B e I t t Broadband is economic gro Information an Tahu Development kemiskinan d ke‐8 yaitu me tersebut ada informasi da populasi, dan Sasa Kesenjangan dijembatani. abad ke‐21 in masyarakat. seluruh lapisa Hasil tetap, seluler negara‐negar sebesar 10% bila dibandin pertumbuhan Gambar 1 ekon Konsultasi Pu a general pur wth and nati nd Communica n 2000 me t Goals (MDG dan meningka engembangka alah kerjasam n komunikas n pengguna in ran utama y digital juga Para pemim ni sangat berg Di banyak n an masyaraka kajian yang r, internet, da ra miskin da maka akan te ngkan dengan n layanan tele 1. Pengaruh pe nomi. Sumber: ublik White Paper P rpose technolo ional competit ation Technolog erupakan ton Gs). MDG m atkan taraf ke an kemitraan ma dengan se si, yang meli nternet per 10 yang telah dit a berarti kes mpin dunia m gantung kepa egara, akses at. dilakukan ol an broadband an berkemba erjadi pening n yang dialam ekomunikasi ningkatan pen Extending Rea Penggunaan Pita F I. PEN ogy that signi tiveness, and gies (GICT) Dep nggak awal merupakan se ehidupan. Tel n global untuk ektor swasta puti sambun 00 populasi. tetapkan dap senjangan d meyakini bahw ada ketersedi broadband eh World Ba d dari 120 ne ang, memper gkatan pertum mi oleh nega lainnya (Gam netrasi layanan ach and Increa Developm Frekuensi 2300‐23 1 NDAHULU ificantly affect it can contrib partment, Wor yang diteta ebuah agenda lah dicanangk k pembangun dalam mem gan telepon pat terlaksan alam pemba wa perkemba aan jaringan ini ditetapka nk berdasark egara antara rlihatkan bah mbuhan ekon ara maju (1,2 mbar 1). n telekomunika sing Impact Inf ment. World Ba 360 MHz Untuk Lay UAN ts how people bute to socia rld Bank) apkan oleh a optimis ya kan 8 (delapa nan, dan targe manfaatkan te per 100 po a dengan ba angunan seh angan sosial broadband d n sebagai fa kan analisa e tahun 1980 s hwa setiap p omi sebesar 1%) serta leb asi sebesar 10% formation and ank, 2009. yanan Pita Lebar N e live and wor al and cultura PBB untuk ang berupaya an) tujuan M et yang hend eknologi baru pulasi, pelan aik bila akses hingga masal dan ekonom dengan harga silitas publik econometric p sampai deng peningkatan 1,38%. Penin bih baik bila % terhadap pen d Communicati Nirkabel (Wireless rk. It is a key al developmen mencapai M a mengurang DG yang man dak dicapai da u, terutama t nggan seluler s broadband lah ini haru mi setiap neg a yang terjang k yang menda pertumbuhan an tahun 200 penetrasi br ngkatan ini le dibandingkan ningkatan pert ion Technology s Broadband) y driver of nt. (Global Millenium gi tingkat na tujuan ari tujuan teknologi per 100 tersedia. s segera ara pada gkau oleh asar bagi n telepon 06, untuk roadband bih tinggi n dengan tumbuhan y For
28
Embed
I. PEN DAHULUAN - sdppi.kominfo.go.id · aan jaringan ini ditetapka nk ... tarif akses internet yang terjangkau di Indonesia. ... GSM menjadi GPRS, EDGE, WCDMA, dan HSPA kemudian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BeI
t
t
Broadband is economic groInformation an
Tahu
Development
kemiskinan d
ke‐8 yaitu me
tersebut ada
informasi da
populasi, dan
Sasa
Kesenjangan
dijembatani.
abad ke‐21 in
masyarakat.
seluruh lapisa
Hasil
tetap, seluler
negara‐negar
sebesar 10%
bila dibandin
pertumbuhan
Gambar 1ekon
Konsultasi Pu
a general purwth and natind Communica
n 2000 me
t Goals (MDG
dan meningka
engembangka
alah kerjasam
n komunikas
n pengguna in
ran utama y
digital juga
Para pemim
ni sangat berg
Di banyak n
an masyaraka
kajian yang
r, internet, da
ra miskin da
maka akan te
ngkan dengan
n layanan tele
1. Pengaruh penomi. Sumber:
ublik White Paper P
rpose technoloional competitation Technolog
erupakan ton
Gs). MDG m
atkan taraf ke
an kemitraan
ma dengan se
si, yang meli
nternet per 10
yang telah dit
a berarti kes
mpin dunia m
gantung kepa
egara, akses
at.
dilakukan ol
an broadband
an berkemba
erjadi pening
n yang dialam
ekomunikasi
ningkatan pen Extending Rea
Penggunaan Pita F
I. PEN
ogy that signiftiveness, and gies (GICT) Dep
nggak awal
merupakan se
ehidupan. Tel
n global untuk
ektor swasta
puti sambun
00 populasi.
tetapkan dap
senjangan d
meyakini bahw
ada ketersedi
broadband
eh World Ba
d dari 120 ne
ang, memper
gkatan pertum
mi oleh nega
lainnya (Gam
netrasi layananach and Increa
Developm
Frekuensi 2300‐23
1
NDAHULU
ificantly affectit can contribpartment, Wor
yang diteta
ebuah agenda
lah dicanangk
k pembangun
dalam mem
gan telepon
pat terlaksan
alam pemba
wa perkemba
aan jaringan
ini ditetapka
nk berdasark
egara antara
rlihatkan bah
mbuhan ekon
ara maju (1,2
mbar 1).
n telekomunikasing Impact Inf
ment. World Ba
360 MHz Untuk Lay
UAN
ts how peopleibute to sociarld Bank)
apkan oleh
a optimis ya
kan 8 (delapa
nan, dan targe
manfaatkan te
per 100 po
a dengan ba
angunan seh
angan sosial
broadband d
n sebagai fa
kan analisa e
tahun 1980 s
hwa setiap p
omi sebesar
1%) serta leb
asi sebesar 10%formation andank, 2009.
yanan Pita Lebar N
e live and woral and cultura
PBB untuk
ang berupaya
an) tujuan M
et yang hend
eknologi baru
pulasi, pelan
aik bila akses
hingga masal
dan ekonom
dengan harga
silitas publik
econometric p
sampai deng
peningkatan
1,38%. Penin
bih baik bila
% terhadap pend Communicati
Nirkabel (Wireless
rk. It is a keyal developmen
mencapai M
a mengurang
DG yang man
dak dicapai da
u, terutama t
nggan seluler
s broadband
lah ini haru
mi setiap neg
a yang terjang
k yang menda
pertumbuhan
an tahun 200
penetrasi br
ngkatan ini le
dibandingkan
ningkatan pertion Technology
s Broadband)
y driver of nt. (Global
Millenium
gi tingkat
na tujuan
ari tujuan
teknologi
per 100
tersedia.
s segera
ara pada
gkau oleh
asar bagi
n telepon
06, untuk
roadband
bih tinggi
n dengan
tumbuhan y For
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
2
Beberapa alternatif teknologi yang dapat digunakan untuk memberikan broadband access antara lain:
a. Jaringan kabel (wired), baik tembaga (copper) maupun serat optic (fiber optic).
