This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Saudara PilDpinan, Pemerinta.h clan rekan-rekan anggotaPANJA yang kami honnati.
Sebagai kelanjut:B.n penbahasan kita menyangkut masalah .Ketentuan Peralihan
F·.·KP sebagaimana m;mgem..tkakan alasan dan argur:rentasi dianggap perlunya adanya
ketentuan pe1:'alihan ini, ialah untuk rnenj aga agar j angan ada kef akuman didalam
hukun. Ini yang melatar belkangi karni .
Kerrudian apa yang telah kami sampaikan ini telah ditanggapi oleh Pemerintah
Paterintah menjawab bahwa: ketentuan peralihan ini diperlukan apabila ada UU rre
ngatur sebelurmya . Oleh sebab., itu Sauclara :r?impinan dida.lam kesempatan ini, ka
mi ingin juga roonanyakan lebih lanjut kepada Pemerintah.
Apakah/ ............ ,· . t .... , •• ,
..
- 3 -
Apakah ketentuan seperti apa yang dis~a~ oleh Penerintah tersebut yaitu ke
tentua.n peralihan itu disebutkan apabila ad.a UU sebelumnya sud.ah diatur diclalam
suatu ketentuan teknik pembuatan perudang-undangan. Ini perlu kita jelaskan clan
perlu kita ketahui agar didalam pembuatan UU dimasa yang akan datang ada suatu
standar, karena kami. melihat memang ada- suatu ketentuan Udang-tmdang, di11lc'111a
UU sebelumnya telah mengatur tetapi juga tidak ad.a peraturan peralihan. Tapi
sebaliknya apa yang dikatakan oleh Pemerintah bahwa itu baru ada kalau ada l1U
sebelumnya. Dengan demikian dis:ini belum kelihatan adanya suatu standar atau
pegangan. Oleh sebab itu ini sebenamya terlebih dahulu harus kita selesaikan
dil:fhat dari segi teknis perundang-uncl.angan, dan oleh sebab itu F.KP rnengingin
kan tambahan penjelasan dari pad.a Perrerintah. Itu yang pertama.
Yang kedua, kami ingin menda.pat penjelasan da.ri Pemerintah, bagairnana ~nge
nai lembaga atau badan-badan yang sebelum adanya UU ini telah ada, apakah de
ngan telah adanya UU ini dengan sendirinya lembaga atau badan yang telah ada
itu dinyatakan tidak berlaku, sebab sudah ada. UU baru, semestinya itu didasar
kan kepada ketentuan UU yang terakhir, karena UU lebih tinggi daripada ketentuan
Perundang-undangan sebelumya, apakah itu INPRES, KEPPRESdsbnya . Ini UU le-
bih tinggi dan bagaimana nasibnya badan atau lenibaga yang ada, kami ambil contoh
umpamanya BAPPERNAS, Mengenai Badan prorrosi , mengenai kawasan-kawasan wisata
y.ang sudah ada , 'mengenai sadar wisata dengan sapta pesonanya, karena itu se -
b~lumnya tidak didasarkan kepada UU karena tidal< ada UUnya, dan i tu bagiamana
nasibnya. Jadi FKP memintakan penjelasan agar s~paya yang berjalan nanti akan ada keabsahan. Oleh sebab itu Sauda.ra Pimpinan, kami. trengUSulkan ada Peraturan
Peralihan ini sekaligus untuk ioongabsahkan tindakan-tindakan yang sebenamya
sebelum. ada UU ini yang sudah berj alan, sepanj ang tidak bcrtentangan clengan UU
ini. Ka.lau bertentangan dengan sendirinya pengertian hukum itu batal, tetapi
sepanjang itu tidak bertentangan rnalah itu akan bisa berjalan terus. Oleh se-
bab itu kami ioonghendaki peraturan peralihan ini, supaya secara jelas disini di
tentukan tentang adanya penmdang-undangan sebelurmya itq tetap dinyatakan berl~
ku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
DE!niki.anlah Saudara Pimpinan, . beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan
kepada Penerintah .. Pertama. nengenai tekhnis Perundang-undangan, yang kedua rre
ngenai lembaga dan badan yang sudah ada.· Teri.ma kasih Saudara Pimpinan.
KETUA RAPAT · (IGN. ISTIANI'O 'SUJi\ROONO) :
Terima kasih kepada F .KP. Kami lanjutkan kepada F .ABRI.
ANJro'rA/F .'ABRI (S U 'B A ·G 'Y 0) :
Terima kasih Saudara Ketua, Ibu dan Bapak-bapak yang saya honrati.
Sebagaima.na kemarin telah kami sampaikan bahwa tmtuk Bab usulan baru dari F. KP
dan F.PDI.mangenai Bab Ketentuan Peralihan. F.ABRI did.a.lam DIM -nya rranang tidak
trempennasalahkan, namun did.a.lam penbahasan kemarin. Melihat perkembangan perrbaha
san, F .ABRI IlElCOba untuk unmg rembug ~ngenai Bab Ketentua.n Peralihan ini.
Da..ri/ I • • I I I I I I I I ll ft I I I I
- 4 -
Dari perken:bangan pembahasan Panerintah kanarin telah menjelaskan secara pan
jang lebar, clan F.ABRI berkes:i.mpulan bahwa penjelasan Pemerintah sebenarnya c~
~ jelas, sehingga kembali kepada DIM F .ABRI tidak. nenpennasalahkan tentang
Bab Ketentuan Peralihan, selama. ini F .ABRI selalu mencoba untuk narbantu Pe
memerintah matbakukan hal-ha.l yang berkaitan dengan hal-hal masalah tekni!c Per
undang-undangan. Dan dasar atau acuan yang· dipakai F.ABRI ada.lah antara lain
INPRES 15/70, maupun buku pedoman tekhnik perundang-undangan yang telah dike
luarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum Perundang-undangan tepartemen Kehakiman.
D;i.clalam INPRES N015 Tahun 1970, .tentang tata cara nanpersiapkan Rancangan
Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, ada klosule
yang menyatakari, bahwa kalau dipandang perlu adanya ketentuan peralihan, jadi
dengan .Pengertian ini , bagi F .ABRI maki.n jelas, bahwa apabila dianggap ticlak
perl\l memang ketentuan peralihcin ini tidak perlu diaclak.an. Saya kira derni.kian
tanbahan penj elasan dari F .ABRI. Terima kasih.
KETUA Rt\PAT · (IGN. ISTIAN:ro "SUWARGOOO) :
Teri.ma kepada .F .ABRI ycii1g telah trenberikan. suatu sun:Dang pikir , dari ke
tentuan yang telBh ada. da.ri pihak·Pemerintah. Kami persilahkan dari F.PP .
. "f.NJIX!rA/F :PP . ( MUHAM1AD "BUANG ,· "SH) :
AsssalarmJ'alaikum Wr.Wb.
SaudaraKetua, Saudara Wakil dari Pemerintah, Rekan-rekan PANJA yang k8Ini
honnati.
Sebagaimana climaklumi F.PP tOOIDang tidak menempatkan dalam DIM-nya tentang
ma.salah Keterituan Peralihan. Kemarin setelah mengikuti n-engenai masalah Ke -
tentuan Peralihan, karn.i juga ikut urun rerd:>ug.
Pada pagi hari ini kam.i ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Perne
rintah, salah satu sebagaimana yang dijelaskan oleh Perrerintah kemarin. Pada
tingkat nasional, peraturan perundang-undangan di bi.dang kepariwisataan ini paling tinggi yang pernah dikeluarkan dari Presiden dan belt.m ada satupl.U1 pe
raturan Penerintah. Dalam kaitan ini dijelaskan kema.rin, bahwa memang banyak
peraturan rerundang-undangan yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan Menteri
atau keputusan Dirjen, barangkali. juga keputusan Kakanwil. Pertanyaan kami
ialah, secara unum Kepiltusan Manteri, Keputus.an Dirjen dan Keputusan Kantor
Wilayah yan&;telah pemah ada, apakah ada yang bersifat atau berlaku dalam
janpJ<a panjang?, dan materinya apa saja pada umumnya?, apakah rrenyangkut ha
nya izin saja, peraturan tersebut berlaku untuk berapa lama. ? tentunya seja.1<
Departemen Parpostel.
Yang kedua, l.U1tuk kawasan Pariwisata ditetapkan ~lalui Peraturan Daerah
(PERDA.), ~nurut peraturan perundang-undangan yang berlaku PERTu\ itu baru. ber
laku kalau sudah disetujui oleh M:nteri Dalam Negeri. Dalam kaitan pertanyaan .. -p~rtama tadi, berapa lama Peraturan Perundang-undangan yang pernah clikeluarkan
"Menteri atau Dirjen berlaku.
La.lu PERDA ini um.mnya, waktunya juga cukuP panjang berlakunya PERDA ini,
barangkali/ ......... .
- 5 -
barangkali lima tahtm, karerna. PERDA ada~ah produk hukt.nn yang kebetulan TIE
nyangkut didalam kepariwisataan. Dua inilah yang baru kami pertanyakan, mu
dah-rudshan Peroorintah dapat menjelaskan dan terima kasih atas jawabannyn
nan.ti.
KETUA RAPAT '(IGN. ·rsTIANIO SUWAROOID): '·
Teri.ma kasih pada F. PP. Kami persilahkan kepada F. PDI.
. J>.N:'IXJrA '/F. PDI '( D J U P R I, · SH) :
Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Saud.ara Pimpinan, Saudara dari Pemerintah dan Rekan anggota PANJA yang
kami cintai dan karni muliakan. . . .
Setelah F .PDI n:anpelajari kenbali, maka ada hal yang ingin kami sampaikan ~
seba.gai ketetapan apa-apa. yang sudah disBIIll?aikan. Persoalan kalau ditarik
secara panjang, kita sadari bahwa kita ini belum mempunyai Undang-undang yang
·trengatur ten.tang pembentukan penmdang-Ufldangan, sehingga masalah-masalah se
perti ini selalu setiap Pansus .y~ kita hadapi. Tapi setidak-ticlaknya kita
sekarang tahap pertarna ini ioonggunakan Inpres yang tadi disebut . c1ari F .ABIU
dan juga · pedorQan teknik penmdang-undangan yang dikeluarkan oleh Direktorat
Perundang-undaiigan dari Departemen Kehakiman,
'Maka tahap pertarna ki ta paling tidak mengguanakan pecloman i tu, karena ki ta
belum pi..mya undang-undang tentang penmdang-undangan.
Kalau pedoman teknik penmdang-undangan c;lisana ada rrengenai peraturan
peralihan itu, antara lain diatur masalah-ma.salah yang rrerupakan problematik
problem yang tinbul, akibat dari akan disahkannya UU yang baru, apakah uu itu
lama maupun UU yang baru, ~disana belum juga ditegaskan, bahwa peraturan Pera
lihan itu tidak perlu kalau UU ini baru. Saya hanya mau irengutip saja tentang . ' '
peralihan, bagian yang kira-kira adalah roongetrapkan RUU yang sekarang sedang
kita bahas.
Saya ingin bacakan Ketencuan Peralihan No 45, yang· dirnuat didalam ketentuan
peralihan adalah, ketentuan-ketentuan rrengenai penyesuaian keadaru;l pada saat
aturan tmdang-tmdang baru itu, sehingga peraturan-peraturan baru itu dapat ber
jalan lancar clan tidak rrerbawa kegoncangan-kegoncangan didalam masyarakat.
Ketentuan-ketentuan yang ma.teril tenna.suk dalam ketentua.n peralihan ialah dalrun
garis besamya iooliputi, golongan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. ;
·a ... · Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan penmdan.g-undangan bar..J. ter
haclap keada.an yang terclapat pada waktu peraturan perudang-undang baru itu mu
lai berlaku.
b. Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan penmdang-undangan baru itu secara
~erangsur-angsur.
c. t t I• I II II I It II I I It•
- 6 -
c. Ketentuan tentang penyimpangan untuk sem:mtara waktu dari peraturan per
unclang-undangan baru i tu.
d. Ketentuan-ketentuan merigenai aturan kh?Sus bagi keadaan atau dokUIOOn yang
sudah ada pada saat mulai berlakunya peratu:ran .. perundang-undanganbaru itu.
~rilah kita renungkan kembali Bapak-b~pak, hahwa peraturan perundang
undangan yang menyangkut bidang kepariwisataan selama. ini, serru.anya diatur
dalam peraturan perundangan dibawah Undang-undang. Jadi pada waktu penyusunan
itu, kita- belum rrerrpunyai suatu UU , pada saat itu pula bahwa bentuk-bentuk
seperti itu memang harus berdasarkan satu UU , tapi tidak berarti tidak pu
nya landasan karena ditarik dari TAP MPR. Jadi nestinya hanis dari UU, ka
rerla. keadaan, maka UU itu mana.ng belum bisa diclahulukan.
Permasalahan sekarang tinbul. ~ngan/af~an RUU yan:g baru ini menjadi UU ,
~. berarti peraturan pelaks~. yang se.lama ini acla sejak tahun 191+5
SCIT!pai sekaran~, apa;kah. itu clalam bentuk INPRES , atau PER.DA cl.an sebagainya.
