Iklim di Bentang Alam Kerinci Seblat Mitigasi Berbasis Lahancp3.smecombo.com/App_ClientFile/a1780ed9-591c-4352-aff5... · Di lokasi Proyek (Bentang Alam TNKS), kawasan hutan produksi

Judul Konservasi Hutan Berbasis Masyarakat dan Mitigasi PerubahanIklim di Bentang Alam Kerinci Seblat

Pelaksana Konsorsium Perkumpulan WALESTRA (WALESTRA, ICS & CFES)

Fokus Area Mitigasi Berbasis Lahan

Kerangka Presentasi

1. Deskripsi Kegiatan

2. Tujuan & Output

3. Capaian Tahun Pertama

4. Dukungan Stakeholders

5. Tantangan

6. Lessons Learned & Best Practices

7. Strategi Keberlanjutan

Deskripsi Kegiatan

• JUDUL : Konservasi Hutan Berbasis Masyarakat dan MitigasiPerubahan Iklim di Bentang Alam Kerinci Seblat.

• LEMBAGA PELAKSANA : Pekumpulan Walestra, ICS Solok Selatan &CFES Indonesia.

• FOKUS AREA : Mitigasi Berbasis Lahan.

• LOKASI : Provinsi Jambi di Kab. Sarolangun & Kab. Kerinci sertaProvinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok Selatan.

• WAKTU PELAKSANAAN : 1 April 2016 – 31 Maret 2018 (24 Bulan).

• TOTAL PENDANAAN : Rp. 3.274.690.000,-

LATAR BELAKANG : PETA LOKASI PROYEK :

Lokasi Proyek berada di Landscape TNKS yangditetapkan Melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.192/KPS-II/1996 Tahun 1996, dengan luas hampir 1,386juta hektar .

Data terakhir dari Balai Besar TNKS, total kawasan yangtelah dirambah seluas 41.303 Ha dan kawasan yangpaling banyak dirambah berada di Kerinci yaitu seluas28.255 Ha.

Di lokasi Proyek (Bentang Alam TNKS), kawasan hutanproduksi seluas sekitar 338.000 hektar yang berpotensiuntuk terjadinya pelepasan karbon jika terjadi aktivitasalih-fungsi kawasan untuk pembangunan komersial (HTI,HPH, Tambang, dan perkebunan kelapa sawit skalabesar).

Konservasi hutan berbasis masyarakat yang dapatmendukung upaya mitigasi perubahan iklim di bentangalam Kerinci.

Tujuan & OutputTujuan Output Indikator

Menyelamatkan bentang alam Kerinci Seblat melalui skema perhutanan sosialsebagai upaya untuk mendukung mitigasi perubahan iklim serta mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)

Output 1: Dipertahankannya tutupan hutan minimal 7.000 hektar yang dikelola melalui skema perhutanan sosial (Hutan Desa atau Hutan Adat) sehingga berkontribusi pada penyelamatan karbon stok 818.720 Ton C per tahun

• Terbitnya 4 SK Bupati tentang pengukuhan hutan adat (2 SK pada lokasi yang sekarang sedang difasilitasi dan 2 SK pada lokasi baru).

• Terbitnya 6 SK PAK HD dari Menteri LHK (4 SK pada lokasi yang sekarang sedang difasilitasi dan 2 SK pada lokasi baru).

• Terbitnya 6 SK HPHD dari Gubernur (4 SK pada lokasi yang sekarang sedang difasilitasi dan 2 SK pada lokasi baru).

• 7.000 hektar hutan di 10 desa site akan terlindungi melalui pelaksanaan SMART Patrol, 24 kali patroli di setiap desa selama durasi proyek (1 kali perbulan di setiap desa)

Output 2: Terehabilitasinya lahan kritis di lansekap TNKS minimal seluas 500 hektar melaui pengembangan tanaman kehidupan dan kehutanan (agroforestry) berbasis keruangan mikro desa di lokasi proyek sehingga dalam lima tahun kedepan berpotensi menyimpan stok karbon minimal 58.445 Ton C per tahun

• 10 Desa lokasi proyek memiliki dokumen rencana tata ruang mikro untuk mendukung pemanfaatan lahan secara berkelanjutan yang ditetapkandengan peraturan desa.

• 500 hektar lahan kritis di lokasi proyek terehabilitasi sehingga diharapkan berkontribusi mengikat emisi minimal 58.445 Ton C per tahun, setara 266.959,30 Ton CO2_e per tahun

Tujuan Output Indikator

Menyelamatkan bentangalam Kerinci Seblat melaluiskema perhutanan sosialsebagai upaya untukmendukung mitigasiperubahan iklim sertamengurangi emisi gasrumah kaca (GRK)

Output 3:Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasispotensi hasil hutan non kayu melaluipengembangan 10 kelompok ekonomiproduktif di lokasi proyek

• Tersedia dokumen studi kewirausahaan• Tersedia dokumen laporan pelatihan untuk

penguatan kapasitas kelompok• Tersedia 10 Bussines Plan pengembangan produk

HHBK oleh 10 kelompok di lokasi proyek.• 10 kelompok ekonomi produktif mendapatkan

bantuan modal kerja.

Output 4:Meningkatnya kesadaran masyarakatmelalui Kampanye dan advokasi PengelolaanHutan Berbasis Masyarakat secara lestaridan berkelanjutan

• Tersedia 500 eksemplar leaflet• Tersedia 1.000 eksemplar kalender• Tersedia 500 eksemplar Poster• Tersedia 300 eksemplar buku• Tersedia 200 copy film dokumenter tentang mitigasi

perubahan iklim• Tersedia laporan Sosialisasi berkala tentang isu

perubahan iklim• Tersedia laporan lomba tentang issu mitigasi

perubahan iklim.

