-
Newsletter
www.go-iapi.comwww.iapi-indonesia.org
Go-IAPI merupakan media yang lahir dengan optimisme menghadapi
masa depan yang positif .. , dirancang oleh para profesional yang
tergabung dalam Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).
Go-IAPI berfungsi sebagai media informasi sekaligus komunikasi
antar anggota (IAPI membership media) dan para ahli Pengadaan di
negeri ini. Go-IAPI tampil dalam bentuk milis Go-IAPI, Newsletter
Go-IAPI, web Go-IAPI.com, Majalah Procurement Indonesia dan Jurnal
Go-Procure.
Kami mengundang para ahli pengadaan yang tersebar diseluruh
negeri menjadikan Go-IAPI media sebagai sarana menyalurkan aspirasi
dan berkomunikasi.
Go-IAPI bekerja sama dengan BNI menerbitkan kartu anggota IAPI,
bagi yang memenuhi prasyarat BI sekaligus menjadi kartu kredit BNI.
Kartu ini dapat digunakan sebagai akses ke berbagai fasilitas dan
menjadi kartu diskon pada program IAPI atau partner IAPI.
Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di IAPI. Mari
kita menapak masa depan pengadaan di nergeri ini dengan penuh
optimisme dan positif. Kita perlu champion-champion transformasi
pengadaan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini....
Selamat Datang Go- IAPI,
lets
Penanggung Jawab : Ikak G. Patriastomo Pemimpin Redaksi : Robin
AsadRedaksi : Khairul RizalAchmad Eddiyono Khalid MustafaAgus
KuncoroRedaktur Pelaksana : Aristo NifolaStaf Redaksi /Redaktur
/Editor : Harfin, RieskaReporter /Fotografer : Iman, Mulkani Desain
Grafis & Artistik : Achmad RProduksi & Sirkulasi : Evan
Anfil, Nisa, DPDIklan dan Promosi : Adi WH, Yuli, Yeni,
YantiKoresponden : Seluruh DPD IAPIAlamat Rekasi : Gd. SME TOWER,
Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta 12780 Telp.
021-33129168 Fax. 021-79181137 email: [email protected]
Edisi : I/VIII/2013
-
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
(karena tidak semua pemegang sertifikat memenuhi syarat untuk
menjadi pejabat fungsional), pengangkatan dilaksanakan dengan tata
cara pengangkatan pertama dan perpindahan jabatan. Perlu diketahui
bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) pejabat fungsional
PPBJ adalah 56 tahun.
Kompensasi Kompensasi yang
akan didapatkan oleh para pengelola PBJ terdiri dari gaji pokok,
tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional yang diterima
tetap setiap bulannya.
Apa yang perlu dipersiapkan?Dalam menerapkan
Jabfung ini masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu
dipersiapkan baik oleh LKPP maupun oleh masing-masing K/l/D/I.
LKPP masing perlu menyiapkan berbagai aturan penunjang dan
melakukan uji coba perhitungan angka kredit. Untuk K/L/D/I
mempersiapkan kebutuhan formasi, calon-calon pejabat fungsional,
anggaran diklat, analisa tunjangan kinerja dan persiapan tim
penilai kredit. Pejabat fungsional ini diharapkan aktif dalam forum
komunikasi antar ULP dan di Organisasi Pengadaan Barang/jasa.
Dengan penerapan sistem jabfung PPBJ ini, semua permasalahan
promosi, kenaikan golongan dan kompensasi dapat terjawab dan kita
bisa fokus pada transformasi pengadaan yang dibutuhkan oleh negeri
ini.
Salah satu bentuk reform yang dilakukan pemerintah dalam
pengadaan
barang dan jasa adalah menjadikan pengelola pengadaan B/J
pemerintah sebagai profesi dan
masuk dalam jalur jabatan fungsional di sistem kepegawaian RI.
