I. PENDAHULUAN · dalam pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu bahan pada setiap tahapan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan melakukan

1

| Rapat PCM

I. PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pengawasan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang baik merupakan satu

aspek penting untuk menunjang keberhasilan pembinaan Bidang Jalan dan Jembatan,

utamanya keberhasilan dalam meningkatkan mutu pelaksanaan pekerjaan fisik jalan

dan jembatan.

Buku Ajar Pengawasan Teknis Pekerjaan Fisik atau disebut juga Manual

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan ini dipersiapkan dalam rangka

memberikan acuan kepada para pengawas pekerjaan fisik di lapangan untuk

mengawasi pelaksanaan pekerjaan Kontraktor / Penyedia Jasa agar memenuhi

spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, sesuai dengan Detailed Engineering Design

(DED) yang dibuat, sehingga menghasilkan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan

standar mutu yang telah ditetapkan.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya buku ajar ini untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan

fisik dilingkungan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Batang, tanpa adanya penyimpangan kontrak yang dapat berakibat

gagalnya pelaksanaan kegiatan fisik yang juga mengakibatkan kerugian Negara yang

disebabkan tidak tercapainya sasaran kegiatan. Yang dimaksud penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi disini meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan

beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan

penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran. Tahap pengawasan menjadi salah satu

tahap yang tidak kalah pentingnya sebagai proses pengendalian terhadap

pelaksanaan pekerjaan fisik. Salah satu upaya mendasar dalam mewujudkan

prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas adalah peningkatan Sistem

Manajemen Mutu yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja/ Satuan Kerja/ Unit

Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.

Fungsi dasar pengawasan pekerjaan konstruksi (Supervisi) yaitu mempunyai

beberapa wujud karakter antara lain:

1. Quality Control yaitu mengamankan seluruh komponen secara menyeluruh dan

2

| Rapat PCM

mendetail (tidak secara random) untuk memenuhi persyaratan mutu yang

ditetapkan

dan selalu dilengkapi daftar simak apa yang akan diperiksa.

2. Quality Assurance yaitu suatu kegiatan yang sistematik dan terencana yang

ditetapkan dalam sistem mutu, untuk menyakinkan apakah proses Quality Control

cukup terarah sesuai sasaran dan cukup efektif, secara random dilakukan kontrol

pengamanan kualitas sebagai sarana counter check.

3. Safety Control yaitu menekankan pada pengamanan dalam seluruh proses

pekerjaan yang terlibat, secara teknis lebih banyak kearah mengamankan struktur

pekerjaan dan langkah pengendalian resiko dalam cara pelaksanaan

(kemungkinan kecelakaan, kebakaran dll).

4. Observasi berkala yaitu mengamankan tercapainya sasaran desain dengan

segala konsep, metode, asumsi, perilaku struktur, urutan pelaksanaan, dan

observasi cermat serta detail.

Untuk itu diperlukan suatu manual atau pedoman pengawasan pekerjaan

konstruksi sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan, sebagai acuan dalam

implementasi kegiatan pengawasan di lapangan.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup pekerjaan yang tercakup dalam buku ajar pengawasan pekerjaan

konstruksi jalan dan jembatan ini meliputi :

1. Persiapan Pengajuan Request;

2. Rencana Mutu Kontrak (RMK);

3. Pengawasan Mobilisasi Proyek;

4. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan atau Pre Construction Meeting (PCM);

5. Penyiapan Gambar Kerja (Shop Drawing);

6. Prosedur Perubahan Kontrak (Addendum);

7. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan;

8. Pelaporan Kegiatan Pengawasan Konstruksi secara berkala.

9. Pemeriksaan Pengukuran dan Validasi Pekerjaan Konstruksi Jalan;

10. Sistem Manajemen Mutu;

11. Serah Terima Pekerjaan Konstruksi Jalan;

3

| Rapat PCM

D. ACUAN

Acuan pekerjaan yang tercakup dalam manual pengawasan pekerjaan konstruksi

jalan dan jembatan ini meliputi :

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

2. Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui

Penyedia;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.33/PRT/M/2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi di

Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

6. Peraturan Menteri Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum;

8. Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan

Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

10. Peraturan Menteri PU Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pengawasan

Jalan

11. Peraturan Menteri PU Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan

Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi Di Lingkungan

Departemen Pekerjaan Umum

12. Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Konstruksi

Jalan dan Jembatan No.004/BM/2006.

13. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 9001:2008;

14. Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan;

4

| Rapat PCM

15. Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP);

16. Rencana Mutu Kontrak (RMK);

17. Dokumen Standar (SNI, AASTHO, ASTM, dll yang terkait).

E. KETENTUAN UMUM

Direksi Teknis / Pengawas bertugas untuk mengawasi pekerjaan konstruksi

dengan melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan, agar

pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, waktu dan

sasaran hasil kinerja pekerjaan berdasarkan ketetapan di dalam kontrak jasa

konstruksi. Disamping itu Direksi Teknis juga berperan membantu Satuan Kerja/PPK

dalam pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja

dan uji mutu bahan pada setiap tahapan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan

melakukan evaluasi teknis jika terjadi perubahan kinerja pekerjaan.

Pengawasan kegiatan konstruksi jalan dan jembatan dapat dilakukan oleh

Penyedia Jasa Konsultansi sebagai Konsultan Supervisi yang bertindak sebagai

“Direksi Teknis” yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku

“Direksi Pekerjaan” dalam pengawasan pekerjaan di lapangan baik secara teknis

dan administrasi kegiatan dan Penyedia Jasa Pemborongan atau Kontraktor sebagai

“Pelaksana Pekerjaan”. Secara Umum lingkup pekerjaan pengawasan/supervisi

jalan dan jembatan antara lain :

1. Melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis pada ruas jalan dan jembatan yang

ditangani agar dipreroleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknik,

sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi .

2. Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pekerjaan di lapangan secara

profesional, efektif dan efisien, pada setiap tahapan kegiatan dan memahami

prosedur atau metode pelaksanaan pekerjaan.

3. Pengendalian mutu pekerjaan di lapangan dengan menerapkan prosedur kerja, uji

mutu bahan olahan dan hasil pekerjaan pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan

sesuai persyaratan dalam dokumen kontrak.

4. Menyiapkan laporan progress pekerjaan dilapangan, dan sistem administrasi

pekerjaan serta membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul

dilapangan.

5. Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja

pekerjaan.

6. Monitoring secara berkala dan mengevaluasi performa/kinerja hasil pekerjaan

5

| Rapat PCM

dilapangan.

7. Verifikasi progres fisik dan progres keuangan yang diajukan oleh penyedia jasa

konstruksi (kontraktor).

Kualifikasi Pengawas yang diharapkan dalam pengawasan pekerjaan konstruksi

antara lain :

a. Memiliki pengetahuan (knowledge)

• Memahami dokumen kontrak.

• Memahami pekerjaan yang harus diawasi.

• Memahami bahan.

• Memahami prinsip kerja peralatan.

• Memahami meroda pelaksanaan.

• Memahami cara pengambilan contoh/penhujian.

• Memahami cara desain.

b. Memiliki nalar (common sense)

• Nalar = sound practical judgment derived from experience rather than study.

• Memiliki nalar berbeda dengan berpengatahuan

• Memiliki nalar mengandung arti mempunyai kemampuan menafsirkan

spesifikasi sesuai dengan tujuannya.

• Nalar tumbuh melalui pengetahuan, tapi nalar tidak dapat dipelajari dari buku.

c. Jeli (observational skill)

• Pengawas hanya dapat bertindak berdasarkan hasil pengamatannya.

• Pengawas tidak hanya harus mengamati yang terjadi di sekelilingnya, tetapi

dia harus “melihat” yang teramati.

• “Melihat” berarti berfikir tentang yang dilihat mata.

• Tanpa “melihat”, pengawas hanya dapat mengetahui kondisi yang salah, tetapi

tidak menyadari dampaknya.

d. Komunikatif (courtesy)

• Salah satu kewajiban utama pengawas adalah memberi tahu kontraktor

tentang kondisi yang tidak memuaskan atau apabila spesifikasi tidak dipenuhi.

• Kontraktor mengharapkan agar pengawas dapat memberi masukan yang

obyektif.

• Cara menyampaikan masukan oleh pengawas sering menimbulkan hubungan

tidak baik antara kontraktor dengan pengawas,

• Dalam praktek sering terjadi bahwa cara menyampaikan adalah lebih penting

daripada isi yang disampaikan.

6

| Rapat PCM

• Penyampaian dengan cara yang kasar dan menyinggung perlu dihindarkan.

F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Teknis/Pengawas antara lain :

1. Inspeksi dan Persetujuan yang meliputi :

a. Persetujuan gambar kerja dan spesifikasi untuk pekerjaan sementara;

b. Persetujuan ijin pekerjaan (Request of Works);

c. Penerbitan instruksi kepada Penyedia Jasa;

d. Persetujuan usulan program kerja Penyedia Jasa;

e. Persetujuan Metode Kerja Penyedia Jasa;

f. Instruksi kepada Penyedia Jasa berkaitan dengan Pemberitahuan Dini;

g. Cek kelaikan peralatan yang digunakan Penyedia Jasa;

h. Instruksi Pekerjaan Harian.

2. Pengetesan Material (Uji Mutu) yang meliputi :

a. Pengesahan Rancangan Mutu Kerja;

b. Penerimaan Hasil Pengujian Material;

c. Penerimaan Hasil Pekerjaan di lapangan;

d. Identifikasi Pekerjaan Cacat Mutu;

e. Instruksi pengujian tambahan;

f. Pengesahan perbaikan Pekerjaan Cacat Mutu;

g. Instruksi kepada Penyedia Jasa untuk memperbaiki Pekerjaan Cacat.

3. Pengujian untuk Pengukuran dan Pembayaran yang meliputi :

a. Pengesahan jumlah tertentu yang dapat dibayarkan;

b. Pengesahan nilai pekerjaan yang selesai di kerjakan;

c. Pengesahan Sertifikat Bulanan;

d. Pengesahan pembayaran pekerjaan harian;

e. Pengesahan Pekerjaan Selesai;

f. Pengesahan pembayaran akhir.

4. Laporan Progres dan Administrasi Pekerjaan yang meliputi :

a. Laporan Harian (Daily Report);

b. Laporan Progress Mingguan (Weekly Progress Report);

c. Laporan Progress Bulanan (Monthly Progress Report);

d. Laporan Teknik (Technical Report);

e. Menyiapkan Sistem Informasi Laporan/Pekerjaan.

7

| Rapat PCM

G. BUKTI KERJA

Setiap aktifitas pekerjaan maupun kegiatan rapat koordinasi pekerjaan harus

dibuat bukti kerja baik itu hasil survey pekerjaan, hasil pengujian, hasil perhitungan

dan hasil rapat koordinasi yang dibuat dalam berita acara rapat. Semua kewajiban,

tanggung jawab dan wewenang setiap personil yang terlibat pada organisasi Direksi

Teknis telah ditetapkan sebagaimana dalam Kontrak Penyedia Jasa Konsultansi,

untuk itu tugas-tugas masing personil harus dirinci dengan jelas sesuai lingkup

pekerjaannya, sehingga tidak ada lagi bagian dari pekerjaan yang tersisa yang tidak

memiliki petugas untuk menanganinya.

Didalam rapat pra-pelaksanaan harus telah ditetapkan tatacara untuk

mengendalikan semua bukti kerja, dengan cara mencatat, memberi penomoran

berdasarkan katagori atau jenis pekerjaan.

Bukti kerja harus diagendakan berdasarkan masing masing jenis pekerjaan,

penyimpanan bukti kerja harus diurut sedemikian rupa berdasarkan tanggal

pelaksanaan atau penerbitan bukti kerja, agar memudahkan dalam penelusuran data.

Contoh bukti kerja antara lain :

1. Berita Acara Rapat.

2. Hasil Pengisian Daftar Simak setiap kegiatan pekerjaan.

3. Hasil Survey.

4. Hasil Perhitungan.

5. Hasil Pengetesan/Pengujian.

6. Laporan laporan (mingguan, bulanan, triwulan).

7. Laporan Khusus/Teknis/Justifikasi Teknis.

8. dan perangkat pengawasan lainnya.

8

| Rapat PCM

II. PEMERIKSAAN PENGAJUAN REQUEST

A. TUJUAN Pemeriksaan terhadap Ijin Kerja (Request) yang diajukan oleh Penyedia Jasa

selaku Pelaksana Pekerjaan bertujuan untuk memastikan kesiapan lapangan dan

sumber daya yang akan digunakan serta kesiapan Penyedia Jasa untuk

melaksanakan pekerjaan yang diajukannya. Melalui pemeriksaan terhadap

Request, maka Direksi Teknis dapat merencanakan penugasan Tim Supervisi

yang diperlukan untuk mengontrol persiapan pekerjaan yang diajukan.

B. RUANG LINGKUP

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kesiapan lapangan, tenaga kerja, bahan

yang dipersiapkan dan peralatan yang dicantumkan pada Formulir Request

beserta Data Pendukung seperti gambar kerja, estimasi kuantitas dan lainnya

yang diajukan oleh Penyedia Jasa.

C. ACUAN

Acuan yang digunakan dalam pemeriksaan :

1. Dokumen Kontrak,

2. Berita Acara dan Risalah Pre Construction Meeting,

3. Rencana Mutu Kerja (RMK) Penyedia Jasa yang telah disepakati pada Pre

Construction Meeting.

D. DEFINISI

1. Request adalah bukti tertulis yang diajukan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor)

yang harus diverifikasi (sesuai prosedur yang ditentukan) oleh pihak pihak

yang terkait, yang disertai dengan lampiran pendukungnya.

2. Pengecekan Request adalah langkah kerja atau tindakan verifikasi yang

dilakukan oleh Direksi Pekerjaan melalui Direksi Teknis untuk mengecek

kebenaran dan kelengkapan prosedur kerja yang diajukan melalui Request.

3. Lembar Kendali Request adalah tempat Supervision Engineer mencatat

pergerakan Data Pendukung Request selama proses pemeriksaan Request.

4. Formulir Pemeriksaan Request adalah tempat Chief Inspector dan Quality

9

| Rapat PCM

Engineer mencatat hasil pemeriksaaan atas Data Pendukung Request.

E. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum dalam pemeriksaan :

1. Formulir Request beserta Data Pendukungnya seperti gambar kerja diterima

oleh Direksi Teknis di Kantornya, selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam

sebelum Penyedia Jasa memulai pelaksanaan di lapangan.

2. Segera setelah menerima Formulir Request dan Data Pendukungnya, Direksi

Teknis harus memeriksa kelengkapan berkas, kesiapan lapangan dan

kesiapan Penyedia Jasa.

3. Direksi Teknis harus menyediakan waktu yang cukup bagi Direksi Pekerjaan

untuk pengambilan keputusan atas rekomendasi yang dibuatnya.

4. Apabila pada tanggal rencana pelaksanaan pekerjaan belum ada keputusan

dari Direksi Pekerjaan, maka Penyedia Jasa dapat memulai pekerjaan

dibawah pengawasan Tim Supervisi, dan persetujuan untuk Request yang

bersangkutan harus tetap diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan.

5. Lembar Kendali Request dan Formulir Pemeriksaan Request harus tersedia

sebagai rekaman bukti kerja .

6. Semua Rekaman Pemeriksaan Request disimpan di Kantor Direksi Teknis di

bawah pengendalian Supervision Engineer.

10

| Rapat PCM

III. PROSEDUR EVALUASI RENCANA MUTU

KONTRAK

A. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengevaluasi Rencana Mutu

Kontrak sebagai dokumen yang berisi tentang prosedur dan sumber daya yang

diperlukan, yang harus diterapkan oleh Penyedia Jasa pada suatu kegiatan proyek

dengan hasil pekerjaan dan proses pekerjaan pada kontrak tertentu.

B. RUANG LINGKUP

Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Penyedia jasa harus memiliki

rencana mutu. Reancana mutu dibedakan sebagai berikut :

1. Rencana Mutu Unit Kerja (RMU) merupakan dokumen rencana penetapan

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program tahunan berjalan yang

disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka

menjamin mutu.

2. Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) merupakan dokumen sistem

manajemen mutu pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Satker, SNVT, SKS

dan PPK dalam rangka menjamin mutu.

3. Rencana Mutu Kontrak (RMK) merupakan dokumen sistem manajemen

mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk setiap kontrak pekerjaan dalam

rangka menjamin mutu.

Dalam manual pengawasan ini yang dibahas lebih detail hanya Rencana Mutu

Kontrak (RMK) untuk Penyedia Jasa saja, sedangkan untuk Rencana Mutu Unit

Kerja (RMU) dan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) tidak diuraikan dalam buku

ini.

C. ACUAN

Acuan prosedur evaluasi Rencana Mutu Kontrak antara lain :

1. Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011.



4. SNI ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu Persyaratan.

11

| Rapat PCM

5. Dokumen Kontrak.

D. KETENTUAN UMUM

Ketentuan dalam prosedur evaluasi Rencana Mutu Kontrak antara lain :

1. Evaluasi RMK dilakukan oleh Pengguna Jasa pada saat dilaksanakan nya

Pre Construction Meeting.

2. Disahkan oleh Pengguna Jasa dan dicek oleh PPK.

3. Dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

4. RMK adalah dokumen yang dinamis, dalam arti dapat berubah sesuai

kebutuhan pada saat kegiatan berjalan, dengan tetap ,memperhatikan kaidah

kaidah penyusunan dan persetujuan.

5. RMK harus disosialisasikan, dipahami oleh semua unsur yang terlibat dalam

kegiatan organisasi penyedia jasa.

E. PROSEDUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Prosedur, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan dalam

prosedur evaluasi rencana mutu kontrak dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Prosedur, Tugas dan Tanggung Jawab

No Pelaku

Penanggungjawab Kegiatan Rekaman

1. PPK 1. Menyampaikan Rencana Mutu Kontrak kepada atasan langsung dan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran satuan kerjanya.

Daftar Simak RMK

2. Penyedia Jasa / Kontraktor

1. Menyusun Rencana Mutu Kontrak Penyedia Jasa (RMK).

2. Menyampaikan dan melakukan presentasi RMK kepada Direksi Pekerjaan pada saat PCM, untuk mendapatkan persetujuan rencana mutu kontrak.

3. Bertanggung jawab dan menjamin bahwa RMK yang telah disetujui dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

RMK

12

| Rapat PCM

3. Direksi Teknis / Pengawas

1. Menyusun Rencana Mutu Kontrak Pengawasan Kegiatan pekerjaan.

2. Menyampaikan dan mempresentasikan RMK kepada Direksi Pekerjaan pada saat PCM.

3. Membantu PPK dalam mengkaji rencana mutu kontrak (RMK) penyedia jasa konstruksi.

Daftar Simak RMK

13

| Rapat PCM

IV. PEDOMAN PENGAWASAN MOBILISASI PROYEK

A. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai referensi untuk melaksanakan

pengawasan pekerjaan mobilisasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

B. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memuat proses saat mengadakan, memasang/setting sampai

siap untuk dipakainya peralatan, fasilitas laboratorium dan perlengkapan-

perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan-

ketentuan dalam Kontrak.

C. ACUAN

Acuan pedoman pengawasan mobilisasi proyek antara lain :

1. Permen PU nomor 34/PRT/M/2006.

2. Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011.

3. Permen PU Nomor 20/PRT/M/2018.

4. Dokumen Lelang (termasuk Spesifikasi dan Gambar Rencana).

D. DEFINISI

Mobilisasi adalah proses mengadakan sampai siap pakai peralatan-peralatan,

personil dan perlengkapan-perlengkapan lainnya seperti peralatan laboratorium,

alat berat dan fasilitas pendukung yang diperlukan sesuai rencana

penggunaannya seperti diatur dalam kontrak.

E. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam pedoman pengawasan mobilisasi proyek antara lain :

1. Mobilisasi harus sudah dilaksanakan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh)

hari sejak diterbitkan SPMK atau sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak.

2. Mobilisasi meliputi kegiatan:

a. Mendatangkan peralatan-peralatan berat dan kendaraan-kendaraan yang

diperlukan dalam pelaksanaan proyek.

b. Mempersiapkan fasilitas lapangan base camp dimana terdapat kantor

14

| Rapat PCM

proyek, kantor Direksi Teknis, kantor Penyedia Jasa, rumah-rumah staf dan

karyawan untuk proyek, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa, bengkel,

gudang dan sebagainya yang telah disebutkan dalam spesifikasi umum

kontrak.

c. Mendatangkan alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan bahan-bahan dan

pemeriksaan mutu, serta alat-alat ukur sesuai rencana.

d. Mendatangkan personil-personil Penyedia Jasa dan Direksi Teknis.

Gambar 4.1 Persiapan Kendaraan dan Alat-Alat Berat

3. Mobilisasi peralatan terkait dan personil Penyedia Jasa dapat dilakukan secara

bertahap, sesuai kebutuhan yang diatur dalam kontrak.

4. Pemeriksaan Quarry:

Untuk bahan-bahan timbunan dan bahan/material agregat (material alam)

umumnya selalu diusahakan dicari di sekitar lokasi proyek. Pungutan-

pungutan, iuran-iuran, retribusi, royalti atas perolehan, bahan-bahan material

dan sebagainya yang akan digunakan pada Proyek/Kegiatan sepenuhnya

menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa.

Apabila Direksi Pekerjaan memberikan rekomendasi terhadap penggunaan

Quarry, sebelum menentukan lokasi quarry, terlebih dahulu dilakukan

pemeriksaan laboratorium atas keandalan mutu bahan serta volume deposit

yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan rencana pembuatan akses ke lokasi

quarry perlu perhatian dan pemecahannya atas dampak yang diakibatkan jalan

akses tersebut oleh kendaraan-kendaraan dengan muatan berat terhadap

lingkungan sekitarnya.

15

| Rapat PCM

5. Ijin Menggunakan Quarry/Borrow Area

Permohonan izin ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah dengan

menyebutkan data lokasi quarry, luas lahan yang akan digarap, volume dan

jenis bahan yang akan diambil/digali, rencana penggunaan dan cara

pengambilan/eksploitasinya.

6. Bahan yang akan didatangkan dari luar lokasi Proyek seperti aspal, semen,

besi beton, kapur dan sebagainya harus terlebih dahulu diambil contohnya

(sample) untuk diuji keandalannya di laboratorium, apabila tidak memenuhi

syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut ke luar lokasi proyek dalam

waktu 3 x 24 jam.

7. Mendatangkan peralatan-peralatan berat.

Sebelum mendatangkan peralatan-peralatan berat ke lokasi pekerjaan,

Penyedia Jasa wajib meneliti kondisi jalan, jembatan, gorong-gorong, dermaga

dan lain- lainnya yang akan dilalui alat-alat berat tersebut dan juga harus

mempertimbangkan kekuatan strukturnya setelah peralatan berat tersebut

digunakan dan dimuati beban.

Bila perlu Penyedia Jasa harus melakukan perkuatan-perkuatan dan

perbaikan- perbaikan konstruksi seperlunya sehingga tidak akan menimbulkan

masalah/hambatan bagi lalu lintas umum.

Dalam hal ini Direksi Pekerjaan harus melakukan pengawasan dengan

seksama didalam pemasangannya, Direksi Pekerjaan harus mengacu pada

daftar peralatan yang dilampirkan oleh Penyedia Jasa pada waktu mengajukan

penawaran dalam pelelangan.

8. Ijin Pemasukan Barang/Peralatan

a. Penyedia Jasa mengajukan Master List of Equipment/peralatan yang akan

didatangkan ke lokasi Proyek untuk mendapat persetujuan Direksi

Pekerjaan. Untuk peralatan Asphalt Mixing Plant (AMP), Stone Crusher dan

Asphalt Finisher harus melalui uji kelaikan peralatan.

b. Apabila Penyedia Jasa mengimpor barang/peralatan yang belum diproduksi

di dalam negeri, diperlukan permohonan dari Penyedia Jasa dengan

persetujuan Direksi Pekerjaan.

c. Direksi Pekerjaan/lnstansi Pusat mengajukan/membuat rekomendasi yang

ditujukan kepada Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri,

16

| Rapat PCM

Departemen Perdagangan untuk memperoleh persetujuan impor dengan

fasilitas OR-23.

d. Apabila disetujui, maka Direktorat Impor akan menerbitkan Surat

Persetujuan Impor yang ditujukan kepada Proyek/lnstansi Pusat.

e. Dengan dasar persetujuan ini dan pemberitahuan dari Penyedia Jasa

tentang data shipment barang/peralatannya, Proyek/lnstansi Pusat akan

membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea

Cukai untuk memperoleh fasilitas pemasukan barang impor.

f. Direktorat Jenderal Bea Cukai akan menerbitkan Surat Persetujuan berupa

Surat Keputusan.

9. Ijin mengoperasikan peralatan/kendaraan.

Ijin ini dapat diperoleh dari pihak kepolisian dengan mengikuti prosedur yang

berlaku.

10. Ijin/Dispensi/Rekomendasi Pemanfaatan/Penggunaan Rumija, Rumaja

dan Ruwasja.