b. Jaringan nirkabel (wireless)
c. Satelit (broadband satellite access)
Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda‐beda sehingga pendekatan yang digunakan untuk
mengimplementasikan jaringan broadband tidak seragam. Bila kita tinjau lebih jauh, berdasarkan data dari BPS,
pada tahun 2009 Indonesia memiliki sekitar 55,159 juta rumah tinggal (household), dan terdapat 8,6 juta
sambungan telepon tetap (kabel) yang melayani rumah tinggal, bisnis, dan pemerintahan. Diperkirakan sekitar
20% dari sambungan ini digunakan untuk keperluan bisnis dan pemerintahan dimana layanan broadband dapat
diberikan di dalamnya, dan terdapat sebagian yang tidak bisa dimanfaatkan untuk layanan broadband
mengingat keterbatasan serta kondisi jaringan PSTN tertentu. Untuk membangun jaringan kabel baru, terdapat
masalah utama yang dihadapi penyelenggara antara lain dari sisi memperoleh izin galian, besarnya investasi
yang dibutuhkan, kondisi geografis, waktu implementasi yang relatif lama, serta pangsa pasar yang tersebar
sampai dengan daerah rural. Hal ini sangat mempengaruhi kelayakan investasi jaringan kabel yang akan
dilakukan. Dengan demikian, teknologi nirkabel diperkirakan akan lebih dominan digunakan untuk penyediaaan
akses broadband bagi masyarakat Indonesia.
Tabel 1. Status penguasaan tempat tinggal. Sumber : BPS
Milik Sendiri Kontrak Sewa Bebas Sewa DinasMilik Orang Tua /
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
4
Tujuan utama dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam dokumen ini adalah:
(a) Menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT dan penyebaran layanan
secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
(b) Mendorong terciptanya tarif akses internet yang terjangkau di Indonesia.
(c) Membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi, dan konten dalam negeri.
(d) Menciptakan mekanisme perizinan alokasi spektrum frekuensi radio yang transparan dengan
memperhatikan nilai ekonomi dari spektrum frekuensi radio.
Draft kebijakan pemerintah yang tertuang dalam dokumen ini juga berpedoman pada Perpres No.5 tahun 2010
yaitu arah kebijakan yang terkait dengan Fokus Dukungan Sarana dan Prasarana bagi Peningkatan Daya Saing
Sektor Riil diantaranya melalui optimalisasi sumber daya (resources) dalam pengembangan sarana dan
prasarana dan layanan komunikasi dan informatika dengan strategi antara lain:
(1) pengelolaan sumber daya terbatas (spektrum dan non spektrum);
(2) penerapan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi berbasis pita untuk mencerminkan nilai
keekonomiannya;
(3) adopsi sistem perizinan berbasis teknologi netral dengan tetap menjaga interoperabilitas;
(4) pengembangan industri TIK dalam negeri tanpa proteksi yang berlebihan di antaranya untuk mendukung
implementasi broadband wireless access;
(5) implementasi konsep infrastructure sharing dan site sharing (co‐location) berbasis open access untuk
efisiensi investasi serta mendorong pergeseran dari belanja modal menjadi belanja operasi;
(6) pemberdayaan masyarakat (community based empowerment) melalui pemberian edukasi dan bimbingan
teknis terutama dalam pengembangan konten lokal.
I.2. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
(WIRELESS BROADBAND)
Pada awal tahun 2000, melalui event WRC‐2000, ITU mengidentifikasi pita frekuensi 2.1 GHz sebagai core
band untuk penyelenggaraan IMT‐2000 yang umum dikenal dengan 3G (3rd Generation). Namun pada WRC‐
2003, ITU mengidentifikasi pula pita frekuensi 2.6 GHz sebagai extended band untuk layanan IMT‐2000. Dalam
perkembangannya, 3G and beyond tidak lagi dinyatakan sebagai IMT‐2000, demikian pula halnya IMT‐Advance
yang dikenal sebagai 4G (4th Generation). Keduanya cukup dinyatakan dengan IMT. Pada WRC‐2007, pita
frekuensi 2.3 GHz pada rentang frekuensi 2300‐2400 MHz dinyatakan sebagai pita frekuensi untuk IMT.
Teknologi IMT meliputi teknologi WCDMA, TD‐SCDMA, CDMA 2000, dan OFDMA. Pengembangan
IMT‐2000 melalui jalur GSM menjadi GPRS, EDGE, WCDMA, dan HSPA kemudian LTE dan LTE‐Advanced
dikembangkan oleh 3GPP (3G Partnership Project). Sedangkan 3GPP2 mengembangkan CDMA, CDMA 1X,
CDMA 2000 1X EV/DV dan keinginan untuk membangun 4G melalui UMB. Namun karena kurang berhasil, maka
3GPP2 bergabung dengan 3GPP dan bersama‐sama mengembangkan LTE, dimana persyaratan teknisnya sudah
ditetapkan 3GPP Release 9. Dengan demikian, diharapkan 3GPP Release 9 akan mempunyai backward
compatibility tidak hanya dengan access 3GPP tetapi juga dengan 3GPP2.
W
j
y
Sedang
mana 802.16
802.16d dan
3GPP2 yang
WiMAX 802.1
Mulai
IMT‐2000. De
kelebihan dib
jalur 3GPP, L
sebagai uplin
MHz yang da
kekurangan m
masing‐masin
I.3. KO
Menu
dan kemasya
inovasi layan
usaha, khusu
seluruh poten
Inter
listrik, air, da
yang menda
National Bro
beberapa neg
Gambar 3.
Konsultasi Pu
gkan IEEE dan
6m setara de
802.16e di p
semua perk
16e maupun
dari awal pe
engan penera
banding WCD
LTE menggun
nk‐nya, dan m
apat dipakai
masing‐masin
ng penyeleng
NDISI BROAD
urut ITU, bro
arakatan. Bag
nan untuk me
usnya usaha
nsi bisnis yan
net dikenal s
n jalan sehing
sar bagi war
oadband Plan
gara.
Pengenalan N
ublik White Paper P
n WiMAX Foru
engan LTE).
pita frekuensi
kembanganny
802.16m tida
erkembangan
apan all-IP d
DMA/CDMA, y
nakan OFDMA
mempunyai fl
dengan mod
ng, pemilihan
ggara.
DBAND DI N
oadband dian
gi industri tele
enghadapi pe
skala kecil
g selama ini h
ebagai tekno
gga banyak n
rga negarany
n. Gambar b
National Broadb
A
Penggunaan Pita F
um mengem
Sampai saat
i 2.3 GHz, 2.6
ya harus dap
ak backward c
nnya, WiMAX
dan OFDM, pa
yaitu efisiens
A sebagai do
leksibilitas le
a FDD maupu
n teknologi pa
NEGARA LAIN
nggap sebaga
ekomunikasi,
ersaingan pas
dan meneng
hanya didom
ologi multigun
egara telah m
ya. Menginga
berikut meny
band Plan pad
uthority of Ind
Frekuensi 2300‐23
5
mbangkan WiM
t ini, WiMAX
6 GHz, dan 3
pat backwar
compatible de
X series adal
ada situasi d
i spektrum ya
wnlink acces
bar minimum
un TDD. Men
ada akhirnya
N
i salah satu c
broadband d
sar di sektor
gah, broadba
inasi oleh per
na dan broadb
menetapkan a
at pentingnya
yajikan tongg
da negara maju
dia (TRAI). Dese
360 MHz Untuk Lay
MAX dari 802
X Forum bar
.5 GHz. Berb
rd compatibl
engan 802.16
ah full‐IP de
an kondisi ya
ang lebih baik
ss‐nya, dan S
m carrier dari
ngingat setiap
kembali kep
cara untuk m
dianggap seb
telekomunik
and member
rusahaan bes
band sebaga
akses interne
a broadband
gak awal ren
u dan berkemb
ember 2010
yanan Pita Lebar N
2.16d, 802.16
ru mengeluar
beda halnya d
e dengan pe
6d.