Tentu akan ditinjau agar disesuaikan. dengan UU yang baru , berarti perlu
adanya cantolan didalam RUU ini sebagai penegasan bahwa peraturan lama i tu
masih berlaku selama. tidak bertentangan dengan UU ini. Jtistru ma.lah , mak
sudnya secara politis nembantu Pernerintah rrelegalisir Peraturan Perunclangan - . . . .. yang l~ sepanjang yang sudah kita sep~ti ini tidak bertentangan dengan
·apa yang ki:ta sepakati dalam UU ini. Jadi itu positif sekali baik itu untuk
kepen~ingan Pemerintah apalagi yang nenyangkut perundang-undangan atau khu
susnya UU yang manang nenj'adi)<ew~gan DPR bersama.-sarna dengan Perrerintah.
ditinjau clari segi .substansi , nemang itu perlu ada penegasan diclalam RUU
irii, ka~. pada dasamya peraturan perundangan yang.lama ini akan di sesuai
kan dengan UU yang baru ini, sehingga per~u ada penegasan dan dinyatakan ber
laku selama tidak bertentangan dengan UU ini apakah itu dalam bentuk Kep-Pres
atau apakah itu Kep-Men, apakah itu. Dir-Jen, atau Perda clan sebagainya. akan
tercakup keseltiruhan jadi penna.salahannya kami dari F PDI dengan itikad bail<
ingin rmnbantu untuk penyaupurnaan claripada undang-un~ ini tid'll< lebih da
ripada itu. Saudara Pirrpinan, itu ditinja;i dari subtansinya dan kemarin juga
kami kemukakan kita.meninjau dari berbagai perilndang-undangan yang ada, tentang
kemungkinan apkah ~:tu perlu peraturan, peralihan tapi dalarn kasus yang sekarang
kita hada.pi kami berpendapat itu perlu sekal~. ·Materinya, ditinjau dari segi
materi adalah sangat penting untuk ada penegascm clalrun rangka undang-undang
ini untuk nanti kita sahkan sebab kalau tidak ak.an rrenirrbulkan kesulitan-ke
sulitan sementara ini kita be.lum begitu· terasa tapi sudah acla sahl: pertanyaan
karena pada dasar,nya pe~aturan perundangan yang lama .. akan disesuaikan akan
dicanturrkan undang-unclang ini dalarn salah satu pasal, yaitu dn.lam peratur.cm
peralihail atau materinya disana nantinya dengan sendirinya disesuru.kan dengan
keadaannya meskipun kita rrenyadari kita rrengetahui bahwa peraturan dibawah
undang-undang itu · adalah wewenang pemerintah sepenuhnya . Demikian Saudrn:-a Pim
pil18Il sebagai tarrbahan kami. Dengan demikian kami rrenganggap bahawa perlu di
tujukan kerribali ma.salah-masalah yang rrenyangkut peraturan peralihan ini.
Terima. kasih. KETUA./ ........... , ... .
- 7 -
KETUA RAPAT · (IGN. 'ISTIANIO 'SUWAROOID) :
.Terima kasih pada F .PDI clan terima kasih pada Fraksi-fraksi yang telah
menberikan ta-nggapannya . apakah i tu berupa saran, pertanyaan.
Dari kami ingin n:enyarankan kepada Pemerintah ,' Mohon peraturan penm -
da:lgan yang telah dikeluarkan kaitannya dengan UU yang akan dikeluarkan ini
bagaiBman.a, terutama bers'Ullber dari UU yang mana peraturan atau ketentuan
peraturan perunda.ng-undangan yang ada.ini, yang telah dikeluarkan, sebab ada
KEPRES,INPRES tentunya su.i:ber ada berupa UU andaikata PERDA sunbemya ada dari peraturan yang man.a. Dengan demikian akan keliliatanba:nclingkannya clengan di
keluarkannya".'.'. UU ini, apakah ada pengaruJ:mya a-tau tic:iak.
Dengan demikian m.J.dah-mudahan akan lebih nanperjelas dari substansi dan mern
perjelB;s keraguan-keraguan.terhada.p peraturan penmdangan yang telah ada.
Terima kas:ih Bapak Pimpinan, Bapak-bapak dan Thu yang kami honnati.
Paoorintah nenymrpaikarl' terima ~ih atas perhatian yang dernikian intens dari
Fraksi-fraksi terhadap ma.salah Bab peralihan ·.ini.
Sebelum kami tanya te;rus:kan pertanyaan-pertanyaan dari Frak.si lebih clahulu
kami ingin n:encoba n:enj C!Wab. Apa yang di t;anyakan o leh Ketua_.
Ket:ua: yang terhonnat telah n:enyebut satu conyoh yang paling rnutahir di
dalam kegiatan negara ini P~rintah dengan Dewan Perwakilan Rc'l.kyat dalam ID?m
bentuk UU yaitu UU tenta:rig UU Ak8.dem:i. Tlnu. Pengetahuan. Baran,Q",kali itu satu
contoh yang paling bail< yang titjak. ada ketentuan peralihannya . Disana kita
lih.at bahwa dijaman Belandapun, jaman Jepang, Jarnan Republik tahun 1945 sarnpai
sekarang ·
kita •••••••
~ .
\. '
- 8 -
ki ta belum mempunyai peraturan yang menyan_glalt a.kademi ilmu: .pengetahua.n. J a.di
tidak ad.a Unda.ne:-unda.ng y~g mengatur ~bstansi itu sebelu.mnya. Oleh karena
itu tidak diperlu.ka.n aturan peralihan. Ini·satu contdh yang kOnkrit.
Selanjutnya perta.nya.an kedua, karena ad.a. Kepres1 ada Perda., apakah ad.a. ' '
da.aar··· cantolannya pad.a. Undang-undang ? J elas ad.a.. Kepres pembentukan Departe-. . . men-Departemen, i tu yang il:erpokok dida.aarkan tentu disamping pad.a kek:uasaan
Preaiden sebagai oiri the Erxseoutif of power yang diberikan langsung oleh
Undang-und.ang Daaar juga Ketetapa.n MPR, 'khuaua di pemerintahan umum itu ber-. ' .
da.sarkan Undang-un.dang dan sebagian tuga.s dari pemerinta.ban umum yang dibagi ~ .
dalaµi tiaP-tiap Departemen itulah: qa.ng dilrerahkan oleh Unda.ng-unda.ng mela.l ui
Presiden dil~anakan :ma.sing-ma.sing Departemen termaauk yang dila.kukan ole h ~ . ... . '
Menteri Pariwiaata; P-0a dan Telekomunikaai. Karena Menteri ada.la.h Kepala De-.. .~ . '
pa.rtemen st.baga.i pembantu Preeiden, tugasnya, menyelenggara.ka.n aebagian dari
pemerintaha.n ~um. ·Pemerinta.han wnum ini a.da. Undang-undangnya. di bidang par-
maka produk ya.ng tertinggi yang dikeluarkan oleh Pemerintah hanya. tingkat
Presid~, enta.h Keprea, entah Inatrukai,Preaiden. Mengenai :e>erda itu jelaa a.da .. Undang..unda.ng yang menga.tur tentang kewe
nangan _P.emerinta.ha.n Daerah yang ad.a. dalam Undang-undang tentang Pokok-Pokok
Pemerinta.ba.n .• Jadimjelas a.cl.a dasa.rnya., .
Selanj~tnya. ijinka.nlah kami untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Fr~ .• . .
si Ka.r,ya Pembangunan. Ka.mi sangat .. bert.erima kaaih ataa keprihatinan Fra.ksi ·~ ·'
lCa.rya Pembangunan yang menyataka.n jangan samapai a.a.a kefacuman hukwn. Sebagai . •' .
orang yang_berkeoimpung di bid.ang kepa.riwisata.a.n khusuenya Depa.rtemen Pa.rpos-
tel, maka kita tau persis"'bahwa kefacuma.n. itu tida.k ad.a. Itu nanti bisa. kita
jawab ketika. menjawab. pertanyaan Fra.k:ai Ka.rya Pembangunan ya.ne; ketiga.
Yang kedua., a.pa.kah standard, ·aebenarny.a peraoalan !ni bagi Pemerintah,
standard baik dilihat dari aegi teori hukum mau:pun da.ri hukum poaitif Indon~
sia. :Siaa -kita a.ngkat du.a produk hukum yang menga.tu.r .~i dala.m masa..lah itu,
pertama. Inprea No. 15 Tahun 1970 yang llen,ga.tur tentang peratura.n :peralihan.
Dinyatalca.n jika diperlukan artinya .:tidak wajib harus ad.a, jika diperlukan.
Apa yang dia.ini' jika. diperluk.an itu yang diliha.t da.ri atruktu-r perundang-un
dangan apabila sebelum Uncl.an&-\Ulda.ng ini terl:'it telah ada aatu produk hukum
yang peringkatnya. .sama. dengan Undangi-undang,,yaitu ruungkin Undang-undang,
mungkin ordohanai lcarena.. d;ulu )cita P'WlYa o:rdonansi. Karena ini tidak a.a.a, Js1 ta mengangga.p tidak perlu. Ja,di oleh ~na itu ketentu.an peral~ dalam Un dang--'Wldang Kepa.riwiaat~ ini tidak ad.a.. Pemerintah tidak mengusu1kan. a.a.a -nya., Hal itu juga ... terbukti dengan produk legial.atif yang teralchir.
Sekarang ·disamping ketentuan pera1ihan yang di dalam Inpres No.15 Tahun 1970
ini dalam petunjuk yang diberikan oleh Departemen Kehakiman : Pedoman Tehni.k
Peraturan P~rundang-'Wl.danga.n itu pun juga ad.a. penyebutan tentang ketentua.n peraliban, yaitu ketentuan peraJ.iha.n itu jilca. ad.a.. Itu produk yang ja.di pega.ngan Pemerintah, yang sa.tu jika. diperlukan jika a.da.., Jika e.da. maka ba.ruB
. · · memenu.hi • • • • • •
~·
- 9 -
memenuhi syara.t-ayarat. Pemerintah men~p tidak diperluka.n dan memang tidak
ada. Karena. apa ka.rena sya.ra.t-ayara.t yang kita anggap itu tida.k akan menimbul -'
ka.n masalah.
Selanjutnya pertanyacin ketiga da.ri FraJc.si Karya Pembangunan ialah baga.ima
na dengan lembaga,-lembaga yang ad.a se.ka.rang ini apabila Undangi-.undang ini berlE;
ku. Kena.pa. tidak terjadi ketacuman, saya kira. k:ita aemua. sud.ah mengerti bahwa.
Undang-unda.rig_peringk~tnya. tinggi di bawahnya itu aka.n otoma.tia menyesuaikan
da.n. nan.ti tid.ak cocok berlentanga.n itu seca.ra hukum ba.tal. Mungkin :persoala.nnya dis:µii lalu baga.:f mana lemba.ga,-lembaga. sudah. ad.a, barangkali mohon diperikaa ke.!!!
bali apa ha.ail kita. yang sudah kita sepakati di dalam penjela.aan umum. Di dala.m
penjela.aa.n. umwn itu a.da. perk:ata.an yang menyatakan : Und.ang-undang ini memberi -
ka.ri. ketentua.n yang bersifat pokok dalam penyelengga.ra.an kepa.riwiaata.an seclang
pela.ksa.naannYa diaera.hka.n kepC¥].a: Pera.tu.ran Pemerintah. Ja.di nanti dengan Undc'mg
undang ini 'kita akan lab.irk.an Peraturan Pemerintah produk-produk yang seauai d~ -· .
ngan .. kewenangannya. Olah karena i tu apa. yang di tanyaka.n ten tang lembaga m:f..aalnya.' . ·,
bagaimana. dengan Ba.pa.ma.a, :Sa.pa.ma.a d~bentuk dengan Keprea jadi tidak merupakan
masala.h, Kepres peringka.tnya. di, bawah Peraturan Pemerintah. Bagaimana. dengan
badan promoai yang audah ada, bad.an promoai._itu dibentuk oleh eebuah ya:yaaan,
Ya.ya.sax; B~ ~moai P~iwisata. !,ndonesia.. La:l:u pera.na.n Departemen Parpoatel
ba.gaiman:13., Menteri .ha.nyci.' mengu.kuhkan lembaga itu. Jadi pembentukan yayaaa.n
berdasa:i::kan peraturan perundangan yang berla.lru untuk memba.ntuk ya.yaaan, and
ever:y body. oan·do it, aiapa saja dari kita berha.k menu:ru.t.Undang-unda.ng mendir.!
ka.n ya:yaaan." Y_.ant mungkin tid.ak_ b~leh .:lcalau tidak didaaarkan pad.a penerima.a.n
Panoasila aeba.ga.i aatu-eatunya a.sas. ~etapi yang dilakukan oleh Menteri Parpos
tel )la.ny,a. 'menguk:uhka.n. ba.dan 'itu~ Ba.hwa bada.n itu bergerak, jadi .Departemen Par
poatel tidak mengambil a.tau mena.rik uang dari masyara.kat. Kellllldian kawaaan pa.riw:tsata, kawasan pa.riwisa.ta itu dibentuk oleh Pera.a.