Perlunya mendapat ijin/dispensasi/rekomendasi ini antara lain untuk

menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya : rusaknya

jalan karena repitisi beban kendaraan yang berlebihan atau ambruk/ collapse-

nya jembatan karena beban yang melebihi kapasitas jembatan, sehingga perlu

batasan berat muatan. ljin ini dimintakan persetujuannya kepada Menteri PU

melalui Balai/Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dengan mengikuti prosedur

yang berlaku.

11. Komposisi Peralatan.

Direksi Pekerjaan harus memeriksa tentang kecukupan dan komposisi armada

peralatan (fleet) yang dimobilisasi oleh Penyedia Jasa ke lapangan, kapasitas

alat berat tersebut harus sesuai dengan keperluan, kondisi setempat serta jenis

dan jumlahnya telah mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan.

12. Mobilisasi Personil

Dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Untuk tenaga-tenaga inti

Penyedia Jasa maka Direksi Pekerjaan harus mengacu pada Daftar Personil

Inti (keypersonnel) yang dilampirkan oleh Penyedia Jasa dalam berkas

penawarannya.

Direksi Pekerjaan juga harus selalu meneliti keterampilan / keahlian /

kemampuan personil, terutama tenaga inti yang dibawa Penyedia Jasa ke

proyek (lokasi pekerjaan), agar sesuai dengan yang dibutuhkan.

17

| Rapat PCM

F. PROSEDUR, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


pedoman pengawasan mobilisasi proyek dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.


No Pelaku


1

Direksi Pekerjaan/PPK

a. Memerintahkan pemeriksaan kuantitas dan kualitas serta kelayakan pakai peralatan, fasilitas dan kelengkapan-kelengkapan yang dimobilisasi oleh Penyedia Jasa terhadap Kontrak.

b. Menerima laporan pelaksanaan mobilisasi dari Direksi Teknis.

c. Menerima rekomendasi pelaksanaan mobilisasi dari Direksi Teknis.

d. Menyusun dan mengesahkan Berita Acara Mobilisasi.

e. Merekam dan membuat arsip sebagai Dokumen Proyek.

- BA Mobilisasi

- Back Up data

2 Penyedia Jasa / Kontraktor

a. Melaksanakan kegiatan mobilisasi peralatan, fasilitas dan perlengkapan di lokasi pekerjaan sesuai schedule mobilisasi yang telah disepakati.

b. Membuat daftar peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang telah dimobilisasi.

c. Menyampaikan Daftar peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang telah dimobilisasi kepada Direksi Teknis.

d. Menandatangani Berita Acara mobilisasi. e. Menyampaikan kepada Direksi Pekerjaan

dan Direksi Teknis.

3 Direksi Teknis / Pengawas

a. Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan kuantitas dan kualitas serta kelayakan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.

b. Mengecek Daftar peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang disampaikan Penyedia Jasa.

c. Mengecek masa laku kalibrasi peralatan yang akan digunakan oleh Penyedia Jasa.

d. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi Pekerjaan tentang jumlah, mutu dan kelaikan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa.

e. Menandatangani Berita Acara mobilisasi. f. Menyampaikan laporan pelaksanaan

mobilisasi kepada Direksi Pekerjaan.

18

| Rapat PCM

G. BUKTI KERJA :

Bukti kerja yang didapat dari pedoman pengawasan mobilisasi proyek antara lain :

a. Berita Acara Mobilisasi

b. Back Up Kuantitas dan Kualitas serta kelaikan pakai peralatan, fasilitas dan

kelengkapan yang dimobilisasi oleh Penyedia Jasa.

19

| Rapat PCM

V. RAPAT PERSIAPAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN PRE-

CONSTRUCTION MEETING (PCM)

A. TUJUAN

Tujuan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yaitu :

1 Mengatur tatacara pelaksanaan rapat persiapan pekerjaan (Pre Construction

Meeting/PCM) untuk menghilangkan keragu-raguan dan perbedaan persepsi

tentang dokumen kontrak dan turunannya.

2 Menyatukan pengertian terhadap seluruh Dokumen Kontrak, dan membuat

kesepakatan terhadap hal-hal penting yang belum terdapat dalam Dokumen

Kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam

pelaksanaan pekerjaan.

3 Petunjuk dalam rangka penyusunan kerangka kerja yang sebaik-baiknya,

Kasatker/PPK diharapkan mampu untuk menggalang kekompakan semua unsur

yang terkait di dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang terdiri dari pihak

Satuan Kerja (Satker)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Direksi

Pekerjaan, Direksi Teknis sebagai wakil Direksi Pekerjaan selaku Pengawas

Teknis yang umumnya dari Konsultan Supervisi, dan Kontraktor yang

selanjutnya disebut Penyedia Jasa sebagai Pelaksana pekerjaan.

4 Uraian ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mendapatkan kesepakatan

bersama di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diperkirakan akan

timbul dilapangan saat pelaksanaan, sebagai tahapan awal dari tindakan

pengendalian oleh Direksi Pekerjaan terhadap pelaksanaan pekerjaan

konstruksi.

B. RUANG LINGKUP

Uraian ini memuat proses penyelenggaraan rapat persiapan pelaksanaan

pekerjaan (Pre C onstruction Meeting/PCM) yang dapat diselenggarakan segera

setelah kontrak ditandatangani atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah

diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan selesainya Berita

Acara PCM yang merupakan bagian dari dokumen Kegiatan.

20

| Rapat PCM

C. ACUAN

Acuan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2006.

2 Peraturan Menteri PU Nomor 34/PRT/M/2006.



5 Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang

Pekerjaan Umum.

6 Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk

Konstruksi Jalan dan Jembatan No.004/BM/2006.

7 Dokumen kontrak.

D. DEFINISI

Rapat persiapan pelaksanaan (Pre Construction Meeting) adalah pertemuan

yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan

seperti pihak Direksi Pekerjaan sebagai unsur pengendalian, Direksi Teknis

sebagai pengawas teknis dan Penyedia Jasa sebagai pelaksana pekerjaan untuk

menyamakan persepsi terhadap seluruh Dokumen Kontrak dan membuat

kesepakatan terhadap hal-hal penting yang belum terdapat dalam dokumen

kontrak maupun kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam


Gambar 5.1 Rapat Persiapan Pelaksanaan / PCM

21

| Rapat PCM

E. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Sebelum pelaksanaan kontrak, Kasatker/PPK bersama-sama dengan Penyedia

Jasa, Unsur Perencanaan dan Direksi Teknis harus mengadakan Rapat

Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre-construction Meeting/PCM).

2. Pelaksanaan Pre Construction Meeting (PCM) harus diselenggarakan paling

lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK).

3. Rapat Persiapan Pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani

oleh 3 (tiga) pihak, Direksi Pekerjaan, Wakil Direksi Pekerjaan dan Penyedia

Jasa.

Berita Acara Rapat Persiapan Pekerjaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari Dokumen Kontrak yang berlaku.

4. Beberapa hal yang perlu dibahas dan disepakati dalam Rapat Persiapan

Pelaksanaan Kontrak adalah:

a. Struktur Organisasi kerja.

b. Persamaan persepsi tentang pasal-pasal atau butir butir yang tertuang

dalam dokumen kontrak. (Kepmen 349/KPTS/M/2004 Bab IV K).

Pasal-pasal dalam dokumen kontrak, perihal ;

▪ Asuransi pekerjaan.

▪ Pekerjaan tambah kurang.

▪ Penyelesain perselisihan.

▪ Pemeliharaan pekerjaan.

▪ Kompensasi.

▪ Denda.

▪ Pemutusan kontrak dan,

▪ Hal-hal lain yang dianggap perlu (yang berhubungan dengan pasal-pasal

dalam kontrak dan muncul dalam pembahasan).

c. Usulan usulan perubahan mengenai isi dalam pasal pasal dokumen kontrak,

seperti jadwal mobilisasi, schedule atau segala sesuatu yang telah

disepakati saat penanda tanganan kontrak.

d. Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat

mengenai rencana kerja.

22

| Rapat PCM

e. Pembahasan prosedur administrasi penyelenggaraan pekerjaan, sebagai

berikut :

▪ Tata cara pengajuan Permintaan Pekerjaan (Request).

▪ Tata cara pengajuan pengetesan.

▪ Tatacara pengajuan Pembayaran.

▪ Pengajuan perubahan pekerjaan.

▪ Tatacara pelaksanaan Mutual Check dan Pengajuan Revisi Desain.

▪ Pengajuan Gambar Kerja.

▪ Pengajuan PHO dan FHO dan lainnya yang dianggap perlu.

f. Presentasi Penyedia Jasa dalam rencana penanganan pekerjaan melalui

program mutu penyedia jasa (RMK), yang meliputi ;

Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan dan Hubungan Kerja;

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;

Jadwal Mobilisasi tenaga kerja dan kompetensinya;

Jadwal Peralatan dan kendalanya;

Prosedur dan Instruksi Kerja;

Detail Penanganan Konstruksi yang Dominan dianggap sulit;

Metode Kerja yang diusulkan;

Rencana Penempatan Lokasi Base Camp;

Rencana Quarry, Pembahasan deposit;

Rencana Pemeriksaan Mutu;

Rencana Pengendalian Lingkungan;

Rencana Pengendalian K3, termasuk pemeliharaan dan pengaturan lalu

lintas;

Pendokumentasian arsip proyek

Rencana Sosialisasi kepada Masyarakat dan Pemda setempat tentang

Rencana Kerja;

Penyusunan Rencana Pemeriksaan Lapangan (Mutual Check);

Format – format yang akan dipakai.

g. Presentasi Konsultan Supervisi tentang prosedur pengawasan pekerjaan

berdasarkan uraian kegiatan pekerjaan penyedia jasa.

h. Pembahasan kendala yang diperkirakan akan timbul, beserta rencana

penanganannya.

i. Masalah – masalah lapangan terkait dengan Ruang Milik Jalan, Lokasi

Quarry, Lokasi Base Camp .

23

| Rapat PCM

j. Rencana Pemeliharaan dan Pengaturan Lalu lintas (Manajemen Lalu Lintas)

selama pelaksanaan konstruksi, meliputi pemasangan rambu sementara,

pengaturan jalan sementara/ detour (jika ada), antrean lalu lintas bergiliran,

pembatasan kecepatan, dll.

k. Dalam hal rencana pemeliharaan dan pengaturan lalu lintas (Manajemen

Lalu Lintas) harus melibatkan unsur-unsur Kepolisian dan DLLAJR.

F. KONDISI KHUSUS

1. Apabila pada saat pelaksanaan Rapat Persiapan Pekerjaan, keberadaan

Konsultan Supervisi belum tersedia dilapangan, maka Rapat Persiapan

Pekerjaan tetap dapat dilaksanakan, berita acara Rapat Persiapan Pekerjaan

harus menyusul disampaikan kepada konsultan supervisi untuk dipedomani.

2. Dalam hal konsultan supervisi memiliki pandangan yang berbeda dengan hasil

rapat yang telah ditentukan, maka usulan atau persamaan persepsi dapat

dilakukan melalui rapat rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tahap

selanjutnya.

G. BUKTI KERJA

Bukti kerja yang didapatkan dari rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan antara

lain :

1. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan;

2. RMK Penyedia Jasa;

3. RMK Konsultan Supervisi.

24

| Rapat PCM

VI. PROSEDUR PENYIAPAN GAMBAR KERJA (SHOP

DRAWING)

A. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai referensi dalam menyiapkan gambar

kerja pada suatu proyek penanganan jalan dan jembatan.

B. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memuat tahapan proses penyiapan gambar kerja (shop

drawing) pada suatu kegiatan dari bagian atau sub bagian penanganan pekerjaan

jalan, jembatan dan bangunan pelengkap lainnya dimulai dari penyerahan

dokumen kontrak sampai dengan persetujuan gambar kerja yang dituangkan dalam

Berita Acara.

C. ACUAN

Dokumen Kontrak :

1. Spesifikasi

2. Gambar Rencana

3. Metode Kerja

D. DEFINISI

Gambar Kerja (shop drawing) adalah gambar yang digunakan untuk

pelaksanaan suatu bentuk konstruksi yang akan dikerjakan yang disusun

berdasarkan gambar rencana (design drawing) dan telah disesuaikan ( secara detail

termasuk dimensi dan elevasi, perhitungan dan estimasi ) dengan kondisi lapangan

terkini dan akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan rencana mutu kontrak

Penyedia Jasa (Contractor’s Quality Plan/CQP).

E. KETENTUAN UMUM

Penyedia jasa harus membuat gambar kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan

dan harus mendapatkan persetujuan direksi teknis baik untuk pelaksanaan pekerjaan

permanen maupun pekerjaan sementara.

25

| Rapat PCM

Penyedia jasa juga harus mengajukan ijin kerja (Request of Work) sebelum

melaksanakan pekerjaan kepada Direksi Teknik (Engineer) yang dilampiri Gambar

Kerja (Shop Drawing) yang telah disetujui. Direksi Teknis akan memberi rekomendasi

Menyetujui/Menolak/Merevisi request of work paling lambat dalam waktu 48 jam

setelah diterima pengajuan ijin kerja. Kontraktor segera melaksanakan pekerjaan

paling lambat 24 jam setelah disetujuinya ijin kerja oleh Direksi Teknis dan apabila

melebihi ketentuan akan dilakukan pengecekan ulang oleh Direksi Teknis tentang

kesiapan pekerjaan, sedangkan prosedur pengajuan ijin kerja dan gambar kerja dapat

dilihat pada lampiran dibawah ini.

Seluruh perubahan data yang ditunjukkan dalam Dokumen Kerja dari Gambar

Kerja harus dipindahkan dengan teliti ke dalam Gambar Rekaman Akhir (As built

Drawing) menurut masing-masing gambar aslinya, dan penjelasan yang lengkap dari

semua perubahan selama pelaksanaan dan lokasi aktual dari semua jenis pekerjaan

harus ditunjukkan dengan jelas. Buatlah semua catatan perubahan pada dokumen

yang asli dengan rapi, konsisten, dan ditulis dengan tinta atau pinsil hitam keras.

F. PROSEDUR, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


prosedur penyiapan gambar kerja dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.


No Pelaku


1 Direksi Pekerjaan a. Memeriksa hasil survey lapangan yang terkait dengan gambar kerja yang diajukan dan membandingkan dengan gambar desain atau rencana semula;

b. Persetujuan gambar kerja sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan.

26

| Rapat PCM

2 Direksi Teknis a. Membuat analisis untuk merumuskan parameter desain berdasarkan gambar kerja dan parameter desain;

b. Melakukan pemeriksaan dan pembahasan konsep gambar kerja;

c. Memberikan rekomendasi terhadap konsep gambar kerja kepada Direksi Pekerjaan dan Penyedia Jasa.

d. Memeriksa gambar kerja yang terkait dengan metode kerja diajukan oleh Penyedia Jasa dan kontrol terhadap kuantitas pekerjaan.

3 Penyedia Jasa a. Setelah pekerjaan survei lapangan lengkap selesai, Penyedia Jasa menyerahkan laporan lengkap dan detail dari hasil survei ini kepada Direksi Pekerjaan/Direksi Teknis, sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan;

b. Menyampaikan konsep gambar kerja kepada Direksi Teknis untuk dibahas.

c. Menyerahkan gambar pelaksanaan untuk pemeriksaan / pembahasan dan meyiapkan perhitungan metode kerja (jika diperlukan) kepada Direksi Teknis.

d. Memperbaiki gambar kerja jika terdapat koreksi atau perbaikan hingga mendapat persetujuan dari Direksi Teknis atau Direksi Pekerjaan.

G. BUKTI KERJA

Bukti kerja yang telah dilakukan :

1. Gambar Kerja yang telah disetujui.

2. Risalah hasil pemeriksaan perhitungan terkait dengan gambar kerja.

3. Foto lapangan, laporan teknis dan bukti penyimpangan (jika ada) yang

berkaitan dengan gambar kerja.

4. Seluruh bukti kerja tersebut diatas disimpan kedalam arsip dengan

identifikasi berdasarkan penomoran.

5. Penyimpanan berdasarkan kategori pengelompokan pekerjaan.

27

| Rapat PCM

VII. PROSEDUR PERUBAHAN KONTRAK

A. UMUM

Umumnya di dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan jalan dan jembatan

hampir selalu mengalami perubahan kontrak atau yang lebih dikenal 'Addendum'.

Addendum kontrak bisa disebabkan adanya perpanjangan waktu (time extension)

atau bisa juga disebabkan karena ada pengurangan nilai kontrak (negative

addendum) atau karena penambahan nilai kontrak (positive addendum) sebagai

akibat adanya revisi design atau penambahan pekerjaan item baru.

Faktor-faktor yang penting didalam mengajukan suatu proses perubahan

kontrak adalah apa yang menjadikan `alasan utama' (Why) sehingga addendum

perlu diadakan. Selanjutnya, uraian pekerjaan apa atau subyek apa (What) yang

akan dijadikan issue sehingga terjadi suatu perubahan pada kontrak yang sedang

berjalan. Kemudian bagaimana revisi/kajiannya (How) terhadap usulan

perubahan tersebut dapat memenuhi kelayakan teknis maupun finansialnya atau

biasa disebut technical and financial justifications. Ketiga unsur pertanyaan

tersebut di atas merupakan sesuatu keharusan yang perlu dibahas dan

dikembangkan untuk dapat dipertanggung jawabkan dalam kelayakan teknis

maupun finansialnya.

B. SYARAT-SYARAT KONTRAK

Acuan yang digunakan dalam perubahan kontrak atau pekerjaan

tambah/kurang harus sesuai dengan syarat-syarat kontrak yang antara lain :

1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam

dokumen kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia jasa dapat

melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:

a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam

kontrak;

b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata pembayaran;

c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan

lapangan.

28

| Rapat PCM

2. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai harga yang

tercantum dalam kontrak awal.

3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara

tertulis kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga

dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

4. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan

addendum kontrak.

Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah

lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka harga satuan pembayaran

utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi. Apabila diperlukan mata pembayaran

baru, maka penyedia jasa harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada

Pejabat Pembuat Komitmen. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru

dilakukan dengan negosiasi.

Sedangkan prosedur addendum kontrak dilakukan sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa

untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan

perubahan kontrak;

2. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari

Pejabat Pembuat Komitmen dan mengusulkan perubahan harga dan atau waktu

pelaksanaan (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;

3. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil

negosiasi;

4. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat addendum kontrak.

C. PROSES VERIFIKASI

Biasanya usulan perubahan kontrak (amandemen kontrak) biasanya

berkenaan dengan adanya usulan revisi desain atau perpanjangan waktu (Time

Extension). Pada Bagan alur terlampir sudah jelas unit-unit kerja mana yang harus

dilalui guna mengkaji dan memeriksa usulan revisi desain berdasarkan wewenang

dan kepentingan masing-masing unit kerja.

Peran Satker Fisik dan PPK yang dibantu Supervision Engineer merupakan

unit awal yang perlu menguji kebenaran data, misalnya data lalu lintas, pengujian

tanah, data kondisi existing dan lain sebagainya. Namun tidak terbatas pada kajian

teknis saja tetapi juga harus mencakup pada faktor pembiayaan.

29

| Rapat PCM

Bilamana dalam suatu kondisi diperlukan adanya perubahan seperti, pekerjaan

tambah atau kurang atau mungkin perlu perpanjangan waktu, maka hal ini harus

dianggap sebagai suatu akibat. Oleh karena itu di dalam mengkaji suatu usulan revisi

desain, Kasatker dan PPK harus mengetengahkan alasan pokok (main reason) yang

mengakibatkan perlunya perubahan.

Umumnya jenis perubahan dibagi dua jenis, yaitu Perintah Perubahan Kontrak

(Contract Change Order) dengan tidak ada penambahan biaya maupun waktu, dan

Addendum Kontrak yang disebabkan adanya revisi desain yang mengakibatkan

adanya penambahan atau pengurangan biaya atau perubahan waktu pelaksanaan.

Masing-masing tipe dijelaskan sebagai berikut di bawah ini.

1. Contract Change Order (CCO)

Apabila tidak ada perubahan (penambahan/pengurangan) dalam

keseluruhan lingkup pekerjaan seperti : panjang efektif dalam kilometer tidak

berubah.

Apabila tidak ada perubahan (penambahan/pengurangan) dalam lamanya

waktu kontrak.

Ada sedikit perubahan di dalam masing-masing item pekerjaan (kurang dari

10%).

Tidak ada item pekerjaan baru.

Tidak ada perubahan (pengurangan /penambahan) di dalam keseluruhan

biaya.

Dokumen Pendukung

Pembenaran secara teknis (Justifikasi Teknis) yang dihasilkan oleh PPK,

Direksi Teknis dan Penyedia Jasa serta ditandatangani (PPK, SE dan GS);

Hasil rapat yang tertulis (notulen) untuk negosiasi antara PPK dan Penyedia

Jasa;

Revisi Schedule kurva – S;

Ringkasan tabel dari perubahan per item pekerjaan;

Photo dokumentasi sesuai keperluan.

2. Addendum Kontrak

Digunakan apabila :

Perubahan (penambahan / pergurangan) di dalam keseluruhan lingkup

pekerjaan seperti : panjang efektif kontrak dalam kilometer berubah;

Penambahan / pengurangan dalam lamanya waktu kontrak;

30

| Rapat PCM

Ada perubahan (penambahan / pengurangan) kuantitas per item pekerjaan

yang melebihi 10% yang nilainya lebih besar 1 % dari harga kontrak awal;

Terdapat item pekerjaan baru;

Perubahan(penambahan/pengurangan) keseluruhan biaya kontrak.

Dokumen Pendukung

Justifikasi secara teknis yang dihasilkan oleh PPK dan Direksi Teknis serta

ditandatangani oleh PPK, SE dan GS mencakup ketentuan sebagai berikut:

• Untuk item-item yang mengalami perubahan (bertambah atau berkurang)

sebanyak 10% atau lebih dimungkinan untuk merubah (menambah atau

mengurangi) rata-rata unit harga satuan pekerjaan melalui negosiasi

dengan Penyedia Jasa, dengan menggunakan harga satuan rata-rata yang

relevan dari kontrak lain yang sudah dilelang sebagai acuan untuk backup

data dan kebenaran kontrak nantinya.

• Untuk penambahan item pekerjaan baru harus dilakukan negosiasi untuk

masing-masing unit harga satuan pekerjaan. Dalam hal ini pemilik harus

mempertimbangkan unit harga satuan pekerjaan paling tidak dari dua atau

tiga kontrak yang sedang berjalan sebagai acuan untuk menentukan harga

satuan item kontrak baru serta sebagai backup data dalam justifikasi hasil

akhir kontrak nantinya.

• Revisi Schedule kurva – S.

• Photo dokumentasi sesuai keperluan.

• Berita acara hasil rapat negosiasi (notulen) antara PPK dan Direksi Teknis

dan Penyedia Jasa.

Proses Persetujuan

Untuk Addendum Kontrak dengan revisi desain diproses sebelum pekerjaan fisik

revisi dimulai, Balai Pelaksana Jalan (BBPJN/BPJN) sebagai fasilitator /

pengundang kegiatan pembahasan justifikasi teknik dan dibentuk Panitia Peneliti

Pelaksanaan Kontrak.

Tim Pembahas Teknis menandatangani hasil justifikasi teknik pada lembar Berita

Acara dan disetujui oleh Kepala BBPJN/BPJN melalui surat persetujuan, jika dalam

berita acara justifikasi teknik belum dapat disetujui karena adanya perbaikan, maka

dibuat notulen rapat yang ditandatangani bersama sebagai acuan dalam

penyusunan berita acara.

31

| Rapat PCM

D. REVISI SCHEDULE

Berdasarkan Surat Ditjen Bina Marga No.KU 0808.D6/975 tanggal 19 Juli

1988 mengenai "Pedoman Perpanjangan Waktu Kontrak dan Revisi Schedule

Pelaksanaan Pekerjaan Borongan". Maka untuk menyegarkan ingatan kembali

(me-refresh) didalam merubah (revisi) schedule, di dalam tulisan ini akan diuraikan

lebih rinci mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menghadapi

setiap bentuk perubahan.

Prinsip utama yang perlu diperhatikan pada perubahan (revisi) schedule adalah

sebagai berikut:

1. Kurva 'S' awal (original 'S' curve) yang-sudah disepakati pada saat awal kontrak

harus tetap dipertahankan. Jadi walaupun terjadi revisi, bentuk dan trend kurva

S tidak mengalami perubahan.

2. Revisi schedule tidak bertujuan untuk memperkecil deviasi keterlambatan. yang

dapat memperkecil deviasi hanya re-schedule akibat perpanjangan waktu.

3. Pembuatan re-schedule selalu pada kurva S, dimulai pada titik dimana tanggal

terjadinya perubahan. Jadi kurva re-schedule tidak melanjutkan kurva realisasi.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, dapat dikembangkan sebagai berikut :

1. Pada grafik re-schedule terdapat tiga bagian, yaitu:

a. Bagian sebelah kiri dari titik batas re-schedule; yaitu bagian priode kontrak

yang sudah dilewati

b. Titik transisi atau titik batas re-schedule, yaitu pada tanggal terjadinya re-

schedule.

c. Bagian sebelah kanan dari titik batas re-schedule; yaitu bagian periode kontrak

yang belum dijalankan dimana akan dilakukan re-schedule.

