1 I. Pendahuluan Pada tahun 2007 menjadi awal kesepakatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan percepatan proses integrasi yang lebih dalam (deepening). Integrasi yang ingin dicapai ASEAN ditargetkan akan terealisasikan pada tahun 2015, yang disebut sebagai ASEAN community. Rencana atas realisasi ASEAN community dideklarasikan dalam bentuk ASEAN Charter. ASEAN Charter fokus kepada tiga pilar besar yang dianggap vital bagi komunitas ASEAN, yakni ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), serta ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). 1 Ketiga pilar besar tersebut menjadi sektor yang dianggap oleh ASEAN dapat menstimulus percepatan proses integrasi ASEAN 2015. Demi mempercepat proses integrasi ASEAN Community, berdasarkan ketiga pilar tersebut terdapat cetak biru (Blueprint) yang mendukung masing-masing pilar. 2 Salah satu pilar ekonomi yang menjadi peluang bagi Indonesia adalah terkait Open Sky Policy yang akan dibentuk oleh ASEAN pada 2015. Open Sky policy merupakan blueprint yang mengatur sektor transportasi udara sebagai sarana pendukung atas mobilisasi masyarakat ASEAN. “Maritime and air transport, Adopt the general principles and framework for an ASEAN Single Shipping Market and develop and implement the ASEAN Single Aviation Market … Implement the ASEAN Open Sky Policy (Roadmap for Integration of the Air Travel Sector); and Implement the ASEAN Single Aviation Market.” 3 Blueprint AEC yang mengatur sektor penerbangan sebagai salah satu tujuan mencapai ASEAN Community 2015 menjadi potensi bagi Indonesia. Tujuan ASEAN melalui liberalisasi penerbangan merupakan strategi mobilisasi masyarakat ASEAN, yang juga dapat menjadi keuntungan Indonesia. Dampak apabila Indonesia mendukung realisasi liberalisasi penerbangan di negara-negara ASEAN akan mempermudah masuknya investasi serta turis asing yang menjadi sumber pasar bagi Indonesia. 1 Dokumen ASEAN Charter 2007, sumber : http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf diakses pada tanggal 10 Juni 2014, pukul : 13: 34 WIB. 2 Ibid. Chapter 1 no. 13 3 Dokumen Blueprint AEC hal. 21, sumber : http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf diakses pada tanggal 10 Juni 2014, pukul : 14 : 05 WIB.
13
Embed
I. Pendahuluan - tinosebayang.files.wordpress.com · Upaya Indonesia dalam mecapai kepentingan nasional di sektor penerbangan ... policy di ASEAN maka dalam tulisan ini akan digambarkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
I. Pendahuluan
Pada tahun 2007 menjadi awal kesepakatan bagi negara-negara anggota ASEAN
untuk melakukan percepatan proses integrasi yang lebih dalam (deepening). Integrasi yang
ingin dicapai ASEAN ditargetkan akan terealisasikan pada tahun 2015, yang disebut sebagai
ASEAN community. Rencana atas realisasi ASEAN community dideklarasikan dalam bentuk
ASEAN Charter. ASEAN Charter fokus kepada tiga pilar besar yang dianggap vital bagi
komunitas ASEAN, yakni ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN
Economic Community (AEC), serta ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).1
Ketiga pilar besar tersebut menjadi sektor yang dianggap oleh ASEAN dapat
menstimulus percepatan proses integrasi ASEAN 2015. Demi mempercepat proses integrasi
ASEAN Community, berdasarkan ketiga pilar tersebut terdapat cetak biru (Blueprint) yang
mendukung masing-masing pilar.2 Salah satu pilar ekonomi yang menjadi peluang bagi
Indonesia adalah terkait Open Sky Policy yang akan dibentuk oleh ASEAN pada 2015. Open
Sky policy merupakan blueprint yang mengatur sektor transportasi udara sebagai sarana
pendukung atas mobilisasi masyarakat ASEAN.
“Maritime and air transport, Adopt the general principles and framework
for an ASEAN Single Shipping Market and develop and implement the ASEAN
Single Aviation Market … Implement the ASEAN Open Sky Policy (Roadmap for
Integration of the Air Travel Sector); and Implement the ASEAN Single Aviation
Market.”3
Blueprint AEC yang mengatur sektor penerbangan sebagai salah satu tujuan mencapai
ASEAN Community 2015 menjadi potensi bagi Indonesia. Tujuan ASEAN melalui
liberalisasi penerbangan merupakan strategi mobilisasi masyarakat ASEAN, yang juga dapat
menjadi keuntungan Indonesia. Dampak apabila Indonesia mendukung realisasi liberalisasi
penerbangan di negara-negara ASEAN akan mempermudah masuknya investasi serta turis
asing yang menjadi sumber pasar bagi Indonesia.