Perda berpegang pad.a .peraturan yang lebih tinggi. Lalu ppa kewenangan Menteri
Pa.rpoatel, karen.a. mera.aa tidak,punya. Und.ang-unda.ng, tidak a.a.a da.srnya. teta.pi ad.a, tu.gas uta.llla.ey'a da.lam pembinaan kepa.riwiaata.an aebaga.1 ba.ha.gia.n dari ti.lgaS
pemerinta.han umwn yang diaera.bk.a.n kepada Menteri P~rpoatel, Mnnteri Pa.rpostel ' . .
me.entukan la-iteria •. Apa. kriteria.nya aatu. wilayah untuk 'bisa. menjadi kawaaan Pai-
la.ban da.n ,saga.la mac.am it~ menjadi kewena.ngan. Pemerintah .Daerah aepenuhnya,
ta.pi kriteria dite~:tukan oleh Memparpostel. ]_3agaimana. denean aa.pta peaoru.1., aa.J2 ta pesona itu den~ Inprea jadi ma.sihdi bawah Pera.turan Pemerintah. Oleh
. . . ka.rena itu ba.ran&kali yanB dikemuka.ka.n. oleh Frakai Ka.rya. Pembat'l.o~an disamping
. . . ke.f'a.c'UIDantidak ~ terjadi, ld.ta memall$ juga ~ menga.ra.h .eebaga.i standard
karena .. dasa.r-d.a.sarnya ada.P diaamping itu lemb~ a.kan diaesuikan dcnga:n Undang
undang. P~rsoala.n.ba.ga.imana dengan aubstansinya, aubatanai a.kan diatur denga.n
fungai-fungsi yan_g ditetapka.n.oleh Undans-un,dan.g dan kalau m.i.ealnya memang
audah .dianggap tidak perlu dan berd.asarkan undang-unda.ng ini biaa aaja.
dibubark.an ••••••
..
-10 -
dibubarkan. Dan Inatruksi Presiden tentang Sapta Peaona wisata itu menginga.t Paaal 4 ayat (l) Unadns-undang Daear 1945. Saye. kira. demild.an da.ri Fraksi Karya
Pemba.ngunan.
Selaujutnya Fuksi ABRI, teri.D)a. kasih, tidak mEnjadi aoal lagi. Tepat ae~
li apa. yang dika.takan oleh Fra.ksi ABRI tadi yaitu bila ad.a menurut Inpres 15/70. ·
Jj.i.Jca, dipandang perlu, Pemerintah melihat itu tidak ad.a urganeinya. Kami tambah
ka.n .. ~adi pedoman dari Depa.rtemeu Keha.kiman ·· membrikan sya.rat-aya.rat ten -
tang pera~ peralihan itu ta.pi apabila ad.a, kalau tida.k a.cl.a otomatia tidak
jadi pEmDUalahan lagi. Demik:fan dari Frabi A.BR.I.
Selanjutnya. Fraksi Persatuan Pe~, apa.ka.h berla.k.u jangka. waktu
panjang, ya pada. UJD.UJDDYa a.da yang panjang, ad.a yang terba taa. Miea.lzva yang me
nyangkut pembentukan Kanwil itu tidak pa.k:a.i jangka waktu.
Kemudian mengenai kawaaan pariwiaata itu Parda minta kepada Menteri Dalam
Negeri kem.udisn untuk berapa lama, itu Depa.rtemen Pa.rpoatel tida.k menoampuri,
itu-betul-betul kewenangannya d.aerah tetapi lcala.u Pemerintah J)aerah audah menya
takan sud.ah dapat pengeaaha.n lail.U disampaikan kepaaa Menter! Pa.rpoatel, Menteri
Parpoatel nanti mengukuhkan, jadi fungsi yaog dilaknkati hanya mengukuhkan kare
dan ... obyek wiaatanya., apa ada.·a.kaesibilita.snya, ayarat-syara.t lain terpenuhi, ·
ba.ru dik:ukuhkan. J a.di pera.n.annya. i tu tida.k membentuk, mengukuhkan ea.ja.. Saya. k.! ·. . .
ra dem:Ud an aari Fra.ksi. Persatuan Pembangunan.
Selanjutnya dar.:L Fra.lcai Partai Demokrasi Illdones~a, memang betul. maaalah
peratUran. peralihan itu bisa menjadi p;roblematik. Problematik yang dikhawatir -
lean oleh'Fraksi Parta.i Demokr~l .. Indoneaia. seben&'r.DYa telah diama.ti dengan cer-.. mat c>elh Pemerintah. SyB.n.t-eayarat yang d.isebutkan dalam pedoman a, b, o, d
yang dikemukakan tadi itu betul: sekali, akan tetapill\1anpn lupa itu kalau ad.a
artinya ka.J.au peraturan ~rundlm8-undanaan meyangkut ~raturan peralihan i tu a.-I
da:, maka itu diperlukan, syarat-syarat itu· perlu kita perb&tib.n, lcalnu itu di -
anggap. t:Ldalc ad.a, maka problema.tik. aebenarnya tidak ad.a.
Ba.i:angkal.i ini eua.tu tambaban lagi beta.pa. ya.ng dikonstatir oleh Fra.kBi :P:trta.i
Demolaui itu memang· pa.tut mendapat perhatian tlahwa memang kita ini aepertinya
·tidak puny& pegangan tetapi sebenaroya 'pegangan itu ~. ouma di dalam pera.ktek
kita. itu belwn ma.ntap, harua ad.a 'a.pa ti~ ad.a. Xetidalc manta.pan itu juga biaa.
kita libat ini pada •:beberapa produk Undaris-undang • 'tJn~dang sebelum tahun
1966 misalnya, oleb karena apa oleh ka.reDa Republilc kita da.ri ta.bun 1945-1990
kita ketabui bersama. meJJlpUDJ"ai taae-taae df;.dalam sistim pemerintabannya., a.a.a
Dharma ini ba.ru penuh tahun 1~80. Jadi tadi itu kita ambil oontoh tahun 1950 da . -lam siatuasi ya.ng barbed.a tida.k ad.a peraturan peraliban. Seka.rang 'tJnd.ang-unda.ng
, ik di maaa. aebelumnya da.n yang sekarang. Jadi mema.ng di dalam peraktek kita itu
ba.rangkali harua berani menetapkan aikap. Kalau memang itu sue.tu yang baru. da.n
eebel'W!JllY& eama aekali tida.k ad.a. ketentuan perundang-undanga.n yang peringka.tnya itu •••••••••
..
- 11 -
itu aama denga.n Undan&, tidak barua peraturan perUihan atau bab peralihm itu
ad.a. Sa;ya ldra. demikian untuk FraJcsi Pa.riai Demolcrasi Indoneaia dan torima ka.
sih bahwa. apa. yan.g dikemukakan sebenarnia diland.a.ai oleb suatu iktika.d untuk
membantu Pemerintab.. Dal.am hal ini tentu Pemerintah ,menguoapk.an terima. lcaaih.
Tetapi kita. sa.ma-ea.ma melihat bahwa di dalam peraktek juga. a.cl.a baik produk tahun 1950, ta.bun. 1960, ta.bun 1980 yang itu semu.a.nya tidak mempergunakan bab pe_=:
aliba.n bah.lam' yang tera.khir ta.bun 1990 jll6& tidalc mengguna.k.an bab peralihan.
Saya kira demildan bapak Pimpinan, terima. kaaih.
KETUA RA.PAT ( ION. ISTI.ANTO SUWARCONO )
Ter:ima kasih kepada Pemerintah yang telah menjawab d.an memberikan penje
laaan yang lebih lengka.p lagi. Kami telah eek ulang ta.npa. dengan mak'3Ud mempe
nga.ruhi Si.dang ini, kepa.da Sekretariat memang bena:r bahwa. .inf'ormaai yang ka.mi
terima ba.hwa dalam perumusan RUU aekarang ini tida.k teroantum ketentuan pera. -
lihS.n. Jadi aebapi info::cmasi aaja.. Saud.ara-saudara. sekalian, Sidang yang kami
hormati, kami kira. kami masih memuta:rka.n aekali lagi mengenai masa.lah ini un .. -
tUk bisa memberika.n keaempa.tan ke:pada. sa.uda.rai-saudara sekalian mu.ngkin ada sa
tu pemeoahan untuk biaa me.nyel.~saikannya.. Karena Frakai ABRI sud.ah tidnk mem -
persoalkan, kami mempersila.hkan kepa.da. F.KP untulc biaa memberikan penjelaaan.
ANGGOTA., F .KP ( ABDUL LATIEF, SH .. ) ' ':l'erima kasih aauda.ra Pimpinan, terima. kasih juga k:a.mi aampaikan kepada
·Pemerintah yang telah memberik.an penjelasan atas beberapa pertanyaan Y'ang lea.mi
ajukan •.
Melengkapi yang telab. dijelaakan oleh Pemertntah yang pertama mengenai maaa.lah
peratuxan peralihan ini tidak d~perlukan karena tidak ad.a Undang-undang aebe.
lumnya, menu.rut helaDa.t kcilmi apa yang dijela.akan oleh Pemerintah tetapi aampaJ.
aekara:ig ini kita. belum niempunyai pedoman atau pegangan yangkuat yang mungldn
ini ba.ru didasarkan pad.a. Inpres a.an ini pun dalam pera.kteknya belum dila.ksal'!!
kaU seoa:ra sera.gam. Ini kenya.ta.an'yang ad.a•
Yaitg kedua tangga.:pa.n terhadap baga.imana lembaga.-lembaga. yang ad.a eelama ini
sebelum a.da. Und.ang-undang. Tadi sud.ah dijelaakan aemua. lembaga ata.u bad.an di
bentuk berdaaarkan Inprea atau Kepres yang sela.ma. ini sud.ah berjalan, yang lg. ta ketabui tingkata.nnya. lebih rend.ah dari pad.a. Und.a.ng-undang. S~a kira ini
kita sepak:ati beraa.ma.. Justru ataa. penjelasan Pemerintah inilah kami sampai
tadinya sampa.i eek.a.rang punya keyakinan memang sangat diperluk.an peraturan pe_!
aliba.n ini. Tanpa ld.ta aebutk:an ketentuan peralihan ini, itu aemua. ketentuan
perundang-undangan .yang ada, lebih rendah tingkatnya, itu tida.k berlak:u.. Ini
aebenarnya perlu ba.ra.ngkali dilihat da:ri.segi ketentuan bukum. Kalau seandainy
·nya kita cantumkan seoara. tega.a bahwa ketentuan pera.turan perwidang-undangan
yang tela.h ada sebelum Unda.ng-undang ini dibentuk, dinyataka.n berlaku aepan -
jang tida.lc bertentangan denga.n Undall8"-Ulldang· ini. Barangkali dilihat dari se
gi yuridis itu lebih mengikat da.n lebih kuat sebab tanpa kita sebutkan lceten
tuan peraliJ;an ini, tadi ka.mi suda.h jelaska.n kalau yang bertentangan dinya.ta.-·
ka.n tidak berla.k:u. kala.u memang tidak bertentangan berlakn torus, ini aebenar
nya ba.rangkal.i lebih ba.ik kala.u itu ·kita tegaskan di dalam sua.tu ketentuan perwidang-unda.ngan •••• •
- ...... -
perundang-anda.ngan, dengan demildan eiapa. pun yang mempelaja.ri Undang-undang !xii akan mengert1 bahwa ketentU&ll .. ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang~
da sebel'UJlllY& yang tidak bertentangan dengan Undan~ ini maka · dinyatakan
berlaku. Jad.1 ini kita kait dengan a.pa. ySXJ.g dijelaskan oleh Pemerintah tad!. In.! lab sebena:mya. pendapat kami namun demiki an seandainya: nanti di d.a.lam . ~:putusa.n
Panja ini bagaimana pun keputusarmya na.nti a:pa.ka.l). diade.kan apa. tida.k tetapi maB.!
la..h peraturan peraliban ini dengan sa.dar ini yang penting dengan aadar kita. menoantumkan atau tidak mencantumkan dan peraturan peralihan ini
bena.r-bena.~ •••••••
jm
..
•, . -13 -
benar-benar telah kita bahas, tidak ada lagi belakangan bahwa ini kekeliruan dalam
pembuatan perundang- undangan ini kami rasa penting sekali bagi kita didalam mengha
silkan perundang- undangan lebih lebih perundang- undangan yang sifatnya sebenarnya
sebelumnya tidak ada nanti hasilnya juga benar- benar kita harapkan suatu hasil yang
bisa kita banggakan bersama, kami rasa saudara Pimpinan inilah tanggapan kami nanti
diserahkan kepada Panja'ini bagaimana kira-kira keputusan yang akan d:iambil, sekian
dan terima kasih Saudara Pimpinan.
KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):
Terima kasih kepada FKP, kami persilahkan kepada FPP.
