Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 1 INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas karuniaNya kami dapat menyampaikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013. Laporan ini kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Dalam penyusunan informasi laporan memuat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2008. Data capaian kinerja yang disampaikan dalam penyusunan LPPD sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri bersumber dari data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur, sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi dan tugas pembantuan. Kami menyadari bahwa informasi laporan ini masih banyak kekurangan, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah kami laksanakan secara keseluruhan. Berikut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013: A. Dasar Hukum BAB I PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi kewenangan dalam konsep sebagai daerah otonom,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2013
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas karuniaNya kami dapat menyampaikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013.
Laporan ini kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Dalam penyusunan informasi laporan memuat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2008. Data capaian kinerja yang disampaikan dalam penyusunan LPPD sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri bersumber dari data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur, sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi dan tugas pembantuan.
Kami menyadari bahwa informasi laporan ini masih banyak kekurangan, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah kami laksanakan secara keseluruhan.
Berikut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2013:
A. Dasar Hukum
BAB I
PENDAHULUA
N
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi kewenangan dalam konsep sebagai daerah otonom, merupakan salah satu kebijakan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, sebagaimana tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Cianjur meliputi kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur merupakan kewajiban yang harus disampaikan dalam bentuk LPPD tahunan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
Materi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2013, adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan ruang lingkup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, dalam upaya mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Visi Kabupaten Cianjur sesuai dengan RPJMD 2011-2016, yaitu ”Cianjur lebih Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”, yang dituangkan dalam kebijakan rencana operasional tahunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013, beserta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2013.
Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2013 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan OrganisasiPerangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/7303/Otda tanggal 26 Desember
2012 perihal Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2012.
B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis
Daerah a. Batas
Administrasi
Kabupaten Cianjur secara geografis terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara (Jakarta). Secara astronomis Kabupaten Cianjur terletak di antara 60 21’–7025’ Lintang Selatan dan 106042’-107025’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Cianjur memiliki batas wilayah administrasi yaitu :
Sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta,
Sebelah barat dengan wilayah Kabupaten Sukabumi
Sebelah selatan dengan Samudra Indonesia
Sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan
Kabupaten Garut
b. Luas Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah ± 361.435 Ha. Secara administrative
Kabupaten Cianjur dibagi kedalam 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa. Terdapat2.754 Rukun Warga (RW) dan 10.402 Rukun Tetangga (RT). Berikut adalah jumlah RTdan RW perkecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1.
Terdapat 784.199 unit rumah yang menjadi tempat huni untuk 965.610 kepala keluarga (KK). Dengan demikian rasio rumah terhadap jumlah KK adalah 0,81. Berikut adalah jumlah rumah perkecamatan sebagaimana dalam tabel 1.2
Tabel 1.2
Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Menurut Kecamatan Tahun 20132
Wilayah Kabupaten Cianjur secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Cianjur Bagian Utara merupakan dataran tinggi terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian sekitar 2.962 m di atas permukaan laut. Wilayahnya meliputi daerah Puncak dengan ketinggian sekitar 1.450 m, Kota Cipanas (Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet) dengan ketinggian sekitar1.110 m, serta Kota Cianjur dengan ketinggian sekitar 450 m diatas permukaan laut. Sebagian wilayah ini merupakan dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi perkebunan dan persawahan. Di bagian barat dekat zona Bogor terdapat Gunung Salak dengan ketinggian 2.210 M yang merupakan Gunung Api termuda yang sebagian besar permukaannya ditutupi bahan vulkanik.
Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah perbukitan, tetapi juga terdapat dataran rendah persawahan, perkebunan yang dikelilingi oleh bukit-bukit kecil yang tersebar dengan keadaan struktur tanahnya yang labil.
Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari bukit-bukit kecil dan diselingi oleh pegunungan-pegunungan yang melebar ke Samudra Indonesia, diantara bukit-bukit dan pegunungan tersebut terdapat pula pesawahan dan ladang huma. Dataran terendah di selatan Cianjur mempunyai ketinggian sekitar 7 m diatas permukaan laut.
