Ilmu Politik : Memahami II.pdf · Strategi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ... sebab dalam politik kotemporer ini hanya ... terjadi persaingan antarjero atau jaringan

1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Strategi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

campuran Puri dan Nonpuri atau luar puridalam merebut kekuasaanpada

pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ditingkatKabupaten masih

mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.Bahkan perebutan kekuasaan

dengan taktik atau strategi yang beragam masih menarik untuk diteliti.

Beberapa kajian dijadikan acuan dalam studi dalam tesis berjudul

strategi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan

Nonpuri padaPilkada Gianyar tahun 2012 ini.

Adapun beberapa buku yang digunakan sebagai acuan dalam

menulistesis ini adalah buku yang Sahid Gatara, 2009 Ilmu Politik : Memahami

dan Menerapkan, ketika bicara kekuasaan menurutCharles F.Andrain (Sahid

Gatara, 2008) menjelaskan kekuasaan adalah upaya penggunaan sejumlah

sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh pengaruh berupa

kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain, kemudian menurut

adrain, kekuasaan pada dasarnya merupakan suatu hubungan karena

pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain.

Dalam situasi apapun secara umum, Andrain menegaskan bahwa

ketika bicara kekuasaan tidak dihindarkan mengulas banyak variable

diantaranya sumber daya politik, sarana pendayagunaan dan faktor pendorong

2

pendayagunaan sumber daya.Sumber daya politik menyoroti apa yang menjadi

kekuatan dibalik tampilnya seorang aktor digelanggang kekuasaan

politik.Sarana inilah yang dipakai alat atau jaringan yang digunakan seorang

aktor untuk menggerakkan sumber daya politik yang dimiliknya.

Untuk yang pertama Andrain menjelaskan bahwa paling tidak ada lima

tipe sumber daya politik yang melatari seorang aktor ketika tampil di

gelanggang politik yakni fisik, ekonomi, normatif, personal dan ahli. Selain

tergantung pada pemilihan sumber daya, kekuasaan kekuasaan politik juga

menyangkut metode pedayagunaan atau proses penggunaan sumber daya yang

secara efektif yakni misalnya bagaimana agar sumber daya dapat

bertransformasi menjadi kekuasaan potensial.

Berkaitan dengan hal itu, Andrain menilai bahwa hal itu bagian dari

dimensi politik yakni dimensi kekuasaan potensial dan aktual. Dimensi

tersebut seperti ditafsirkan oleh Ramlan Subakti bahwa seorang dipandang

mempunyai kekuasaan potensial apabila memiliki sumber-sumber kekuasaan,

seperti kekayaan, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial

yang tinggi, basis organisasi massa, dan jabatan. Sebaliknya seseorang

dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-

sumber yang dimiliknya ke dalam kegiatan atau aktifitas politik secara efektif

(mencapai tujuannya). (Sahid Gatara, 2008 : 268-271). Buku ini memiliki

relevansi dengan tesis strategi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil

bupati campuran puri dan nonpuri karena memiliki hubungan erat dengan

3

strategi peraihan kekuasaan, namun dalam buku ini tidak dijelaskan secara

detail soal taktik dan teknikdalah peraihan kekuasaan itu.

Buku yang ditulis oleh Keith R.Leg, 1983, Tuan Hamba dan

Politisdisebutkan pencapaian kekuasaan juga tak terlepas dari tuan hamba,

intisari dari tautan tuan hamba (patron-klien-relationship) terletak pada

jumlah yang terlibat. Namun tautan tuan – hamba di bidang politik terletak

pada jumlah yang terlibat. Tautan hubungan tuan –hamba pada umumnya

berkenaan dengan pertama hubungan diantara para pelaku atau perangkat

para pelaku yang menguasai sumber saya manusia yang tidak sama.

Tolok ukur dari hubungan ini adalah perbandungan kekayaaan,

kedudukan, atau pengaruh pihak yang terlibat dalam hubungan tuan –

hamba. Dalam beberapa sistem politik masih terdapat politik tuan–hamba,

dalam tautan tuan –hamba ini mendapatkan keuntungan materi, sedang

pihak tuan menerima keuntungan secara simbolis, kesetian dan keuntungan

“politik.” Kedua hubungan yang bersifat khusus, hubungan pribadi yang

sedikit mendapatkan kemesraan.

Menurut Lande inti sari dari hubungan ini unsur kemesraan ini

adalah pihak tuan memperlihatkan kesetian yang hampir seperti orang tua

tanggap kepada kebutuhan pihak hamba dan pihak hamba menunjukkan

kesetiaan seorang anak kepada tuan. Ketiga hubungan yang berdasarkan

asas saling menguntungkan dan saling memberi serta menerima. Hubungan

ini bisa timbul dengan adanya sekutu, hubungan pribadi serta keputusan

mengadakan pertukaran didasarkan atas saling menguntungkan dan timbal

4

balik (Legg R Keith,1983 : 10-29).Tulisan ini memiliki kaitan erat dengan

penelitian tesis ini, namun dalam buku tersebut tidak disebutkan secara

detail soal dimana kekuasaan itu terjadi.

Bali Pada Abad XIX ( Agung Gde Agung, I Gde, 1989) disebutkan

soal peranan Raja Gianyar dalam mempertahankan teritorialnya pada masa

penjajahan Belanda. Dalam buku ini tertulis sejarah Pulau Bali dalam abad

ke -19 dengan masuknya pengaruh Belanda, buku ini memiliki relevansi

dengan penelitian ini karena dalam buku itu juga dikupas soal peranan raja

Gianyar dalam mempertahankan teritorialnya dan masih memiliki pengaruh

sampai saat ini, namun dalam buku itu tidak ada strategi pemenangan Puri

dan Non Puri dalam meraih kemenangan.

