, Menimbang Mengingat I SALINAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah NomoI' 3 Tahun 2012, teIah diatur mengenai retribusi daerah; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah NomoI' 3 Tahun 2012 ','t:ntang Retribusi Daerah dan adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah NomoI' 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 1. Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NomOI' 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI' 3814); 2. Undang-Undang NomOI' 8 Tahun 1999 tentang Konsumen (Lembaran Negara RepubliJc Indonesia Tahun 1999 NomOI' 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegia NomOI' 3821); 3. Undang-Undang NomoI' 18 Tahun 1999 tentang Jc:sa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I999 NomOI' 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone.s.:a NomoI' 3833); 4. Undang-Undang NomOI' 28 Tahun 2002 ten tang Bangun;ln Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20G2 NomoI' 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4247); 5. Undang-Undang NomOI' 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NomOI' 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI' 4279);
77
Embed
I SALINAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH …tarulh.com/wp-content/uploads/2016/12/PERDA_NO_1_TAHUN_2015... · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, ... adalah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
,
Menimbang
Mengingat
I SALINAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah NomoI' 3 Tahun 2012,
teIah diatur mengenai retribusi daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi
daerah berdasarkan Peraturan Daerah NomoI' 3 Tahun 2012
','t:ntang Retribusi Daerah dan adanya perkembangan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daIam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah NomoI' 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 NomOI' 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia NomOI' 3814);
2. Undang-Undang NomOI' 8 Tahun 1999 tentang p ・ イ ャ ゥ ョ 、 オ ョ L セ Z 。 ョ
Konsumen (Lembaran Negara RepubliJc Indonesia Tahun 1999
NomOI' 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegia
NomOI' 3821);
3. Undang-Undang NomoI' 18 Tahun 1999 tentang Jc:saKonstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I999
NomOI' 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone.s.:aNomoI' 3833);
4. Undang-Undang NomOI' 28 Tahun 2002 tentang Bangun;ln
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20G2
NomoI' 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI' 4247);
5. Undang-Undang NomOI' 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 NomOI' 39, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia NomOI' 4279);
2
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);
Menetapkan
3
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Unsur Pemerintahan Dalam Bidang LaluLintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tk. I dan DaerahTk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3410);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3445);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentangPrasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang TataCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang RetribusiPengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian
Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 62);
24. Pcraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 2004);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.
4
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
31), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah dan diantara angka 12 dan
Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan
Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi
Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya
disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.
5
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasaatau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang
meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha danretribusi perizinan tertentu.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usahayang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganutprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi ataskegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yangdimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungikepentingan sumber daya alam, barang, prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12a. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas
penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu,
kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat
kepadatan tertentu.
12b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh
Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang
ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12c. Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas
pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja
tenaga kerja asing.
12d. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang
visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12e. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi
tertentu.
6
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sertapengawasan penyetorannya.
14a. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dariPemerintah Daerah.
15. Sural. Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SKRD adalah sural. ketetapan yang menentukan
besarnya retribusi yang terutang.
16. Sural. Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Sayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLS adalah sural. ketetapan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusikarena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16a. Sural. Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran ataupenyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan caralain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Gubernur
17. Sural. Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah sural. untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
danl atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengelola data, keterangan, danl bukti yangdilaksanankan secara objektif dan profesional berdasarkansuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhankewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah
danl atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PenyidikPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Pasal2 ayat (1) huruf a angka 3 dihapus, Pasal 2 ayat. (1) huruf
a ditambah 1 (satu) angka yakni angka. 14 dan Pasal 2 ayat. (I)
huruf c ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal
2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal2
(1) Golongan dan Jenis Retribusi sebagai berikut:
a. Jenis Retribusi Jasa Umum t.erdiri dari:
7
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. dihapus;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan PengabuanMayat;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Teral Tera Ulang;
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
14. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
b. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir danl atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Penginapanl Pesanggrahan IVilla;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
9. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
6. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga
Kerja Asing.
3. Pasal3 dihapus.
4. Pasal 56 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (16), ayat (17), danayat (18), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :
8
Pasal56
(1) Atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada
bidang Perhuburigan dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian
kendaraan bermotor.
