II Pendidikan II III - Kadin · PDF filePeningkatan kualitas dan kompetensi tenaga ke~a. ... • Sinkronisasi dan hannonisasi penegakan hukum ... bagi TKJ bennasalah di luar negeri

11/18/2009

PRIORITAS NASIONAL

II Refonnasi Birokrasi dan Tata t\elola

II Pendidikan

II Kesehatan

II Penanggulangan Kemiskinan

-~ II Kelahanan Pangan 11 Prlorltas Naslonal

Kabinet Indonesia Bersatu II II Infrastruktur 2009·2014 a Iklim Investasi dan Iklim Usaha

II Energi

a Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

II Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

III Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

PROGRAM 100 HARI (1/3)

1. Penataan ulang tala laksana dan hubungan kerja sama anlar lembaga penegak Bidang Politlk, hukum lermasuk KPK. Kepolisian dan Kejaksaan Hukum, dan

Keamanan 2. Percepatan pelayanan pubJik

3. Pemberanlasan terorisme

4. Pengelolaan wiJayah perbatasan

5. Kerjasama inlernasionaJ dalam rangka penguatan demokrasi

6 Tunjangan khusus bagi PNSfTNl/POLRI yang bertugas di wilayah terdepan. terluar & perbalasan

7 Penegakan dan kepastian hukum

8 Peningkatan kemampuan pertahanan & keamanan negara

9 Reformasi birokrasi dan tala kelala pemerintahan

10.Peningkalan efektifilas atanami daerah

1

11/18/2009

PROGRAM 100 HARI (2/3)

Kelersedlaan lahan dan keterpaduan tala ruang Bidang 2. Pembiayaan untuk pembangunan infrastruklur Perekonomlan

3. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Strategls

4 Pengadaan lahan bagi pertanian. perkebunan dan perikanan

5 Iklim inveslasl pertanian dan perikanan

6 Kesinambungan swasembada pangan

7 Jaminan pasokan energi

8 S,slem harga energl yang kompelltif

9. Kelahanan energi

10.Pengalihan sistem subsidi 88M. pupuk. dan listrik

11. Pengembangan energi terbarukan nasional

12 Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

13.Pengembangan UKM

14.Ketenagakerjaan

15.Kelancaran arus barang dan daya saing

16 Revitalisasi Industri pupuk dan gula

17 Pengembangan Klaster Industri Industn berbasls sumber daya alam fosil lerbarukan

18 Aksesibrlilas dan kelerhubungan (connectivity) Antar Wilayah

19 Keselamalan Transportasi

PROGRAM 100 HARI (3/3) ,

1 Penlngkatan efektivitas dan keberlanjutan PNPM Mandiri Bidang Kesejahteraan 2 Pengembangan 8anJuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Rakyat 3. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga ke~a

4. Peningkatan fasilitasl dan perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja

5. Penyempurnaan kerangka kebiJakan untuk mendorong peneiptaan lapangan kerja produktif

6. Peningkatan pembiayaan kesehalan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat

7 Peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs

8 Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana

9 Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah terpeneil. lertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)

1O.Peningkatan pelayanan pendidikan dasar 9 tahun yang benmutu dan terjangkau

11. Peningkatan protes1onalisme dan pemerataan distribusi guru

12.Penguatan relevansi antara pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pendidikan keterampilan dengan kebuluhan kelersediaan lenaga kerja dalam mendukung ekonomi, tenmasuk ekonomi kreatif

13 Peningkatan daya saing pendidlkan tinggi

14.Penguatan posisi Indonesia pada Konferensi PBB ke-15 untuk Perubahan Iklim di Copenhagen. Denmark. 7-18 Desember 2009

15. Pencegahan kebakaran hutan dan peningkatan kualitas pengelolaan bencana

16.Penyelenggaraan ibadah haji

----._----2

11/18/2009

PROGRAM 100 HARI BIDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN

• Penyiapan dan langkah awal pelaksanaan restrukturisasi Kepolisian dan Kejaksaan sebagal bagian substansial dari reformasi lembaga penegakan hukum

• Penyusunan rencana dan pelaksanaan peningkatan protesionalitas dan penegakan integrilas sumberdaya manus~ di seluruh jajaran kepolisian dan kejaksaan

• Sinkronisasi dan hannonisasi penegakan hukum anlara KPK, Kepolisian dan KeJaksaan

• Fasililasi Pemda tentang peraturan perundangan lerkait dengan penyederhanaan perijinan unluk memulai usaha (starting of business)

• Perluasan citizen service pada perwakilan RI dl luar neger; (LA, Sydney, Darwin, Perth, Tokyo, Osaka. NY, Kuching, Penang)

Kemenlerian Koordinalor Polijik. Hukum dan Keamanan

Kementerian Koordinalor Politik. Hukum dan Keamanan

Departemen Oalam Negeri

Depanemen Dalam Negeri

Oepartemen Luar Negeri

Depkumham. POLRI. Kejagung, KPK, Komis; Kejaksaan, Kempalnas, Kornisl Ombudsman, Komisl lainnya