Anak Agung Ari Dwipayana ( 2001 ) menerbitkan buku dengan

judul kelas kasta, pergulatan kelas menengah di Bali. Dalam buku ini Ari

Dwipayana struktur sosial masyarakat Bali pada masa

kerajaaan,menampakkan bentuk dan susunan yang bersifat feodal. Raja

adalah penguasan pemerintahan yang tertinggi yang juga bertindak sebagai

Kepala Agama dan Hakim tertinggi.Wilayah kerajaan dibagi atas kekuasaan

administratif yang dikepalai oleh seorang punggawa, yang biasanya ditunjuk

dari keluarga raja yang terdekat.Raja dan keluarganya dalam system sosial

di Bali disebut sebagai golongan “Puri” yang merupakan golongan pemilik

sebagian besar tanah yang ada diwilayah suatu kerajaan di Bali. Tanah milik

keluarga Puri sering disebut sebagai tanah “Druwe Puri,” yang

membedakan dengan tanah milik rakyat atau parekan . Kedudukan

5

dominasi bangsawan didukung dan dilegitimasi oleh suatu kultur hegemoni

“kasta” atau sering disebut Tri Wangsa yakni Brahmana Wangsa, Ksatria

Wangsa dan Jaba Wangsa.

Dengan adanya kultur hegemoni “Tri Wangsa” ini kelas petani atau

parekan harus tunduk pada kelas bangsawan. Para bangasawan Puri masih

dianggap sebagai keturunan dewa-dewa yang memiliki kekuasaan tang

dilimpahkan kepada Tuhan kepadanya. Golongan rohaniawan atau pendeta

menempati posisi istimewa pada waktu itu.Dalam hal ini Clifford Greetz

melihat suatu fenomena terjadinya transformasi kelas dalam masyarakat

Bali yakni terjadi transformasi kelas feodal (Puri) ke kelas

borjuis.Disamping menjadi bourjuasi, kelas bangsawan juga memasukii

kelas menengah baru, yang semakin berkembang dengan system

kapitalisme. Banyak golongan Puri yeng berperan professional, manager,

akademisi, serta birokrat.

Perubahan terus terjadi hingga perlawanan kepada kaum bangsawan

terjadi hal ini ditandai dengan gerakan kultur kelas menengah baru Jaba

Wangsa muncul pertama kali pada tahun 1921 ditandai dengan berdirinya

perkumpulan kala warta (Koran) Surya Kanta yang anggotanya terdiri dari

golongan Jaba.

Perkumpulan ini menuntut mengubah adat yang bertentangan

dengan kemajuan jaman dan menghendaki keterbukaan dalam menduduki

posisi ekonomi dan politik bagi kaum Jaba Wangsa.Buku (Dwipayana,

2001 : 76-83). Dalam buku ini memiliki relevansi dengan penelitian ini

6

karena peran puri atau kalangan bangsawan telah bergeser seiring dengen

perkembangan jaman.Namun dalam buku ini tidak diungkapkan soal

strategi peraihan kekuasaan puri diera globaliasi saat ini.

Selain itu buku The Spell Of Power, sejarah Politik Bali(2009) yang

ditulis oleh Henk Schulte Nordholt, dalam buku ini dijelaskan secara detail

bagaimana kekuasaan para raja di Bali.Buku yang merupakan kajian

antropologi historis mengenai tatanan politik di Bali antara tahun 1650 dan

1940 itu difokuskan pada salah satu kerajaan di Bali Selatan yakni Mengwi,

analisi buku ini menelusuri pergolakan dan transisi selama tiga abad

didaerah tersebut.Adapun cerminan seorang raja kala itu berdasarkan

sumber VOC mengindikasikan bahwa Cokorda Agung Agung Anom

sebagai raja yang gagah berani. Hal ini dibuktikan dengan berjuang keras

untuk mencapai pusat kekuasaan, empat ratus tahun yang sebelumnya dari

kerajaan Majahpahit. Usaha pertamanya pada tahun 1714, ketika itu Agung

Anom memutuskan untuk :

‘pergi bersama sejumlah tentara ke Madja Pait untuk menaklukkan

Daerah dibawah kekuasaan Gusti Agung, seperti masa dulu, ketika

pemimpin oleh kakek buyutnya (leluhur pendahulu) dengan maksud

membangun kembali tempat yang sudah hancur itu menjadi jaya

dan negara yang berwibawa,” (2009 : 39)

7

Buku setebal 481 memiliki relevansi dalam kajian ini sebagai

referensi bagaimana kuatnya peran dan fungsi seorang raja yang merupakan

kalangan Puri atau kaum bangsawan dijaman itu, namun dalam buku ini

tidak membahas soal campuran Puri dan Nonpuri dalam meraih kekuasaan.

Buku Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik(2004) dengan editor I

Wayan Ardika dan Darma Putra. Dalam buku ini diungkapkan soal

perseteruan antara Golkar dan PDIP dalam memperebutkan simbol-simbol

kekuasaan.Kedua partai ini memiliki jaringan untuk masuk ke simbol

kekuasaan masyarakat Bali yakni lembaga-lembaga sosial seperti desa adat,

maupun Puri (rumah kediaman para bangsawan).

Puri pada umumnya dimaksudkan sebagai rumah kediaman raja

(istana), yang dijawa disebut pura (baca puro).Namun setelah jaman

kolonial, tidak semua Puri berkonotasi sebagai bekas istana raja, banyak

sekali Puri yang dulunya dihuni oleh bawahan raja, sepeti punggawa

misalnya Puri Ubud, Ubud, Peliatan dan Tegallalang di Gianyar.Basis

massa penguasa puri ini, basis mereka tidak lagi bulat seratus persen seperti

dijaman kerajaan. Sekalipun demikian kiprah mereka dalam dunia politik

masih diperhitungkan oleh para pimpinan partai politik ditingkat

pusat.Boleh dibilang mereka menjadi rebutan.

Kondisi inilah yang melahirkan tokoh –tokoh berbasis puri pada

dewasa ini seperti Anak Agung Puspayoga, Anak Agung Oka Ratmadi, dua

saudara tiri dari Puri Satria, Badung ( yang kini masuk wilayah administratif

Kota Denpasar), Anak Agung Gde Agung Bharata, SH dari Puri Gianyar.

