Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang… 1 VOL 14.NO 2. FEBRUARI 2016
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
1
VOL 14.NO 2. FEBRUARI 2016
VO VO VOL 14.NO 2.
FEBRUARI 2016
L 14.NO 2. FEBRUARI 2016
L 14.NO 2. FEBRUARI 2016
OL 14.NO2. FEBRUARI 2016
NO2. VOL 14.NO2.
FEBRUARI 2016
FEBR VOL 14.NO2.
FEBRUARI 2016
UARI 2016
VOL 14.NO2. FEBRUARI
2016
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
2
VOL 14.NO 2. FEBRUARI 2016
TABLE OF CONTENTS
ARTICLES
PENGARUH AUDIT FEE, JASA NON AUDIT, UKURAN KAP
DAN LAMA HUBUNGAN AUDIT TERHADAP INDEPENDENSI
PENAMPILAN
I.D.A.A. Devy Paramastri, I.D.G. Dharma Suputra 751-776
PENGARUH PERTUMBUHAN KREDIT, DANA PIHAK
KETIGA, DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PADA KINERJA OPERASIONAL
Putu Bayu Andhika, I Ketut Sujana 777-804
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RETURN ON ASSET,
DAN WINNER/LOSER STOCK TERHADAP PRAKTIK
PERATAAN LABA
Andhika Fajar Iskandar, Ketut Alit Suardana 805-834
KEMAMPUAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA
MEMODERASI PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE,
LIKUIDITAS PADA “OPINI AUDIT GOING CONCERN”
I Made Priyana Benny, Anak Agung Ngurah Bagus Dwirandra 835-861
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS
PENERIMAAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR PROVINSI BALI
Ida Ayu Ardina Natasya, Putu Ery Setiawan 862-892
PENERIMAAN OPINI AUDIT DENGAN MODIFIKASI GOING
CONCERN DAN FAKTOR-FAKTOR PREDIKTORNYA
I Gusti Putu Oka Surya Utama, I Dewa Nyoman Badera 893-919
PENGARUH LOCUS OF CONTROL, GAYA KEPEMIMPINAN
DAN KOMITMEN ORGANISASI PADA KINERJA AUDITOR
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Desak Made Putri Sanjiwani, I Gede Suparta Wisadha 920-947
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL,
OBJEKTIVITAS, INTEGRITAS DAN ETIKA AUDITOR
TERHADAP KUALITAS AUDIT
Made Aris Wardana, Dodik Ariyanto 948-976
PROFITABILITAS DAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN HIGH DAN LOW
PROFILE
Ni Made Windya Apriyanti, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih 977-1004
PENGARUH LOAN TO ASSET RATIO, DEBT EQUITY RATIO,
NET PROFIT MARGIN DAN PRICE TO BOOK VALUE PADA
RETURN BANK
Ni Putu Anning widar Ayu Lupita Siwi, I Nyoman Wijana Asmara
Putra
1005-1033
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
3
PENGARUH TINGKAT PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN
PIUTANG, LIKUIDITAS, DAN PERTUMBUHAN KOPERASI
PADA RENTABILITAS EKONOMI
Ngakan Putu Teja Hadinata, Ni Gusti Putu Wirawati 1034-1063
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN PENGAKUISISI
SEBELUM MERGER DAN AKUISISI
Vicentius Kelvin Kristianto Loekita, I Made Sukartha 1034-1063
PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PADA KINERJA KEUANGAN KOPERASI DI
KABUPATEN KLUNGKUNG
Luh Gede Diah Ary Pradnyaswari, I. G. A. M Asri Dwija Putri 1064-1091
PENGARUH KOMPETENSI, SKEPTISME PROFESIONAL,
MOTIVASI, DAN DISIPLIN TERHADAP KUALITAS AUDIT
KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA DI BALI
Dewa Ayu Wini Triarini, Made Yenni Latrini 1092-1119
PENGARUH OPINI AUDIT DAN REPUTASI KAP PADA
AUDITOR SWITCHING DENGAN FINANCIAL DISTRESS
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
I Gusti Bagus Bayu Pratama Putra, I Ketut Suryanawa 1120-1149
PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
KEMAKMURAN, INTERGOVERNMENTAL REVENUE,
TEMUAN DAN OPINI AUDIT BPK PADA KINERJA
KEUANGAN
Putu Riesty Masdiantini, Ni Made Adi Erawati 1150-1182
PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK
INDONESIA
Dewa Ayu Sri Yudiartini, Ida Bagus Dharmadiaksa 1183-1209
PENGARUH RISK, LEGAL RESERVE REQUIREMENT, DAN
FIRM SIZE PADA PROFITABILITAS PERBANKAN
I.A. Ria Paramita Handayani, I Wayan Putra 1210-1238
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI
PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, DAN
PENERAPAN E-FILING PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Putu Rara Susmita, Ni Luh Supadmi 1239-1269
PENERAPAN MODEL UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE
AND USE OF TECHNOLOGY DI KOTA DENPASAR
Ni Putu Ary Wulandari, I Ketut Yadnyana 1270-1297
PERBANDINGAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN
SESUDAH PERUBAHAN FRAKSI HARGA DAN SATUAN
PERDAGANGAN
I Kadek Dony Darma Putra Irawan, I Gusti Ngurah Agung Suaryana 1298-1325
KOHESIVITAS KELOMPOK SEBAGAI PEMODERASI
PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN TERHADAP
SENJANGAN ANGGARAN
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
4
Aprilita Catur Putri, Maria M. Ratna Sari 1336-1363
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MEMODERASI
PENGARUH KINERJA KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN
SILPA PADA DAYA SAING DAERAH
A A Ngr Mayun Narindra, I Ketut Jati 1364-1395
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL MEMODERASI PENGARUH
MANAJEMEN LABA MENJELANG INITIAL PUBLIC
OFFERING PADA RETURN SAHAM
Komang Trisna Yuliawan, I Wayan Pradnyantha Wirasedana 1396-1422
PENERAPAN TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER
DAN COMPUTER SELF EFFICACY PADA KINERJA AUDITOR
I Gede Girinatha Surya, Ni Luh Sari Widhiyani 1423-1451
PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, PELATIHAN,
UKURAN ORGANISASI DAN KEAHLIAN PEMAKAI
TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Agus Wahyu Arya Damana, I Made Sadha Suardikha 1452-1480
PENGARUH PERGANTIAN AUDITOR, UKURAN
PERUSAHAAN, LABA RUGI DAN JENIS PERUSAHAAN PADA
AUDIT REPORT LAG
Putu Megayanti, I Ketut Budiartha 1481-1509
KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PROFITABILITAS PADA
NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI
I Dewa Ayu Ratih, I Gusti Ayu Eka Damayanthi 1510-1538
PENELITIAN TINDAKAN KELAS UNTUK MENINGKATKAN
KETERAMPILAN PEMBUATAN PROPORSAL PENELITIAN