~ ANGGOTA/FPP (MUHAMMAD BUANG, SH ):
Terima kasuh saudara Ketua dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah atas
penjelasan- penjelasan terhadap pertanyaan yang kami sampaikan pada pagi hari ini,
menarik sekali keterangan Pemerintah tentang kawasan pariwisata yang dilakukan mela
lui peraturan daerah (Perda) dan Men~eri Pariwisata hanya menetapkan kriterianya sa
ja dan kemudian mengukuhkan kawasan tersebut menjadi kawasan pariwisata, dalam kaitan •
i tu praktek .Yang sud.ah berlaku,. Dengan .. merujuk kepada kesepakatan-kE:lsepakatan kita d,9_
lam pembahasar RUU Tenatng Kepariwisataan khususnya Pasal 29 ayat (2) yang lengkap -
nya kami bacakansebagai berikut: "Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwis,9_
ta dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana . '
pengembangan kepariwisataan. 11 Ayat (2) Pasal 29 yang telah kita sepakati jelas Peme -
rintah yang menetapkan, pengertia.n Pemerintah menurut Undang- Undang No .5 Th 1974 te!2. . '
tang pokok- pokok pemerintah di. daerah Pemerintah adalah Pemerintah pusat, pertanyaan ' ·~
yang akan kami ajukan berikutnya dengan telah d~tetapkannya beberapa kawasan menjadi
kawasan pariwisata melalui Perda yang kemudian dikukuhkan oleh Menteri Parpostel, ap,9_
bila RUU Kepariwisataan yang kita bahas·pada saat ini pada waktunya nanti telah di -
~ya~kan bagaimana nasib kawasan pariwisata tersebut dalam kaitannya dengan Pasal 29
~yat (2) ini, karena Pemerintah disini. Apakah Pemerintah menggunakan Pasal lain
nanti penyerahan urusan barang kali. Sebab dar~ pertanyaan pertama kami sebenarnya
ada satu yang belum jelas kami menerima j_~waban. dari Pemerintah, pada umumnya Kepmen,
atau Kepdirjen yang pernah ada materi- materi Y,ang pernah diatur apa saja Pak,garis ' '
besarnya saja Pak,materi- materi yang pernah diatu~ melalui Kepmen ctan Dirjen dan
atau barang kali Kep. Kakanwil pada uinurnnya mater!- materi apa saja. Tadi pemerintah
memberikan contoh tentan~.pembentukan Kanwil itu tentu waktunya tidak terbatas tapi
dalam kaitan dengan materi Kepariwisataan itu ~endiri apakah ada Kepmen atau Kepdir
jen atau sejenis itu yang jamgka waktunya panjang Pak, jangan memberikan contoh soal
pembentukan Kanwil Departemen f>arpostel tetapi materi.lain barang kali yang berlaku
agak panjang, terima kasih Pak.
KETUA/ ••••••••
- 14 -
KETUA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO):
Terima kasih kepada FPP, terutama kepada Pak buang, kami persilahkan dari FPDI.
ANGGOTA/FPDI (DJUPRI, SH):
Saudara Pimpinan dan sidang yang terhormat dari bebeapa pembicara tadi menyeinggung
masalah rancangan Undang- Undang AIP (Akademi ilmu Pengetahuan) sayapun ingin menang
gapi sedikit, memang'kita·mempelajari juga bahwa disana tidak diajukan ketentuan per~
lihan. Tetapi perlu diketahui bahwa Rancangan Undang- Undang ini masih dalam pembaha . -san jadi belum final belum diputuskan dan belum menjadi Undang- Undang dan itu kalau
dibedakan dengan Undang- Undang Kepariwisataan maka RUU AIP itu berbeda sekali. AIP
itu memang masalah yang baru, badan ini pun baru kalau kita lihat di Rusia dan di Ame
rika ada tetapi kita baru untuk pertama .kali jadi peraturannyapun tidak ada, apalagi
Undang- Undang, peraturan Pasalnya juga tidak ada, Undang- Undangnya juga tidak ada.
Tetapi beroeda deqfab pariwisata ini, hal yang baru Undang- Undang-nya baru tetapi
permasalahannya sudah diatur dengan berbagai ketentuan perundang- undangan, ini beda
nya. Kalau berbicara.dari segi materi, FPDI masih menganggap penting untuk ada pene
gasan ·ten tang adanya pera tu ran pe.rundang- undangan, walaupun i tu berada dibawah
undang- undang saya ingin memberikan :§°uatu contoh Undang- Undang tentang peradilan
agama yang sudah menjadi Undang- Undang ini disini mengenai peraturan pelaksanaannya
!tu baik itu yang dikeluarkan pµda jaman·Belanda apalagi yang dukeluarkan selama Repu .. .. -blik ini· ditegaskan pula apakah itu masih berlaku atau tidak itu dicantumkan didalam
peraturan pelaksanaan, saya bacakan saja, yaitu pasal 106 ayat · (2) : " Semua peratu "." . .
ran pelaksariaan yang telah ada me~genai peradilan agama dinyatakan tetap berlaku sel~
ma ketentuan -ketentuan baru be~dasarkan Undang- Undang ini belum dikeluarkan sepan -
jang peraturan .. itu tidak bertentangan qengan Undang- Undang ini." peraturan pelaksan~
an ini ada yang dilahirkan selama republik banyak sekali juga itu, tetapi disini ma -
sih perlu dit~gaskan malah itu dilegalisir sepanjang tidak bertentangan dengan Undang
Undang Peradialn Agaga itu dan maksud dari pada kami juga demikian yang menyangkut
masalah Kepariwisataa~ ini karena pariwisata ini peraturan perundangannya sudah lama
disamping.kalau kita melihat badan- ·badan obyek wisata itu walaupun itu wewenag Peme
rintah yang menentukan tetapi kalau cantelannya itu ingin dicantelkan dalam Undang -
Undang ini artinya badan itu akan disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang ini teE_
tu ada penegasan didalam pasal itu, saya sekarang tidak mempersoalkan peralihan atau
tidak· tetapi bunyi materi pernyataan ahru.s di tegaskan tenatnga danya perraturan pe -
laksanaan itu dipandang masih penting didalam keten'tuan ini, demikian saudara ?.impi -
nan penjelasan kami dan ka!ni ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
KETUA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO ):
Terima kasih kepada rraksi- fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya, kami kok ma -
sih melihat .ada masalah yang perlu dipecahkan, namun demikiansebelum meningkat mung -
kin mojok dan sebagainya , kami berikan kesempatan FABRI kalau masih ada hal yang
ingin diutarakan.
ANGGOTA/ •••••.
- 15, -
ANGGOTA/ FABRI (SUBAYO):
Terima kasih saudara Ketua,jadi sebenarnya dal•am putaran pertama tadi FABRI sudah
cukup jelas bahwa didala m DIM FABRI tidak mengajukan permasalahan mengenai bab keten
tuan peralihan karena didalam RancanganUndang- Undang-nya pun tidak ada, kembali da -
lam hal ini mungkin FABRI hanya ingin menekankan bahwa sikap FABRI ini memang sudah
ckup tegas yaitu ingin membakukan hal- hal yang berkaitan dengan masalah- masalah
teknis penyusunan su~tu p~raturan perundang- undangan iniyang ajuannya juga cukup je
las yaitu Inpres No. 15 th 1970 maupun buku pedoman teknik peraturan perundang-undan~
an yang telah dikeluarkan oleh Departemen kehakiman, hal ini juga telah kita sampai -
kan pada waktu pembahasan konsiderans mengingat didalam rapat Panja ini dimana FABRI
menganggap bahwa ketentuan-ketentuan yang telah tercantum didalam baik Inpres 15 mau
pun pedoman teknik peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Departe -
men Kehakiman ini cukup memberikan arahan dan ·pedoman bagi FABRI didalam rangka pemb~
hasan setiap rancangan undang- undang dan hal ini kan terus diupayakan oleh FABRI un
tuk bisa juga diterima oleh fraksi- fraksi· lain didalam DPR ini agar didalam setiap
pembahasan rancangan undang- undang ini kita tidak selalu dilibatkan pada pembahasan
yang tidak menentu memang FABRI sediri berulang kali juga telah menghimbau kepada Pe-. . '
merintah khususnya rekan rekan di Komis! III agar Pemerintah bisa dengan segera mem -~ '
prioritaskan penyusunan rancangan undang- undang tentang ketentuan-ketentuan pokok
peraturan perundang- undangan dan Pemerintah sendiri dalam hal ini Menteri l<ehakiman ·. . . ..
te.lah menyatakan bahwa rancangah undang- undang ;i.ni telah siap dan telah diajukan ke . .
Sekneg, berdasarkan hal tersebut sikap FABRI sudah jelas ingin membantu Pemerintah U.!!_
tuk membakukan hal-hal yang masalah -masalah teknik perundang- undangan ini jadi den~
an penjelasan tambahan ini tentunya j~ga dalam kesempatan ini kalau kita rnelihat pen-. .
dapat dari f.raksi-fraksi lain dldalam tahap ke 2 ini arahnya rnemang makin mendekat
sudah saya kira. Juga tergantung pada putusan Panja ini apapun nanti keputusan yang
akan diambil tapi fraksi ABRI me.pghimbau agar fraksi- fraksi lain ten tunya mernikirkan
kendala waktu·yang dihadapi oleh Panja didalam waktu pernbahasan RUU Kepariwisataan
ini yang hari. ini merupakan hari terakhir. dimana tentunya masih harus ki ta lanjutkan
de~gan ke~iatan- kegiatan di Timus ysng waktunya pun sesui kesepakatan kita telah ki
ta se·pakati hanya akan diberikan waktu 4 hari untuk menyelesaikan seluruh pernbahasan
RUU Kepariwisataan ini, sekian saudara Ketua dan kami ucapkan terima kasih.
KETUA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO);
Kami persilahkan mungkin dari FPP.
ANGGOTA/ FPP (MUHAMMAD BUANG, SH):
Kami ada tambahan sedikit, tadi disinggung- singgung rnengenai Inpress No. 15 dari
FABRI maupun Pemerintah kemudian juga disinggung tentang pedoman teknis penyusunan
perundang- undangan yang dikeluarkan oleh Dep. Kehakirnan dlmana tadi oleh pihak Pem~
rintah dibacakan.jika dianggap perlu, curna itu saja ·kalirnat sepotong, sayang kami ti
dak punya jadi,·yang ingin kami tanyakan minta penjelasan
siapa/ ••..•
:~~
- 16 -
· ... apa yang menganggap perlu dan apa kriteria mengangap perlu itu, barangkali disitu ·
ada Pak, kami karena tidak punya, sekian terima kasih.
~YA RAPAT (ISTIANTO SUWARGONO):
Terima kasih kepada pak buang yang mewakili FPP, saudara saudara sekalian sebelum ka
mi mengarnbil saran -saran yang lain kami persilahkan dari pihak Pemerintah mungkin
ada sesuatu hal yang mungkin masih bisa memec~hkan masalah ini, kami persilahkan Pak.
PEMERINTAH ( PROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, SH):
Bapak. pimpinan dan bapak- bapak beserta ibu- ibu sekalian yang kami hormati, barang
kali satu hal yang kecil saja sebab kalau kita keluarkan kembali toh tetap saja bisa
berpegang kepada masing- masing. Hanya contoh yang dikemukakan oleh FPO! yang menyanla
~ kut peradialan agama , barang kali contoh ini kurang tepat sebab peradilan agama itu
~ bukan tid~~ ada p~raturan sebelumnya bahkan undang- undang jaman Belanda itu ada ordo
nansi tingkat yang sama dengan Undang- Undang setelah Republik Indonesia ada undang -
undang kekuasaan pokok kehakiman, No.14 th 1970, disitu tercantum peradialn agama nah
pembenrukan peradilan agama itu adalah undang- undang pelaksanaan dari Undang- Undang
pokok, jadi mohon dipertimbangkan in~ tetapi seb~lum itu kami hanya menghimbau kepada
FPDI° kebesaran jiwanya oleh karena kemarin kalau tidak salah pada waktu kita pertama
kali bertukari pendapat pthak Ff?DI menyatakan kalau Pemerintah bisa menunjukkan adanya
satu Undang- µndang yang tanpa peralihan, FPDI akan bisa menerima ini barang kali mo
hon dipertimbangkan kembali dan ·Pemerintah memenuhi kewajiban itu tidak hanya satu
tetapi lebih darisatu, d.emukian t?apak Pimpinan.
KETUA RAPAT . ( :i:STIANTO SUWARGONO ) .;
Terima kasih kepada Pemerin tah, ,·saudara- saudara sekalian saY,a kira ki ta mes ti menca
ri suatu jalan lain senjata yang mesti siap adalah mojok untuk secara terbuka, blak
kalkkan untuk mencoba untuk daling·mengakomodir sehingga dengan demikian kita nanti
akan ketemu permasalahannya, namun sebelum saya ksors masih ada fraksi yang ingin me
nyampaikan , kami persilahkan.
ANGGOTA/ FPDI (DJ UP RI, SH);
Saudara Pimpinan, dan saudara- saudara khususnya.kepada Pemerintah mungkin tadi salah
menagkap apa yang saya maksudkan yang saya bac~kan d.ala'TI ketetapan Peralihan Pc:--adilan
Agama ini khusus yang menyangkut semua peraturan pelaksanaan dalarn ayat (2) peraturan
pelaksanaan itu ada ·yang d.iatur jaman Hindia belanda ada yang diatur selama Republik
ini, lah disini d.i tegaskan kembali masih dianggap berlaku selama tidak berten tangan
dengan Und~ng- Undang ini, ini penegasan. Kemudian saya memang menyadari bahwa kema
rin saya memang menyatakan kalau. ada undang- undang yang tidak ada peraturan perali~
annya .. · saya mundur,dalam pengertiannya kita mesti mesti harus meninjau peraturan- pe
ra tu ran a tau undang- und.ang yang diu tarakan kemarin, say a kemarin meliha t ada sua tu
undang- undang yang disebut- sebut kalu tidak salah tahun 1973 disana memang
undang/, •.
