Ilmu hukum

PENGANTAR ILMU HUKUM

Prio Teguh

Pokok Bahasan

1. Pengertian dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum1) Istilah dan Pengertian Pengantar Ilmu Hukum2) Tujuan Mempelajari Ilmu Hukum

2. Manusia, Masyarakat, dan Kaidah3. Manusia Zoon Politicon4. Perkembangan Kebutuhan Masyarakat5. Macam-macam kaidah dan hubungannya satu sama lain

3. Tujuan Hukum1) Tinjauan dari teori etis Aristoteles2) Tinjauan dari teori utilitas Jeremy Bentham3) Tinjauan dari teori pengayoman Muchtar Kusumaatmadja4) Tinjauan dari teori rekayasa sosial Roscoe Pound5) Regulasi sarana Good and Government

4. Sumber, Tujuan, dan Fungsi Hukum1) Pengertian Sumber Hukum2) Macam-macam Sumber Hukum3) Ciri-ciri Hukum

5. Penggolongan dan Kodefikasi Hukum1) Penggolongan Hukum2) Peristiwa dan Perbuatan Hukum3) Lapangan Hukum4) Kodefikasi Hukum

6. Azas dan Norma Hukum1) Azas-azas Umum Hukum yang Baik2) Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik3) Norma Hukum

7. Instrumen Pendekatan Studi Hukum1) Subyek dan Masyarakat Hukum2) Obyek Hukum3) Akibat Hukum4) Peranan Hukum

8. Azas-azas Hukum (Perundang-Undangan)1) Azas Lex Superiori Derogat Lex Antheriori2) Azas Lex Superiori Derogat Lex Inferiori3) Azas Lex Posteriori Derogat Lex Priori4) Azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis5) Azas Peraturan Tidak Berlaku Surut6) Azas Mutatis Mutandis7) Azas Konsistensi Peraturan8) Azas Preasumtio Yustae Lege9) Azas Praduga Tak Bersalah10) Azas Hirarki Perundangan

9. Landasan Perundang-Undangan1) Landasan Filosofis Vertical Perundang-Undangan2) Landasan Filosofis Horizontal Perundang-Undangan3) Landasan Filosofis Tekstual Perundang-Undangan4) Landasan Sosiologis Perundang-Undangan5) Landasan Yuridis Perundang-Undangan6) Landasan Formal dan Material Perundang-

Undangan

10. Metode Penafsiran Hukum1) Penafsiran hukum Gramatikal2) Penafsiran hukum Otentik (Sahih)3) Penafsiran hukum Sistematis

PENGANTAR ILMU HUKUM

Pengertian Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum adalah Ensiklopedia atau introduction yang merupakan pengantar untuk menjelaskan tentang pokok-pokok, prinsip-prinsip, keadaan, maksud dan tujuan dari bagian-bagian hukum yang paling mendasar, serta keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan hukum.

Pengertian Ilmu Hukum

Menurut Croos, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. (Satjipto Rahardjo, 1982:12).

Menurut Curzon, ilmu hukum adalah suatu

ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. (Satjipto Rahardjo, 1982:3).

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dalam bukunya “Perihal Kaidah Hukum”, menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup :

o Ilmu tentang kaidah atau “normwissenschaft” atau “sollen-wissenschaft”, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah.

o Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum,, hubungan hukum, dan objek hukum.

o Ilmu tentang kenyataan atau “seinwissenschaft” yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan sikap tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Dari uraian di atas dapat dikatakan secara singkat, bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan.

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU TENTANG KAEDAH

Disebut juga dengan “normwissen-schaft” atau “sollen-wissenschaft” , yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaedah.

Kenapa kaedah/norma itu diperlukan?

Karena :

Adanya hubungan/kontak antar manusia sebagai anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (hasrat).

Diperlukan aturan yang disebut dengan kaedah sosial.

Untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, agar terjadi keseimbangan.

Kata Kaedah berasal dari bahasa arab, sedangkan norma berasal dari bahasa latin yang berarti ukuran.

A. Kaedah Sosial Kaedah Sosial yang mengatur tingkah-laku manusia di dalam

masyarakat ada bermacam-macam, secara berurutan adalah :

1. Kaedah Susila (kesusilaan)

Kaedah yang terdapat dalam sanubari manusia. Disebut juga norma susila: merupakan peraturan-peraturan

hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Menentukan baik dan buruk berdasarkan bisikan suara hatinya. Melarang manusia untuk : berbuat cabul, mencuri, berzina,

membunuh dan sebagainya. Menyuruh manusia untuk : berbuat jujur, menghormati

sesamanya. Pelanggaran atas norma susila :

Ialah pelanggaran atas perasaannya sendiri; Akibatnya/sanksinya adalah penyesalan.

