran pelaksanaan kebijakan, diantaranya
adalah:
1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 63,4%
2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 82,97%.
3) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai 78, 61%
4) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan mencapai 87,
12% 5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC
BTA mecapai 80,15% 6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
mencapai 100%.
7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 35,80%
Tersedia sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan.
Berikut adalah data sarana pelayanan kesehatan dalam tabel dibawah.
Tabel 32 Data sarana dan prasarana Kesehatan31
No. Jenis Sarana Kesehatan Jumlah
1. Rumah Sakit Umum Daerah 2
2. Puskesmas 45
3. Puskesmas Pembantu 116
4. Puskesmas Keliling 47
5. RS bersalin Swasta 1
6. Apotek 69
7. Toko Obat 5
8. Dokter Praktek Swasta 180
9. Bidan Praktek Swasta 201
10. Laboratorium Klinik 7
11. Posyandu 2669
12. Pos Kesehatan Desa 91
13. Dokter Umum 58
14. Dokter Spesialis
- Spesialis Anak 5 - Spesialis Kandungan 4 - Spesialis THT 2 - Spesialis mata 2 - Dokter Gigi 23
15. Bidan 579
16. Perawat 757
17. Apoteker 19
18. Asisten Apoteker 33
19. SKM 78
20. Sanitarian 44
21. Nutrisionis / ahli gizi 30
22. Keterapian Fisik 4
23. Keteknisian Medis 31
e. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai
7) Program Pengembangan Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya.
8) Program Pengembangan Data Dan Informasi Sumber Daya Air.
9) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan.
10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah.
11) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
12) Program Pembangunan Trotoar.
13) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong.
14) Program Pengembangan Teknologi Jalan Dan Jembatan.
15) Program Penanggulangan Pasca Bencana Bidang Infrastruktur.
16) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
17) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah.
b. Program dan Kegiatan
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan pekerjaan umum, dilakukan melalui proses perencanaan dalam
musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 23 program dengan 123 kegiatan. Jumlah
Anggaran belanjan langsung untuk membiaya program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan
pekerjaan umum adalah sebesar Rp 95,478,983,397.00 atau 4,56% dari total belanja APBD tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan dalam tataran pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah: 1) Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 38,61%
2) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 80,95% 3) Rumah tangga bersanitasi mencapai 5,7%
4) Kawasan Kumuh 0.001%.
d. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum adalah
Dinas PU Binamarga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, serta Dinas Tata Ruang dan Permukian. Jumlah
pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 427 orang PNS, dengan 85 orang jabatan structural dan yang lainnya jabatan fungsional perencana dan fungsional administrasi umum.
e. Masalah dan Solusi
Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum tedapat beberapa masalah diantara:
Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan jalan, sehingga pemeliharaan tidak dapat secara keseluruhan dilaksanakan
setiap tahun.
Bila musim penghujan debit air melimpah dan cenderung
menimbulkan kerusakan dan dapat memicu terjadinya bencana longsor.
Terjadinya pendangkalan di daerah bagian tengah dah muara sungai.
Untuk menghadapi masalah tersebut, telah dilakukan melalui upaya:
Pembangunan drainase/gorong-gorong sebagai pembuangan
air ketika terjadi hujan.
Pembangunan bangunan untuk mengantisipasi bencana
longsor akibat luapan suangai dengan membangun bronjong kawat.
4. Perumahan
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan perumahan dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Perumahan.
2) Program Lingkungan Sehat Perumahan.
3) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
4) Program pengelolaan areal pemakaman.
Untuk meningkatkan pengelolaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelayanan persampahan/Kebersihan
Pelayanan Penyediaan dan atau Penyedotan kakus dan Retribusi Pemakaman dan Persemayaman mayat. Selain itu juga telah
diterapkan Standar Operasional Prosedur, diantaranya:
SOP Bidang tata ruang dan permukiman.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut
dalam urusan perumahan dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun
2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 4 program dengan 13 kegiatan urusan perumahan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk
membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 3,251,967,000.00 atau
0.16% dari belanja APBD Tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator Kinerja kunci yang diginakan untuk mengukur kinerja
urusan perumahan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 20,98%
2) Lingkungan pemukiman kumuh 0,001% 3) Rumah layak huni mencapai 74,06%
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Jo Perda Nomor 10tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur OPD, bahwa kewenangan urusan perumahan terdapat di OPD Dinas Tata Ruang dan
Permukiman dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan BPBD. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 94
orang pegawai PNS, yang terdiri dari 8 jabatan structural.
5. Tata Ruang
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan tata ruang dengan melaksanakan program prioritas sebagai
Untuk meningkatkan penataan tata ruang di Kabupaten Cianjur,
ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-
2031.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut
dalam urusan tata ruang dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun
2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 8 program dengan 50 kegiatan urusan tata ruang.
Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 10,403,209,110.00 atau 0.50% dari belanja APBD Tahun
2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan tata
ruang dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah: Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB mencapai 20,29 % dari luas lahan HPL/HGB 235,874 Ha.