engan kecepa
ang sama, W
k, dan low lat
Single Carrier
i 1.4 MHz, 5
p teknologi m
pada kebutuh
mendorong pe
bagai alternat
asi saat ini. S
rikan manfaa
sar.
i infrastruktu
et sebagai sala
d, banyak neg
ncana pengg
bang. Sumber :
Nirkabel (Wireless
6e, dan 802.16
rkan sertifika
dengan 3GPP
eralatan seb
atan lebih ti
WiMAX series
tency. Sedang
OFDMA (SC‐
MHz, 10 MH
memiliki keleb
han dan strate
ertumbuhan
tif dalam mem
Sedangkan ba
at dalam me
r dasar seper
ah satu fasilit
gara telah m
gelaran broad
: Telecom Regu
s Broadband)
6m (yang
asi untuk
maupun
elumnya,
nggi dari
memiliki
gkan dari
‐OFDMA)
Hz dan 20
bihan dan
egi bisnis
ekonomi
mberikan
agi dunia
njangkau
rti halnya
tas publik
menyusun
dband di
ulatory
Gam
Gambar 5. P
Konsultasi Pu
mbar 4. Jumlah
Persentase pen
ublik White Paper P
pengguna inte
ggunaan inter
Penggunaan Pita F
ernet, 2009‐20
rnet berdasarka
Frekuensi 2300‐23
6
15E. Sumber :
an aktivitas. Su
360 MHz Untuk Lay
Boston Consul
umber : Boston
yanan Pita Lebar N
lting Group. Se
n Consulting G
Nirkabel (Wireless
eptember 2010
roup. Septemb
s Broadband)
0
ber 2010
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
7
Korea Selatan
Korea Selatan merupakan contoh yang paling menonjol dimana pada awal tahun 1990‐an, penetrasi
broadband baru mencapai 1%. Untuk menggalakkan penetrasi broadband, pemerintah Korea Selatan
meluncurkan program Cyber Korea 21 yang menyediakan pendidikan IT bagi kaum marjinal seperti Ibu Rumah
Tangga, penduduk lanjut usia (lansia), serta orang dengan kebutuhan khusus. Bersamaan dengan hal tersebut,
pemerintah Korea juga merancang beragam program e‐Government, melakukan investasi senilai US$ 24 milyar
untuk menggelar jaringan backbone serat optik [Sumber: Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). Desember
2010].
Saat ini kondisi broadband di Korea Selatan telah melampaui Amerika Serikat dan negara‐negara maju lainnya.
Untuk tahun 2010, kecepatan internet rata‐rata sebesar 12 Mbps, sedangkan untuk tahun 2012 pemerintahnya
menetapkan tersedianya akses internet di rumah‐rumah dengan kecepatan sebesar 1 Gbps. Bagi banyak
negara, Korea Selatan merupakan contoh terbaik yang menunjukkan kuatnya keinginan pemerintah dalam
mewujudkan broadband bagi masyarakatnya.
Amerika Serikat
Federal Communications Commision (FCC) mengeluarkan National Broadband Plan pada tahun 2010. Rencana
ini merekomendasikan 6 tujuan yang harus dicapai dalam 10 tahun ke depan diantaranya 100 juta tempat
tinggal harus tersambung internet dengan kecepatan download 100 Mbps dan upload 50 Mbps. Setiap
komunitas seperti sekolah, rumah sakit, dan gedung pemerintahan harus tersedia internet dengan kecepatan
minumum 1 Gbps.
National Broadband Plan juga menetapkan alokasi spektrum sebesar 500 MHz untuk layanan broadband serta
menyediakan insentif bagi ketersediaan broadband secara universal. Disamping itu, pemerintah AS juga
membentuk National Digital Literacy Corp untuk mengelola dan melatih anak‐anak remaja dan dewasa dalam
hal pendidikan keahlian digital literacy.
Jepang
Pemerintah Jepang menerbitkan national brodband plan pada tahun 2001, dan pada bulan Maret 2010,
pengguna internet di Jepang telah berjumlah 94,08 juta dimana 32,04 juta diantaranya merupakan pelanggan
broadband. Pelanggan broadband yang mengakses melalui jaringan Fiber‐To‐The‐Home (FTTH) sebanyak 17,79
juta, sedangkan 9,74 juta melalui DSL, dan sisanya melalui jaringan kabel lainnya. Untuk koneksi melalui FTTH,
kecepatan rata‐rata mulai dari 100 Mbps sampai 1 Gbps, sedangkan melalui DSL mencapai 50 Mbps [Sumber:
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). Desember 2010].
Japan Strategy 2015 menetapkan penyertaan teknologi digital bagi sendi perekonomian dan
kemasyarakatannya. Ruang lingkup strategi tersebut mencakup 3 prioritas, yaitu:
Electronic Government dan Electronic Local Government
Healthcare & Health fields
Education and Human Resources
Pengembangan infrastruktur juga ditujukan bagi dunia usaha termasuk usaha skala kecil dan menengah, serta
disiapkannya infrastruktur untuk e‐Commerce yang menunjang layanan joint material procurement dan joint
sales.
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
8
I.4. ARAH PERENCANAAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) DI INDONESIA
Broadband seringkali disebut juga high‐speed internet, karena memiliki kecepatan transmisi data yang
relatif tinggi. Umumnya kecepatan transmisi data mencapai 256 kbit/s dapat dianggap sebagai broadband.
Dalam perencanaan ke depannya, layanan wireless broadband diharapkan mampu memberikan layanan yang
dapat memberikan kecepatan akses minimum per pengguna layanan (user) tanpa adanya pengurangan
kecepatan akses (non‐throttling) selama masa penggunaan. Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan
Instruksi Presiden No.11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN,
dimana disampaikan pengembangan (upgrade) program internet pedesaan dengan broadband berkecepatan
512 kbps (kilobit per second). Sejalan dengan keperluan tersebut, harapan kecepatan akses minimum per
pengguna layanan (user) dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 2. Harapan kecepatan akses minimum per pengguna
Jenis Area Minimum downlink bit rate per user
Tahun 2012 Tahun 2014 Tahun 2016 Tahun 2018 Tahun 2020
Area‐1 512 kbps 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps 3 Mbps
Area‐2 512 kbps 512 kbps 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps
Area‐3 512 kbps 512 kbps 1 Mbps 1 Mbps 2 Mbps
Area‐4 512 kbps 512 kbps 1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps
Keterangan:
kbps = kilobit per second
Mbps = Megabit per second
Area‐1 = kota/kabupaten yang termasuk dalam Zona‐1 penggunaan spektrum frekuensi radio
Area‐2 = kota/kabupaten yang termasuk dalam Zona‐2 penggunaan spektrum frekuensi radio
Area‐3 = kota/kabupaten yang termasuk dalam Zona‐3 penggunaan spektrum frekuensi radio
Area‐4 = kota/kabupaten yang termasuk dalam Zona‐4 atau Zona‐5 penggunaan spektrum frekuensi
radio
Pengklasifikasian Zona penggunaan spektrum frekuensi radio merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: 19 Tahun 2005 dan perubahannya.
Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010‐2014 dan dijabarkan dengan Rencana Strategis Kominfo Nomor 2
Tahun 2010, untuk menunjang kebutuhan broadband dan menyediakan sarana dalam menunjang internet
murah dan merata di Indonesia maka telah ditetapkan target:
Tabel 3. Target RPJMN 2010‐2014
No Parameter 2012 2014
1 % Desa yang dilayani akses telekomunikasi 100% 100%
2 % Desa yang dilayani akses internet 40% 80%
3 % Ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik 50% 100%
4 % Ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara broadband 50% 88%
5 % Ibukota provinsi yang memiliki Regional Internet Exchange 50% 100%
6 % Ibukota provinsi yang memiliki International Internet Exchange 50% 100%
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
9
Merujuk pada Peraturan Presiden No.32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011‐2025, mengenai perlunya penyediaan infrastruktur untuk mendukung
aktivitas ekonomi khususnya infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat
mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong
konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing
produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan
jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait
dengannya. Dengan demikian, pembangunan infrastuktur TIK sebagai enabler bagi pembangunan nasional, dan
rencana merealisasikan “Meaningful broadband” atau “Broadband untuk semua” yang harapannya dapat
mendorong semua lapisan masyarakat untuk menaikkan produktivitas, memberikan peluang kerja, dan
menaikkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
10
II. KONDISI EKSISTING PENYELENGGARAAN INTERNET DI INDONESIA
Menyikapi potensi pasar dan pengembangan standar teknologi yang sedang berkembang, sejak tahun
2006 Pemerintah telah berupaya mendorong kemampuan pengembangan industri dalam negeri sehingga
dapat semaksimal mungkin berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan akses internet pita lebar
menggunakan spektrum frekuensi radio. Sehingga di dalam penyusunan kebijakan regulasi terkait
Penyelenggaraan Wireless Broadband, Pemerintah memiliki 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai (sumber:
White Paper tahun 2009) yaitu:
a. Menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT dan penyebaran layanan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
b. Mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau di Indonesia.
c. Membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri.
d. Mekanisme perizinan alokasi spektrum frekuensi radio yang memberikan kesetaraan persaingan, transparan dengan memperhatikan nilai ekonomi spektrum frekuensi radio.
II.1. PENETRASI INTERNET DAN BROADBAND
Merujuk kepada data Internet World Stats edisi Q1 2011, penetrasi pengguna internet di Indonesia
merupakan salah satu yang terendah di negara ASEAN (16,1%) meskipun dari sisi jumlah pengguna Indonesia
menempati posisi ke‐4 di Asia dan ke‐2 di ASEAN.
Gambar 6. Peringkat Indonesia di ASEAN berdasarkan jumlah pengguna internet
0.20% 2.20%8.10%
16.10%
27.40%29.20%32.30%
58.80%
77.20%79.40%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Penetration
Myanmar
Cambodia
Laos
Indonesia
Thailand
Philippines
Vietnam
Malaysia
Singapore
Brunei Darussalam
t
b
t
Gamba
ITU I
berbagai neg
kesenjangan
telepon selul
komputer, ju
penduduk, ju
broadband p
menempati p
tahun 2008, d
Konsultasi Pu
ar 7. Peringkat
CT Developm
gara. Indeks i
digital. Indik
er, bandwidt
umlah rumah
umlah pelang
er 100 jiwa p
posisi ke‐101
dan posisi ke‐
ublik White Paper P
Indonesia di A
ment Index (I
ini digunakan
ator yang dig
th internet in
h tinggal yan
ggan fixed b
penduduk, da
1 dari 152 ne
‐108 pada tah
Penggunaan Pita F
Asia berdasarka
IDI) memberi
n sebagai bah
gunakan anta
nternasional p
ng memiliki
broadband in
an tingkat lite
egara di duni
hun 2007.
Frekuensi 2300‐23
11
an jumlah peng
ikan gambara
han monitorin
ra lain jumla
per pengguna
akses intern
ternet per 1
erasi digital p
ia, dibanding
360 MHz Untuk Lay
gguna internet
Gambar 8
berdasarka
Sumber : N
an tingkat pe
ng bagi pem
h sambungan
a internet, ju
net, jumlah
100 jiwa pen
penduduk dew
g sebelumnya
yanan Pita Lebar N
t. Sumber: Inte
8. Persentase
an jenis perang
Nielsen 2011.
erkembangan
erintah dalam
n telepon tet
mlah rumah
pengguna in
nduduk, juml
wasa. Pada t
a berada pad
Nirkabel (Wireless
ernet World Sta
penggunaan
gkat terminal.
n pemanfaata
m rangka me
tap, jumlah p
tinggal yang
nternet per
ah pelangga
ahun 2010, I
da posisi ke‐1
s Broadband)
ats
n internet
an ICT di
engurangi
pelanggan
memiliki
100 jiwa
n mobile
ndonesia
107 pada
Konsultasi Pu
Tabel
ublik White Paper P
l 4. Peringkat I
Penggunaan Pita F
DI beberapa ne
Frekuensi 2300‐23
12
egara tahun 20
360 MHz Untuk Lay
007 dan 2008.
yanan Pita Lebar N
Sumber: ITU‐D
Nirkabel (Wireless
D
s Broadband)
Konsultasi Pu
Tabel
ublik White Paper P
l 5. Peringkat I
Penggunaan Pita F
DI beberapa ne
Frekuensi 2300‐23
13
egara tahun 20
360 MHz Untuk Lay
008 dan 2010.
yanan Pita Lebar N
Sumber: ITU‐D
Nirkabel (Wireless
D
s Broadband)
Berdasarkan
Indonesia Con
Gambar
Konsultasi Pu
hasil penelit
nsumer Profil
Tab
Gambar 9
10. Aktivitas P
ublik White Paper P
tian yang dila
le 2009, mayo
el 6. Persentas
9. Intensitas pe
Penggunaan In
13.2
I
46%
Penggunaan Pita F
akukan MARS
oritas penggu
se penggunaan
enggunaan inte
ternet. Sumbe
2220%
21.900%
Intensitas Pe
setiap h
1x semi
2
3
4%
3%
Aktivitas Pe
Frekuensi 2300‐23
14
S di Indones
una mengakse
n internet berd
ernet. Sumber:
er : Credit Suiss
42.40%
2.50%
enggunaan
ari 3x sem
nggu tidak te
5%
19%
3%
enggunaan I
360 MHz Untuk Lay
ia di 8 kota
es internet da
dasarkan tempa
: Indonesia Con
se Emerging Co
Internet
minggu
eratur
nternet
Instan
Gamin
Bankin
Shopp
Trave
Social
yanan Pita Lebar N
besar sepert
ari kantor, wa
at mengakses
nsumer Profile
onsumer Survey
nt Messaging
ng
ng
ping
l
Network
Nirkabel (Wireless
ti yang term
arnet, dan rum
2009
y 2011, AC Nie
s Broadband)
uat pada
mah.
elsen
Akse
dengan harga
Indonesia me
lainnya sebes
Dari
naik cukup ti
2011 diperkir
Konsultasi Pu
Gam
s internet m
a yang relatif
elakukan aks
sar 13 persen
sisi ketersed
inggi. Jenis ko
rakan pangsa
3
ublik White Paper P
mbar 11. Trend
melalui jaringa
f terjangkau.
es melalui te
.
iaan sarana
omputer yan
desktop hany
Gambar 12. K
38%
Kons
Penggunaan Pita F
d usia penggun
an seluler m
Pada tahun 2
elepon gengg
pendukung,
g paling dim
ya tersisa sek
Konsumen Pem
5%
2% 1%
sumen P
Frekuensi 2300‐23
15
na telekomunik
eningkat taja
2011, menuru
gam, sedangk
tabel berikut
inati adalah
kitar 20%.
mbeli Kompute
5
Pembeli
360 MHz Untuk Lay
kasi mobile. Sum
am terutama
ut konsultan
kan akses int
t terlihat per
notebook/ne
er. Sumber: Apk
54%
Komput
yanan Pita Lebar N
mber: Nielsen
a setelah ter
Nielsen, 48%
ernet melalu
rtumbuhan k
etbook (65%‐
komindo
ter
Rumah Tan
UKM
Korporasi
Pemerinta
Pendidikan
Nirkabel (Wireless
sedianya sm
% pengguna in
ui perangkat
kepemilikan k
70%) dan pa
ngga
h
n
s Broadband)
artphone
nternet di
genggam
komputer
da tahun
t
e
II.1.a. P
Gambar 13
Berd
berada di pr
Utara. Selain
tersebut dap
e‐Governmen
Berb
inovatif e‐Go
daerah serta
penyediaan l
e‐Services
Penerapa
perencana
Melaksan
dan men
efisiensi.
