IAPONAN ASURANS INDEPENDEN TERHADAP IAPORAN DANA KAA'IPAIIYE PARTAI GOI.ONGAN XARYA PERIODE 20 FEBRUARI 2OI8 -25 APRIT 2OI' Unluk Pernlllhon Umum Colon teg[slotil Kobupolen Sldoorlo
IAPONAN ASURANS INDEPENDENTERHADAP
IAPORAN DANA KAA'IPAIIYEPARTAI GOI.ONGAN XARYA
PERIODE 20 FEBRUARI 2OI8 -25 APRIT 2OI'
Unluk Pernlllhon Umum Colon teg[slotilKobupolen Sldoorlo
MOI)l.:L l,PPI)R I-PARPoI,
LsllRsl .1 I \s l. \t( )R \\ l) \\A KAIVIPANYEP-{RI -{l P()t_ lk ( .\t_()\ PESERT-{ PL.tlltLU
I'.\R l \t (;()t ()\(; \\ k \R\'\
DEWAN PIMPINAN'TIN (;K.1T KAtsLIPATEN SIDOARJO
Karni yang bertanda tengan di bawah ini
l Nama
Alamat
Alamat domisili
Nomor Identitas
Jabatan
2, Narna
Alamat
.Alamat domisili
Nomor Iclentitas
Jabatan
WARIH ,ANDONO. SH
JL- ANGGREK 20, RT.OI/o3, KUR.EKSARI KEC. WARU, KAB,SIDOARJQJL, ANGGREK 20. RT OI/03, KUREKSARI KEC, WARU, KAB.SIDOARJO_15 l5 I 81604:00005
I(ETL;AAGUS .I'IJDI SETIAWANBANJARPOH RT. I I/05 BANJARBENDO KEC. SIDOAFJO KABSIDOARJOBANJARPOH RT. I IiO5 BANJARBENDO KEC, SIDOARJO KABSTDOARJO
35 t 50804088-1000 r
BENDAHARA
adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABLIPATEN SIDOARJO.
Dargan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 201?lertang Pemilihan Umum dan Peraturar Konrisi Pemilihan Lhum Nomor 34 Tahun ?018 tentangPeruba.han Kedua Atas Peratura.n Komisi Pernilihan Umum Nomor 24 Tahur 2018 TentaB DanaKarnpanye Pernilihan Umum, sebagai beril:ut
l. Kami membu&a Re.keniry l0rusus Dana Kanpanye (RKDIQ abs nama Partri Politik PesertaPemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum d.an dibu&a bersamaoleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politi-k karni sesuai tingkatannya.
2. Karni mernbuka RKDK tidak melunpaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat I (satu)hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Karni mengelola RKDK dorgan memurjuk porgelola RKDK yang bertuga.\ khusus ultukmengelola RKDK yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami memattrhi periode pembuluan laporan Awal Dana Kampanye (L.{DK) yaib dimulai sejakpembukaan RKDK dan ditutup I (satu) hari sebelurn masa Kampanye-
5. Kami menpsun LADK yang memuat informasi;a. RKDK:b. Saldo ax'al atau saldo pembukaarrc. Sumber perolehan saldo arval atau saldo pembukuan;d. jumlah rincian perhihrngan penerimaan dan pengeluaran ]ang sudsh dilakukan sebelum
penyampaiar t"{.DK- apabila saldo awal mempakan sisa dari penerinaan dana denganpemnhrlian kampanye yang diperoleh sebelunr pericde penbukuan LADK:
c. Penerimaan sumbangan 1.ang bersumber dari Partai Politik dan pihal lain:f Saldo per penutupan pembLkuan LADK: danc. Nomor Pokok Wajib Pajak kanr.