MAHASISWA
Gayatri . Gayatri, Made Gede Wirakusuma 1539-1554
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
5
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS
PENERIMAAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PROVINSI BALI
Ida Ayu Ardina Natasya1
Putu Ery Setiawan2
1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-
mail: [email protected] / telp: +6289611238284 2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
ABSTRAK
Salah satu sumber penerimaan yang ingin ditingkatkan untuk pembiayaan penyelenggaran
pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Bali sebagai daerah otonom adalah pajak BBNKB.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pelayanan publik, kompetensi
sumber daya manusia aparatur, dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak
BBNKB Provinsi Bali. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan teknik cluster sampling atau area sampling. Responden dalam penelitian ini berjumlah
100 wajib pajak BBNKB yang diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini diuji
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Berdasarkan hasil
analisis dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap
efektivitas penerimaan pajak BBNKB, kompetensi sumber daya manusia aparatur berpengaruh
positif terhadap efektivitas penerimaan pajak BBNKB dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif
terhadap efektivitas penerimaan pajak BBNKB Provinsi Bali.
Kata kunci : Pelayanan Publik, Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Kepatuhan
Wajib Pajak , Efektivitas Penerimaan Pajak
ABSTRACT
One source of revenue is to be improved for financing the delivery of government and regional
development of Bali Province as an autonomous region is BBNKB taxes. The purpose of this study
was to determine the influence of public services, competence human resources, and taxpayer
compliance of the effectiveness of tax revenue BBNKB Bali Province. Method of determining the
sample in this study was done by using cluster sampling or sampling area. Respondents in this
research were 100 taxpayers BBNKB obtained by using Slovin formula. This study tested using
multiple linear regression analysis using SPSS. Based on the results of the analysis can be concluded
that the public service variables significant positive effect on the effectiveness of tax revenue BBNKB,
the competence of human resources has positive influence on the effectiveness of tax revenue and tax
compliance BBNKB positive influence on the effectiveness of tax revenue BBNKB Bali Province.
Keywords: Public Service, Human Resource Competency Apparatus and Taxpayer
Compliance, Effectiveness Tax Revenue
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
6
PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, pemberian
otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan
terlaksana secara optimal apabila urusan pemerintahan terlaksana dengan pemberian
sumber-sumber pendapatan yang cukup kepada daerah. Pamudji (1982 : 62)
menyatakan bahwa keuangan daerah inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria
untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga
sendiri, kemampuan dalam arti sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-
sumber keuangannya guna membiayai keperluan-keperluan sendiri tanpa semata-
mata menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat.
Menurut Pasal (2) UU No 33 Tahun 2004 pendapatan daerah bersumber dari :
1) Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah 2) Dana
perimbangan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang
selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD
telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan kemandirian keuangan
daerah. Ariasi (2010) menyatakan bahwa dengan meningkatnya PAD, maka akan
mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, sedangkan Andrea Suryo Adi dan
Firma Sulistyowati (2011) menyatakan Pendapatan asli daerah akan mampu
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
7
memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri dan dapat memperlancar
kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Ahmad Yani (2002 : 3), menyatakan bahwa pengalaman selama ini
menunjukkan hampir disemua daerah presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)
relatif kecil. Umumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan
sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, hal
ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga
kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi
sangat terbatas. Koswara (2000 : 50) menyatakan, ketergantungan kepada bantuan
pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber
keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan
daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah menetapkan 5 (lima jenis) Pajak Provinsi terdiri atas : 1) Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), 3) Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), 4) Pajak Air Permukaan, 5) Pajak
Rokok, dengan ketetapan tersebut kemampuan daerah untuk membiayai keseluruhan
pengeluarannya melalui PAD akan semakin besar.
Provinsi Bali sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk memungut
kelima jenis Pajak Provinsi tersebut. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai
unsur pelaksana teknis pemerintah Provinsi Bali diberikan kewenangan untuk
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
8
melaksanakan peningkatan penerimaan pajak daerah, salah satu pajak daerah yang
relatif dominan memberikan kontribusi terhadap PAD adalah Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB.
Pada tahun 2009-2013 perkembangan realisasi obyek BBNKB , sebagaimana
terlihat pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1.