Depkumham, POLRI, Kejagung, KPK. Komisi Kejaksaan, Kompolnas, Komisi Ombudsman, Komisi lainnya

Depkeu, Depdag, Deperin, Pemda, Depkumham, BKPM

Depkeu, Depdag, Deper;n, Pemda, Depkumham. BKPM

Kemenko Polhukam, Depkumham, TNI, Pol", BIN, Depnakertrans, BNP2TKJ

PROGRAM 100 HARI BIDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN ;

• Pelayanan paspor yang mudah, Iransparan & tepal Departemen Hukum dan Deplu, Kejaksaan Agung, waktu dari 7 had menjadi 4 hari lermasuk pelayanan HAM Dephub bagi TKJ bennasalah di luar negeri

• Penyempumaan prosedur pengesahan badan hukum Oepartemen Hukum dan Depru. Kejaksaan Agung, (PT) dar; 1 bulan menjadi 7 har; HAM Dephub

Departemen Hukum dan Deplu, Depdag. Depag • Penyelesaian tunggakan permohonan HKI: hak clpta 1.500 berkas, desain industri 1.000 berkas. paten 1 250 HAM berkas, merk 17.000 berkas

• Mengoptimalkan pembayaran lilang dengan Markas Besar POLRI Pemda, Dephub, Jasa Rahardja, menggunakan fasilitas elektronik Depkes. Depkeu

Markas Besar POLRI • Mengembangkan fasilitas j3ringan dala kecelakaan & Pemda, Dephub, Jasa Rahardja, pelanggaran lalu linlas Depkes, Depkeu

-~~--------'--

.;I ;--_._----------,------------------

11/18/2009

dokumenlasi untuk mengelola informasl publlk

• Mengoptimafkan pelaksanaan SP2HP di jsjaran Polr! Markas Besar POLRI Kejagung. MA

• Membentuk komisi pengawas penyldlk Markas Besar POLRI Kejagung. MA

• Mengoptlmalkan sosialisasi SP2HP secara Ivas kepada Markas Besar POLR I Kejagung. MA masyarakat mala/ui media

• Mendorong penyediaan pelayanan safu alap pada 10 Kementerian Negara Pemda. Depdagri. Depdag. kola sebagai tambahan terhadap pelayanan yang sudah Pendayagunaan Aparatur POLRI. TNI. Depkeu ada Nagara & Reformasi

8irokrasi

OepkesOepartamen Hukum dan HAM

PROGRAM 100 HARt BtDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN

• Membangun & mengembangkan siSlem Informasi & Pemda

• Koordinasi & sinkronisasi tindak lanjul hasil raker Kementerian Koordlnator Depdagri. Deplu. Dephan. dengan komisl I OPR RI lenlang peningkalan kapasitas Politik, Hukum dan POLRI. TNI. BIN. Kemeneg PAN Desk Koordinasi Pemberanlasan Terorisme menjadi Keamanan dan Reformasi 8lrokrasi. Depkeu Badan Koordinasi Pemberanlasan Terorisme & Selneg

PROGRAM 100 HARI BIDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN ,

• Koordinasi & Sinkronisasi Akselerasi Penyelesaian Perpres tentang Badan Nasional Pengelolaan PertJatasan (BNPP)

• Menyiapkan program invenlarisasi pulau-pulau tenuarfterdepan

• Pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-2 yang diikuti 39 Negara di Kawasan Asia Pasifik & 12 Negara Peninjau di luar Kawasan ASIa

• Menyusun Kelompok Kerja (Pokja) unluk merumuskan kebljakan lunjangan khusus bagi penjaga perbalasan

• Koordlnasi dengan Oepkeu & departemen ler1<ait untuk menyesualkan bessrsn lunJangan khusus di daerah pefbalasan

• Mengajukan rancangan Perpres tenlang tunjangan khusus bagi prajurit & PNS yang bertugas di daerah perbalasan, terdepan & lerpencil

Kemenlerian Koordlnator Polillk, Hukum dan Keamanan

Oepartemen Luar Negeri

Departemen Penahanan

Oepartemen Pertahanan

Departemen Pertahanan·

Depdagri. Deplu. Dephan. DKP. Selneg

Oepdagri. Kemenko Polhukam. TN I. POLRI. Depkumham. Bappenas

Setneg, Oepkeu, Bappenas, Kemenko Polhukam. Kemeneg PAN dan Reformasi Birokrasi

Selneg. Depkeu. Bappenas. Kemenko Polhukam. Kemeneg PAN dan Reformasi Blrokrasi

Selneg. Depkeu, Bappenas, Kemenko Polhukam, Kemeneg PAN dan Reformasi Birokrasi

---- --- ------------

11/18/2009

PROGRAM 100 HARI BIDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN .

Projjra~'7 f'enegakan dan KepastialJ Hukum

RENCANA AKSI

- .... ,~~~-_.:.~~· . 'rl' ~~. ~4. - • Penyusunan design pola pengualan & pemantapan

hubungan kelembagaan anlar penegak hukum

• Pemanlapan Qfganisasl pada tembaga penegak hukum dalam pflnsip klneqa yang Iransparan & akuntabel

• Penyidikan perkara besar tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang besar oJeh Kejagung & 7 (Iujuh) Kelal; DKI, Banlen, Jabar. Jaleng_ Jal;m, Sulsel, Sumul

• Mengkoordinasl upaya Inventaflsasi seluruh peraluran perundangan yang menghambal pelaksanaan program dllapangan

• Merumuskan Iindak lanJut peradllan mliller

PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT

- . . ,:;:"'~.~ .... ~\ -",

Depkumham, PDLRI Kejagung.

Politik, Hukum dan Kementerian Koord.nalof

Sea Cuka, (Depkeu), KPK

Keamanan Kornls1 Kejaksaan. Kompolnas. Kom.si Ombudsman KomrSI La1nnya

Depkumham, POLRI, Kelagung,

Polilik, Hukum dan Kemenlerian Koordinator

Sea Cuka, (Depkeuj. KPK,

Keamanan Korn,sl KeJaksaan, Kompolnas KomislOmbudsman Korn.s, La.nnya

Kejaksaan Agung Depkumham, POLRI

Kemenlerran Koord,nalor Depkumham. Depdagrl Polilik, Hukum dan Keamanan

Kemenlerian Koordlnator Oepkumham Dephan TNI Polillk, Hukum dan Keamanan


RENCANAAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT

Penyusunan cetakblru mimmum essentialforce yang Departemen Pertahanan TN!. Kemeneg PPN/Ka melipuk Bappenas Depkeu, Kemeneg

aluisisla (adlaUau) BUMN SDM sarpras kodal

Revilalisasl sumber pengadaan Departemen Pertahanan TNI. Kemeneg PPN/Ka - Induslfl slralegls dalam negerl Bappenas, Oepkeu. Kemeneg - kern Ilraan dengan luar negeri BUMN

Penyusunan skJm anggaran multiyears (3 renslra) Oepartemen Pertahanan TNI, Kemeneg PPN/Ka Bappenas, Depkeu, Kemeneg SUMN

Pengembal1an sukarela V'lNI asal Papua & Papua Departemen Luar Negeri KemenkoPolhukam. Depkumham. Baral ke wilayah NKRI sebanyak 702 orang Oepkes. Oepnakertrans. TNI.

PaIn, BIN. Oephub. Pemda

Pembentukan anggota Tim Pengendah Pelaksanaan Departemen Pertahanan SClneg. Oepkeu, Kemeneg PPNI Pengalihan Aktlvllas Bisnis TNl sesual keputusan Ka 8appenas Kernenko Menhannomor KEP/190IM!XJ2009IanggaI21 Oklaber Polhukam. Kemeneg BUMN

Penyeles31an penyusunan peraluran Menkeu & Oepartemen Pertahanan Selneg, Oepkeu, Kemeneg PPNI peraluran Pangllma TNI yang dlkoordJnaSlkan oletl Ka 8appen~s. Kemenko Timnas Pengalihan Aklivilas 815nis TNI PoJtlukam. Kemeneg BUMN

2009

11/18/2009


RENCANAAKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT ,... ,

~....,~ > si·~!~st<1an. ala K'!lola Pemeiiiitahan . ~J;" '"

~ - ., " • Pelaksanaan reformasi bifokrasl yang progres.f Kementerran Koordlnalor Kemeneg PAN dan Re(ormasl

berdasarkan Program Aksi Reformasi BlrokraSI 2010 Pollilk. Hukum dan Birokrasi 2011 yang dilerbitkan Januar. 2010 Keamanan

• Memulai tindak Janjul yang dlperlukan dalam rangka Kemenlerran Koordlnator Depkumham, KPK. Kejagung pelaksanaan Undang-Undang Pengadllan Tlplkor Pohtrk. Hukum dan

Keamanan

" , ,." ~ _.~~i§;~ii!h'ijJji~ai~!1;Ef~kUfilasPlonoml Oaerah > ~;..~ ':l·;~·..', _. ...