2. Kaedah kesopanan

Artinya: ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat.

Dasarnya : kepantasan/kepatutan; kebiasaan yang berlaku dalam

masyarakat.

Dengan demikian norma kesopanan itu timbul dan diadakan oleh anggota masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan hidupnya.

Pelanggaran atas norma ini: Menimbulkan celaan, hinaan Sampai pada pengucilan dari anggota masyarakat yang lain.

3. Kaedah Agama/Kepercayaan

Berpangkal pada keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan.

Artinya : merupakan ketentuan hidup manusia ke arah yang baik dan benar.

Mengatur kewajiban-kewajiban : Manusia kepada Tuhan Manusia kepada manusia itu sendiri

Isinya berupa : larangan, perintah-perintah, dan ajaran.

Pelanggaran akan norma ini : “sama saja dengan menentang perintah Tuhan”.

Akibat/sanksi bagi pelanggarnya adalah dari Tuhan di akhirat.

4. Kaedah Hukum

Diperlukan karena ketiga kaedah/norma sosial yang lain “belum cukup menjamin tata tertib dalam masyarakat atau pergaulan hidup bermasyarakat.

Tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar.

Maka diperlukan norma hukum yang mempunyai “sifat memaksa” untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Sifat yang tampak dari norma hukum : Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yg diberi

kewenangan utk mempertahankan, membina tata tertib dlm masyarakat.

Adanya peraturan yang berlaku “umum” (berlaku bg siapa saja).

Kaedah/norma hukum ditujukan kepada “sikap lahir manusia”, tidak memper-soalkan “sikap batin” seseorang itu baik atau buruk.

Sanksi dari norma hukum; tidak memberi sanksi kepada seseorang yg mempunyai sikap batin yg buruk, tetapi yg diberi sanksi adalah : “perwujudan sikap batin yg buruk yg menjadikan perbuatan nyata/perbuatan konkrit.

Sanksi hukumannya adalah : “hukuman badan atau denda yg dapat dipaksakan oleh pemerintah”.

I. Hubungan antara kaedah hukum dgn kaedah sosial lainnya1. Hubungan positif (saling memperkuat)

a. Hub antara kaedah hukum dgn kaedah Agama.

kaedah agama menunjang tujuan kaedah hukum.

Kaedah hukum mendukung tercapainya kaedah Agama.

b. Hub antara kaedah hukum dgn kaedah kesusilaan (saling melengkapi).

Bila seseorang pribadinya tdk baik, ia cenderung melakukan perbuatan melanggar hukum, maka ia akan mendapat sanksi yg tegas brp hukuman. Apabila stlh menjalani hukuman ia sadar dan tdk akan mengulang perbuatannya, berarti sikap batin berangsur menjadi baik akhirnya tujuan kaedah kesusilaan dpt direalisasikan.

2. Hubungan negatif.

Yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaedah hukum dan kaedah sosial lainnya saling bertentangan.

Contoh : larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan Undang-Undang Wajib Militer.

II. Perbedaan antara kaedah hukum dgn kaedah sosial lainnya

Kaidah Agama Kaidah Kesusilaan Kaidah Kesopnan Kaidah Hukum

Tujuan- Umat manusia- Penyempurnaan manusia- Mencegah manusia menjadi jahat

- Pelaku yang konkret- Ketertiban masyarakat- Menghindari jatuhnya korban

Sasaran Aturan yang ditujukankepada sikap batin

Aturan yang ditujukankepada perbuatan konkret(lahiriah)

Asal-Usul

Sanksi

Isi

Pelaksanaan

Dari Tuhan

Dari Tuhan(dosa)

Memberi kewajiban

Sukarela

Dari diri sendiri

Dari Masyarakat (dicela)

Memberi kewajiban

Sukarela

Kekuasaan luar yang memaksa (masyarakat)

Dari Masyarakatdikucilkan

Memberi kewajiban

Sukarela

Negara

Dari masyarakat secara resmi (pidana)

Memberi kewajiban dan hak

Paksaan

Penyimpangan terhadap Kaedah Hukum

Setiap perbuatan yang menyimpang terhadap kaedah hukum, pada umumnya dikenakan tindakan hukum berupa sanksi (ancaman hukuman).

Namun, di dalam kaedah hukum dikenal juga penyimpangan yang tidak dikenakan ancaman sanksi, yang disebut dengan pengecualian (dispensasi).