Adapun tujuannya adalah untuk membina
tenaga pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, agar menjadi
tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan
dapat berjalan sesuai dengan azas pengadaan (efektif, efisien,
terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel
)
D a l a m k o n t e k s
p e m b i n a a n SDM pelaksana
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres 54/2010 Jo Perpres 70/2012 telah
jelas menyebutkan : SDM PBJP harus profesional (pasal 6.b),
mendapatkan pelatihan berdasarkan standar kompetensi PBJP (pasal
125), mempunyai sertifikat keahlian PBJP yang dilaksanakan secara
berjenjang (pasal 126 dan 127) dan mempunyai jenjang karir dan
tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal
128)
Dimana ditempatkan?Tenaga pengelola pengadaan barang/
jasa pemerintah merupakan jabatan karir ditempatkan di ULP (Unit
Layanan Pengadaan) yang mulai 1 Januari 2014 wajib terbentuk di
seluruh NKRI. ULP dan program profesionalisasi saling terkait dan
menunjang, para ahli pengadaan kini dapat berkosentrasi penuh
meningkatkan kompetensi dirinya dan berkarir melalui jalur ini.
Profesionalisasi Pengadaan
Usaha serius menuju profesionalisasi pengadaan
Bagaimana berkarir melalui jalur fungsional pengadaan ?
Untuk kenaikan pangkat pada jalur ini dilakukan dengan
mendapatkan angka kredit yang ditentukan oleh faktor : 1.
Pendidikan (Pendidikan Sekolah dan Diklat), 2. Pengelolaan
Pengadaan Barang/Jasa (Perencanaan Pengadaan, Pemilihan Penyedia,
Manajeman Kontrak, dan Manajemen Informasi Aset), 3. Pengembangan
Profesi dan 4. Penunjang Tugas.
Penilaian angka kredit dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menilai prestasi kerja
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Tim ini berada di Pusat, Unit
Kerja, Instansi, Provinsi dan Kab/Kota. Disarikan dari Presentasi
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM
LKPP pada Sosialisasi Jabfung PPBJ
Jenjang jabatan fungsional dibagi menjadi: Ahli Pertama
(golongan IIIA - IIIB), Ahli Muda (IIIC - IIID) dan Ahli Madya
(Golongan IVA - IVC). Pada tabel-2 diperlihatkan ilustrasi kenaikan
golongan ruang pengelola PBJ dengan entri S1.
Kondisi Sekarang Kondisi yang Diharapkan (Pelaksana oleh Pejabat
Fungsional)
1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap
tahun;
2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi;
3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat
beragam;
4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur;
5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap
jabatan/ kegiatan lain;
6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana
tidak efektif;
7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP.
1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau
permanen;
2. Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan
intervensi;
3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai
kualifikasi;
4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur;
5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/
kegiatan lain;
6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana
lebih efektif;
7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP.
Tabel Transformasi Jabatan pengelola PBJ
No UNSUR PROSENTASE
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENGELOLA
PENGADAAN
BARANG/JASA
PERTAMA MUDA MADYA
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
1
UNSUR UTAMAA. Pendidikan
1. Pendidikan Sekolah 80%
100 100 100 100 100 100 100
2. Diklat
B. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
C. Pengembangan Profesi
40 80 160 240 360 480
2UNSUR PENUNJANGPenunjang Tugas Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa
< 20% 10 20 40 60 90 120
JUMLAH 100 150 200 300 400 550 700
KENAIKAN 50 50 100 100 150 150
Tabel Angka Kredit Pengelola PBJ
Terlihat untuk naik dari golongan IIIA ke IIIB diperlukan
minimal 50 Kredit poin, yang terdiri minimal atau sama dengan 40
poin diperoleh dari unsur utama (A. 2 Diklat, B. Pengelolaan PBJ
dan C. Pengembangan profesi) dan minimal 10 poin dari unsur
penunjang tugas pengelolaan PBJ.
Untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan fungsional PPBJ maka
dibutuhkan pengangkatan yang diperoleh melalui Inpassing,
Pengangkatan Pertama, dan Perpindahan. Saat ini terdapat lebih dari
200,000 pemegang sertifikat keahlian PBJP dan yang berpeluang
mengisi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional sebanyak 70.000 s.d
95.000 orang. Periode Inpassing dari 1 Januari - Desember 2014.
Jika terdapat kekurangan
-
Stra
tegi
c Pr
ocur
emen
t
Transformasi
Kasus Hambalang, Simulator SIM, dll yang membawa pelakunya
berakhir di hotel prodeo umumnya berawal
dari proses pengadaan. Sudah menjadi rahasia umum pengadaan
merupakan lahan bancakan segelintir orang
untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok di negeri
ini.
Berbagai terobosan baik dari sisi regulasi,infrastruktur
maupun SDM dilakukan dalam rangka mengubah paradigma
pengadaan. Tabel berikut memperlihatkan perbedaan
antara paradigma lama dan paradigma baru Pengadaan.
Para ahli pengadaan baik yang berada di pemerintahan,semi
swasta (BUMN) dan Swasta dituntut untuk melakukan
berbagai reform dalam mendapatkan Barang/Jasa yang
memberikan Value for money tinggi. Pengadaan diangkat
menjadi kegiatan stratejik dalam mencapai tujuan
organisasi. Pengadaan merupakan penggerak utama
kegiatan peningkatan efisiensi dan disektor swasta
dalam meningkatkan laba usaha. Pengadaan ke
depan dilakukan lebih sederhana dan transparan,
bukan kumpulan proses cantik administrasi,
terlihat fair tetapi sebenarnya penuh tipuan dan
mengada-ada
Khairul Rizal Ketua I IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia)
Pengadaan
NO PERIHAL
1 Jumlah Paket Pengadaan (Kontrak)Banyak
(individual)Sedikit
(group/shared)
2 Harga beli Diatas Harga Pasar
Harga pasar atau lebih murah (Market driven)
3 Pelaksanaan Transactional/ Klerikal Stratejik
4 Proses Panjang/Rumit Sederhana
5 Kontrak Jangka Pendek Jangka Panjang
6 Biaya administrasi Tinggi Rendah
7 Metoda Manual Memakai alat bantu elektonik (e-proc)
8 Lingkup Kecil/fungsional Luas , Bagian dari strategi
organisasi
9 Organisasi Adhoc / Sementara Tetap/Permanen
PARADIGMA LAMA
PARADIGMA BARU
Menghilangkan Proses mengada - ada
-
P E T U N J U K T E K N I S
Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
saat ini berjumlah
200.855 orang dan 70.000 s.d 95.000 dibutuhkan untuk mengisi
formasi jabatan fungsuonal pengelola pengadaan barang/jasa melalui
mekanisme impassing. LKPP sebagai instansi pembina jabatan
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa mempunyai tugas menyusun
petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengelola pengadaan
barang/jasa termasuk mengenai Penyesuaian/Inpassing berdasarkan
Pasal 5 ayat 2 Permen PAN-RB No. 77 Tahun 2012 dan Pasal 7
Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 dan
No. 14 tahun 2013.