Kementerian Koordinator • Menyiapkan prosedur. mekan,sme dan langkah- Depdagri langkah untuk evalu3si menyeluruh lerhadap Polrlik, Hukum dan pemekaran daerah Keamanan

• Menyiapkan kansep pengkaj,an ulang daram rangka Kementerlan Koordinalor Depdagri peningkalan efektifrlas pelaksanaan alanamr daerah, Pohtlk, Hukum dan lermasuk olonami khusus Keamanan

• Mengevaluasi sislem dan pelaksanaan pemilihan Kemenlerlan Koordinalor Depdagri kepala daerah (pilkada) Polit,k, Hukum dan

Keamanan

• Mengevaluasl slstem dan menrngkatkan etekli/itas Kernenterlan Koordlnator Depdagn. Depkeu penggunaan dana perlmbangan daerah Pohllk, Hukum dan

Keamanan

• Mengembangkan konsep penrngkalan kapasltas Kemenlenan Koordinalar Depdagri. Kemeneg PAN dan aparalur pemerinlah daerah Pollilk. Hukum dan Reformasi 8irokrasi

Keamanan

PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN .

Depdagri. Dephukham. Selneg

• Penyempumaan standar prosedur operaslonaJ Kepala Badan Depdagri, Dephukham. Deplan. pengaluran pengaluran dan pelayanan pertanahan Penanahan Nasional Dephul. Selneg (mengaeu pada UU NomoI 25 Tahun 2009 lenlang Pelayanan Publik)

Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional Kepala Badan Depdagri, Dephukham. Deplan. secara online Pertanahan Naslonal Dephul. Selneg

Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak Kepala Badan Depdagri, Dephukham (LARASITA) Pertanahan NaSlonal

Penyusunan RPP lentang Perubahan Peruntukan Departemen Kehulanan Depdagri, DepESDM. Deplan. Kawasan Hutan DepKP, KemeneglH,

Depnakertrans. DepPU. KemenegPDT

• Penyusunan RPP tentang Pemanfaalan Kawasan Depanemen Kehutanan Depdagri. DepESDM. Deplan. Hutan DepKP. KemeneglH.

Depnakertrans. DepPU. KemenegPDT

i 'r------------------,--'-------------,----------------------------------

11/18/2009

PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN ~

• Revtew sinkronisasi kebijakan dan peraturan Kementerian Koordinator Depdagri, Dephukham, Selneg perundang-undangan yang lerkail dengan lala ruang

• Penyempumaan standar prosedur operasional pengaluran pengaturan dan pelayanan pertanahan (mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)

• Inlegr8si data dan pelayanan pertanahan nasianal

Bidang Perekonomian

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Kepala Badan

Depdagri, Dephukham, Deplan, DephuI, Selneg

Depdagri, Dephul<ham, Deptan, S8Cara online

• Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak

Pertanahan Nasional

Kepala Badan

Dephut, Setneg

Depdagri, Dephukham (lARASITA)

• Penyusunan RPP ten tang Perubahan Perunlukan Kawasan Hutan

• Penyusunan RPP tentang Pemanfaatan Kawasan

Pertanahan Nasional

Oepartemen Kehutanan

Oepartamen Kehutanan

Depdagri, DepESDM, Deptan, DepKP, KemenegLH, Depnakertrans, DepPU, KemenegPDT

Depdagri, DepESDM, Deptan, Hulan DepKP, KemenegLH,

Depnakertrans, DepPU, KemenegPDT

PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN

RENCAr~A AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT

t!:~~~~::-:_:\_l~~~ig~~l~j.fi'1ili~l~·~~ • Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 lenlang Kementerian Oepdagri, Depkeu, DepPU,

Kerjasama Pemerinlah dan Badan Usaha Dalam PPNIKepala Bappenas Dephub, DepESDM, DepBUMN Penyediaan Infraslruklur

• PerJuasan modal ~mbagapembiayaan infraslruktur Oepartemen Keuangan Depkeu, DepPU

• Perubahan Keppres Nomor 80 lahun 2003 tenlang Kementerian Depkeu, Selkab, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa PPNIKepala Bappenas Pemerintah

• Penyempumaan Keppres 8012003 mengenai tata cara Departemen PPNlKepala pengadaan barang dan jase pemerintah yang Bappenas mencakup skema co-financing dan mengakomodasl tata cara pengadaan hasil induslri kreatff, inovatif, budaya. dan hasil penetilian laboratorium atau instilusi pendidikan

• Penetapan skema cxrfinancing bagi program Kementerian Koordinalor KemenegPPN, Depkeu pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Bidang Perekonomian (penciptaan ownership di daerah) serta Pemerinlah dan SwaslaIBUMN (Public Private Partnership)

--

-----------

---_._-------~--

11/18/2009


RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT

$._..... _kP-e.. ,_9 JIE IIhilI1;l!"!'!" '.ara""ar! n '"

s Sktur lrateg,s.