8

Ketiga elit puri ini adalah orang –orang berpengaruh di PDIP. Sedangkan

didalam Partai Golkar muncul nama –nama seperti I Gusti Ngurah Alit

Yudha ( Putra pahlawan I Gusti Ngurah Rai dari Puri Carangsari ( Salah

satu manca Kerajaan Mengwi), I Gusti Ketut Alit Adhiputra dan Anak

Agung Ngurah Permadi dari Puri Pemecutan Badung (kini termasuk

wilayah administratif Kota Denpasar) dan Cokorda Budi Suryawan dari Puri

Agung Ubud. Mereka adalah tokoh Puri yang memiliki akses massa yang

belum tentu dimiliki oleh tokoh puri lainnya. Artinya tidak semua tokoh

puri memiliki massa, sebab dalam politik kotemporer ini hanya tokoh puri

yang kaya sekaligus royal akan memiliki massa diluar teritorialnya

tradisionalnya.

Ukuran royal pada jaman saat ini adalah mampu memberikan

perhatian kepada rakyatnya bisa berbentuk penyama brayaan (suka-duka),

seperti rajin berderma, jika ada warga yang sedang membangun balai banjar,

dan ikut bergotong-royong. Lebih penting lagi, tokoh puri harus mampu

membela dan memenuhi kepentingan rakyatnya misalnya mencarikan

pekerjaan. Sedangkan ukuran royalnya bersedia memberikan sumbangan

materi untuk menyokong kegiatan kepemudaan ditingkat desa maupun

banjar seperti penggalian dana untuk bazzar, sumbangan pembuatan ogoh-

ogoh, lomba layang-layang dan lain sebagianya.

Pada pemilu Legislatif tahun 2004, terlihat jelas tokoh Puri yang

menjadi kendaraan partai politik, baik Golkar maupun PDIP sudah tertatih

menggunakan jaringan sosial-politik tersebut.Disini memang menjadi

9

hubungan timbal balik antara puri-partai politik, tidak jauh bedanya dulu

antara puri-negara dijaman penjajahan.

Didalam menentukan pilihan partai berlaku konsep berseberangan

atau mapapas. Pokoknya asal beda dengan lawan, tidak peduli tingkat

kedalaman idiologi partai. Pangkalnya adalah dendam sejarah, warisan

politik di jaman kerajaan, terutama di akhir abad XIX, berlanjut pada jaman

kemerdekaaan ( siapa NIca dan siapa Republik), berlanjut lagi di jaman

Soekarno (Siapa PNI, PSI, atau PKI) dan ke jaman Soeharto ( siapa PNIatau

PDI dan siapa Golkar).

Jaringan politik Puri berbentuk piramida.Puncak piramida diduduki

oleh orang Puri.Dibawah Puri ada Jero, yang masih memiliki hubungan

geneologis dengan jero,bahkan bisa langsung dengan Puri.Wilayah sebuah

Puri bisa mencapai empat kecamatan bahkan lebih.Satu kecamatan terdiri

dari beberapa desa dan setiap desa membawahi beberapa banjar.Di setiap

banjar jumlah pendukunganya berkisar 100 sampai 1000 kepala keluarga.

Di setiap jaman, terjadi persaingan antarjero atau jaringan tradisional

Puri mengikuti persaingan ditingkat induk, puri masing-masing. Barang

siapa yang mampu menundukkan hati penglingsir puri terutama yang kaya,

sekaligus royal maka sekurang –kurangnya akan bisa memperoleh lima

puluh persen suara, suatu perhitungan yang sangat kasar sebab kadang –

kadang bisa lebih. Lebih beruntung kalau dapat penglingsir yang tak hanya

punya ruang kapitalis, kekuasaan lintas desa yang dibangun melalui konsep

10

neopatron-client relationship, hubungan antara buruh dan majikan,

karyawan dan owner perusahaan.

Diluar kekuasaan puri, partai Politik juga mencari massa dari sisa

pangsa pasar lainnya melalui investor politik orang yang menanamkan

modal,uang dan waktu untuk meraih keuntungan ekonomi dan sosial

melalui partai politik, mereka menjadi broker atau perantara partai dengan

rakyat. Mereka berasal dari lingkungan luar puri, namun memperoleh status

sosial tinggi karena jabatan politik atau keberhasilan di bidang ekonomi (

Ardika, 2004 : 304-306).

Buku ini memiliki relevansi dengan penelitian karena perang

kekuasaan menggunakan simbol puri serta strategi penggarapan kekuasaan

sampai di tingkat Banjar terus terjadi pada setiap hajatan Pemilu, namun

buku ini tidak menjelaskan secara detail soal campuran puri dan nonpuri

dalam meraih kekuasaan.

Buku Filsafat Demokrasi (2005)yang ditulis oleh Hendra Nurtjahjo,

dalam buku ini ditulis soal Teori Kedaulatan Raja, raja dianggap memiliki

kedaulatan yang tinggi karena dukungan kekuatan kepercayaan, karismatik,

kewibaaan, kesucian keturunan, sekaligus sebagai representasi dari

kekuasaan Tuhan yang diberikan secara turun temurun kepada keluarganya.

Ada aura yang melingkupi tubuh raja sehingga kalau berjalan maka seluruh

tanaman akan subur dan kedamaian akan datang.

Hal ini menjadi kepercayaan rakyat sehingga tumbuh secara sukarela

maupun pemaksaan bahwa keluarga Purilah yang pantas memimpin rakyat

11

atau negara. (Hendra Nurtjahjo, 2005 : 32). Buku ini memiliki relevansi

dengan kajian, karena kepercayaan kepada keluarga Puri sudah ada sejak

turun temurun, namun dalam buku ini tidak mengupas secara mendetail soal

strategi pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran

puri dan nonpuri diera saat ini.

Tesis relasi kekuasaan Puri Ubud dengan partai Politik pada Pilkada

tahun 2008 Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang ditulis oleh I Nyoman

Wilasa membedah soal bagaimana pengaruh relasi kekuasaan Puri Ubud

dengan hubungan tuan hambanya, tesis ini ada relevansinya dengan

penelitian ini, perbedaanya sangat mencolok karena dalam tesis itu menulis

satu puri yakni tidak membahas soal peranan calon Wakil Bupati dari

Nonpuri serta strategi dalam dalam perebutan kekuasaan.