1 Dokumen ASEAN Charter 2007, sumber : http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf
diakses pada tanggal 10 Juni 2014, pukul : 13: 34 WIB. 2 Ibid. Chapter 1 no. 13 3 Dokumen Blueprint AEC hal. 21, sumber : http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf diakses pada tanggal 10
Liberalisasi penerbangan di ASEAN juga dapat dijadikan sebagai stimulus bagi
persaingan yang akan timbul di setiap maskapai domestik masing-masing negara anggota.
Persaingan yang timbul dari dampak kebijakan ASEAN melalui single aviation akan
menguntung Indonesia secara domestik, dengan dampak yang menguntungkan beberapa
sektor vital Indonesia.4 Berdasarkan blueprint terkait liberalisasi penerbangan, maka dalam
tulisan ini akan menganalisis Mengapa kebijakan Open Sky Policy ASEAN menjadi hal
yang berpotensi bagi Indonesia?
II. Kerangka Teori
Proses liberalisasi dapat menjadi stimulus bagi interaksi ekonomi yang kompetitif dan
efektif serta efisien, karena pada dasarnya bahwa asumsi makhluk individu tidak ingin
mengalami konflik, ingin bekerjasama, serta berpikir rasional. Esensi liberalisme dalam
perspektif ekonomi politik internasional juga berbicara tentang pasar bebas, meningkatkan
aspek persaingan, serta proses demokrasi sebagai alat dalam interaksi pasar.5 Dalam hal ini,
liberalisasi penerbangan berdasarkan asumsi yang ditawarkan oleh Robert Gilpin dapat
berfungsi sebagai stimulus interaksi pasar demi mencapai kemakmuran berdasrkan
persaingan yang terjadi.
Perspektif liberal digunakan dalam fenomena open sky policy dapat juga dilihat dari
aspek campur tangan negara. Upaya Indonesia dalam sebuah institusi regional menjadi aktor
utama dalam memainkan peranannya untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Untuk
melihat peran negara sebagai aktor internasional yang memperjuangkan kepentingan
nasionalnya dalam sistem perdagangan bebas pernah dijelaskan oleh John Williamson, di
mana negara ikut bagian sebagai aktor regulator dalam mekanisme perdagangan bebas.6
Upaya Indonesia dalam mecapai kepentingan nasional di sektor penerbangan
komersial seperti yang terdapat di blueprint AEC, Indonesia dalam hal ini memiliki peluang
untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas poin liberalisasi sektor penerbangan.
Kepentingan nasional pada dasarnya adalah tanggung jawab negara untuk memcapai
kemakmuran rakyat, upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama bilateral, regional
4 Peter Forsyth, John King, Cherry Rodolfo dan Keith Trace. 2008. Preparing ASEAN for Open Sky : ‘AADCP
Regional Economic Policy Support Facility. Monash International Pty Ltd. 5 Robert, Gilpin. 1987. ‘Three Ideologies of Political Economy’ : The Political Economy of International
Relations. Princeton : Princeton University Press. Hal. 65. 6 John Williamson. 2004. A History of Washington Consensus : “From Washington Consensus Towards a New
Global Governance. Barcelona : Foundation CIDOB. Hal. 1-14.
3
bahkan global. Sehingga upaya Indonesia dalam mendukung realisasi Open Sky Policy
ASEAN merupakan sebuah tanggung negara dalam hal mencapai kemakmuran rakyat
Indonesia.7
Kepentingan nasional menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk diperjuangkan
demi kemakmuran rakyat. Namun seperti yang dikatakan oleh James N. Rosenau bahwa,
kepentingan nasional merupakan refleksi dari kepentingan vital negara yang terdiri dari
tingkat demografi dan letak geografis sebagai aset negara dalam menentukan kepentingan
nasional. Dengan kata lain bahwa, kepentingan nasional yang diperjuangkan dalam sistem
ekonomi internasional merupakan hasil dari pertimbangan kekuatan domestik yang tercakup
dalam aspek demografi, geografi serta ideologi.8
Secara khusus, keuntungan yang akan dihasilkan dari kebijakan liberalisasi
penerbangan di ASEAN akan berdampak kepada arus investasi asing di Indonesia. Pada
dasarnya bahwa negara berkembang membutuhkan modal asing sebagai penopang
pembangunan ekonomi domestik. Salah satu keuntungan tersebut menjadi potensi bagi
investasi asing di Indonesia, karena seperti yang dijelaskan oleh W.W Rostow bahwa negara
membutuhkan modal asing sebagai stimulus pembangunan ekonomi domestik akan
mendukung kemakmuran rakyat. Maka dari itu, efek dari liberalisasi penerbangan yang dapat
dirasakan oleh Indonesia juga berdampak kepada arus investasi asing.9
Firms
Households
Wages, Profits,
Rents
Consumption
Expenditure
Outflow
Inflow
Inflow
Outflow
Investment
Savings
7 Robert Gilpin. 2001. Global Political Economy : “Understanding The International Economic Order. New
Jersey : Princeton. Hal. 17. 8 Zainuddin Djafar dan Robby Aulia Fadila. 2013. Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional
dan Global : Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bandung : PT.