(3) Atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh unit
Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi
Terminal.
(4) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan
usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang
disediakan, dimiliki, danj atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, yang meliputi:
a. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan
terminal mobil barang;
b. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang
mobil bus;
c. pemakaian fasilitas terminal mobil barang;dan
d. pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput
dalam areal terminal.
(5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) adalah terminal yang disediakan, dimiliki,
danjatau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.
(6) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Perhubungan
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
(7) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pemakaian
kekayaan daerah, yang meliputi:
a. pemakaian pool kendaraan;
b. pemakaian mobil derek; dan
c. pemakaianj sewa tanah area pelabuhan milik
pemerintah daerah.
(8) Atas pelayanan kepelabuhanan pada unit perhubungan
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan
ayat (12), ayat (15) dan ayat (17) tercantum dalam Lampiran
Il.F Peraturan Daerah ini.
9. Pasal 61 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat(8), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :
Pasa161
(1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan pada unit
Ketenagakerjaan dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Pelayanan Pendidikan.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh
Pemerintah Daerah, yaitu pelatihan Hygiene, kesehatan
dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah;
c. pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan oleh
BUMN, SUMO; dan d. pendidikan/pelatihan yang
diselenggarakan oleh pihak swasta.
(4) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit
Ketenagakerjaan dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemakaian
kekayaan daerah, yaitu Jasa pemakaian fasilitas
ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah.
(6) Atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja
tenaga kerja asing dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Perpanjangan IMTA.
(7) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) meliputi pemberian perpanjangan
IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah
memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
14
(8) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk instansipemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badaninternasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan danjabatan tertentu di lembaga pendidikan.
yakni Pasal 146A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 146A
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusiyang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, sepanjang tidakdiatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih
selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutang.
21. Lampiran I huruf A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL dihapus, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A.
22. Lampiran II huruf C, Lampiran II huruf D, Lampiran II huruf
F, Lampiran II huruf G, Lampiran III huruf A, Lampiran III
huruf D, Lampiran III huruf E, Lampiran III huruf F, danLampiran IV huruf B Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambaban
Lembaran Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 31) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantumdalam Lampiran II huruf C, Lampiran II huruf D, Lampiran []huruf F, Lampiran II huruf G, Lampiran III huruf A, Lampiran
III huruf D, Lampiran III huruf E, Lampiran III huruf F, dan
Lampiran IV huruf B Peraturan Daerah ini.
19
Pasaill
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 201:i
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 101
an sesuai dengan aslinya
UM SEKRETARIAT DAERAH
L Z オ Z Z セ エ w G セ セ セ u s u s IBUKOTA JAKARTA,
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (1/2015)
20
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
I. UMUM
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah, beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 perlu diubah gu.na
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya perkembangan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah, yakni
dengan telah diberiakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka periu mengatur pengendalian lalu
lintas kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada koridor atau kawasan
tertentu pada waktu dan jalan tertentu sebagai Retribusi Jasa Umum dan
penerbitan perpanjangan lzm mempekerjakan tenaga kerja asing yang
merupakan urusan Pemerintah Daerah sebagai Retribusi Perizinan.
Sehubungan dengan hal tersebut, periu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
PasalI
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 3
Cukup jelas.
21
Angka 4
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukupjelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14\
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.
Ayat (17)
Yang dimaksud "kendaraan bermotor perseorangan" adalah
kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk umum,
meliputi mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan
jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 kilogram.
22
Yang dimaksud "kendaraan bermotor barang" meliputi semua
kendaraan umum angkutan barang dan mobil barangperseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebihbesar dari 3.500 kilogram.
Ayat (18)
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 57
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 58
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 59
Ayat (1)
Dalam rangka memperhatikan biaya modal kemampuan
masyarakat, terhadap Kendaraan Bermotor Umum milikKoperasi diberikan potongan tarif sebesar 75% (tujuh puluh limapersen).
Ayat (2)
Terhadap Retribusi Terminal untuk kendaraan bermotor milik
Koperasi diberikan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukupjelas.
Ayat (6)
Terhadap Retribusi lzin Trayek untuk kendaraan bermotor milik
Koperasi diberikan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen).