Pelaksanaan, Penyesuaian, Inpassing dan Angka Kredit Jabatan
Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Jadwal implementasi jabatan fungsional pengelola PBJ periode
Penyesuaian/inpassing dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014 dan
harus selesai/ berakhir paling lambat 31 desember 2014. Setelah
periode Penyesuaian/Inpassing berakhir, pengangkatan PNS ke dalam
JF Pengelola PBJ adalah melalui mekanisme pengangkatan pertama
dalam jabatan, sebagaimana digambarkan berdasarkan ilustrasi
berikut :
Profesionalisasi Pengadaan
i. Surat Penugasan dari atasan langsung bahwa PNS yang
bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas pada tanggal 20
Desember 2012 sebagai: PPK atau Staf/Pembantu PPK, Pokja ULP,
Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
ii. Fotokopi ijazah S1 atau D IV;iii. Fotokopi SK Kenaikan
Pangkat Terakhir;iv. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3); dan v. Fotokopi sertifikat ahli pengadaan
nasional yang masih berlaku.Berikut diuraikan contoh
Perhitungan
Angka Kredit dalam proses Penyesuaian/Inpassing: Sdr. Adiwibowo,
S.T, golongan III/c (Kasi Bina Karir LKPP) dengan masa kerja dalam
tugasnya selama 2 tahun. Sdr. Adiwobowo ditugaskan sebagai PPK-LKPP
sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013. Sesuai dengan
mekanisme penyesuaian/inpassing Lampiran V Permen PAN-RB No. 77
Tahun 2012. Maka angka kredit Sdr. Adiwibowo yang diperoleh adalah
247 dengan jabatan Pengelola PBJ Muda karena masa kerja dalam
kepangkatan selama 2 tahun dan memiliki pendidikan S-1
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
proses Penyesuaian/Inpassing antara lain :
a. Pada tanggal 20 Desember telah dan masih bertugas di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah ;
b. Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma
IV (D IV);
c. Pangkat paling rendah Penata Muda(III/a);
d. Berpengalaman di bidang pengadaan barang/jasa paling kurang 1
(satu) tahun, dibuktikan dengan surat tugas;
e. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja (DP-3) bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
f. Memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat
pertama.
Selain hal tersebut di atas, ada beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi oleh calon pegawai yang akan diikutsertakan dalam
Penyesuaian/Inpassing yaitu :
a. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin;
b. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan;
dan
c. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
A d a p u n berkas yang harus dilengkapi untuk mendukung proses
P e n y e s u a i a n /Inpassing antara lain :
No. Gol/ RuangIjazah/STTB
SetingkatAngka Kredit dan Masa Kepangkatan
< 1 THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN/ LBH
3 III/c
Sarjana/DIV 200 225 247 271 294
Magister (S2) 200 226 249 273 296
Doktor (S3) 200 227 251 275 298
Direktur Pengembangan Profesi L K P P
-
benar-benar dapat dirasakan manfaat dan peran sertanya;
Memberikan layanan jasa pengadaan danmelakukan kegiatan-kegiatan
lain dibidang Pengadaan Barang dan Jasa;
Melakukan kerjasama antar organisasinasional dan internasional
dalam rangka pengembangan profesi.
Secara teknis, tugas-tugas ini dilakukan IAPI melalui berbagai
kegiatan, yang antara lain adalah :
1. Pelaksanaan secara rutin sosialisasi dan pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Menjadi media komunikasi yang aktif serta pertukaran
informasi terkini antar anggota, berupa peraturan, ketetapan dan
hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan;
3. Menyelenggarakan pelatihan tingkat Dasar dan menengah,
4. Melaksanakan simposium tahunan untuk Ahli Pengadaan di
Indonesia.
Simposium dan Kongres Ahli Pengadaan Nasional ketiga pada
tanggal 3 Juli 2008 di Semarang,
memutuskan untuk membentuk asosiasi profesi dengan tujuan
menjadi wadah saling bertukar informasi, berkomunikasi dalam usaha
meningkatkan kompetensi para anggotanya dengan nama IIkatan Ikatan
Ahli Pengadan Indonesia (IAPI).
IAPI mempunyai tugas antara lain : Memberikan masukan dan
bahan
kebijakan kepada Pemerintah dalam rangka pengaturan, pembinaan
dan pengembangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
Mengembangkan norma, standarisasi dansertifikasi di bidang
Pengadaan Barang dan Jasa;
Mengembangkan pengetahuan sertatingkat profesionalisme para Ahli
Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia pada umumnya dan anggota Ikatan
Ahli Pengadaan Indonesia pada khususnya;
Membina profesionalisme para AhliPengadaan Barang dan Jasa
Indonesiauntuk selalu berjiwa profesional dan bertanggung jawab
dalam menjalankan profesinya;
Membina salingpengertiandankerjasamayang baik diantara para
anggota, sehingga Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia sebagai wadah
para ahli pengadaan barang dan jasa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi
Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur , Maluku Utara dan Sulawesi
Utara Di masa yang akan datang, pengurus IAPI menargetkan seluruh
provinsi di Indonesia mempunyai DPD IAPI.