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan urusan tata ruang daerah adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Jumlah pegawai yang
melaksanakan urusan ini sebanyak 40 orang pegawai PNS, yang terdiri dari 12 jabatan structural dengan jabatan structural dengan jabatan struktural tertinggi setingkat eselon II-b.
e. Masalah dan Solusi
Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan tata ruang diantaranya adalah:
1) Belum sinergisnya penyelenggara pelayanan perijinan dalam menerbitkan Ijin mendirikan Bangunan sebagai bentuk
1) Melakukan koordinasi dalam memperjelas tugas pokok dan kewenangan organisasi perangkat daerah. Agar pada saat
pelaksanaan tugas jelas batas kewenangan OPD teknis dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Perencanaan Pembangunan
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam
urusan pembangunan daerah dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut:
1) Program perencanaan pembangunan daerah.
2) Program perencanaan pembangunan ekonomi.
3) Program perencanaan sosial dan budaya.
4) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
5) Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan
Lingkungan Hidup
6) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
Untuk meningkatkan kualitas perencanaan telah ditetapkan kebijakan melalui :
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 tahun 2011
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan perencanaan pembangunan, dilakukan perencanaan
pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun
2012 urusan ini sebanyak 12 program dengan 66 kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah. Jumlah Anggaran belanjan
langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 15,081,615,000.00 atau 0.72% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan
perencanaan pembangunan dalam tataran pelaksanaan kebijakan, diantarnya adalah: 1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA yaitu Perda Nomor 09 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2005-2025.
2) Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA yaitu Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2011-
2016. 3) Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA, yaitu Perkada Nomor
4) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD mencapai 100%
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 27 orang pegawai PNS, dan jumlah pejabat structural yang
melaksanakan urusan ini sebanyak 11 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b dan jabatan fungsional perencana.
e. Masalah dan Solusi
Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan
perencanaan pembangunan daerah diantaranya adalah:
1) Belum sinergisnya dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah kabupaten dengan renstra-renstra OPD.
2) Belum sinergisnya dokumen perencanaan tahunan pemerintah kabupaten (RKPD) dengan renja-renja OPD.
Dari masalah tersebut, diupayakan dengan solusi:
1) Mengadakan sosialisasi terhadap peraturan atau kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan
maupun yang akan dirumuskan dengan semua stakeholder.
2) Memfasilitasi OPD dalam penyusunan renstra maupun renja, agar dokumen tersebut dapat bersinergis dengan dokumen
Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam urusan
perhubungan telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur, dintaranya:
1). SOP Pengujian kendaraan bermotor.
2). SOP ijin trayek.
3). SOP Pengelolaan Aset
4). SOP Penyusunan Anggaran.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan
perhubungan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang
kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 9 program dengan 59 kegiatan urusan perhubungan. Jumlah
Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan perhubungan adalah sebesar Rp 6,132,879,800.00 atau 0.29% dari
belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perhubungan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Prosentase angkutan darat terhadap jumlah penumpang
Dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan urusan
pendidikan tahun 2012, telah tersedia sarana dan prasarana untuk urusan perhubungan. Jumlah sarana pelayanan perhubungan
adalah dengan terdapatnya terminal 3 buah, yaitu terminal Pasirhayam, Terminal Rawabango dan terminal Cipanas.
e. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan perhubungan adalah
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 103 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak
18 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b.
f. Masalah dan Solusi
Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan diantaranya adalah:
o Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati
peraturan tertib berlalulintas.
o Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan yang
nyaman.
Dari masalah tersebut, diupayakan dengan solusi:
o Memberikan sosialisasi dan monitoring serta evaluasi terhadap
pelaksanaan aturan tertib berlalulintas di jalan.
o Berupaya secara bertahap untuk melakukan penataan sarana
dan prasarana perhubungan.
8. Lingkungan Hidup
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan lingkungan hidup dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup.
3) Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam.
4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
5) Program peningkatan pengendalian polusi.
6) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
Untuk meningkatkan pengelolaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelayanan persampahan/Kebersihan
Pelayanan Penyeiaan dan atau Penyedotan kakus dan Retribusi Pemakaman dan Persemayaman mayat. Selain itu juga telah diterapkan Standar Operasional Prosedur, diantaranya:
SOP tentang Sekretariat Komisi Amdal.
SOP tata laksana ijin pembuangan limbah cair.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut
dalam urusan lingkungan hidup dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan
musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 6 program dengan 21 kegiatan urusan
lingkungan hidup. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk
penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 8,809,470,950.00 atau 0.42% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan Lingkungan hidup dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah:
1) Penanganan sampah mecapai 42% dari volue sampah yang diproduksi.
2) Prosentase pasar tradisional yang bersih sesuai dengan criteria
penilaian 58,03%. 3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
mencapai 20,38 Per 1000 penduduk. 4) Penegakan hukum lingkungan mencapai 100% dari kasus
lingkungan hidup yang dapat diselesaikan.
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan lingkungan hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah
dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 171 orang pegawai PNS, yang
terdiri dari 30 jabatan structural dengan 2 jabatan structural (Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah) tertinggi setingkat eselon II-b.
e. Masalah dan Solusi
Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diantaranya adalah:
o Semakin tinggi hasil buang sisa pembakaran berupa CO2 dari
kendaraan bermotor, yang mengakibatkan kualitas udara
semakin kurang baik.
o Kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya
kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah masih belum
baik, kurangnya armada angkutan untuk mengangkut sampah ke TPA.
Dari masalah tersebut, diupayakan dengan solusi:
o Meningkatkan luas kawasan terbuka hijau di wilayah
perkotaan, dengan menanam pohon yang dapat menetralisisr CO2.
o Melakukan pendekatan karakter untuk sosialisasi pentingnya
keseimbangan lingkungan.