Dispensasi, yaitu perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan perundangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal istimewa.

Menurut Purnadi Purbacaraka, bahwa pengecualian/dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan atau pedoman, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni :

Pertama, rechtvaar digingsgronden atau alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga perbuatan itu dibenarkan.

Seperti : noodtoestand (keadaan darurat), yaitu bila kepentingan hukum seseorang berada dalam keadaan bahaya, untuk mengelakkan bahaya itu, terpaksa melanggar kepentingan hukum orang lain.

Noodtoestand dapat terjadi karena adanya pilihan di antara kepentingan hukum (rechtsbelangen) maupun kewajiban hukum (rechtsplichten), seperti dalam bentuk :

1. Terdapat pertentangan antara dua kepentingan hukum/hak (conflict van rechts plichten).

Contoh: Sebuah perahu layar tenggelam di laut. Dua orang penumpang terapung berpegangan pada sebuah pelampung, yang hanya muat untuk satu orang saja. Untuk menyelamatkan dirinya salah seorang terpaksa mendorong yang lain, sehingga mati tenggelam.

2. Terdapat pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum (conflict van rechtsbelangen en rechtsplichten).

Contoh : Si Ahmad dipanggil sebagai saksi (kewajiban hukum). Pada hari yang sama si Ahmad kesehatannya mendadk terganggu (kepentingan hukum), sehingga tidak dapat hadir pada sidang di pengadilan. Untuk menjaga kesehatan si Ahmad terpaksa melanggar kewajiban hukum.

3. Terdapat pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum (conflict van rechtsbelangen).

Contoh : Anwar dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Negeri Semarang. Pada hari dan jam yang sama Anwar juga dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Agama Semarang. Anwar hanya mungkin memenuhi salah satu panggilan pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Semarang atau Pengadilan Agama Semarang.

Kedua, schuldopheffingsgronden atau alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana.

Contoh : ketidakmampuan bertanggung jawab

III. Sifat dan Isi kaedah hukum Hukum wajib ditaati agar ketertiban dlm

masyarakat tetap terpelihara. Oleh karena itu hukum harus dilengkapi dengan unsur memaksa selain mengatur, demikian pula dengan kaedah hukum.

Sifat memaksa (imperatif) dari kaedah hukum isinya berupa : suruhan dan larangan.

Sifat mengatur (fakultatif) dari kaedah hukum isinya berupa kebolehan.

Sumber-sumber Hukum Batasan dan Pengertian

Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat di mana dapat dilihat bentuk perwujudan hukum.

Dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu yg dapat menimbulkan atau melahirkan hukum.

Singkatnya sumber hukum dapat pula disebut asal mula hukum.

Pada hakekatnya sumber - sumber hukum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1. Sumber hukum materiil

2. Sumber hukum formil

Yang dimaksud dengan sumber hukum materiil adalah beberapa faktor yang dapat menentukan isi hukum, yaitu faktor idiil dan faktor riil.

Faktor idiil adalah bbrp patokan yang tetap ttg keadilan yg hrs ditaati oleh para pembentuk Undang-Undang dalam melaksanakan tugasnya (filosofis).

Faktor riil adalah hal-hal yang benar-benar hidup dlm masyarakat dan mrp petunjuk hidup bg masyarakat ybs (sosiologis).

Sumber hukum materiil dpt ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sosiologi, agama, dan sebagainya.

Contoh :

Bagi seorang ekonom, kebutuhan ekonomi masyarakat itulah yg menyebabkan timbulnya hukum.

Bagi sosiolog peristiwa yg terjadi dalam masyarakat itulah yg menjadi sumber hukum.

Sedangkan bg ahli agama, kitab suci masing-masing agama dan sikap tindak dari nabi dan pembawa risalah itulah yg menjadi sumber hukumnya.

Yang dimaksud dgn sumber hukum formil adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya, dan juga sebab terjadinya suatu peraturan.

Sumber hukum formil yg dikenal dalam ilmu hukum dpt dibedakan menjadi lima, yaitu :

1. Undang-Undang (Statue).2. Kebiasaan dan adat (Costum).3. Traktat (Treaty).4. Yurisprudensi (Case Law, Judge Made Law).5. Pendapat ahli hukum (Doctrine).

1. Undang-Undang (Statue).

Undang-Undang adalah peraturan-peraturan tertulis yg dibuat oleh alat kelengkapan negara yg berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara.

Kenapa undang-undang berlaku umum dan mengikat setiap orang setelah diberlakukan?.