Ayat (7)
Efektifitas pengendalian lalu lintas tercermin dengan
berkurangnya perbandingan volume lalu lintas kendaraan
dell.gan kapasitas jalan dari 0,9 (nol koma sembilan) menjadi 0,7
(nol koma tujuh) atau kurang dari 0,7 (nol koma tujuh).
Angka 8
Pasal 60
Cukup jelas.
23
Angka 9
Pasal 61
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 62
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 63
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 64
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 65
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 83
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 86
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 129
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 141
Cukup jelas.
Angka 18
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal145
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 146 A
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1018
LAMPlRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Dihapus.
GUBERNUR PROVINSi DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T PURNAMA
----
LAMPlRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KELAUTAN DAN PERTANIAN
a. Pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di Rumah Potong Hewan:
1. sapi, kerbau, kuda Rp 4.000/ekor
2. babi Rp 5.000/ekor
3. babi adat Rp 2.500/ekor
4. kambing, domba dan hewan kecil Rp 1.0001 ekor
lainnya
5. unggas Rp 25/ekor
6. pengandangan/pemeriksaan babi Rp 2.000 13haril ekor
b. Pemeriksaan Laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan lkan:
1. Unggas/ikan
a) pemeriksaan patologi anatomi Rp 5.000/ekor
b) pemeriksaan parasitologi Rp 10.0001 specimen
c) pemeriksaan bakteriologi Rp 30.0001 specimen
d) pemeriksaan serologis Rp I5.000/organ
e) pemeriksaan histopatologi Rp 30.000/organ-
f) pemeriksaan bioteknologi Rp 200.000/organ..-
2. Hewan kecil/besar
a) pemeriksaan patologi anatomi Rp 30.0001 specimen
b) pemeriksaan darah/hematologi Rp 30.0001 contohl jenis
c) pemeriksaan kimia darah Rp 30.0001 contoh/jenis
d) pemeriksaan parasitologi Rp 20.0001 specimen
e) pemeriksaan bakteriologil mikologi Rp 30.0001 specimen.
f) pemeriksaan bangkai Rp 30.0001 specimen
g) pemeriksaan hispatologi Rp 30.000/organ
h) pemeriksaan serologis
- Brucellosis Rp 25.0001 specimen
- Toxoplasma Rp 50.0001 specimen
- FAT Rabies Rp 50.0001 specimen
- Elisa Rabies Rp 35.0001 specimen
c. Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet:
1. FISIKO KIMIA
I.Organoleptik
a) organoleptis Rp 20.000/ contoh/jenis-
b) kualitas telur1egg tester Rp 25.0001 contoh/jenis
2
c) kualitas susu/org Alt test Rp 20.0001 contoh/jenis
Lactodens
-2. Komposisi
a) Kadar lemak (Soxhlet/Lactoscppe) Rp 50.0001 contoh/jenis
b) Protein (Kjeldah/Lactoscope) Rp 50.0001 contoh/jenis
c) Laktose/Lactoscope Rp 50.0001 contoh/jenis
d) Bahan Kering tanpa lemakl Rp 50.0001 contoh/jenis
Lactoscope
e) Kadar Abu/Furnace Rp 50.0001 contoh/jenis