Secara tofografi wilayah Kabupaten Cianjur mempunyai karakteristik daratan dan perbukitan. Berikut adalah tofografi wilayah Kabupaten Cianjur:
1. Daratan
Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0-8% yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. Daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang meliputi daerah Sukaresmi, Cikalongkulon, Cianjur, Ciranjang, Bojongpicung, sebelah utara Cibeber, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, dan sepanjang Pantai Selatan Mulai dari Agrabinta sampai dengan Cidaun.
2. Perbukitan Berelief halus
Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng 8o – 15o yang tedapat di daerah utara Pacet, Warungkondang, Takokak sebelah barat, Cidaun dan sebelah Timur Sindangbarang.
3. Perbukitan berelief Sedang
Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 15o – 25o yang tedapat di daerah utara Mande, Selatan Kadupandak dan Sebelah selatan Cibeber.
4. Perbukitan berelief agak kasar
Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 24o – 40o yang tedapat di daerah
Bentuk permukaan pada bagian ini adalah permukaan gelombang kasar dengan kemiringan lereng lebih dari 40o yang tersebar di daerah Selatan Sukaresmi, sebelah selatan Bojongpicung, Sukanagara, Gunung Buleud, sebelah Timur Takokak dan Gunung Sambul, sebelah Timr Pagelaran, Bagaian Utara dan Selatan Kadupandak serta Karangtengah. Daerah lain yang mempunyai kontruk seperti ini adalah daerah Gunung Pangrango, Pasir Beser, Pasir Taman sampai Pasir Gambir, Pasir Negrog, Pasir Pondokcabang, Pasir Berenuk, dan Pasir Gook.
2. Gambaran Umum Demografis
Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2013 adalah 2,768,134 jiwa terdiri dari 1,507,780 laki-laki dan 1,260,354 perempuan. Berikut adalah gambaran struktur penduduk Kabupaten Cianjur berdasarkan Struktur Usia.
Berdasarkan table yang tersaji diatas, terdapat usia prasekolah dan usia sekolah antara usia 4-18 tahun sebanyak 720,723 jiwa atau sebanyak 26.04 % dari penduduk Cianjur.
Adapun sebaran penduduk Kabupaten Cianjur tahun 2013 dapat dilihat dalam table 1.5.
Sektor Pertanian merupakan sektor yang dominan terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur. Besarnya kontribusi dari sector ini sebesar37,06%. Sekalipun pada perkembangannya terdapat fluktuatif produksi pertanian yang disebabkan karena pola tanam yang dilakukan, sehingga produksi pertanian masih tergantung pada kondisi alam dan cuaca. Produk unggulan pertanian masih terfokuskepada produk tanaman pangan. Untuk produksi pertanian tanaman pangan tahun 2013,dapat dilihat dalam table 1.7.
Sepertiga lebih dari luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah kawasan Hutan yang terdiri dari kawasan hutan perhutani, dan hutan konservasi. Berdasarkan pembagian kawasan hutan di Kabupaten Cianjur, dibagi menjadi dua wilayah yaitu Cianjur bagian utara dan Cianjur bagian selatan. Berikut luas kawasan hutan menurut fungsi dan statusnya sebagaimana dapat dilihat pada table 1.8 di bawah ini.
7 Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sektor lain yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur adalah dari sektor perdagangan, hotel dan pariwisata. Berdasarkan data hasil analisis, bahwa sektor ini memberikan kontribusi sebesar 20,37 % berdasarkan atas dasar harga berlaku. Sarana dan prasarana perdagangan merupakan faktor penunjang dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian, dapat dilihat dalam tabel1.11.
Data Perkembangan sarana prasarana perdagangan tahun 201311
No. Sarana PerdaganganTahun 2012 Tahun 2013
Jumlah Satuan Jumlah Satuan
1 Pasar Tradisional 15 Buah 15 Buah
Los 3034 Buah 3034 Buah
Kios 6768 Buah 6768 Buah
Toko 125 Buah 125 Buah
Ruko 55 Buah 55 Buah
2 Jumlah Pedagang Pelataran Pasar
1635 Orang 2156 Orang
3 Jumlah Pedagang Pasar 9982 Buah 9982 Buah
4 Minimarket 54 Buah 64 Buah
5 Supermarket 7 Buah 7 Buah
6 Hypermarket 1 Buah 1 Buah
3) Pariwisata
Dari sektor pariwisata dan jasa perhotelan juga mempunyai kontribusi terhadap perkembangan perekonomian. Kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata terhadap obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Obyek wisata yang banyak dikunjungi merupakan objek wisata yang didukung oleh sarana dan prasarana wisata yang memadai. Berikut adalah jumlah kunjungan wisata yang datang ke Kabupaten Cianjur, berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013, dapat dilihat dalam table 1.12.