Bagian Kiri

Apapun alasan re-schedule, kurva di 'wilayah' ini harus tetap (tidak berubah),

dengan dimikian bar charts yang menyatakan % bobot (representasi dari volume

atau harga) harus tetap (tidak berubah) atau tidak dapat digeser. Penggeseran

hanya dimungkinkan oleh perpanjangan waktu, itupun pada bagian sepanjang

perpanjangan waktu (dari titik transisi).

Semua bobot bar charts yang ada di bagian ini memungkinkan berubah apabila

ada pengurangan volume (CCO) atau ada penambahan dana.

Titik Transisi / Titik Batas Reschedule

Titik ini berada pada grafik schedule awal dimana saat (tanggal) terjadinya re-

32

| Rapat PCM

schedule. Jadi titik ini bukan pada kurva realisasi.

Bilamana pada design revision ada penambahan biaya kontrak, letak titik tersebut

di atas kemungkinan dapat turun dilihat pada grafik reschedule. Walaupun

demikian, pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Kita lihat ilustrasi berikut :

Contoh Revisi Schedule terjadi pada tanggal 25 Agustus 2018.

Nilai Kontrak (awal) Rp.1.000.000.000,-

Re-Schedule s/d 25 Agustus 2018 = 30/100 x Rp.1.000.000.000 = Rp.

300.000.000,-

Re-Schedule terjadi karena perubahan nilai kontrak menjadi Rp.

1.500.000.000,-

Jadi titik awal re-schedule (25 Agustus 2018) = 300.000.000/1.500.000.000 x 100%

= 20,0 %.

Dengan demikian 2 (dua) titik pada tanggal 25 Agustus 2018, pertama 30% dan

kedua 20,0% pada dasarnya sama, karena mempunyai nilai yang sama, yakni Rp.

300.000.000,-

Bagian Kanan

Bagian kanan grafik dari schedule awal / sebelumnya adalah bagian revisi

schedule. Walaupun ada revisi, bentuk kurva S awal harus tetap dipertahankan,

yakni :

- Apabila perpanjangan waktu, dengan menggeser kurva tersebut (termasuk

Bar-Chartnya) sesuai perpanjangan waktunya.

- Apabila tidak ada tambahan dana atau CCO balance, kecenderungan bentuk

kurva tetap dipertahankan, tidak melakukan pergeseran Bar - Chart schedule

dengan tujuan memperkecil deviasi.

2. Cara mengontrol atau menguji bahwa schedule dengan perubahannya sudah

benar.

a. Setiap ada revisi schedule harus digambarkan kurva schedule sebelumnya

(Original or Previous Schedule). Selalu terdapat bagian kiri, batas transisi

titik re-schedule, dan bagian kanan.

b. Apabila terjadi perpanjangan waktu, maka perlu ditarik garis horizontal dari

titik transisi ke bagian kiri sepanjang perpanjangan waktu. Sepanjang garis

horizontal tersebut tanpa ploting batangan schedule per-item.

c. Schedule awal dan revisinya (termasuk apabila dilakukan berulang-ulang)

pada dasarnya satu kesatuan yang utuh. Bagian schedule satu dengan

lainnya saling berangkai tidak berdiri terpisah.

33

| Rapat PCM

d. Untuk menguji secara kuantitatip schedule keseluruhan:

- Jumlah bobot (%) pada tiap-tiap 'batangan' schedule per-item harus sama

dengan bobot item tersebut dalam kontrak.

- Demikian juga apabila bobot tersebut dikonversikan ke dalam volume

atau finansialnya.

34

| Rapat PCM

VIII. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

KONSTRUKSI JALAN

A. TUJUAN

Tujuan Pengawasan dalam pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan yaitu

untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar pelaksanaan pekerjaan

tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, dan waktu serta sasaran kinerja yang

telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi. Fungsi Dasar Pengawasan adalah

membentuk sistem pengaman untuk penerapan desain/rencana dan spesifikasi teknik

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan supaya dapat berjalan sesuai dengan sasaran

yang diharapkan, dengan resiko yang sekecil mungkin. Disamping itu pengawasan

juga berperan membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam melaksanakan

administrasi teknis pekerjaan pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung.

B. RUANG LINGKUP

Lingkup pekerjaan supervisi jalan dan jembatan secara umum adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis pada ruas jalan dan jembatan yang

ditangani agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknik,

sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi .

2. Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pekerjaan di lapangan secara

profesional, efektif dan efisien, pada setiap tahapan kegiatan dan memahami

prosedur atau metode pelaksanaan pekerjaan.

3. Pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja, uji

mutu bahan olahan dan hasil pekerjaan pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan

sesuai persyaratan dalam dokumen kontrak.

4. Menyiapkan laporan progress pekerjaan dilapangan, dan sistem administrasi

pekerjaan serta membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul

dilapangan.

5. Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja

pekerjaan.

6. Monitoring secara berkala dan mengevaluasi performa/kinerja hasil pekerjaan

dilapangan.

35

| Rapat PCM

7. Melakukan pengujian untuk pengukuran dan pembayaran atau Verifikasi progres

fisik dan progres keuangan yang diajukan oleh penyedia jasa konstruksi

(kontraktor).

Pekerjaan yang dapat dimulai pelaksanaannya hanya pekerjaan yang Request-nya

telah diterima oleh Direksi Teknis. Dalam tahapan aktivitas konstruksi, Direksi Teknis

akan melakukan aktivitas pengawasan teknis terhadap pekerjaan Penyedia Jasa

(Kontraktor), dari aktivitas pengendalian mutu sejak proses pengolahan bahan hingga

prosedur kerja sampai hasil pekerjaan dapat terlaksana sesuai ketentuan.

Team Supervisi akan membantu dan mengarahkan Penyedia Jasa agar :

1. Pekerjaan selesai tepat waktu (Pengendalian Waktu).

2. Pekerjaan selesai dengan hasil sesuai yang disyaratkan (Pengendalian Mutu).

3. Pekerjaan selesai dengan biaya terkendali (Pengendalian Biaya).

4. Pelaksanaan pekerjaan tidak mengganggu kelancaran arus lalu-lintas

(Pengaturan Lalu Lintas).

5. Pekerjaan dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan kerja.

C. ACUAN

Acuan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan antara lain :

1. Dokumen Kontrak dan perubahannya,

2. Berita Acara dan Risalah Pre Construction Meeting (PCM),

3. Rencana Mutu Kontrak yang telah disepakati,

4. Peraturan – peraturan yang terkait seperti SNI dan sebagainya.

D. DEFINISI

1. Instruksi Lapangan adalah memo tempat Direksi Teknis mencatat instruksi /

pengarahan kepada Penyedia Jasa.

2. Lembar Monitoring Penerimaan Material adalah lembar pemeriksaan tempat

Inspector mencatat hasil pengawasan penerimaan material di lokasi pekerjaan.

3. Lembar Pemeriksaan Pekerjaan adalah lembar pemeriksaan tempat Inspector

mencatat hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

4. Lembar Pemeriksaan Pengujian adalah lembar pemeriksaan tempat Lab.

Technician mencatat hasil pengawasan pelaksanaan pengujian mutu pekerjaan.

36

| Rapat PCM

5. Buku Komunikasi adalah buku tempat Direksi Teknis mencatat semua kegiatan,

rencana kegiatan dan kondisi lapangan. Berfungsi sebagai alat komunikasi antar

personil Direksi Teknis.

E. KETENTUAN UMUM

Ketentuan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan :

1. Lembar Pemeriksaan dan Lembar Monitoring tersedia dikantor Direksi Teknis

dan harus dibawa oleh personil yang bersangkutan, diisi pada saat melakukan

pengawasan dan disimpan sampai proses validasi dilakukan.

2. Instruksi Lapangan dibuat rangkap 2 (dua), asli diberikan kepada Penyedia Jasa

dan salinan disimpan sebagai arsip.

3. Buku Komunikasi harus berada di kantor Direksi Teknis dan diisi setiap hari oleh

setiap personil Direksi Teknis sesuai dengan kegiatan dan kondisi di lokasi

pekerjaan yang diawasinya.

4. Semua personil Direksi Teknis harus membaca Buku Komunikasi setiap pagi

untuk mengetahui tugas masing-masing.

5. Inspector harus mengawasi dari waktu ke waktu pelaksanaan pekerjaan di lokasi

pekerjaan.

6. Lab. Technician harus mengawasi dari waktu ke waktu pelaksanaan pengujian

mutu pekerjaan di lokasi pekerjaan dan di laboratorium

7. Lab. Technician harus meminta copy lembar pengujian yang telah

ditandatangani bersama.

8. Chief Inspector secara berkala melakukan pengawasan kegiatan Inspector di

lokasi pekerjaan.

9. Quality Engineer secara berkala melakukan pengawasan kegiatan Lab.

Technician di lokasi pekerjaan dan di laboratorium.

10. Semua peralatan yang digunakan harus sesuai dengan yang diusulkan dan telah

disetujui dalam pemeriksaan Request pekerjaan bersangkutan.

F. BUKTI KERJA

Bukti kerja dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan :

1. Daftar simak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, uji mutu,

pengawasan pekerjaan dan metode kerja.

2. Back up data pelaksanaan pekerjaan.

37

| Rapat PCM

G. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direksi Teknis / Pengawas di Bidang

Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Batang memiliki ruang lingkup pekerjaan antara lain :

1. Lapis Fondasi Agregat

Direksi Teknis / Pengawas harus memiliki pengetahuan yang mencukupi dalam

pengawasan pekerjaan dalam penghamparan lapis fondasi agregat.

Pengetahuan yang harus dimiliki sebagai pedoman dalam pekerjaan Lapis

Fondasi Agregat ini berdasarkan SPESIFIKASI UMUM 2018 untuk pekerjaan

Konstruksi Jalan dan Jembatan.

Pekerjaan ini meliputi pemasokan, pemrosesan, pengangkutan,

penghamparan, pembasahan dan pemadatan agregat di atas permukaan yang

telah disiapkan dan telah diterima sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam

Gambar, dan memelihara lapis fondasi agregrat atau lapis drainase yang telah

selesai sesuai dengan yang disyaratkan. Pemrosesan harus meliputi, bila perlu,

pemecahan, pengayakan, pemisahan, pencampuran dan kegiatan lainnya yang

perlu untuk menghasilkan suatu bahan yang memenuhi ketentuan dari

Spesifikasi ini.

Gambar 8.1 Lapis Fondasi Agregat

Pekerjaan ini termasuk penambahan lebar perkerasan eksisting sampai lebar

jalur lalu lintas yang diperlukan dan juga pekerjaan bahu jalan, yang ditunjukkan

38

| Rapat PCM

pada Gambar. Pekerjaan harus mencakup penggalian dan pembuangan bahan

yang ada, penyiapan tanah dasar, dan penghamparan serta pemadatan bahan

dengan garis dan dimensi yang ditunjukkan dalam Gambar.

Terdapat tiga jenis yang berbeda dari Lapis Fondasi Agregat yaitu Kelas A, Kelas

B dan Kelas S. Pada umumnya Lapis Fondasi Agregat Kelas A adalah mutu Lapis

Fondasi Atas untuk lapisan di bawah lapisan beraspal, dan Lapis Fondasi Agregat

Kelas B adalah untuk Lapis Fondasi Bawah. Lapis Fondasi Agregat Kelas S

digunakan untuk bahu jalan tanpa penutup.

Toleransi Dimensi dan Elevasi

a. Permukaan lapis akhir harus sesuai dengan Tabel toleransi di bawah

ini

Tabel 8.1 Toleransi Elevasi Permukaan Relatif Terhadap Elevasi

Rencana

Bahan dan Lapisan Fondasi Agregat

Toleransi Elevasi Permukaan

Relatif Terhadap Elevasi

Rencana

Lapis Fondasi Agregat Kelas B digunakan sebagai Lapis Fondasi Bawah (hanya permukaan atas dari La isan Fondasi Bawah)

+ 0 cm

- 2 cm

Permukaan Lapis Fondasi Agregat

Kelas A.

+ 0 cm

- I cm

Bahu Jalan Tanpa Penutup Aspal

dengan Lapis Fondasi Agregat Kelas

S atau Lapis Dramase.

+ 1,5 cm

- 1,5 cm

b. Pada permukaan semua Lapis Fondasi Agregat tidak boleh terdapat

ketidakrataan yang dapat menampung air dan semua punggung

(camber) permukaan iłu harus sesuai dengan yang ditunjukkan dałam

Gambar.

c. Tebal total minimum Lapis Fondasi Agregat tidak boleh kurang satu

sentimeter dari tebal yang disyaratkan

d. Tebal minimum Lapis Fondasi Agregat Kelas A dan Lapis Drainase

tldak boleh kurang satu sentimeter dari tebal yang disyaratkan.

e. Pada permukaan Lapis Fondasi Agregat Kelas A yang disiapkan untuk

lapisan resap pengikat atau pelaburan permukaan, bilamana semua

bahan yang terlepas harus dibuang dengan sikat yang keras, maka

39

| Rapat PCM

penyimpangan maksimum pada kerataan permukaan yang diukur

dengan mistar lurus sepanjang 3 m, diletakkan sejajar atau melintang

sumbu jalan, maksimum satu sentimeter.

f. Permukaan akhir bahu jalan, termasuk setiap perkerasan yang

dihampar diatasnya, tidak boleli lebih tinggi maupun lebih rendah 1,0

cm terhadap tepi jalur lalu lintas yang bersebelahan

g. Lereng melintang bahu tidak boleh bervariasi lebih dari 1,0% dari

lereng melintang rancangan

Lapis Fondasi Agregat tidak boleh ditempatkan, dihampar, atau dipadatkan

sewaktu turun hujan, dan pemadatan tidak boleh dilakukan segera setelah

hujan atau bila kadar air bahan jadi tidak berada dalam rentang yang

ditentukan.

Perbaikan terhadap Lapis Fondasi Agregat yang tidak memenuhi ketentuan :

a. Lokasi hamparan dengan tebal atau kerataan permukaan yang tidak

memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan, atau yang

permukaannya menjadi tidak rata baik selama pelaksanaan atau

setelah pelaksanaan, harus diperbaiki dengan membongkar lapis

permukaan tersebut dan membuang atau menambahkan bahan

sebagaimana diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan

dan pemadatan kembali, atau dalam hal Lapisan Fondasi Agregat yang

tidak memenuhi ketentuan telah dilapisi dengan Lapisan diatasnya.

Kekurangan tebal dapat dikompensasi dengan Lapisan diatasnya

dengan tebal yang diperlukan untuk penyesuaian dengan bahan yang

mempunyai kekuatan minimum sama.

b. Lapis Fondasi Agregat yang terlalu kering untuk pemadatan, dalam hal

rentang kadar air seperti yang disyaratkan atau seperti yang

diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus diperbaiki dengan

menggaru bahan tersebut yang dilanjutkan dengan penyemprotan air

dalam kuantitas yang cukup serta mencampurnya sampai rata.

c. Lapis Fondasi Agregat yang terlalu basah untuk pemadatan seperti

yang ditentukan dalam rentang kadar air yang disyaratkan atau seperti

yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus diperbaiki dengan

menggaru bahan tersebut secara berulang-ulang pada cuaca kering

dengan peralatan yang disetujui disertai waktu jeda dalam

pelaksanaannya. Alternatif lain, bilamana pengeringan yang memadai

40

| Rapat PCM

tidak dapat diperoleh dengan cara tersebut di atas, maka Pengawas

Pekerjaan dapat memerintahkan agar bahan tersebut dibuang dan

diganti dengan bahan kering yang memenuhi ketentuan.

d. Perbaikan atas Lapis Fondasi Agregat yang tidak memenuhi kepadatan

atau sifat-sifat bahan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini harus

seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan dapat

meliputi pemadatan tambahan, penggaruan disertai penyesuaian kadar

air dan pernadatan kembali pembuangan dan penggantian bahan, atau

menambah suatu ketebalan dengan bahan tersebut.

Seluruh lubang pada pekerjaan yang telah selesai dikerjakan akibat pengujian

kepadatan atau lainnya hanłs segera ditutup kembali oleh Penyedia Jasa dengan

bahan Lapis Fondasi Agregat, diikuti pemetiksaan oleh Pengawas Pekerjaan dan

dipadatkan sampai memenuhi kepadatan dan toleransi permukaan dalam

Spesifikasi ini.

Tahapan dalam penghamparan dan pemadatan Lapis Fondasi Agregat yaitu :

1) Penyiapan Formasi untuk Lapis Fondasi Agregat

a) Bilamana Lapis Fondasi Agregat akan dihampar pada perkerasan atau

bahu jalan eksisting, semua kerusakan yang terjadi pada perkerasan

atau bahu jalan eksisting harus diperbaiki terlebih dahulu.

b) Bilamana Lapis Fondasi Agregat akan dihampar pada suatu lapisan

perkerasan eksisting atau tanah dasar baru yang disiapkan atau lapis

fondasi yang disiapkan, maka lapisan ini harus diselesaikan

sepenuhnya, sesuai pada lokasi dan jenis lapisan yang terdahulu.

c) Lokasi yang telah disediakan untuk pekerjaan Lapis Fondasi Agregat,

sesuai dengan butir (a) dan (b) di atas, harus disiapkan dan

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Pekerjaan

paling sedikit 100 meter ke depan dari rencana akhir lokasi

penghamparan Lapis Fondasi pada setiap saat. Untuk perbaikan tempat-

tempat yang kurang dari 100 meter panjangnya, seluruh formasi itu harus

disiapkan dan disetujui sebelum lapis fondasi agregat dihampar.

d) Bilamana Lapis Fondasi Agregat akan dihampar langsung di atas

permukaan perkerasan aspal lama, yang menurut pendapat Pengawas

Pekerjaan dalam kondisi tidak rusak, maka harus diperlukan penggaruan

atau pengaluran pada permukaan perkerasan aspal lama agar

meningkatkan tahanan geser yang lebih baik.

41

| Rapat PCM

e) Lebar pelebaran harus diberi tambahan yang cukup sehingga

memungkinkan tepi setlap lapisan yang dihampar bertangga terhadap

lapisan di bawahnya atau terhadap perkerasan eksisting. Susunan

bertangga ini diperlukan untuk memungkinkan penggilasan yang sedikit

ke luar dan tepi hamparan dan untuk memperoleh daya dukung samping

yang memadai, dan harus dibuat berturut-turut selebar 5 cm untuk setiap

pelapisan (overlay) yang dihampar.

f) Penebangan pohon hanya akan dilaksanakan bilamana mutlak

diperlukan untuk pelaksanaan pelebaran jalan, baik pada jalur lalu lintas

maupun pada bahu jalan

Pohon-pohon yang sudah ditebang hans diganti dengan cara

penanaman pohon baru di daerah manfaat jalan (di luar bahu jalan).

Penebangan pohon tidak boleh dilaksanakan bilamana kestabilan lereng

lama menjadi terganggu. Pengukuran dan pembayaran untuk

penebangan dan pembuangan pohon sesuai dengan perintah Pengawas

Pekerjaan.

2) Penghamparan

a) Lapis Fondasi Agregat harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran

yang merata dan untuk Lapis Fondasi Agregat harus dihampar pada

kadar air dalam rentang yang disyaratkan. Kadar air dalam bahan harus

tersebar secara merata.

b) Setiap lapis harus dihampar pada suatu kegiatan dengan takaran yang

merata agar menghasilkan tebal padat yang diperlukan dalam toleransi

yang disyaratkan. Bilamana akan dihampar lebih dari satu lapis, maka

lapisan-lapisan tersebut harus diusahakan sama tebalnya.

c) Lapis Fondasi Agregat harus dihampar dan dibentuk dengan salah satu

metode yang disetujui yang tidak meyebabkan segregasi pada partikel

agregat kasar dan halus. Bahan yang bersegregasi harus diperbaiki atau

dibuang dan diganti dengan bahan yang bergradasi baik

d) Tebal padat maksimum tidak boleh melebihi 20 cm, kecuali digunakan

peralatan khusus yang disetujui Oleh Pengawas Pekerjaan

3) Pemadatan

a) Segera setelah pencampuran dan pembentukan akhir, setiap lapis harus

dipadatkan menyeluruh dengan alat pemadat yang cocok dan memadai

dan disetujui Oleh Pengawas Pekerjaan, hingga kepadatan paling sedikit

42

| Rapat PCM

100 % dari kepadatan kering maksimum modifikasi (modified) sepertl

yang ditentukan Oleh SNI 1743:2008, metode D untuk Lapis Fondasi

Agregat..

b) Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan agar digunakan mesin gilas

beroda karet digunakan untuk pemadatan akhir, bila mesin gilas statis

beroda baja dianggap mengakibatkan kerusakan atau degradasi

berlebihan dari Lapis Fondasi Agregat.

c) Pemadatan harus dilakukan hanya bila kadar air dari bahan berada

dalam rentang 3 % di bawah kadar air optimum sampai 1 % di atas kadar

air optimum, di mana kadar air optimum adalah seperti yang ditetapkan

Oleh kepadatan kering maksimum modifikasi (modified) yang ditentukan

Oleh SNI 1743 :2008, metode D.

d) Kegiatan penggilasan harus dimulai dari sepanjang tepi dan bergerak

sedlkit demi sedikit ke arah sumbu jalan, dalam arah memanjang. Pada

bagian yang ber”superelevasi' , penggilasan harus dimulai dari bagian

yang rendah dan bergerak sedikit demi sedikit ke bagian yang lebih

tinggi. Kegiatan penggilasan harus dilanjutkan sampai seluruh bekas

roda mesin gilas hilang dan lapis tersebut terpadatkan secara merata.

e) Bahan sepanjang kerb, tembok, dan tempat-tempat yang tak terjangkau

mesin gilas harus dipadatkan dengan timbris mekanis atau alat pemadat

Iainnya yang disetujui

4) Pengujian

a) Jumlah data pendukung pengujian bahan yang diperlukan untuk

persetujuan awal harus seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan,

namun harus mencakup seluruh jenis pengujian yang disyaratkan

minimum pada tiga contoh yang mewakili sumber bahan yang diusulkan,

yang dipilih untuk mewakili rentang mutu bahan yang mungkin terdapat

pada sumber bahan tersebut.

b) Setelah persetujuan mutu bahan Lapis Fondasi Agregat yang diusulkan,

seluruh jenis pengujian bahan harus diulangi lagi, bila menurut pendapat

Pengawas Pekerjaan, terdapat perubahan mutu bahan atau metode

produksinya, termasuk perubahan sumber bahan

c) Suatu program pengujian rutin pengendalian mutu bahan harus

dilaksanakan untuk mengendalikan ketidakseragaman bahan yang

dibawa ke lokasi pekerjaan. Pengujian lebih lanjut harus seperti yang

43

| Rapat PCM

diperintahkan Oleh Pengawas Pekerjaan tetapi untuk setiap 1.000 meter

kubik bahan yang diproduksi untuk pembangunan jalan atau

penambahan lajur dan 500 meter kubik bahan untuk pelebaran menuju

lebar standar, paling sedikit harus meliputi tidak kurang dari lima (5)

pengujian gradasi partikel untuk Lapis Fondasi Agregat, dan khususnya

Lapis Fondasi Agregat tidak kurang dari lima (5) pengujian indeks

plastisitas dan satu (1) penentuan kepadatan kering maksimum

menggunakan SNI 1743:2008, metode D. Pengujian CBR untuk Lapis

Fondasi Agregat harus dilakukan dari waktu ke waktu sebagaimana

diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Kepadatan dan kadar air bahan Lapis Fondasi Agregat yang dipadatkan

harus secara rutin diperiksa, mengunakan SNI 2828:2011 dan/atau Light

Weight Deflectometer (LWD) yang diuji sesuai dengan Pd 03-2016-B

yang dilengkapi dengan korelasi hubungan lendutan dengan kepadatan,

bilamana disetujui Oleh Pengawas Pekerjaan. Pengujian harus

dilakukan sampai seluruh kedalaman lapis tersebut pada lokasi yang

ditetapkan Oleh Pengawas Pekerjaan, tetapi tidak boleh berselang seling

lebih dari 100 m per lajur untuk pembangunan jalan atau penambahan

lajur dan 50 m untuk pelebaran menuju lebar standar.

2. Perkerasan Beton Semen

Pengawasan pekerjaan ini meliputi pembuatan Perkerasan Beton Semen

(Perkerasan Kaku) dan Lapis Fondasi Bawah yang dilaksanakan sesuai

dengan dengan ketebalan dan bentuk penampang melintang seperti yang

ditunjukkan dalam Gambar.

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan pembuatan perkerasan beton semen

antara lain :

a. Persiapan

Sebelum mulai pekerjaan beton semua pekerjaan lapis fondasi bawah,

selongsong (ducting) dan kerb yang berdekatan harus sudah selesai dan

disetujul Pengawas Pekerjaan.