- 17 -
undang- undang itu masih berdasarkan pada undang- undang dasar sementara, kalau kita·
.marilah kita juga mulai berfikir membakukan hirarkis perundanguundangan bahwa paling
atas didalam perundang- undangan itu urut- urutannya adalah kalau diatas sendiri
sumbernya adalah Pncasila kemudian Undang- Undang Dasar, Tap MPR, Undang- Undang
Peraturan Pemerintah kemudian Kepres dan seterunnya kemudian Kepmen itu dibawah
undang- undang. Sekarang ini masalah Kepariwisataan ini kita akan mengalirkan dengan
dengan satu. undang- undang, harus dinyatakan dalam satu undang- undang karena peratu
ran pelaksanaan yang lama ini selama ini yang ada itu tidak berdasarkan pada undang -
undang yang kita sekarang mengkaitkan dengan undang-undang inisehingga perlu ditegas
kan didalam undang- undang ini bahwa itu masi~ tetap berlaku, saya yakin apa yang di
lakukan Pemerintah itu betul selama ini lalu ada badan- badan dengan sendirinya badan
madah~itmuada pernyataan mungkin didalam peraturan peralihan ini, yang paling penting
V saya bukan berarti mundur tetapi materinyalah mohon dipertimbangkan terlepas dari pa
da istilahnya itu pakai peraturan peralihan tetapi materi ini perlu menjadi pemikiran .,
bersama dari kita, sebagai tanda bahwa saya toleran untuk menyelesaikan masalah ini.
Tetapi say·a harapkan terse rah kepada Pimpinan janganlah ki ta secara fixed tergan tung
dari waktu yang telah kita sepakati tetapi ada sesuatu yang sangat penting itu untuk
sekedar kita berbincang- bincang sehingga kita menemukan sesuatu yang menjadi kesepa-;..
katan bersama, jadi secara fleksibel begit~ , demikian saudara pimpinan terima kasih
atas perhatiannya.
KETUA RAPAT (- 'ISTIANTO SUWARGONO):
Terima kasih kepada FPDI tadi saya juga baru bisik-bisik sama Ketuanya, mohon hari
ini kalau .tidak sele,sai siap siap saya untuk mencaplok satu hari, hari Sabtunya untuk
meneruskan Panja, saudara-saudara sekalian yang ikami hormati saya mengajukan saran
marilah kita mojok sebentar terutama Pimpinan-pimpinannya untuk membicarakan mungkin ·,.'
tidak hanya terkait pada satu masalah mungkin t~rkait dengan masalah-masalah yang la-
innya sekali ·1agi saya mohon adanya suatu pengertian dari masing- masing artinya ke -
nginan kita ditampung Pemerintah juga Pemerintah bisa menampung kei.nginan kita, kami
skors kira-kira 30 menit. ( RAPAT DISKORS).
KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):
Rapat kami · buka kembaii, :saudara- saudara .. sekalian peserta Panja terutama dari pihak
Pemerintah akhirnya setelah kita mojok se.lama 30 menit kita mendapatkan satu kepasti
an dan sebaiknya ini yang menjelaskan dari pihak Pemerintah mengenai hasil-hasil tadi
dengan penjelasan juga yang tadi telah diutarakan 'oleh Pak JoopAve bagaimana menyusun
rancangan undang- undang ini sehingga kesimpulannya apa yang diragukan tidak perlu
dikawatirkan, kami persilahkan Pak dari Pemer~ntah.
PEMERINTAH ( PROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, SH):
Bapak Pimpinan yang kami hormati, bapak- bapak dan ibu -ibu sekalian yang kami horrna ' ' -
ti setelah bertukar peridapat secara lebih akrap dan lebih mesra dan akhirnya temu ra
sa, jadi tidak temu dulu tapi tukar pendapat dulu baru temu rasamaka akhirnya didapat
kesepakatan/ ••.•
-~-
kesepakatan yang kesepakatan itu didasarkan atas kesamaan etikat yaitu agar supaya
kita dapat menghasilkan produk perundang- undangan yang bai~, nah bicara tentang
produk produk undang- undang yang baik ini dari fraksi-fraksi memang mengamati de
ngan tajam berbagai kemungkinan salah satu adalah apakah kira-kira produk-produk
yang sudah ada di bidang kepariwisataan sekarang ini pada saat nanti undang-undang
diterapkan itu ada yang bertentangan, pihak Pemerintah menyatakan barang kali tidak
ada yang perlu dikawatirkan sebab ketiak kita menyiapkan RUU ini dulu kita mengka
ji dari berbagai macam segi, pertama ketentuan perundang-undangan yangada dibidang
kepariwisataan.kemudian kebutuhan yang timbul didalam masyarakat dan antisipasi te£_
hadap perkembangan keadaan yang akan datang di bidang kepariwisataan, akhirnya kita
melihat perlunya undang- undang itu oleh kareDa itu maka segala yang ada itu
dicoba ••••••••••••
- lj -
dicoba diwadahi kedalam RUU ini dan ternyata apa yang dipergera~ an oleh Pemerintah sudah cul{up didalam pembahasan sidang-sidang baik di sidang timgkat pertama, kedua dan ketiga ini ternyata ma
. -si~ banyak masukan-masukan dari Fraksi-£raksi yang merupakan wu-jud aspirasi masyarakat, bc1hkan diluar dugaan Pemerintah bersam~ sama Fraksi-traksi telah menghasilkan sesuatu produk yang barang kali m.erupakan terobosan terhadap produk-produk cukup yang ada yang lain khususnya menyangkut masalah kawasan pariwisata. Melihat kenyataan ini akhirnya kita sampai kepada satu sikap,bah wa produk legislatif yang akan dilahurkan dalam undang-undang itu bagaimana kalau produk itu sudah ditampung substansinys pada undang-undang yang ada sebelumnya dan bagaimana apabila belu, Bagi ·suatu produk yang ada itu tidak menjadi masalah tapi prodyk yang sama sekali baru disini kita masih ada pendapat yang belum, tapi ~etelah melalui pendekatnn tadi rasanya ada kesepakatan bahwa un:tuk produk-produk legis:tatif yang merupakan undang-undang yang sama sekali baru ·kita ingin bersama-sama merintis jalan untuk memberikan satu sta:n.dar atr:1Upedoman agar supaya undang-undang baru yang substansinya sama ~ selcali · baru dan tidak ada undang-undang lainnya yang mengatur substansi tersebut itu dalam RUU tidak diperlukan adanya BAB PERALIHAN"' dengan catatan agar supaya Pemerintah dapat mcny~mpaikan kepada pihak yang berwenang di lingkungan pemerintahan ~ntah Menteri Kehakiman atau kalau Inpres kepada Pr~ siden agar ada pedoman yang lebih jelas sehingga nanti tidak tim
bul keraguan lagi dan ada pegangan yang kuat apabila l'emerintah bersama-sama dengan DPR mc:mb.ahas undang-undang yang substansinya
· sama sekali baru. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.
KETUA RAPAT ( IGN. ISTIANTO SU\•/ARGONO) :
Terima ka.sih kepada Pemerintah yang telah membontu memberikan penjelasan apa yang telah kita'hasilkan pada rujukan. })engan demikian Saudara-saudara bab yang menyangkut Ketentuan Peralihan tidak diperlukan. Kita lanjutkan pada bab berikutnya adalah Ketentuan Penutup Pas~l 40.
Kami persilahkan kepada pihak P.emerintah apabila ada peruba!} an atau pengembangan tambahan. Kami·persilahkan dari FKP.
ANGGOTA/FKP (ABDUL LATIEF, SH) : Terima kasih'Saudara Pimpinan pasal terakhir ini mudah-mu -
dahan bisa ~ebih lnncar daripada pasal-pasal sebelwnnya karena t£ dak ada sa.tu Fraksi pun yang tidak menyetujui Ketentuan Penutup ini, dan ~ami juga menyetujui Ketentuan Penutup dari Undang-Un , . ...,.. · dang Kepariwisataan ini.
Hanya ada beberapa ••••••
..
Hanya ada beberapa usul redaksi, inipun sebenarnya kami melihat beberapa ketentuan perundang-undangan yang ada. Jadi ini juga mungkin barangkali perlu menjadi perhatian kita agar supaya keseragaman dalam penutupan inipun di.masa yang akan datang itu m2 sih ctiperlulcan sama dengan Ketentuan Peralihan tadi.
Jadi dalam DIM kami memang kami usulkan setelah kami perbau
dingkap beberapa undang-undang sebelumnya, kalau di dalam RUU kou sep itu ditentukan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kami mengusulkan undang-undang ini disebut Undang -Undang Kepariwisataan dan berlaku paqa tanggal diundangkan.
Kemudian alinea berikutnya; i tu sama dengan konsep dari HUD.
Jadi inilah beberapa usul penyempurnaan d an perubahan daripada ·undang-undang ini dan mohon menjadi pertimbangan daripada Fraksi sekian dan terima kasih.
KJ~TUA ... RAPAT ( IGN. ISTIANTO SUWARGONO)
Ingin kami tr:myakan Pak, apakah hal terse but sudah baku, clari FKP. ANGGOTA/FKP (ABDUL LJ\TI.1.tJF, SH) :
Tadi kami sudah bandingkan dengan beberapa Ketentuan Perundang-un~angan yang ada~ Oleh ~ebab itu apakah memang redaksi seperti yatjg ki ta usulka·n ini membuat lengkapnya undang-undang ini atau mengurangi nilai daripada undang-undang ini. Ini yang . kami sajikan untuk ·PANJA ini.
Kami moh9n tanggapan·P~merintah sekian dan terima kasih.
K8TUA RAPAT (IGN. ISTIANTO SU\'llillGOlJO) :
Terima kasih, kam;L.. persilahlrnn kepada pihak Pemerintah • ..
PJiM8RINTAH (PROF. DR. M. DH1YAT I Hl\RTONO) : Bapak Pimpinan yang karni hormati. Ini barangkali juga bisa
dipermasalahkan tetapi juga bisa tidak dipermasalahkan, artinya penyebutan penambahan kata "undang-undang ini disebut Undang-Undang Ke·pariwisataan" i tu eebenarnya juga tanpa· disebut jadi awal sudah mengatak~n. Diawal sekali ki ta' ---- ten tang Undang Undang Republik IndonesiaNomor •••••• Tahun 1990 Insya Allah tentang Kepariwisataan. Kalau tadi diungkapkan· bahwa dulu ada yang menyebut ini barangkali sama dengan peraiihan tadi itu. Jadi kita akan me-ngarah kepad.~ standarisasi yang lebih nrnnta:r. Jadi kalau disepakati Pemerintah ingin mempergunakan standar yang diusulkan ini yaitu undang undang ini mulai berlaku tanpa disebut Undang Undang Kepariwisata_an. · Terima'kasih'Bapak Pimpinan.
KETUA RArAT . . . . . . . . . . .
..
- 21
KETUA RAPAT (IGN. ISTIAJ:.no SUWARGONO) : '"Terima kasih pada Pemerintah. Kami hanya ingin mengusulkan
karena ini produknya sarna sumbernya. dari Parpostel Pak, ld ta t~ lah membuat Undang Undang Telekomunikasi. Memang bunyi Undang -Undang TelekomunikElsi adalah menyebutkan disebut Undang Undang Telekomunikasi:
~ami akan bacakan : Undang-Undang ini disebut Undang Undang Telekomunikasi dan mulai berlaku pada tanggal aiundangkan. Apa ki ta sarankan seragam .sa ja Pak. 1
Kami persilahkan.
PEM::!!RIUTAH (PROF. DR. M. DIMYATI HARTONO, SH) : .Bapak Pimpinan yang kami hormati dan Bapak-bapak, Ibu sekal1
an, dari awal kami mengemukakan kalau mau clipermasalahkan yang b1 sa, mau tidak dipermasalahkan ya bisa karena kami tahu undang-un-
dang :produk yang dibuat bersama-sama DPR oleh Dep. Parpostel manusianya keba:n:Yakan ya sama, itu menyebutkan ini, kok sekarang ti: dak. Barangkali ki ta ak.an menuju lrnpada sesuatu yang lebih baik.
Memang in! juga ada produk macan-macam Pak. Misalnya saja : Undang Und&ng ••••••••• tentang Ketentuan-~eie.ntuan Pokok Pertahanan KeamananNegara .Republik Indonesia; undang-undang ini dapat disebut. Undang ,Undang Pertahanan Keame.nan Negara ( karena panje.ng). Undang Undang.Perikanan kita baca belakangnya Undang Undang.ini mule.! ·berlaku pada tanggal diundangkan. Ini produk dari DEPARPOSTEL .- dengan DPR. Undang Undang Republik I!,!
. . donesia Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pos, belakang Undang Undang ini
. .
berla.k.u pada tanggal diundangkan. Kalau menurut pedoman ini apabila nama atau juduJ. !tu panjang
memang bisa, oleh karent. , biaa,;r .... tadi i tulah bisa menyebabkan jadi so . -
an dan tidak j.adi soal. Jadi menurut hemat Pemerintah mar!lah menu, . -
ju kepada standarisasi yang barangkali bisa jadi pegangan, jad.1 c~ ma kepar1w1sataan.
Jadi. saya. kira demilcian Pemerintah mengemukakan pendapatnya dengan himbauan tentu bukan bukan tidak setuju tapi barangkali marilah ki ta menuju kearah standa.ris·asi, sehingga dengan demikian undang-undang yang akan dihasilkan nantim akan makin sempurna.
Terima kasih Pak.
KETUA RA.PAT (IGN. 'rsTIANTO. SUWARGONO) : Terima.kasih pada Pemerintah tentunya ini" kita kembal!kan pa
da Fraksi,. sebena.rnya :yang menentukan mau. diperpanjang bisa, tidak bisa itu Pemerintah.
Kami persi~ahkan dari pihak FKP.
ANGGOTA/FKP . . . ' . . . . . . . . . . .