Tabel 1.12.
Jumlah Kunjungan Wisata tahun 201312
No ODTW Jumlah Kunjungan
1. Cibodas 381.0392. Cikundul 28.4953. Cirata 35.9224. Jayanti 15.8755. Gunung Padang 11.3686. Taman Bunga 549.6707. The Jhon”s 195.554TOTAL 1.217.923
Jumlah kunjungan wisata tersebut merupakan data yang dari sejumlah kawasan wisata yang sebagian besar dikelola oleh pemerintah daerah, hanya sebagian kecil jumlah kunjungan wisata yang dikelola oleh pihak swasta dan/pengusaha. Berikut adalah jumlah usaha sarana wisata dapat dilihat dari tabel 1.13.
Jumlah sarana wisata di Kabupaten Cianjur tahun 201313
No Sarana Akomodasi
Jumlah
1. Hotel Bintang 4 32. Hotel Bintang 3 33. Hotel Bintang 2 74. Hotel Bintang 1 -5. Hotel Melati 496. Villa 84797. Wisma 98. Pondok Wisata, pondok pemuda dan pondok
remaja646
9. Mesin Ketangkasan 1010. Night Club, Pub, Discotiq, Karaoke dan panti pijat 1211. Rumah Billyard 512. Kolam Renang 613. Rumah Makan 15814. Warung Nasi 3515. Warung Tenda 816. Café 19
Sektor pariwisata mempunyai peranan yang kuat dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Cianjur, kawasan wisata dapat dibagi kedalam 3 (tiga) Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) yaitu SKPP I Cianjur Utara, SKPP II Cianjur tengah dan SKPP III Cianjur Selatan. Adapun sumberdaya pariwisata dari sisi ketersediaan produk wisata khususnya daya tarik wisata di Kabupaten Cianjur, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah .
Obyek Daya Tarik Wisata Kabupaten Cianjur Berdasarkan Sumber Daya Alam14
NO ODTW Alam Daya Tarik Wisata Lokasi
1 Taman Nasional GedePangrango (TNGP)
Puncak Gunung Gede Puncak Gunung Pangrango Kawah Ratu Kawah Wadon Kawah Lanang Bunga Edelweis Air Terjun Cibeureum Puncang Gunung Mandala Wangi Puncak Gunung Sukaratu Puncak Gunung Gumuruh Cagar Alam Gunung Gede Alun-Alun
Suryakancan
KecamatanCipanas
2 Bumi PerkemahanMandalawangi
Areal Perkemahan Pemandangan Alam
Pegunungan dan Hutan
KecamatanCipanas
3 Bumi PerkemahanMandala Kitri
Areal Perkemahan Pemandangan Alam Pegunungan
KecamatanCipanas
4 Kebun Raya Cibodas Koleksi Vetasi (berbagai Jenis) Rumah Kaca Air Terjun Cibodas Lansekap
Pantai Kecamatan Cidaun16 Pantai Batu Ciwidig Pantai Kecamatan Cidaun17 Pantai Batu Jayanti Pantai Kecamatan Cidaun18 Pantai Batu Sereg Pantai KecamatanSindangbarang
19 Pantai Batu Apra Pantai KecamatanSindangbarang
20 Pantai BatuKarangpotong
Pantai KecamatanSindangbarang
21 Pantai Batu Sinar Laut Pantai KecamatanAgrabinta
22 Sumber Air PanasSukasirna
Sumber Air panas KecamatanAgrabinta
23 Goa Cimenga Goa KecamatanSindangbarang
24 Hutan Cagar AlamJayanti-Bojonglarang
Hutan Cagar Alam Kecamatan Cidaun
25 Perkebunan TehSaronggo
Perkebunan teh Kecamatan Pacet
26 Perkebunan TehCiseureuh
Perkebunan Teh Kecamatan Pacet
27 Perkebunan Teh PT. Linggasari Ciharum dan
Perkebunan Teh KecamatanSukanagara
28 TWA Jembar Taman Wisata Alam Kecamatan Cipanas29 Kegiatan Wisata
Pajajaran, Kegiatan Wisata Ngala Himpun setiap Tanggal 25Julhijah
Setiap tanggal 25 Jul Hijah terdapat kegiatan menangkap Ikan Impun
Pantai SelatanCianjur
Tabel 1.15.