Memahami Ilmu Politik (1992) yang ditulis oleh Ramlan Surbakti

menyatakan masalah yang muncul dari konsep kekuasaan menurut budaya

jawa berbeda sekali dengan tradisi teori politik barat yaitu bukan bagaimana

melaksanakan kekuasaan tetapi bagaimana mengakumulasi kekuasaan?Oleh

karena itu yang banyak dipermasalahkan dengan budaya Jawa adalah

bagaimana memusatkan dan memelihara kekuasaan, bukan bagaimana

menggunakan secara tepat.Kekuasaan ala Jawa dipandang memiliki

kesakten atau orang yang memiliki kemampuan lebih serta menganggap diri

sebagai titisan dewa.

Cara lain yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan

menurut Budaya Jawa seperti ungkapan berikut “ Siapa yang mencari

12

kekuasaan tidak akan mendapatkannya,” cara ini merupakan upaya sadar

untuk mencari, memusatkan dan mempertahankan kekuasaan. (Surbakti

Ramlan, 1992 : 82-84). Buku ini memiliki relevansi dengan penelitian

utamanya soal strategi meraih kekuasaan atau kemenangan paslon campuran

puri dan nonpuri pada Pemilukada tahun 2012, tetapi dalam puri ini tidak

diungkap secara mendetail bagaimana peranan tokoh puri dan nonpuri.

Buku berjudul persaingan legitimasi kekuasaan, dan marketing

politik (2010)yang ditulis Firmanzah menulis dalam pragmatisme politik

yang menjadi penting adalah kekuasaan.Sehingga partisipasi politik hanya

manifestasi dari keinginan berkuasa.Karena dorongan yang kuat

“kekuasaan” menjadi tujuan akhir dari berpolitik. Mereka yang masih belum

memenangkan Pemilu akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat meraih

kekuasaan. Sebaliknya bagi mereka yang sedang berkuasa akan mati-matian

untuk mempertahankan kekuasaan. (Firmanzah, 2010 : 47). Buku ini

memiliki relavansi dengan tesi strategi pemenangan strategi calon bupati

dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri dalam meraih kekuasaan

Buku berjudul Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat ditingkat

lokal yang ditulis oleh Lili Romli, 2007 disebutkan dalam demokrasi ini

salah satunya akan memunculkan dilema. Di antara dilema yang akan

muncul adalah bahwa kepala daerah yang terpilih belum memiliki

kemampuan dan kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Namun karena faktor popularitas, pola hubungan patronase, politik uang dan

sebagainya seseorang yang tidak memiliki kemampuan bisa jadi terpilih,

13

itulah demokrasi.Buku ini memiliki relevansi dengan tesis ini, namun dalam

buku itu tidak menjelaskan secara detail soal bagaimana perebutan

kekuasaan terjadi ditingkat lokal.

Buku Yang Pusat dan Yang Lokal antara dominasi, resistensi dan

akomodasi politik di tingkat lokal yang ditulis oleh Nick T. Wiratmoko dan

kawan – kawan menyebutkan demokrasi sering diimpikan oleh banyak

orang Indonesia, karena sering dianggap sebagai obat mujarab bagi

perkembangan politik yang kondusif, ternyata justru membangkitkan

sintemen-sintemen primordial. Kebebasan yang disediakan system

demokratis kepada masyarakat kita justru mendorong orang untuk

berorientasi kelompok. Dengan kata lain, demokratisasi dalam politik telah

menyuburkan kembali bibit-bibit primordialisme yang masa sebelumnya

terasa mengendap dalam sikap masyarakat. Buku ini memiliki relevansi

dengan penelitian tesis ini, namun dalam buku ini tidak menyebutkan secara

akurat soal strategi pemenangan yang menyebabkan tidak sehatnya

demokrasi di tingkat lokal.

Dampak Otonomi Daerah di Indonesia Merangkai Sejarah Politik

dan Pemerintahan Indonesia yang diedit oleh Bungaran Antonius

Simanjuntak secara gamblang menyebutkan soal kegagalan otonomi daerah

selama ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan pula dari buruknya kualitas

pilkada.Umum diketahui kalau pelaksanaan Pilkada sejak tahun 2005 sarat

degan politik uang.Keadaan ini jelas menyulitkan munculnya kepala daerah

14

yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, kapasitas, dan keterpihakan

kepada kesejahteraan rakyat.

Dengan politik uang tidak sedikit pasangan incumbent, khususnya

yang menjadikan birokrasi tersebut bukan saja membuat keberadaan

birokrat menjadi tersekat –sekat oleh kepentingan politik tertentu,

melainkan merusak system dan fungsi birokrasi.Pada kenyataannya kondisi

itu mengakibatkan upaya membangun birokrasi yang professional pupus

karena politisasi birokrasi tidak memungkinkan diterapkannya merit

system.Dan jargon PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat hanya

menjadi ungkapan retoris.( Bungaran, 2013 : 158). Tulisan yang tertuang

dalam buku ini memiliki relavansi dengan penelitian tesis ini, tetapi dalam

buku tersebut tidak menyebutkan secara mendetail soal bagaimana jargon

PNS dalam melanggengkan kekuasaan serta menghegemoni bawahannya

untuk memilih salah satu pasang calon.

Sistem politik Indonesia, konsolidasi demokrasi pasca orde baru

yang ditulis oleh Kacung Marijan secara konseptual, metafora itu terwujud

dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon ketika hendak

mengikuti konstestasi di dalam Pilkada secara langsung. Ketiga modal itu

adalah modal politik ( political capital), modal sosial (social capital) dan

modal ekonomi ( economical capital). ( Kacung Marijan, 2010 : 184). Buku

ini memiliki relavansi dengan penelitian tesis ini utamanya soal modalitas

yang dimiliki pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Campuran Puri dan

Nonpuri dalam memenangkan Pilkada Gianyar tahun 2012.