Dalam kancah internasional, IAPI merupakan satu-satunya wakil
Indonesia yang menjadi anggota International Federation of
Purchasing and Supply Management (IFPSM) dan beranggotakan 48
Asosiasi Profesi Pengadaan di dunia dengan total jumlah anggota
sekitar 250,000 orang.
Di masa datang, IAPI akan terus berusaha melakukan upaya-upaya
peningkatan fungsinya di bidang pengadaan, dalam menuju pengadaan
Indonesia yang lebih strategis dan memberikan value for money
terbaik.
5. Menyelenggarakan Temu Nasional Ahli Pengadaan yang
menghadirkan pembicara dari kalangan pejabat-pejabat Negara dan
pakar yang ahli dalam bidangnya, untuk berbagi pengalaman
pengelolaan anggaran melalui pengadaan;
6. Menyelenggarakan seminar di bidang hukum sebagai pencegahan
dan pengurangan benturan terhadap permasalahan hukum.
7. Melakukan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat
Internasional
Dewan Pengurus Pusat IAPI kini diketuai oleh Ikak G. Patriastomo
dengan Sekretaris Jenderal Robin Asad Suryo. Selain itu, hingga
saat ini IAPI mempunyai Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 17 provinsi,
yakni: Nanggroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, DKI Jakarta,
Jawa
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)Sekilas Tentang
Pengurus DPP dan DPD IAPI beserta IFPSM dalam Konferensi Ahli
Pengadaan Dunia di Filipina
-
Pada program membership IAPI ini tersedia beberapa paket yang
dapat dipilih oleh para anggota yaitu Paket Dasar, Paket Madya dan
Paket Utama. Perbedaan Paket Madya dengan Paket Dasar adalah adanya
tambahan berlangganan majalah Procurement Indonesia (6X/tahun) dan
Pada Paket Utama tambahan berlangganan Jurnal IAPI (3x /
tahun).
Untuk biaya menjadi anggota IAPI, pada tahun ini IAPI sudah
menurunkan dari Uang Muka Rp. 250,000/tahun menjadi Rp.150,000 dan
Uang Iuran Tahunan turun dari Rp. 200,000 /tahun menjadi Rp.
180,000/tahun. Dibawah ini adalah summary iuran kartu anggota
IAPI.
I. PAKET STANDAR : Rp. 330,000/tahun 1. Terdaftar dalam
keanggotaan Mailing List GO IAPI
dan web Go-IAPI.com (web membership program IAPI) yang merupakan
wadah komunikasi dan pertukaran informasi antar anggota
2. Berlangganan IAPI Newsletter -hardcopy (per 2 bulan),
3. Memperoleh harga khusus (potongan) dalam setiap kegiatan yang
dilaksanakan IAPI (Seminar, DIKLAT, Workshop, Simposium, Konferensi
Nasional)
4. Mendapatkan diskon di semua merchant kartu IAPI /Bank
partner, Hotel, Tiket Pesawat, Toko buku, Supermarket ;
5. Memperoleh berbagai macam program promo pada Kartu Kredit
Affinity BNI-IAPI;
6. Mendapatkan akses ke Eksekutif lounge di Airport (free buat
Platinum, pakai poin untuk gold);
7. Pendebetan iuran tahunan keanggotaan IAPI & jenis iuran
rutin lain dengan sistem recurring transaction (autodebit).