• Peningkatan kesehalan lingkungan berupa Departemen Pekeqaan Depkes pembangunan sarana air minum dl 1 379 Umum lokasilkawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanllaSI masyarakat dr 61 lokasi

• Penyelesalan audit lekrus unluk pengembahan dan Departemen Pekeqaan Oeplan pemastian tungsl embung, waduk. bendung dan Umum bendungan. sena jaringan Irigasl secara hohslik dan terintegrasl

• Peningkalan kapasltas Jalan lintas di Sumatera dan Oepartamen Pekeqaan Sulawesi sepanjang 695 km, sebagai bagian dan Umum pembangunan jalan liotas Sumatera. Jawa. Bah, Nusa Te0993r3 Safar. Nusa Tenggara Timur. Kalimantan, Sulawesi dan Papua sepanJang 19 370 km daJam 5 lahun

• Pembentukan tim penyiapan prasarana penghubung Oepartemen PekerJaan Jawa-Sumalera yang bertugas melakukan stud. Umum kelayakan

• Penyelesalan struklur penampang basah prasarana Oepartemen Pekerjaan pengendallan banJif BanjJr Kanal Timur (BKT) Jakarta Umum sehingga dapat mengallrkan atr

"


• Peningkatan lingkat hunIan rusunawa yang sudahJsedang dibangun dari sekllar 40°'" menjadi 80% dalam 100 hari dan melakukan kajl ulang menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan rusunaml

Kemenlerian Negara Perumahan Rakyat

• Penyelesaian penyediaan akses telepon dl 32 provinsi. mencakup 25 000 desa (Desa 8erdeflngj

Departemen Komunikasl dan lnformalika

• Pencanangan dukungan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi Jokal sekaligus pemantapan program IGOS (Indonesia Go Open Source)

Departemen KomunlkaSI dan lnformallka

• Peningkatan layanan transporlaSI bag. masyarakal d. daerah tertJnggal, terdepan, lerluar dan pasca-konfllk

Kemenlerian Koordfnator Oephub, OepPU, KemenegPOT Bidang Perekonomlan

• Oimulainya perbalkan sarana dan prasarana Oepartemen Kelaulan pelabuhan perikanan dengan mengutamakan dan Perrkanan penye<:haan sarana at( berslh dan pabrik es oleh pemerintah serta pembenahan slslem ranlai dingln mulai dan penyortlran dl laul sampal dengan d. tempal pemasarannya

DepPU

Depdagri, Dephukham, Deplan. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlanlar Pertanahan Naslonal

• Perubahan PP Nomor 36 Tahun 1998 lenlang Kepala Badan Dephul,Oepnakertrans, DepESDM, DepKP, Selneg

Kepala 8adan Oepdagri, Oephukham. Oeplan, Bldang Pertanahan

• Perubahan PP Nomar 46 Tahun 2002 tentang PNBP Pertanahan Naslonal Oephut. Oepnakertrans,

DepESDM, DepKP. Selneg

--------------------------------

------ "---------.

11/18/2009

PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN . ,

• Penyusunan Perpres tentang Pertanian Pangan Skala Departemen Pertanian Luas (Food Estate)

Depdag. Depe"". DepBUMN. Oepkeu

• Pencanangan Food Estate dl Merauke Departamen Pertanian Oepdagn

Pemenuhan B8M dalam negan khususnya unluk Depkeu. DepBUMN. Indonesia bagian timur

Perencanaan pasokan gas bum. unluk keperluan Depkeu. DepBUMN. domestik

• Penerbilan PP dan Peraluran Menlari ESDM tentang Depkeu. DepBUMN. Pasokan balubara Dalam Nege" IDMO) Dephukham. Selneg

Penerbilan Perpres tenlang Proyek Percepalan Depkeu. DepBUMN Selkab

Ospartamen Pertanian

Departemen ESDM

Departemen ESDM

Departemen ESDM

Departemen ESDM

Oepenn

Pembangunan Pembangklt Tenaga Llslrik 10000 MW TaMp II

.,



• Penerbilan Perpres tentang Harga Patokan Pembelian Oepartemen ESOM Depkeu. Deperin, DepBUMN, Lislrik Dati Panas Bumi Setkab

i~~~~Dit9l~*~~~?~fr~-~~:: ~~~~:.~~~~.:t:~~~f)~~~~: ..'-';:{~ .. ;" • Perumusan penyelesaian permasalahan PPA di tingkal Oepartamen ESOM Depkeu. Kemeneg BUMN

korporal PT PLN

Kemenlenan Negara • Penunlasan reorganisasi PLN dan Pertamlna DepESDM BUMN

• Pemanfaalan coal bed methane melalui penyusunan perangkat peraturan sehingga bisa menghasllkan energi pada tahun 2011

• Perumusan pengalihan sistem subsidi" 88M. pupuk Oepartemen ESOM. Depkeu, Kemeneg BUMN dan listrik Oepartemen Pertanlan

;f:~l?t!ffiQ!.:iN!~g~!t!fi)i'!9r.t~~~l'J1i~i~~E'?""".f:r.~~.. ', "~'9:~'" :C:;i.\~ "..... '.' .. Menerbllkan Peraluran Menleri Keuangan tentang Departemen Keuangan Depkeu. Kemeneg BUMN Insenlif pemanlaatan renewable energy