15

2.2 Konsep

Konsep adalah terminologi teknis yang merupakan komponen –

komponen dari kerangka teori.Beberapa konsep yang merupakan istilah

kunci dalam kajian ini, terlebih dahulu diuraikan pengertian masing–masing

2.4.1. Strategi Pemenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line Strategi

adalah (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa (-bangsa)

untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, (2)

ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam

perang, dalam kondisi yang menguntungkan: sebagai ia memang

menguasai betul – betul seorang perwira di medan perang, (3) rencana yang

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, (4) tempat yang

baik menurut siasat perang. Sedangkan Pemenangan menurut Arti.com

memiliki arti suatu proses, cara, perbuatan memenangkan, pemenangan juga

berarti suatu proses untuk mencapai tujuan.Pada buku Menang dalam

Pemilu Ditengah Oligarki Partai (2008) disebutkan strategi adalah segala

rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan pada

Pemilu. Strategi mencakup berbagai kegiatan kegiatan diantaranya

menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh dalam

pencoblosan, juga untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan

terhadap pemilih. (Joko, 2008 :160).Jadi strategi pemenangan adalah segala

rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan pada

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gianyar.

16

3.4.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Secara umum berdasarkan UU No 15 tahun 2011 tentang

penyelenggara Pemilu Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan Pemilihan Umum,

selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 59 ayat 1

disebutkan Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

adalah :

a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

politik.

b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila

memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas

persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD

di daerah yang bersangkutan.

Kendatipun calon perseorangan pada Pemilukada tahun 2012 bisa

untuk mencalonkan diri, namun para calon Bupati dan Wakil Bupati lebih

17

memilih menggunakan kendaraan partai politik untuk mencalonkan diri ke

KPU Kabupaten.

Tepatnya pada hari Minggu 29 Juni 2012, pasangan Anak Agung

Bharata, SH –I Made Agus Mahayastra atau dikenal dengan paket BAGUS

12 mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar

bersama partai pengusungnya yakni PDIP dan Demokrat.Selanjutnya lawan

politiknya yakni Cokorda Putra Nindia dan Anak –Agung Ngurah atau

dikenal dengan paket NING juga mendaftar ke KPU Gianyar. Paket NING

ini diusung dari Partai Golkar, PNI Marhaenisme, PPIB.

4.4.1. Campuran Puri dan Nonpuri

Menurut Kamus Besar Indonesia campuran berarti (1) sesuatu yg

tercampur; (2) sesuatu yg dicampurkan atau untuk mencampurkan; (3)

gabungan; kombinasi; (4) tidak asli; (5) peranakan (bukan keturunan asli)

Dalam Buku Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik (2004) dengan

editor I Wayan Ardika dan Darma Putra pada essai Prediksi Pemilu

Presiden Tahap Pertama disebutkan Puri itu diartikan rumah kediaman

bangsawan. Puri pada umumnya dimaksudkan sebagai rumah kediaman raja

(istana), yang dijawa disebut pura (baca puro). Namun setelah jaman

kolonial, tidak semua Puri berkonotasi sebagai bekas istana raja, banyak

sekali Puri yang dulunya dihuni oleh bawahan raja, seperti punggawa

misalnya Puri Ubud, Ubud, Peliatan dan Tegallalang di Gianyar. ( Ardika

dan Putra, 2004: 304).

18

Buku Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad ( I Ketu Wiana dan

Raka Santri, 1993 :22) golongan Nonpuri atau bertempat diluar Jero, Puri dan

Geria, mereka disebut orang jaba.Pengertian campuran puri dan non Puri

disini adalah suatu kombinasi golongan bangsawan yang menempati atau

rumahnya di Puri dengan golongan jaba atau sudra yang rumahnya berada di

luar Puri.

Secara menyeluruh pengertian strategi pemenangan pasangan calon atau

paslon bupati dan wakil bupati campuran puri dan nonpuri adalah segala

rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan menjadi

bupati dan wakil bupati dari gabungan atau kombinasi golongan bangsawan

puri dan nonpuri atau diluar puri atau mereka dikenal dengan istilah dari

golongan sudra atau jaba.

2.3 Landasan Teori

Landasan teori adalah teori –teori yang dianggap paling relevan

untuk menganalis objek. Sebagai alat teori itulah yang dianggap memadai,

paling tepat, baik kaitannya dengan hakekat objek maupun kebaruannya (

Ratna, 2010 : 281). Teori yang relevan berdasarkan objek penelitian tesis

strategi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati campuran Puri dan

Nonpuri adalah teori hegemoni, teori praktek dan teori wacana kuasa

pengetahuan.Ketiga teori ini dapat memperkuat mengungkap fakta-fakta yang

ada dilapangan.

19

2.3.1 Teori Hegemoni

Antonio Gramsci adalah pemikir Neo-Marxis kelahiran Ales,

Sardinia, Italia pada tanggal 22 Januari 1891 dan meninggal di Roma. 27

April 1937. Antonio Gramsci merupakan salah satu pemikir kiri karena sifat

perjuangannya dan garis pemikiran Marxian yang mengental dalam

coraknya tulisannya dalam usahanya memberdayakan penentangan terhadap

rezim berkuasa kala itu, dan juga mengkontrsuksi teori sosial-politiknya.

Pemeberdayaan seluruh sisa hidupnya sebagain besar di penjara dalam

mengulas dan menafsirkan secara kritis pemikiran pendahulunya maupun

sosial –politik di jamannya mensyaratkan kapabilitas, keberanian dan

kepakaan dirinya yang harus berhadapan dengan dinding kekuasaan

(Santoso, 2012 : 72)

Dalam konteks studi ini akan diuraikan lebih detail tentang konsep

hegemoni dari Gramsci dalam menganalisis penyebab kemunculan calon

bupati dari kalangan puri berstrategi menggandeng tokoh kalangan nonpuri

dalam strategi pemenangan calon bupati dan wakil bupati campuran puri

dan nonpuri di Gianyar, disamping pada proses perebutan kekuasaandiduga

jargon-jargon politik serta pasangan calon melakukan hegemoni untuk

meraih kekuasaan. Bagi Gramsci politik bukanlah sekedar cara untuk

mencapai kekuasaan, tetapi lebih dari itu, politik itu adalah bagaimana kita

mampu mengakomodasikan semua kepentingan dari kelompok masyarakat

dalam sebuah aktivitas yang mempunyai sinergisitas.Dasar epistemologis

Gramsci dalam hegemoni ini bisa disumberkan dari konsep kesadaran.Suatu

20

pengetahuan atau ideologi atau keyakinan baru yang dimasukkan secara

terselubung, pembisaaan maupun dengan pemaksaan (doktrinasi) ke dalam

atmosfir kesadaran kolektif –massif, telah memunculkan kesadaran yang

relatif baru.Sumber pengetahuan yang dimiliki individu dalam suatu

kelompok, tidak mudah ditebak asalnya, bisa saja kesadaran dan

pengetahuan yang selama ini mengendap dalam masyarakat merupakan

program hegemonik yang ditanamkan oleh kelompok tertentu.(Santoso,

2012 : 82-88).