Ada satu azas hukum yang menyebutkan : “iqnorentia iuris neminem excusat”.

Azas tersebut dalam ilmu hukum dinamakan “fictie hukum”, yaitu menganggap atau memfiksikan bhw apabila telah diundangkan dlm lembaran negara, maka undang-undang dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat.

Dalam terminologi (istilah) ilmu hukum, undang-undang dibedakan atas dua jenis, yaitu :

1) Undang-undang dlm arti materiil, setiap keputusan pemerintah yg dilihat dari isinya disebut undang-undang, dan mengikat setiap orang secara umum.

2) Undang-undang dalam arti formil, setiap keputusan pemerintah yang dilihat dari segi bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang.

2. Kebiasaan

Merupakan sumber hukum yg ada dlm kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sbg nilai-nilai hidup yg positif.

Selain kebiasaan, dikenal pula peraturan yg mengatur tata pergaulan masyarakat yg disebut “adat istiadat”.

Suatu adat istiadat dan kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan, apabila telah memenuhi syarat-syarat sbb:

1) Syarat materiil, yaitu kebiasaan tersebut berlangsung secara terus- menerus dan dilakukan dengan tetap.

2) Syarat psikologis, yaitu ada keyakinan warga masyarakat bahwa perbuatan atau kebiasaan itu masuk akal sbg suatu kewajiban.

3) Syarat sanksi, yaitu ada sanksi apabila kebiasaan itu dilanggar atau tidak ditaati oleh warga masyarakat.

3. Traktat (perjanjian antar negara)

Adalah suatu perjanjian internasional antara dua negara atau lebih.

Dasar pelaksanaan traktat bagi Indonesia adalah pasal 11 ayat (1) UUD 1945, bahwa: “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yg menimbulkan akibat yg luas dan mendasar bg kehidupan rakyat yg terkait dengan beban keuangan negara, dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR”.

Bentuk-bentuk traktat yg dikenal dalam hukum internasional dibedakan atas dua jenis, Yaitu :

1) Treaty, perjanjian yg harus disampaikan kepada DPR untuk disetujui sebelum diratifikasi kepala negara.

2) Agreement, perjanjian yg diratifikasi dahulu oleh kepala negara barulah disampaikan ke DPR untuk diketahui.

Jenis-jenis traktat dibedakan atas tiga bentuk :

a) Traktat bilateral, perjanjian antara dua negara.

b) Traktat multilateral, perjanjian yg diikuti oleh lebih dari dua negara.

c) Traktat kolektif, perjanjian yg diikuti oleh lebih dari dua negara, dan memberi kesempatan kepada negara lain utk tunduk pd isi perjanjian, seperti piagam PBB.

Proses pembentukan suatu traktat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1) Penetapan, menentukan isi perjanjian oleh masing-masing delegasi negara.

2) Persetujuan DPR (Parlemen), isi perjanjian harus disetujui oleh DPR, agar kepala negara dapat meratifikasinya.

3) Ratifikasi kepala negara, pengesahan berlakunya suatu traktat.

4. Yurisprudensi

Adalah putusan hakim yg memuat peraturan tersendiri dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yg sama.

Yurisprudensi hanya mengikat para pihak yg berperkara atau berlaku khusus, sedangkan undang-undang yg dibuat oleh negara, berlaku dan mengikat secara umum.

Jadi, yurisprudensi dijadikan sumber hukum formil karena ia menjadi standar bagi hakim dalam memutuskan perkara yg ditanganinya.

Yurisprudensi biasa pula disebut judge made law (hukum yg dibuat pengadilan) dlm sistem hukum eropa kontinental.

Sedangkan di negara-negara penganut sistem Anglo Sakson (common law) diartikan sbg “ilmu hukum”.

Yurisprudensi dalam arti luas merupakan putusan hakim atau hukum yang dibuat oleh pengadilan, terdiri atas empat jenis, yaitu :

1) Yurisprudensi tetap, yaitu semua putusan hakim yg telah berkekuatan hukum tetap dan sifatnya yuridis murni.

2) Yurisprudensi tidak tetap, yaitu semua putusan hakim terdahulu yg tdk didasarkan pada putusan hakim sebelumnya yg telah berkekuatan hukum tetap.

3) Yurisprudensi semi yuridis, yaitu semua penetapan pengadilan berdasarkan permohonan seseorang yg hanya berlaku khusus pd pemohon. Misalnya, penetapan pengangkatan anak, penggantian nama dsb nya.