Dunia Pustaka Jaya. Hal. 40. 9 W. W Rostow. 1959. The Stages of Economic Growth : The Economy History Review. New Series Vol. 12 No.
1. Economy History Society. Hal 1-16.
4
III. Model Analisis
Menganalisis kepentingan dan kemampuan Indonesia untuk menghadapai open sky
policy di ASEAN maka dalam tulisan ini akan digambarkan model analisis antara keterkaitan
kedunya. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Indonesia pada dasarnya harus
mempertimbangkan kempuan serta kesiapaan domestik yang ada.
Bedasarkan model analisis di atas, maka alur berpikir dari kerangka tulisan penelitian
ini adalah diawali dari kemampuan dan potensi Indonesia untuk mendukung realisasi
mekanisme Open Sky Policy. Realisasi tersebut merupakan dukungan atas sektor yang
dianggap prioritas bagi kemampuan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional.
Kepentingan nasional Indonesia yang ingin diperoleh dari kebijakan liberalisasi ekonomi
tersebut dapat berdampak kepada mobilisasi investor asing untuk menamkan modal di
Indonesia, serta meingkatkan kunjungan wisata asing karena efesiensi dari liberalisasi
penerbangan komersil yang memadai.
KEPENTINGAN NASIONAL
Mobilisasi Arus Modal Asing (Free Flow of Capital and Investment)
Kunjungan Wisatawan Asing
OPEN SKY POLICY ASEAN
Liberalisasi Sektor Penerbangan Sektor yang Berpotensi Bagi Indonesia
KEMAMPUAN INDONESIA DI SEKTOR PENERBANGAN
Prestasi Jasa Penerbangan Internasional Geografi dan Demografi
5
IV. Kemampuan dan Kesiapan Indonesia dalam Realisasi Open Sky Policy 2015
Indonesia merupakan negara terluas di wilayah Asia Tenggara, serta memiliki tingkat
demografi yang paling tinggi diantara negara anggota ASEAN. Jumlah penduduk yang
tercatat hingga tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa.10 Selain dari pada aspek demografi,
Indonesia juga memiliki potensi letak geografis yang diapit oleh dua benua dan dua
samudera. Potensi mendasar tersebut merupakan sumber kekuatan negara dalam konteks
domestik, dan merupakan aset negara yang tidak dapat diubah.
Tingkat demografi yang tinggi menjadi potensi besar bagi stimulus interaksi ekonomi
dalam sistem perdagangan bebas. Jumlah penduduk yang besar akan memberikan dinamika
perdagangan negara yang signifikan akibat dari tingkat konsumsi yang tinggi. Namun di sisi
lain, penelitian ini akan lebih melihat bagaimana perusahaan penerbangan domestik menjadi
potensi bagi persaingan dalam Open Sky Policy. Di mana perusahaan yang menjadi salah
contoh bagi potensi penerbangan Indonesia adalah PT. Garuda Indonesia.
Kemampuan maskapai nasional Indonesia yang menjadi satu-satunya perusahaan
milik negara akan menjadi ukuran bagi potensi kebijakan liberalisasi sektor penerbangan
Indonesia. PT. Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional Indonesia yang menjadi
anggota dari Sky Team, di mana hal tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi Indonesia dalam
sektor jasa penerbangan internasional. Sky Team merupakan sebuah kelompok perusahaan
maskapai penerbangan yang memobilisasi jasa penerbangan di 1064 destinasi penerbangan.11
Garuda Indonesia bergabung menjadi anggota Sky Team sejak Maret 2014, di mana
Indonesia menjadi anggota ke-20 serta maskapai kedua di Asia Tenggara yang masuk sebagai
Sky Team. Kriteria yang dikeluarkan oleh Sky Team menjadi anggota kelompok perusahaan
maskapai penerbangan internasional merupakan kerja keras yang dilakukan oleh Garuda
Indonesia. Di mana Sky Team beranggapan bahwa, Indonesia telah mengimplementasikan
platform teknologi informasi penerbangan yang baru telah mendapatkan sertifikat standar
keselamatan terbang internasional IOSA (International Operation Safety Audit).12
10 Sumber : http://demografi.bps.go.id/proyeksi/index.php/jumlah-dan-laju-pertumbuhan-penduduk diakses pada
11 Juni 2014, pukul : 17:41 WIB. 11 Sumber : https://www.skyteam.com/About-us/Our-members/ diakses pada 11 Juni 2014, pukul 18 : 07 WIB. 12 Sumber : http://indo-aviation.com/2013/06/04/garuda-resmi-menjadi-anggota-skyteam-pada-maret-2014/