Hegemoni merujuk tentang pengertian tentang situasi sosial-politik

yang dalam terminologi Gramsci disebut momen, dimana filsafat dan

praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang.Dominasi

merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam

sebuah lembaga dan manifestasi perorangan.Pengaruh dari spirit ini

berbentuk moralitas adat, relegi, prinsip politik dan semua relasi sosial,

terutama dalam intelektual.( Nezar Patria dan Andi Arif, 1999 : 121).

Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi (sebagaimana

menurut Lenin) menjadi sebuah konsep yang seperti halnya konsep marxis

tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara, menjadi sarana

untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya.Ia

mengembangkan gagasan tenan kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai

syarat untuk memperoleh kekuasaan negara ke dalam konsepnya tentang

hegemoni.

21

Suatu kelompok sosial biasa, bahkan harus, menjalankan

kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan ( hal ini jelas

merupakan syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut) kesiapan

itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan

kekuasaan, bahkan seadainya kekuasaan tetap berada ditangan kelompok,

maka mereka harus tetap memimpin ( Gramsci dalam Santoso, 2012 : 89)

Konsep hegemoni ini bisa dilacak melalui penjelasan Gramsci

tentang supremasi kelas. Menurutnya supremasi sebuah kelompok mewujud

dalam dua cara yakni dominasi dan kepemimpinan intelektual. Hegemoni

menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral

maupun intelektual, yang membentuk sikap kelas yang dipimpin.Ini terjadi

dalam citra konsensual.Konsensus yang terjadi antara dua kelas ini

diciptakan melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung melalui

pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat kekuasaan. Dengan kata

lain Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui

mekanisme consensus daripada melalui penindasan terhadap kelas sosial

lainnya.

Pada hakekatnya hegemoni itu merupakan upaya untuk menggiring

orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka

yang ditentukan. (Nezar Patria dan Andi Arief, 1999 : 121).

22

2.3.2 Teori Praktik

Pierre Bourdieu adalah sosiolog Prancis kelahiran 1 Agustus 1930

dan meninggal 23 Januari 2002. Teori sosial Pierre Boudieu telah menjadi

rujukan utama dalam sosiologi dan studi budaya sejaka awal tahun 1970 –

an. Karya bourdieu juga memiliki dampak siginifikan pada disiplin ilmu

yang berbeda misalnya sosiologi, sejarah, kriminologi, hukum dan bahan

studi tentang terjemahan.Di pusat proyek sosiologis Bourdieu adalah teori

tentang praktek manusia yang mengawinkan pendekatan subject yang

berpusat agen terhadap teori sosial dengan penjelasan bentuk kehidupan

sosial. Meski demikian, satu tema yang mempersatukan semua karya

Bourdieu adalah kritik terhadap dinamika budaya, kritik ini menyebarkan

konsep –konsep kunci yakni habitus, ranah atau field, symbolic power atau

kekuasaan simbolik dan symbolic violence atau kekerasan simbolik dan

modal budaya (Edkins Jenny dan Nick Vaugan William, 2010 : 134).

Dalam konteks studi ini akan diuraikan teori ini pemikiran penting

Boedieu yaitu habitus, ranah atau field, modal serta kekuasaan simbol dan

kekerasan symbol untuk menganalisa strategi pemenangan calon pasangan

bupati dan wakil bupati campuran puri dan non puri.Secara sederhana,

habitus bisa diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan, tetapi Bourdieu (dalam

Haryatmoko, 2003:9) menyatakan bahwa habitus merupakan

ketrampilanyang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang

kemudian diterjemahkannya menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya

alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Habitus

23

mengacu pada sekumpulan disposisi yang tercipta dan terformulasi melalui

kombinasi struktur objektif dan sejarah personal.Disposisi diperoleh dalam

berbagai posisi sosial yang berada dalam suatu ranah, dan

mengimplikasikan suatu penyesuaian yang subjektif terhadap posisi itu

(Harker, R &Mahar, dalam Mahar dkk. Editor, 2005: 13-14).

Bourdieu menggunakan konsep ranah (field), yakni sebuah arena

sosial di mana orang bermanuver dan berjuang, dalam mengejar sumberdaya

yang didambakan.

Konsepsi ranah yang dipergunakan Bourdieuhendaknya tidak

dipandang sebagai ranah yang berpagar disekelilingnya,melainkan sebagai

ranah kekuatan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan untuk melihat ranah

tersebut sebagai dinamis, suatu ranah dimana beragam potensi eksis

(Harker, R &Mahar, dalam Mahar dkk.Editor, 2005: 9-10) Ranah selalu

didefinisikan oleh sistem relasi objektif kekuasaan yang terdapat diantara

posisi sosial yang berkorespondensi dengan sistem relasi objektif yang

terdapat diantara titik-titik simbolik.Struktur ranah, didefinisikan pada suatu

momen tertentu oleh keseimbangan antara titik-titik ini dan antara modal

yang terbagi-bagi (Harker, R &Mahar, dalam Mahar dkk editor, 2005: 10-

11).

Konsep ranah ini menjadi sangat menentukan dikarenakan dalam

masyarakat sangat terdiffresiasi dalam lingkup-lingkup hubungan objektif

mempunyai kekhasan yang tidak bisa direduksi pada hubungan yang

mengatur bidang lain. Namun pada dasarnya dalam setiap masyarakat, ada

24

yang menguasai dan dikuasai, dimana dalam pembedaan ini, terletak prinsip

dasar pengorganisasian soaial.Namun dominasi ini tergantung pada situasi

modal dan strategi pelaku (Haryatmoko, 2003:11).