4) Yurisprudensi administratif, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yg hanya berlaku secara administratif dan mengikat intern dalam lingkup peradilan.

5. Doktrin

Adalah pendapat atau ajaran para ahli hukum (juris) yg terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Doktrin tidak mengikat seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan yurisprudensi, sehingga bukanlah hukum.

Penggolongan Hukum

Hukum merupakan himpunan kaedah, berisi keharusan atau larangan perihal tingkah laku manusia. Kaedah-kaedah dimaksud dianut di tengah masyarakat. Karena itu hukum bisa dikelompokkan dalam beberapa kriteria sbb :

1. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya.

Menurut sumber formalnya hukum dpt terbagi atas lima, yaitu :

a. Hukum Undang-Undangb. Hukum kebiasaan dan adatc. Hukum yurisprudensid. Hukum traktate. Hukum doktrin

2. Penggolongan hukum berdasarkan bentuk-nya.

Menurut bentuknya hukum terbagi atas dua, yaitu :

a. Hukum tertulis (statue law, written law, scriptum) yaitu hukum yg dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

b. Hukum tidak tertulis (un-statutery, un written law, non-scriptum) yaitu hukum yang masih hidup dlm keyakinan dan kenyataan di dlm masyarakat, dianut dan ditaati oleh masyarakat ybs.

Hukum tertulis terbagi lagi atas hukum tertulis yg dikodefikasikan dan tidak dikodefikasikan.

Yang dimaksud dengan kodefikasi disini adalah penyusunan atau penetapan perundang-undangan dalam kitab-kitab secara sistematis.

Dengan kata lain, pengumpulan hukum sejenis yang tersusun secara lengkap dan sistematis dalam sebuah kitab undang-undang.

Adapun bentuk hukum yang dikodefikasikan adalah : KUHPerdata yg berlaku di Indonesia mulai 1 Mei 1948. KUHDagang, berlaku mulai 1 Mei 1948. KUHPidana, berlaku mulai 1 Januari 1918.

Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodefikasikan, contohnya : Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden, dsb nya.

3. Penggolongan hukum berdasarkan Isinya

Berdasarkan isi atau kekuatan yg dianutnya, hukum digolongkan menjadi dua, yaitu :

a. Hukum Privatadalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi, misalnya hukum perdata dan hukum dagang.

b. Hukum Publikadalah hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan publik, misalnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana, dsb nya.

Secara khusus perbedaan antara hukum privat dengan hukum publikHukum Privat

a. Mengutamakan kepentingan individu

b. Mengatur hal ihwal yang bersifat khusus.

c. Dipertahankan oleh individu.

d. Azas damai diutamakan, hakim mengupayakannya.

e. Setiap saat gugatan penggugat dapatditarik kembali.

f. Sanksinya berbentuk perdata.

Hukum Publik

a. Mengutamakan pengaturan kepentingan umum.

b. Mengatur hal ihwal yang bersifat umum.

c. Dipertahankan oleh negara melalui jaksa.

d. Tidak mengenal azas perdamaian.

e. Tidak dapat dicabut kembali kecuali dalam perkara aduan.

f. Sanksinya umum.

4. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlaku-nya.

Mengenai tempat berlakunya hukum dapat dibagi atas :

a. Hukum nasional, adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.

b. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

c. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.

d. Hukum gereja, yaitu kaedah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya.

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State (1945), ada empat lingkungan kuasa berlakunya hukum, yaitu :

1. Certain time (waktu berlakunya).

2. Certain territory (daerah berlakunya).

3. Certain individuals (terhadap siapa berlakunya).

4. Certain matters (soal-soal apa yang diaturnya).

5. Penggolongan hukum berdasarkan masa berlakunya.

Berdasarkan kriteria berlakunya, hukum dapat digolongkan ke dalam :

a. Hukum Positif (Ius Constitutum), yaitu hukum yang berlaku saat ini, pada masyarakat tertentu, dan wilayah tertentu. Hukum positif bisa juga disebut tata hukum. Misalnya hukum pidana yang berdasarkan KUHP sekarang.

b. Hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang (ius constituendum). Contoh : hukum pidana nasional yang sampai sekarang masih terus disusun.

6. Penggolongan hukum berdasarkan cara memper-tahankannya (fungsinya).

Berdasarkan kriteria ini, hukum dapat dibagi menjadi :

a. Hukum materiil, yaitu hukum yang mengatur tentang isi hubungan antara sesama anggota masyarakat, antar anggota masyarakat dengan masyarakat, antar anggota masyarakat dengan penguasa negara, antar masyarakat dengan penguasa negara.