Survei elevasi harus dilakukan pada lapis fondasi bawah dan setiap

lokasi yang lebih tinggi 5 mm dari elevasi rancangan harus diperbaiki

sebelum dilakukannya setiap pekerjaan berikutnya.

b. Acuan dan alat pengendali elevasi

Acuan dan alat pengendali elevasi (jenis kawat atau Iainnya) harus

44

| Rapat PCM

dipasang secukupnya di muka bagian perkerasan yang sedang

dilaksanakan agar diperoleh kinerja dan persetujuan atas semua

kegiatan yang diperlukan pada atau berdekatan dengan garis-garis

acuan. Acuan harus dipasang pada tempatnya dengan menggunakan

sekurang-kurangnya 3 paku untuk setiap ruas sepanjang 3 m. Sebuah

paku harus diletakkan pada setiap ujung sambungan. Bagian-bagian

acuan harus kokoh dan tidak goyah. Perbedaan permukaan acuan dari

garis yang sebenamya tidak boleh lebih dari 5 mm. Acuan harus dibuat

sedemiklan rupa sehingga tahan, tanpa terlihat adanya lentingan atau

penurunan, terhadap benturan dan getaran dari peralatan pemadat dan

penyelesaian. Acuan harus bersih dan dilapisi pelumas sebelum beton

dihamparkan. Ceceran beton yang tertumpah pada permukaan beton

yang telah selesai dihampar harus disingkirkan dengan cara yang

disetujui.

Alinyemen dan elevasi kelandaian acuan harus diperiksa dan bila perlu

diperbaiki oleh Penyedia Jasa segera sebelum beton dicor. Bilamana

acuan berubah posisinya atau kelandaiannya tidak stabil, maka harus

diperbaiki dan diperiksa ulang.

Bagian atas acuan dan alat pengendali elevasi harus dipasang dengan

toleransi elevasi tidal melampaui -10 mm sampai + 10 mm relatif

terhadap rancangan elevasi permukaan yang telah selesai. Lagipula,

acuan dan alat pengendali elevasi harus dipasang sedemikian hingga

tidak ada satu titikpun pada ketebalan pelat beton yang setelah

pengecoran dan pemadatan akan kurang dari tebal rancangan.

c. Pengecoran beton

Beton harus dicor dengan ketebalan sedemikian rupa sehingga

pekerjaan pemindahan sedapat mungkin dihindari. Kecuali truk

pencampur, truk pengaduk, atau alat angkutan Iainnya yang dilengkapi

dengan alat penumpah beton tanpa menimbulkan segregasi bahan,

beton harus dituangkan ke dalam alat penghampar dan dihamparkan

secara mekanis sedemikian rupa untuk mencegah segregasi.

Penghamparan harus dilakukan secara menerus di antara sambungan

melintang tanpa sekatan sementara. Penghamparan secara manual

diperlukan harus dilakukan dengan memakai sekop bukan perlengkapan

perata (rakes). Tenaga kerja tidak boleh menginjak hamparan beton

45

| Rapat PCM

yang masih baru dengan memakai sepatu yang dilekati oleh tanah atau

kotoran Iainnya.

Bilamana beton yang dicor bersambungan dengan lajur perkerasan yang

telah selesai terlebih dahulu, dan peralatan mekanik harus dljalankan di

atas lajur tersebut, kekuatan beton lajur itu harus sudah mencapai

sekurang-kurangnya 90% dari kekuatan yang ditentukan untuk beton 28

hari. Bilamana hanya peralatan penyelesaian yang akan melewatl lajur

yang ada, penghamparan pada lajur yang bersebelahan dapat dilakukan

setelah umur beton tersebut mencapai 3 hari.

Beton harus dipadatkan secara merata pada tepi dan sepanjang acuan,

sepanjang dan pada kedua sisi setiap sambungan, dengan

menggunakan vibrator yang dimasukkan ke dalam beton. Vibrator tidak

boleh menyentuh langsung perlengkapan sambungan atau Sisi acuan.

Vibrator tidak boleh digunakan lebih dari 5 detik pada setiap tempat.

Beton harus dituangkan sedekat mungkin dengan sambungan ekspansi

dan sambungan kontraksi tanpa merusaknya, tetapi tidak dituangkan

langsung dari corong curah atau penampung (hopper) ke arah

perlengkapan sambungan kecuali jika penampung (hopper) tersebut

telah ditempatkan sedemikian rupa sehingga penumpahan beton tidak

menggeser posisi sambungan.

Ceceran beton yang tertumpah pada permukaan beton yang telah

selesai dihampar harus disingkirkan dengan cara yang disetujui.

Gambar 8.2 Pengecoran Beton

46

| Rapat PCM

d. Pemasangan baja tulangan

Setelah beton dituangkan, beton harus dibentuk agar memenuhi

penampang mellntang yang ditunjukan dalam gambar. Bilamana

perkerasan beton bertulang dihampar dalam dua lapis, lapis bawah

harus digetar dan dipadatkan sampal panjang dan kedalaman tertentu

sehingga anyaman kawat baja atau hamparan baja tulangan dapat

diletakkan di atas beton dengan tepat. Baja tulangan harus langsung

diletakkan di atas hamparan beton tersebut, sebelum lapisan atasnya

dituangkan, digetar dan dihampar. Lapis bawah beton yang sudah

dituang lebih dari 30 menit tanpa diikuti penghamparan lapis atas harus

dibongkar dan diganti dengan beton yang baru atas biaya Penyedia

Jasa. Bilamana perkerasan beton dibuat langsung dalam satu lapisan,

baja tulangan harus diletakkan dengan kaku sebelum pengecoran beton,

atau dapat dihampar pada kedalaman sesuai dengan yang ditunjukkan

dalam gambar pada beton yang masih dalam tahap plastis, setelah

terhampar, dengan memakai peralatan mekanik atau vibrator.

Sambungan antara anyaman kawat baja, kawat baja pertama dari

anyaman kawat baja harus berada pada anyaman kawat baja yang

lengkap sebelumnya, dan baglan yang tumpang tindih (overlap) tidak

kurang dari 450 mm.

Baja tulangan harus bebas dari kotoran, minyak, cat, gemuk, dan karat

yang akan mengganggu kelekatan baja dengan beton.

e. Penyelesaian dengan mesin

Beton harus didistribusi atau disebar sesegera mungkin setelah beton

dicor, dibentuk dan diratakan dengan mesin pembentuk (finishing

machine). Mesin harus melintas setiap bagian permukaan jalan

beberapa kali dengan interval yang diperlukan untuk memperoleh

kepadatan yang sebagimana mestinya dan menghasilkan tekstur

permukaan yang rata. Kegiatan yang berlebihan di atas permukaan

beton harus dihindarkan. Bagian atas acuan harus tetap bersih dan

gerakan mesin di atas acuan hams dijaga agar jangan sampai bergetar,

goyah atau getaran lainnya yang cenderung mempengaruhi presisi akhir.

Pada lintasan pertama mesin pembentuk (finishing machine), beton di

depan screed harus dibuat rata pada keseluruhan jalur yang dikerjakan.

47

| Rapat PCM

f. Penyelesaian dengan tangan

Bila perkerasan beton relatif kecil atau bentuknya tidak beraturan, atau

dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan jika tempat kerja sangat

terbatas untuk dilaksanakan dengan metode seperti yang disebutkan

dalam butir e) di atas, beton harus didistribusi dan dihampar dengan

tangan tanpa segregasi atau pra-pemadatan.

Beton yang dipadatkan dengan balok vibrator harus digetar sampai level

tertentu sehingga setelah kandungan udara dibuang melalui pemadatan,

permukaan beton lebih tinggi daripada acuan samping. Beton harus

dipadatkan dengan balok pemadat dari baja atau dari kayu keras beralas

baja dengan lebar tidak kurang dari 75 mm, tinggi tidak kurang dari 225

mm, dan daya penggerakannya tidak kurang dari 250 watt per meter

lebar perkerasan beton. Balok diangkat dan digerakkan maju sedikit

demi sedikit dengan jarak tidak lebih dari lebar balok. Sebagai alternatif

pemadat vibrasi berbalok ganda dengan daya yang sama dapat juga

digunakan. Bilamana ketebalan beton melebihi 200 mm, atau bila

diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, untuk menyempurnakan

pemadatan dapat dilakukan vibrasi internal tambahan pada seluruh lebar

perkerasan. Setelah setiap 1,5 m panjang perkerasan beton dipadatkan,

balok vibrasi harus dikembalikan sejarak 1,5 m untuk mengulang lagi

dengan pelan-pelan pada permukaan yang sudah dipadatkan itu untuk

memperhalus permukaan.

Gambar 8.3 Penghamparan Beton Dengan Tangan

48

| Rapat PCM

Permukaan beton kemudian harus diratakan dengan paling sedikit 2 kali

lintasan mistar lurus pengupas dengan panjang pisau tidak kurang dari

1,8 m. Bilamana permukaan beton koyak karena mistar lurus (straight-

edge), karena permukaan tidak rata, balok vibrasi harus digunakan lagi,

lalu diikuti lagi dengan mistar lurus pengupas.

Bilamana penghamparan perkerasan beton bertulang harus

dilaksanakan dalam dua lapis, lapis pertama harus dihamparkan,

dibentuk dan dipadatkan sampai level tertentu sehingga baja tulangan

setelah terpasang mempunyai tebal pelindung yang cukup. Segera

setelah pemasangan baja tulangan maka lapis atas beton harus

dituangkan dan dlselesaikan.

g. Penyetrika (floating)

Setelah dibentuk dan dipadatkan, selanjutnya beton harus diperhalus,

diperbaiki dan dipadatkan lagi dengan bantuan alat-alat penyetrika,

dengan salah satu metode berikut,

1) Metoda Manual

Penyetrika memanjang yang dljalankan manuał dengan panjang tidak

kurang dari 350 mm dan lebar tidak kurang dari 150 mm, dilengkapi

dengan pengaku agar tidak melentur atau melengkung. Penyetrika

memanjang dijalankan dari atas jembatan yang dipasang

membentang di kedua sisi acuan tapi tanpa menyentuh beton,

digerakkan seperti gerakan menggergaji, sementara penyetrika selalu

sejajar dengan garis sumbu jalan (centreline), dan bergerak

berangsur-angsur dari satu sisi perkerasan ke sisi lain. Gerakan maju

sepanjang garis sumbu jalan harus berangsur-angsur dengan

pergeseran tidak lebih dari setengah panjang penyetrika. Setiap

kelebihan air atau całran harus dibuang ke luar sisi acuan pada setiap

lintasan.

2) Metoda Mekanik

Penyetrika mekanik harus dari rancangan yang disetujui Pengawas

Pekerjaan dan harus dałam keadaan dapat dijalankan dengan baik.

Penyetrłka harus disesuaikan dengan akurat terhadap punggung jalan

yang dikehendaki dan disesuaikan dengan mesin penyelesaian

melintang (transverse finishing machine).

49

| Rapat PCM

Sebagai altematif dari penyetrika mekanis yang disebutkan di atas,

Penyedia Jasa dapat menggunakan mesin yang mencakup

pemotong, penyetrika dan penghalus, yang dipasang pada dan

dikendalikan melalui rangka yang kaku. Rangka ini dljalankan dengan

alat beroda 4 atau lebih, yang bertumpu pada acuan samping.

Bilamana diperlukan, setelah penyetrikaan dengan salah satu metode

di atas, untuk menutup dan menghaluskan lubang-lubang pada

permukaan beton dapat digunakan penyetrika dengan tangkai yang

panjang, dengan panjang pisau tidak kurang dari 1,5 m dan lebar 150

mm. Penyetrika bertangkai ini tidak boleh digunakan pada seluruh

permukaan beton sebagai pengganti atau pelengkap salah satu

metode penyetrikaan di atas. Bila pembentukan dan pemadatan

dikerjakan tangan dan punggung jalan tidak mungkin dikerjakan

dengan penyetrika longitudinal, pemukaan harus digaru secara

melintang dengan penyetrika bertangkai. Perhatian khusus harus

diberikan pada punggung jalan selama kegiatan penyetrikaan ini.

Setelah penyetrikaan, setiap kelebihan air dan sisa beton yang ada di

pemukaan harus dibuang dari permukaan perkerasan dengan mistar

lurus pengupas sepanjang 3,0 m atau lebih. Setiap geseran harus

dilintasi lagi dengan setengah panjang mistar lurus pengupas.

h. Memperbaiki permukaan

Setelah penyetrikaan selesał dan kelebihan air dibuang, sementara

beton masih plastis, bagian-bagian yang ambles harus segera diisi

dengan beton baru, dibentuk, dipadatkan dan diselesaikan (finishing)

lagi. Lokasi yang menonjol harus dipotong dan diselesaikan (finishing)

lagi. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa

permukaan sambungan memenuhi kerataan yang disyaratkan.

Perbaikan pemukaan harus dilanjutkan sampai seluruh permukaan

didapati bebas dari perbedaan tinggi pada permukaan dan perkerasan

beton memenuhi kelandaian dan penampang melintang yang diperlukan.

Perbedaan tinggi permukaan menurut pengujian mistar lurus

(straightedge) tidak boleh melebihi toleransi yang ditentukan .

i. Membentuk tepian

Segera setelah beton dibentuk dan dipadatkan, tepi perkerasan beton di

sepanjang acuan dan pada sambungan harus diselesaikan dengan

50

| Rapat PCM

perkakas (edging tool) untuk membentuk permukaan seperempat

lingkaran yang halus dengan radius tertentu, bilamana tidak ditentukan

lain pada gambar, adalah 12 mm.

j. Penyelesaian permukaan

Setelah sambungan dan tepian selesal dikerjakan, dan sebelum bahan

perawatan pada permukaan perkerasan beton digunakan, permukaan

beton harus dikasarkan dengan disikat tegak lurus dengan garis sumbu

(centreline) jalan.

Pengkasaran ini dilakukan dengan menggunakan sikat kawat dengan

lebar tidak kurang dari 450 mm. Sikat tersebut harus terdiri dari dua baris

kawat dengan panjang kawat 100 mm dan ukuran kawat per 32 gauge

serta jarak kawat dari as ke as adalah 25 mm Kedua baris kawat harus

mempunyai susunan berselang-seling (zig-zag) sehingga jarak kawat

pada baris kedua dengan kawat pada baris pertama adalah 12,5 mm.

Masing-masing baris harus mempunyai 14 kawat dan harus diganti bila

panjang kawat terpendek telah mencapai 90 mm. Kedalaman tekstur

rata-rata tidak boleh kurang dari 3 mm.

k. Survey elevasi permukaan

Dalam 24 jam setelah pengecoran, Penyedia Jasa harus melakukan

survei elevasi permukaan dari lapis permukaan dan tebal lapisan.

Elevasi setiap titik dari lapis permukaan Lapis Fondasi Bawah Beton

Kurus tidak boleh berbeda lebih dari 10 mm di bawah atau 10 mm di atas

elevasi rancangan (-10, +10 mm) dan untuk Perkerasan Beton Semen

juga tidak boleh berbeda lebih dari 10 mm di bawah atau 10 mm di atas

elevasi rancangan (-10, +10 mm).

Lapis Pondai Bawah Beton Kurus harus mempunyai lereng melintang

sama dengan lereng melintang rancangan dengan toleransi ± 0,3 %.

l. Menguji permukaan

Begitu beton mengeras, permukaan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus

atau Perkerasan Beton Semen harus diuji dengan memakai mistar lurus

(straight-edges) sepanjang 3,0 m. Lokasi yang menunjukan ketinggian

lebih dari 3 mm tapi tidak lebih dari 12,5 mm sepanjang 3,0 m, itu harus

ditandai dan segera diturunkan elevasinya dengan gurinda yang telah

disetujui, sampai elevasinya tidak melampaui 3 mm bilamana diuji ulang

dengan mistar lurus sepanjang 3,0 m. Bilamana penyimpangan

51

| Rapat PCM

penampang melintang terhadap yang semestinya malampaui 12,5 mm,

perkerasan beton harus dibongkar dan diganti oleh Penyedia Jasa atas

biaya sendiri.

Setiap lokasi atau ruas yang dibongkar tidak boleh kurang dari 3,0 m

panjangnya atau tidak boleh kurang dari lebar lajur yang terkena

pembongkaran. Bilamana diperlukan dalam membongkar dan mengganti

suatu bagian perkerasan, setiap bagian yang tersisa dari pembongkaran

perkerasan beton dekat sambungan yang panjangnya kurang dari 3,0 m,

harus ikut dibongkar dan diganti.

m. Perawatan (curing)

Permukaan Perkerasan Beton Semen yang terekspos harus segera

dirawat dengan penyemprotan bahan perawatan yang disetujui,

disemprot segera setelah permukaan tersebut selesai dikasarkan

dengan sikat sesuai dengan kondisi berikut ini :

1) Bahan perawatan harus dalam bentuk lapisan yang menerus dan tak

terputus, dan disemprotkan dengan merata dalam 2 kali

penyemprotan

a) Pertama-tama dalam waktu 15 menit setelah kondisi air

pennukaan 'tidak begitu mengkilap", dan

b) Yang kedua 10 sampai 30 menit setelah itu atau sebagaimana

disarankan pabrik pembuatnya.

2) Pada permukaan dengan acuan tetap, penyemprotan pertama

haruslah dalam 30 menit setelah penggarukan dan yang kedua

haruslah 15 sampai 45 menit sesudahnya.

3) Alat penyemprot yang dapat berjalan penuh merupakan prasyarat

untuk penghamparan perkerasan.

4) Masing-masing penyemprotan harus dengan kadar yang sesual

dengan sertifikat pengujian untuk perawatan yang efisien, harus

memenuhi nilai minimum 0,20 Itr/m2 , kecuali bahwa;

Untuk lokasi yang disemprot selain dengan alat penyemprot

mekanik, kadar penyemprotan harus lebih tinggi 25% dari kadar yang

disebutkan dalam sertifikat pengujian untuk perawatan yang efisien,

harus memenuhi nilai minimum 0,20 Itr/m2 . Lokasi ini termasuk

permukaan untuk sambungan dan ruas-ruas dengan tepi acuan

52

| Rapat PCM

bergerak yang ditunjang oleh acuan sementara pada saat

penyemprotan awal.

5) Setiap ruas yang penyemprotannya tidak memenuhi syarat harus

disemprot ulang dalam waktu 6 (enam) jam dengan kadar

penyemprotan yang telah diuji tidak kurang dari kekurangan dua kali

penyemprotan semula.

6) Lapisan perawatan harus dipertahankan utuh dalam bentuk selaput

(membrane) yang menerus dan tidak patah sampai kekuatan

lapangan mencapai 70% kekuatan rancangan. Setiap kerusakan

selaput perawatan (curing membrane) harus diperbaiki dengan

penyemprotan manual pada lokasi yang cacat.

Sebagai tambahan, apabila melakukan penghamparan pada segmen

baru baik arah melintang atau arah memanjang, maka pada perkerasan

beton yang telah dicor sebelumnya dengan umur kurang dari 7 hari harus

dilakukan penyemprotan ulang nunimum 2 m pada sisi yang

bersebelahan baik melintang atau memanjang, dan dapat diperluas pada

lokasi yang sering dilalui orang selama pengecoran pada sambungan

konstruksi.

Untuk perkerasan beton semen fast track, setelah permukaan beton

cukup keras, bila diperlukan permukaan dapat ditutup dengan lembaran

penutup insulasi dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 8.2 Penggunaan Penutup Insulasi

Temperatur (°C) Waktu Pembukaan Terhadap Lalu Lintas (jam)

8 24

10- 18 Ya Ya

18- 27 Ya Tidak

≥ 27 Tidak Tidak

Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus yang saat selesai dikerjakan harus

segera dirawat paling tidak sampai 70% kekuatan yang disyaratkan

tercapai. Perawatan permukaan harus dilaksanakan dengan salah satu

metoda berikut:

53

| Rapat PCM

1) Penutupan dengan lembaran plastik yang kedap sampai lapis

perkerasan berikutnya dihampar, tertambat kokoh terhadap tiupan

pada permukaan dan mempunyai sambungan tumpang tindih

sekurang-kurangnya 300 mm dan dipasang sedemikian hingga

kadar air di bawahnya tidak menguap keluar.

2) Sebelum permukaan disemprot dengan merata dengan bahan

perawatan berpigmen putih.

3) Pengabutan yang berkesinambungan menutup seluruh permukaan

dan mempertahankan kondisi kadar air yang permanen selama

seluruh durasi perioda perawatan. Perawatan dengan pembasahan

yang sebentar-sebentar tidak dapat diterima.

Gambar 8.4 Perawatan Beton

n. Membongkar acuan

Kecuali bila ditentukan lain, acuan tidak boleh dibongkar dari beton yang

baru dicor sebelum mencapai waktu paling sedikit 12 jam. Acuan harus

dibongkar dengan hati-hati agar tidak merusak perkerasan beton.

Setelah acuan dibongkar, bagian sisi perkerasan beton harus dirawat

(curing) sesual dengan butir m) di atas.

Lokasi keropos yang kecil harus dlbersihkan, dibasahi dan ditambal

dengan adukan semen kental dengan perbandingan 1 semen dan 2

agregat halus. Penambalan tidak boleh dilakukan sampai lokasi yang

keropos diperiksa dan metoda penambalan disetujui Pengawas

Pekerjaan.

54

| Rapat PCM

Lokasi yang banyak keroposnya dianggap pekerjaan yang cacat mutu

dan harus dibongkar dan diganti. Setiap lokasi atau ruas yang dibongkar

tidak boleh kurang dari 3,0 m panjangnya atau kurang dari lebar seluruh

lajur yang terkena pembongkaran. Bilamana diperlukan dalam

membongkar dan mengganti suatu bagian perkerasan, setlap bagian

yang tersisa dari pembongkaran perkerasan beton dekat sambungan

yang panjangnya kurang dari 3,0 m, harus ikut dibongkar dan diganti.

Pengawas Pekerjaan harus menentukan kapan Perkerasan Beton Semen

dapat dibuka untuk lalu lintas. Perkerasan beton tidak boleh dibuka untuk lalu

lintas sebelum hasil pengujian terhadap benda uji yang dicetak dan dirawat

sesuai dengan SNI 4810:2013 mencapai 90% dari kuat lentur minimum (45

kg/cm2). Sebelum dibuka untuk lalu lintas, perkerasan beton harus

dibersihkan dan penutup (sealing) sambungan harus telah selesai

dikerjakan.

Baik peralatan maupun lalu lintas, termasuk kendaraan kegiatan pekerjaan

tidak diperkenankan melewati permukaan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus

yang telah selesai sampai beton tersebut mencapai paling tidak 70% dari

kekuatan yang disyaratkan

Setelah masa perawatan maka peralatan dan kendaraan yang diperlukan

untuk pekerjaan lanjutan diperkenankan melewati permukaan Lapis Fondasi

Bawah Beton Kurus.

Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus harus dipelihara sebagaimana mestinya

sebelum lapis perkerasan berikutnya dihampar. Setiap kerusakan sebagai

akibat dari sebab apapun harus diperbaiki dengan penggantian lokasi yang

bersangkutan dengan biaya Penyedia Jasa.

Tebal perkerasan beton aktual umumnya akan ditentukan dengan perbedaan

elevasi hasil survei sebelum dan sesudah perkerasan beton semen dicor.

Bilamana setiap lokasi yang tebal betonnya berbeda dengan yang dihitung

dari dua kali survei elevasi, Pengawas Pekerjaan dapat meminta

pengambilan benda uji inti untuk menetapkan tebal beton aktual pada lokasi

tersebut. Bilamana pengambilan benda uji inti ini diperlukan, tebal

perkerasan pada lokasi ini ditentukan dari hasil rata-rata pengukuran dengan

Sigmat terhadap benda uji inti yang diambil sesuai dengan SNI 03-6969-

2003.

55

| Rapat PCM

Dalam perhitungan tebal rata-rata perkerasan, pengukuran yang melampaui

lebih dari 5 mm dari tebal yang disyaratkan akan dipandang sebagai tebal

yang disyaratkan ditambah 5 mm.

Lokasi yang kurang sempurna dengan kekurangan tebal yang lebih dari 12,5

mm akan dievaluasi oleh Pengawas Pekerjaan, dan jika keputusannya

terhadap lokasi yang kurang sempurna ini memerlukan pembongkaran,

maka perkerasan tersebut harus dibongkar dan diganti dengan beton yang

tebalnya sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar.

3. Campuran Beraspal Panas

Pekerjaan ini mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis

perata , lapis fondasi, lapis antara atau lapis aus campuran beraspal panas

yang terdiri dari agregat, bahan aspal, bahan anti pengelupasan dan serat

selulosa (untuk ±), yang dicampur secara panas di pusat instalasi

pencampuran, serta menghampar dan memadatkan campuran tersebut di

atas fondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai dengan

spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian dan potongan memanjang yang

ditunjukkan dalam gambar.

Semua campuran dirancang dalam spesifikasi ini untuk menjamin bahwa

asumsi rancangan yang berkenaan dengan kadar aspal, rongga udara,

stabilitas, kelenturan dan keawetan sesuai dengan lalu-lintas rencana.

Jenis campuran beraspal :

a. Stone Matrix Asphalt (SMA)

Stone Matrix Asphalt selanjutnya disebut SMA, terdiri dari tiga jenis: SMA

Tipis; SMA Halus dan SMA Kasar, dengan ukuran partikel maksimum

agregat masing-masing campuran adalah 12,5 mm, 19 mm, dan 25 mm

Setiap campuran SMA yang menggunakan bahan Aspal Polymer disebut

masing-masing sebagai SMA Tipis Modifikasi, SMA Halus Modifikasi dan

SMA Kasar Modifikasi.

b. Lapis Tipis Aspal Beton (Hot Rolled Sheet, HRS)

Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) yang selanjutnya disebut HRS, terdiri

dari dua jenis campuran, HRS Fondasi (HRS-Base) dan HRS Lapis Aus

(HRS Wearing Course, HRS-WC) dan ukuran maksimum agregat masing-

masing campuran adalah 19 mm. HRS-Base mempunyai proporsi fraksi

agregat kasar lebih besar daripada HRS-WC.