Modal menurut Bourdieu merupakan hubungan sosial yang artinya suatu

energi sosial hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam arena

perjuangan dimana ia memproduksi dan diproduksi. Setiap kepemilikan

yang terkait dengan kelas menerima nilainya dan efektivitasnya dari hukum-

hukum khas setiap arena dalam praktik artinya dalam suatu arena khusus,

semua disposisi dan kepemilikan objektif (kekayaan ekonomi atau budaya)

(Haryatmoko, 2003:11).

Bourdieu menyatakan ada empat macam modal, yaitu modal budaya, modal

sosial, dan modal simbolik.Modal budaya merupakan pengetahuan yang

diperoleh, kode-kode budaya, etika, yang berperan dalam penentuan dan

reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal simbolik tidak terlepas dari

kekuasaan simbolik yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk

mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan

ekonomi berkat akibat khusus mobilisasi. Sedangkan modal sosial termasuk

hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan

sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan

sosial (Fashri, 2014 : 109). Modal harus ada dalam sebuah ranah agar ranah

tersebut dapat memiliki arti,keterkaitan antara ranah, modal dan habitus

bersifat langsung.

25

Konsepsi penting lainnya dari konsepsi ranah dari Bourdieu adalah volume

atau distribusi capital dalam ranah.Dalam beberapa hal konsepsi ini

merupakan aspek paling sulit dalam keseluruhan teorinya.Pada level dasar,

konsep ini memiliki dua dimensi. Pertama, kapital merupakan pertaruhan

para peserta yang sama dalam upaya mereka mengejar tujuan –tujuan. Maka

dari itu kapital adalah berbagai bentuk power atau kekuasaan dalam field

atau ranah tertentu (Edkins Jenny dan Nick Vaugan William, 2010 : 144).

Kapital bisa mengambil berbagai bentuk, kapital bisa berupa modal

ekonomi dalam kepemilikan harta benda dan sumber-sumber

keuangan.Akan tetapi kapital juga bebentuk modal budaya atau modal

simbolik.Contoh bagi modal budaya antara lain fasilitas verbal, kesadaran

budaya, ketrampilan yang diperoleh, pengetahuan akademik khusus dan

kualifikasi pendidikan.Habitus, ranah, capital dan symbolic violence adalah

unsure –unsur sentral dalam teori budaya tentang tindakan yang dilontarkan

Boerdieu.Dalam teori ini, pilihan dan strategi adalah hasil interaksi antara

habitus agen dan ranah tempat si agen bertindak. Interaksi ini adalah proses

dialektika yang berkelanjutan :

Hubungan antara habitus dan ranah atau fieldadalah yang paling

utama dari pengondisian, ranah membentuk struktur habitus yang

merupakan produk dari penggabungan tuntutan –tuntutanimanen dari ranah,

tetapi juga hubungan antara pengetahuan dan kognisi konstruktif : habitus

memberikan kontribusi berupa konstitusi pada ranah sebagai dunia

pemaknaan, dikaruniai dengan akal dan nilai, yang layak investasi yang

26

diperlukan untuk energi. (Bourdieu dalam Edkins Jenny dan Nick Vaugan

William, 2010 : 146)

2.3.3 Teori Wacana Kuasa Pengetahuan

Kuasa adalah konsep Foucault yang paling unik, sekaligus sulit. Foucault

tidak pernah memberi definisi yang ketat mengenai apa yang dimaksudnya

dengan kekuasaan. Ia hanya menjelaskan bagiamana kuasa bekerja. Baginya

kuasa tidaklah represif dan negatif, kuasa lebih merupakan sesuatu yang

produktif dan bekerja dengan apa yang disebutnya sebagai regulasi dan

normalisasi.Pemikirannya mengenai kuasa, sering kali disebut sebagai kritik

paling tajam terhadap Marxisme.

Berbeda dengan Marx, Foucault melihat kuasa bukanlah sebagai milik

melainkan strategi. Kuasa tidak dapat dialokasikan tetapi terdapat dimana-

mana, kuasa tidak selalu bekerja melalu penindasan dan represi, tetapi

terutama melalui normalisasi dan regulasi. Terkahir kuasa tidaklah

bersifatdestruktif melainkan produktif.

Kuasa sebagai sesuatu yang tidak dapat dimiliki berarti ia tidak dapat

diperoleh, disimpan, dibagi, ditambah, atau dikurangi. Kuasa bukan milik

seorang kepala negara, yang diperolehnya dari rakyat, dan bisa begitu saja ia

delegasikan kepada mentri-mentrinya. Sehabis masa jabatannya, habis pula

kuasa yang ada padanya. Kuasa dalam pandangan Foucault tidaklah

demikian, baginya “kuasa dipraktekan dalam suatu ruang lingkup dimana

ada banyak posisi yang secara strategis berakitan satu sama lain dan

senantiasa mengalami pergeseran” (Bertens, 2001: 354).

27

Kuasa oleh karenanya menjadi sangat cair, setiap orang berpotensi

memilikinya.Tidak hanya orang-orang dalam jabatan struktural, kuasa juga

bekerja bahkan pada level terkecil, pada dialog diantara dua orang sahabat,

anak dan orang tuanya, sepasang kekasih sekalipun.Pada satu situasi tertentu

misalnya, sekelompok demonstran dapat lebih berkuasa, dari seorang

presiden.Ketika seorang presiden dipaksa untuk mengeluarkan suatu

kebijakan yang dituntut oleh kelompok demostran, pada saat itu kuasa

bekerja pada kelompok demonstran tersebut.Akan tetapi tentu saja kuasa

yang dimaksudkan Foucault tidak sesederhana itu.Kuasa tidak dapat dilihat

dari satu peristiwa saja, melainkan melalui jalinan berbagai peristiwa yang

salingberkaitan.Oleh karenanya secara sekaligus kuasa tidak dapat

dialokasikan di satu tempat, ia tersebar dimana-mana, ia lebih merupakan

relasi diantara subjek. Kuasa tidak berbentuk negara ataupun organisasi.