9. Pertanahan
Penyelenggaraan urusan pertahanan pada tahun 2012 dilaksanakan melalui kebijakan program peningkatan sarana dan prasarana
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan program dalam urusan otonomi daerah. Secara penganggaran untuk urusan pertanahan tahun 2012 tidak mendapatkan anggaran.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil dengan melaksanakan program prioritas:
1) Program penertiban dalam penataan administrasi kependudukan.
Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam pelayanan administrasi kependudukan telah ditetapkan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur, dintaranya:
1) Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentang Restribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
untuk layanan KTP diberlakukan gratis. 2) SOP tentang Akta Kelahiran bayi Usia 1 sampai 60 hari
3) SOP tentang Akta KelahiranTambahan Usia 61 sampai dengan 1 Tahun
4) SOP tentang Akta KelahiranTambahan Usia lewat 1 Tahun
5) SOp tentang Akta Perkawinan Non Muslim 6) SOp tentang Akta Perceraian 7) SOP Pelayanan Akta Kematian
8) SOP Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 9) SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
10) SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan
kependudukan dan catatan sipil, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kabupaten, yang
kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 6 program dengan 33 kegiatan urusan kependudukan dan catatan
sipil. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebesar Rp
6,259,826,000.00 atau 0.30% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja
urusan kependudukan dan catatan sipil dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah:
1) Kepemilikan KTP mencapai 83,09% dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2,110,756 orang.
2) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mencapai
33,94. 3) Sudah dilaksanakannya Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan kependudukan dan
catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 30
orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 11 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b.
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan
melaksanakan program prioritas diantaranya:
1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutmaan Gender dan Anak
2) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.
Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur tentang penatalaksanaan pelayanan
terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilakukan
perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012
urusan ini sebanyak 2 program dengan 4 kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan
kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 191,297,000.00 atau 0.01% dari belanja APBD Tahun
2012.
C. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah mencapai
22,32% 2) Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas mencapai
99,95% 3) Partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 99,15 %
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Jumlah pegawai yang
melaksanakan urusan ini sebanyak 11 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 8 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat
eselon III-b.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan
melaksanakan program prioritas:
1) Program Keluarga Berencana.
2) Program Kesehatan Reroduksi Remaja.
3) Program pembinaan peran seta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri .
4) Program Peningkatan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan
5) Program peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan di
klinik KB dan pelayanan KB Keliling.
6) Program pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan, dan pembinaan tumbuh kembang anak .
Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam Keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah ditetapkan Standar
Operasional Prosedur, dintaranya:
Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Ornisasi di Lingkungan BKBPP
Melatih Perkembangan Anak Usia 0-1 Tahun
Melatih Perkembangan Anak Usia 1-2 Tahun
Melatih Perkembangan Anak Usia 2-3 Tahun
Melatih Perkembangan Anak Usia 3-4 Tahun
Melatih Perkembangan Anak Usia 4-5 Tahun
b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan
KB dan keluarga sejahtera, dilakukan perencanaan pembangunan
melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang
dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 6 program dengan 20 kegiatan urusan KB dan kesejahteraan keluarga.
Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan KB dan keluarga sejahtera adalah sebesar Rp 3,441,848,200.00 atau
0.16% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja
dalam tataran pelaksanaan kebijakan, untuk urusan KB dan keluarga sejahtera adalah: 1) Prevalensi peserta KB aktif mencapai 70,46 dari pasangan usia
subur sejumlah 567,683 orang. 2) Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)
disetiap Desa/Kelurahan mencapai 45,8.
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan KB dan keluarga sejahtera adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 165 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 78 jabatan structural dengan
jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b, terdapat jabatan fungsional yaitu penyuluh KB.
13. Sosial
a. Prioritas Program
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam
urusan social dengan prioritas program sebagai berikut:
Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam urusan sosial, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses
musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah
program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 10 program dengan 38 kegiatan urusan sosial. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang
dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan social adalah sebesar Rp 1,320,220,000.00 atau 0.06% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Sebagai indicator untuk mengukur kinerja dalam tataran pelaksanaan kebijakan untuk urusan social adalah: 1) Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan
panti rehabilitasi sebanyak 32 buah. 2) Persentasi Penyandang Cacat baik fisik dan mental, serta lanjut
usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan social sebanyak 0,45 % dari jumlah 14,077orang.
3) PMKS yang memperoleh bantuan social mencapai 50,65% dari
43,381 PMKS yang seharusnya mendapat bantuan.
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Sosial adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah pegawai yang
melaksanakan urusan ini sebanyak 24 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 9
jabatan structural dengan jabatan tertinggi setingkat eselon II-b.
e. Masalah dan Solusi
Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan sosial
diantaranya adalah:
1) Belum optimalnya pemberdayaan penduduk miskin, karena
rendahnya pendidikan formal yang mereka miliki.
2) Keterbatan anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.
Dari masalah tersebut melakukan upaya:
1) Memberikan bantuan yang sifatnya untuk meningkatkan kemampuan SDM masyarakat miskin dengan memberikan
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan ketenaga kerjaan dengan melaksanakan prioritas program
sebagai berikut:
1) Peningkatan Kesempatan Kerja
2) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam urusan ketenaga kerjaan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui
proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah
program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 2 program dengan 7 kegiatan urusan ketenaga kerjaan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan
kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan adalah sebesar Rp 705,015,000.00 atau 0.03%
dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Sebagai indicator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur
kinerja urusan ketenaga kerjaan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh
mencapai 31,5%. 2) Pencari kerja yang ditempatkan mencapai 33,34%
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Sosial adalah Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 26 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini
sebanyak 7 jabatan structural dengan jabatan tertinggi 2 jabatan kepala bidang yaitu Kepala BIdang Bina Ketenagakerjaan dan
BIna Perlindungan Ketenagakerjaan setingkat eselon III-b.
Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan ketenaga kerjaan diantaranya adalah:
1) Belum optimalnya penempatan pencari kerja sesuai dengan ketersediaan kesempatan kerja.
2) Belum terjalin kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan penyedia kesempatan kerja.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut telah dilakukan:
1) Memberikan pelatihan kerja kepada pencari kerja disesuaikan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Akan tetapi hal ini masih terbatas karena terbatasnya anggaran.
2) Menghimbau untuk memanfaatkan fasilitas internet untuk mencari kesempatan pekerjaan.
15. Koperasi dan UKM
a. Prioritas Program
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam
urusan koperasi usaha kecil mikro dan menengah dengan melaksanakan prioritas program sebagai berikut:
1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
2) Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.
3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
4) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pemanfaatan
Kelembagaan KUMKM.
Untuk melaksanakan pelayanan urusan koperasi dan UMKM telah
ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya adalah:
Standar Pelayanan Pembentukan Koperasi.
Standar Pelayanan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
Standar Pelayanan Perubahan Koperasi.
Standar Pelayanan Pembubaran Koperasi
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam koperasi
UMKM, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah
program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini
sebanyak 8 program dengan 24 kegiatan urusan koperasi UMKM. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program
dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM adalah sebesar Rp 1,400,000,000.00 atau
0.07% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Sebagai indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja untuk
urusan koperasi dan UMKM dalam tataran pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah: 1) Prosentase koperasi aktif mencapai 27,4%.
2) Prosesntase UMKM mencapai 99,8%
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan koperasi dan UMKM adalah Dinas Koperasi UMKM. Jumlah pegawai yang
melaksanakan urusan ini sebanyak 28 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini
sebanyak 12 jabatan structural dengan jabatan tertinggi setingkat eselon II-b.
16. Penanaman Modal
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan penanaman modal dengan melaksanakan program
prioritas:
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam penenaman modal telah ditetapkan kebijakan dan Standar Operasional
Prosedur, dintaranya:
1) Perda Nomor 14 tahun 2012 retribusi ijin mendirikan bangunan.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan
penanaman modal dan investasi, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah
program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 6 program dengan 25 kegiatan urusan penanaman modal dan
investasi. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan
urusan penanaman modal dan investasi adalah sebesar Rp 1,017,885,800.00 atau 0.05% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Untuk mengukur kinerja urusan penanaman modal digunakan indicator kinerja kunci dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah : Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar
rupiah).Pada tahun 2012 terjadi kenaikan PMDN sebesai 28,5%.
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah
dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan penanaman modal dan investasi adalah Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 27 orang pegawai, dan jumlah
pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 9 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b.
17. Budaya
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam
urusan budaya dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Nilai Budaya.
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut
dalam urusan kebudayaan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun
2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 3 program dengan 8 kegiatan urusan kebudayaan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan
kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah
sebesar Rp 496,400,000.00 atau 0.02% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja
urusan budaya dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah 1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 5 kali. 2) Sarana penyelenggaraaan seni dan budaya 1 buah.
3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mencapai 74, 07%.
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan kebudayaan adalah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 18 orang pegawai PNS, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak
12 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setingkat eselon II-b.
e. Masalah dan Solusi
Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan diantaranya adalah:
1) Belum optimalnya pelestarian benda cagar budaya, baik benda cagar budaya yang bergerak maupun benda cagar budaya yang tidak bergerak.
2) Kurangnya event atau pameran kebudayaan, sehingga seni budaya ungulan seperti mamaos, maenpo, wayang golek,
wayang, degung, dan budaya local lainnya belum secara maksimal dipelihara dan dilestarikan.
Dari masalah tersebut, diupayakan dengan solusi:
1) Secara bertahap dilakukan pemeliharaan terhadap benda-benda cagar budaya yang dibiliki dan berlokasi di wilayah
Kabupaten Cianjur,
2) Diharapkan ada pelaksanaan event yang dapat memamerkan budaya local dan atau mengikuti event atau festifal budaya di
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan program
prioritas sebagai berikut:
1) Program peningkatan peran serta kepemudaan.
2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut
dalam urusan pemuda dan olah raga, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA,
DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 2 program dengan 7 kegiatan urusan
pemuda dan olah raga. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 1,582,160,050.00 atau
0.08% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Sebagai indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan
pemuda dan olah raga dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah:
1) Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta) sebanyak 1 buah.
2) Lapangan Olahraga sebanyak 421 buah.
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan
pemuda dan olah raga adalah Dinas Pendidikan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 103 orang pegawai PNS, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini
sebanyak 13 jabatan structural.
19. Kesbang dan Politik dalam Negeri
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kesbang dan politik dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut:
1) Program pemeliharaan trantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
2) Program pengembang;an wawasan kebangsaan.
3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
4) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
5) Program pendidikan politik masyarakat.
6) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
Untuk melaksanakan program prioritas telah ditetapkan kebijakan
melalui :
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 21 tahun 2000
tentang Larangan Pelacuran.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986
tentang K3 (Kebersihan, ketertiban dan Keindahan) dan PKL.
Selain kebijakan dalam bentuk eraturan daerah, ditetapkan
Standar Operasional Prosedure (SOP) untuk urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri, diataranya:
SOP Penegakan peraturan daerah.
SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.
SOP Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan dan kerusuhan masa.
SOP pelaksanaan patroli.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan,
dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada
tahun 2012 urusan ini sebanyak 11 program dengan 55 kegiatan urusan kesbangpol. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk
penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 6,425,771,000.00 atau 0.31% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator kinerja kunci
Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kesbangpol dalam tataran pelaksanan kebijakan adalah:
1) Kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 1 kegiatan.
2) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 1 kegiatan.
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jumlah pegawai yang melaksanakan
urusan ini sebanyak 167 orang pegawai PNS, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 45 jabatan
structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b yaitu Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Satuan Pol PP dan Linmas.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, kepegawaian dan persandian dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut:
1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
3) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.
4) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
5) Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Keuangan dan
Pendayagunaan Aparatur.
6) Program Peningkatan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Bidang
Keuangan dan Perlengkapan.
7) Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
8) Program kebijakan daerah bidang kesejahteraan masyarakat.
9) Program peningkatan dan pegembangan pengelolaan
Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, dilakukan
perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi
RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 26 program dengan 216 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan
kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 145,681,608,339.00 atau 6,69% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian adalah Setda, Sekretariat DPRD, Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Inspektorat, Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Kecamatan dan kelurahan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 1152
orang pegawai PNS, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 459 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-a.
d. Penghargaan
Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Cianjur telah
mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah pusat, atau tingkat nasional. Penghargaan tersebut diantaranya adalah:
Juara 5 Lomba P3A dan GP3A/IP3A a.n. (GP3A) Mitra Cai
_Kayungyun_ Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon
Juara I Petani Teladan a.n. Sdr. Ujang Majudin
Penghargaan Juara 3 Lomba Op Tk. Juru.
Lomba Baca Puisi Juara I tingkat nasional di Jakarta
Lomba Cipta Dan Baca Puisi Juara I Tingkat Nasional di
Makasar
Sekolah Adiwiyata Mandiri Dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.
Pengembangan Program Kampung Iklim dari Presiden Ri
Penghargaan Kepada Bupati/Walikota Dalam Rangka Kegiatan
Hari Menanam Pohon Indonesia (Hmpi), Bulan Menanam Nasional (Bmn), Gerakan Perempuan Dan Tanam Pelihara
(Gptp), Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (Grlk), Serta Pencanangan Jabar Hijau Berbasis Sekolah (Green School) Tahun 2011
Juara III Penyuluh Kehutanan An. N. Jaojah Tk. Nasional Dalam Rangka Lomba Penghijauan Dan Konservasi Alam
Juara I Kategori PKSM An. Hilman Jayaputra Tk. Nasional
Dalam Rangka Lomba Penghijauan Dan Konservasi Alam
Juara Harapan I Lomba UKM Pengolahan Hasil Perikanan
Tingkat Nasional Tahun 2012, UKM Dinari Baby Fish, Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah.
Juara I Lomba Adiwiyata Tingkat Nasional Tingkat SMA/SMK
Juara I Lomba Adiwiyata Tingkat Nasional Tingkat SD.
Juara III Lomba Pengawas Berprestasi Tingkat Nasional
Adipura
Penghargaan Tingkat Nasional Dalam Hal Pengelolaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (Pug) Dari Presiden
Republik Indonesia Untuk Kabupaten Cianjur Berbentuk "Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya Tingkat Madya (Ape) 2012"
Penghargaan Dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Menteri Dalam Negeri Sebagai :
Pengelola Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) Terbaik Tingkat Provinsi Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu Ke 84 Tahun 2012.
e. Sistem Informasi Manajemen
Untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dibanguan beberapa system informasi manajemen ,
Sistem Informasi Pengeloaan Keuangan Daerah (SIPKD)
21. Ketahanan Pangan
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai satu kebijakan dalam
urusan Ketahanan Pangan dengan melaksanakan program prioritas yaitu:
1) Peningkatan Ketahanan Pangan.
Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam urusan perhubungan telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur, dintaranya:
1). SOP tentang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2). SOP tentang distribusi dan akses pangan.
3). SOP tentang penganekan dan kemanan pangan.
4). SOP tentang Penanganan dan Kerawanan Pangan.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam urusan ketahanan angan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses
musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 1
program dengan 3 kegiatan urusan ketahanan pangan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan ketahanan
pangan adalah sebesar Rp 369,200,000.00 atau 0.02% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan ketahanan pangan dalam tataran pelaksanaan kebijakan
adalah: 1) Adanya regulasi ketahanan pangan. 2) Ketersediaan pangan utama mencapai 0.702 PER 1.000 orang
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan urusan ketahanan pangan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini
pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA,
DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 8 program dengan 51 kegiatan urusan
pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa
adalah sebesar Rp 2,773,250,000.00 atau 0.15% dari belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah: 1) Prosentase PKK aktif mencapai 100 %
2) Prosentase Posyandu aktif mencapai 100%.
d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemberdayaan
masyarakat desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 28 orang pegawai, dan jumlah pejabat
structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 14 jabatan structural dengan jabatan tertinggi setingkat eselon II-b.
e. Masalah dan Solusi
Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa diantaranya adalah:
1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan masyarakat desa.