Mengemb
dengan k
kebutuhan
Menduku
transpara
Konsultasi Pu
Potensi Dem
3. Grafik pengg
asarkan gam
rovinsi DKI Ja
dimanfaatka
at dimanfaat
nt
agai keputus
overnment m
penyedia lay
ayanan umum
s dan e‐Procur
n e‐Budgeti
aan dan peng
akan strategi
ingkatkan tra
bangkan inisi
ebutuhan w
n publik yang
ng prakarsa
nsi, akuntabi
ublik White Paper P
mand
guna internet t
bar di atas,
akarta kemud
an untuk aks
kan pula anta
san dan pera
melalui kemitr
yanan sektor
m bagi seluru
rement akan
ng oleh in
ganggaran pe
i e‐Governme
ansparansi d
atif dan laya
arga negara
g lebih efisien
kerja sama
litas, dan efis
Penggunaan Pita F
tahun 2008 ber
Connect 20
dapat terliha
dian diikuti o
es internet o
ara lain untuk
aturan pemer
raan pemerin
r swasta. TIK
h masyarakat
diterapkan o
stansi peme
merintah;
ent yang berf
dalam admin
anan e‐Gove
dan dunia u
;
internasiona
iensi di semu
Frekuensi 2300‐23
16
rdasarkan prov
015, BRTI, Mei
at bahwa pe
oleh Jawa Tim
oleh masyara
k program e‐G
rintah telah
ntah‐swasta d
akan diguna
t Indonesia. T
leh seluruh in
erintah akan
fokus pada ap
istrasi publik
rnment seca
usaha, untuk
al di bidang
ua tingkatan p
360 MHz Untuk Lay
vinsi. Sumber:
i 2011
eringkat pela
mur, Jawa Ba
kat pada um
Government
dikeluarkan
dan kerja sa
akan sebagai
Telah direnca
nstansi peme
n meningkat
plikasi‐aplikas
k dan prose
ara nasional,
k mencapai
e‐Governme
pemerintahan
yanan Pita Lebar N
Towards The I
nggan data d
arat, Jawa Te
mumnya, aplik
dan e‐Educat
untuk mend
ma antara p
instrumen u
nakan bahwa
rintah;
tkan transp
si yang dituju
s demokrasi
di semua t
alokasi sumb
ent, dalam r
n; dan
Nirkabel (Wireless
ndonesia Broa
di Indonesia
engah, dan S
kasi dari laya
tion.
ukung prakti
pemerintah p
ntuk menata
a:
aransi dan
ukan untuk b
serta meni
ingkatan, dis
ber daya dan
rangka meni
s Broadband)
adband
terbesar
Sumatera
nan data
ik‐praktik
pusat dan
a kembali
efisiensi
berinovasi
ngkatkan
sesuaikan
n barang
ngkatkan
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
17
Pada akhir periode RPJMN 2010‐2014, indeks e‐Government nasional diharapkan sudah mencapai angka 3,4
(kategori baik). Selain itu, layanan publik yang setidaknya meliputi layanan kependudukan (e‐Citizen),
pengadaan (e‐Procurement), dan perizinan (e‐Licensing) juga sudah dapat diakses secara online [Sumber:
Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, Tahun 2010].
e‐Education
Jaringan pendidikan nasional (www.Jardiknas.net) dibentuk untuk memadukan TIK dengan proses
pembelajaran, meningkatkan manajemen pendidikan, dan memanfaatkan TIK dalam penelitian dan
pengembangan pendidikan. Jardiknas adalah Wide Area Network (WAN) dengan empat zona hubungan:
kantor administrasi (DiknasNet)
lembaga pendidikan tinggi guna mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan (INHERENT)
sekolah untuk mengakses informasi dan e‐learning (SchoolNet), dan
guru serta siswa untuk mengakses informasi dan mendukung interaksi (TeacherNet dan StudentNet). Di
masa depan jaringan ini akan diperluas dan inisiatif e‐education akan diperkuat melalui:
o legalisasi perangkat lunak pendidikan;
o perluasan aplikasi e‐education dalam pendidikan formal dan non formal;
o penggunaan internet untuk kampanye pendidikan; dan
o pembangunan sumber daya manusia TIK.
Pembangunan kapasitas TIK akan dilakukan melalui model kemitraan publik‐swasta untuk
dikembangkan sedemikian rupa sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaatnya.
Pengembangan sumber daya manusia TIK akan difokuskan pada kelompok sasaran di dalam pemerintahan,
lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat seperti dijelaskan di bawah ini:
1) Kapasitas e‐government akan ditingkatkan bagi semua departemen di tingkat pusat maupun daerah
dengan membangun kesadaran dan kompetensi TIK di kalangan pejabat dan penyediaan pelatihan
khusus bagi petugas TIK yang ditunjuk. Pelatihan ini akan difokuskan pada penerapan TIK untuk
meningkatkan pelayanan publik dan akan dilaksanakan baik di pusat pelatihan milik pemerintah maupun
di luar pemerintah.
2) Tingkat kesiapan lembaga pendidikan dalam menerapkan e‐Education dan e‐Learning akan dikaji, dan
cetak biru pembangunan TIK bidang pendidikan akan disiapkan. Kapasitas e‐Education akan
dikembangkan di semua lembaga pendidikan, baik di tingkat manajerial maupun di kalangan
pendidik/guru.
Untuk mendukung ekspansi bisnis TIK yang begitu pesat, sistem sertifikasi profesional TIK akan disiapkan
dan sistem pengembangan karier bagi sumber daya manusia TIK akan dipromosikan. Pusat pendidikan TIK
akan dijalankan untuk mempromosikan penerapan TIK dalam rangka mendukung penguatan UKM dan
peningkatan akses UKM ke berbagai pasar [Sumber: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Milenium di Indonesia oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS,
Tahun 2010].