Perkembangan Obyek BBNKB Provinsi Bali
Tahun 2009-2013 (unit)
Jenis Kendaraan
Sedan, Jeep, Minibus, Truck, Sepeda Motor Tahun St.Wagon Bus PickUp Jumlah
2009 20.993 361 5.275 192.499 219.128 2010 23.587 359 7.183 202.833 233.962 2011 21.487 388 8.364 195.263 225.502 2012 24.877 449 10.646 211.068 247.040 2013 31.870 583 12.289 215.740 260.482
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Bali
Berdasarkan tabel 1 diatas objek BBNKB atau wajib pajak BBNKB Provinsi
Bali yang telah mendaftar pada tahun 2009-2013 sebanyak 1.186.114 unit kendaraan.
Pada tahun 2009-2010 obyek pajak BBNKB yang terdaftar meningkat menjadi14.834
unit, akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 8460 unit. Pada
tahun 2011-2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 21.538 dan tahun 2013
sebesar 13.442 unit.
Pajak BBNKB merupakan pajak yang relatif potensial penerimaannya
terhadap PAD. Kontribusi realisasi BBNKB terhadap total PAD Provinsi Bali
sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut ini :
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
9
Tabel 2.
Kontribusi BBNKB Terhadap PAD Provinsi Bali
Tahun 2009 – 2013
(dalam jutaan rupiah)
Tahun BBNKB PAD Kontribusi BBNKB terhadap
PAD, (%) 2009 374.839 1.163.949 32,20 2010 492.816 1.401.997 35,15 2011 715.604. 1.691.123 42,32 2012 963.162 2.043.004 47,14 2013 1.168.894 2.529.976 46,20
Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Bali tahun 2014
Berdasarkan tabel 2 pajak BBNKB pada tahun 2009-2013 memberikan
kontribusi yang cukup besar pada PAD. Pada tahun 2009-2010 mengalami
peningkatan sebesar 2,95%, pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar
7,17%, selanjutnya pada tahun 2011-2012 mengalami peningkatan sebesar 4,82% dan
pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 0,94%.
Penurunan kontribusi BBNKB tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara
lain perkembangan tingkat inflasi, pendapatan perkapita penduduk, dan bahkan
menurunnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
Pajak yang relatif potensial tersebut harus terus digali untuk mengoptimalkan
penerimaan PAD. Faktor penting yang dapat membantu meningkatkan efektivitas
penerimaan BBNKB yaitu kualitas pelayanan publik yang baik, kompetensi sumber
daya manusia (SDM) aparatur yang berkompeten dibidang perpajakan sehingga
kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak terus meningkat.
Pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin
keberhasilan Dinas Pendapatan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan penerimaan
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
10
BBNKB. Radius Prawiro (1988 : 30), menyatakan kualitas pelayanan publik
memiliki pengaruh yang sangat positif, terutama dalam hubungannya dengan
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, semakin baik dan mudahnya pelayanan yang
diberikan aparat pajak akan sangat membantu mendorong kesadaran dan kepatuhan
wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Supadmi (2009),
menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk
memenuhi kewajibannya membayar pajak.
Pengertian kualitas pelayanan publik terkandung suatu kondisi adanya
kompetensi sumber daya manusia, dikaitkan dengan pelayanan aparat pajak. Anita
Kristina (2009 : 28) menyatakan tugas pokok dan fungsi dari sumber daya manusia
aparatur pajak pada intinya adalah menjadi abdi negara yaitu meningkatkan
penerimaan negara dan menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat, menjadi motivator yaitu memberdayakan masyarakat
agar terlibat secara aktif dalam perpajakan, agar tugas pokok dan fungsi serta
kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka harus didukung oleh SDM
aparatur pajak yang memiliki pengetahuan, keterampilan di bidang perpajakan.
Sikap dan perilaku yang baik serta professional dalam memberikan pelayanan
kepada wajib pajak, akan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dan menentukan dalam upaya
pemerintah menghimpun pajak untuk membiayai pembangunan, apabila masyarakat
semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan akan sangat berimbas kepada
peningkatan pendapatan pajak (Alim, 200). Peningkatan penerimaan pajak BBNKB
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
11
sangat ditentukan dari kinerja organisasi/lembaga, secara umum kinerja dapat
diartikan sebagai prestasi yang yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode
tertentu.
Indra Bastian (2001 : 340) mengemukakan bahwa indikator kinerja adalah
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkatan pencapaian sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator
kinerja. Indikator kinerja yang biasanya digunakan untuk menilai kinerja organisasi
pelayanan publik yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan, dan organisasi.
Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan
atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan
pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan itu disebut efektif apabila proses
kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Samsul Bahri, 2011).
Efektivitas adalah suatu konsep yang sangat penting dan berguna, karena dapat
memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam peningkatan penerimaan
BBNKB Provinsi Bali.
Pada saat ini perkembangan obyek BBNKB terus mengalami peningkatan,
yang disebabkan oleh semakin banyaknya minat masyarakat untuk membeli
kendaraan bekas. Pajak BBNKB merupakan pajak yang sumbangannya relatif
potensial terhadap penerimaan PAD, maka pajak yang relatif potensial tersebut harus
terus digali, demi meningkatkan sumbangan penerimaan pajak untuk pembiayaan dan
pembangunan daerah.
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
12
Melalui pelayanan publik, dengan didukung oleh kompetensi sumber daya
manusia aparatur pajak dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya
membayar pajak merupakan hal yang penting dalam mengefektifkan penerimaan
pajak BBNKB Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti
tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pelayanan publik, kompetensi
sumber daya manusia aparatur, dan kepatuhan wajib Pajak terhadap efektivitas dalam
penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Povinsi Bali.