2) Masih kurangnya kader atau penggerak pembangunan
masyarakat desa.
3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan swadaya
semakin berkurang, ketergantungan kepada pemerintah.
Dari masalah tersebut melakukan upaya:
1) Memberikan sosialisasi terhadap kebijakan yang ditetapkan
pemerintah, misalnya tentang Permendagri Nomor 13 tahun 2007.
2) Memberikan motivasi terhadap para kader pembangunan desa, bahwa pembangunan akan lebih tercapai bila dilaksanakan oleh
semua stakeholder antara pemerintah dan masayrakat.
3) Pemerintah daerah memberikan dana stimulus untuk dana
pembangunan yang disalurkan melalui RT sebesar Rp 10.000.000 melalui hibah pemerintah daerah, hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan di lingkup keRT-an yang ada di pedesaan.
23. Statistik
Urusan statistic pada tahun 2012 secara pengangaran tidak mendapatkan alokasi anggaran dengan menggunakan kode rekening
urusan statistic. Kegiatan urusan ini dilaksanakan akan tetapi menggunakan kode rekening urusan yang lain.
24. Komunikasi dan Informatika
a. Prioritas Program
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan
komunikasi dan informatika dengan melaksanakan prioritas program sebagai berikut:
1) Mengembangkan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa.
2) Meningkatkan Kerjasama Informasi Dengan Mas Media.
3) Meningkatkan Pengendalian Jasa Usaha Pos Dan Telekomunikasi.
Untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang komunikasi dan
informasi ditetapkan SOP teknis bidang kominfo.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan komunikasi dan informasi, melalui perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang
kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) program dengan 8 (delapan) kegiatan. Jumlah
Anggaran belanjan langsung untuk membiaya program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan
informasi adalah sebesar Rp 1,131,835,000.00 atau 0,05% dari total belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan komunikasi dan informasi dalam tataran pelaksanaan
1) Adanya website milik pemerintah, ada dengan nama www.cianjurkab.go.id.
2) Jumlah pameran ekpo dalam 1 tahun, dilaksanakan 1 kali.
d. Sarana dan prasarana
Dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan urusan komunikasi dan informasi tahun 2012, telah tersedia sarana dan prasarana komunikasi yaitu :
1) Radio Siaran Pemerintah Daerah.
2) Website pemerintah kabupaten Cianjur www.cianjurkab.go.id.
e. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan urusan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 15 orang PNS, dilaksanakan
oleh 6 pejabat structural dengan jabatan setinggi kepala bidang Komunikasi dan Informatika.
f. Masalah dan Solusi
Dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, terdapat beberapa masalah diantaranya:
1) Sarana dan prasarana komunikasi masih kurang, sehingga masih banyak daerah pelosok (desa-desa) di kabupaten Cianjur belum mendapatkan akses (signal) komunikasi dengan baik, akses
melalui telpon seluler maupun internet.
25. Kearsipan
a. Prioritas Program
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kearsipan dengan melaksanakan prioritas program sebagai berikut:
1) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
2) Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
3) Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi.
Untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang urusan kearsipan
telah ditetapkan SOP yaitu SOP pelayanan kearsipan.
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan perpustakaan, dilakukan melalui perencanaan pembangunan dalam
musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah
program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 3 program dengan 4 kegiatan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiaya program dan kegiatan yang dialokasikan untuk
penyelenggaraan urusan perpustkaan adalah sebesar Rp 394,378,000.00 atau 0,02% dari total belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kearsipan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) SKPD yang penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai
95%. 2) Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan, sebanyak 9
kegiatan.
d. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini
sebanyak 12 orang PNS, dilaksanakan oleh 3 pejabat structural dan jabatan fungsional arsiparis.
26. Perpustakaan
a. Prioritas Program
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan
perpustakaan dengan melaksanakan prioritas program sebagai berikut:
1) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang perpustakaan telah
ditetapkan SOP yaitu SOP pengadaan bahan pustaka.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan perpustakaan, dilakukan melalui perencanaan pembangunan dalam musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang
kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 1 program
dengan 5 kegiatan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiaya program dan kegiatan yang dialokasikan untuk
penyelenggaraan urusan perpustkaan adalah sebesar Rp 336,582,000.00 atau 0,02% dari total belanja APBD Tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang perpustakaan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 81,37%
2) Pengunjung Perpustakaan mencapai 99,38%
d. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan adalah Kantor Arsip dan
Perpustakaan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 10 orang PNS, dilaksanakan oleh 2 pejabat.
4. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
Urusan pilihan yang diselenggarakan Kabupaten Cianjur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 adalah delapan urusan wajib. Program dan Kegiatan prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan pada
tahun 2012 sebanyak 8 urusan. Alokasi anggaran untuk urusan pilihan Rp. 60,133,585,052.50 atau sekitar 2,87% dari total belanja APBD tahun
2012. Adapun alokasi anggaran untuk membiayai urusan yang merupakan anggaran belanja lanjung sebesar Rp 32,665,932,600.00
atau 1,56 % dari total belanja APBD, yang merupakan anggaran untuk
membiayai pelaksanan program prioritas urusan sebanyak 30 program prioritas dengan 110 kegiatan.
Berikut adalah urusan pilihan yang dilaksanakan:
1. Pertanian
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan Pertanian dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kesejahtraan Petani .