Capaian Tahun Pertama1. Output 1;

Dokumen Final Pengajuan Pengelolaan Hutan Adattelah diajaukan ke Pemda Kabupaten Kerinci (DesaMukai Tinggi, Talang Tinggi dan Pengasi Baru sertaWilayah Kerapaten Adat Pulau Tengah): Saat inimenunggu Tindak Lanjut dari Pemerintah DaerahKabupaten Kerinci.

2 Dokumen Final Usulan Pengelolaan Hutan Nagaraidi Solok selatan Siap untuk diajakukan ke KLHK; Saatini menunggu proses di Pemerintah Daerah untukmelakukan revisi dan mengeluarkan pengeantar keKLHK

12 Lokasi di 3 Kabupaten melaksanakan Patrolisecara rutin di setiap bulannya.

Melalui dukungan ICCTF dan Co-Fundingmaka terdapat 12.909.43 Hektar yang dikelola olehMasyarakat yang secara rutin dilakukan Patroli yangmerupakan salah satu upaya mitigasi perubahaniklim yang dilakukan oleh masyarakat adat/lokal.

Output II• Setiap Lokasi Proyek telah memiliki Rencana Tata Ruang Mikro

desa yang dibangun secara partisipatif berikut peta tematiknyayang diperkuat dengan Peraturan Desa/HN

• 7 Pusat Pembibitan di lokasi yang didukung ICCTF akandistribuskan kepada masyarakat untuk merehabilitasi lahanterlantar dan hak komunal (HA/HN)

• Enam dan dari 10 desa telahteridentifikasi usaha-usaha yang akandikembangakan, 4 desa lainnya masihdalam proses kesepakatan kelompokuntuk komoditi yang akan di kembangkandan membuat rencana bisnisnya.

• Kelompok-Kelompok masyarakat telahterlatih dalam mengembangkan usahamelalui pelatihan kewirausahaan yangdilaksanakan.

Output III

Output IV

Upaya-upaya penyadartahuanterus dilakukan melaluisosisaliasi ke sekolah dan mediamedia publikasi

Dukungan Stakeholders

• Stakeholders yang terlibat dan perannya Pemkab Kabupaten Kerinci dan Solok Selatan ; Koordinasi dan Konsultasi Terkait dengan Perdes agar

sesuai dengan Aturan yang berlaku. Dinas Kehutanan dan KPHP; Kordinasi dan konsultasi tentang pengelolaan dan Kelembagaan di Tingkat

Tapak. FFI – Merangin Project; Mitra konsorsium.

• Dana in-kind dan potensial in-kind tahun berikutnya KPHA/LPHN akan terus melakukan Patroli dari dukungan Project (Perlengkapan Patroli termasuk GPS) Kelompok-kelompok usaha akan berkembang dari dukungan project (alat-alat produksi dari hulu sampai

hillir)

• Dukungan stakeholders lainnya yang diperlukan Upaya Peningkatan Kapasitas Terhadap Kelompok Pengelola HA/HN Peningkatan Kapasitas terhadap Kelompom Usaha dan jaringan pasar Perluasan inisiatif mendorong Pengelolaan Kawasan HA/HN di lokasi potensial Upaya-upaya penyadartahuan perlu dilakukan secara inten

Tantangan

Penggunaan Pola APBN (MAK, Pengadaan dan Pajak)

Penyesuaian Jadwal Aktifitas Project dengan Aktifitas masyarakat

Perubahan Pengelolaan terkait kewenangan Kehutanan; UU No 32 Tahun 2014.

Keinginan desa-desa sempadan untuk difasilitasi tentangan proses yang dilakukan.

Pembuktian untuk masa yang akan yang datang Perhutan Sosial merupakan solusi terbaik untuk pendekatan pembangunan kehutanan

Lessons Learned & Best Practices

Perhutanan Sosial Merupakan Upaya Pengelolaan Kehutanan yang mengedeapankan kearifanlokal, mempertahankan adat dan budaya di lokasi proyek

Patroli Berbasis Masyarakat salah satu Model Baru dan Pembelajaran yang baik bagi masyarakat dalam mengamankan kawasan hutan adat

Setiap Lokasi Project dapat mengidentifikasi segala potensi yang ada di sekitar wilayahnya.

Setiap Lokasi Proyek memiliki Peta desa yang berguna untuk Pembangunan di Desa termasukjuga tentang Rencana Tata Ruang Desa yang dapat disenergiskan dengan RPJMDes dan Pembangunan di Daerah.

Penyadartahuan tentang perubahan iklim bagi masyarakat dan tingkatan pelajar mampumenggugah kesadaran terkait dengan mempertahankan hutan dan lingkungan sebagai upayamitigasi perubahan iklim

Strategi Keberlanjutan Dengan Fasilitasi tentang Rencana Tata Ruang Mikro Desa

Pembangunan di desa terkhusus pengelolaan kawasasan Hutan Adat dimasukan ke dalamRPJMDes.

Pengelolaan hutan Adat dapat dianggarkan melalaui dana Desa serta Anggaran DaerahKabupaten.

Di luar lokasi desa yang diusulkan dalam usulan pendanaan ini, masih terbuka luas potensi untukscaling-up dan replikasi aktivitas proyek terkait mendorong perluasan intervensi terkait perhutanansosial, peningkatan ekonomi produktif berbasis potensi sumberdaya alam lokal, rehabilitasi lahankritis serta upaya peningkatan penyadartahuan masyarakat terkait issu perubahan iklim. Terkhususpada lokasi-lokasi yang telah didorong ke dalam PIAPS.