Obyek Daya Tarik Wisata Berdasarkan Sumberdaya Buatan15
NO ODTW Alam Daya Tarik Wisata Lokasi
1 Taman BungaNusantara
Variasi Jenis Tanaman dengan Bunga- Bunga Yang Berasal dari Manca Negara
Obyek Daya Tarik Wisata Berdasarkan Sumber Daya Budaya16
NO ODTW Alam Daya Tarik Wisata Lokasi
1 Makam Daleum Cikundul
Makam Bersejarah KecamatanCikalongkulon
2 Situs Gunung Padang Situs Megalitik Punden
Berundak
Sejarah Situs
Kecamatan Campaka
3 Istana Cipanas Bangunan Bersejarah Berupa
Istana
Kecamatan Cipanas
4 Kesenian MamaosTembang Cianjuran
Seni Menyanyi dengan Alat
Suling dan Kecapi
Kecamatan Cianjur
5 Kesenian Helaran Upacara Adat Perayaan Kecamatan Cianjur6 Kesenian Pencak Silat Seni Bela Diri Kecamatan Cianjur
7 Kerajinan SangkarBurung
Proses Pembuatan Sangkar
Burung
Kecamatan Cianjur
8 Kerajinan Bambu Proses Pembuatan Cindera
Mata, Peralatan, Perkakas, Furniture
Kecamatan Cianjur
9 Kerajinan Lampu Gentur
Proses pembuatan lampu gentur
KecamatanWarungkondang
10 Makanan Tauco Cianjur Proses pembuatan tauco Kecamatan Cianjur
11 Makanan Manisan Cianjur
Variasi jenis manisan Proses Pembuatan Manisan
Kecamatan Cianjur
12 Pepes Ikan Mas Proses pembuatan pepes Kecamatan Cianjur
13 Ayam Pelung Postur Ayam Bertubuh Tinggi
KecamatanWarungkondang
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur tahun 2012, pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh faktor musiman. Dalam hal ini sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor pertanian sebesar 37,06 %. Sedang sektor kedua terbesar yang menyumbang terhadap PDRB adalah dari sektor perdagangan,hotel dan restoran. Kontribusi dari sektor ini sebesar 27,41 %. Kedua sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB tersebut masih dipengaruhi oleh faktor keadaan yang bersifat musiman atau kondisional.
Untuk sektor pertanian, produksi hasil pertanian masih tergantung terhadap pola tanam dan keadaan iklim. Sehingga produksi pada saat setiap panen hasilnya tidak stabil.
Begitu juga untuk sektor perdagangan, hotel dan jasa restoran juga bersifat musiman. Sektor ini dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB
meningkat, masih terkait dengan perayaan hari besar keagamaan. Kebutuhan akan konsumsi barang meningkat, misalnya pada saat Idul Fitri, Natal. Begitupula untuk hotel dan restoran, masih dipengaruhi oleh keadaan situasional seperti pada saat hari libur panjang anak sekolah maupun cuti bersama saat perayaan hari besar keagamaan. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel 1.17 yang merupakan data hasil analisis.
Tabel 1.17
Perkembangan PDRB Kabupaten Cianjur berdasarkan Harga Berlaku Per Sektor
Tahun 2010-2012 (dalam juta rupiah)17
No Sektor 2010 2011* 2012**
1. Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan
18 Sumber : Bappeda19 Sumber : Bappeda diolah Tim LPPD
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)
A. Visi, Misi Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2016, Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai Visi :
“ Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”
Dari rumusan visi tersebut terkandung makna yang diharapkan pada akhir perencanaan pembangunan tahun 2016 sebagai berikut:
Sejahtera : adalah merefleksikan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, pangan dan konsumsi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.
