BAB II Tinjauan Tentang UNHCR (United Nation High Commisioner for Refugee) Latar Belakang UNHCR Komisi Tinggi untuk urusan PBB (UNHCR) bermarkas di Jenewa, Swiss. Badan ini dididirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Dalam resolusi 319 (IV) tanggal 3 Desember 1949, Majelis Umum memutuskan untuk mendirikan Kantor Komisi Tinggi untuk pengungsi PBB / United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR). Kantor tersebut dibentuk pada 1 Januari 1951 sebagai organ pendamping bagi Majelis Umum yang pada awalnya bertugas untuk jangka waktu tiga tahun. Sejak saat itu mandat dari United Nations High Commisioner for Refugees secara berkala diperpanjang dalam waktu lima tahun
28
Embed
repository.unpas.ac.idrepository.unpas.ac.id/30327/2/BAB II.docx · Web viewDi Medan dan Makassar, UNHCR bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk memberikan dukungan bagi sekolah-sekolah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
Tinjauan Tentang UNHCR (United Nation High Commisioner for Refugee)
2.1 Latar Belakang UNHCR
Komisi Tinggi untuk urusan PBB (UNHCR) bermarkas di Jenewa, Swiss. Badan ini
dididirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan
bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian
untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka
ke tempat yang baru.
Dalam resolusi 319 (IV) tanggal 3 Desember 1949, Majelis Umum memutuskan untuk
mendirikan Kantor Komisi Tinggi untuk pengungsi PBB / United Nations High Commisioner for
Refugees (UNHCR). Kantor tersebut dibentuk pada 1 Januari 1951 sebagai organ pendamping
bagi Majelis Umum yang pada awalnya bertugas untuk jangka waktu tiga tahun. Sejak saat itu
mandat dari United Nations High Commisioner for Refugees secara berkala diperpanjang dalam
waktu lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2003, Majelis Umum memperpanjang mandat
UNHCR “sampai masalah pengungsi diselesaikan”.1
1.2 Fungsi dan Tugas UNHCR (United Nation Commisioner for Refugee)
Menurut Pasal 1 Statuta Kantor Komisi Tinggi, tugas utama mereka adalah memberikan
perlindungan internasional pada pengungsi, dan mencari jalan keluar yang tahan lama bagi
pengungsi dengan membantu pemerintah dalam memfasilitasi pemulangan pengungsi dengan
1 UNHCR Indonesia, http://www.unhcr.org/pages/49c3646c80.html, diakses 27 April 2015 jam 19.00
sukarela, atau intergrasi mereka ke dalam masyarakat berkewarganegaraan baru. Fungsi Komisi
Tinggi diklasifikasikan sebagai “benar-benar non politik” serta “kemanusiaan dan sosial”2
Dalam memenuhi fungsi perlindungan, tugas Komisi Tinggi seperti yang disebutkan dalam
Statuta tersebut termasuk:3
a. Memajukan penyelesaian dan ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan
pengungsi; mengawasi pelaksanaannya; dan mengusulkan amandemen;
b. Memajukan upaya-upaya untuk memperbaiki situasi pengungsi dan mengurangi
jumlah orang yang memerlukan perlindungan;
c. Membantu usaha-usaha meningkatkan pemulangan sukarela, atau berasimilasi dengan
masyarakat negara baru;
d. Meningkatkan penerimaan pengungsi ke dalam wilayah negara negara;
e. Memfasilitasi transfer aset para pengungsi; memperoleh informasi dari pemerintah
mengenai jumlah dan kondisi pengungsi di dalam wilayahnya; serta hukum dan
peraturan-peraturan yang berlaku;
f. Memelihara hubungan erat dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah;
g. Menggalang hubungan dengan organisasi swasta yang menangani persoalan
pengungsi;
h. Memfasilitasi koordinasi usaha-usaha swasta;
UNHCR juga bertujuan untuk mengurangi situasi pengungsian paksa dengan mendorong
paksa negara-negara serta lembaga-lembaga lainnya untuk menciptakan kondisi yang kondusif
2 Ibid
3 Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, United Nation High Commisioner of Refugee, http://ocw.jhsph.edu/courses/refugeehealthcare/pdfs/lecture11.pdf, diakses 27 April 2015 jam 20.15
bagi perlindungan hak asasi manusia dan resolusi damai sengketa. Dalam semua kegiatannya,
UNHCR memberikan perhatian khusus pada kebutuhan anak-anak dan berusaha untuk
mempromosikan hak-hak perempuan.
Sebagai organisasi yang bergerak dan concern dalam masalah pengungsian, UNHCR
diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam penyelesaian permasalahan pengungsian yang
kini menjadi masalah serius dalam dunia internasional. Adapun tugas dan kegiatan UNHCR
secara garis besar adalah sebagai berikut :4
1. Perlindungan (protection)
Seyogyanya perlindungan terhadap warga merupakan tugas dari pemerintah. Namun ketika
mereka menjadi pengungsi, jaring perlindungan yang diberikan oleh negara tersebut hilang.