11/18/2009

~~,JPROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN , .~ 'tt';:-::

• Perubahan Peraturan Pelaksanaan Penyaluran KUR

Oepat1emen Keuangan Kementenan Negata Kcperasl dan UKM

Kemenlenan KoordinatOf Bldang Perekonomlan

Kemeneg BUMN. Deplan. DKP. Depdag. Deperin. Oepdagn

Depkeu. Depkop & UKM. Deplan. DKP. Depdag. Deperrn. Depdagri, Kemeneg BUMN

• Perluasan akses KUR linkage anlara perbankan besar Kementenan Negara nasional dan bank daerah Koperasl dan UKM

Depkeu, Kemeneg BUMN

• Memperluas program dtklal dan pendldtkan vocational

bagi pelaku UKM

• Perluasan One Village One Product (OVOP)

• Percepalan pembangunan alau revllahsasl pasar tradislonal sebanyak 90 pasar

Kemenlertan Nagara Koperasi dan UKM

Kementenan Nagara Koper8s1 dan UKM

Oepanemen Perdagangan

Depkeu. Kemeneg BUMN

Depdag. Deperrn

Depdagri

• Perubahan Peraluran renlang Upah M,nimum Sektoral Depanemen Tenagakeqa Depenn. Depdagn. Depdag, dan Transmrgrasl Deptan, DepESDM, Dephub.

Dephul. DKP

PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN .i~ ~

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dephukham. Depkeu, Dephub. Oepdag. Oepkominfo, Depertn. DepESDM. Deplan. Dephul, Depkes

Pengoperasian pelayanan kepelabuhanan dan kepabeanan 24/am per hari dan 7 han per rnlnggu

Departemen Perhubvngan dan Oeparternen Keuangan

Deplan, Depkes/BPOM, Dephukham

• Penyusunan rencana aksi revilallsasl InduSlrt pupuk Oepanemen dan gula Perlndustnan

• Pencanangan ktaster induslri berbasls perlanlan, Oepanemen Pertanian OepESOM, Oeperln. Oepdag. oleochemical dl Sumatera Utara, Kahmantan Tlmur. Oephub dan Riau

• Pencanangan klaster induslfl berbaSIS mrgas. kondesal Oepartemen Pertanian dl Jawa Timur dan Kalimanlan Timur

DepESDM. Depenn. Depdag Dephub

.,

11/18/2009

PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN ~lJ ~'

• Penyusunan cetak biru lransportasi mullimoda sesual dengan cetak biru sistem logistik nasional

• Penyusunan konsep dasar perencanaan Jaringan fransportasi angkulan laut dan rencana pembangunan pefabuhan

Integrasi sistem angkutan umum massal perkotaan anlar-moda. dimulai di Jakan3 dengan penerapan tiket lerusan kereta api dan busway

Oepartemen Perhubungan

Oepartemen Pemubungan

Depkeu, Depdag, DepPU, Oepdagri, Bappenas

DepPU, Kemeneg PDT, Kemeneg PPN/Kepala Bappenas

• Penyusunan pedoman teknis lenrang keselamalan Oepartamen Po~i, DepPU, Deperin Iransportasl Perhubungan

"

PROGRAM 100 HARI BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

• Sosialisasi SK Menkeu lentang Dana Usaha Bersama di 570 KablKola

• Sosiaiisasl dan bantuan PNPM Mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbaf dan Jabaf

Departamen Keuangan

Departemen Oalam Negeri. Departemen Pemkerjaan Urn urn

Bappenas, Kemenko Kesra, Oepkeu. Pemda Sumbar

• Melanjulkan PKH bagi 770 000 RTSM dengan Depar1emen Sosial PT Pos, Depkes, Depdiknas, Jdentifikasi 50 000 calon peserta baru PKH di 5 proplnsr Oepag, Pemda Kepri. Bali, Kalleng, Sulteng dan Sulsel dengan penambahan anggaran Rp 200 M (Tolal Rp 1 3 T pada lhn, 2010)

• PelunaJran progfam Bantuan 50sIal Terpadu Berbasls Kementerian Koordinatof Keluarga yang mengintegrasikan bantuan bidang 8idang Kesejahtefaan kesehatan. pendidikan. pangan dan bantuan langsung Rakyal

• Melakukan koordinasi antara pemefjnrah pusat dan Oepartemen Tenaga Oepnakertrans pemerinlah daerah untuk meogembangkan Lembaga Kel')a dan Transmigrasl Pelatihan Kerja {LPK} berbasis kompetensl dl daerah

~ Penguatan kelembagaan kelembagaan Badan Naslonal Serliftkasi Protesi (BNSP) sebagai lembaga yang mandiri dan independen.