1) Bahan kering, (Oven) Rp 50.0001 contoh/jenis
g) Kadar air (Oven) Rp 50.000 Icontoh Ijenis
h) Karbohidrat/by different Rp 50.0001 contoh/jenis
i) Karbohidratl titrasi Rp 75.0001 contoh/jenis
j) Vitamin A IC/Titrasi Rp 100.0001 contoh/jenis
k) Vitamin A/C/HPLC Rp 250.0001 contoh/jenis
3. Bahan tambahan/pewarna
a). Nitrit ,Nitrat ( colorimetric) Rp 50.0001 contoh/jenis
b). Nitrit,Nitrat ( spectroquant) Rp 75.0001 contoh/jenis
4. Bahan tambahan/pengawet
a) Natrium Benzoat, Asetat Rp 50.0001 contoh/jenis
(colorimetric)
b) Natrium Benzoat, Asetat Rp 75.0001 contoh/jenis
(spectroquant)--
c) asetat metode colorimetric Rp 50.000/ contoh/jenis
d) asetat metode spectroquant Rp 75.0001 contoh/jenis
5. Mineral
Ferum (Fe), Kalium (K), Narium (Na), Rp 100.0001 contoh/jenis
Kalsium (Ca), Zink (Zn)/SNI AAS
-6. Bahan kimia lainnya
a) Metanil Yellow Icolorimetric Rp 50.0001 contoh/jenis
b) Rhodamin B Icolorimetric Rp 50.0001 contoh/jenis
c) ChlorineIcolorimetric Rp 50.0001 contoh/jenis
d) Formalinl colorimetric Rp 50.0001 contoh/jenis
e) Natrium Tetraboraks Icolorimetric Rp 50.0001 contoh/jenis-
3
7. Residu Antibiotik
a) screening antibiotic/Bioassay Rp 100.0001 contoh/jenis
b) peneciline,tetracycline, Rp 200.0001 contoh/jenis
aminoglicocides, macrolides, chlora
mphenicol/HPLC
c) chloramphenicol,neomycine,fluoroq Rp 100.000/ contoh/jenis
uinolone kanamycin SEMI Elisa
Reader
8. Residu Pestisida Group Organoclorine: Rp 325.0001 contohljenis
Lidan dan Aldrin
9. Residu Pestisida Group Organophospor Rp 325.0001 contoh/jenis
Dimeatoat dan Diazinon
10. Residu Hormon:
Trenbolone Acetat Rp 250.0001 contoh/jenis
11. Residu Hormon
DES Rp 250.0001 contoh/jenis
12. Residu Logam berat
a). Pb, Cu, Cd,Sn, Mn(SNII AAS) Rp 75.0001 contoh/jenis
b). Hg, As/SNl/AAS Rp 100.0001 contoh/jenis
13. Identifikasi spesies
a) Daging Sapi, babi, ayam Rp 200.000/Contoh/jenis
(Elizal Biokit)
b) Daging sapi, babi,ayam (PCR) Rp 250.0001 contoh/jenis
II. Mikrobiologi dan Biomolekuler
1.Bakteri
a) TPC(SNI) Rp 20.0001 contoh/jenis
b) caliform (SNI) Rp 25.0001 contoh/jenis
c) caliform (PCR/Rapid Test) Rp 250.0001 contoh/jenis
d) E.coli (SNI) Rp 50.0001 contoh/jenis
e) E.coli (PCR/Rapid test) Rp 250.000/contoh/jenis
f) Staphylococcus aureus (SNI) Rp 75.0001 contoh/jenis
g) Staphylococcusaureus (PCR/Rapid Rp 250.0001 contoh/jenis
Test)
h) Salmonella spp (SNI,) Rp 100.0001 contoh/jenis
i) Salmonella (PCR,Rapid Test) Rp 250.0001 contoh/jenis
j) Enterococci (SNI) Rp 50.0001 contoh/jenis
k) Enterococci (PCR/Rapid Test) Rp 250.0001 contoh/jenis
4
1) listeria spp (SNl) Rp 150.0001 contoh/jenis
m) listeria ,spp (PCR/Rapid Test) Rp 250.0001 contoh/jenis
n) Clostridium perfringens(SNI) Rp 150.0001 contoh/jenis
0) Clostridium perfringens (PCR/Rapid Rp 250.0001 contoh/jenis
Test)
p) Compylobacter spp(SNI) Rp 150.0001 contoh/jenis
q) Compylobacter spp (PCR/Rapid Test) Rp 250.0001 contoh/jenis
r) Bacilus antrhacis(SNI) Rp 150.0001 contoh/jenis