Mereka tidak memiliki perlindungan dari negara mereka sendiri dan berada dalam situasi yang
rentan. Maka dari itu UNHCR bertugas menjembatani agar hak-hak dasar para pengungsi ini
masih bisa terjamin, dan mencegah mereka dikembalikan ke negara asalnya dan mendapat
penganiayaan kembali.
Saat ini setidaknya UNHCR menangani 33,9 juta jiwa di seluruh dunia yang menghadapi
masalah pengungsian. UNHCR bersama mitranya bekerja sama di berbagai lokasi, mulai dari
kota, kamp-kamp yang berada di pedalaman, serta daerah-daerah perbatasan. Badan ini bekerja
untuk memberikan perlindungan fisik dan juga perlindungan hukum.
2. Pelayanan (Assistance)
Orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari keamanan di negara
lain, atau bagian yang berbeda dari negara mereka sendiri, selalu membutuhkan bantuan.
4 UNHCR Indonesia, http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbf.html, diakses 22 April 2015 08.00
bahwa mereka memang secara sukarela dan tidak keberatan untuk kembali ke negara
asalnya. Segala kebutuhan perjalanan seperti dokumen, penerbangan, uang tunai dan
penerimaan di negara asal ditanganioleh mitra operasional UNHCR, yaitu International
Organization for Migration (IOM).
3. Penempatan di negara ketiga bukanlah hak bagi pengungsi dan negara tidak memiliki
kewajiban internasional untuk menerima pengungsi yang secara sementara tinggal di
negara suaka yang pertama. Dengan demikian, penempatan di negara ketiga adalah
solusi jangka panjang yang bergantung pada kesediaan negara penerima. Di Indonesia,
penempatan di negara ketiga menjadi pilihan yang paling memungkinkan bagi
mayoritas pengungsi. Dari jumlah total 14,000 pendatang yang mencari suaka di
Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2011, kurang lebih 3,000 orang diantaranya telah
mendapatkan solusi dengan penempatan di negara ketiga, terutama di Australia dan
pemulangan secara sukarela ke negara asal mereka.13
5) Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.
UNHCR pun menjalankan mandatnya terhadap orang-orang yang berkeadaan tanpa
kewarganegaraan di Indonesia dengan cara melakukan berbagai aktivitas untuk
mengidentifikasi populasi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang mungkin ada dan
untuk melihat celah-celah yang ada dalam peraturan yang berlaku yang mungkin mengarah
kepada keadaan tanpa kewarganegaraan. UNHCR juga mempromosikan dan mendorong
dikeluarkannya dokumen dan perolehan kewarganegaraan. Dalam menjalankan kegiatan
tersebut, kantor UNHCR di Indonesia melakukan upaya bahu membahu dengan instansi
pemerintah, LSM, badan PBB lainnya (UNFPA, UNICEF) dan organisasi sosial sipil, melalui 13 UNHCR Indonesia, http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan/solusi-jangkapanjang , diakses 29 April 2015 jam 23.20
berbagai diskusi dan pertemuan membahas permasalahan untuk mengidentifikasi celah yang
ada dalam peraturan dan praktek kesehariannya, guna untuk memperkuat komitmen diantara
para partisipan dalam mengatasi tantangan yang saat ini ada dalam hal memperoleh
kewarganegaraan Indonesia, dan untuk menimbang nilai lebih yang dapat diperoleh apabila
instrumen hukum terkait diaksesi. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam
Negeri merupakan mitra kerja utama UNHCR dalam menangani statelessness. Meskipun
Indonesia saat ini belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1954 tentang status orang tanpa
kewarganegaraan atau Konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan,
Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam reformasi ketentuan dan undang-
undang kewarganegaraannya. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai langkah
proaktif untuk mengurangi dan mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan, terutama dengan
undang-undang Kewarganegaraan 2006 yang menghapus ketentuan diskriminasi yang ada
sebelumnya dan dengan adanya pembaharuan dalam ketentuan kewarganegaraan di
Indonesia.14
6) Perlindungan.
Dalam menjalankan mandatnya, memberikan perlindungan kepada pengungsi dan
pencari suaka di Indonesia, UNHCR bekerja erat dengan pemerintah Indonesia, organisasi
non-pemerintah, dan anggota komunitas sipil dalam memastikan para pencari suaka dan
pengungsi di Indonesia tidak dipulangkan ke negara asalnya secara paksa, serta untuk
memastikan mereka memperoleh jaminan perlindungan internasional. Perlindungan
pengungsi berawal dari menjaminan mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi dilindungi
dari refoulement (yaitu pemulangan paksa ke negara asal mereka dimana nyawa dan
14 UNHCR Indonesia, http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/keadaan-tanpa-kewarganegaraan, diakses 29 April 01.15