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan seperti tersebut di atas,
maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap efektivitas dalam
peningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?
2) Bagaimanakah pengaruh sumber daya manusia (SDM) aparatur terhadap
efektivitas dalam peningkatan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor?
3) Bagaimanakah pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap efektivitas dalam
peningkatan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?
Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Untuk mengetahui pengaruh pelayanan publik terhadap efektivitas dalam
penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
13
3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap efektivitas
penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.
1) Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh
pelayanan publik, kompensi sumber daya manusia (SDM) aparatur dan
kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, selain itu hasil penelitian ini diharapkan memberikan
informasi dan wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa serta dapat dijadikan
referensi bagi peneliti berikutnya.
2) Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sumbangan pemikiran dan
bahan pertimbangan bagi aparat Dinas Pendapatan Provinsi Bali mengambil
kebijakan dalam peningkatan penerimaan Bea Balik
Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong seseorang untuk memenuhi
kewajibannya membayar pajak (Supadmi, 2009). Penelitian yang dilakukan Setijo
dan Sumadi (2006), tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib
pajak pada obyek pajak penghasilan di KPP, Yogyakarta, menyatakan kualitas
pelayanan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Yudi (2011) mengatakan
dalam penelitiannya, tentang pengaruh kualitas dan kewajiban moral terhadap
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
14
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat, Denpasar
menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka
hipotesis pada penelitian ini adalah :
H1 : Kualitas pelayanan publik berpengaruh positif dalam efektivitas penerimaan
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor
Dalam hubungannya dengan pelayanan dibidang perpajakan, maka
kompetensi SDM aparat perpajakan sangat stragis dalam upaya meningkatkan
penerimaan dari sektor pajak Kristina (2009 : 7). Anggiat dan Hadiati mengatakan
bahwa Kemampuan (competency) aparatur meliputi pengetahuan (knowledge),
ketrampilan (skill) dan sikap atau perilaku (attitude). Kristina (2009) dalam
penelitiannya tentang Pengembangan SDM Aparatur melalui pendekatan soft HRM
sebagai titik tumpu reformasi perpajakan menyatakan SDM Aparatur mempunyai
peranan penting dalam mendukung suksesnya reformasi perpajakan. Berdasarkan
penelitian terdahulu, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :
H2 : Kompetensi SDM Aparatur berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor.
Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator
penentu yang mempengaruhi penerimaan Negara, oleh karena itu setiap kebijakan
untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah
jumlah wajib pajak, tetapi juga disertai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
15
Sari (2012 : 23). Kamila (2010) dari hasil penelitiannya yang berjudul pengaruh
tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak serta perubahan penghasilan kena pajak
terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada
KPP Pratama Surakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepatuhan wajib
pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi.
Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :
H3 : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada UPT (Unit Pelayanan Teknis) Samsat prioritas
seluruh Provinsi Bali yang mobilitas penduduknya cukup tinggi dan volume
kendaraan yang terus meningkat. Lokasi penelitian ini dipilih karena UPT Samsat
merupakan institusi yang berwenang untuk memungut pajak BBNKB. Obyek
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas penerimaan Pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Bali. Khususnya mengenai
pelayanan publik, kompetensi sumber daya manusia aparatur, dan kepatuhan wajib
pajak terhadap efektivitas dalam penerimaan pajak BBNKB Provinsi Bali.
1) Jenis data berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a. Data Kualitatif, dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan
yang terdapat dalam kuesioner, Peraturan Daerah Provinsi Bali dan
Keputusan Gubernur Bali yang mengatur tentang Pajak Daerah.
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
16
b. Data kuantitatif, dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan yaitu
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner dan hasil analisis
perhitungan Pajak Asli Daerah dan Pajak BBNKB.
2) Jenis data berdasarkan sumber :
a. Data primer, dalam penelitian ini adalah jawaban responden dan kuesioner
yang disebar oleh peneliti.
b. Data sekunder, dalam penelitian ini adalah data-data dari laporan dan
catatan resmi Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1) Variabel Terikat (dependent variabel), dalam penelitian ini adalah Efektivitas
Penerimaan Pajak BBNKB.
2) Variabel Bebas (independent variabel) dalan penelitian ini adalah Pelayanan
Publik, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Kepatuhan
Wajib Pajak.
Definisi operasional variabel-variabel yang diteliti :
1) Pelayanan Publik (X1)
Pelayanan publik adalah suatu cara melayani, membantu , menyiapkan,
mengurus, menyelesaikaan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok
orang. Artinya obyek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu,
golongan dan organisasi atau Badan (Sianipar, 2000). Variabel kualitas
pelayanan publik disajikan menggunakan skala likert, yaitu untuk mengukur
tingkat partisipasi responden dengan nilai skor 1 sampai 4. Untuk skor 4 akan di
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
17
berikan pada jawaban sangat setuju (SS), sedangkan skor 1 akan diberikan pada
jawaban sangat tidak setuju (STS) dan 5 item pertanyaan.
2) Kompetensi SDM Aparatur (X2)
Kompensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pemerintah adalah untuk
mendukung penguasaan, pemanfaatan dan Iptek, serta profesional dalam bidang
pelayanan publik (Sutopo, 2001). Variabel kompetensi SDM aparatur disajikan
menggunakan skala likert, yaitu untuk mengukur tingkat partisipasi responden
dengan nilai skor 1 sampai 4. Untuk skor 4 akan di berikan pada jawaban sangat
setuju (SS), sedangkan skor 1 akan diberikan pada jawaban sangat tidak setuju
(STS) dan 5 item pertanyaan.