2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
6) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
7) Program Pengembangan Agribisnis.
8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan.
9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
10) Program peningkatan produksi hasil peternakan.
Sebagai upaya peningkatan pelayanan dalam urusan pertanian telah ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk
urusan pertanian, diataranya adalah:
SOP tentang pisang.
SOP tentang budidaya bunga potong.
SOP tentang budidaya wortel.
SOP tentang standar pemeriksaan kesehatan hewan.
SOP ijin usaha peternakan.
SOP tanda daftar usaha peternakan rakyat (TDUPR).
b. Program dan Kegiatan dan anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan
Pertanian, melalui dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah
program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 15 program dengan 52 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk
membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebesar Rp 12,643,418,234.00 atau 0.60% dari total belanja APBD tahun 2012.
c. Indikotor Kinerja Kunci Indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur mengukur kinerja urusan pertanian dalam tataran pelaksanaan kebijakan
adalah: 1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per
hektar mencapai 93,8 ton/Ha. 2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2012 adalah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan urusan pertanian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan Perikanan dan kelautan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 277 orang, dengan komposisi pejabat structural sebanyak 97 orang PNS, dan pegawai dengan jabatan fungsional diantaranya fungsional
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kehutanan dengan menetapkan beberapa program prioritas
sebagai berikut:
1) Program rehabilitasi hutan dan lahan.
2) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.
3) Program perencanaan dan pengembangan hutan.
4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar hutan.
5) Porgaram Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
6) Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Kehutanan.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam urusan kehutanan dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses
musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA dan DPPA tahun 2012. Jumlah program urusan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 6 program dengan 28
kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan
urusan kehutanan adalah sebesar Rp 8,983,235,915.00 atau 0.43% dari total belanja APBD tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kehutanan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai 14,22% dari luas
2) Kerusakan Kawasan Hutan mencapai 1,47% dari luas kawasan hutan 107,667.760 Ha.
d. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan urusan kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 92 orang PNS dengan jumlah pejabat
structural 15 Orang PNS, dan jabatan fungsional. Jabatan tertinggi adalah Kepala Dinas setingkat eselon II-b.
3. Energi dan Suber Daya Mineral
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam
urusan energy dan sumber daya mineral dengan menetapkan beberapa program prioritas sebagai berikut:
1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
2) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
3) Program Pengembangan Data Dan Informasi Pertambangan Dan Energi.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam urusan energy dan sumberdaya mineral dilakukan perencanaan
pembangunan melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA dan DPPA tahun 2012. Jumlah program urusan yang dilaksanakan pada tahun 2012
sebanyak 3 program dengan 4 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan energy dan sumber daya mineral
adalah sebesar Rp 778,000,000.00 atau 0.04% dari total belanja APBD tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja
urusan energy sumber daya mineral dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Pertambangan tanpa izin mencapai 10%.
2) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2012 mencapai 0.12%.
d. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan urusan energy dan sumber daya mineral adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini
sebanyak 10 orang PNS dengan jumlah pejabat structural 8 Orang PNS.
4. Pariwisata
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan
Pariwisata dengan melaksanakan beberapa program prioritas yaitu :
1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
3) Program pengembangan Kemitraan.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan program prioritas tersebut dalam urusan pariwisata dilakukan perencanaan pembangunan melalui musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA,
DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 7 program dengan 29 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang
dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pariwisata adalah sebesar Rp 1,103,600,000.00 atau 0.05% dari belanja APBD Tahun
2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja
urusan pariwisata dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Kunjungan wisata mencapai 460394 orang. 2) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2012
mencapai 7,22%
d. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
SOP tentang Standar pelayanan ijin usaha dan surat
penangkapan ikan (SPI).
SOP tentang standar ijin usaha prijinana (IUP) dan SPBI kolam
air tenang.
SOP tentang standar pelayanan sarana dan prasarana
pangkalan pendaratan ikan (PPI) Jayanti.
SOP tentang sarana dan prasarana balai benih ikan (BBI)
b. Program dan Kegiatan dan anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan kelautan dan keikanan, melalui dilakukan perencanaan
pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA,
DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 9 program dengan 32 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang
dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kelautan dan keikanan adalah sebesar Rp 5,392,117,700.00 atau 0.26% dari total belanja
APBD tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja
urusan kelautan dan keikanan adalah: 1) Produksi perikanan mencapai 60,29 % 2) Konsumsi Ikan mencapai 93,8%
d. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan urusan pertanian adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 62 orang, dengan komposisi
pejabat structural sebanyak 19 orang PNS, dan pegawai dengan jabatan fungsional diantaranya fungsional pengawas benih ikan,
2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
3) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
b. Program dan Kegiatan dan anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan
Perdagangan, dilakukan melalui perencanaan pembangunan dalam proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah
program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 3 program dengan 13 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk
penyelenggaraan urusan perdagangan adalah sebesar Rp 1,419,508,500.00 atau 0.07% dari total belanja APBD tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perdagangan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah:
1) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2012 adalah 22,31%
2) Ekspor Bersih Perdagangan mencapai 4567625.24 US$
d. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan urusan perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 58 orang, dengan komposisi
pejabat structural sebanyak 28 orang. Dengan jabatan tertinggi setingkat eselon II-b.