Departemen Tenaga Ke'la dan Transmigrasl

BNSP

11/18/2009



Pr~ram-4: ~e,!I!lg~atarrF!,slhtasl dan-Perl',"!d_ungan untuk Mendukung Mob.htas Tenaga Ke'la

.. Idenlifikasi peraluran yang menghambat perpindahan Departemen Tenaga Pemda dan perjaJanan penduduk unluk melakukan kegialan Keqa dan Transmlgras' ekonomi ke suatu daerah khususnya daJam mencari pekerjaan

.. Kajian terhadap ralifikasl konvensl buruh mtgran dan Departemen Tenaga Oeplu. Oepnakertrans keJuarganya Kefja dan Transmlgrasl

.. Penyelesaian pemutangan pekeqa migran bermasalah Oepartemen Tenaga Oepsos. Oeplu. Depnakertrans, Keqa dan Transmigrasl BNP2TKI

frOii.;;!i;!r~i'periyeinpumiiariKeriingka Kebijak~nuntuk Mimdorong Penciplaan Lapangan Kerja Produktif

• Penyempurnaan kebtJakan ketenaga kerjaan secara Kemenlenan Koordlnalor Depnakenrans '''partll antara pemerlnlah. asoslasi pengvsaha dan Bldang Perekonomlan serikal pekeqa

,Pro'iilirii 6: Pefi,;;'gkatan pembiayj;"an kesehatan,untuk membei-ikan jaminan kesehatan masyarakat

• Peningkatan pelayanan pada 76.4 Jula penduduk mlskln Depal1emen Kesehalan Kemenko Kesra. Depkes. dalam sistem Jaminan kesehatan dengan anggaran Oeotan sebesar 4,6 IriJiun

"

'<"\ , " ..PROGRAM 100 HARI BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT "

Ct h' ~

• Meningkalkan kesehatan masyarakal pedesaan melalui Oepal1emen Kesehalan Oepkes. BKKBN. Kemeneg PP pemanlapan Puskesmas, Posyandu, Bidan Oasa. dan PA KB-Kesehatan Reproduksi. dengan - Meranjutkan pendataan ibu hamil dan penyediaan

Buku Kesehatan lbu dan Anak (KIA) bag! lbu hamlr baru di 60 000 desa Pembuatan buku saku lenlang penyamaan persepsl glZI bagI pengambrl kepulusan dan masyarakat Ivas

- Pembenan b.aya operas1onal240 000 Posyandu unluk Nov & Des 2009.

- Pencanangan Kanu MenuJu Sehal (KMS) - Penanganan kasus gill buruk oleh kader Posyandu.

dimulai dengan 6 000 kasus. - Pengembangan model reglstrasl kemattan - Upaya kesehatan sekolall dan Puskesmas untuk

meningkalkan kesehatan anak

~ Penelapan Pembalasan Harga Eceran Tenlnggl (HET) Oepartemen Kesehatan Oepkes.8KKBN dan Obal Generik Benogo (OGB)

• Revitalisasl Permenkes lenlang kewaJiban menuliskan Oepartemen Kesehalan Oepkes. BKK8N resep dan penggunaan abat generik di sarana peJayanan kesehatan pemeflntah

"

11/18/2009

, PROGRAM 100 HARI BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


·,~ra'!:!' 8:, P hgendalian'p~,"y'~ dan' pen;jhjggiJ!"ngan~s"I"Jfk~~hi'iai''iklbal beneana

• Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) Oepartemen Kesehatan dan AcqUired Immune DefiCIency Syndrome (AIDS)' - Pengamanan dan penyedlaan Anti Refro Viral (ARV)

unluk 16000 Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA). penyedlaan reagent HIV unluk pengamanan darah (950.000 tes). survailans (200 000 lesl dan diagnoslik (1.000 000 les I,

- Pusal pengobalan TuberculOSIS (TS) HIV ct. Provlnsl Papua

• Penanggulangan Malaria Departemen Kesehatan - Penemuan dan pengobatan 300 000 penderita

malaria, - Distribusr 2.5 Jula kelambu (Impragnated bed nel) - Screening 450.000 lbu hamll untuk perhndungan

lerhadap malaria - Pos malaria tenntegrasl dengan Oesa Slaga

• Penlngkatan Universal Child tmmunlzallon (UCI) dIS Oepanemen Kesehalan provinsl Jawa (Jallm. Jaleng. Jabar. Banten OKl Jakarta).