Contoh : ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam KUHPidana, KUHPerdata, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahan-kan, menegakkan, serta melaksanakan kaedah-kaedah hukum materiil, dan bagaimanakah cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain.

Biasanya hukum formal disebut juga dengan hukum acara, yang meliputi Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN).

7. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya.

Yang termasuk dalam kriteria ini adalah:

a. Hukum yang bersifat memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya.

b. Hukum yang bersifat mengatur atau melengkapi, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak bila tidak diperjanjikan.

8. Penggolongan hukum berdasarkan wujud-nya.

Berdasarkan kriteria ini hukum dapat dibagi ke dalam dua bagian :

a. Hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja.

b. Hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku terhadap orang tertentu saja.

Hukum lahir dari pengalaman sehari-hari para individu dalam masyarakat.

Pengalaman hidup ini berlangsung tidak hanya sehari-dua hari tetapi bertahun-tahun bahkan berabad-abad.

Pengalaman hidup seperti ini karena berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama dan oleh para pelakunya dipandang berguna dan memberikan kemanfaatan dalam pergaulan hidup mereka kemudian dipertahankan.

Azas Hukum

Dengan demikian pengalaman itu mengkristal dalam kehidupan mereka, baik dalam interaksinya antar individu, individu dengan masyarakat, dan antar masyarakat satu sama lain.

Kristalisasi pengalaman itu berubah menjadi nilai yang dianggap luhur, sakral sehingga wajib dipertahankan bahkan diteruskan kepada anak cucu.

Bagi mereka yang mencederai nilai itu dianggap sebagai perbuatan tercela dan dianggap tabu. Dengan demikian , jika ada yang mencederai nilai itu wajib dijatuhi hukuman.

Nilai-nilai ini bersifat abstrak karena terlalu luas dan sangat sulit ditangkap oleh pancaindera.

Nilai ini dianggap sesuatu yang luhur dan sangat berharga, sehingga wajib dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengaktualisasikan nilai tersebut, maka dilakukan derivasi atau diturunkan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik.

Bentuk-bentuk spesifik hasil derivasi nilai ini disebut azas-azas hukum.

Azas-azas hukum ini dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku.

Akan tetapi azas-azas itu masih sangat luas dan abstrak, serta masih sulit untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan yang nyata.

Sehingga diperlukan sebuah proses pengembangan, yaitu azas-azas itu perlu diderivasikan lagi ke dalam norma-norma.

Dengan adanya norma-noma ini, maka azas dapat diaktualisasikan.

Norma bersifat khusus dan aplikatif, artinya karena kekhususannya itu dapat diterapkan langsung ke dalam bentuk perilaku.

Nilai

Pengalaman Hukum Azas-azas

Norma

Skema terjadinya norma

Nilai adalah pengertian-pengertian (conceptions) yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar.

Azas (hukum) adalah unsur yang penting dan pokok dari

peraturan hukum, atau dengan kata lain jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum (Satjipto Rahardjo).

Norma (hukum) adalah ketentuan konkret tentang cara

seseorang/subjek hukum berperilaku di dalam masyarakat.

Pengertian nilai, azas, dan norma

Azas hukum adalah rohnya norma hukum itu. Artinya:sebuah norma hukum yang tidak diturunkan dari suatu azas atau bahkan bertentangan dengan azas, akan kehilangan kekuatannya.

Dikatakan sebagai roh atau jiwanya norma hukum, karena ia merupakan dasar logika lahirnya peraturan hukum, ratio legis-nya norma hukum.

Contohnya :apabila seseorang yang perbuatannya merugikan orang lain, wajib memberi ganti kerugian (lihat pasal 1365 KUHPerdt).

Jadi, dapat dikatakan bahwa pada akhirnya semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada azas hukum, dan azas hukum harus dapat dikembalikan ke asalnya yaitu nilai.

Dalam sebuah negara, nilai diturunkan dari falsafah/ideologi negara. Indonesia memiliki nilai yang berfungsi sebagai Grundnorm bagi tata hukum positif, yaitu Pancasila, dan azas-azas umum terdapat dalam Konstitusi UUD Negara RI 1945.

Azas Hukum Pengertian Menurut Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH

Azas hukum adalah “aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatatarbelakangi peraturan konkret.

Menurut Prof Van der VeldenAzas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.

Prof. Satjipto Rahardjo, SHMengatakan bahwa azas hukum itu adalah merupakan jantungnya peraturan hukum.