Akhlakul Karimah : mengandung makna sebagai akhlak yang mulia yang merupakan suatu prilaku yang mencerminkan etika berke-Tuhanan, berkehidupan sosial dan bersinergi dengan alam.
Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2016, akan diwujudkan melalui lima misi. Adapun misi tersebut adalah:
1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu.
2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu.
3. Meningkatkan daya beli masyarakat.
4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
1. Strategis
Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dengan mudah terlihat dalam matrik 2.1.
Tabel 2.1.
Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Misi Tujuan Sasaran
Strategi
Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu.
1. Mewujudkan layanan pendidkan yang biasdiakses oeh seluruhlapisan masyarakat
Meningkatkan akses masyarakat terhadaplayanan pendidikan
Peningkatan cakupan dan pemerataanpelayanan pendidikandi setiap jenjang melalui jalur formal & non formal2. Mewujudkan
layanan2.1.Meningkatkan angka
Peningkatan
Kode Pos 43211 Cianjur
23
pendidikan yang berkualitas
kelulusan siswa untuk seluruh jenjangpendidikan
2.2.TerkendalinyaAngka Mangulang dan Droup Out di Setiap Tingkatan dan Jenjang
2.3.Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan
2.4.Tertanamnya nilai- nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik
2.5.Meningkatnyalulusan SMK yang terserap Dunia Kerja
2.6.Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan
Optimalisasi fungsi dan peran stakeholderbidang pendidikan
3. Meningkatkan minat dan kebiasaan membacamasyarakat
Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan
Penumbuh kembangan minat dan budaya baca masyarakat
Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu.
1. Menyelenggarakan pembangunankesehatan baik olehmasyarakat swasta, maupun pemerintah secara sinergis
Terwujudnyamasyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan,berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan Perilaku Hidup Sehat dan Sehat dalam keluarga dan masyarakat
Peningkatan peran serta masyarakatdalam upayameningkatkan derajat kesehatannya
Meningkatnya kondisi da kualitas fasilitaslayanan prasaranakesehatan
Peningkatanaksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
12.Terwujudnya pemanfaatan ruang yangberhasil guna danberdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Peningkatan produktivitas lahan danaktivitas budi dayayang dibarengi dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung13.Berkembangnya
wilayah dengan didukungoleh ketersediaan danpembangunan infrastruktur yang handal
Peningkatan ketersediaan dankualitas pelayananprasarana dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada setiap wilayahpengembangan
14.Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
Peningkatan kualitas kawasan lindung di dalam dan luar kawasan hutan serta mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah fungsi secara bertahap
Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
1.Mentrasformasibudaya birokasi yang berorientasi kepadapelayanan publik keseluruh unit kerjaPemerintah Kabupaten
1.Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transpormasi budaya birokasi yang mampu menciptakan sumberdaya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri , memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan,
Perwujudan perangkat transpormasi budaya birokrasi
1 2 3 42. Terwujudnya penyelenggaraanpemerintah daerah yang berorientasi padapeningkatan pemanfaatan anggaransecara efektif dan efisien, pemberianpelayanan prima padamasyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal
3.Meningkatnya profesionalisme
Peningkatan kinerja penyelenggaraanpemerintahan daerah
4.Terwujudnya penegakan hukum,kepastian hukum danbudaya hukum dalam rangka supermai hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan
Peningkatan kesadaran danpenumbuhkembangankemampuan dan kemauan masyarakat untuk memperbaiki masalah sosial yang ada di lingkungannya
5.Terwujudnya sinergi antar kelembagaanberkaitan dengansumberdaya serta jaringan teknologi informatika dan
Peningkatan kapasitas pemerintah dalampemanfaatan teknoliogiinformatika dan komunikasi
Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1. Mewujudkan nilai- nilai akhlakul karimahsebagai karakterpemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
1.Terwujudnya pemahanan yangmeluas dan mendalampada aparat dan masyarakat Kabupaen Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah
Pengembangan kooordinasi internalisasinilai-nilai akhlakulkarimah sebagai pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3.Terwujudnya upaya prevetif dan kuratifdalam menghadapi
Perwujudan masyarakat marhamah (penuh kasihsayang) dan
2. Arah Kebijakan Daerah
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2013 bahwa pembangunan diarahkan dan difocuskan pada hal-hal yang sama dengan tahun 2012, dengan beberapa tambahan focus lainnya. Hal ini dipertimbangkan mengingat bahwa dengan berbagai keterbatasan sumberdaya, hasil pembangunan yang dicapai tahun 2012 yang belum memadai. Aspek penting yang menjadi tema pembangunan dalam periode ini adalah memperkuat keterkaitan antara simpul pembangunan sektoral dan simpul pembangunan kewilayahan. Adapun arah kebijakan dimaksud adalah:
Meningkatkan keberdayaan masyarakat yang menjadi prasyarat pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu serta memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin;
Memantapkan tumbuh kembangnya kemampuan dan prakarsa masyarakat untuk berperan secara aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sendiri;
Meningkatkan keberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan; Memantapkan kapasitas penataan ruang dan kebijakan investasi
yang dapat mendukung perkembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan;
Meningkatkan pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung pengembangan wilayah dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di setiap wilayah;
Mengembangkan aktivitas budi daya bahan,bersamaan dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestariaan kawasan lindung;
Menetapkan focus perubahan untuk menuntun arah reformasi birokrasi yang harus
di lakukan menuju perwujudan ”good governance & clean government”; Menerapkan manajemen organisasi yang mendorong tumbuhnya
motivasi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai akhlakul kharimah dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari sebagai aparat pemerintah.
a. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahKebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur tahun 2013 tidak
terlepas dari arah kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh nasional maupun provinsi dan perlu di sinergikan satu sama lainnya. Selain itu, arah kebijakan ekonomi di tetapkan berdasarkan kepada kondisi perekonomian sebelumnya dan perkiraan tahun 2013.
Dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 strategi yang ditetapkan untuk aspek perekonomian adalah dengan Meningkatkan Daya Beli Masyarakat, dengan kebijakan yang diambil adalah:
1). Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industry pertanian yang berdaya saing ;
2). Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksebilitas pangan;
3). Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunanbekelanjutan;
4). Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal,teknologi dan pasar;5). Terwujudnya pengelolaan industry dan perdagangan yang berdaya saing
di dukung oleh SDA,SDM,Sarana dan Prasarana serta teknologi tepat guna;
6). Meningkatnya Promosi dan kerjasama investasi;7). Terwujudnya iklim investasi yang sehat;8). Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaaan pesisir dan kelautan
secara optimal dan berkelanjutan;9). Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam
pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur;10). Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta
mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;11). Berkembangnya wilayah didukung oleh ketersediaan dan
pembangunan infrastruktur yang handal;12). Terwujunya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan yang akan di tempuh pemerintah Kabupaten Cianjur berkaitan dengan pendapatan daerah,belanja daerah dan pembiayaan daerah.
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah secara garis besar tersusun atas komponen pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan,dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari komponen pendapatan daerah tersebut pertumbuhan tertinggi berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disusul oleh pendapatan asli daerah serta dana perimbangan. Kemudian dilihat dari proporsi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2012, dana perimbangan masih menempati porsi terbesar yaitu sebesar 70,28%, terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum (81,68%), disusul oleh komponen lain-lain pendapatan yang sah 19,12%. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terkecil sebesar 10,60%.
Proyeksi pendapatan pada tahun 2013 dapat ditentukan berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan APBD tahun 2012. APBD tahun 2012 dapat dijadikan acuan awal dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2013 dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang paling mendekati untuk anggaran pembangunan tahun2013. Proyeksi pendapatan pada tahun 2013 sebelum perubahan di perkirakan Rp.
2.192.197.072.665,00. Pendapatan ini belum mempertimbangkan anggaran dari pusat dan provinsi yang besarannya tidak diperhitungkan secara tepat walaupun di perkirakan akan mengalami penigkatan setiap tahunnya.
Untuk itu untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan dan pengunaannya, arah kebijakan pendapatan daerah di upayakan dengan meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui :
a. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;c. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar
pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial; dane. Meningkatkan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam
menunjuang peningkatan pendapatan daerah.
b. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah tersusun atas komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang tidak di pengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang di pengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan. Porsi terbesar dari belanja daerah tahun 2012 di peruntukan bagi komponen belanja tidak langsung sebesar65,10 % dimana bagian terbesar dari komponen belanja tidak langsung tersebut diperuntukan bagi belanja pegawai sebesar 81,07%. Sedangkan belanja langsung menempati porsi sebesar 34,90%.