22 -
ANGGOTA/FKP (ABDUL LATIEF, SH) : Terima kasih Saudara Pimpina~, apa yang kami usulkan ini
juga sebenarnya sekaligus kami ingin membuat atau penyempurnaan sa~u undang-undang yang stander karena selama ini kami katakan selam.~ ini kami melihat Ketentuan Penutup in! bermaca.m-macam. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kalau memenang ini sepakati bahwa rumusan seperti yang diajukan oleh Pemerintah merupakan rumusan standar saya rasa ini bisa menjadi pegangan bagi kita dimasa-masa yang akan datang dengan emikian bagi kamipun sebenar -nya tidak keberatari kalau memang disesuaikan dengan rumusan yang ada dan standar.
Sekian dan terima kasih Saudara Pimpinan.
KETUA RAPAT (IGN. ISTIANTO SUWARGONO) : Terima kasib. walaupun FKP telah menyepakati, kami persi-
lah.kan dari FPDI.··! ,.
ANGGOTA/FPDI (DJUPRI 1 SH/ :-Memang sudah merupakan atu kebiasaan dalam penyebutan eperti
itu kalau panjang perlu disingkat, tapi kalau sudah singkat tidak us ah. Sebagai contoh yang terakhir : Undang Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko Sistimnya ---- panjang ekali Pak lalu disebut Undang Undang Konservasi Hayati, nanti yang akan datang akan ada Undang Undang non Hayati jadi disingkat, ini di -tuangkan disitu, tapi kalau hanya kepariwisataan itu kan sudah singkat •
. T erima kasih.
KETUA .RAPAT (IGN. ISTIANTO SUWARGONO) : Terima kasih. Dari FABRI kami silahkan.
ANGGOTALFABRI (SAHUNTUNG &STRIHAMIDJOJO) : Saya kira tetap sesuai dengan RUU, terima kasih.
Bahwa karena kata "Kepariwisataan" ini pendek, maka tidak perlu lagi diperpendek. Dengan emikian e.kan kami bacakan :
.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40 Undang-undang ini mula.1 berlaku pada tanggal diundangkan •
Agar etiap orang mengetahuinya, menetapkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
') .. - ,.:._,) -
Disahkan di Jakarta Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
:~: REPUBLIK INDONESIA, :~..i
M 0 E R D I 0 N 0
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
Apake.h dapat disetujui t
(RAPAT PANJA SETUJU)
T erima ke.sih.
Saudara-saudara marilah kita mengucapkan Syukur Alhamdhulillah karena pasal telah elesai dibahas, pada kesempatan ini saya ingin melaporkan, menginventarisir masalah penjelasan dari pasal-pasal yang harus kita kerjakan.
Menurut catatan Sekretaris : Pasal 1 - belum diputuskan yang menyangkut butir 1,2,3,4,5,6,7
dan butir 8, (butir 7 dan 8 adalah TIMUS). P asal 2 - TIMUS Pas al 3 - TIMUS Pasal 4 - belum diputuskan Pasal 5 --TIMUS ---- (Penjelasannya) Pasal 6 - tIMUS Pasal 7 - Sudah selesai Pasal 8 - TIMUS ----- (Penjelasan belum) Pasal 9 ayat (1) - Selesai -- (Penjelasan belum)
. lurn ayat (2) juga belum ayat (3) juga belum. Selanjutnya mulai dari Pasal 25 s/d s~
lesai ini sudah final semuanya.
Dengan dernikian dari 39 pasal yang kita bahas, 23 soo.ah selesai 16 belurn sela
sai. Tenrasuk yang cukup jelas-cukup jelas. Disarnping itu masih ada J?enjelasan uraian daripada penjelasan umurn.
Karena sudah jam 1L30 WIB. Maka rapat di skor sampai dengan jam 14.00 setelah · imkan siang. ·
( r a p a t ·- di s k o r·). KE'IUA RAPAT IGN. ISTIAN'ID SUWAR:;ONO
Skor kami cabut kembali, Sdr.Sdr. sekalian yang kami honnati marilah kita mel~
jutkan, melihat penjelasan dari RUU ini. Seperti yang tadi dibacakan mana-mana yang
:i;:erlu dibahas, didepan sdr-sdr. sudah ada konsep yang dibuat: oleh panerintah, ada be
berapa kemungkinan rne:nbahas pasal penjelasan ini.
Yang pertama adalah kita baca satu persatu butir demi butir dan satu pasal pen
jelasan; tetapi kemungkinan waktuny~ tidak akan cukup. Kalau alternatif yang kedua,
adalah kita meneliti butir-butirnya apabila butir-butirnya sudah disepakati maka kita
limpahkan kepada pemrintah untuk merurnuskan dan ketemu lagi pada TlliUS.
Tentunya kalau itu disepakati, kita merrang akan membahas penjelasan yang belun
terselesaikan. Di dalam penjelasan yang belum te.rselesaikan ada yang bisa kita ketok
langsung yang berbunyi cukµp jelas, kecuali kalau diminta perubahan lagi. Baik kalau
. itu yang kita sepakati.
Marilah kita melihat catatan kita yang lama ma.sing-ma.sing fraksi supaya juga ml§:
lihat kepentingannya rnasing-rresing. Yang pertama adalah rrengenai masalah umum, di da
lam catatan, yang ada di Sekretal;'iat kemungkinan ini juga agak keliru.
Menimbang a bahwa keadaan alam flora dan fai.ma peninggalan purbakala peninggalan
sejarah seni dan budaya yang dirniliki bangsa Indonesia, merupakan sl.mlber daya dan modal
yang besar artinya bagi usaha pe.nge.mbangan dan peningkatan kep:lriwisataan, kelihatannya
butir tersebut sudah dinasukkan.
Ada yang ingin manpennasalahkan, apa kita serahkan kepada f€merintah saja ?
Jadi kita melihat pada penjelasan umun, saya bacakan saja, Jadi penjelasan urnurn diserah
kan TIMUS tapi rrohon yang berkepentingan supaya ngecek dirurrah.
ANGGOTA F KP ABDUL IATIEF, SH :
Kami sependapat dengan apa yang dikemukakan Sdr. Pimpinan, coba kita ini diminta
hal-hal apa yang ingin kita.rnasukan dalam_penjelasan umun ini, apakah itu sudah dikete
mukan dalam rumusan yang juga dari paneriritah, ini syukur kalau sudah diketemu kan, ka
lau tidak kita berikan kesempatan kepada pernerintah untuk bisa mernasukan keinginan~kei
nginan rnenurut catatan kita apa yang kita sarankan masuk di penjelasan urnurn.
Jadi garis besamya saja, sebagai contoh karni ingin di penjelasan umun ini apakah
sudah masuk penjelasan tentang pasal 32 ini suatu contoh. Hal itu sua.tu keepakatan ki
ta, kalau belmn, soal redaksi dsb. kita serahkan kepada perrerintah tetapi substansinya
sudah ki ta sebut. Jadi dengan demikian barangkali tidak perlu ki ta baca-; dari urut.
· . Jadi ini usul kami Sdr. Pimpinan.
KETUA RAPAT.
-- 26 -
KE'IUA RAPAT ISTIANTO su~o : Kami mengambil jalan tengah, kaffii berik:an waktu 5 menit untuk manbaca sarrbil
rra.sing-masing fraksi menginventarisir apakah kepentingannya sudah tercakup apa be
lun. Kalau belummohan angkat tangan, lll1tuk dicatat oleh J?effierintah dan Sekretariat •
. Kami persilahkan untuk mernbaca (perrerintah ) •
PEMERINTAH PROF. DR. M. DIMYATI HARTCN<;>., SH. : - ---· ~ -- ...... __, , ... --- ... '----Bapak P.impinan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang kami honnati, karena ini kon
sep perrerintah yang mencoba menyesuaikan dengan pe.rkanbangan yang terakhir, mungkin
dengan ini ada yang sudah tidak cocak, karena misalnya setelah kita teliti itu ada
yang dobel- sebenarnya sudah harus masuk ke penjelasan tapi sEbenarnya hal itu sudah
diatur di batang tubuh, misalnya jeais-jenis usaha itu dari F KP yang minta supaya awalnya itu pindahannya dicantumkan dalam·- penjelasan tetapi diangkat kepada batang
tubuh jenis usaha itu apa lalu penjelasan mengenai jenis usaha, .!tu yang s6.Tlula
tercantum disitu supaya diberi penjelasan, tidak perlu lagi karena sudah naik ke ~
tang tubuh.
Demikian terirna kasih. Jadi untuk ini perlu dicek dengan substansinya.
KEIUA RAPAT IGN ISTIANTO SUWARGONO. : -----·-----·.:.C-· -· ·-Sdr. Sdr. Sek.alain kami kira kita telah meubaca, karni persilahkan dari masing
rra.sing fraksi apabila ada butir-butir yang akan ditambahkan, artinya kita tidak perlu
nengetok sekarang. Bisa diserahkan kepada TIMUS kecuali kalau manang bisa diketok dan
tidak ada perubahan dsb.
Kami persilahkan dari F PDI.
~OrA F PDI (I GJSTI NGURAH YUDHA)
Bapak Pinipinan,Ba.pak panerintah, kami juga sami;:ia.ikan terirna kasih atas konsep
yang telah di.bagikan.
Sidang PANJA yang- .ka:ni ho:rrnati untuk penjelasan·unun ini dari sisi kami, kami
mel.ihat rrendaya gunakan dulu didalam gedung rasanya tidak tertampung sarra sekali, se
dangkan hal itu sudah rrenjadi pe.rmufakatan kita, baik dalam PANSUS maupun dalam PANJA.
Sedang disini akan dimasukkan dengan manrerhatikan juga'te.rmasuk belurn terc.anturn.
Hanya ini untuk pernerintah. Terirna kasih.
KmUA RAPAT IGN ISTIANTO St:wARGmO : Teriroa kasih. Dari F PP,· kami persilahkan.
ANG:;Ol'A F PP (MUHAMMAD BU.ANG, SH. ) : -· -·-· -. •• R - -··- 0 -- -
Tr.ima kasih Sdr. Ketua, setelah kami membaca secara seksarna dan dalam tempo se -
singkat-singkatnya dalam hal mengenai penyelenggaraan :i;:ienjelasan umum, maka fraksi ka
mi tidak ada masalah dan kalau semua fraksi setuju, kita ketok hari ini.
Yang tsraRhir dari Fraksi ABRI mengenai yang disebut kok sampai swasta masya-
rakatnya tidak, mohon diperiksa halaman 3 gari 1, 2. 3 dari atas : Maka penye
lenggaraan kepariwisataan dilakukan secara terpadu oleh Perrerintah, Badan Usaha Masyarakat. Teriam kasih Bapak Pirnpinan.
KE'1UA RAPAT (IGN. ISTIANIO SUWARGONO) :
Saudara-saudara sekalian kita telah mendengarkan penjelasan dari Pemerin
tah. Dengan demikian kalau rnungkin akan kita ketok ataukah masih perlu dibica
rakan mengenai redaksinya kita bwa ke Timus ataukah kita ketok sekarang ?
(Redaksi ke Timus).
De~an demikian penjelasan umum substansi sudah terpenuhi tinggal rnasalah re
daksi diserahkan kepada Timus. Dapat disepakati? (Sidang setuju).
Kita lanjut ke pasal 1 sampai dengan 8 TIPhon dobaca selama 2 menit.
PEMERINTAH (PROF. DR. DTMYATI HARTOID, SH) :
Barangkali butir (2) itu yang senula tertulis itu ke Timus, tetapi Peme
rintah mengusulkan karena sudah ada di Bab Penjelasan dulu kita angkat kepada
Batang Tubuh untuk mengisi butir (2) kalau itu disetujui. Terima kasih.
FEI'UA RA.PAT (IGN. ISTIANIO SUWARGOID) :
Apabila sudah dibaca kami persilahkan dari FKP.
FKP (ABDUL I.ATIEF, SH2 : Penjelasan pasal 1 anglca (1) kami rasa meteri perumusannya 2, cukup dan
sesuai dengan kami usulkan.
Angka (2) cukup jelas. Ang)<a (3) kami dapat menerirna rurnusan angka (3) ini.
Angka (4) cukup jelas. (5), (6), (7), (8) kami bisa menerima. Terima kasih.
KETUA RA.PAT (IGN. ISTIANTO ~UWARGOIDl :
Teri.ma kasih.
Dari Fraksi ABRI ? (Pas)
Dari Fraks i PDI ? (Telah j elas)
Dari FPP ?
FPP. (D~. M:>H. HUSNIE ~ill :
Mungkin materi substansinya sudah tidak ada masalah, mt.mgkin dari segi
. bahasa tOOhon betul-betul lebih benamya. Yang pertama angka (1) itu ada kali
mat : tidak adanya tujuan untuk mencari nafkah. Nah ini saya kira bagaimana
bisa dis~derhanakan apakah tidak bennak.sud untuk mencari nafkah atau terserah
nanti, pokoknya dikalimatnya kurang begitu bagus.
~fudah-mudahan yang ketiga juga demikian, memang ada rnasalah kalimat "pe
ngertian ini dengan demikian". Nah ini saya kira bisa dianukan nanti rrnmgkin
pengertian demikian misalnya begitu tidak hanya mengacu, saya kira demikian.
Teri.ma kasih Bapak Ketua.
KETUA RAPAT (IGN. ISTI.ANI'O SUWAROONO)
Dari Pemerintah saya kira tidak ada masaiah. Saudara ........... .