Artinya: bahwa semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada azas hukumnya. Dengan kata lain bahwa azas hukum ini disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum.

Contoh :azas hukum : “apabila seseorang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, harus mengganti kerugian tersebut”.

peraturan hukumnya : “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.(Pasal 1365 KUH Perdata).

Contoh :azas hukumnya : “Undang-Undang tidak berlaku surut”.

peraturan hukumnya : “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.(Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Fungsi Azas Hukum1. Menjaga ketaatan azas atau konsistensi

Contoh :Dalam Hukum Acara Perdata dianut “azas pasif bagi hakim”.Artinya : Hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Jadi intinya hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.

2. Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum.

Fungsi ini antara lain diwujudkan dalam azas hukum “lex superior derogat legi inferiori”.

Yaitu : aturan yang hirarkisnya lebih tinggi, diutamakan pelaksanaannya daripada aturan yang lebih rendah.

Misalnya :

Undang-undang lebih diutamakan pemberla-kuannya daripada peraturan pemerintah, atau peraturan pemerintah diutamakan berlakunya dari peraturan daerah.

3. Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum peraturan maupun dalam sistem peradilan.

Pada fungsi rekayasa sosial, kemungkinan difungsikannya suatu azas hukum untuk melakukan rekayasa sosial di bidang peradilan.

Seperti : azas Hukum Acara Peradilan di Indonesia, menganut azas “tidak ada keharusan mewakilkan kepada pengacara, diubah menjadi “azas keharusan untuk diwakili”.

Azas yang masih dianut tersebut, sebetulnya sebagai bentuk diskriminasi kolonial Belanda, sehingga sudah perlu dihapuskan.

Azas hukum menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Azas hukum umum ialah azas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum.

Seperti : Azas restitutio in integrum (pengembalian kepada keadaan

semula, apabila terjadi konflik).

Azas lex posteriori derogat legi priori (Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama.

Azas the rule of law (semua manusia sama kedudukannya di depan hukum).

2. Azas hukum khusus berfungsi pada bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, perundang-undangan dan sebagainya.

Seperti : Azas pacta sunt servanda

(perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak ybs).

Azas presumption of innocence(seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

Azas Ignorentia iuris neminem excusat(setiap orang dianggap tahu tentang hukum).

Azas Ius curia novit(hakim dianggap mengetahui hukum).

Azas Unus testis nullus testis(satu saksi bukanlah saksi)

Azas In dubio pro reo(apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa).

AZAS-AZAS DALAM HUKUM TATA USAHA NEGARA

1. Azas Ne Bis Vexari Rule

2. Azas Principle of legality

3. Azas Principle of Fair Play

Istilah-Istilah dalam Ilmu Hukum

1. Subjek Hukum (Subjectum Juris)

Setiap manusia baik warganegara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum.

Manusia sebagai pembawa hak (subjek), mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.Seperti: melakukan perjanjian, menikah, membuat wasiat dll.

Apakah setiap manusia dapat melakukan tindakan hukum dan cakap hukum?.

Seorang manusia dianggap cakap hukum harus memenuhi dua kriteria, Yaitu : dewasa, dan sehat rohani/ jiwanya.

Ukuran dewasanya seorang manusia itu berbeda-beda kriterianya menurut hukum/undang-undang yang mengaturnya, misalnya :

1. Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pria setelah berumur 18 tahun dan wanita setelah berumur 15 tahun (pasal 29).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; pria setelah berumur 19 tahun dan wanita setelah berumur 16 tahun (pasal 7 ayat (1)).Namun menurut pasal 6 ayat (1) “yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau walinya untuk melakukan perkawinan”.

3. Hukum Islam; dewasanya seorang pria jika ia telah bermimpi basah,

sementara seorang wanita apabila ia telah haid.

Ketentuan dewasanya seorang manusia menurut ketiga peraturan tersebut adalah dewasanya sebagai syarat untuk melakukan pernikahan.

Dari segi hakekatnya, subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1. Manusia/orang (natuurlijke persoon), dan

2. Badan Hukum (rechts persoon).

Badan hukum adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia.

Badan hukum bila dilihat dari segi bentuknya, terdiri atas :

1. Badan hukum publik, yaitu negara, daerah swatantra, desa.

2. Badan hukum perdata/privat, yaitu : perseroan terbatas, yayasan, lembaga, dan koperasi.

Sejak kapan manusia dikatakan sebagai subjek hukum?.

Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah meninggal dunia.

2. Objek Hukum.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum).

Contoh : Ahmad dan Ali mengadakan sewa tanah.