56

| Rapat PCM

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka campuran harus

dirancang sampai memenuhi semua ketentuan yang diberikan dalam

Spesifikasi dengan kunci utama yaitu gradasi yang benar-benar senjang.

c. Lapis Aspal Beton (Asphalt Concrete, AC)

Lapis Aspal Beton (Laston) yang selanjutnya disebut AC, terdiri dari tlga

jenis: AC Lapis Aus (AC-WC); AC Lapis Antara (AC-Binder Course, AC-

BC) dan AC Lapis Fondasi (AC-Base), dengan ukuran maksimum agregat

masing-masing campuran adalah 19 mm, 25,4 mm, dan 37,5 mm. Setiap

jenis campuran AC yang menggunakan bahan Aspal Polymer disebut

masing-masing sebagai AC-WC Modifikasi, AC-BC Modifikasi, dan AC-

Base Modifikasi.

Tebal lapisan toleransi :

a. Tebal setiap lapisan campuran beraspal bukan perata harus diperiksa

dengan benda uji "inti" (core) perkerasan yang diambil oleh Penyedia Jasa

sesual petunjuk Pengawas Pekerjaan. Benda uji inti (core) paling sedikit

harus diambil dua titik pengujian yang mewakili per penampang melintang

per lajur secara acak sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas

Pekerjaan dengan jarak memanjang antar penampang melintang yang

diperiksa tidak lebih dari 100 m

b. Tebal aktual hamparan lapis beraspal di setiap segmen, didefinisikan

sebagai tebal rata-rata dari semua benda uji inti (baik lebih maupun kurang

dari tebal yang ditunjukkan dalam gambar) yang diambil dari segmen

tersebut yang memenuhi syarat toleransi yang disyaratkan.

c. Segmen adalah panjang hamparan yang dilapis dalam satu kali produksi

AMP dalam satu hari pada satu hamparan.

d. Tebal aktual hamparan lapisan beraspal bukan perata, mendekati tebal

rancangan sepraktis mungkin sebagaimana yang ditunjukkan dalam

gambar. Pengawas Pekerjaan, menurut pendapatnya, dapat menyetujui

dan menerima tebal aktual hamparan lapis pertama yang kurang dari tebal

rancangan yang ditentukan dalam gambar karena adanya perbaikan

bentuk.

e. Bilamana campuran beraspal yang dihampar lebih dari satu lapis dan tebal

aktual lapisan pertama tidak memenuhi tebal yang ditunjukkan dalam

gambar, maka kekurangan tebal ini dapat diperbaiki dengan penyesuaian

tebal dari lapis berikutnya. Tebal total campuran beraspal tidak boleh

57

| Rapat PCM

kurang dari jumlah tebal rancangan dari masing-masing jenis campuran

yang ditunjukkan dalam gambar minus 5 mm. Bilamana penyesuaian tebal

dari lapis berikutnya yang terakhir (lapis permukaan) pada suatu sub-

segmen tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebutkan di atas

maka sub-segmen yang tidak memenuhi syarat tersebut harus dibongkar

atau dilapis kembali dengan tebal nominal minimum yang disyaratkan.

f. Toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran beraspal

Stone Matrix Asphalt Tipis : - 2,0 mm

Stone Matrix Asphalt Halus : - 3,0 mm

Stone Matrix Asphalt Kasar : - 3,0 mm

Lataston Lapis Aus : - 3,0 mm

Lataston Lapis Fondasi : - 3,0 mm

Laston Lapis Aus : - 3,0 mm

Laston Lapis Antara : - 4,0 mm

Laston Lapis Fondasi : - 5.0 mm

Tabel 8.3 Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal

Jenis Campuran Simbol Tebal Nominal

Minimum (cm)

Stone Matrix Asphalt - Tipis SMA-Tipis 3,0

Stone Matrix Asphalt - Halus SMA-Halus 4,0

Stone Matrix Asphalt - Kasar SMA-Kasar 5,0

Lataston Lapis Aus HRS-WC 3,0

Lapis Fondasi HRS-Base 3,5

Laston Lapis Aus AC-WC 4,0

Lapis Antara AC-BC 6,0

Lapis Fondasi AC-Base 7,5

g. Untuk semua jenis campuran, berat aktual campuran beraspal yang

dihampar harus dipantau dengan menimbang setiap muatan truk yang

meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal. Untuk setiap ruas

pekerjaan yang diukur untuk pembayaran, bilamana berat aktual bahan

terhampar yang dihitung dari timbangan adalah kurang ataupun lebih

lima persen dan berat yang dihitung dari ketebalan rata-rata benda uji inti

(core), maka Pengawas Pekerjaan harus mengambil tindakan untuk

menyelidiki sebab terjadinya selisih berat ini sebelum menyetujui

58

| Rapat PCM

pembayaran bahan yang telah dihampar. Investigasi oleh Pengawas

Pekerjaan dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut :

1) Memerintahkan Penyedia Jasa untuk lebih sering mengambil atau

lebih banyak mengambil atau mencari lokasi lain benda uji Inti (core);

2) Memeriksa peneraan dan ketepatan timbangan serta peralatan dan

prosedur pengujian di laboratorium

3) Memperoleh hasil pengujian laboratorium yang independen dan

pemeriksaan kepadatan campuran beraspal yang dicapai di

lapangan.

4) Menetapkan suatu sistem perhitungan dan pencatatan truk secara

terinci.

Biaya untuk setiap penambahan atau meningkatnya frekuensi

pengambilan benda uji Inti (core), untuk survei geometrik tambahan

ataupun pengujian laboratorium, untuk pencatatan muatan truk, ataupun

tindakan Iainnya yang dianggap perlu oleh Pengawas Pekerjaan untuk

mencari penyebab dilampauinya toleransi berat harus ditanggung oleh

Penyedia Jasa sendiri.

h. Perbedaan kerataan permukaan lapisan aus (SMA-Halus, SMA-Halus

Modifikasi, SMA-Kasar, SMA-Kasar Modifikasi, HRS-WC, AC-WC dan

AC-WC Modifikasi) yang telah selesai dikerjakan, harus memenuhi

kriteria berikut :

1) Kerataan Melintang

Bilamana diukur dengan mistar lurus sepanjang 3 m yang diletakkan

tepat di atas permukaan jalan tidak boleh melampaui 5 mm untuk

lapis aus dan lapis antara atau 10 mm untuk lapis fondasi.

Perbedaan setiap dua titik pada setiap penampang melintang tidak

boleh melampaui 5 mm dari elevasi yang dihitung dari penampang

melintang yang ditunjukkan dalam gambar.

2) Kerataan Memanjang

Setiap ketidakrataan individu bila diukur dengan Roll Profilometer

tidak boleh melampaui 5 mm.

i. Bilamana campuran beraspal dihamparkan sebagai lapis perata maka

tebal lapisan tidak boleh melebihi 2,5 kali tebal nominal yang diberikan

dan tidak boleh kurang dari diameter maksimum partikel yang digunakan.

59

| Rapat PCM

Campuran hanya bisa dihampar bila permukaan yang telah disiapkan

dalam keadaan kering dan diperkirakan tidak akan turun hujan.

Bilamana persyaratan kerataan hasil hamparan tidak terpenuhi atau

bilamana benda uji inti dari lapisan beraspal dalam satu sub-segmen

tidak memenuhi persyaratan tebal sebagaimana ditetapkan dalam

spesifikasi ini, maka panjang yang tidak memenuhi syarat harus

diperbaiki dengan jenis campuran yang sama panjang yang tidak

memenuhi syarat ditentukan dengan benda uji tambahan sebagaimana

diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan dan selebar satu hamparan

Seluruh lubang uji yang dibuat dengan mengambil benda uji inti (core)

atau Iainnya harus segera ditutup kembali dengan bahan campuran

beraspal oleh Penyedia Jasa dan dipadatkan hlngga kepadatan serta

kerataan permukaan sesuai dengan toleransi yang diperkenankan dalam

spesifikasi.

Setiap jenis campuran dapat digunakan sebagai lapisan perata dengan

tebal yang bervariasi dalam suatu rentang sebagaimana yang

ditunjukkan dalam gambar .

Penghamparan campuran beraspal panas dilakukan melalui beberapa

tahapan yaitu :

a. Menyiapkan permukaan yang akan dilapisi

1) Bilamana permukaan yang akan dilapisi termasuk perataan

setempat dalam kondisi rusak, menunjukkan ketidakstabilan, atau

permukaan beraspal eksisting telah berubah bentuk secara

berlebihan atau tidak melekat dengan baik dengan lapisan di

bawahnya, harus dibongkar atau dengan cara perataan kembali

lainnya, semua bahan yang lepas atau lunak harus dibuang, dan

permukaannya dibersihkan dan/atau diperbaiki dengan campuran

beraspal atau bahan lain yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

Bilamana permukaan yang akan dilapisi terdapat atau mengandung

sejumlah bahan dengan rongga dalam campuran yang tidak

memadai, sebagaimana yang ditunjukkan dengan adanya kelelehan

plastis dan/atau kegemukan (bleeding), seluruh lapisan dengan

bahan plastis ini harus dibongkar. Pembongkaran semacam ini harus

dlteruskan ke bawah sampai diperoleh bahan yang keras (sound).

60

| Rapat PCM

Toleransi permukaan setelah diperbaiki harus sama dengan yang

disyaratkan untuk pelaksanaan lapis fondasi agregat.

2) Sesaat sebelum penghamparan, permukaan yang akan dihampar

harus dibersihkan dari bahan yang lepas dan yang tidak dikehendaki

dengan sapu mekanis yang dibantu dengan cara manual bila

diperlukan. Lapis perekat (tack coat) atau lapis resap pengikat (prime

coat) harus diterapkan sesuai dengan spesifikasi.

b. Acuan Tepi

Untuk menjamin sambungan memanjang vertikal maka harus digunakan

besi profil siku dengan ukuran tinggi 5 mm lebih kecil dari tebal rencana

dan dipakukan pada perkerasan dibawahnya.

c. Penghamparan dan pembentukan

1) Sebelum memulai penghamparan, sepatu (screed) alat

penghampar harus dipanaskan. Campuran beraspal harus

dihampar dan diratakan sesuai dengan kelandaian, elevasi, serta

bentuk penampang melintang yang disyaratkan.

2) Penghamparan harus dimulal dari lajur yang lebih rendah menuju

lajur yang lebih tinggi bilamana pekerjaan yang dilaksanakan lebih

dari satu lajur.

3) Mesin vibrasi pada screed alat penghampar harus dijalankan

selama penghamparan dan pembentukan.

4) Penampung alat penghampar (hopper) tidak boleh dikosongkan,

sisa campuran beraspal harus dijaga tidak kurang dari temperatur

yang disyaratkan.

5) Alat penghampar harus dioperasikan dengan suatu kecepatan

yang tidak menyebabkan retak permukaan, koyakan, atau bentuk

ketidakrataan lainnya pada permukaan. Kecepatan penghamparan

harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dan ditaati.

6) Bilamana terjadi segregasi, koyakan atau alur pada permukaan,

maka alat penghampar harus dihentikan dan tidak boleh dijalankan

lagi sampai penyebabnya telah ditemukan dan diperbaiki.

7) Proses perbaikan lubang-lubang yang timbul karena terlalu kasar

atau bahan yang tersegregasi karena penaburan material yang

halus sedapat mungkin harus dihindari sebelum pemadatan.

61

| Rapat PCM

Butiran yang kasar tidak boleh ditebarkan di atas permukan yang

telah padat dan bergradasi rapat.

Gambar 8.5 Penghamparan Aspal

8) Harus diperhatikan agar campuran tidak terkumpul dan mendingin

pada tepi-tepi penampung alat penghampar atau tempat lainnya.

9) Bilamana jalan akan dihampar hanya setengah lebar jalan atau

hanya satu lajur untuk setiap kali pengoperasian, maka urutan

penghamparan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga

perbedaan akhir antara panjang penghamparan lajur yang satu

dengan yang bersebelahan pada setiap hari produksi dibuat

seminimal mungkin.

10) Selama pekerjaan penghamparan fungsi-fungsi berikut ini harus

dipantau dan dikendalikan secara elektronik atau secara manual

sebagaimana yang diperlukan untuk menjamin terpenuhinya

elevasi rancangan dan toleransi yang disyaratkan serta ketebalan

dari lapisan beraspal :

a) Tebal hamparan aspal gembur sebelum dipadatkan, sebelum

dibolehkannya pemadatan (diperlukan pemeriksaan secara

manual)

b) Kelandaian sepatu (screed) alat penghampar untuk menjamin

terpenuhinya lereng melintang dan superelevasi yang

diperlukan.

62

| Rapat PCM

c) Elevasi yang sesuai pada sambungan dengan aspal yang

telah dihampar sebelumnya, sebelum dibolehkannya

pemadatan.

d) Perbaikan penampang memanjang dari permukaan beraspal

eksisting dengan menggunakan batang perata, kawat baja

atau hasil penandaan survei.

d. Pemadatan

1) Segera setelah campuran beraspal dihampar dan diratakan,

permukaan tersebut harus diperiksa dan setiap ketidaksempurnaan

yang terjadi harus diperbaiki. Temperatur campuran beraspal yang

terhampar dalam keadaan gembur harus dipantau dan penggilasan

harus dimulai dalam rentang viskositas aspal yang disyaratkan.

2) Pemadatan campuran beraspal harus terdiri dari tiga operasi yang

terpisah berikut ini :

a) Pemadatan Awal

b) Pemadatan Antara

c) Pemadatan Akhir

3) Pemadatan awal atau breakdown rolling harus dilaksanakan baik

dengan alat pemadat roda baja atau pemadat bergetar drum ganda

(twin drum vibratory) untuk SMA. Pemadatan awal harus

dioperasikan dengan roda penggerak berada di dekat alat

penghampar. Setiap titik perkerasan harus menerima minimum dua

lintasan penggilasan awal.

Selain untuk SMA, pemadatan kedua atau utama harus

dilaksanakan dengan alat pemadat roda karet sedekat mungkin di

belakang penggilasan awal. Pemadatan kedua untuk SMA

menggunakan alat pemadat roda baja dengan atau tanpa

penggetar (vibrasi) sebagaimana hasil penghamparan percobaan

yang disetujui Pengawas Pekerjaan. Pemadatan akhir atau

penyelesaian harus dilaksanakan dengan alat pemadat roda baja

tanpa penggetar (vibrasi). Bila hamparan aspal tidak menunjukkan

bekas jejak roda pemadatan setelah pemadatan kedua, pemadatan

akhir bisa tidak dilakukan.

4) Pertama-tama pemadatan harus dilakukan pada sambungan

melintang yang telah terpasang kasau dengan ketebalan yang

63

| Rapat PCM

diperlukan untuk menahan pergerakan campuran beraspal akibat

penggilasan. Bila sambungan melintang dibuat untuk menyambung

lajur yang dikerjakan sebelumnya, maka lintasan awal harus

dilakukan sepanjang sambungan memanjang untuk suatu jarak

yang pendek dengan posisi alat pemadat berada pada lajur yang

telah dipadatkan dengan tumpang tindih pada pekerjaan baru kira-

kira 15 cm.

5) Pemadatan harus dimulai dari tempat sambungan memanjang dan

kemudian dari tepi luar. Selanjutnya, penggilasan dilakukan sejajar

dengan sumbu jalan berurutan menuju ke arah sumbu jalan, kecuali

untuk superelevasi pada tikungan harus dimulai dari tempat yang

terendah dan bergerak kearah yang lebih tinggi. Lintasan yang

berurutan harus saling tumpang tindih (overlap) minimum setengah

lebar roda dan lintasan-lintasan tersebut tidak boleh berakhir pada

titik yang kurang dari satu meter dari lintasan sebelumnya.

6) Bilamana menggilas sambungan memanjang, alat pemadat untuk

pemadatan awal harus terlebih dahulu memadatkan lajur yang telah

dihampar sebelumnya sehingga tidak lebih dari 15 cm dari lebar

roda pernadat yang memadatkan tepi sambungan yang belum

dipadatkan. Pemadatan dengan lintasan yang berurutan harus

dilanjutkan dengan menggeser posisi alat pemadat sedikit demi

sedikit melewati sambungan, sampai tercapainya sambungan yang

dipadatkan dengan rapi.

7) Kecepatan alat pemadat tidak boleh melebihi 4 km/jam untuk roda

baja dan 10 km/jam untuk roda karet dan harus selalu dijaga rendah

sehingga tidak mengakibatkan bergesemya campuran panas

tersebut. Garis, kecepatan dan arah penggilasan tidak boleh diubah

secara tiba-tiba atau dengan cara yang menyebabkan

terdorongnya campuran beraspal.

8) Semua jenis operasi penggilasan harus dilaksanakan secara

menerus untuk memperoleh pemadatan yang merata saat

campuran beraspal masih dalam kondisi mudah dikerjakan

sehingga seluruh bekas jejak roda dan ketidakrataan dapat

dihilangkan.

64

| Rapat PCM

9) Roda alat pemadat harus dibasahi dengan cara pengabutan secara

terus menerus untuk mencegah pelekatan campuran beraspal

pada roda alat pemadat, tetapi air yang berlebihan tidak

diperkenankan. Roda karet boleh sedikit diminyaki untuk

menghindari lengketnya campuran beraspal pada roda.

10) Peralatan berat atau alat pemadat tidak diizinkan berada di atas

permukaan yang baru selesai dikerjakan, sampai seluruh

permukaan tersebut dingin.

11) Setiap produk minyak bumi yang tumpah atau tercecer dari

kendaraan atau perlengkapan yang digunakan oleh Penyedia Jasa

di atas perkerasan yang sedang dikerjakan, dapat menjadi alasan

dilakukannya pembongkaran dan perbaikan oleh Penyedia Jasa

atas perkerasan yang terkontaminasi, selanjutnya semua biaya

pekerjaaan perbaikan ini menjadi beban Penyedia Jasa.

12) Permukaan yang telah dipadatkan harus halus dan sesuai dengan

lereng melintang dan kelandaian yang memenuhi toleransi yang

disyaratkan. Setiap campuran beraspal padat yang menjadi lepas

atau rusak, tercampur dengan kotoran, atau rusak dalam bentuk

apapun, harus dibongkar dan diganti dengan campuran panas yang

baru serta dipadatkan secepatnya agar sama dengan lokasi

sekitarnya. Pada tempat-tempat tertentu dari campuran beraspal

terhampar dengan luas 1000 cm2 atau lebih yang menunjukkan

kelebihan atau kekurangan bahan aspal harus dibongkar dan

diganti. Seluruh tonjolan setempat, tonjolan sambungan, cekungan

akibat ambles, dan segregasi permukaan yang keropos harus

diperbaiki sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

13) Sewaktu permukaan sedang dipadatkan dan diselesaikan,

Penyedia Jasa harus memangkas tepi perkerasan agar bergaris

rapi. Setiap bahan yang berlebihan harus dipotong tegak lurus

setelah pemadatan akhir, dan dibuang oleh Penyedia Jasa di luar

daerah milik jalan sehingga tidak kelihatan dari jalan yang lokasinya

disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

65

| Rapat PCM

Gambar 8.6 Pemadatan Aspal

e. Sambungan

1) Sambungan memanjang maupun melintang pada lapisan yang

berurutan harus diatur sedemikian rupa agar sambungan pada lapis

satu tidak terletak segaris yang Iainnya. Sambungan memanjang

harus diatur sedemikian rupa agar sambungan pada lapisan teratas

berada di pemisah jalur atau pemisah lajur lalu lintas.

2) Campuran beraspal tidak boleh dihampar di samping campuran

beraspal yang telah dipadatkan sebelumnya kecuali bilamana

tepinya telah tegak lurus atau telah dipotong tegak lurus atau

dipanaskan dengan menggunakan lidah api (dengan menggunakan

alat burner). Bila tidak ada pemanasan, maka pada bidang vertikal

sambungan harus lapis perekat.

4. Pasangan Batu

Pekerjaan ini harus mencakup pembuatan stuktur yang ditunjukkan dalam

gambar atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, yang dibuat

dari Pasangan Batu. Pekerjaan harus meliputi pemasokan semua bahan,

penyiapan seluruh formasi atau fondasi termasuk galian dan seluruh

pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan struktur sesuai dengan

Spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian, potongan dan dimensi seperti

yang ditunjukkan dalam gambar atau sebagaimana yang diperintahkan

secara tertulis oleh Pengawas Pekerjaan.

Umumnya, pasangan batu harus digunakan hanya untuk struktur seperti

dinding penahan tanah, talud, gorong-gorong pelat, dan tembok kepala

gorong-gorong besar dari pasangan batu yang digunakan untuk menahan

beban luar yang cukup besar. Bilamana fungsi utama suatu pekerjaan

sebagai penahan gerusan, bukan sebagai penahan beban, seperti lapisan

66

| Rapat PCM

selokan, lubang penangkap, lantai gorong-gorong (spillway apron) atau

pekerjaan pelindung Iainnya pada lereng atau di sekitar ujung gorong-

gorong, maka Pasangan Batu dengan Mortar (Mortared Stonework) atau

pasangan batu kosong yang diisi (grouted rip rap) seperti yang disyaratkan

masing-masing, akan digunakan untuk pekerjaan ini.

Pelaksanaan pasangan batu :

a. Persiapan fondasi

1) Terkecuali disyaratkan lain atau ditunjukkan pada gambar, dasar

fondasi untuk struktur dinding penahan harus tegak lurus, atau

bertangga yang juga tegak lurus terhadap muka dari dinding. Untuk

struktur lain, dasar fondasi harus mendatar atau bertangga yang

juga horisontal.

2) Lapis landasan yang rembes air (permeable) dan kantung

penyaring harus disediakan bilamana disyaratkan.

3) Bilamana ditunjukkan dalam gambar, atau yang diminta lain oleh

Pengawas Pekerjaan, suatu fondasi beton mungkin diperlukan.

b. Pemasangan batu

1) Landasan dari adukan mortar semen baru paling sedikit 3 cm

tebalnya harus dipasang pada fondasi yang disiapkan sesaat

sebelum penempatan masing-masmg batu pada lapisan pertama.

Batu besar pilihan harus digunakan untuk lapis dasar dan pada

sudut-sudut. Perhatian harus diberikan untuk menghindarkan

pengelompokkan batu yang berukuran sama.

Gambar 8.7 Pemasangan Batu

67

| Rapat PCM

2) Batu harus dipasang dengan muka yang terpanjang mendatar dan

muka yang tampak harus dipasang sejajar dengan muka dinding

dari batu yang terpasang.

3) Batu harus ditangani sedemikian hingga tidak menggeser atau

memindahkan batu yang telah terpasang. Peralatan yang cocok

harus disediakan untuk memasang batu yang lebih besar dari

ukuran yang dapat ditangani oleh dua orang. Menggelindingkan

atau menggulingkan batu pada pekejaan yang baru dipasang tidak

diperkenankan.

c. Penempatan adukan mortar semen

1) Sebelum pemasangan, batu harus dibersihkan dan dibasahi

sampai merata dan dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan

penyerapan air mendekati titik jenuh. Landasan yang akan

menerima setiap batu juga harus dibasahi dan selanjutnya

landasan dari adukan harus disebar pada sisi batu yang

bersebelahan dengan batu yang akan dipasang.

2) Tebal dari landasan adukan mortar semen harus pada rentang

antara 2 cm sampai 5 cm dan merupakan kebutuhan minimum

untuk menjamin bahwa seluruh rongga antara batu yang dipasang

terisi penuh.

3) Banyaknya adukan mortar semen untuk landasan yang

ditempatkan pada suatu waktu haruslah dibatasi sehingga batu

hanya dipasang pada adukan mortar semen baru yang belum

mengeras. Bilamana batu menjadi longgar atau lepas setelah

adukan mortar semen mencapal pengerasan awal, maka batu

tersebut harus dibongkar, dan adukannya dibersihkan dan batu

tersebut dipasang lagi dengan adukan mortar semen yang baru.

d. Ketentuan lubang sulingan dan delatasi

1) Dinding dan pasangan batu harus dilengkapi dengan lubang

sulingan. Kecuali ditunjukkan lain pada gambar atau diperintahkan

oleh Pengawas Pekerjaan, lubang sulingan harus ditempatkan

dengan jarak antara tidak lebih dari 2 m dari sumbu satu ke sumbu

lainnya dan harus berdiameter 50 mm

2) Pada struktur panjang yang menerus seperti dinding penahan

tanah, maka delatasi harus dibentuk untuk panjang struktur tidak

68

| Rapat PCM

lebih dari 20 m. Delatasi harus 30 mm lebamya dan harus

diteruskan sampai seluruh tinggi dinding. Batu yang digunakan

untuk pembentukan sambungan harus dipilih sedemikian rupa

sehingga membentuk sambungan tegak yang bersih dengan

dimensi yang disyaratkan di atas.