t
II.1.b. B
Para
membangun
seluruh Indo
Pemerintah s
daya untuk m
pada umumn
para penyele
memperlanca
II.1.c. I
Meni
Umum, Ment
Nomor: 18
Nomor: 07
Nomor: 19
Nomor: 3/
tentang Pedo
penyelengga
bersama sehi
Konsultasi Pu
Backbone: P
penyelengga
jaringan fibe
nesia sebaga
sedang meng
memberikan
nya. Pembang
enggara jaring
ar komunikas
Infrastruktu
imbang telah
teri Komunika
8 Tahun 2009
7/PRT/M/200
9/PER/M.KOM
/P/2009
oman Pemba
ra wireless b
ingga dapat m
ublik White Paper P
Program Pal
Gambar 14
ara jaringan
r optik yang a
ai bagian dari
gembangkan
insentif untu
gunan ini aka
gan, khususny
si ke semua p
ur Menara Te
h diberlakuka
asi dan Inform
9
09
MINFO/03/20
ngunan Dan
broadband ag
mempercepat
Penggunaan Pita F
apa Ring
4. Perkembang
telekomunika
akan menghu
i jaringan ba
kerangka ke
uk pembangu
an dilakukan
ya pada pem
rovinsi di kaw
elekomunik
annya Peratu
matika, dan K
009
Penggunaan
gar dapat be
t penggelaran
Frekuensi 2300‐23
18
gan program ba
asi terutama
ubungkan 85%
ckbone fiber
bijakan pem
unan Palapa R
pada bagian
mbangunan ja
wasan timur I
kasi
uran Bersam
Kepala Badan
Bersama Me
ekerja sama
n jaringan wir
360 MHz Untuk Lay
ackbone Palap
PT.TELKOM
% dari semua
optik Palapa
anfaatan Dan
Ring pada kh
yang tidak d
ringan serat
ndonesia.
ma Menteri D
Koordinasi Pe
enara Teleko
dalam meng
reless broadb
yanan Pita Lebar N
pa Ring
sampai den
Ibukota Prov
a Ring sepan
na TIK (ICT F
hususnya, da
ikembangkan
optik pita leb
Dalam Neger
enanaman M
munikasi, pe
gefisiensikan
band.
Nirkabel (Wireless
ngan akhir 20
vinsi dan kabu
jang 4.450 k
Fund) sebaga
n jaringan br
n oleh sektor
bar (broadba
ri, Menteri P
Modal:
merintah me
penggunaan
s Broadband)
014 akan
upaten di
kilometer.
i sumber
roadband
swasta /
and) guna
Pekerjaan
engimbau
n menara
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
19
II.2. PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET UNTUK KEPENTINGAN UNIVERSAL SERVICE
OBLIGATION (USO)
Berdasarkan Undang‐Undang No.36 Tahun 1999, telekomunikasi dibangun dengan azas pemerataan
dan keadilan. Dalam rangka memenuhi amanat UU dan komitmen negara untuk menanggulangi kesenjangan
digital nasional dan dengan international, antara lain World Summit on the Information Society (WSIS), maka
Pemerintah mengimplementasikan Program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau USO sebagai berikut :
I. Pembangunan akses yang merata diseluruh Nusantara , termasuk diantaranya :
a. Program Desa Dering, yaitu membangun akses telepon di setiap desa.
b. Program Desa Pinter, yaitu membangun akses internet di setiap desa, dengan mendahulukan
pembangunan Pusat layanan Internet di Kecamatan (PLIK) dan pembangunan Mobile PLIK atau
M‐PLIK di setiap kabupaten
II. Pembanguan sarana TIK dan pendukungnya dimana saat ini belum layak dibangun secara komersial
dalam menyediakan internet keseluruh wilayah dengan kecepatan broadband dan harga yang
terjangkau, diantaranya :
a. Pembangunan National Internet Exchange (NIX) yang dilengkapi dengan data centre yang mencakup
program‐program konten yang mendidik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Pembangunan International Internet Exchange (IIX) yang menghubungkan internet dari dan ke negara
lainnya.
c. Menyediakan connectivity dengan membangun/memfasilitasi pembangunan serat optik berkapasitas
tinggi yang dapat menampung kebutuhan broadband dengan harga yang terjangkau.
Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang mencanangkan bahwa Indonesia di tahun 2025
akan masuk pada 10 negara maju, maka Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden No.32 Tahun 2011
tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011‐2025 dimana
pembangunan Telematika termasuk pada 8 (delapan) kegiatan utama bersama dengan Pertanian,
Pertambangan, Energi, Industri, Kelautan, Pariwisata, dan Pembangunan wilayah strategis.
Untuk menindaklanjuti MP3EI tersebut, Pemerintah membentuk beberapa Tim Kerja yang diantaranya
adalah Tim Konektivitas dengan lingkupnya meliputi Infrastuktur Telekomunikasi yang antara lain
memprioritaskan penggunaan dana USO untuk memberikan insentif bagi pembangunan serat optik sampai ke
Ibukota Provinsi dan Ibukota kabupaten (yang sampai dengan akhir 2014 belum dalam rencana pembangunan
para penyelenggara telekomunikasi).
b
T
II.3. PIT
BRO
Peny
disamping AD
beberapa o
mengimplem
broadband:
Tabel 8. Ju
NO PITA FR
1. 300 MH
2. 1.5 GHz
3. 2 GHz (2
4. 2.1 GHz
5. 2.3 GHz
6. 2.4 GHz
7. 2.6 GHz
8. 3.3 GHz
9. 5.8 GHz
10. 10.5 GH
Konsultasi Pu
Tabel 7. Kemaj
TA FREKUEN
OADBAND
yelenggara br
DSL ataupun
perator yan
mentasikan te
umlah penyele
REKUENSI UNTU
Hz (287 – 294
z (1428 – 1522
2053 – 2083 M
z (1920 – 1980
z (2360 – 2390
z (2400 – 2483
z (2500 – 2690
z (3300 – 3400
z (5725 – 5825
Hz (10150 – 10
ublik White Paper P
juan Program
SI YANG DI
roadband ma
HFC. Sedang
g sebenarny
knologi wirel
enggara akses
K KEPERLUAN L
MHz & 310 –
2 MHz, TDD)
MHz, TDD)
0 MHz & 211
0 MHz, TDD)
3.5 MHz, TDD
0 MHz, TDD)
0 MHz, TDD)
5 MHz, TDD)
0300 MHz &
Penggunaan Pita F
Pembangunan
GUNAKAN O
asih didomina
kan dalam ha
ya sudah m
less broadba
telekomunikas
AYANAN WIRE
– 324 MHz, TD
0 – 2170 MH
D)
10500 – 1065
Frekuensi 2300‐23
20
n KPU/USO (pe
OLEH PENYE
asi oleh selu
al kompetisi s
memiliki lise
and. Berikut i
si Indonesia pa
LESS BROADBA
DD)
z, FDD)
50 MHz, FDD)
360 MHz Untuk Lay
r 2 Januari 201
ELENGGARA
uler IMT den
sesama tekno
ensi frekuens
ini adalah da
ada pita frekue
AND JUM
‐ (be
‐ (berl
)
yanan Pita Lebar N
12)
EKSISTING L
gan lebih da
ologi wireless
si yang jug
ata jumlah pe
ensi keperluan
MLAH PENYELEN
erlaku Izin Kel
laku Izin Kela
Nirkabel (Wireless
Catatan:
8 NIX yan
direncana
selesai tah
adalah M
Palemban
Surabaya,
Denpasar
Makassar
Balikpapa
Ternate d
Jayapura.
LAYANAN W
ari 30 juta p
s broadband,
ga berpotens
enyelenggara
wireless broad
NGGARA EKSIST
1 penye
1 penye
1 penye
5 penye
6 penye
las per 1 Janu
2 penye
8 penye
s per 19 Janu
5 penye
s Broadband)
g
akan
hun 2011
Medan,
ng,
,
r,
r,
an ,
dan
.