Sertifikasi keamanan yang diperoleh Garuda Indonesia dari IOSA merupakan sebuah
prestasi, di mana keselamatan penerbangan Garuda Indonesia menjadi sebuah titik awal atas
perbaikan sektor penerbangan Indonesia. Di tambah lagi dengan keanggotaan Garuda
Indonesia di Sky Team akan berdampak kepada stimulus pembangunan sektor jasa
penerbangan di ASEAN. Indonesia melalui Sky Team dipercaya sebagai pusat gerbang
penerbangan di kawasan Asia Tenggara.13
Selain dari pada kesiapan maskapai domestik atas prestasi dan standar pelayanan
terbang perusahaan Indonesia, terdapat juga potensi Indonesia yang dinilai siap menghadapi
kebijakan liberalisasi sektor penerbangan di ASEAN melalui infrastruktur pembangunan
bandara. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki bandara sejumlah 237 bandara yang
terbentang di seluruh wilayah Indonesia. Namun tidak seluruh bandara di Indonesia telah
terdaftar di IATA (International Air Transport Association).14
Dengan kapasitas jumlah bandara yang besar membuktikan bahwa infrastruktur
penerbangan Indonesia menjadi potensial. Dari keseluruhan bandara tersebut, Indonesia
melakukan bentuk proteksi negara dengan hanya membatasi 5 bandara yang dibuka untuk
masuk kepada liberalisasi penerbangan ASEAN (Open Sky Policy). Bentuk proteksi negara
yang diterapkan melalui pembatasan jumlah bandara yang dibuka menghadapi Open Sky
Policy adalah sebuah strategi antisipasi yang dilakukan Indonesia untuk membatasi arus
liberalisasi penerbangan yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi persaingan maskapai
domestik.15
Berdasarkan tingkat kepadatan penumpang yang disiapkan oleh Indonesia dalam
menghadapi Open Sky Policy dapat terlihat dari 4 data bandara internasional yang tercatat
oleh Badan Pusat Statitik Indonesia. Interaksi jalur penerbangan yang terlihat dari 4 bandara
berikut memperlihatkan bahwa cukup besar potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam
menghadapi kebijakan Open Sky Policy 2015.
13 Sumber : http://www.iata.org/publications/airlines-international/december-2011/Pages/ceo-garuda.aspx
diakses pada tanggal 12 Juni 2014, pukul 15 :16 WIB. 14 Sumber : http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/lima-tahun-ke-depan-
indonesia-miliki-299-bandara-61024/61024 diakses pada 12 Juni 2014, pukul : 17 : 53 WIB. 15 Sumber : http://indo-aviation.com/2013/11/09/hadapi-asean-open-sky-minimal-lima-bandara-perlu-dibuka-
indonesia/ diakses pada tanggal 12 Juni 2014, pukul : 19 : 13 WIB.
pembangunan ekonomi sebuah negara. Potensi yang tercatat pada tahun 2013, investasi
langsung di Indonesia (Foreign Direct Invesment) mencapai Rp. 390.3 triliun. Potensi
tersebut menigkat dari tahun 2012 sebesar 24,6% .20
Grafik Neraca FDI (Foreign Direct Investment) di Indonesia21
Arus investasi asing yang dinamis dan berpeluang bagi pembangunan ekonomi
Indonesia secara domestik akan semakin dimobilisasi oleh liberalisasi penerbangan di
ASEAN. Realisasi kebijakan penerbangan regional diharapkan dapat menstimulus arus
investasi di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia dijadikan gerbang penerbangan bagi Asia
Tenggara oleh IOSA.22
Mobilisasi wisatawan asing di Indonesia
Selain aspek investasi dan modal asing yang menjadi potensi keuntungan bagi
Indonesia, terdapat hal yang menjadi kepentingan Indonesia lainnya yaitu melalui sektor
pariwisata. Di mana wisatawan asing akan termobilisasi dengan kemudahan sektor jasa
penerbangan yang mudah dan efektif. Sektor jasa menjadi pendukung bagi kemudahan
wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Indonesia, serta mengingat bahwa sektor
pariwisata menjadi aspek yang vital bagi PDB (Product Domestic Bruto) Indonesia.
20 Sumber : http://www.bkpm.go.id/contents/news_detail/130701/realisasi-penanaman-modal-pmdn--pma-
triwulan-i-tahun-2013#.U5rySfmSxVk Diakses pada tanggal 12 Juni 2014, pukul : 20 : 13 WIB. 21 Sumber : http://www4.bkpm.go.id/contents/p16/statistics/17#.U5ryTvmSxVk di akses pada tanggal 12 Juni