I U M K adalah Tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Perpres Nomor 98 tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil dimaksudkan Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil dalam mengembangkan usahanya. TUJUAN • Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; • Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; • Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan • Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Telah ditindaklanjuti dengan PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2014 tentang PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) 1. Yang memberikan izin adalah Camat yang telah mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. 2. Dapat dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. 3. Karakteristik wilayah : a. Jumlah penduduk b. Luas wilayah c. Letak Geografis dan topografis, dan d. Kearifan lokal. 4. Diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak: pendaftaran diterima, lengkap dan benar. 5. Tidak dikenakan biaya, retribusi dan pungutan lainnya. 6. Diberikan dalam bentuk naskah satu lembar. LATAR BELAKANG • Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. • Memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil untuk penguatan ekonomi daerah. • Memberikan legalitas hukum izin UMK dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya serta mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. • Memberdayakan, meningkatkan dan mengembangkan UMK sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal. • Memberikan kemudahan UMK dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemda dan lembaga lainnya. • Mendekatkan pelayanan perizinan dengan para UMK sehingga PUMK tidak perlu mendatangi instansi pelayanan perizinan di pusat Kota/Kabupaten. PRINSIP PEMBERIAN IUMK: PENDATAAN PENDAFTARAN a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat; b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha. 1. Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa. 2. Pendataan : a. Identitas pelaku usaha mikro dan kecil; b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah kecamatan; c. Jenis tempat usaha; d. Bidang usaha; e. Besarnya modal usaha. 3. Penetapan lokasi, memperhatikan : kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah. 1. PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat dengan melengkapi dan menyampaikan berkas. 2. Tata cara pendaftaran IUMK: a. Permohonan IUMK b. Pemeriksaan IUMK c. Pemberian IUMK d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.