Foucault lebih melihat kuasa sebagai efek, seperti halnya angin yang tidak

tampaklangsung,namundapatdirasakanakibatnya.

Kritik Foucault terhadap kuasa dalam terminologi Marxis, tidak hanya pada

bagimana kuasa bekerja.Akan tetapi juga pada penilaian terhadap

kuasa.Foucault tidak pernah menganggap kuasa sebagai sesuatu yang

negatif dan destruktif, seperti yang selama ini diandaikan oleh para pemikir

Marxis.Baginya kuasa bersifat produktif, kuasa selalu merangsang

lahirnyapengetahuan baru.

"Efek-efek kekuasaan tidak perlu lagi digambarkan sebagai yangmenafikan, menindas, menolak, menyensor, menutupi,menyembunyikan. Ternyata kekuasaan itu menghasilkan : ia

28

menghasilkan sesuatu yang rill, menghasilkan bidang-bidang obyekdan ritus-ritus kebenaran. Individu dan pengetahuan melanjutkanproduksi itu."(Foucault dalam Haryatmoko, 2001: 219).

Kuasa bekerja lewat regulasi dan normalisasi, lewat normalisasi dan

regulasilah masyarakat digerakkan.Aturan yang menabukan wanita untuk

berbicara mengenai sex, adalah salah satu bentuk kuasa yang bekerja dalam

masyarakat. Efeknya dapat dilihat dari ekslusi terhadap wanita yang

berbicara sex secara gamblang, biasanya mereka akan dicap sebagai bukan

wanita “baik-baik”. Inilah yang dimaksud Foucault dengan normalisasi.

Kuasa dan pengetahuan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.Kuasa

menemukan bentuknya dalam pengetahuan.Berbeda dengan analisis Marxis

yang masih menyisakan kebenaran dalam pengetahuan, Foucault melangkah

lebih jauh dari itu, baginya setiap pengetahuan pasti mengandung kuasa dan

setiap kekuasaan produktif menghasilkan pengetahuan.Artinya tidak ada

kebenaran, bahkan dalam ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah

sekalipun.Biologi, ekonomi, komunikasi, dan banyak disiplin ilmu modern

lainnya, tidak lebih dari perwujudan kuasa yang fungsinya membentuk

subjek. Klaim ilmiah yang selama ini menjadi pembenaran akan sifat

pengetahuan yang netral, bagi Foucault adalah strategi kuasa. “Pengetahuan

adalah cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subyek tanpa

memberi kesan ia datang dari subyek tertentu” (Haryatmoko, 2003: 225).

Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai kehendak untuk

mengetahui.Melalui wacana, kehendak untuk mengetahui terinstitusi

menjadi displin pengetahuan.Jika telah demikian, maka bahasa adalah alat

29

mengungkapkan kekuasaan, karena kuasa mendapatkan “kebenaran” dalam

pernyataan-pernyataan ilmiah. Contoh dari apa yang dimaksud Foucault

dengan hubungan kuasa/pengetahuan dapat dilihat dari analisanya mengenai

sejarah kegilaan.

Kalau seorang tenaga medis berhasil mengisolasi kegilaan, bukan

berarti ia memahami kegilaan, tetapi dia memilki kekuasaan atas “orang

gila”. Foucault dengan cara itu ingin menunjukkan ilusi kenaifan ilmu-ilmu

tersebut. Dalam konteks ini, Suveiller et Punir (1975) melukiskan bagimana

bentuk baru kekuasaan semakin meyempurnakan diri dengan bantuan ilmu-

ilmu manusia.(Haryatmoko, 2003:228)

Apa yang dikatakan Foucault dalam buku-bukunya sekaligus

mengikrarkan bahwasanya pengetahuan adalah politik. Ilmu-ilmu manusia

adalah perwujudan kehendak untuk berkuasa, klaim ilmiah dan kebenaran

tidak lain merupakan startegi kuasa. Obyektivitas dan netralitas adalah cara

lain untuk memaksakan kehendak akan kekuasaan. Dari analisanya yang

tajam, jelas Foucault meninggalkan Marxisme dibelakang. Pengetahuan

ilmiah yang dalam klaim Marx adalah satu-satunya cara untuk melihat

kebenaran menembus kabut ideologi kelas berkuasa, kini telah runtuh.

Teori ini relevan dengan tesis strategi pemenangan calon Bupati dan Wakil

Bupati campuran puri dan nonpuri di Gianyar utamanya untuk mengungkap

relasi kuasa pasangan calon untuk meraih kekuasaan di Kabupaten Gianyar.

30

2.4 Model Penelitian

Model penelitian dalam tesis ini menekankan dua hal yang penting

pertama tentang mengapa calon bupati dan wakil bupati campuran puri dan

nonpuri bisa terancang pada Pilkada tahun 2012.Kedua menekankan

bagaimana manuver pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati campuran

puri dan nonpuri memenangkan Pilkada Gianyar.

Sesuai tujuannya penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitif.

Maka dalam analisa data diupayakan menggambarkan fenomena yang utuh

dan apa adanya dilapangan. Selengkapnya model penelitian diperjelas

dengan diagram sebagai berikut :

2.4.1. Diagram Model

Tim Kampanye/Pemenangan

Pilkada Bupati danWakil Bupati GianyarTahun 2012

Demokrasi

MasyarakatPartai

Pendukung

Strategi PemenanganPaket Calon Bupatidan Wakil BupatiCampuran Puri danNonpuri di Gianyar

Mengapapasangan CalonBupati dan WakilBupati Gianyarpada tahun 2012dari kalangancampuran Puridan Nonpuri?

Bagaimana langkah-langkah strategis yangditempuh dalam rangkamemenangkan pasanganCalon Bupati dan WakilBupati Campuran Puridan Nonpuri?

Apa implikasistrategi tersebut,baik dalam tahapan–tahapan PemilihanBupati dan WakilBupati maupundalam programpembangunan diGianyar?

Puri danNonpuri

31