6. Kami mernahrhi penyaahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ilitetapkan yaitu I (satu)hari setdah periode penutupan LADK paling lanbat pukul 18.00 ,trakb sebmpat k€pada t(PLrKABTTPATEN SIDO.A.R.IO- 1'ang dilengkapi dencana. Formulir Model LADKI-PARPOL atau Formulir Model I,ADKI.HP-PARPOL,b. Fornttlir Model LADK2-PARPOL dau Formult Model LADK2.HP-PARPOI,c. Formulir Model LADK3-PARFOL atau Formuli Model LADK3.HP-PARPOI4d. Formulir [{odel LADK4-PARPOL atau Formulir Model L.ADK4.HP-P.A.RPOL;e. Formulir Model LADKS-PARPOL atau Frrrmulir Model LADK5.HP-PARPOL:f Formulir Model LADK6-PARPOL eu Formulir Model LADK6,HP-PARPOII den
Halaman 1 dari 3lv
g ['oBlrril]r \!,.rlui i,.11)K--P,\RI{)l.arilll i',, |,rlI \l ,,i.ir \r,(- lll, 1,,\l rrl,' Kanti nrrr:'rtrrrlri ;,<r.,,Llr |qnrtrultuiuL L:p.'rul I),;trc;l;r,.r,r,-:r,;:,1..ri,r..o, irar,.r Larrrlralrre rl,pSI)lir
J'arlq'J!nirtlal (lxn I l:-NtuJ hal setelah p!'nodu t,(r,,/iul,.u, l. .i,K ,l.rr ilirrrrrrgr I i.at ttrari se[.'lrrnrlaporiut perrcr:rrrazur 5-urDbajtgirt dtsiuupillajr Lci,a.i.r Ll,i N..\lit 1,.\ I l;\ Sll)r )j\RJ( )
3. Kamt ntcnr rrsurl LI'SDK yaIlg nlcll &rt lrcrr i,rri. rr:rrr ,uiunth J)enenmaa.I irunbangal DanaKampanle r':rng i:anri tenma setelah felllnll.u:u l..rl,\:
9. Kami menratulu penl criian l,lliDK trJ.rlt ,l!1.!irl,., ri ,.\.i;.i i r.rru rrla| r.jrrttapkal sesuai denganladwal sebagarn)ana ditetapkan dalam Peratnral KI)[ le lalts tir]Dpal. progrdm dan jadrvaidisarnpaikrur kepadu KPU KABLJPATEN SIDC)AIIJ( ) lrir.lrng larnbar pukul tfi.O0 waktu setempat.l aag dilerrgkapi denearla l-ormulir Mr-rdel LPSDKI-PARPOL:b. Fomrulrr ir'l orlel LPSDK2-PARPOL,c. Formulir Model LPSDK3-PARPOI dand Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi peliode pemb[kuan l-sporan penerimaan dan pengeluuan Dana Kampanye(LPPDK) dinulai seja& 3 (tiga) hari setelah Parhi Politil ditetapkan sebgai peserta pemilu dandituhrp 8 (delapan) hari setelah hari pemungutrn suara.
11. Kami moryusun LPPDK yang memuat pembukual selumh penerimaan zumbangan DanaKampanye yang dlfcrilna dan seluruh pengeluaral iJara Kampanle dalau bentuk uang. baralg.daJL/atau jasa yang drkonversikal dengan nrlai uang,, tennlsuli utarg dan disk(rn pernbelian barangatau jasa yang nreleb u batas kewajaran rdrBaksi Jual be[ secara umum disertai dengan buttipengeluaran yang dapat diperbrggun&,awabkar.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Karnpanye paling lambat t5 (tima belas) hari setelahpemrmgutan suara paling lanbat pukul 18.00 wakhr setempat kepada KAp yang telalL ditunjuk olehKPLr KABI.TPATEN SIDOARJO, dilampiri dengan LADK rla-n LIIiDK serta dilengkapi dengan:a. Formulir Model LPPDKI-PARPOL.b. Formulir NIc-del LPPDK2-PARPOL;c. Formulir lv{odel LPPDK3-PARPOL:d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;I Fonlulir I\lotlel LPPDK6-PARPOL;g. Fonnulir l,,Icrriei LPPDKT-PARPOLIh. Sural pemyataan penyumbang piha-k lain perseoralgruqi. Sumt pemyataan penyrmbang pihak lain kelompok;j. Sulal pemyatan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintalgk. Copy bukti Tagihanrutang (ika ada); danl. Bu&ti-bukti Trarsqlrsi Penerimssn dan Transalsi Porgeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahnra seluruh calon anggota legrslatif yang berasal dari partai kamimelaporku dan karni lampirkan laponn penca&tan penerimaaa dan pengeluaran Dana Kampanyecalon anggota DPRD KABUPATEN SIDOARJO.