3) Timbunan di belakang delatasi haruslah dari bahan drainase

porous berbutir kasar dengan gradasi menerus yang dipilih

sedemikian hingga tanah yang ditahan tidak dapat hanyut jika

melewatinya, juga bahan drainase porous tidak hanyut melewati

sambungan.

e. Pekerjaan akhir pasangan batu

1) Sambungan antar batu pada permukaan harus dikerjakan hampir

rata dengan permukaan pekerjaan, tetapi tidak sampai menutup

batu, sebagaimana pekerjaan dilaksanakan

2) Terkecuali disyaratkan Iain, permukaan horisontal dan seluruh

pasangan batu harus dikerjakan dengan tambahan adukan mortar

semen tahan cuaca setebal 2 cm, dan dikerjakan sampai

permukaan tersebut rata, mempunyai lereng melintang yang dapat

menjamin pengaliran air hujan, dan sudut yang dibulatkan. Lapisan

tahan cuaca tersebut harus dimasukkan ke dalam dimensi struktur

yang disyaratkan.

3) Segera setelah batu ditempatkan, dan sewaktu adukan mortar

semen masih baru, seluruh permukaan batu harus dibersihkan dari

bekas adukan.

4) Permukaan yang telah selesai harus dirawat seperti yang

disyaratkan.

5) Bilamana pekerjaan pasangan batu yang dihasilkan cukup kuat,

dan dalam waktu yang tidak lebih dini dari 14 hari setelah pekerjaan

pasangan selesai dikerjakan, penimbunan kembali harus

dilaksanakan seperti disyaratkan, atau seperti diperintahkan oleh

Pengawas Pekerjaan.

6) Lereng yang bersebelahan dengan bahu jalan harus dipangkas dan

untuk memperoleh bidang antar muka rapat dan halus dengan

pasangan batu sehingga akan memberikan drainase yang lancar

dan mencegah gerusan pada tepi pekerjaan pasangan batu

69

| Rapat PCM

5. Beton Kinerja Tinggi

Beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidraulik yang

setara, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan

tambah membentuk massa padat

Beton kinerja tinggi adalah beton yang memiliki kinerja khusus, dan

persyaratan keseragaman (uniformity) yang tidak selalu dapat dicapai hanya

oleh material, pencampuran (mixing) normal, penempatan (placing), dan

perawatan (curing) konvensional. Persyaratan kinerja tersebut meliputi

penempatan dan pamadatan tanpa segregasi, kekuatan awal (early age

strength), keteguhan (toughness), stabilitas volume (volume stability), masa

layan (service life) seperti beton memadat sendiri (self compacting concrete,

SCC).

Gambar 8.8 Beton Kinerja Tinggi

Beton Memadat Sendiri (self compacting concrete, SCC) adalah beton yang

tidak memerlukan penggetaran untuk pemadatannya. Beton ini dapat

mengalir karena beratnya sendiri, sehingga dapat mengisi penuh acuan dan

memperoleh hasil beton yang padat dan kedap tanpa pemadatan, bahkan

pada penulangan yang rapat.

Beton Bervolume Besar (mass concrete) adalah beton dengan ukuran relatif

besar dengan dimensi terkecil sama atau lebih besar dari 1 m atau komponen

struktur dengan ukuran yang lebih kecil dari 1 m tetapi mempunyai potensi

menghasilkan temperatur maksimum/puncak melebihi batas temperatur

yang diizinkan.

70

| Rapat PCM

Pekerjaan ini harus pula mencakup penyiapan tempat kerja untuk

pengecoran beton, pengadaan perawatan beton, lantai kerja dan

pemeliharaan fondasi seperti pemompaan atau tindakan lain untuk

mempertahankan agar fondasi tetap kering.

Mutu beton yang digunakan pada masing-masing bagian dari pekerjaan

dalam Kontrak harus seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau

sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Mutu beton yang

digunakan dalam Spesifikasi ini dapat dibagi sebagai berikut :

Tabel 8.4 Mutu Beton dan Penggunaan

Jenis

Beton fc ‘ (MPa) Uraian

Mutu

tinggi fc ' ≥ 45

Umumnya digunakan untuk beton pratekan

seperti tiang pancang beton pratekan, gelagar

beton pratekan, pelat beton pratekan,

diafragma pratekan, dan sejenisnya.

Mutu

sedang 20 ≤ fc ‘ < 45

Umumnya digunakan untuk beton bertulang

seperti pelat lantai jembatan, gelagar beton

bertulang, diafragma non pratekan, kereb

beton pracetak, gorong-gorong beton

bertulang, bangunan bawah jembatan,

perkerasan beton semen.

Mutu

rendah

15 ≤ fc ‘ < 20 Umumya digunakan untuk struktur beton tanpa

tulangan seperti beton siklop, dan trotoar

fc ' < 15 Digunakan sebagai lantai kerja, penimbunan

kembali dengan beton.

Pengajuan kesiapan kerja :

a. Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari seluruh bahan yang

hendak digunakan dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifat

bahan yang disyaratkan.

b. Penyedia Jasa harus mengirimkan rancangan campuran (mix design)

untuk masing-masing mutu beton yang akan digunakan sebelum

pekerjaan pengecoran beton dimulai, lengkap dengan hasil pengujian

71

| Rapat PCM

bahan dan hasil pengujian percobaan campuran beton di laboratorium

berdasarkan kuat tekan beton secara umum untuk umur 7 dan 28 hari

serta tambahan pengujian urnur 56 hari untuk beton bervolume besar,

kecuali ditentukan untuk umur-umur yang lain oleh Pengawas Pekerjaan.

c. Beton Bervolume Besar

Sebelum pelaksanaan pekerjaan beton ber-volume besar, Penyedia

Jasa harus menyerahkan Rancangan Pengendalian Temperatur disertai

dengan perhitungan rancangan untuk disetujui oleh Pengawas

Pekerjaan. Rancangan tersebut berupa perancangan campuran beton

serta metode dan lama perawatan beton disertai dengan perlengkapan

berikut :

1) Pengendalian dengan Dinding Insulasi

Bila digunakan dinding pelapisan acuan untuk menjaga perbedaan

temperatur, bahan yang digunakan harus memiliki tingkat penahan

panas antara 2 - 4 hour-foot2/BTU.

I BTU (BTU : British Termal Unit) didefinisikan sebagai jumlah

panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur untuk 1

pound (sekitar 454 gram) air sebesar 1 derajat Fahrenheit. 143 BTU

dibutuhkan untuk mencairkan 1 pound es.

2) Peralatan Sensor Temperatur

Sensor temperatur yang digunakan adalah tipe thermistor atau

yang sejenisnya. Sensor harus dapat menunjukkan temperatur

dalam rentang 10 - 95 °C atau dalam rentang yang disyaratkan

dengan ketelitian baca 0,5 °C. Alat temperatur harus dikalibrasi.

d. Penyedia Jasa harus mengirim Gambar detail untuk seluruh perancah

yang akan digunakan, dan harus memperoleh persetujuan dari

Pengawas Pekerjaan sebelum setiap pekerjaan perancah dimulai.

e. Penyedia Jasa harus memberitahu Pengawas Pekerjaan secara tertulis

paling sedikit 24 jam sebelum tanggal rencana mulai melakukan

pencampuran atau pengecoran setiap jenis beton.

Semen sebagai salah satu bahan utama dalam pengecoran harus disimpan

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Semen disimpan di ruangan yang kering dan tertutup rapat

b. Semen ditumpuk dengan jarak setinggi minimum 30 cm dari lantai

ruangan, tidak menempel/melekat pada dinding ruangan dan tinggi

72

| Rapat PCM

timbunan maksimum 8 zak semen.

c. Tumpukan zak semen dlsusun sedemiklan rupa sehingga tldak terjadl

perputaran udara di antaranya, dan mudah untuk diperiksa.

d. Semen dari berbagai jenis/merek disimpan secara terpisah.

e. Semen yang baru datang tidak boleh ditumpuk di atas tumpukan semen

yang sudah ada dan penggunaannya harus dilakukan menurut urutan

pengiriman.

f. Untuk semen dalam bentuk curah harus disimpan di dalam silo yang

terbuat dari baja atau beton dan harus terhindar dari kemungkinan

tercampur dengan bahan lain.

g. Apabila semen telah disimpan lebih dari 2 (dua) bulan, maka sebelum

digunakan harus diperiksa terlebih dahulu bahwa semen tersebut masih

memenuhi syarat.

Perbaikan Atas Pekerjaan Beton Yang Tidak Memenuhi Ketentuan :

a. Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi kriteria toleransi

yang disyaratkan atau yang tidak memiliki permukaan akhir yang

memenuhi ketentuan, atau yang tidak memenuhi sifat-sifat campuran

yang disyaratkan, harus mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh

Pengawas Pekerjaan dan dapat meliputi :

1) Perubahan proporsi campuran beton untuk sisa pekerjaan yang

belum dikerjakan;

2) Tambahan perawatan pada bagian struktur yang hasil pengujiannya

gagal;

3) Perkuatan atau pembongkaran menyeluruh dan penggantian bagian

pekerjaan yang dipandang tidak memenuhi ketentuan.

b. Bilamana terjadi perbedaan pendapat dalam mutu pekerjaan beton atau

adanya keraguan dari data pengujian yang ada, Pengawas Pekerjaan

dapat meminta Penyedia Jasa melakukan pengujian tambahan yang

diperlukan untuk menjamin bahwa mutu pekerjaan yang telah

dilaksanakan dapat dinilai dengan adil. Biaya pengujian tambahan

tersebut haruslah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

c. Perbaikan atas pekerjaan beton yang retak atau bergeser yang

diakibatkan oleh kelalaian Penyedia Jasa merupakan tanggung jawab

Penyedia Jasa dan harus dilakukan dengan biaya sendiri. Penyedia Jasa

tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul berasal dari

73

| Rapat PCM

bencana alam yang tidak dapat dihindarkan, asalkan pekerjaan yang

rusak tersebut telah diterima dan dinyatakan oleh Pengawas Pekerjaan

secara tertulis telah selesai.

d. Perbaikan atas pekerjaan beton yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana yang disyaratkan dapat mencakup pembongkaran dan

penggantian seluruh beton.

Tahapan dalam pelaksanaan pengecoran antara lain :

a. Penyiapan Tempat Kerja

1) Penyedia Jasa harus membongkar struktur lama yang akan diganti

dengan beton yang baru atau yang harus dibongkar untuk dapat

memungkinkan pelaksanaan pekerjaan beton yang baru.

Pembongkaran tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat

yang disyaratkan.

2) Penyedia Jasa harus menggali atau menimbun kernbali fondasi atau

formasi untuk pekerjaan beton sesuai dengan garis yang ditunjukkan

dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh

Pengawas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan, dan harus

membersihkan dan menggaru tempat di sekeliling pekerjaan beton

yang cukup luas sehingga dapat menjamin dicapainya seluruh sudut

pekerjaan. Jalan kerja yang stabil juga harus disediakan jika

diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh sudut pekerjaan dapat

diperiksa dengan mudah dan aman.

3) Seluruh telapak fondasi, fondasi dan galian untuk pekerjaan beton

harus dijaga agar senatiasa kering dan beton tidak boleh dicor di atas

tanah yang berlumpur atau bersampah atau di dalam air. Atas

persetujuan Pengawas Pekerjaan beton dapat dicor di dalam air

dengan cara dan peralatan khusus untuk menutup kebocoran seperti

pada dasar sumuran atau cofferdam.

4) Sebelum pelaksanaan pengecoran beton bervolume besar, Penyedia

Jasa harus menginspeksi dan menguji sistem sensor pengamatan

dan pencatatan temperatur. Selama pelaksanaan, semua proses

pengecoran harus diawasi dan dilaporkan secara harian kepada

Pengawas Pekerjaan. Salinan laporan harus tersedia di tempat

pekerjaan.

5) Sebelum pengecoran beton dimulai, seluruh acuan, tulangan dan

74

| Rapat PCM

benda lain yang akan dimasukkan ke dalam beton (seperti pipa atau

selongsong) harus sudah dipasang dan diikat kuat sehingga tidak

bergeser pada saat pengecoran.

6) Bila disyaratkan atau diperlukan oleh Pengawas Pekerjaan, bahan

landasan untuk pekerjaan beton harus dihampar sesuai dengan

ketentuan.

7) Pengawas Pekerjaan akan memenksa seluruh galian yang disiapkan

untuk fondasi sebelum menyetujui pemasangan acuan atau baja

tulangan atau pengecoran beton dan dapat meminta Penyedia Jasa

untuk melaksanakan pengujian penetrasi kedalaman tanah keras,

pengujian kepadatan atau penyelidikan lainnya untuk memastikan

cukup tidaknya daya dukung dari tanah di bawah fondasi.

Bilamana dijumpai kondisi tanah dasar fondasi yang tidak memenuhi

ketentuan, Penyedia Jasa dapat diperintahkan untuk mengubah

dimensi atau kedalaman dan fondasi dan/atau menggali dan

mengganti bahan di tempat yang lunak, memadatkan tanah fondasi

atau melakukan tindakan stabilisasi lainnya sebagaimana yang

diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

b. Acuan

1) Acuan dari tanah, bilamana disetujui oleh Pengawas Pekerjaan,

harus dibentuk dari galian, dan sisi-sisi samping serta dasarnya harus

dipangkas secara manual sesuai dimensi yang diperlukan. Seluruh

kotoran tanah yang lepas harus dibuang sebelum pengecoran beton.

2) Acuan yang dibuat dapat dari kayu atau baja dengan sambungan dari

adukan yang kedap dan kaku untuk mempertahankan posisi yang

diperlukan selama pengecoran, pemadatan dan perawatan.

3) Kayu yang tidak diserut permukaannya dapat digunakan untuk

permukaan akhir struktur yang tidak terekspos, tetapi kayu yang

diserut dengan tebal yang merata harus digunakan untuk permukaan

beton yang terekspos. Seluruh sudut-sudut tajam acuan harus

dibulatkan

4) Acuan harus dibuat sedemikian sehingga dapat dibongkar tanpa

merusak beton dengan memberikan lapisan oil form pada permukaan

acuan sehingga beton tidak menempel.

75

| Rapat PCM

c. Pengecoran

1) Penyedia Jasa harus memberitahukan Pengawas Pekerjaan secara

tertulis paling sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton,

atau meneruskan pengecoran beton bilamana pengecoran beton

telah ditunda lebih dari 24 jam. Pemberitahuan harus meliputi lokasi,

kondisi pekerjaan, mutu beton dan tanggal serta waktu pencampuran

beton.

Pengawas Pekerjaan akan memberi tanda terima atas pemberitahuan

tersebut dan akan memeriksa acuan, dan tulangan dan dapat

mengeluarkan persetujuan tertulis maupun tidak untuk memulai

pelaksanaan pekerjaan seperti yang direncanakan. Penyedia Jasa

tidak boleh melaksanakan pengecoran beton tanpa persetujuan

tertulis dari Pengawas Pekerjaan.

2) Tidak bertentangan dengan diterbitkannya suatu persetujuan untuk

memulai pengecoran, pengecoran beton tidak boleh dilaksanakan

bilamana Pengawas Pekerjaan atau wakilnya tidak hadir untuk

menyaksikan operasi pencampuran dan pengecoran secara

keseluruhan.

3) Segera sebelum pengecoran beton dimulai, acuan harus dibasahi

dengan air atau diolesi minyak yang khusus (oilform) di sisi dalamnya

dengan minyak yang tidak meninggalkan bekas.

4) Pekerjaan beton harus sudah selesai sebelum waktu ikat awalnya

(initial setting time).

5) Pengecoran beton harus dilanjutkan tanpa berhenti sampai dengan

sambungan konstruksi (construction joint) yang telah disetujui

sebelumnya atau sampai pekerjaan selesai.

6) Beton harus dicor sedemikian rupa hingga terhindar dari segregasi

partikel kasar dan halus dari campuran. Beton harus dicor dalam

cetakan sedekat mungkin dengan yang dapat dicapai pada posisi

akhir beton untuk mencegah pengaliran yang tidak boleh melampaui

satu meter dari tempat awal pengecoran.

7) Bilamana beton dicor ke dalam acuan struktur yang memiliki bentuk

yang rumit dan penulangan yang rapat, maka beton harus dicor

dalam lapisan-lapisan horisontal dengan tebal tidak melampuai 15

cm. Untuk dinding beton, tinggi pengecoran dapat 30 cm menerus

76

| Rapat PCM

sepanjang seluruh keliling struktur. Apabila digunakan beton SCC,

maka beton dapat dicorkan tanpa berlapis.

8) Beton tidak boleh jatuh bebas ke dalam acuan dengan ketinggian

lebih dari 150 cm. Beton tidak boleh dicor langsung dalam air.

Bilamana beton dicor di dalam air dan pemompaan tidak dapat

dilakukan dalam waktu 48 jam setelah pengecoran, maka beton harus

dicor dengan metode Tremi atau metode drop-bottom-bucket, di mana

bentuk dan jenis yang khusus digunakan untuk tujuan ini harus

disetujui terlebih dahulu oleh Pengawas Pekerjaan.

Tremi harus kedap air dan mempunyai ukuran yang cukup sehingga

memungkinkan pengaliran beton. Tremi harus selalu diisi penuh

selama pengecoran. Bilamana aliran beton terhambat maka Tremi

harus ditarik sedikit dan diisi penuh terlebih dahulu sebelum

pengecoran dilanjutkan.

Baik Tremi atau Drop-Bottom-Bucket harus mengalirkan campuran

beton di bawah permukaan beton yang telah dicor sebelumnya

9) Pengecoran harus dilakukan pada kecepatan sedemikian rupa

hingga campuran beton yang telah dicor masih plastis sehingga

dapat menyatu dengan campuran beton yang baru.

10) Bidang-bidang beton lama yang akan disambung dengan beton yang

akan dicor, harus terlebih dahulu dikasarkan, dibersihkan dari bahan-

bahan yang lepas dan rapuh dan telah disiram dengan aır hingga

jenuh. Sesaat sebelum pengecoran beton baru ini, bidang-bidang

kontak beton lama harus disapu dengan adukan semen dengan

campuran yang sesuai dengan betonnya.

11) Air tidak boleh dialirkan di ataş atau dinaikkan ke permukaan

pekerjaan beton dalam waktu 24 jam setelah pengecoran.

12) Untuk meminimalisir terjadinya kenaikan temperatur pada saat

pengecoran beton bervolume beşar atau tingkat penguapan yang

melebihi 1 kg/m2/jam, sistem pendingınan menggunakan es batu

yang dihancurkan (tidak berupa bongkahan besar) pada beton segar

dapat dilakukan dengan sebagai bagian dari campuran beton atau

menginjeksi cairan nitrogen ke dalam mixer atau pendınginan agregat

dengan cara penyiraman agregat, dan pengendalian temperatur

semen.

77

| Rapat PCM

d. Pengendalian Temperatur Beton Bervolume Besar

1) Pengendalian dengan Komposisi Bahan

Pengendalian komposisi bahan beton untuk menghasilkan

temperatur beton maksimum yang disyaratkan harus dibuktikan

dengan pengukuran temperatur pada benda uji (mock up) dengan

ukuran minimum yang sesuai dengan elemen struktur yang akan

dilaksanakan

2) Sıstem Pendinginan Mekanis

Jika Penyedia Jasa memilih untuk menggunakan sistem pendinginan

mekanıs, maka harus direncanakan sesuai dengan rencana

pengendalian temperatur dengan persyaratan :

a) Sistem pendinginan mekanis harus terletak di dalam elemen

beton dan bila telah mencapai umur beton pengecoran

sambungan permukaan ke pipa pendingin harus dapat dibuang

sampaı kedalaman 10 cm dari permukaan.

b) Acuan harus dırencanakan sehingga pembukaan acuan tidak

menggangu pengamatan sistem pendingin dan temperatur

c) Pipa pendingin tidak boleh pecah atau melendut selama

pengecoran beton dan harus dijamin terlindung dari gerakan.

Pipa pendingin yang rusak harus segera diganti.

d) Sistem pendıngin mekanıs harus diuji tekan pada 30 psi selama

30 menit untuk mengetahui tidak ada kebocoran sebelum

pengecoran beton

e) Sirkulasi pendinginan sudah harus dilakukan saat pengecoran

dimulai setelah proses pendinginan selesai, pipa pendingin

harus segera digrouting dengan campuran grouting tanpa

penyusutan yang sesuai dengan ASTM C1 107-17 untuk 0,0

persen penyusutan dan ASTM C-82716 untuk pengembangan

0,0 — 4,0 persen. Pelaksanaan grouting harus sesuaı dengan

rekomendasi pabrik pembuatnya.

f) Setelah sambungan permukaan ke pipa pendingin dibuka,

lubang harus diisi dengan mortar.

3) Sistem Pengamatan dan Pencatatan Temperatur

Sistem pengamatan dan pencatatan temperatur harus terdiri dari alat

sensor temperatur yang dihubungkan ke sistem pengumpul data

78

| Rapat PCM

yang dapat mencetak, menyımpan, dan mengunduh (downloading)

data ke sebuah kompüter. Sensor temperatur harus diletakkan

sedemikian sehingga perbedaan temperatur maksimum dalam beton

dapat teramati. Sedikitnya, temperatur beton harus diamati pada

lokasi terpanas dari hasil perhitungan atau pada pusat massa, dan

pada sedikitnya 2 dinding luar atau pada kedalaman 50 mm dari

permukaan terluar dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

4) Pembacaan Temperatur

Pembacaan temperatur harus secara otomatis tercatat pada setiap

jam atau lebih cepat. Satu set sensor cadangan harus dipasang

dekat sensor utama. Sensor cadangan harus dapat dicatat, tapi

pencatatan tidak perlu dilakukan bila sensor utama bekerja dengan

baik. Pembacaan temperatur dapat dihentikan bila; perbedaan

temperatur di dalam beton dengan temperatur udara harian rata-rata

kurang dari perbedaan temperatur yang diizinkan selama tiga hari

berturut-turut dan tidak terdapat pengecoran beton bervolume besar

yang berdekatan. Data harus dicetak dan diserahkan pada

Pengawas Pekerjaan setiap hari.

5) Perlindungan Sensor

Metode pemadatan beton bervolume besar harus dapat melindungi

sistem pengamatan dan pembacaan temperatur. Kanel dari sensor

temperatur yang terpasang di dalam beton harus dilindungi dari

pergerakan. Panjang kabel harus dibuat sependek mungkin. Ujung-

ujung sensor temperatur tidak boleh bersentuhan dengan acuan atau

tulangan

6) Kegagalan Alat

Bila terdapat kerusakan alat pada sistem pengamatan dan

pencatatan temperatur, selama pelaksanaan beton bervolume

besar, Penyedia Jasa harus segera melakukan perbaikan sesuai

dengan Rencana Pengendalian Temperatur.

Kegagalan memenuhi persyaratan temperatur menyebabkan

penolakan hasil pekerjaan beton

7) Temperatur Yang Diizinkan (masuk persyaratan penerimaan)

Pekerjaan beton bervolume besar harus memenuhi kriteria

persyaratan penerimaan dan persyaratan temperatur berikut ini :

79

| Rapat PCM

a) Temperatur maksimum yang diizinkan 71°C;

b) Perbedaan temperatur maksimum yang diizinkan 21°C, kecuali

bisa dibuktikan dengan analisis bahwa struktur beton mampu

mengakomodasi perbedaan temperatur yang lebih besar dari 21

°C.

8) Kegagalan Pemenuhan Persyaratan Temperatur

Jika Penyedia Jasa gagal memenuhi persyaratan temperatur

makslmum sebagaimana yang disyaratkan, elemen beton yang

bersangkutan harus ditolak. Beton yang ditolak harus disingkirkan

atas biaya Penyedia Jasa. Penyedia Jasa harus memodifikasi

Rencana Pengendalian Temperatur dan perhitungan perencanaan

untuk mengatasi masalah dan menyerahkan kembali Rencana

Pengendalian Temperatur yang sudah dikoreksi.

9) Tenggang Waktu

Penyedia Jasa harus diberi waktu 15 hari untuk meninjau kembali

Rencana Pengendalian Temperatur yang dikoreksi. Pengecoran

tidak boleh dilakukan sebelum Pengawas Pekerjaan mengesahkan

Rencana Pengendalian Temperatur yang dikoreksi. Tidak ada

perpanjangan waktu atau penggantian untuk setiap penolakan

elemen struktur atau perbaikan Rencana Pengendalian Temperatur.

e. Sambungan Konstruksi (Construction Joint)

1) Jadwal pengecoran beton yang berkaitan harus disiapkan untuk

setiap jenis struktur yang diusulkan dan Pengawas Pekerjaan harus

menyetujui lokasi sambungan konstruksi pada jadwal tersebut, atau

sambungan konstruksi tersebut harus diletakkan seperti yang

ditunjukkan pada Gambar. Sambungan konstruksi tidak boleh

ditempatkan pada pertemuan elemen-elemen struktur terkecuali

disyaratkan demikian.

2) Sambungan konstruksi pada tembok sayap harus dihindari. Semua

sambungan konstruksi harus tegak lurus terhadap sumbu

memanjang dan pada umumnya harus diletakkan pada titik dengan

gaya geser minimum.

3) Bilamana sambungan vertikal diperlukan, baja tulangan harus

menerus melewati sambungan sedemikian rupa sehingga membuat

struktur tetap monolit.