7. Perindustrian
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan
perindustrian dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
b. Program,Kegiatan dan anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan Perindustrian, dilakukan melalui perencanaan pembangunan dalam proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang
kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah
program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 7 program dengan 28 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk
membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan perindustrian adalah sebesar Rp
1,580,262,251.00 atau 0.08% dari total belanja APBD tahun 2012.
c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perindustrian dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah:
1) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2012 mencapai 4,02%
2) Pertumbuhan Industri mencapai 0,2%.
d. SKPD yang melaksanakan urusan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan urusan perindustrian adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah pegawai yang
melaksanakan urusan ini sebanyak 7 orang, dengan komposisi pejabat structural sebanyak 3 orang. Dengan jabatan tertinggi setingkat eselon III-b, kepala bidang perindustrian pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.
8. Tansmigrasi
a. Program Prioritas
Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan Transmigrasi dengan melaksanakan program prioritas yaitu :
1) Pengembangan Wilayah Transmigrasi yang menjadi daerah tujuan transmigran.
2) Program trasmigrasi lokal.
b. Program, Kegiatan dan Anggaran
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan
transmigrasi musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 2 program dengan 4 kegiatan. Jumlah
Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah sebesar Rp 765,790,000.00 atau 0.04% dari belanja APBD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan transmigraasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah pegawai yang
melaksanakan urusan ini sebanyak 10 orang PNS, dengan jumlah jabatan structural 3 orang dan jabatan tertinggi Kepala Bidang Transmigrasi setingkat eselon III-b.
F. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah 7196/010-
06.4.01/12/2012, instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Dalam Negeri, dengan program tata Ruang dan Pertanahan besarnya anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan
realisasi anggaran Rp 968.600.000,00. OPD yang melaksanakan adalah Bappeda.
2. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah 7245/010-05.4.01/12/2012, instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Dalam Negeri, dengan program Program
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 15.281.690.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 15.281.690.000,00 OPD yang melaksanakan adalah BPMDKPD.
3. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah DIPA Nomor:
5837/018-0 5.4.01/12/2012 Tanggal 9 Desember 2011, instansi yang
memberikan tugas pembantuan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian, dengan program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan,
dengan kegiatan yang laksanakan adalah:
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Rp 2.271.890.000,00 realisasi Rp 2.237.075.000,00.
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Rp 1.938.225.000,0 realisasi Rp 1.848.645.000,00.
Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan Rp 78.500.000,00 dengan realisasi Rp 74.380.000,00
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Perkebunan Rp 80.000.000,00 dengan realisasi Rp 74.960.000,00
OPD yang melaksanakan dalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
4. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah Nomor DIPA: 5836/018-03.4.01/12/2012 Tanggal: 09 Desember 2012, instansi yang
memberikan tugas pembantuan adalah KEMENTRIAN PERTANIAN Ditjen Tanaman Pangan
dengan program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembda dan
Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan yang laksanakan adalah:
Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi Rp 2.173.000.000,00 realisasi Rp 2.173.000.000,00.
Pengelolaan produksi tanaman serealia Rp 3.253.100.000,00 realisasi Rp 3.253.000.000,00.
Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan
DPI Rp 100.000.000,00 dengan realisasi Rp 100.000.000,00
Penanganan pasca panen tanaman pangan Rp 615.000.000.000,00
dengan realisasi Rp 615.000.000.000,00
Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen tanaman pangan Rp. 100.000.000,00 realisasi Rp 100.000.000,00
OPD yang melaksanakan dalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah Nomor Nomor DIPA: 4836/018-04.4.01/12/2012Tanggal: 09 Desember 2012, instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementrian
Pertanian Ditjen Hortikultura
dengan program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan kegiatan
yang laksanakan adalah:
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman
buah berkelanjutan Rp 391.400.000,00 realisasi Rp 376.368.400,00
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan Rp 1.277.500.000,00 realisasi Rp 1.261.149.000,00
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan Rp 606.000.000,00 dengan realisasi Rp 599.146.000,00
Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp 60.000.000,00 dengan realisasi Rp 55.120.000,00
Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen tanaman pangan Rp. 100.000.000,00 realisasi Rp 100.000.000,00
OPD yang melaksanakan dalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura.
6. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah Nomor DIPA
2432/024-03.4.01/12/2012, instansi yang memberikan tugas
pembantuan adalah Kementerian Kesehatan dengan program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan anggaran Rp 3.893.250.000,00
realisasi Rp 3.759.264.100,00. OPD yang melaksanakan Dinas Kesehatan.
7. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah Nomor 1495/026-04.4.01/12/2011, instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi
dengan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan yang laksanakan adalah:
Padat karya Rp 1.240.000.000,00 realisasi Rp 1.239.360.000,00
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan Rp 1.277.500.000,00 realisasi Rp 1.261.149.000,00
Tenaga Kerja yang ditempatkan pada usaha ekonomi produktif Rp 133.000.000,00 dengan realisasi Rp 133.000.000,00
Terapan teknlogi tepat guna Rp 142.000.000,00 dengan realisasi Rp
142.000.000,00
OPD yang melaksanakan dalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Demikianlah informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2012, kami menyadari bahwa dari program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 selain ada yang berhasil dilaksanakan secara optimal tetapi masih ada pula yang belum memenuhi keseluruhan harapan segenap warga Kabupaten Cianjur. Untuk itu kami
mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Insya Allah semua itu akan kita selesaikan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Kami juga
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten Cianjur.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-