14. Kami tnencatat dan melaporkan selunrh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yangdikonversikan dengan nilai uang, tema-.ut utang dan diston penbelian ba.ang atau -lasa yangrmelebihi batas kewajaan tsar-salsi jual beli secara umum) 1-ang kamr terima ke clalam DaftarPenerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jurnlah penerimaan sumbangal (nrcrrcalup uang, barang, dan/atau jasa yangdikonversikaa dengan nilai uang, termasuk utang d.m diskon pembelian barang atau jasa yangmelebihi batas kewaja|ar trarsa-ksi jual beli secara rrmurn) l.alia dilaportan dalam LADK. LpSDKdar LPPDK tidak melebihi jumlah di barr.ah ini:a. Rp 2,5 Milyar ulhrk sruobargan pihal lain perseoralgaa; rlanb Rp 25 Milyar untuk pen).umbang kelompok dariatau badan usaha non pernerintah.
Iti. Karni membukukan dan menampung seluruh surrrbarrgan dalam bennrl uang ,'ang ditqima kedalam RKDK terlebii dahu.lu sebelum digunalian unurli kegratan Karnpanye.
17. Iiami tidak mengguakan dana dari sumbancan yang dilararg. apabila liami menerima o-umbangalyang dllalang maLa kami mematuhi ketelhran $ebsgai berikut:a. Tidak menggunalal sunbangan tersebuqb. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut danc. Mmyetorkan sumbargal yang dilaraag tersebut ke ka-s Neg6r" O16* rsmbat 14 (€rnpat belas)
hari setelal masa Kampanye berakhir dan menyeral&an bukti lapor kepada KHr KABI TPATEN
SIDOARJO.18. Kami mencatat seluruh haruaksi peogduaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas
Pengeluaran Dana Kampanye.19. Kami menggunalan harga paaar ]'ary *'ajar ulhrli rnenilai bamrrg dan jasa dalam akivitas