·-:-
- 29 -
Saudara-saudara sekalian hampir saja saya ketok tetapi tidak jac1i,. karena
kelihatannya ma.sili ada redaksi yang perlu disempurnakan. Dan dengan demikian
maka kita lempar kepada Timus khusu untuk angka (1) clan (3) dari kalimat tidak
adanya tujuan tadi yang pertama dan pengertian ini tmtuk angka (3), dapat di
sepakati? (Siclang setuju). Terima kasih.
Kita lanjutkan pada pasal 2. (Pasal 2 ini catatan dibahas dalam Timus)
FPP (MUHAMMAD BuANG, SH) :
Kalau bisa untuk Batang Tubuh sek.arang saja tidak. ada masalah. Kecualai
ada ketinggalan "usaha bersama clan kekeluargaan" yang kita sudah sepakati.
Lalu kita sepakat juga kita c1i Pansus sust.manya urutan seperti GBHN, ini saya
kira Batang Tubuh bisa ketok palu. Kalau kami boleh usulkan konkritnya sesuai
dngan rumusan GBHN : Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan
asas m:lllfaat, asas usaha bersama clan kekeluargaan, adil dan merata, ini kehi
dupan dalam keseimbangan clan kepercayaan kepada diri sendiri, ini urutan-urut
annya menurut GBHN. Ini bisa kita ketok untuk Batang Tubuh, sebab kesepakatan
sud.ah ada di Pansus, kalau tidak ada soal penj elasan boleh di Timus barangkali.
Terima. kasih.
KE':['UA RAPAT (IGN. ISTIANID SUWARGONO ) :
Apakah dalam hal ini kita mengarrbil alih untuk dari GBHN ataukah kita
arrbil mana-mana yang langsung terkait dari GBHN, ini kita perlu bahas nantinya
saya kira. Dari Pemerintah m.mgkin ada kehendak demikian ?
PEMERINTAH (PROF. DR. DIMYATI HAR10ID, SH) :
Teri.ma. kasih Bapak Pimpinan.
Dari Pemerintah sebenamya ini aslinya yang diajukan RUU, memang kalau
kita mengikuti GBHN demikian, tapi barangkali tidak harus mengikuti GBHN. Oleh karena kita sudah menp.,hadapi ma.salah konkrit yaitu kepariwisataan.
Jacli mana prioritas itu perlu diberikan, oleh kerena itu maka apa manfaat
jelas "adil clan merata". Nanti barangkali juga perikehidupan dalam keseirnbangan
itu cocok dengan bunyi pasal-pasal yang clibelakang.
Demikian Bapak Ketua, terima. kasih.
KETUA RAPAT (IGN. ISTIANID SUWARGOOO) :
Ini sudah saya duga waktu RUU Telkom jawaban Pemerintah juga begitu.
Jadi bagaimana kalau kita lempar ke Timus saja ?
Kalau begitu saya baca :
Bab II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggara.an kepariwisataan dilaksanakan
berdasarkan asas manfa.at (koma) asas usaha beI_"sama dan kekeluargaan (koma)
a~s a.dil dan merata (koma) kepercayaan pada c1isi sendiri )koma) dan berkehi
dupan dalam keseimbangan (titik).
FKP (ABD!JL I.ATIEF, SH) :
Jadl begini pak materinya kami rasa sudah cukup serrua dan sudah kita sepa
kati, hanya barangkali bagaimana rrenyusunnya, apakah disesuaikan dengan GBHN
apa tidak ? Kami rasa kalau memang ada pedornan yang lebih kuat kita pegang
- 30 -
sebenarnya kita sesuaikan saja dengan pedoman yang ada. Memang kami mendengar
kam apa yang dikatakan oleh Pe:roorintah karena ini sudah disesuaikan denganope
rasional dengan praktek nyata, Tetapi kalau menurut hernat karni asas ini sebe
narnya kedudukannya sama dalam kita rrelaksanakan segala kegiatan. Oleh seb<Jb
itu karena sudah ada otentik yang kita tiru kami rasa kira arnbil dengan susu
nan dari GBHN. Yang kalau suslma!1 GBHN itu sernua yang terakhir yaitu kerja asas kepercayaan peda disi sendiri dan kebetulan DIM kami begitu pak. Kalau rrem:mg disetujui ini kita ketok saja tidak perlu ke Tinn.is. Terima kasih ..
KETUA RAPAT (IGN; ISTIAN'ID SUWARC',000) : - .... Kami baca sekali lagi : Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan ber-
dasarkan asas manfaat, usaha bersama clan kekeluargaan, adil dan merata,
perike.l-iicluPan da.lam keseinbangan, dan kepercayaan pada diri sendi.ri.
Setuju ? Si.dang setuju. Teri.ma kasih.
Selanjutnya •••••••••
- )1 -
Selanjutnya untuk Pasal ~ Pcnje1<:1sc111, d.iscrahk.an Timus ? Setuju '?
{ SIDJ\NG Pl\N,JA : SE'lUJU )
Terima kasih.
Pasal 3, ini juga 'l'imus. Pasal maupLm Penjelasan diserabkan 'l'imus, cU.sepakati ?
oari Peuerintah ada usul.
PEME.RIN'l'l\II (PROF. DR. M. DIMYA'l'I lll\.H'l'CNO, Sil.)
Dapak Pimpinan yang kami henna.ti, scbenarnya diserahkan Timus i tu karena ·
dulu (e) itu belum tercanturn. Sekarang (e) su:la.h diusulkan rumusannya demikian
menurut Pemerintah. Kalau m:::mang ini bisa disetujui, lcbiJ1 baik.
Terima kasih.
~UA RAPAT ( ISTIANTO SlWARGa\10)
Dari Fraksi l\l3RI.
ANGGOI'A/F .ABRI (SAHUN'IUN3 SASTROill\MIDJOJO)
Setuju, karena dulu tinggal (c) yang reltml masuk, diserahkan dulu untuk
perumusannya (e} musuk.
Dari F.KP.
?U\JGGcYl'A/F .KP (ABOOL ~, SH.) :
Kami rasa betul yang dikatakan oleh rekan-rekan sebelunnya, ki ta dulu
ada usul nengenai pendaya gtmaan pnx:1uksi nasional ini sudah ada rumusan,
dengan dan.ikian kami rasa bis(';l saja kita setujui.
Kfil'UA RAPAT (ISTIAN'ID Sl.WARGONO)
Ter.i.ma kasih, dari P.PP 7
F .PP ada scdikit usul, i::ertarna yang belun tertarnpung karni lihat mendorong
i;:embangunan daerah. Apa mendorong r:cndaya gunaan produksi nasional bisa kita
· tafsirkan rrendorong pe.mbangunan daerah kami kurang jelas. Dan pada huruf (c)
ne.mperluas, kita sinkronkan dengan konsiderans I1l?lllperluas dan menerata"k:an
kesem_µ3.tan berusaha dan kesanpatan kerja. Jadi kalau itu cbpat kita tampung
sekarang, kami. tidak keberatan unt..-uk diketok· palu.
Dari Pemerintah.
PEMEHIN'f'l\JI ••••••• ·
..
- 32 -
PEMERINTAH (P~.!...DR. ~~TI HARIONO, SH.) :
Bapak Pimpinan yang kami ho.:i:mati_, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terima
kasih atas apa yanc;r dikenukakan_?leh Fraksi Persatuan Panbangunan.
Mchan di.baca halaman pertama·garis kel:i.ma dari bawah (Penjelasan Unun). Set.el.ah kana berusaha rrendorong pembangunan daerah.
I
.. KE.TUA RAf>AT ..J.!§_T._:qw.I'O SUVAroCNO) . :
Bagaim:ma F .PP ? , kami persilahkan dari F .KP.
J:>li1GGGrA/F .Kl? (ABDUL IATIEF, SH.) :
Ter:i.ma kasih Saudara P:i.npinan, nenang di DJM ksni ju::Ja ada rcendorang dan
neningkatkan pembangunan da.erah. Jadi k~tulan (e), tetapi karena ini sudah
~ukkan da1am penjelasan umum, sebenamya pengerti.annya sudah sarna diroana-. . . pun c;liletakkan, i-.tapi kalau manang mau diletakkan disini lagi saya rasa itu
lebih rnanpertegas. Itu terserah .
. Ke.nn.'rlian setelah rreneliti kernl::ali om, ada ketinggalan sedikit hanya rrenyang
kut masalah istilah. Kalau kita~· lihat butir (a} Memperkenalkan dan rrendaya
gunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia.
Kami ~gusulkari · sebenarnya bukan )1anya menperkenalkan sebab kalau nenperkenal
kan i tu ~elihatan ki ta t;i.dak prcxluktif begi tulah kalau hanya: 1ki ta perkenalkan,
kita pertontonkah dan lain sebagainya. Oleh·sebab itu kami rrengusulkan dengan . .
istilah m:mdayzigUnak.an, kalau mendayagunakan kita .5ekali menperkenalkan seka-
ligus untuk mengambil rilanfaatnya daripacla·obyek dan daya tarik wisata yang . ·,
ada di Iri,donesia. . .
Jadi disini istilahnya mendayagunakan dan melestarikan obyek dan daya tarik .· .. wisata. Jadi pengertiannya· lebih tegas s€Qenamya kita mengistilahkan inendaya
'l'erima kasih Saudara Pimpinan, Jadi kalau kita lihat mernang apa. yang disusun oleh Sekretariat bahwa
Pasal 5.itu Timus belun ada keterangan. Jadi ceritanya begini, Pasal 5 ini kami hubungkan dengan Pasal 12 RUU karena
disitu pengusaI:aan d::>yek wisata meliputi keJiatan penbangunan ocyek wisata
beserta prasarana dan sarana wisata •. Jadi dt:iiini pengusahaan ooyek wisatc::. me
liputi kegiatan pembangunan. Tetapi di Pasal 5 ini :panba.nJunan ocyek wisata . .
dilakukan dengan .. cara rrengusahakan dan mercbuat d::>yek-d:>yek baru sebagair royek
wisata sehaga'imana dimaksu:i dalam Pasal 4. Jadi ~ disini sebenari1ya waktU i tu .nenpe.rniasalahkan pengusahaan i tu apakah
sudah texmasuk·penb~an, apakah sudah termasuk pengelolaan, apakah pemba.ngun
an itu ji:ga ·kalau kita lihat disini suiah te~uk. ,pengusahaan. Kalau di Pa.Sal S·seolah-olah pe:nbangunan'itu.suclah tennasuk pengusahaan •
. · ' I
Jadi kalimat ini redaksinya agak rancu kalau dibandingkan dengan Pasal-pa.sal . lainnya. Oleh sebab i tu waktu i tu diputuskan bahwa ini nariti akan dibawa ke
Timus. . " '
Bagafu\ana yang· seberiatnya, kalau disatu pihak Pasal 5 penbanqunan itu tennasuk
dengan ~a m:n19.lJS~an,_tetapi ~ Pasal 12 ~gusahaan meliputi kegiatan pernba!Y;Junan. Kami ·sendiri b:(ngung, tapi yar,ig lain-lain sudah cukup jelas. .. . ~ Sebab itu ka:ni pada waktu itu rrengusuJJ<an dai1 disetujui~
.-
··- .......
Kitn/ • • • • • • • • • • • • •
- 36 -
~!ta hubungkan dengan Pasal 14 RUU ~Pen.gusahaan Obyek wisata dadapat dilakukan oleh Badan Uaaha atau perorangan". aadi istilah pengusahaan dan disesuEtikan dengan Pembangunan ini, kelihatannya masih perlu ditertibkan dan dijelaskan pengertiannya. Apakah pe~ bangunan itu sudah masUk pengelolaan, tetapi kalau kita mengatakan bahwa pembangunan itu belum tentu siapa yang membangun belum ten tu mengelola.
Jadi dengan demikian diperlukan ada suatu rumusan yang da -pat dibaca oleh orang lain. Sekian terima kasih.
KETUA RAPAT (IGN. ISTIANTO SUWARGONO),.L . ~ . Terima kasih, saya menyarankan demikian bahwa PANJA ; .tidak 'P
pernah membahas mengenai Pasal 5, karena ini ketentuannya ·. 1.pada TIMUS, tapi sebaga1 konsekuensi logis daripada perubahan-perubahan yang terjadi pada pasal-pasal selanjutnyan yang k~mungkinan akan berpengaruh pada Pasal yang semula diserahkan pada TIMUS itu mungkin saja bisa terjadi, sebab apa yang diserahkan pada T! MUS dulu dari PANSUS ·yang belum dikaji perkemba,ngan di PANJA.
Yang penting sekarang dicari apakah in! mengalir,·kalau tidak mengalir harus ki~ benahi kembali. ·
De.ngan demikian Pasal 5 dan penjelasannya diserahkan _ · pada TIMUS,(setuju)~ .Terima kasih.
Pasal 6 TIMUS, sep~rti saya kate.kan mungkin ada perkembanga.!l perkembangan ·perubahan pembahasan pada PANJA, seyogyanya kita tidak membahas secara: partial,. dengan demikian Pasal 6 ki ta serah -
. kan pada TIMUS dan penjelasannya • ..
PEMERIN·T~H (PROF.DR.M. DIMYATI HARTONO, SH):
.Bapak Pimpinan yang·kami.hormati, Bapak-bapak dan Ibu seka -. .
lien. Sebenarnya Pas.al 6. ini ada catatannya yai tu penambahan ni -lai-nile.i agama dan itu pada b. telah dicantum~an, sebenarnya dari Pemerintah hanya itu ·sesuai dengan putusan. Terima kasih. kalau tidak · sala~ dulu i tu ifit1.lahnya "merangsang" terus diganti " mendorong" •
KETUA RAPAT (IGN ISTIANTO SUWARGONV.t ·.