3) Kepatuhan wajib pajak (X3)
Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kesadaran wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan Fidel (2008 : 12). Kesadaran wajib pajak
merupakan indikator penentu yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kepatuhan
yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang
dipaksakan, sedangkan Asri (2009) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak
adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan
melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Variabel
kepatuhan wajib pajak disajikan menggunakan skala likert, yaitu untuk
mengukur tingkat partisipasi responden dengan nilai skor 1 sampai 4. Untuk
skor 4 akan di berikan pada jawaban sangat setuju (SS), sedangkan skor 1 akan
diberikan pada jawaban sangat tidak setuju (STS) dan 6 item pertanyaan.
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
18
4) Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Y)
Efektivitas penerimaan pajak Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan
suatu tingkat keberhasilan dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran
penerimaan pajak seoptimal mungkin. Variabel Efektivitas dalam penerimaan
pajak disajikan menggunakan skala likert, yaitu untuk mengukur tingkat
partisipasi responden dengan nilai skor 1 sampai 4. Untuk skor 4 akan di berikan
pada jawaban sangat setuju (SS), sedangkan skor 1 akan diberikan pada jawaban
sangat tidak setuju (STS) dan 4 item pertanyaan.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak BBNKB aktif yang
terdaftar pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali Tahun 2013 sebanyak 1.186.114 Wajib
Pajak BBNKB. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah accidental sampling, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti
dilokasi penelitian dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang
kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013:122). Dalam
penelitian ini sampel yang diambil adalah wajib pajak yang sedang membayar pajak
BBNKB dilokasi penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sejumlah 100 wajib pajak BBNKB. Perhitungan penentuan sampel dengan
menggunakan rumus Slovin (Husein, 2008:78), yaitu :
n = N ……………………………………………………………(1)
(1 + N e2
)
Keterangan :
n = Jumlah anggota sampel
N = Jumlah anggota populasi
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
19
e = Nilai kritis ( batas ketelitian 0,1)
Perhitungan sampel :
n = 1.186.114
( 1 + 1.186.113 ( 0,1 )2
)
n = 99,99
n = 100 ( dibulatkan )
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :
1) Observasi non partisipan, yaitu tehnik pengumpulan data dengan mencatat,
mengutip serta megumpulkan data dari dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini,
data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti daftar penerimaan pajak
BBNKB, PAD dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
2) Wawancara, yaitu metode tanya jawab atau pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide dalam suatu topic tertentu yang digunakan apabila peneliti
ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono,
2013:410).
3) Kuesioner, yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawab (Sugiyono, 2013:199). Kuesioner langsung diantarkan ke lokasi
penelitian dan diberikan kepada responden.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat, dengan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS), untuk
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
20
memecahkan permasalahan yang ada. Teknik analisis ini digunakan untuk
mengetahui pengaruh pelayanan publik, kompetensi sumber daya manusia aparatur,
dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak bea balik nama
kendaraan bermotor, maka dipergunakan analisis regresi linier berganda dengan
persamaan sebagai berikut :
Ŷ = α + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + e
Dimana :
Ŷ : efektivitas penerimaan Pajak BBNKB
α : nilai konstanta
X1 : pelayanan publik
X2 : kompetensi sdm aparatur
X3 : kepatuhan wajib pajak
ß1 : koefisien regresi dari pelayanan publik
ß2 : koefisien regresi dari kompetensi sdm aparatur
ß3 : koefisien regresi dari kepatuhan wajib pajak
e : eror
Ketetapan fungsi regresi sampel data menafsir nilai actual yang diukur dari
Goodness of fit-nya. Secara statistic dapat diukur dari uji kelayakan model ( Uji F ),
dan uji hipotesis ( Uji t ).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden penelitian digambarkan secara umum dengan menyajikan
karakteristik yang dilihat dari variabel demografi yaitu, jenis kelamin, usia, dan
tingkat pendidikan terakhir.
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
21
Tabel 3.
Rekapitulasi Karakteristik Responden
Jumlah Persentase
No Keterangan Klasifikasi (orang) (%)
1 Jenis kelamin Perempuan 28 28% Laki – laki 72 72%
Jumlah 100 100%
2 Usia 25thn-30 thn 14 14%
31 thn-35 thn 42 42%
36 thn-40thn 24 24% ≥ 40 thn 20 20%
Jumlah 100 100%
3 Pendidikan terakhir SMA/Sederajat 25 25%
Diploma 20 20%
S1 43 43%
S2 12 12% S3 - -
Jumlah 100 100%
Sumber: Data Diolah, 2015
Tabel 3 menunjukkan jenis kelamin mayoritas responden adalah laki-laki
dengan persentase jumlah sebesar 72 persen dan perempuan berjumlah 28 persen.
Berdasarkan kategori usia mayoritas responden berusia 31 tahun hingga 35 tahun
dengan persentase sebesar 42 persen, sebesar 24 persen responden dengan kisaran
usia 36 tahun hingga 40 tahun merupakan responden terbanyak kedua, dan
berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang mendominasi adalah responden dengan
tingkat pendidikan S1 sebesar 43 persen, diikuti dengan latar belakang pendidikan
diploma sebesar 20 persen, SMA sebesar 25 persen, dan S2 sebesar 12 persen.
Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor faktor dengan
skor total dan bila korelasi tiap faktor tersebut bernilai positif (r > 0,3), hal tersebut
menunjukkan bahwa seluruh indikator yang terdapat pada penelitian ini terbukti
valid, seperti yang terdapat pada Tabel 4.
Ida Ayu Ardina Natasya dan Putu Ery Setiawan, Faktor-Faktor yang…
22
Tabel 4.
Hasil Uji Validitas
No Variabel Indikator Koefisien
Korelasi Keterangan
1 X1 X1.1 0,758 Valid X1.2 0,776 Valid X1.3 0,893 Valid X1.4 0,933 Valid
X1.5 0,749 Valid 2 X2 X2.1 0,721 Valid
X2.2 0,746 Valid X2.3 0,681 Valid X2.4 0,683 Valid
X2.5 0,600 Valid 3 X3 X3.1 0,775 Valid
X3.2 0,756 Valid X3.3 0,460 Valid X3.4 0,868 Valid
X3.5 0,942 Valid 4 Y Y1 0,881 Valid
Y2 0,964 Valid
Y3 0,945 Valid Y4 0,913 Valid
Sumber : Data diolah, 2015
Hasil uji validitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel diatas
memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih
besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrumen
penelitian tersebut valid dan dapat dilanjutkan ke analisa berikutnya.
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu variabel pada
penelitian. Instrumen dikatakan reliabel untuk mengukur variabel bila memiliki nilai
Cronbach Alpha lebih dari 0,60.
23
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach Alpha Keterangan X1 0,873 Reliabel X2 0,704 Reliabel X3 0,819 Reliabel Y 0,944 Reliabel
Sumber : Data diolah, 2015
Hasil uji reliabilitas pada Tabel 5 menunjukkan masing-masing nilai
Cronbach’s Alpha pada tiap instrumen tersebut lebih besar dari 0,60 (Cronbach’s
Alpha > 0,6). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua instrumen reliabel sehingga
dapat digunakan untuk melakukan penelitian.
Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan, terlebih dahulu dilakukan
uji asumsi klasik. Suatu model regresi linear berganda secara teoritis akan
menghasilkan nilai parameter penduga yang tepat bila memenuhi persyaratan asumsi
klasik regresi, yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.
Rangkuman hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6.
Hasil Uji Asumsi Klasik
Variabel Collinearity Statistics
Sig. Tolerance VIF
X1 0,430 2,328 0,071 X2 0,606 1,651 0,066
X3 0,379 2,641 0,648
Kolmogorov-Smirnov Z 0,984
Asymp, Sig (2-tailed) 0,228
Sumber: Data diolah, 2015
Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi (variabel dependen dan variabel independen atau keduanya) variansi data
24
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas
memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas nilai residual dalam
penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Variansi data dikatakan
berdistribusi normal jika taraf signifikansi lebih besar dari 0,05. Dari Tabel 6
diketahui nilai Asymp Sig sebesar 0,228 (0,228>0,05). Hal ini berarti variansi data
berdistribusi normal.
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat
hasil pengujian tolerance menunjukkan seluruh variabel bebas memiliki nilai
tolerance lebih besar dari 0,10 (10 persen). Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan
bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10, oleh karena itu
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel
independen dalam model regresi tersebut.
Uji heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Hasil pengujian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa signifikansinya lebih dari α =
0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi
tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk
memprediksi variabel dependen.
Statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai deskripsi dari variabel-
variabel penelitian yaitu jumlah amatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean,
dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 7.
25
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
X1 0,317 0,064 0,410 4,944 0,000 X2 0,210 0,059 0,248 3,548 0,001
Tabel 7.
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel N Min. Max. Mean Std. Deviasi
X1 100 8 20 16,77 3,13 X2 100 10 20 15,78 2,86 X3 100 10 20 17,37 2,54 Y 100 8 16 13,98 2,42
Sumber: Lampiran 8, 2015
Untuk mengetahui pengaruh pelayanan publik, kompetensi sumber daya
manusia aparatur, dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak
bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali, maka digunakan analisis statistik
regresi linear berganda, t-test dan F-test. Analisa tersebut diolah dengan program
komputer, yaitu Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil dari analisis
tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8.
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients
T
Sig. B Std.
Error Beta
X3 0,293 0,084 0,307 3,479 0,001
Konstanta 0,262 Adjusted R Square 0,708 F Hitung 80.848 F sig 0,000 Regresi linear berganda Y = 0,262 + 0,317 (X1) + 0,210 (X2) + 0,293 (X3) + e
Sumber : Lampiran 9, 2015
Tabel 8 memperlihatkan bahwa besarnya nilai Adjusted R Square adalah
sebesar 0,708 ini berarti pengaruh variabel pelayanan publik, kompetensi sumber
daya manusia aparatur, dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan
26
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali sebesar 70,8 persen dan
sisanya 29,2 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
Tabel 8 memperlihatkan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel bebas
(pelayanan publik, kompetensi sumber daya manusia aparatur, dan kepatuhan wajib
pajak) dan konstanta variabel terikat (terhadap efektivitas penerimaan pajak bea balik
nama kendaraan bermotor Provinsi Bali), maka diperoleh persamaan regresi linier
berganda sebagai berikut:
Y = 0,262 + 0,317 (X1) + 0,210 (X2) + 0,293 (X3) + e
Berdasarkan persamaan tersebut, maka pengaruh variabel pelayanan publik,
kompetensi sumber daya manusia aparatur, dan kepatuhan wajib pajak terhadap
efektivitas penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali dapat
diartikan sebagai berikut:
1. Konstantanya diketahui sebesar 0,262 mengandung arti jika variabel
pelayanan publik, kompetensi sumber daya manusia aparatur dan kepatuhan
wajib pajak bernilai 0 (nol), maka efektivitas pemungutan pajak bea balik nama
kendaraam bermotor Provinsi Bali cukup baik yaitu bernilai 0,293.