nenprirnaqa .Ln nFn'all, 'r,r ,l,n, l,.zmnenwa
20. Kami tidak menggunalian Dana Kamparrye unhrt Leteutuar yang dilarang, seperti membiayai salsi
Halarnan 2 dari 3 /r
kami dalam penrttlltttarr tlan lerhirrrrrgarr srranr
21. Kami membiai ai selurult pereeiuriur Lantpar',t rr!'lcqunalar Jarra liurc dr terrr lratl.a rr rlalarrrRKDK.
22. K li bersedia mqlbantu aurltor dan (,\l) dcrtgarr nterrledtalan senlfla cati an- dr'lunrel. dantet€r8ngan )arB drperlulian tepat $aktu sena rtrenrt'(Tlkan alises ba,|r auditor unnrli nrerrr.lapatkaninformasi tentang pembul'uan dana lianpar1.., sct againrrlra tlitebplrur dalanr pl:raruran KI)l
Demikian pernyaaan ili dibuat dengan sebenarnya
t9KETLI.A BENDAH.ARA
GOL'(AR
oWARIII DONO, SH
JA'IIETIAWAN
KetetElga:* Pilih galah eatu
H.ahman 3dari 3 a
HBSG.l.rl BumlPormllBlot G0 / l8Sur&oys - 801 1SPnono:031.509 6181r.r:031.595 6532htlp: ww1r.krphb..co.ldonall:[email protected]{ht(rcd Publl( \..otrnrxtrr
I Nl,!g1o"i"on"zaJal.,rrt5 Tlmur - 13220Phono:021.4785 3331htlp: www.laphbr.co.ldcmall:.dlnin@l(aphbt.co.id
LIPORAII ASURAIIS I}IDEPENDEN
Nomor: 23/HB$LAI.KPUru2O1 I
Ketua KPU Kabupaten Sidoafo
Kami telah ditugaskan obh KPU Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Perianjian Nomor l USPK-
TND.KPU.Prov.Jatim/1V2019 tanggal '15 April 20'19 untuk melakukan perikatan asuftms dengan keyakinan
memadai untuk memberikan pendapatan tertradap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya
(GOLKAR) Kabupaten Siloario unbk periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 20'19 terhadap
peraturan perundang-undangan bilait pelaporan dana kampanye, yaitu Undang+ndang llomor 7 Tahun 2017
tentang P6milihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana lGmpanye
Pemilihan Umum sobagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 34 Tahun 2018, dan Surat lGputusan Komisi Pomilihan Umum Republik lndonesia No.1126/FL.01.S
KpU03/XPU/1X2018 Tanggal '19 September 2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye
Pemilihan Umum.
Berdasarkan kehntuan Penafuran Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhk dengan Peratunan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 34 Tahun 2018, Laporan Dana Kampanye Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupabn Siroarp terdiri
dad:
1. Laporan Aual Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat inbrmasi Rekening Khusus
Dana Kampanye, sumber pemhhan saldo arval atau saldo pembukaan, rincian perhifungp penerimaan
dan pengeluaran yang dipemleh sebelum p€mbukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
penerimaan sumbangan yang bercumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota
Legislatif, Calon Anggob DPD atau pihak hin;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanp (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh
penerimaan yang diterima Peoerla Pemilu setelah i-ADK disampaikan kepada KPU Kabupafen Sidoario;
dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana lGmpanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat
seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
kiteria yang kami gunakan dalam Pedkatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum l',lomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanp Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhk
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 20'18. Krbria tersebut iuga dijadikan acuan dan
diterapkan oleh Pailai Colongan Karya (GOLKAR) lGbupaten Sidoario dalam penyusunan Laporan Dana
Kampanye. Krit€ria yang wajib dipahlhi oleh Partai Gohngan Karya (GOLKAR) Kabupahn Sidoario dalam
menyusun Laporan Dana Kampanye, adalah:
Habib Basuni & HeryadiKantor Akuntan Publlk
-
Uh tlo. XEPn351iKM.l/2016
HBSG.lulBumi Po.malOtoh cO /'t8Surabaya-60119Phono:03'1.599 6181Far:031.595 8532
Rcrjrlcrcd lul,ll. t.cornlrol [email protected]
Jl. Sunan Drsjad No.28PuloGEdungJatarts Tlmur - 13220Phono:021.r17E6 3331http: w{,w. taphbs. co.ldcmail: [email protected]
2
.,
Pa(ai Politik Peserta Pemilu membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama partaiPolitik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibukabersama oleh perwakilan 2 (dua) onang pengurus partai politik sesuai tingkatannya;Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu pa1nglambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;Partai Politlk Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunluk pengelola RKDK yang bertugas khususuntuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pemyataan dari partai politik peserta pemilu;
Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi RKDK, saldo awal atau saldopembukaan, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan, jumlah rincian perhitunganpenerimaandan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awalmerupakan sisa dari penedmaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periodepembukuan LADK, penerimaan sumbangan yang bersumber dari partai politik dan pihak lain, saldo perpenutupan pembukuan LADK, dan Nomor pokok wajib pajak partai politik peserta pemilu;
Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaanRKDK dan ditutup 1 (satu) harisebelum masa Kampanye;Pengurus Partai Politik poserta pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupatenftota mematuhipenyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu I (satu) hari setelah periodepenutupan LADK paling lambat pukul 1g.00 waktu setempat kepada Kpu, KpU provinsi dan KpUKabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LpsDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangandana kampanye yang dilerima setelah pelaporan LADK;Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LpsDK yang dimulai 1 (satu) hari setelahperiode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari seberum rapoian penerimaan' sumbangandisampaikan kepada KpU, KpU provinsi dan KpU Kabupatenfiofa;Partai Politik Peserta pemiru menyusun LpSDK yang memuat pembukuan seruruh penerimaansumbangan Dana lGmpanye yang diterima setelah pembukuan LADK;Partai Politik Peserta pemiru mematuhi penyerahan LpsDK tidak merampaui waku yang terahditetapkan sesuai dengan jadwar sebagaimana ditetapkan daram peraturan Kpu tentanj Taiapan,Program dan Jadwal disampaikan kepada Kpu, Kpu provinsi dan KpU Kabupaten/Kota piing lambatpukul 18.00 waKu setempat;
Partai Politik Peserta Pemiru menyusun LppDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaansumbangan dan pengeruaran Dana Kampanye daram bentuk uang, barang, dan/atau jasa yangdikonversikan dengan nirai uang, termasuk utang dan diskon pemberian barang itau jasa yang metlbinibatas kewajaran transaksijual beli secara umum;Partai Politik Peserta Pemiru mematuhi periode pembukuan LppDK yang dimurai sejak 3 (tiga) harisetelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan diturup 8 (delapan) trari setetifr naripemungutan suara;
Pengurus Partai Poritik peserta pemiru tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten&ota peserta pemiruAnggota DPR dan DPRD mehyampaikan Laporan Dana Kampanye paring rambat 15 (rima beras) harisetelah pemungutan suara paling lambat pukul .19.00
waktu setempat;Partai P_olit[ Peserta Pemilu bertanggung iawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dariPartai Politik Peserta pemilu meraporkan dan merampirkan raporan pencatatan penerimaan danpengeluaran Dana Kampanye caron Anggota DpFUDpRD provinsi/DpRD Kabupaten/Kota;
H a b i b B a s u nl,,l^lf,IJf,?l
4
(
6
7
8
I
10,
11.
12,
13
14
ljio No. XEP-1351rXM.1/20t6
HBSG.bll Auml Pormai Blot G6/1aSur.bsya - 801 l9Phono:031.590 6181Fer 031.590 6532htlp: www.ksphb3. co.idomall: [email protected] l'xblir \.(otrnr. r
Jl. Sunan oEjad tto. 23Pulo GadungJakarta Timur - 13220Phono:021.4786 3331http: w$r-r.phb6.co.ldomall: [email protected]
Habib Basuni & HeryadiKanto. Akuntan Publlk
15. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari Partai Politik, Calon anggota DpRdan DPRD dari Partai Politik bersangkutan, dan/atau Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihaklain;
16
19
20
21.
22
17
18
24
25
Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi denganidentitas penyumbang;
Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri salinanakta pendirian perusahaan atau badan usaha;Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dad nomorrekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang;
ldentitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan suratpemyataan penyumbang;
Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang,dan/atau jasa yang dikonvenlkan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pemueiian uarang ataulls? rano melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secana umum) yang diterima ke dalam
-Daflar
Penedmaan Sumbangan;
Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakanuntuk kegiatan Kampanye pemilu;
Partai Politik Peserta pemiru mematuhi jumrah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang,dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nirai uang, termasuk utang dan diskon pemberian blrang atau
iT?-vrns melebihi batas kewaiaran transaksi juar beli secara umuml yang diraporkan daram LADK,LPSDK dan LPPDK;
Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang;Pengeluaran Kampanye unfuk pemberian barang dinirai berdasai<an harga pasir yang wajar untukbarang tersebut;
Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kotawajib mencatat seruruh pengeruaran berupa uang, barang, dan/atau jasa daram pedlbukuan khususDana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi partai politik peserta pemilu.