• Pengawasan abal Depanemen Kesehalan

• Operaslonahsasl 8alal Pengobatan HaJllndonesra Oepartemen Kesehatan (BPHII baru d, Makkah Arab Saudi,


.,~~~~~~a~~~c';o ~~,rul~~j, di'e~~~/~t~~,il • • Otsusunnya Permenkes tentang Praktek lenaga Depkes. Kemeng PP dan PA

kesehatan (perawat dan bidan) dl OTPK dan PeraluranlKepmenkes lentang pembenan Insenlif bagl lenaga kesehatan stralegls (dokler. perawal. bidan. sarjana kesehatan masyarak81. sanitarran. ahli gLZi. asislen apoleker dan analis) di DTPK

• Terpenuhlnya kebuluhan 18naga keseh Ian Slrategls Oepartemen Kesehatan Oepkes. Kemeng PP dan PA (perawal. bidan. sanitarian. ahli gizL analls kesehalan. aSlsten apoteker) sebanya~ 131 orang di 35 Puskesmas, dari 101 Puskesmas dl DTPK

"

11/18/2009



• Penyediaan Internet bagrpendidikan dasar 9 lahun dl Oepartemen Pendtdikan Oepdiknas.Oepag, 17 500 sekolah. Naslonat Kemenegpora. Depbudpar,

Depdagri. Kemer>g PP dar> PA. dan asosiasi profesi sarta dunia usaha

• Penguatan kemampuan bagi 30.000 kepala sekolah dan pengawas sekolah pada pendidikan dasar 9 lahun dalam paradigm a pembelajaran yang akllf, kreallf. efektit, entrepreneurial, dan menyenangkan

Oepartemen Pendidikan Nasional

Depdikr>as. Depag. Kemenegpora. Depbudpar. Depdagri. Kem eng PP dan PA. dan asosiasi profesi serta dunia usaha

Depdiknas. Depag. Kemeneg PP dan PA, Pemdadan perguruan tinggi serta asosiasi profesi

• Pengembangan pendidikan kewlrausahaan dan pola Oepartemen Pendldlkan kemitraan anlara pendidikan kejuruan, pendldlkan 11nggl Nasionat Yokasi, dan pelalihan kelerampilan dengan dunla industri. termasuk induSlrt krealif. daJam rangka memperkual inlermediasi dan mempunyal kesempalan pemagangan serta kesesuaian pendldrkanl pelallhan dengan duma kerja

Depdiknas. Depag. Kemeneg PP dan PA. Kemenegpora, Kemeneg Koperasi dan UKM, Oepnakertrans. Oeperin. Oaplan pemennlah daerah dan dunla usaha


• Program beasiswa Perguruan ringgi Neger; (PTN) Oepartemen Pendidikan Oepdiknas, Depag, untuk 20 000 siswa SMAlSMK berpreslasl dan kurang Nasional Kemeneg PP dan PA. Mennstek. mampu Kemenegpora, Kemeneg

Koperasi dan UKM, Depnakertrans, Oeperin, Deplan, Pemda. dan Lembaga Penelilian KJL serta industrildunia usaha

11/18/2009

PROGRAM 100 HARt BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

;1ft~~~.;, '?~::_--

•.m.~5'; ~.~_~'~::nt·~e~~!i.~-.~-:~.''j!ffiu__:!_~~;g~'~~_t!-a"e.Qi:f:;:!i:;;iit~1:~)~;:~!ii!!fl-~i'i~~_~mL~;'j~,~~~.:~·":"~_g~~;;'il1i:1ti:1e1.il_?['li;:;be]:::n~~;;:,\n'::_.~::;"iE;;,P·~~;:O::~;:'i::l~~,!"J:":.~"~ .•::-:.. -~·::;":-:.;:;;:~;,::-,:-.,,-1. • Pengkajian dan penelapan mekanisme pencegahan Kementerian Negara Oephut

kebakaran hulan di Riau, Jambi, Sumalera Utara, Lingkungan Hidup Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

• Revitahsasl Lembaga Penanganan Bencana Kementerian Koordinalor BNPB Bidang Perekonomian

,.

• Koordinasi dengan para pemangku kepentingan

• Mengusulkan untuk disepakatinya metodologi dan pembiayaan REDO melalui kombinasi marKet dan fund base (opsi Hybrid) di UNFCCC

- Memasukkan isu Manado Ocean Declaration (MOO) dalam dokumen COP-15 UNFCCC dan IPCC

- Melaksanakan negosiasi

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan Kementerian Negara lingkungan Hidup

Dewan Nasional Perubahan lklim (DNPI) dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Kemenko Kesra. Bappenas. Dephut. Deptan, DepESDM, Dephub. DepPK. Depkeu, Depdag. BMKG

Kemenko Kesra. Bappenas, Dephul. Deptan. DepESDM, Dephub. DepPK. BMKG, Deplu

PROGRAM 100 HARI BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ;


~~~MIt~ • Peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji,

meliputi pelayanan akomodasi, transportasi dan kesehatan bagi 210 ribu jamaah haji Indonesia tahun 1430 H /2009 M.

Departemen Agama Dephub, Deplu. Depkes

• Peningkalan kuahtas pendidikan di pesanlren dan Madrasah sebagai bagian dan slstem pend,dikan nasional

Departemen Agama Depdiknas

II Pendidikan II III - Kadin · PDF filePeningkatan kualitas dan kompetensi tenaga ke~a. ... • Sinkronisasi dan hannonisasi penegakan hukum ... bagi TKJ bennasalah di luar negeri

Documents