Besar kecilnya belanja langsung dalam struktur belanja daerah sangat mempengaruhi besarnya tingkat pencapaian kinerja pembangunan yang di realisasikan melalui program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kebutuhan belanja pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.973.180.986.127,88, naik dibandingkan dengan kebutuhan belanja pada tahun 2011 sehingga diperkirakan terjadi defisit pendanaan sebesar Rp. 62.349.875.216,12. Karena adanya keterbatasan kemampuan belanja daerah dan defisit pendanaan pembangunan tersebut, arah kebijakan belanja daerah harus di tujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja dalam rangka memenuhi pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah di tentukan. Belanja daerah harus ditujukan kepada program prioritas pembangunan, mempertimbangkan kemampuan Daerah dan OPD dalam menyerap penganggaran.
C. Prioritas Daerah
Tema pembangunan tahun 2013 berdasarkan RPJMD Tahun 2011-2016 adalah “Memperkuat keterkaitan antara simpul pembangunan sektoral dan simpul pembangunan kewilayahan”. Dengan arah kebijakan pembangunan diatas, berdasarkan hasil analisis, berikut adalah prioritas pembangunan beserta sasarannya pada tahun 2013 adalah:1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan;2. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan;3. Peningkatan ketahanan pangan daerah;4. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir;5. Pengembangan pariwisata daerah;
6. Pemberdayaan UMKN dan IKM;7. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;8. Peningkatan infrastruktur wilayah;9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Bencana;10. Peningkatan reformasi pemerintahan; dan11. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah.
Hasil perbandingan antara prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten memperlihatkan adanya keselarasan antara prioritas pembangunan kabupaten
dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, sehingga dapat disimpulakan bahwa prioritas pembangunan daerah dapat mendukung kebijakan pembangunan Nasional maupun Provinsi. Adapun prioritas pembangunan daerah yang berkaitan peningkatan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah walaupun sepintas tidak terkait dengan prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi, namun pelaksanaan dari prioritas tersebut dapat mendukung keberhasilan prioritas pembangunan lainnya.
BAB III
URUSAN
DESENTRALISASI A. Ringkasan Urusan
Desentralisasi
1. Anggaran, realisasi, dan pelaksanaan Urusan Wajib
Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah sebanyak 26 urusan. Pada tahun
2013 terdapat 1 (satu) urusan yang tidak mendapatkan alokasi anggaran, yaitu urusan pertanahan. Belanja APBD tahun 2013 untuk urusan wajib sebesar Rp 2,273,642,655,427.61 dengan realisasi anggaran Rp 2,082,854,628,737.14 atau sebesar 91,61%. Sebesar Rp 1,497,314,312,965.25 merupakan untuk belanja tidak langsung urusan wajib. Adapun rincian belanja tidak langsung urusan wajib sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1
Belanja Tidak Langsung Urusan Wajib20
No.
1
1
1
1
1
1
1
Uraian Anggaran Realisasi %
5
5
5
5
5
5
5
5
1
2
3
4
4
5
BELANJA
Belanja Tidak
Langsung Belanja
Pegawai (W) Belanja
Hibah
Belanja BansosBelanja Bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desaBelanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah
1,497,314,312,965.25
1,170,871,627,572.57
222,618,000,000.00
23,449,425,000.00
940,000,000.00
1,402,179,589,624.00
1,089,739,614,731.00
213,585,173,500.00
23,004,853,500.00
137,494,409.00
93.65
93.07
95.94
98.10
14.63
95.46
90.94
Anggaran belanja pegawai untuk urusan wajib sebesar Rp 1,170,871,627,572.57 atau sebesar 49,90 % terhadap total belanja APBD dengan relialisasi sebesar Rp.1,089,739,614,731.00 Sedangkan anggaran yang diperuntukan untuk belanja langsung untuk membiayai 25 urusan wajib sebesar Rp. 761,222,971,162.36.
Anggaran belanja langsung inilah yang dialokasikan untuk mancapai capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (key performance indicator) untuk urusan wajibpemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Atau sebesar 32,44% terhadap belanja APBDtahun 2013.