IJ
n
Kami melaksanakan posedur dan pemerolehan buKi yang relevan dan terbatas pada informasi yang terfuangpada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oreh partai Gorongan r<arya (6ounn)Kabupaten sidoario. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang metekat,misalnya, penguiian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam riendeteksiketidakpatuhan dan kecurangan .yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, siat, tingrup, ragam, dankarakteristik yang merekat pada sumber dana sebagai asar usur Dana Kampanye, sehrngga ada kemungkinanDana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye teLbut. pemenrsaankami iuga terbatas hanya pada dokumen dan/atau inbrmasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh padaiGolongan Karya (GoLlGR) Kabupaten Sidoario, sehingga i.ri tiorr mehkukan pemeriksaan atas hal-halyang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan partaiGolongan Karya (GoLr(AR) Kabupaten sidoarjo terhadap peraturan perundang-undangan yang relevandengan Laporan Dana Kampanye.
v
rjln No. KEP-i351/Kil.l12016
HBS Surat rya - 60'l 19Phonor031.599 6181Far:031.596 6532htlp: ww.l8phb!.co.ldomail: [email protected]\trrri llrhli. \(.ounrnnr
Grlarl Aoml Permal Alok G6/18 Jl. Sunsn Orsjad t{o. 2aPuloGadungJ6karta Tlmur - t 3220Phono: 021.4785 3331http: www.raphbs.co.ldclnill: [email protected]
Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten sidoarjo bertanggung.iawab atas penyusunan Laporan DanaKampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut jugamencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, sertaperancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.
Pa(ai Golongan Karya (GoLKAR) Kabupaten sidoarjo juga bertanggung iawab atas kepatuhan tefiadapperatuEn perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam AsesiLaporan Dana Kampanye Parlai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten sidoarjo tanggal 25 April 2019,
Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyalakan simpulan berupa pendapat dengankeyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasa*an prosedurjrosedur yang kamilakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar PerikatanAsurans 3000: 'Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas lnformasi Keuangan Historis' yang
ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhiketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang
terlibat dalam Perikatan Asurans ini.
Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secaramemadai dalam mendukung kesimpulan kami.
seluruh personel profesional kami memiliki kompetensr dan pengalaman yang diperlukan dalammelaksanakan Perikatan Asurans ini.
Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye PemilihanUmum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhk dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor34 Tahun 2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kamimenerima Laporan Dana Kampanye Partai Gobngan Karya (GoLKAR) Kabupaten sldoaflo dari partai
Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Sidoarjo
Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami unluk mendapatkan seluruh bukli, informasi, dan
keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami, Dalam melaksanakan Perikatan Asuransdengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukupdan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat,
dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan luga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk didalamnya tingkat matedal'ttas dan penilaian terhadap risiko.
lkhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:1. Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK
antara informasi yang tercantum dalam buku ekeninghekening koran dengan nama Partai Politik
Peserta Pemilu;
2. Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan seluruh RKDK, apakah telah sesuai dengan
ketentuan;
3. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku hbungankekening koran dengan tanda tangan pihak
yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi kepada bank terkait hal
tersebut:
Habib Basuni & HeryadiKantor Akuntan Publlk
Ul. No XEP-1351/(M.li20tG
HBSO.l.!l 6uml Ponnll tlor G0/ l8Sunbay. - 60119Phono:031.5996181fat:031.596 €532http: ww.bprDrco.ldomall: adminolrphbt.co.id
Jl. Sumn orajrd No.2a
Jahrta Tlmur. 13220Phons:O?1.4786 3331htlp: www.lapnb!.co.ldolr|all: [email protected]'.r,' ll','l,l', \,
'Lr.',r
4. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling
lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
5. Periksa kesesuaian pengelola seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan;
7. Lakukan verilikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumberperolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye;
8. Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelumperiode LADK (ika ada)dan lakukan verifkasiterhadap bukti pendukung;
9, Lakukan trerifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan;
10. Pedksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan
penerimaan dan pengeluaraan Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan;
11. Lakukan uji pisah batas (cutofi test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan
tanggal akhir pembukuan;
12, Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
13. Periksa kesesuaian tanggal dan wahu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat'l (satu) hari
setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;'14. Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
sesuai dengan tingkatannya terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Politik Peserta
Pemilu;'15. Periksa kesesuahn isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana
diatur dalam ketentuan, seperti dafiar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR
dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Perseorangan, Kelompok, dan
Badan Hukum Swasta;
16. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhirpencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari
setelah penutupan pembukuan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada
KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
17. Lakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal
awal dan akhir pembukuan;
18. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
19. Periksa kesesuaian tanggal dan wahu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat'l (satu) hari
setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 wahu setempat;
20. Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang
diatur dalam kelentuan termasuk surat pemyataan tanggung jawab atas LPPDK;
21. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhirpencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai
selak 3 (tiga) hari setelah ditehpkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari
pemungutan suara;
22. Lakukan uji pisah batas (cut{ff test) teriadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana
Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan;
Habib Basuni & HeryadiXanto. Akuntan Publik
-
U|,| No. XEP-l35lrxia.l/2016
HBS - O.l.i 6um' P6rm.r Bbr GG, iar Surabay.-60l19Phono:031.5996181Fax:031.s96 6532htlp: www'kaphbt.co.ldcmail: admin@taphb! co.id
I /1,!,61o".n"i"0 tt". ze
Jalarta Tlmsr - t3220Phon.:021.47E6 3331htlp: ww.kaphbs.co.ldomail: admin@l(aphbs.co.idll(rr\r\'rLl l'ul) tr \(r,,r'rLr.!irr
23. Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan temasuk LADK dan LpsDK;24. Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita
acara penerimaan lapran tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitupaling lambat '15 (lima bel6) hari setelah pemungutan suara pukul '18.00 waktu setempat;
25. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan
sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye;
26. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam ketentuan;
27. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian
sumbangan;
28. Tentukan keakurasian matematis (penlumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dad seluruh transaksiyang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan
penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut;
29. Tentukan keakurasian penghitungan iumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif;
30. Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK
untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebul;
31. Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk
memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar walar yang berlaku;
32. Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terfiadap batasan
maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang;
33. Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dad masing-masing
penyumbang dari keseluruhan periode laporan;
34. Lakukan pengulian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas
kewajaran transaksi yang bedaku secara umum;
35. Telusuri keberadaan kansaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan
jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (ika belum dibayar maka telusuri
keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ke'lentuan batasan
sumbangan);
36. Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang
telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan;
37. Lakukan verifikasi lerfiadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan buKi lapor ke KPU serta bukti
Surat Seloran Penerimaan Negara Bukan Paiak (SSPNBP);
38. Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas;
39. Tentukan keakurasian matemdtis dengan cara melakukan penghitungan kembali;
40. Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian buhi pendukung dari ahivitas pengeluaran Dana
Kampanye;
41. Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye;
42. Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan
kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tenebut dilakukan;
43. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan
untuk membiayai saksi.
