IEPUBLIK INDONESIA SALINANrhiza/arsip/jurusan/LKPP/STANDAR BIAYA...MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2-3. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan

· \

~ENTERIKEUANGANIEPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 /PMK. 02/2012

TENTANG

STANDARBIAYATAHUNANGGARAN2013

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentangPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegarafLembaga, perlu menetapkan Peraturan MenteriKeuangan tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentangPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegarafLembaga (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5178);

2. Keputusan Presiden Nomor 56jP Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANMENTERI KEUANGANTENTANG ST/\NDAR BIAYATAHUN ANGGARAN2013.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga

yang selanjutnya disingkat RKA-KjL, adalah dokumenrencana keuangan tahunan Kementerian NegarafLembagayang disusun menurut Bagian Anggaran KementerianNegaraf Lembaga

2. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baikberupa Standar Biaya Masukan maupun Starrdar BiayaKeluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggarandalam RKA-KjL. II

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

- 2-

3. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa hargasatuan, tarif, dan indeks yang digunakan untu. menyusunbiaya komponen masukan kegiatan. .

4. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yangdibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatanyang merupakan akumulasi biaya komporien masukankegiatan.

~. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barangyang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitunganbiaya komponen masukan kegiatan.

6. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yangditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biayakomponen masukan kegiatan.

7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yangmerupakan gabungan beberapa barang/jasa masukanuntuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

8. Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Ke1uaran yangmenghasilkan satu volume keluaran kegiatan.

9. Total Biaya Ke1uaran adalah Standar Biaya Keluaran yangmenghasilkan total volume sebuah keluaran kegiatan.

10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yangselanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataanpertanggungjawaban Pengguna AnggaranjKuasa PenggunaAnggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luarStandar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:

a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013;; dan

b. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013.

BABII

STANDARBIAYAMASUKANTAHUNANGGARAN2013

Pasa13

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsisebagai acuan bagi 'Kementerian NegarajLembaga untukmenyusun biaya komponen masukan kegiatan dalamRKA-KjL berbasis kinerja Tahun Anggaran 201.3.

/Ir

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

- 3-

(2) Fungsi. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidakdapat dilampaui dalam penyusunan RKA-K/L TahunAnggaran 2013.

(3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar BiayaMasukan Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai :a. batas tertinggi; ataub. estimasi.

(4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapatdilampaui.

(5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampauidisesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasianggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomisefisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal4

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 yangberfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (3)huruf a tercantum dalarn Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 berfungsisebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal5Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4, Menteri Keuangan dapat menyetujui Standar BiayaMasukan lainnya berdasarkan usulan dari Menteri /PimpinanLembaga dengan mempertimbangkan hal-hal an tara lainsebagai berikut:a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian

Negara/ Lembaga;b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;

dan Zatauc. daerah terpencil/ daerah perbatasarr/ pulau terluar.

MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA

- 4-

BABIIISTANDARBIAYAKELUARANTAHUNANGGARAN2013

Pasa16

(1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi .sebagai acuan bagi Kementerian Negare./Lernbaga untukmenyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA-K/Lberbasis kinerja Tahun Anggaran 2013.

(2) Kriteria keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi StandarBiaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut::

a. merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang;

b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur;

c. mempunyai komponenj tahapan yang jelas dalampencapaian keluaran;

d. bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan saranadan prasarana; dan

e. bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan001 dan Komponen Kegiatan 002.

(3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 dapatberupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.

Pasal7

(1) Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar BiayaKeluaran Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA·-K/L TahunAnggaran 2013;

b. referensi untuk:

·1) penyusunan prakiraan rnaju; dan Zatau

2) bahan perighitungan pagu indikatif KementerianNegara/Lembaga Tahun Anggaran 2014.

(2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar BiayaKeluaran berfungsi sebagai estimasi yang merupakanperkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikandengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggarandengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

" r)

MENTER I KtUANGANREPUBLIK INDONESIA

- 5-

Pasal8

., (1) Kementerianmengusulkan2013 kepadaAnggaran.

(2) Dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran TahunAnggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kementerian NegarajLembaga menggunakan:

a. Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 dan Pasal 5; danj atau

NegarajLembaga menyusun danStandar Biaya Keluaran Tahun AnggaranMenteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

b. Satuan biaya lain yang tidak termasuk Staridar BiayaMasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 danPasal 5 dengan mempertimbangkan kepatutan dankewajaran harga satuan biaya dimaksud.

(3) Satuan biaya lain sebagaimana dimaksud padahuruf b dikecualikan terhadap satuan biayamenam bah penghasilan dan fasilitasnegaraj pegawai negerij non pegawai negeri.

(4) Penggunaan satuan biaya lain sebagaimana di.maksud padaayat (3) disertai SPTJMyang ditandatangani oleh PenggunaAnggaranjKuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri datapendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Berdasarkan usulan Standar Biaya Keluaran TahunAnggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaranmelakukan penelaahan atas usulan Standar BiayaKeluaran Tahun Anggaran 2013.

(6) Tata cara penyusunan dan penelaahan Standar BiayaKeluaran Tahun Anggaran 2013 tercantum dalam LampiranIII yang merupakan bagian tidak terp isahkan dariPeraturan Menteri ini.

ayat (2)untuk

pejabat

Pasal9

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan tersendiri.

MENTEnll<EUANGI\NHEPUUL\f( IfIlOON!:8IA

- 6-

BABIV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 9 Maret 2012MENTERIKEUANGAN,

ttd.AGUS D.W. MARTOW)lIRDOJO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 9 Maret 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 287Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO UMUM

, , -<:;:;;":::::~-'" b

/'.;~:~,~;~:0!::~~!:·U~~AtA;,~ACHANT.U. KEMENTERIAN

~:r;~:~:;;'~11.\, ;" \ " •••••..•.• GIART6~W\:;;;,\':;i;:::'~;~:::':~~~:::;1,~,~4201984021001

"~:~~~~;~~~~~~.;;.y

",-'. ,

/