WIRELESS
engguna,
terdapat
si untuk
a wireless
dband
TING
elenggara
elenggara
elenggara
elenggara
elenggara
uari 2005)
elenggara
elenggara
uari 2011)
elenggara
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
21
Pemerintah telah melakukan seleksi lelang wireless broadband tahap pertama pada tanggal 14‐16 Juli 2009 untuk mendapatkan pemenang seleksi yang selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz di rentang frekuensi 2360–2390 MHz dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Penggunaan wireless broadband menunjukkan perkembangan pesat dibanding wired broadband. Hal ini
dikarenakan terbatasnya jaringan kabel tembaga maupun penggelaran jaringan fiber optik
2. Teknologi wireless yang digunakan untuk layanan wireless broadband dipandang dapat menjadi
komplemen bagi wired broadband seperti ADSL dan sejenisnya sehingga mempercepat penetrasi
broadband internet.
3. Seiring dengan keinginan untuk mendorong tumbuhnya Industri Dalam Negeri, peserta seleksi harus
memenuhi persyaratan TKDN sekurang‐kurangnya 30% untuk alat/perangkat subscriber station dan 40%
untuk base stasion yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband).
Besaran persentase sebagaimana disebutkan harus dapat meningkat hingga 50% dalam jangka waktu 5
tahun sejak pelaksaan Proses Seleksi.
Dari 15 zona yang ditawarkan pada saat dilakukannya proses seleksi penyelenggaraan jaringan akses
pita lebar nirkabel berbasis packet switched di rentang frekuensi 2360‐2390 MHz yang terbagi menjadi 2 (dua)
buah blok masing‐masing selebar 15 MHz dengan mode penggunaan frekuensi TDD, beberapa pemenang
seleksi telah dilakukan pencabutan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio atas dasar:
tidak memenuhi kewajiban pasca seleksi berupa pembayaran lunas Up front fee dan BHP IPSFR Tahun
Pertama sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
atas permintaan sendiri dari pemenang seleksi;
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
22
III. KEBIJAKAN REGULASI SELEKSI IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
UNTUK LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) KE
DEPAN
Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi radio, khususnya pada pita frekuensi
yang bernilai strategis, Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang mengatur penggunaan pita
spektrum frekuensi radio melalui mekanisme seleksi dengan membuka peluang usaha guna menjamin setiap
calon peserta seleksi yang memenuhi syarat (eligible applicant) dan beritikad baik untuk dapat berpartisipasi
mengikuti keseluruhan rangkaian proses seleksi secara baik, benar, dan bertanggung jawab.
Jika dipandang dari sisi Fokus Dukungan Sarana dan Prasarana bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil
diantaranya melalui optimalisasi sumber daya (resources) dalam pengembangan sarana dan prasarana dan
layanan komunikasi dan informatika, Seleksi Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio merupakan bagian dari
mekanisme penerapan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi berbasis lebar pita frekuensi radio untuk
mencerminkan nilai keekonomiannya. Agar seleksi Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio dapat menjamin
memberikan kontribusi baik untuk mendukung penyediaan infrastruktur telekomunikasi maupun untuk sumber
pendapatan negara maka Kemenkominfo perlu menyempurnakan aturan yang tegas dengan tujuan:
menghindari pihak‐pihak yang tidak bertanggung jawab dari turut serta dalam seleksi;
menghindari penguasaan pita spektrum frekuensi radio oleh pihak‐pihak yang tidak bertujuan memberikan
manfaat sebesar‐besarnya bagi masyarakat;
menghindari penguasaan pita spektrum frekuensi radio oleh pihak‐pihak yang tidak memiliki dukungan
finansial yang kuat, sehingga berpotensi terlambatnya penggelaran jaringan yang dengan sendirinya
terlambatnya layanan kepada masyarakat.
Kebijakan regulasi seleksi izin pita spektrum frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel
(wireless broadband) ke depannya mempertimbangkan hal‐hal sebagai berikut:
1. Percepatan penetrasi broadband untuk internet kecepatan tinggi dengan harga yang terjangkau bagi
masyarakat;
2. Tren global dari perkembangan teknologi wireless broadband;
3. Jenis Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan berlaku secara regional;
4. Pada keseluruhan rangkaian proses seleksi maupun pasca seleksi diberlakukan kebijakan jaminan
keuangan (financial security) yang terdiri dari:
a. Bid Bond;
b. Performance Bond; dan
c. Commitment Bond.
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
23
5. Pemerintah akan memberlakukan kriteria yang tegas kepada calon peserta seleksi pada tahapan
prakualifikasi agar seleksi izin pita spektrum frekuensi radio dapat menghasilkan pemenang seleksi yang
memiliki komitmen dan keseriusan dalam penggelaran jaringan yang didukung pula oleh kesiapan
pendanaan. Kriteria‐kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Perusahaan yang tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan dan/atau alokasi
frekuensi dikarenakan tidak dapat memenuhi komitmen penggelaran jaringan dalam periode waktu 5
(lima) tahun terakhir;
b. Perusahaan yang tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan dan/atau alokasi
frekuensi dikarenakan tidak dapat melunasi kewajiban PNBP kepada Kemenkominfo dalam periode
waktu 5 (lima) tahun terakhir;
c. Penyelenggara telekomunikasi yang tidak pernah berperkara di semua badan peradilan dengan
Kemenkominfo dalam periode waktu 5 (lima) tahun terakhir;
d. Penyelenggara telekomunikasi yang tidak sedang berperkara di semua badan peradilan dengan
Kemenkominfo;
6. Peserta seleksi yang dalam proses seleksi ditemukenali tidak memenuhi kriteria sebagaimana termasuk
namun tidak terbatas pada angka 5 maka status kepesertaannya dibatalkan dan seluruh Bid Bond
dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negara. Dan kepada peserta seleksi tersebut tidak diberikan
kompensasi dalam bentuk apapun.
7. Peserta seleksi yang setelah pengumuman Pemenang Sementara ditemukenali termasuk dalam kriteria
sebagaimana termasuk namun tidak terbatas pada angka 5, maka status kepesertaan maupun status
Pemenang Sementara dibatalkan dan seluruh Bid Bond dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negara
untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Kepada peserta seleksi tersebut tidak diberikan
kompensasi dalam bentuk apapun.
Hal–hal yang akan diatur dalam mekanisme seleksi lelang pita spektrum frekuensi radio untuk layanan pita
lebar nirkabel (wireless broadband) ke depan antara lain:
1. Beberapa istilah pemenang yaitu:
a. Pemenang Sementara, yaitu pemenang yang diperoleh pada saat berakhirnya tahapan terakhir
pencarian pemenang yang kemudian memasuki tahapan masa sanggah.
b. Pemenang Seleksi, yaitu pemenang yang diperoleh setelah berakhirnya masa sanggah untuk
kemudian diwajibkan memenuhi pembayaran Up Front Fee dan BHP IPSFR Tahun Pertama, dan
memberikan Commitment Bond selambat‐lambatnya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
2. Pemenang Sementara ditetapkan dalam keputusan Ketua Panitia Seleksi.
3. Pemenang Seleksi dan Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan dalam Keputusan
Menteri.
4. Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio, yaitu Pemenang Seleksi yang telah melunasi pembayaran
Up Front Fee dan BHP IPSFR Tahun Pertama, serta telah memberikan Commitment Bond tanpa melewati
batas waktu yang ditetapkan sehingga berhak diberikan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai
dengan objek seleksi yang dimenangkannya.
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
24
5. Batas waktu pembayaran Up Front Fee dan BHP IPSFR Tahun Pertama serta penyampaian Commitment
Bond bersifat tetap dan tidak dapat dilakukan perpanjangan batas waktu.