Habib Basuni & HeryadiKantorAkuntsn Publik
ljl. No, XEP.lS5lixll.l/2016
HBSItrri\r(r(rl l'uhli. \.coonlant
O.l.Il BumlP.rlr|.lEloli GO / 188ur.b!yr . 601 1SPhono: 031 .seg 8181F.x: 0i!1.598 6532htlpi wwu.Lphb..co.lddn.ll: .drlmolaphb3.co.i(,
Jl. Sun.n D6jad No 2APulo GrdungJakarta Timlr - 13220Phono:021.4786 3331htlp: www. taphb.co.idomall: [email protected]
Menurut opini kami, Asersi Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten sidoarp dalam Laporan DanaKampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlakusebagaimana diafur dalam Perafuran Komisi Pemilihan umum Nomor 24 Tahun 2018 tenbng DanaKampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.
Tanggung jauab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi Jaua Timur dansesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jauabatas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.
KAP i& Heryadi
Habib Basuni, SE., Ak., M.Ak., CA. CPA.No. ljin Akuntan Publik AP 019530 Mei 2019
Habib Basuni & HeryadiKantor Akuntar Publlk
Uln No. KEP-1s5'Uxu.l,2ol6
I"APORAN PEMRIMAAN DAN PTNGELUARAN DANA KAMPANI'EP€riode t.n{gal 20/021201A sld 2904/2019
tt?t7l09ltl
IODEL LPPD I(2-P.ARPO L
'; a)i l,.i
P ir t c(!tt( iPARTAI GOLONGAN I(ARYA
Pf,MILIIIAN T-IMUM ANGCOTA DPRD KABI]PATf,N/KOTADEWAN PIMPINAN TINGKAT KABTJPATf,N SIDOARJO
NomG Rekerdn8 Khusus
Nomor Lrrdrn RP udr Kctar!tlrn
PENERIMAAN l:8.42?.500
t Pdlai Politik 0
2. Calon Anggota Legislatif (fod ltncrimaan) t33.827.500
r SumbanSan Pihak Lain Perseorangan 0
4 Surnbanaan Pihali Lai[ Kelompok 0
5Surnbar8m Pihak Lain Badan Usaha Nl,rP.tn.rintrh 0
6. Lain - Lain 0
t. Lain - Lain Kcrnitrncn 0
b. BunSa Berk 0
B. PENGELUARAN 13.827.500 21.193
I Pcageluamn Op.rasi r3-82r.500 2t-193
f, PcttaEran Tertlat s 0 0
b. PartcnuJa, Tat p Muka 0 0
c. Pcrnbuatary'pioduksi Iklar Di McdiaMaiii Cet k Dan Elddronik 0 0
d. P.rnbuat![ De6ain Alst Perag{Kanpanyc
117.91-s.500 21.444
e Peiycbaran Bahan Kanpary-e Kepadatlmun !5.9t1000 t)
fl Ropnt thrrm
g. Kcgiutar Lain Yang l idak MelanggarLaa,lgan Ksnpanye Dan P€ratuaan
Pcrundang-urdartqdl
o0
0 0
h. L^in . L^in o 0
L Surnbsrglo Kcrada Calm Anggotar,PRD XABUPA'I'HN STDQARIO
0 0
2. Ja6a Dalanr Bentrnk Kanlpallye Calux,^rygoto DIRD K./lEUl,lTE}lSIDOARJO
0
3. Opcrrsi Lah-Laia 0 (,
P€ltgelua.{I luodal 0
a- Pcrnbalirn lfundEern 0
0
I
I
b. P.:xbilian ltft.latffr
Halaman I dari 2 /r
\otlt(r Rp thtr Kctcrrngrn
.. \lodal Lainrn a
.l Pcagrluaran Lain-l,ain o o
a P6 beriar Piutallt 0
b. Pcrnbayaran Utarts 0 0
c. SALDO PER 25 AprU 20 I 9 0 0
Kas di Rekcning Khusus 0
Kas diBcndalisa 0
Bardlg 0 0
TaSihan K.pada: 0
Utang 0
I'rrlrtr
SH
SIDOAILIKETUA
)P ITAIGOLKARKABUPATENSIDOARJO
JAIII
WAR'H AGUS WAN
llalsman 2 dari 2