2. β1 = 0,317 ; berarti apabila variabel pelayanan publik meningkat 1 satuan,
maka akan mengakibatkan peningkatan pada efektivitas penerimaan pajak bea
balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali sebesar 0,317, dengan asumsi
variabel lain dianggap konstan.
3. β2 = 0,210 ; berarti apabila variabel kompetensi sumber daya manusia aparatur
meningkat 1 satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan pada efektivitas
27
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali sebesar
0,210, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
4. β3 = 0,293 ; berarti apabila variabel kepatuhan wajib pajak meningkat 1 satuan,
maka akan mengakibatkan peningkatan pada efektivitas penerimaan pajak bea
balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali sebesar 0,293, dengan asumsi
variabel lain dianggap konstan.
Pengujian hipotesis tersebut sebelumnya maka perlu dilihat terlebih dahulu
kelayakan model (model fit) yang dilakukan dengan uji F untuk mengetahui secara
serempak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Tabel 9.
Hasil Uji F
Model Sum of Df Mean Square F Sig.
Squares Regression 418.369 3 139.456 80,848 0,000 Residual 165.591 96 1.725
Total 583.960 99 Sumber: Data diolah, 2015
Tabel 9 nampak nilai signifikan dari uji F yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil
dari 0,05 mengindikasikan bahwa variabel bebas yaitu variabel pelayanan publik,
kompetensi sumber daya manusia aparatur, dan kepatuhan wajib pajak terhadap
efektivitas penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali pada
tingkat signifikansi 5 persen. Dengan demikian, maka model dianggap layak uji dan
pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.
28
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
Uji Hipotesis ( Uji t ) untuk melihat pengaruh variabel pelayanan publik,
kompetensi sumber daya manusia aparatur, dan kepatuhan wajib pajak terhadap
efektivitas penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali ,
maka dilakukan uji hipotesis yaitu uji-t. Pada Tabel 10 dapat dilihat hasil uji-t dengan
program SPSS.
Tabel 10.
Hasil Uji-t
No. Variabel thitung Sig. ttabel
1 X1 4,994 0,000 1,985 2 X2 3,548 0,001 1,985 3 X3 3,479 0,001 1,985
Sumber: Data diolah, 2015
Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 10 terdapat bahwa nilai β1=
0,317 dengan tingkat signifikansi t uji sebesar 0,000 yang berarti dibawah nilai α=
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan publik berpengaruh positif
terhadap efektivitas penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi
Bali. Hipotesis alternatif pertama (H1), yang menyatakan pelayanan publik
berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak bea balik nama kendaraan
bermotor Provinsi Bali diterima.
Kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh presepsi wajib pajak. Mutu
pelayanan publik yang tinggi, optimal serta berstruktur baik akan memudahkan wajib
pajak dalam membayar pajak, kemudahan dalam membayar pajak tersebut tentu akan
meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak
29
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak, dengan demikian
keefektifan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali akan
terus meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan
Setijo dan Sumadi (2006), tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan
wajib pajak pada obyek pajak penghasilan di KPP, Yogyakarta, menyatakan kualitas
pelayanan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Yudi (2011) mengatakan
dalam penelitiannya, tentang pengaruh kualitas dan kewajiban moral terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat, Denpasar
menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak Kendaraan Bermotor.
Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada T 4.8 terdapat bahwa nilai β2= 0,210
dengan tingkat signifikansi t uji sebesar 0,001 yang berarti dibawah nilai α= 0,05. Hal
ini bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia aparatur berpengaruh positif
terhadap efektivitas penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi
Bali. Hipotesis alternatif kedua (H2), yang menyatakan kompetensi sumber daya
manusia aparatur berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak bea balik
nama kendaraan bermotor Provinsi Bali diterima.
Aparatur pajak yang kompeten akan membantu memudahkan wajib pajak
dalam melakukan pembayaran pajak. Kompetensi aparatur terutama dibidang
perpajakan harus terus ditingkatkan, baik dari pendidikan, pengetahuan maupun
prilaku yang jujur. Aparatur yang senantiasa melayani wajib pajak dengan baik,
tanggap, dan ramah akan membuat wajib pajak tidak malas dalam membayar pajak.
30
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
Hal tersebut akan membantu semakin efektifnya penerimaan pajak bea balik nama
kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Kristina
(2009) dalam penelitiannya tentang Pengembangan SDM Aparatur melalui
pendekatan soft HRM sebagai titik tumpu reformasi perpajakan menyatakan SDM
aparatur mempunyai peranan penting dalam mendukung suksesnya reformasi
perpajakan. Dalam hubungannya dengan pelayanan dibidang perpajakan, maka
kompetensi SDM aparat perpajakan sangat stragis dalam upaya meningkatkan
penerimaan dari sector pajak, Kristina (2009:).
Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada T 4.8 terdapat bahwa nilai β3= 0,293
dengan tingkat signifikansi t uji sebesar 0,001 yang berarti dibawah nilai α= 0,05. Hal
ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap
efektivitas penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali.
Hipotesis alternatif ketiga (H3), yang menyatakan kepatuhan wajib pajak berpengaruh
positif terhadap efektivitas penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor
Provinsi Bali diterima.