6. Ketentuan pemberlakuan Jaminan (Bond) untuk menunjukkan keseriusan peserta seleksi terhadap
keseluruhan rangkaian proses seleksi dan pemenuhan kewajiban pasca seleksi izin penggunaan pita
frekuensi radio:
a. Bid Bond, yaitu Bank Garansi yang dikeluarkan oleh bank BUMN yang beroperasi di Indonesia yang
memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan
apabila Peserta tidak mematuhi keseluruhan rangkaian proses seleksi, melakukan tindakan yang tidak
diinginkan (mischief, sabotage, threaten, bribery, dan sebagainya), maupun melakukan perbuatan
yang merugikan kepentingan rangkaian proses seleksi sampai dengan terpenuhinya pemenuhan
kewajiban pembayaran Up Front Fee dan BHP IPSFR Tahun Pertama. Masa laku Bid Bond berlaku
sejak calon peserta seleksi memasukkan kelengkapan Dokumen penawaran hingga batas waktu
pemenuhan kewajiban pembayaran Up Front Fee dan BHP IPSFR Tahun Pertama, dan pemberian
Commitment Bond. Pemerintah berhak mencairkan Bid Bond dan menyetornya ke Kas Negara sebagai
PNBP pada kondisi tertentu. Bid Bond yang telah dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara sebagai
PNBP tidak dapat dimintakan pengembalian. Kondisi‐kondisi dilakukannya pencairan Bid Bond yaitu
sebagai berikut:
i. Peserta seleksi yang tidak mematuhi rangkaian proses seleksi dikenakan sanksi berupa
pembatalan status kepesertaannya dan keseluruhan Bid Bond peserta seleksi tersebut
dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP, dan kepada peserta seleksi tersebut
tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun;
ii. Peserta seleksi yang:
1) melakukan hal‐hal yang tidak diinginkan (mischief),
2) berupaya mengacaukan keseluruhan rangkaian proses seleksi (sabotage),
3) berupaya melakukan tindakan intimidasi (threaten),
4) berupaya melakukan tindak pidana suap (bribery), dan/atau;
5) bertindak dengan mengatasnamakan pejabat negara tertentu;
dikenakan sanksi berupa pembatalan status kepesertaannya dan keseluruhan Bid Bond peserta
seleksi tersebut dicairkan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP, dan kepada peserta
seleksi tersebut tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun;
iii. Peserta seleksi yang ditetapkan sebagai Pemenang Sementara pada suatu objek seleksi namun
mengundurkan diri sebagai Pemenang Sementara pada objek seleksi tersebut, maka status
Pemenang Sementaranya pada objek seleksi tersebut dibatalkan dan Bid Bond untuk objek
seleksi tersebut dicairkan seluruhnya untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Kepada
peserta seleksi tersebut tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun;
iv. Peserta seleksi yang ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi pada suatu objek seleksi namun
tidak memenuhi kewajiban pembayaran Up Front Fee maupun BHP IPSFR Tahun Pertama untuk
objek seleksi tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka status Pemenang
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
25
Seleksinya pada objek seleksi tersebut dibatalkan dan Bid Bond untuk objek seleksi tersebut
dicairkan seluruhnya untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Kepada peserta seleksi
tersebut tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun.
v. Pasca pencairan Bid Bond, apabila setelah melewati batas waktu ditemukenali terdapat
pembayaran selain Bid Bond yang telah dicairkan, maka pembayaran lain tersebut tidak
dianggap sebagai pembayaran yang sah, dan pembayaran tersebut tidak dapat dikembalikan
(non‐refundable) maupun dialihkan untuk pembayaran lainnya (non‐transferable).
b. Commitment Bond, yaitu Bank Garansi dengan nilai sebesar 102% dari BHP IPSFR Tahunan
(1.02 x BHP IPSFR Tahunan) untuk masing‐masing objek seleksi yang dimenangkan yang bertujuan
menjaga kepastian Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tertib dan konsisten membayar BHP
IPSFR Tahunan periode tahun berikutnya kepada Negara dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran
periode tahun berikutnya untuk masing‐masing objek seleksi. Masa laku Commitment Bond terhitung
sejak tanggal Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio selama 13 (tiga belas) bulan. Masa laku Commitment
Bond untuk masing‐masing objek seleksi diperbarui setiap tahunnya dan harus diperbarui sebelum
berakhirnya masa laku Commitment Bond sebelumnya.
Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang terlambat membayar BHP IPSFR Tahunan untuk
periode izin pita spektrum frekuensi radio berikutnya dikenakan sanksi pencairan Commitment Bond
untuk masing‐masing objek seleksi. Pencairan Commitment Bond dilakukan selambat‐lambatnya
dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran BHP IPSFR di setiap
periode, untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran BHP IPSFR Tahunan dan sanksi berupa
denda keterlambatannya.
Dalam hal Commitment Bond telah dicairkan, Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio harus
memperbarui Commitment Bond selambat‐lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal
jatuh tempo pembayaran BHP IPSFR Tahunan.
Jika Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tidak memperbarui Commitment Bond sampai
dengan batas waktu tersebut di atas dan Pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tidak
melakukan pembayaran BHP IPSFR periode berikutnya sampai dengan 6 bulan setelah batas waktu
pembayaran berakhir, maka Pemerintah berhak untuk melakukan tindakan tegas di antaranya
penyegelan terhadap perangkat tersebut, dan memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila
sampai dengan 3 (tiga) kali diberikannya peringatan belum juga melunasi kewajiban BHP IPSFR
beserta dendanya, maka dilakukan pencabutan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio pada objek seleksi
yang belum dilunasi pembayaran BHP IPSFR beserta dendanya.
Dalam hal setelah dilakukannya pencabutan IPSFR namun ditemukenali terdapat pembayaran, maka
pembayaran tersebut tidak dianggap sebagai pembayaran yang sah, dan pembayaran tersebut tidak
dapat dikembalikan (non‐refundable) maupun dialihkan untuk pembayaran lainnya (non‐
transferable).
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
26
III.1. PENERAPAN NETRAL TEKNOLOGI UNTUK PENYELENGGARAAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
PADA RENTANG PITA FREKUENSI 2300‐2360 MHZ
Berdasarkan Penjelasan Pasal 32 Undang‐Undang No.36 Tahun 1999, Lampiran Undang‐Undang No.17 Tahun
2007, dan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2010, Pemerintah menetapkan
kebijakan atas penggunaan pita frekuensi 2.3 GHz berbasis netral teknologi sebagai berikut:
a. Pemerintah memberikan keleluasaan bagi penyelenggara wireless broadband 2.3 GHz untuk memilih
teknologi wireless broadband yang memenuhi ketentuan teknis dalam menyelenggarakan layanannya
berdasarkan jenis izin penyelenggaraan di wilayah yang telah dimenangkannya, dengan tetap
mewajibkan penggunaan perangkat yang memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN);
b. Pengoperasian perangkat untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) dilarang
menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference) kepada pengguna frekuensi radio
lainnya;
c. Pengoperasian perangkat untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) wajib
Konsultasi Publik White Paper Penggunaan Pita Frekuensi 2300‐2360 MHz Untuk Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
28
PEMASUKAN TANGGAPAN
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengundang seluruh stakeholder di bidang industri
telekomunikasi untuk memberikan tanggapan atas konsultasi publik white paper penggunaan pita
frekuensi 2300‐2360 MHz untuk layanan wireless broadband yang dapat disampaikan kepada:
Direktur Penataan Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Menara Ravindo Lantai 10, Jalan Kebon Sirih No.75, Jakarta Pusat 10340 atau melalui email : [email protected] dan [email protected] paling lambat tanggal 31 Januari 2012.