Program Membership IAPI (plus IAPI-BNI affinity card)
II. PAKET MEDIUM : Rp. 450,000/tahun 1. Keuntungan Paket
Standar2. Berlangganan majalah Procurement Indonesia
(6X/tahun)
III. PAKET PREMIUM : Rp. z540,000/tahun 1. Keuntungan Paket
Medium2. Berlangganan Jurnal Go-Procure (3X/tahun)
Bagi anggota IAPI yang tidak masuk dalam daftar hitam BANK
INDONESIA, jika disetujui bisa sekaligus mendapatkan kartu kredit
affinity IAPI-BNI. Untuk klasifikasi kartu Gold/Platinum ditentukan
oleh BANK berdasarkan jabatan dan total penghasilan calon
anggota.
Cara mendapatkan kartu anggota IAPI sekaligus kartu kredit
Afinity IAPI-BNI yaitu :1. Mengisi formulir pendaftaran
anggota IAPI2. Melampirkan SK golongan3. Melampirkan Surat
Keterangan
Penghasilan.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat memnghubungi secretariat
IAPI Gd. SME TOWER, Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta
Selatan 12780 Telp. 021-33129168 Fax. 021-79181137 email:
[email protected] up : Harfin
KETERANGAN STANDAR MEDIUM PREMIUM
Uang Pangkal Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000
Iuran Tahunan Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 180.000
Total Rp. 330.000 Rp. 330.000 Rp. 330.000
KeuntunganPaket
GO-IAPIPaket
GO-IAPIPaket
GO-IAPI
PA K E T TA M B A H A N
Majalah Procurement
Indonesia6 Edisi/Thn
- Rp. 120.000 Rp. 120.000
Jurnal Go Procure3 Edisi/Thn - - Rp. 90.000
Total Rp. 330.000 Rp. 450.000 Rp. 540.000
Ctt. Kartu Kredit GOLD atau PLATINUM bergantung Approval BI
-
Procurement Event
No Materi Diklat Agust 2013Sept 2013
Oct 2013
Nov 2013
Des 2013
Jan 2014
Feb 2014
Mart 2014
Apr 2014
1Teknik Pembuatan Kontrak dan Pengenalan Hukum Kontrak
19-21 16-18 06-08 02-04 13-15 10-12 3-5 7-8
2Teknik Penentuan dan Penetapan HPS dalam Sistem Pengadaan
Nasional
3Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran dalam Sistem Pengadaan
Nasional
26-28 23-24 21-23 11-13 09-11 20-22 17-19 10-12 14-16
4
Teknik Penerapan dan Simulasi E-procurement pada Sistem
Pengadaan Pemerintah
5
Penerapan Strategi Pengadaan & Pengadaan Tanpa Tender dlm
Sistem Pengadaan Nasional
02-04 28-30 18-20 27-29 24-26 17-19 21-23
6Pelaksanaan Pengadaan B/J Pemerintah Berdasarkan Perpres
70/2012
09-11 07-09 25-27 3-5 24-26 28-30
JADWAL PELATIHAN IAPI TAHUN 2013
Instruktur /Fasilitator:Ir. Sutan S Lubis Msc Ir. Sonny
Sumarsono MBA,PMP Ir. Khairul Rizal, MBA
Dr. Ir. Dharma Nursani, M.Sc Ir. B. Adi Subagyo, MM Harry
Alexander SH.LLM
Ir. Tubagus A. Chusni, MA, M.Phil Dr. Yoyo Arifardhani, SH, LLM
Reghi Perdana, SH, LLM
Setya Budi Arijanta, SH, KN Ir. Suranto Ir. Harmawan Kaeni
Ir. Atmanto Msc Ir. Sudarisman
SEKRETARIAT PANITIA Dewan Pengurus Pusat - Ikatan Ahli Pengadaan
Indonesia (IAPI) Gedung SMESCO UKM Lt. 9 - Jln. Jend. Gatot Subroto
Kav. 94 Jakarta Selatan 12740
Tempat Pelaksanaan : Hotel Mercure, Hotel Red Top, Hotel Alila
Jakarta
Telp. Panitia : 021 7486 4901 HOTLINE : Yeni : 0813 9905 5261
Yanti : 0838 954 59430