Tanah di sini adalah objek hukum. Biasanya objek hukum itu adalah benda atau zaak, dan yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum.

Apa beda antara dimiliki dengan dikuasai?.

Apakah manusia dapat menjadi objek hukum?.

3. Peristiwa hukum.

Di dalam ilmu hukum, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan.

Tidak ada hak tanpa kewajiban demikian pula sebaliknya. Isi hak dan kewajiban itu ditentukan oleh aturan hukum. Aturan hukum itu terdiri atas peristiwa dan akibat yang

oleh aturan hukum tersebut dihubungkan.

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.

Contoh : A dan B mengadakan jual beli barang

Hubungan Hukum (Rechtsbetrekkingen)

I. Pengertian.

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih yg diatur oleh hukum.

Dalam hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.

Bila salah satu pihak tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya.

Contoh : A menjual tanah kepada B. Peristiwa ini menimbulkan hubungan antara A dengan B yang diatur oleh hukum.

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Segi bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak).2. Segi plicht (kewajiban).

Maksudnya ada pihak yang berhak meminta prestasi dan ada pihak yang wajib melakukan prestasi.

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang/badan hukum) dinamakan “Hak”. Sedangkan kewajiban merupakan beban yg diberikan hukum kepada orang maupun badan hukum.

Hak dan kewajiban ini (segi hak dan segi kewajiban) kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum (misal: jual-beli). Demikian juga lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan.

II. Unsur-Unsur Hubungan Hukum

Hubungan hukum memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Adanya orang-orang yg hak/kewajibannya saling berhadapan.Contoh: - A menjual rumah kepada B- A wajib menyerahkan rumah kepada B A berhak menerima/meminta pembayaran dari B- B wajib membayar kepada A B berhak meminta rumah dari A

2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.contoh : objeknya adalah tanah

3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan kewajiban. Contoh : Ahmad dan Bujang mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah.

III.Syarat-syarat dari pada hubungan hukum.

Bahwa hubungan hukum itu baru ada apabila telah dipenuhinya beberapa syarat sbb:

1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan

2. Timbulnya peristiwa hukum.

Contoh: A dengan B mengadakan perjanjian jual-beli rumah. Dasar hukumnya pasal 1474 BW (sipenjual mempunyai

kewajiban menyerahkan barang), dan pasal 1513 BW (sipenjual berkewajiban membayar harga pembelian).

Karena adanya perjanjian jual-beli maka timbul peristiwa hukum (jual-beli), ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.

IV. Macam/jenis hubungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Hubungan hukum yang bersegi satu. Hanya ada satu pihak saja yang berwenang. Contoh:

A meminjam uang kepada B, disini B berwenang/berhak untuk meminjamkan atau tidak meminjamkan uang kepada A.

2. Hubungan hukum yang bersegi dua. Hubungan yang terjadi antara dua pihak, dan masing-

masing pihak berhak/berwenang untuk meminta sesuatu dari pihak lain, dan juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak lain.

Contoh:Kasus jual beli sebidang tanah, dalam hal ini timbul hak dan kewajiban, baik bagi pembeli maupun bagi penjual.

Di samping dua macam hubungan hukum tersebut, ada juga yang membedakan hubungan hukum menjadi empat, yaitu:

1. Hubungan hukum yang sederajat (neben ein ander). Dalam lapangan hukum perdata, misalnya hubungan suami-isteri.

2. Hubungan tidak sederajat (naach ein ander). Dalam hukum tata negara misalnya: hubungan penguasa dengan rakyatnya.

3. Hubungan timbal balik, yaitu para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya jual beli.

4. Hubungan yang timpang bukan sepihak, yaitu satu pihak hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban saja. Misalnya pinjam meminjam.

Akibat Hukum

Adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.

Contoh : Timbulnya hak dan kewajiban si pembeli dan si

penjual tanah merupakan akibat dari perbuatan hukum jual-beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli.

Dihukumnya seorang pencuri adalah akibat hukum dari perbuatan pencurian tersebut, yakni mengambil barang orang lain.

Akibat hukum itu dapat berwujud :

a. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh : setelah berumur 21 tahun menjadi cakap untuk melakukan tindakan hukum.

b. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Contoh : Ahmad mengadakan perjanjian jual beli dengan Bujang, maka lahirlah hubungan hukum antara Ahmad dengan Bujang. Apabila sudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

c. Lahirnya sanksi jika dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh : seorang pencuri diberi sanksi pidana adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut, karena telah mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya.

Hak dan Kewajiban

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum.

Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.