80

| Rapat PCM

4) Lidah alur harus disediakan pada sambungan konstruksi dengan

kedalaman pallng sedikit 4 cm untuk dinding, pelat dan antara telapak

fondasi dan dinding. Untuk pelat yang terletak di atas permukaan,

sambungan konstruksi harus diletakkan sedemikian sehingga pelat-

pelat mempunyai luas tidak melampaui 40 m2, dengan dimensi yang

lebih besar tidak melampaui 1,2 kali dimensi yang lebih kecil

5) Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga kerja dan bahan tambah

sebagaimana yang diperlukan untuk membuat sambungan konstruksi

tambahan bilamana pekerjaan terpaksa mendadak harus dihentikan

akibat hujan atau terhentinya pemasokan beton atau penghentian

pekerjaan oleh Pengawas Pekerjaan.

6) Atas persetujuan Pengawas Pekerjaan, bahan tambah kimia

(admixture) dapat digunakan untuk pelekatan pada sambungan

konstruksi, cara pengerjaannya harus sesuai dengan petunjuk pabrik

pembuatnya.

7) Pada air asin atau mengandung garam, sambungan konstruksi tidak

diperkenankan pada tempat-tempat 75 cm di bawah muka air

terendah atau 75 cm di atas muka air tertinggi kecuali ditentukan Iain

dalam Gambar.

f. Pemadatan

1) Beton harus dipadatkan dengan penggetar mekanis dari dalam atau

dari luar yang telah disetujui. Bilamana diperlukan, dan bilamana

disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, penggetaran harus disertai

penusukan secara manual dengan alat yang cocok untuk menjamin

pemadatan yang tepat dan memadai. Penggetar tidak boleh

digunakan untuk memindahkan campuran beton dari satu titik ke titik

Iain di dalam acuan.

2) Harus dilakukan tindakan hati-hati pada waktu pemadatan untuk

menentukan bahwa semua sudut dan di antara dan sekitar besi

tulangan benar-benar diisi tanpa pemindahan kerangka penulangan,

dan setiap rongga udara dan gelembung udara terisi.

3) Penggetar harus dibatasi waktu penggunaannya, sehingga

menghasilkan pemadatan yang diperlukan tanpa menyebabkan

terjadinya segregasi pada agregat.

4) Alat penggetar mekanis dari luar harus mampu menghasilkan

81

| Rapat PCM

sekurang-kurangnya 5.000 putaran per menit dengan berat efektif

0,25 kg, dan boleh diletakkan di atas acuan supaya dapat

menghasilkan getaran yang merata.

5) Alat penggetar mekanis yang digerakkan dari dalam harus dari jenis

pulsating (berdenyut) dan harus mampu menghasilkan sekurang-

kurangnya 5.000 vibrasi per menit (vpm) apabila digunakan pada

beton yang mempunyai slump 2,5 cm atau kurang, dengan radius

daerah penggetaran tidak kurang dari 45 cm.

6) Setiap alat penggetar mekanis dari dalam harus dimasukkan ke

dalam beton basah secara vertikal sedemikian hingga dapat

melakukan penetrasi sampai ke dasar beton yang baru dicor, dan

menghasilkan kepadatan pada seluruh kedalaman pada bagian

tersebut. Alat penggetar kemudian harus ditarik pelan-pelan dan

dimasukkan kembali pada posisi Iain tidak lebih dari 45 cm jaraknya.

Alat penggetar tidak boleh berada pada suatu titik lebih dari 30 detik,

juga tidak boleh digunakan untuk memindah campuran beton ke

lokasi lain, serta tidak boleh menyentuh tulangan beton.

7) Jumlah minimum alat penggetar mekanis dari dalam diberikan dalam

Tabel.

Tabel 8.5 Jumlah Minimum Alat Penggetar Mekanis dari Dalam

Kecepatan Pengecoran Beton (m3 / jam) Jumlah Alat

4

8

12

16

20

2

3

4

5

6

g. Beton Siklop

Pengecoran beton siklop yang terdiri dari campuran beton kelas fc ' 15

MPa dengan batu-batu pecah ukuran besar. Batu-batu ini diletakkan

dengan hati-hati, tidak boleh dijatuhkan dari tempat yang tinggi atau

ditempatkan secara berlebihan yang dikhawatirkan akan merusak bentuk

acuan atau pasangan-pasangan Iain yang berdekatan. Semua batu-batu

pecah harus cukup dibasahi sebelum ditempatkan. Volume total batu

82

| Rapat PCM

pecah tidak boleh melebihi sepertiga dari total volume pekerjaan beton

siklop.

Untuk dinding-dinding penahan tanah atau pilar yang lebih tebal dari 60

cm dapat digunakan batu-batu pecah berukuran maksimum 25 cm, tiap

batu harus cukup dilindungi dengan adukan beton setebal 15 cm, batu

pecah tidak boleh lebih dekat dari 30 cm dalam jarak terhadap

permukaan atau 15 cm dalam jarak terhadap permukaan yang akan

dilindungi dengan beton penutup (caping).

Pengerjaan akhir dalam pengecoran memiliki beberapa ruang lingkup, antara

lain :

a. Pembongkaran Acuan

1) Acuan tidak boleh dibongkar dari bidang vertikal, dinding, kolom yang

tipis dan struktur yang sejenis lebih awal 30 jam setelah pengecoran

beton. Acuan yang ditopang oleh perancah di bawah pelat, balok,

gelegar, atau struktur busur, tidak boleh dibongkar hingga pengujian

menunjukkan bahwa minimum 85% dari kuat tekan rancangan beton

telah dicapai.

2) Untuk memudahkan pekerjaan akhlr, acuan yang digunakan untuk

pekerjaan ornamen, sandaran (railing), dinding pemisah (parapet),

dan dinding permukaan vertikal terekspos yang disetujui Pengawas

Pekerjaaan harus dibongkar dalam rentang waktu 9 jam sampai 30

jam.

b. Permukaan (Pengerjaan Akhir Tidak Terekspos)

1) Terkecuali diperintahkan Iain, permukaan beton harus dikerjakan

segera setelah pembongkaran acuan. Seluruh perangkat kawat atau

logam yang telah digunakan untuk memegang acuan, dan acuan

yang menembus badan beton, harus dibuang atau dipotong

sehingga tersisa maksimum 2,5 cm dari permukaan beton. Tonjolan

mortar dan ketidakrataan Iainnya yang disebabkan oleh sambungan

acuan harus dibersihkan.

2) Pengawas Pekerjaan harus memeriksa permukaan beton segera

setelah pembongkaran acuan dan dapat memerintahkan

penambalan atas kekurangsempurnaan minor yang tidak akan

mempengaruhi struktur atau fungsi Iain dari pekerjaan beton.

Penambalan harus meliputi pengisian lubang-lubang kecil dan

83

| Rapat PCM

lekukan dengan mortar semen.

3) Bilamana Pengawas Pekerjaan menyetujui pengisian lubang besar

akibat keropos, pekerjaan harus dipahat sampai ke bagian yang utuh

(sound), membentuk permukaan yang tegak lurus terhadap

permukaan beton. Lubang harus dibasahi dengan air dan pasta

semen (semen dan air, tanpa pasir) pada permukaan dinding dan

dasar lubang. Lubang selanjutnya harus diisi dan ditumbuk dengan

mortar yang kental yang terdiri dari satu bagian semen dan dua

bagian pasir, yang akan dibuat menyusut sebelumnya dengan

mencampurnya kira-kira 30 menit sebelum dipakai.

c. Permukaan (Pengerjaan Akhir Terekspos)

Permukaan yang terekspos harus dlselesalkan dengan pekerjaan akhir

berikut ini, atau seperti yang dlperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan :

1) Bagian atas pelat, kerb, permukaan trotoar, dan permukaan

horisontal lainnya sebagaimana yang diperintahkan Pengawas

Pekerjaan, harus dibentuk dengan alat yang sesuai (mal) untuk

memberikan bentuk serta ketinggian yang diperlukan segera setelah

pengecoran beton dan harus diselesaikan secara manual sampai

halus dan rata dengan menggerakkan perata kayu secara

memanjang dan melintang, atau oleh cara Iain yang cocok, sebelum

beton mulai mengeras.

2) Perataan permukaan horisontal yang memerlukan kekasaran

permukaan, seperti untuk trotoar, harus dilakukan dengan sapu lidi,

atau alat Iain sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas

Pekerjaan, sebelum beton mulal mengeras.

3) Permukaan bukan horisontal yang nampak, yang telah ditambal atau

yang masih belum rata harus digosok dengan batu gurinda yang agak

kasar (medium), dengan menempatkan sedikit adukan semen pada

permukaannya. Adukan harus terdiri dari semen dan pasir halus yang

dicampur sesuai dengan proporsi yang digunakan untuk pengerjaan

akhir beton. Penggosokan harus dilaksanakan sampai seluruh tanda

bekas acuan, ketidakrataan, tonjolan hilang, dan seluruh rongga

terisi, serta diperoleh permukaan yang rata. Pasta yang dihasilkan

dari penggosokan ini harus dibiarkan tertinggal di tempat.

84

| Rapat PCM

d. Perawatan dengan Pembasahan

1) Segera setelah pengecoran, beton harus dilindungi dari pengeringan

dini, temperatur yang terlalu panas, dan gangguan mekanis. Beton

harus dijaga agar kehilangan kadar air yang terjadi seminimal

mungkin dan diperoleh temperatur yang relatif tetap dalam waktu

yang ditentukan untuk menjamin hidrasi yang sebagaimana

mestinya pada semen dan pengerasan beton.

2) Beton harus dirawat, sesegera mungkin setelah beton mulai

mengikat (pengikatan awal) dengan memberikan lapisan curing

compound pada permukaannya atau pembungkusan dengan bahan

penyerap air dalam waktu paling sedikit 3 hari.

3) Bilamana digunakan acuan kayu, acuan tersebut harus

dipertahankan basah pada setiap saat sampai dibongkar, untuk

mencegah terbukanya sambungan-sambungan dan pengeringan

beton.

4) Beton yang dibuat dengan semen yang mempunyai sifat kekuatan

awal yang tinggi atau beton yang dibuat dengan semen biasa yang

ditambah bahan tambah kimia (admixture), harus dibasahi sampai

kekuatannya mencapai minimum 70% dari kuat tekan beton yang

dirancang.

e. Perawatan dengan Uap

Beton dirawat dengan uap untuk maksud mendapatkan kekuatan yang

tinggi pada permukaannya. Bahan tambah kimia (admixture) tidak

diperkenankan untuk dipakai dalam hal ini kecuali atas persetujuan

Pengawas Pekerjaan.

Perawatan dengan uap harus dikerjakan secara menerus sampai waktu

di mana beton telah mencapai minimum 70% dari kekuatan yang

dirancang. Perawatan dengan uap untuk beton harus mengikuti

ketentuan di bawah ini :

1) Tekanan uap pada ruang penguapan selama perawatan beton tidak

boleh melebihi 1 atm.

2) Temperatur pada ruang penguapan selama perawatan beton tidak

boleh melebihi 38°C selama sampai 2 jam sesudah pengecoran

selesai, dan kemudian temperatur dinaikkan berangsur-angsur

sehingga mencapai 65°C dengan kenaikan temperatur maksimum

85

| Rapat PCM

14°C / jam secara bersama-sama.

3) Beda temperatur yang diukur di antara dua tempat di dalam ruang

penguapan tidak boleh melampaui 5,5°C.

4) Penurunan temperatur selama pendinginan tidak boleh lebih dari

11°C per jam.

5) Temperatur beton pada saat dikeluarkan dari penguapan tidak

boleh 11°C lebih tinggi dari temperatur udara di luar.

6) Setiap saat selama perawatan dengan uap, alat pembuat uap harus

selalu berisi air.

7) Semua bagian struktural yang mendapat perawatan dengan uap

harus dalam kondisi lembab minimum selama 4 hari sesudah

perawatan uap selesai.

Penyedia Jasa harus membuktikan bahwa peralatannya bekerja

dengan baik dan temperatur di dalam ruangan perawatan dapat diatur

sesuai dengan ketentuan dan tidak tergantung dari cuaca luar.

Pipa uap harus ditempatkan sedemikian atau balok harus dilindungi

secukupnya agar beton tidak terkena langsung semburan uap, yang

akan menyebabkan perbedaan temperatur pada bagian-bagian beton.

f. Perawatan dengan Curing Membrane untuk Beton Bervolume Besar

Perawatan beton dilaksanakan dengan memperhatikan waktu

pengikatan awal. Segera setelah terjadinya waktu pengikatan awal,

maka harus segera dilaksanakan pekerjaan perawatan (curing) pada

beton bervolume besar (mass concrete) yang telah selesai dicor

dengan menyemprotkan bahan curing compound untuk menahan

panas yang memenuhl ketentuan SNI ASTM C309:2012. Curing

membrane yang berfungsi sebagai lapisan penutup untuk menahan

panas sedikitnya harus memiliki tingkat penahan panas 0,5

hourfoot2/BTU.

Perawatan lebih awal dengan menggunakan curing compound

dilakukan setelah terjadinya pengikatan awal (initial setting). Beberapa

cara perawatan lain dapat dilaksanakan setelah curing compound

selesai. Perbedaan temperatur udara dengan temperatur permukaan

beton tidak lebih dari 11°C.

86

| Rapat PCM

IX. PELAPORAN (REPORT OF CONTRACTOR

ACTIVITIES)

A. Umum

Laporan kegiatan Penyedia Jasa adalah rekaman otentik yang dibuat oleh unit

yang memiliki otoritas, yaitu:

1. KaSatker/PPK;

2. Team Leader;

3. Supervision Engineer.

Guna meliput segala kegiatan konstruksi maupun financial cash flow di lapangan

secara periodik, jenis laporan meliputi :

1. Laporan Harian,

2. Laporan Mingguan,

3. Laporan Bulanan,

4. Laporan Triwulan,

5. Laporan Akhir.

Laporan-!aporan ini akan menjadi dokumen legal yang bisa dipakai sebagai

bahan pendukung dan monitoring bagi para pejabat terkait, atau pada hal-hal

tertentu bisa kemungkinan dibutuhkan tim auditor untuk dipakai sebagai bahan

pendukung dalam pemeriksaan suatu temuan. Oleh karena itu, Laporan Kegiatan

Proyek (Fisik) adalah 'Penting" dan harus akurat serta benar informasi yang

dibuatnya.

Perlu disadari bahwa laporan, progress kegiatan fisik sesungguhnya adalah

menyangkut `investasi' pemerintah yang perlu dilaporkan tingkat kemajuannya

(realisasi progres) berupa:

1. Aspek fisik untuk setiap periode maupun,

2. Keuangan untuk setiap periode.

Progres realisasi di lapangan tersebut kemudian diperbandingkan dengan

progres yang sudah terikat (commited) dalam kontrak (original schedule).

Proses membandingkan antara kedua progres ini setiap bulan atau triwulan

merupakan hal yang penting, karena pada tingkat keterlambatan progress tertentu

diperlihatkan suatu remedial action (tindakan turun tangan) dari mulai tingkat PPK

hingga Satker.

87

| Rapat PCM

Membuat Laporan Bulanan yang baik, informatif dan jelas serta padat tapi

minim jumlah halaman dapat menginformasikan seluruh aktifitas pekerjaan dan

permasalahan yang terjadi serta rekomendasinya. Yang dibutuhkan disini adalah

kualitas bukan hanya kuantitas pelaporan saja. Oleh karena itu di bawah ini

dibuatkan pedoman mengenai penjelasan pembuatan Laporan Bulanan sesuai

kebutuhan, sehingga diharapkan dapat diperoleh keseragaman dan mudah

dimengerti bagi yang membacanya.

B. Format Laporan

Yang dimaksud pelaporan disini adalah pelaporan pekerjaan yang harus

disiapkan oleh Tim Pengawas Lapangan/Supervision Engineers (SE), adapun

format pelaporan dan isi dari pelaporan sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

Setiap akhir bulan, Tim Pengawas Lapangan (SE) akan menyerahkan

laporan kemajuan secara singkat yang menggambarkan pencapaian

pemenuhan untuk masing-masing kegiatan-kegiatan proyek , seperti:

a. Cara mengatasi masalah Penyedia Jasa (salah satu,

administrasi/teknis untuk keuangan).

b. Memberikan rekomendasi bagaimana masing-masing penyelesaian

masalah.

Secara substansional Laporan Bulanan terdiri atas 5 format standar yang

dilengkapi oleh masing-masing pengawas, adalah sebagai berikut :

a. Surat pengantar;

b. Satu halaman "Progress Summary", rangkuman status fisik dan

keuangan dari proyek dan identifikasi permasalahan yang berdampak

pada kemajuan pekerjaan dan biaya;

c. Foto copy sertifikat Monthly Payment secara lengkap dan jelas dengan

ditandai "for Monitoring Used Only";

d. Jadwal Pelaksanaan dilengkapi “S” Curve.

e. Satu halaman laporan "Supervision Consultants".

Masing-masing laporan bulanan harus sudah lengkap setiap minggu

pertama bulan berikutnya. Laporan beserta copy dokumen yang dibuat SE

harus didistribusikan oleh PPK.

88

| Rapat PCM

2. Laporan Triwulan

Setiap akhir triwulan tahun anggaran (akhir Maret, Juni, September dan

Desember) SE akan menyerahkan laporan Triwulanan, terdiri dari kegiatan

Penyedia Jasa selama tiga bulan yang telah berjalan.

Laporan Triwulan ini termasuk informasi status personil yang dimobilisasi,

kemajuan dari pekerjaan lapangan, variasi kontrak dan Change Order, status

klaim Penyedia Jasa termasuk usulan eskalasi harga jika ada, deskripsi singkat

mengenai masalah teknis atau masalah kontrak yang terjadi termasuk terjadinya

keterlambatan pencapaian kemajuan pekerjaan dan informasi lain yang berkaitan

dengan semua jaringan jalan yang sedang berjalan dan pekerjaan penggantian

jembatan di dalam kabupaten dibawah pengawasannya.

Isi dari masing-masing laporan disajikan dalam 16 format :

a. Judul lembar

b. Surat Pengantar

c. Daftar isi

d. Data Proyek

e. Peta Lokasi

f. Peta Mobilisasi

g. Daftar Peralatan Penyedia Jasa

h. Daftar Personil Penyedia Jasa,

i. Sertifikat Pembayaran Bulanan

j. Ringkasan Kemajuan Pekerjaan Bulanan

k. Kurva S

l. Status Change Order

m. Status klaim Penyedia Jasa

n. Narrative.

o. Status konstruksi struktur .

p. Laporan Direksi Teknis

3. Laporan Teknis

Direksi Teknis akan membuat laporan sesuai keperluan, laporan teknis dan/atau

persetujuan teknis yang muncul selama berlangsungnya kegiatan. Terutama, untuk

perubahan pekerjaan utama yang memerlukan pembicaraan sebelumnya dengan

pihak Pengguna Jasa, Field Team akan membantu PPK untuk mempersiapkan

suatu laporan justifikasi teknis atau revisi desain.

Data original yang menjadi dasar desain tender dibuat :

89

| Rapat PCM

a. Rekaman semua data desain yang lengkap berkaitan dengan revisi desain.

b. As-built drawing yang menunjukan lokasi dan detail dimensi dari semua

pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrak.

c. Foto copy dari Change Order dan Addendum kontrak sebelumnya yang telah

disetujui.

d. Foto copy dokumen lelang Penyedia Jasa, termasuk semua analisa harga

satuan dan harga satuan bahan, upah, analisa peralatan.

e. Suatu penjelasan mengenai asumsi desain yang digunakan.

f. Gambar yang secara jelas menunjukan gambar desain original dan revisinya.

g. Penjadwalan ulang daftar kuantitas dan biaya, berkaitan dengan usulan revisi

desain.

h. Gambar yang menunjukan lokasi yang tepat dari usulan perubahan desain.

4. Laporan Akhir

Dengan berakhirnya jasa pelayanan Direksi Teknis (akhir kegiatan konstruksi untuk

tiap-tiap kontrak), suatu laporan akhir harus diserahkan, merupakan ringkasan

metode konstruksi, pelaksanaan pengawasan konstruksi, rekomendasi pada

kebutuhan pemeliharaan di masa yang akan datang, semua aspek teknis yang

muncul selama masa konstruksi pekerjaan jalan dan jembatan, permasalahan

potensial untuk konstruksi baru yang mungkin muncul, dan pemberian solusinya,

jika ada, untuk beberapa variasi perbaikan dalam kegiatan akan datang dengan

tampilan yang sama dalam lingkup tanggung jawab Pengguna Jasa. Laporan akhir

juga melampirkan foto kegiatan dan foto copy "As Built Drawing" dari jalan

sebagaimana kelengkapan data untuk "leger" jalan.

Masing-masing laporan terdiri dari suatu ringkasan laporan akhir pengawasan

lapangan dan kegiatan-kegiatan mereka selama periode pelayanan Direksi Teknis.

Satu bulan sebelum berakhirnya pelayanan sebuah draft Iaporan akhir sudah harus

diserahkan ke PPK yang berisi penjelasan sebagai berikut :

a. Deskripsi mendetail dari pelaksanaan pelayanan, dan pemenuhan

penyelesainnya, dalam kerangka perbaikan kegiatan-kegiatan Pengawasan di

lingkungan unit kerjanya.

b. Rekomendasi dalam perubahan kebijakan-kebijakan, prosedur, dan operasional

dengan maksud memperbaiki kemampuan pengawasan pada program

pekerjaan di lingkungan unit kerjanya.

90

| Rapat PCM

X. PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN VALIDASI

PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN

A. TUJUAN

Memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia Jasa untuk

divalidasi telah sesuai dengan ketentuan Kontrak yang ditunjukkan dalam rekaman

pengawasan pelaksanaan dan data hasil pengukuran pekerjaan, sehingga hasil

pekerjaan tersebut dapat diajukan untuk dibayar.

Gambar 10.1 Pemeriksaan dan Pengukuran Jalan

B. RUANG LINGKUP

Permohonan pengukuran dan validasi pekerjaan hanya untuk jenis pekerjaan

(mata pembayaran) yang ada didalam daftar kuantitas dan harga didalam kontrak dan

telah dikerjakan sesuai request yang bersangkutan serta waktu yang telah ditentukan.

C. ACUAN

1. Dokumen Kontrak,

2. Berita Acara dan Risalah Pre Construction Meeting (PCM),

3. Rencana Mutu Kontrak (RMK).

D. DEFINISI

1. Validasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif, bahwa persyaratan

bagi pemakaian atau aplikasi dimaksud telah dipenuhi.

91

| Rapat PCM

2. Verifikasi adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif, bahwa

persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.

3. Bukti Obyektif adalan data pendukung keberadaan atau kebenaran sesuatu.

4. Inspeksi adalah evaluasi kesesuaian melalui pengamatan dan penetapan jika perlu

dengan pengukuran, pengujian atau pembandingan.

5. Uji adalah penentuan atau lebih karakteristik sesuai dengan prosedur.

6. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi

bukti pelaksanaan.

E. KETENTUAN UMUM

1. Formulir Pengajuan Pengukuran dan Validasi beserta Data Pendukungnya diterima

oleh Wakil Direksi Pekerjaan, dalam hal ini adalah Direksi Teknis di Kantornya

selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum penyedia jasa memulai pengukuran

pekerjaan.

2. Sebelum pengukuran pekerjaan, Supervision Engineer harus melaksanakan

inspeksi secara visual kinerja hasil pekerjaan (Performance of Work) dan dibuat

catatan apabila terdapat penyimpangan dalam pekerjaan (termasuk cacat mutu)

serta rekomendasi tindak lanjutnya yaitu untuk dilaksanakan pengukuran hasil

pekerjaan atau perbaikan pekerjaan.

3. Segera setelah pekerjaan pengukuran selesai, dilakukan penghitungan volume

pekerjaan.

4. Penyedia Jasa harus menjamin pengamanan setiap pekerjaan yang telah

mendapat validasi.

5. Rekaman proses pengawasan pekerjaan mulai dari Request hingga Validasi

merupakan satu kesatuan berkas yang disimpan dikantor Wakil Direksi Pekerjaan,

dibawah pengendalian Supervision Engineer.

F. BUKTI KERJA

1. Data Hasil Pengukuran

2. Rekaman Proses Pengukuran dan Validasi

92

| Rapat PCM

XI. SISTEM MANAJEMEN MUTU

A. Gambaran Umum

Manajemen Mutu merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk

mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Sedangkan Mutu

adalah suatu gambaran dan karakteristik menyeluruh dari suatu barang/jasa yang

menunjukkan kemampuannya dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau

tersirat. Untuk mengarahkan dan pengendalian organisasi dalam hal tercapainya

sasaran mutu, maka diperlukan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi dan

terdokumentasi.

Pengarahan dan Pengendalian yang terkait dengan mutu pada umumnya

mencakup penetapan kebijakan mutu, sasaran mutu, perencanaan mutu,

pengendalian mutu, pemastian/penjaminan mutu dan perbaikan mutu. Dalam buku

ajar pengawasan ini, sebelum melaksanakan pengendalian mutu, perlu ditetapkan

rencana mutu terlebih dahulu yang merupakan bagian dari perencanaan mutu.

Perencanaan Mutu merupakan penetapan sasaran mutu dan merincikan proses

operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu.