Kepatuhan wajib pajak merupakan peranan yang sangat penting bagi
keefektivan penerimaan pajak. Wajib pajak yang membayar pajak dengan suka rela
dapat membantu kelancaran pemungutan pajak sehingga pembiayaan daerah akan
semakin terpenuhi. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Kamila
(2010) yang berjudul pengaruh tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak serta perubahan
peenghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib
pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan
31
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan
pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh
simpulan sebagai berikut:
1) Pelayanan publik berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak bea
balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali.
2) Kompetensi sumber daya manusia aparatur berpengaruh positif terhadap
efektivitas penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali.
3) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan
pajak bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengajukan
beberapa saran, yaitu sebagai berikut:
1) UPT Samsat diharapkan dapat terus meningkatkan sistem pelayanan kepada
wajib pajak. Sistem pelayanan dan pembayaran yang sulit membuat wajib pajak
malas membayar pajak. Masyarakat yang puas akan pelayanan yang bermutu
akan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya dalam
membayar pajak.
2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur samsat disamping
dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan kepemimpinan dan fungsional,
32
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
hendaknya dilaksanakan pula pendidikan dan pelatihan teknis khusus di bidang
perpajakan.
3) Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah berkomunikasi,
jujur dan disiplin dalam melayani wajib pajak. Petugas perlu mendorong wajib
Pajak untuk membayar pajak atas dasar motivasi, agar wajib pajak menyadari
pentingnya patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak.
REFERENSI
Adi, Andreas Suryo dan Sulistyowati, Firma. 2013. Analisis Potensi Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010. Jurnal Ilmiah
Akuntansi Dan Bisnis Volume 8 No.2, 2013.
Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak Penghasilan yayasan yang bergerak di
Bidang Pendidikan. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, 4 (2).
Anggiat M. Sinaga, Drs. MSi, dan Sri Hadiati W.K, SH, MBA. 2001. Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta.
Ariasi, Ni Nyoman. 2011. Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita
Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah
Provinsi Bali Tahun 1991-2010.
Arista, Yudi Made. 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor pada Kantor Samsat Denpasar. Skripsi Jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Bhari, Samsul. 2011. Efisiensi Dan Efetivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota
Surakarta Th. 2004 – 2009. Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Reserch
Syntesis). Journal of Accounting and Taxation, 1 (2), pp:34-40.
33
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
Feltensein, Andrew and Shigeru Iwata. 2006. Decentralitation and Macroeconomic
Performance in Chna Regional Autonomy Has It’s Costs Jurnal of
Development Economic, Vol.76 : 2.
Fidel. 2008. Pajak Penghasilan, Cet.Pertama. Jakarta: Carofin Publishing).
Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi
keempat. Semarang: BP UNDIP.
Ghozali, I dan A. Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: BP UNDIP.
Halim, Abdul, 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP-AMP
Yogyakarta : YKPN
Indra Bastian, 2001, Akuntasi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama,
Yogyakarta : BPFE
James, Simon, Clinton, Alley. 2004. Tax Complience, Self Assessment and Tax
Administration. Journal Of Finance And Manajement In Public Service, 2 (2),
pp : 24-42
Kamila, Ichwanul. 2010. Pengaruh tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak serta
perubahan penghasilan kena pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Skripsi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret,
Surakarta.
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali Nomor 973/5651/Dispenda
Tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Provinsi Bali. Denpasar.
Koswara, E. 2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan Menyangkut
Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya. Jakarta: Analisis CSIS.
Kristina, Anita SE.,Msi. 2009. Pengembangan SDM Aparatur Melalui Pendekatan
Soft HRM Sebagai Titik Tumpu Reformasi Perpajakan. Tesis pada Fakultas
Ekonomi Universitas Trunojoyo.
Pamudji, S. 1982. Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek
Administrasi Pemerintahan, Ichtiar Bau, Jakarta.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi Bali. Denpasar.
34
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Denpasar.
Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Denpasar.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pokok Dinas
Pendapatan Provinsi Bali. Denpasar.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Permberdayaan Aparatur Negara, Kantor Mentri Negara. 1990. Pemantapan
Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Menyongsong Era Tinggal Landas.
Prawiro, Radius. 1988. Kebijaksanaan Dan Strategi Pajak, Seminar PWI – Pusat
Tentang Memasyarakatkan Kebijaksanaan Dan Strategi Peningkatan
Penerimaan Pajak di Padang 1988.
Provinsi Bali, Dinas Pendapatan. 2013. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Bali Bulan Desember Tahun 2013. Denpasar.
Provinsi Bali, Dinas Pendapatan. 2014. Rencana Stratejik (Renstra) Dinas
Pendapatan Provinsi Bali 2013-2018. Denpasar.
Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri. 2002. Administrasi Pendapatan
Daerah.
Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri. 2002. Pedoman Pelaksanaan APBN
dan APBD.
Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri. 2002. Pengetahuan Perpajakan.
Sari, Vebrina. 2012. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPH di KKP Pratama
Jakarta Kebayoran Lama. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Depok.
Sianipar, Drs. J.P.G, MM,MBA. 2000. Manajemen Pelayanan Masyarakat.
Sugiyono, Prof. Dr. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
35
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 862-892
Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas
Pelayanan. Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 4(2): h:214-219.
Sutopo.2003. Pelayanan Prima, Bahan Diklat Administrasi Umum, LAN.Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-undang Nomor 32. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jogjakarta: Laksana.
Yani, Ahmad SH, MM, AK. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.