s) Bacilus antrhacis (PCR/Rapid Test) Rp 250.0001 contoh/jenis
t) Yersinia spp(SNi) Rp 150.0001 contoh/jenis
u) Yersinia spp(PCR/Rapid Test) Rp 250.0001 contoh/jenis
75 Hecting Palpebra Rp 35.000-76 Injeksi Infra Artikuler Rp 35.000
77 Normal Dressing Rp 35.000
78 Refraksi Anak Rp 35.000
79 Sensory - Integrasi Rp 35.000
80 Snozelen Rp 35.000
81 Wound Toilet sedang Rp 35.000
82 Mf Hecting Kulit Rp 35.000
83 AffTampon Nasal Rp 35.000
84 Nektrotomi Ro 35.000
85 Pemasangan IUD tanpa narkose Rp 35.000
86 Imobilisasi dengan Elastic Verban Rp 45.000
87 Chloretvl Spray Sedang Rp 45.000
88 Facial Rp 45.000
89 Pemeriksaan + Konsultasi PMS Rp 45.000
90 Spoeling Rp 45.000
91 Spoeling mata Rp 45.000
92 Aspirasi cairan Rp 45.000
93 Debridement Rp 45.000
94 Epistaxis Cevere Rp 45.000
95 Extraksi Gram/Corp. Alienum Kornea Rp 45.000
96 imobilisasi dengan elastis verban 6 inch Rp 45.000-
97 Paket B (snozelen/ sensory-integrasi, stimulasi-terapi) Rp 45.000 ---98 Paresentase / Miringotomi Rp 45.000 --99 Pengambilan Cairan Lambung Rp 45.000
100 Wound Toilet besar Rp 45.000
101 Podofilin / TCA (S) Ro 50.000
102 Ekstrasi Komedo (S) Rp 50.000
103 Buka Gips Sesisi Rp 50.000
104 Chloretvl Spray Besar Rp 50.000
105 Dacriocystografy Rp 50.000
106 Dekanulisasi Rp 50.000
107 Drainage abses Rp 50.000
108 Eksterpasi Lithiasis Rp 50.000
109 Insisi Rp 50.000
110 Kateterisasi Rp 50.000
III Pap Smear Rp 50.000
112 Pemasangan alat persarium Rp 50.000
113 Pungsi Abses pada waiah Rp 50.000
114 Pre pungsi Rp 50.000
4
115 Vestibulometri Rp 50,000-
116 Aspirasi perichondritis curicula Rp 60,000
117 Infus Vit C per kuniungan Rp 60,000
118 Bouginasi Rp 60,000 --119 Delsoralen Liquid Rp 60,000
120 Ekstrasi Komedo (B) Rp 60,000
121 Elektrokauter (S) Rp 60,000-
122 KIL Rp 60,000
123 Melepas IUD tanpa narkose Rp 60,000
124 Pasang Tampon Hidung Rp 60,000
125 Podofilin / TCA lEI Rp 60,000
126 Biopsi Rp 75,000
127 Biopsi Nasopharynx Rp 75,000
128 Biopsi Telinga Tanpa Anastesi Rp 75,000
129 Bioosi Tumor Hidung Rp 75,000
130 Buka Gips Sirkular Rp 75,000
131 Buka Gips Tab,:!ng Rp 75,000
132 Douglas Pungsi Rp 75.000
133 WT-Combutio " 30% Rp 75,000
134 Elektrokauter (Bl Rp 75,000
135 Biopsi Jarum Halus / FNAB Rp 100.000
136 Insisi Abses Peritonsil Rp 100,000
137 Reposisi Rp 100,000
138 Roster Plasty Rp 100,000-
139 TIB Rp 100.000-
140 Angkat Wire Rp 100,000
141 Cystostomy Rp 100,000
142 Kateterisasi batu Rp 100.000
143 Kateterisasi dengan penvulit Ro 100.000
144 Pemasangan susuk imolan 1/3 KB dengan anastesi lokal Ro 100,000
145 WT-Combutio > 30% Rp 100,000-
146 Eksisi Luar Muka / Eksisi Biopsi Rp 125.000
147 Extirpasi Polio Nasi Rp 125,000
148 Exterpasi Kiste Atroma Rp 125,000
149 Eksisi Rp 150.000-150 Hydrotubasi Rp 150,000
151 Insisi Bartolini Rp 150,000
152 Insisi Hordiolum/ Chalazion/Abses Rp 150.000
153 Melepas susuk Dengan Anastesi Lokal Rp 150,000
154 Pemasangan ウ セ ウ オ ォ implan 5/6 KB dengan anastesi lokal Rp 150.000