Penerapan sasaran mutu akan berjalan efektif jika seluruh unit kerja yang terkait

dalam organisasi memelihara sistem mutu yang sesuai jenis, ruang lingkup dan

volume kegiatannya. Setiap proses perbaikan menghasilkan suatu prosedur baru

yang merupakan revisi atau tambahan dari prosedur sebelumnya yang sudah ada

dan digunakan sebagai acuan.

Mutu hasil proses pelaksanaan pada dasarnya akan selalu berkembang sesuai

tuntutan masyarakat. Oleh karena itu metoda dan proses kerja yang didokumentasikan

dalam bentuk standar (pedoman, prosedur dan instruksi kerja) harus selalu

disempurnakan. Acuan untuk perbaikan tersebut merupakan dokumen mutu yang

telah dilaksanakan dan didokumentasi dengan baik, proses ini akan memicu perbaikan

yang berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan dimulai dalam suatu gugus

tugas pada masing-masing unit pelaksana (bottom up).

Untuk menjaga kualitas suatu produk diperlukan pengendalian mutu yang berupa

aktivitas inspeksi, yaitu memeriksa produk, menerima yang memenuhi syarat dan

menolak yang tidak memenuhi syarat. Melalui sistem pengendalian mutu yang

didasarkan pada inspeksi produk akhir tersebut sulit untuk menghindari terbuangnya

93

| Rapat PCM

bahan, waktu dan tenaga karena adanya produk yang ditolak karena tidak memenuhi

persyaratan. Oleh karena itu kemudian timbul pemikiran untuk menciptakan sistem

yang dapat mencegah timbulnya masalah yang berhubungan dengan mutu. Tuntutan

tersebut kemudian melahirkan keinginan untuk lebih berorientasi kepada sistem dan

proses, yaitu apa yang dikenal Sistem Manajemen Mutu atau disingkat SMM.

B. Manajemen Mutu

Manajemen Mutu merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk

mengarahkan dan pengendalian yang terkait dengan mutu dan pada umumnya

mencakup penetapan tentang Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Perencanaan Mutu,

Pengendalian Mutu, Penjaminan Mutu dan Perbaikan Mutu. Sedangkan didalam

pengawasan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan dokumen Sistem Manajemen

Mutu yang harus dipersiapkan sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Sasaran Mutu;

2. Rencana Mutu;

3. Manual Mutu;

4. Prosedur Mutu;

5. Dokumen lainnya seperti petunjuk pelaksanaan, instruksi kerja dsb;

6. Rekaman.

Penjelasan dari setiap point diatas dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Mutu;

Sasaran Mutu merupakan target yang terukur dan pencapaiannya dimonitor dan

dievaluasi secara periodik. Sasaran yang harus dicapai merupakan penjaminan

mutu kegiatan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak pada setiap unit

kerja kegiatan dan tidak bertentangan dengan visi dan misi unit kerja. Sasaran

Mutu harus sesuai dengan sasaran mutu atasan langsung dari unit kerja kegiatan

dan harus selalu dikomunikasikan dan dimengerti pada setiap tingkat dan jajaran

unit unit kerja yang bersangkutan.

2. Rencana Mutu;

Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja/unit pelaksanan kegiatan

dan penyedia jasa/barang harus memiliki rencana mutu. Dokumen rencana

mutu dibedakan menjadi :

a. Rencana Mutu Unit Kerja (RMU)

RMU merupakan dokumen rencana penetapan kinerja sebagai penjabaran

94

| Rapat PCM

dari sasaran dan program tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja

Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka penjaminan mutu.

Penetapan Kinerja tahunan dari rencana kerja tahunan pada unit kerja guna

mendukung pencapaian RENSTRA Departemen. Isi dari Rencana Mutu Unit

Kerja antara lain Rincian Program Tahunan, kebutuhan sumber daya manusia,

prasarana dan sarana, keuangan, informasi dan teknologi. RMU ini disusun

setelah DIPA ditandatangani, untuk menjamin mutu kegiatan atau hasil

pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)

Rencana Mutu Pelaksanaan merupakan dokumen sistem manajemen mutu

pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Satker, SNVT dan PPK dalam

rangka penjaminan mutu. Rencana Mutu Pelaksanaan berisi antara lain :

1) Informasi kegiatan yaitu menguraikan penjelasan mengenai nama dan

kode kegiatan, sumber dana, lokasi kegiatan, lingkup pekerjaan, waktu

pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan.

2) Sasaran Mutu Kegiatan.

3) Persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing Satuan Kerja/SNVT/PPK.

4) Struktur Organisasi Pelaksanaan kegiatan.

5) Tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing personil yang ada

dalam struktur organisasi.

6) Kebutuhan sumber daya dalam rangka memenuhi mutu yang

dipersyaratkan.

7) Bagan alir pelaksanaan kegiatan dengan menguraikan urutan proses

kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyerahan akhir

kegiatan termasuk verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan

pengujian (sesuai keperluannya).

8) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yaitu menguraikan tahapan pelaksanaan

sesuai dengan perencanaan waktu.

9) Jadwal penggunaan Prasarana dan sarana yaitu menguraikan

perencanaan penggunaan peralatan dan kelengkapan yang diperlukan

dalam melaksanakan kegiatan.

10) Jadwal Personil yaitu menguraikan rencana tugas personil, tenaga ahli

dan staff pendukungnya dalam setiap kegiatan sesuai dengan kompetensi

yang dipersyaratkan.

95

| Rapat PCM

11) Rencana terhadap metode verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi,

inspeksi dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya.

12) Daftar kriteria penerimaan yang menguraikan ketentuan-ketentuan dari

setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratkan.

13) Daftar dokumen sistem manajemen mutu dalam rangka mencapai

kesesuaian mutu yang dipersyaratkan.

14) Daftar induk rekaman (bukti kerja) untuk membuktikan bahwa

pelaksanaan kegiatan telah memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.

c. Rencana Mutu Kontrak (RMK)

Rencana Mutu Kontrak nerupakan dokumen sistem manajemen mutu yang

disusun oleh Penyedia Jasa/Barang untuk setiap kontrak pekerjaan dalam

rangka penjaminan mutu. Rencana Mutu Kontrak berisi antara lain :

1) Informasi kegiatan yaitu menguraikan penjelasan mengenai nama dan

kode kegiatan, sumber dana, lokasi kegiatan, lingkup pekerjaan, waktu

pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan.

2) Sasaran Mutu kegiatan yang menguraikan target pencapaian mutu yang

terukur sesuai dengan rencana kerja dan syarat.

3) Struktur Organisasi yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan

pekerjaan dari pihak organisasi unit pelaksana kegiatan (SNVT/PPK)

berikut organisasi konsultan pengawas pekerjaan (jika ada).

4) Struktur Organisasi Penyedia Jasa termasuk uraian tugas tanggung jawab

dan wewenang masing-masing kedudukan.

5) Bagan alir pelaksanaan kegiatan yang menguraikan urutan proses

kegiatan dari tahap persiapan sampai tahap penyerahan akhir kegiatan,

termasuk kegiatan verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan

pengujian yang diperlukan.

6) Jadwal pelaksanaan kegiatan yang menguraikan tahapan pelaksanaan

sesuai dengan perencanaan waktu termasuk perencanaan bobot

pekerjaan.

7) Jadwal peralatan yang akan digunakan dan Jadwal material yang

diperlukan pada setiap tahapan kegiatan.

8) Jadwal personil yang diperlukan termasuk tenaga ahli dan staff

pendukung dalam setiap kegiatan sesuai dengan kompetensi yang

dipersyaratkan.

9) Rencana terhadap metode verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi,

96

| Rapat PCM

inspeksi dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya.

10) Daftar kriteria penerimaan yang menguraikan ketentuan-ketentuan dari

setiap tahapan proses dan hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratkan.

11) Daftar Induk Dokumen yaitu daftar dokumen (internal dan eksternal) yang

diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan berupa standar kerja,

prosedur kerja, instruksi kerja dan peraturan perundang – undangan yang

berlaku dalam rangka mencapai kesesuaian mutu yang dipersyaratkan.

12) Daftar induk rekaman (bukti kerja) untuk membuktikan bahwa proses

kegiatan telah dilaksanakan.

3. Manual Mutu

Manual Mutu merupakan dokumen mutu yang diperlukan untuk mengatur

penerapan sistem manajemen mutu dilingkungan unit kerja sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Pendokumentasian manual mutu wajib ditetapkan berdasarkan

peraturan yang berlaku dan wajib diikuti serta diterapkan oleh semua jajaran unit

kerjanya termasuk unit pelaksana kegiatan.

Manual Mutu dikembangkan dengan mengacu pada peraturan yang terkait dan

apabila terdapat ketentuan yang tidak dapat diterapkan maka harus diberikan

penjelasan atau alasan pengecualian dan jika ada perubahan maka manual mutu

harus direvisi.

Manual Mutu sekurang – kurangnya mencakup :

- Lingkup Penerapan sistem manajemen mutu

- Sasaran mutu unit kerja.

- Struktur organisasi unit kerja

- Bagan alir interaksi antar proses beserta penjelasannya dalam rangka

penjaminan mutu kegiatan.

- Pengaturan penerapan sistem manajemen mutu dan daftar dokumentasi yang

digunakan.

4. Prosedur Mutu

Prosedur Mutu merupakan dokumen yang menjelaskan metode dan tindakan

tertentu yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen mutu yang wajib

dilaksanakan seluruh unit kerja/unit pelaksana kegiatan dalam lingkup

kewenangannya.

Prosedur mutu sekurang – kurangnya berisi :

a. Prosedur pengendalian dokumen.

b. Prosedur pengendalian rekaman.

97

| Rapat PCM

c. Prosedur audit internal SMM.

d. Prosedur pengendalian pekerjaan tidak sesuai.

e. Prosedur tindak korektif.

f. Prosedur tindakan pencegahan.

5. Dokumen yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan

Dokumen – dokumen yang digunakan untuk mengatur kegiatan pada setiap unit

kerja untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses

untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan secara efektif sesuai sistem

manajemen mutu Departemen Pekerjaan Umum mencakup antara lain :

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor

23/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementrian

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Kementrian Pekerjaan Umum Yang Merupakan

Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan.

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2018 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

d. SNI ISO 9000:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu.

e. SNI Nomor 19-19011-2003 tentang Pedoman Pengauditan Sistem

Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan.

f. SNI Nomor 19-9000-2005 tentang Sistem Manajemen Mutu Dasar-dasar

dan Kosakata.

g. Dokumen-dokumen standar nasional, internasional, buku literatur dan

peraturan perundang-undangan yang bersal dari eksternal unit kerja.

h. Dokumen yang diterbitkan secara internal unit kerja kegiatan yang dapat

berbentuk petunjuk pelaksanaan atau instruksi kerja yang disusun oleh

pejabat yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau personil yang memiliki

kompetensi pada substansi terkait bagi keperluan spesifik penerapan SMM

dimasing – masing unit kerja/unit pelaksana kegiatan.

C. Proses dan Pelaksanaan Kegiatan

Setiap kegiatan pekerjaan selalu memerlukan perencanaan, proses, metode kerja

98

| Rapat PCM

dan pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan hingga hasil suatu kegiatan sesuai

dengan persyaratan yang telah ditentukan. Untuk setiap unit kerja/unit pelaksana

kegiatan harus merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan

secara terkendali yang meliputi :

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah

ditetapkan dalam rencana mutu unit kerja atau rencana mutu pelaksanaan

kegiatan atau rencana mutu kontrak.

2. Setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan informasi yang menggambarkan

karakteristik kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan.

3. Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan sumber daya yang

diperlukan dalam proses kegiatan.

4. Ketersediaan peralatan monitoring dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan

serta mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan.

Setiap jenis kegiatan harus mempunyai petunjuk pelaksanaan yang

merupakan dokumen standar kerja yang diperlukan guna memastikan

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif

dan efisien. Adapun Petunjuk Pelaksanaan sekurang-kurangnya :

a. Halaman Muka berisi :

- Judul dan nomor identifikasi petunjuk pelaksanaan

- Status validasi dan status perubahan.

- Kolom sahkan petunjuk pelaksanaan.

b. Riwayat Perubahan;

c. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan;

d. Ruang Lingkup penerapan;

e. Referensi atau acuan yang digunakan;

f. Definisi (penjelasan istilah-istilah) jika diperlukan;

g. Tahapan proses atau kegiatan (dengan bagan alir jika perlu);

h. Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratan-persyaratan yang

harus Dipenuhi dalam melaksanakan proses);

i. Tanggung jawab dan wewenang;

j. Kondisi khusus (penyimpangan dsb.);

k. Rekaman/Bukti kerja (yang menjadi persyaratan)

l. Lampiran berupa contoh format rekaman/bukti kerja.

Sedangkan untuk melaksanakan Validasi terhadap proses pelaksanaan

pekerjaan dalam kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan dengan hasil

99

| Rapat PCM

kegiatan setelah selesai dilaksanakan harus dapat dilakukan pada setiap tahap

kegiatan, jika verifikasi tidak dapat dilakukan secara langsung melalui monitoring

atau pengukuran secara berurutan. Validasi pada plekasanaan kegiatan harus

mempertimbangkan ketentuan berikut :

- Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk peninjauan dan persetujuan

proses.

- Validasi ulang pelaksanaan kegiatan bila hasilnya tidak sesuai dengan kriteria

yang ditetapkan, setelah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan.

Disamping itu setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus mampu mengidentifikasi

hasil setiap tahapan kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dan mengidentifikasi

status hasil kegiatan tersebut. Tujuan identifikasi untuk memastikan pada hasil

kegiatan dapat dilakukan analisis apabila terjadi ketidaksesuaian pada proses dan

hasil kegiatan. Rekaman hasil identifikasi harus selalu terpelihara dalam pengendalian

rekaman/bukti kerja.

Untuk memastikan bahwa pemeliharaan hasil pekerjaan pada saat penyerahan

tetap sesuai sebagaimana pada saat produksi maka harus dilakukan pemeliharaan

hingga sampai waktu penyerahan. Pada proses penyerahan hasil pekerjaan, setiap

unit kerja harus mensyaratkan dan menerapkan proses pemeliharaan hasil

pekerjaan dan yang menjadi bagian hasil pekerjaan agar mutu tetap terjaga.

D. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan

Monitoring dan pengendalian Kegiatan merupakan suatu proses evaluasi yang

harus dilaksanakan untuk mengetahui kinerja hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga

dapat dilakukan pengukuran atau penilaian hasil dari produk penyedia jasa.

Monitoring merupakan bagian dari pengendalian mutu hasil pekerjaan, agar semua

hasil kegiatan yang diserahkan dapat memenuhi persyaratan kriteria penerimaan

pekerjaan. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring

antara lain :

a. Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan kegiatan harus menetapkan metode

yang tepat untuk monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan dari setiap tahapan

pekerjaan.

b. Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara memverifikasi bahwa

persyaratan telah dipenuhi.

c. Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan pada tahapan yang sesuai

berdasarkan pengaturan yang telah direncanakan.

100

| Rapat PCM

d. Rekaman bukti monitoring dan pengukuran hasil kegiatan harus dipelihara

kedalam pengendalian rekaman/bukti kerja.

Disamping itu setiap unit kerja harus menentukan, mengumpulkan dan menganalisis

data yang sesuai dan memadai untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan.

Analisis data bertujuan untuk mengevaluasi dimana dapat dilaksanakan perbaikan

berkesinambungan dan analisis harus didasarkan pada data yang dihasilkan dari

kegiatan monitoring dan pengukuran atau dari sumber terkait lainnya. Hasil analisis

harus berkaitan dengan manfaat hasil pekerjaan, kesesuaian terhadap persyaratan

hasil pekerjaan dan karakteristik dari proses-proses kegiatan termasuk peluang

untuk tindakan pencegahan.

Sedangkan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi

persyaratan harus di-identifikasi dan dipisahkan dari hasil pekerjaan yang sesuai

untuk mencegah penggunaan yang tidak terkendali. Tindakan yang harus

dilaksanakan pada pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan antara lain :

a. Penanggung jawab pada setiap kegiatan harus memastikan bahwa hasil dari

setiap tahapan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan diidentifikasi dan

dikendalikan untuk tindak lanjut tahapan kegiatan yang berhubungan dengan

tahapan sebelumnya.

b. Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai harus diatur dalam

prosedur pengendalian hasil pekerjaan tidak sesuai yang merupakan bagian dari

prosedur mutu.

c. Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal harus mencakup :

- Penetapan personil yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk

menetapkan ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap tahapan.

- Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak sesuai termasuk tatacara

pelepasan hasil kegiatan tidak sesuai.

- Mekanisme verifikasi ulang untuk menunjukkan kesesuaian dengan

persyaratan yang ditetapkan.

d. Pengendalian pekerjaan tidak sesuai harus dilaksanakan dengan mengesahkan

penggunaan dan penerimaannya berdasarkan konsensi oleh pengguna atau

pemanfaatan hasil pekerjaan.

Dalam upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah

terulangnya hasil pekerjaan yang tidak sesuai, diperlukan tindakan korektif dan

tindakan pencegahan yang diatur dalam prosedur mutu. Prosedur tindakan

korektif minimal harus mencakup kegiatan antara lain :

101

| Rapat PCM

1) Menguraikan ketidaksesuaian,

2) Menentukan/menganalisa penyebab ketidaksesuaian

3) Menetapkan rencana penanganan untuk memastikan, bahwa

ketidaksesuaian tidak akan terulang dan jadwal waktu penanganan.

4) Menetapkan petugas yang melaksanakan tindak perbaikan.

5) Mencatat hasil tindakan yang dilakukan.

6) Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Sedangkan tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya meminimalkan

potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi termasuk penyebabnya. Tindakan

pencegahan harus mempertimbangkan dampak potensialnya dan efek dari

tindakan pencegahan kegiatan yang lainnya. Untuk itu perlu mengidentifikasi

potensi ketidaksesuaian dan merencanakan kebutuhan tindakan untuk

mencegah terjadinya ketidaksesuaian serta melakukan verifikasi tindakan

pencegahan yang telah dilaksanakan. Setiap pelaksanaan tindakan korektif dan

tindakan pencegahan harus ada pengendalian rekaman/bukti kerja tidakan korektif

atau tindakan pencegahan.

102

| Rapat PCM

XII. SERAH TERIMA PEKERJAAN

A. TUJUAN

Untuk mendapatkan hasil pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat

dipertanggung jawabkan secara teknis dan administrasi.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini memuat proses Serah Terima Sementara Pekerjaan dimulai dari

permohonan Penyedia Jasa, evaluasi dan penelitian baik teknis maupun administrasi

terhadap hasil pekerjaan oleh Panitia sampai dengan selesainya Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan.

C. DEFINISI

1. Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over) adalah peristiwa

penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara menyeluruh sesuai kontrak dan

addendumnya kepada Pemilik / Direksi Pekerjaan, yang masih harus dipelihara

dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur

dalam Kontrak.

2. List of Defect & Deficiencies adalah daftar kerusakan dan cacat-cacat hasil

pekerjaan yang harus diperbaiki disertai cara pelaksanaan perbaikannya.

3. Warranty Period (masa jaminan pemeliharaan) adalah suatu ukuran waktu yang

ditentukan dalam dokumen kontrak untuk menjamin & memelihara hasil


D. KETENTUAN UMUM

1. Permintaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) dapat

diajukan oleh Penyedia Jasa setelah pekerjaan mencapai prestasi 100% sesuai

dengan yang tertuang dalam kontrak dan addendumnya dan sisa pekerjaan hanya

pekerjaan minor, Penyedia Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis

kepada PPK dengan menyebutkan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan dan

103

| Rapat PCM

menunjuk wakilnya untuk keperluan tersebut.

2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tersebut, Direksi

memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Jasa mengenai jadual waktu

rencana pemeriksaan pekerjaan oleh staf PPK atau oleh Panitia Serah Terima

Pekerjaan yang ditunjuk oleh PPK.

3. Dalam tempo paling lama 28 hari sejak surat pemberitahuan dari Pemilik, Panitia

harus sudah ke Proyek / site / lapangan.

4. Penilaian hasil pekerjaan yang dilakukan Panitia yang ditunjuk oleh PPK harus

dibahas dalam rapat Panitia Serah Terima Pekerjaan, dibuatkan jadwal

pelaksanaannya, jenis-jenis test yang akan dilaksanakan, dan penilaian Panitia

harus meliputi :

a. Penilaian Visual, penilaian yang dilakukan dari hasil penelitian secara visual di

lapangan terhadap hasil pekerjaan Penyedia Jasa.

b. Penilaian Teknis, pemeriksaan terhadap kualitas (mutu) hasil pekerjaan yang

telah diselesaikan oleh Penyedia Jasa melalui uji keandalan mutu.

c. Penilaian Administrasi, pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi

pelaksanaan Kontrak, serta kesesuaian antara hasil dan administrasi

pendukungnya.

5. Susunan kepanitiaan dapat terdiri atas:

a. Ketua : Unsur Pengendalian

b. Sekretaris : Unsur Administrasi PPK

c. Anggota : Unsur Bidang Pengujian

d. Anggota : Unsur Pembinaan Pelaksanaan dan Sistem Mutu

e. Anggota : Unsur Pembinaan Perencanaan

f. Anggota : Unsur Keuangan

g. Anggota : Unsur Pelaksana (PPK)

Dalam hal-hal tertentu atau apabila diperlukan, ketua panitia dapat menunjuk atau

mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain namun demikian tanggung

jawab tetap kepada yang bersangkutan. Demikian pula Ketua Panitia dapat

membentuk Tim Pembantu yang terdiri dari unsur Direksi Teknis, pengawas

proyek dan dari Penyedia Jasa untuk membantu tugas-tugas Panitia.

6. Penyerahan sementara pekerjaan (Provisional Hand Over), dapat dilakukan

dengan ketentuan antara lain :

104

| Rapat PCM

a. Penyedia Jasa telah menyelesaikan pekerjaan fisik keseluruhan (100%) dari

lingkup pekerjaan atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam dokumen

sementara.

b. Direksi Teknik mengadakan penelitian dan dalam 7 (tujuh) hari dari tanggal

diterimanya surat permohonan Penyerahan Sementara Pekerjaan / PHO.

c. Pemilik setelah memberitahukan tersebut akan mengirimkan pemberitahuan

secara tertulis kepada Penyedia Jasa dengan memberitahukan komposisi

dari panitia.

d. Direksi Teknik harus sudah membuat program pengujian yang akan

dilakukan oleh panitia dan diberitahukan kepada Penyedia Jasa.

e. Penyedia Jasa mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan

kunjungan panitia ke site dan menyelenggarakan test-test yang diperlukan

yang disaksikan oleh Direksi Teknik.

f. Panitia kemudian membuat daftar kekurangan-kekurangan dan cacat- cacat

(list of defects & deficiencies) dan melampirkan hasil test yang bersangkutan

yang dilampirkan dalam Berita Acara.

g. Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat tersebut,

panitia harus memberikan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam

syarat-syarat kontrak.

h. Apabila defects & deficiencies tersebut disebabkan oleh material dan

workmanship Penyedia Jasa yang kurang baik (kesalahan Penyedia Jasa),

maka perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Apabila

bukan kesalahan Penyedia Jasa, maka perbaikan juga harus dikerjakan

Penyedia Jasa dan merupakan pekerjaan tambah dalam kontrak.

i. Konfirmasi bahwa defects & deficiencies telah diperbaiki sernuanya oleh

Penyedia Jasa dilampirkan lagi dalam Berita Acara dan tanggal Penyerahan

Pekerjaan Sementara dicertified. Dengan sendirinya harus didahului

Penyedia Jasa dan merupakan pekerjaan tambah dalam kontrak.

7. Selama masa pemeliharaan (Warranty Period = WP) Penyedia Jasa wajib

memelihara sehingga kondisi tetap seperti pada saat Penyerahan Sementara

Pekerjaan/PHO disahkan oleh Panitia. Untuk maksud tersebut Penyedia Jasa

harus menyediakan beberapa peralatan dan personil secukupnya di tempat

pekerjaan.

105

| Rapat PCM

8. Apabila terdapat kerusakan-kerusakan dan cacat-cacat selama WP karena

penggunaan material dan cara kerja Penyedia Jasa, maka Penyedia Jasa

dibebani untuk memperbaiki dan membiayainya.

Sebaliknya apabila bukan kesalahan Penyedia Jasa, maka Penyedia Jasa

wajib memperbaiki dan dimasukkan dalam tambahan pekerjaan.

9. Apabila Penyedia Jasa tidak bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan

selama WP karena berbagai sebab, maka Pemilik dapat menunjuk pihak

lain untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut dan biayanya

dibebankan kepada Penyedia Jasa dengan dipotongkan dari uang

Penyedia Jasa yang masih ditahan oleh Pengguna yang berupa Uang

Retensi.

10. Serah Terima Pekerjaan Sementara harus dituangkan dalam Berita Acara

yang ditandangani oleh PPK dan Penyedia Jasa, berdasarkan rekomendasi

dari Panitia Serah Terima Pekerjaan.

106

| Rapat PCM

107

I. PENDAHULUAN · dalam pengendalian mutu pekerjaan dilapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu bahan pada setiap tahapan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan melakukan

Documents