Ada saran ~pakah mungkin diketok mengurangi tugas TIMUS. Da~ ri F.ABRI.
ANGGOTA/F.ABRI (,SAHUNTUNG SASTROHAMIDJOJO): Setuju, kalau mem.ang tidak ada yang rnemasalahkan lagi.
·ANGGOTA/F .KP •••••••••
-' J
- 37 -
AHGGOT.AlF,Kf ( ABJ20):, JATIEF_,_ SH) :
Setuju sekali, ko.rena ini sesuni dengnn DD1 kami. Terima kasih;-
ANGGOt~tP12I-'.I GUS~I NGt}RAH YUD.lfAl:
.setuju •.
K:ETTJA RAPAT (IGN, ISTIJ\NTO SUWABGONO).t
Akan so.ya baca Pasal 6. I
"Obyek dan da.ya tarik wisata dila.kuknn dengan memperhati-kan :· a• Kemampuan untuk mend.orong, peningkatan perkembangnn kehidu
.Pan ekonomi sosial 1).udeya; b. Nilai-nilai agama, · adat istiadat,>nndm gan nil.ai-nila.1 yang
b.idup dn.J.am masyarakat; c. Kelesto.rian ~udnya a.an mutu lingkungan ~idup ;
d. Ke1angsungan usaba pa.ri~isata itu sendiri.
Pasal 6 Cukup jelas. ~apat ~setujui . (setuj:u). Terima kasih.
Ba;p.ak Pimpinan, bapak-bapak serta Ibu sekalian. 2 hal pad.a Pasal 7 ini, · pertcma adalnh istilnh "penggolonga.n"
, . '
atau ·"golongan"• Yang kedua mengenai penjelasan itu sud.ah d.1-sepa.kati tidak menjad.:1 masalah# ta.pi yang jadi masa.lah adalah ... '
"golongan usaba" dan p·enj elasan. golongan dipergunkan sebagai usul Pemerinta.h karena meli
hat dari judul.. Bab itu ~asing-masing tidak ad.a kata kerja, ta.pi kata benda. jadi "Jenis. Usab.a"; Golongan usaha, jadi konsisten Jia-dg·penggunan.n ini ·bukan penggolongan, usul pemerintah~"
' ' Kemudian, mengenai penjel~an, · sesuai dengan putusan bahwa . . '
Usaha ·yan~ digolongkan a, b, C itu .kedudukannya Sallla, karena i tu pada pasal 7 disusun penjelasan, peeye?utan urutan usaha pari-. visata 1ni bukan .. berarti dalam pasal ~1 ba]:l.ra peneJU>atan usnha yang satu 'lebih t.inggi dari yang lain, ak.nn tetapi mempunyai kedudukan yang sama dalam u~aha pari~snta, Teri.ma kasih •
ICETUA RAU* (IGN· ISTIANTO SIDURGONO)J.
.Tadi· ini·tidak perlu diserah.knn oleh ahli bnhasa soal golongan. Dari F .ABRI.
. . Ba.Pak Pimpinan yang kami horinati, ~apak dan Ibu sekalian ynng kami hormat1~· Pemerintah tetop. mencantumkan catatan, sehingga kata. "Pariwis~tn" ma.sih disitu, jadi sebenarnya. kalau d:J.h:!langkan knta "Pariwisa.ta." itu seakan-ako.n jasa bisa lari kemana-*ana, sedangkan kala.u di -
beri kata. Pariwisata, itu jelas jasa itu kemnna. Tapi dari sudut ~ahasa · mungldn bis a terlalu banyak j asa, k1 ta mau lihat bttnyakuya atau substansinya, Demikian Pak.
KETUA ••••••••••••··--
- 39 -
~TUA RAPAT (IGN, ISTIANTO SU.IA.RGONO):
Masih ingin dibicarakan karena mnsih sruna. dari F.ABRI
.A1fGGQTA/F .ABRI (SAHUNTUNG SASTROH.AMIDJOJO):
J"adi kata Pariwisata yong dibelakang itu di hilangkan •
.KfilTUA RAPAT (IGN. ISITIANTO SU1dARGONO):
Kami :g.ersilahkan dari F.PDI.
A~GGOTA/F,PDI (I GUSTI NGURAH YUDHA):
Sesuai dengan catatnnnya perlu dikonsultasiknn dengan
ahli bahasa. Terima kasih.
l\1~1UA RAP AT (IGN, ISTIANTO SUWARGONO) :
Kami persilahl{on dari F.PP.
,ANGGOTA/F ,PP (MUHAMMAD BUANG, SH):
Kata pariwisata tadinya minta dikonsultasikan dM 1i:runi
minta supaya dicoret, sama dengan F.ABRI, usul kami di TIMUS. Tdl.Uma kasih.
~TUA RAPAT (IGN ISTIANTO SUWARGONO):
Dari F.KP.
,ANGGOTA/F,KP (ABDUL LATIEF, SH):
Terima kasih Saudara Pimpinan. Menurut F.KP, sebenarnya isitilah Prtr:liwisnta yang akhir ini kami rasa bisa d::!llilangkan, karen tidak merubah arti. Terima kasih •
~TUA RAPAT (IGN, ISTIANTO SUWARGONO}t
· Deng an demildan semua Fraksi setuju menghilangkan ka ta pariwisata terakhir. kami persilahkan.
REMERINTAH (PROF1 DR.M. DIMYATI HARTONO, SH):
Terima kasih. Karena empat" Fraksi sudah setuju, tapi Pemerintah belum, tapi karena ini menyangkut bahasa yang tepat ba-
rangkali pemerintah masih tetap untuk dikonsultasikan, jadi prinsip ini sudah setuju tinggal penggunaan kata pariwisata disitu menrut ahli bahasa benar npa tidak. Sn.Ya kira demikian Bapak Pimpinan.
KETUA RAPAT ••••••••
- 40 -
Kfil'.l'UA RA.PAT (IGN, ISTIANTO SUWA;RGCNO):
d.iserahkan pada TIMUS khusus mengenai kato. "Pari'Wisata".
A?WGOIA/F,KP (@DUL LATJEF, SH):
Buk:an timus pengertiannya. J ndi Pemerintah akan mengadul<:an
konsultasi dengan ahli bahasakalau kata pariwisata itu hilnng Pemerintah akan meJ.aporkan kepada TIMUS.
IQ:;TUA RA.PAT (IGN, ISTIANTO SUWARGONO);
Kita lanjutkan kepada penjelasan, ada yang mengatakan tidak cukup ~las. Untuk Pasal 8 penjelasan Cukup jelas dapat d.isetujui, (setuju). Terima kasih. Ki ta lanjut.J pada Pasal 9. Dari Pemerintah.
EEMTIBINTAH (PROF. UB.M. DIDYATI HARTONO, SH):
B~ak Pimpinon dnn Bapalc-bapak /Ibu yang kami b.ormati Pasal 9 itu memang tidak ada masalah lagi,
tapi/ ••••••••••••••••
- i..1 -
tapi p~elaaa.u yang disini oleh Fraksi lCa.1.7a Pembangmian yang dia.jukan Peme
mengikuti apa yang sud.ah diputuskan oleh Panj a bahwa agar supa;ra j enits uaa.ha.
itu da.pat diberi ura.ian pada. pa.aal-pa.sal. berikuteya, dan. itu telah ad.a pada.
Pasal 11, begitu jugs. pa.da Paaal 12. PaSal-pa.sal itu pun yang .diangga.p perlu
yang meuentukan a.pa.ka.h ini perl u, i tu k:alau tidak sa.lah Panj a menyerahk:an ke
pa.da Pemerinta.h. Dnp.ld.an, terima. .kaaih.
~A'aAPAT ( IGN. ISTIAN'l'O SUWARGONO)
Teri.ma kasih. Dari Fraksi ~ Pembangunan ?
ANGGO'l'A, F.KP ( ABDUL LATIEF, SH ) !l'er:lma. ka.sih sauda.J:a Pimpinan. Paaal :9 sebenarnya. kita sudah ke·tok p..-i
lu tid.ak: ad.a peniasalaban, pe~an ka.J.imat ayat (2) diaerahkan ke Timua Ur!
tuk dikonsultaaikan dengan abli baba.sa• Ka.mi raaa apa.bila da.J.am keaempa.tan ini
kita bisa··•merwnuskan ini kala.u bi.sa diaetujui di Panja kami rasa kita. putua -
lean. eaja •. Kanna masalah suBuna.n kalimat diaiili did.a.hulu.i dengan Pemerintah.
"Pemerinta.h dapat meneta.pk:an jeni.s usa.ba jasa pariwisata selain sebaga..imana.
disebut ~am ayat. (1) 11 • Se-kan di beberapa. :pasal la.in, ·la.iJ:?. kalima.tnya, p~ da. hal pengertiamlya aalne.. Karena kita membioara.ka.n pa.salah ini di paaa.1 ini ~pa.ka.h. tida.k j:mis kit~ ·dabululcaii, umpamanya, jeuis usaha. ja.aa pa.riwisei.ta ael~ in seb&ga,i pa.r~wisata. Jadi detikian ka:rena kita. bioa,ra. soal jenis, ~ayn. rasa aebaik:nya dimulai dengan jenis. Jen.is usa.ha jasa pariwisata aela.in aeba.gaimana
dtmaksud dalam cqat (l) dapat ditetapka.n oleh Pemerintah. :Ba.ra.ngka.J.i kalimat-. .. . :' . '
nya ~el.lib bagaa susunanilya da.n kal.au disetujui kita ketok. Yang .kedua pada w~
t~ ~emballas ini me~g bellm1 terpikir kita iat:Uah jenis uaaba. Pad.a. waktu ki
ta membahas ini me~g ·b,elum terpikir kita. Istilabny"a pa.le Buang ba.ra.ngkali
· ucUk-uouk, ucuk-uouk in! terus da.tang jenis. Sedangkan kalau ta.di iatilahnya
golongan itu ad.a memang te.rus gol.ongannya in! in! ini, karena kelihataanya ada
goiongan. Xalau'diaini teriur a.a.tang jeniB in1 apakah perlu sebelum itu jenis
· uasaba pariwiSata, waiaupun ini kita tida.k ba.has mungkin lupa. kalau ini memang " 'baik:, kita rasa. perlu kita bioa.rakan. Seki.an, terima. kasih.
1CEWA RAPAT ( ICN • ISTIANTO SOWARG()NO )
Terima kasih. Dari Frakai AlllU·?
·ANGGOTA, F.ABRI ( SABONTONG SASTROHAMIDJOJO ')
. Sauda.r,a Pimp~, kami liba.t da.ri perinoian kita membahas Pa.sal 7 kita
·muJ.ai dari golongaii us~ha. Demikian meman,g bagiaa kedua ini judulnya usaha ja
sa pa.riw:tsa:ta. Pasal 9 ldta rirulai turun ·aar1 maoa.m-maoam usa.ha ini diaepa.kati
jenis, me~ duiu ad.a dua 1Da.Ca.m apa ma.cam apa jenia • .Ada yang menyebut jenia . " . .
pad.a. waktu itu jenis meakipun sementara karena. di belakang ada jenia kaitan
antua jenis dan golongan da.n pengelompokan it\1. na.nti ada. • Ja.di ka..lau ki'ta . .
bisa ·konsisten bahwa golonga.n itu tiga. besa.r, jenis.itu 24 kalau kelompok itu
pengelol'JlPQkan jenia ;yang terla.lu ba.nyak d.an 20 itu bisa. dijadikan tiga. kelom
pok. ICaJ.u ini k:ita bisa pegang, kami tidak keberatan aepanjang ini diaepaka.ti. Terima kasih. KETUA. ••••••••••••••
- 4 2 -
ICETO'A RAPAT ( IGN. ISTIABTO SUWARGONO )
---------------------------------Memang itu sud.ah kesepaka.ta.n. Dari F.PDI ?
Pemerintah pad.a daaa.r.nya setuju ~ka.n adanya koreksi penyempur.naan dan
kalau kita baca. Pasal 7 jud:ul.nya Golongan Uaaha. kemudian usaha pariwisata
digolongka.n dalam a. usaha. jaaa pa.riwisata, ka.lau ini kita pegang ke Pasal 9, · maka sebenarn.ya. ka.ta golonga.n itu diha.pus bisa jenisnya. pun sehingga., usaha.
jasa pa.riwisata. dapa.t berupa. jenie-jenis usaha. titik du.a. Sela.njutnya a.yat
(2) Pemerintah dapa.t menetapkan dan seterusnya, ad.a p::rubaha.n usul dari F.KP
dan secara terpadu sehingga mampu memberikan daya tarik untuk berwisata dan kejela
san mengenai obyek daii daya tarik wisata, kalender acaPa, kemudahan transportasi
yang tersedia, adat~istiadat setempat, fasilitas-fasilitas kesehatun, pengamanan,
penukaran uang, akomodasi, gastronomi, harga dan tarif. "
Ayat (2) penjelasan : 11 Termasuk kegiatan penyedi.aan jasa informasi pariwisata ada
lah kegiatan promosi dan pemasaran yang dapat dilakukan selain oleh badan usaha di
bidang pariwisata dapat pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial dida
lam masyarakat. 11 Apakah dapat disepakati ? FKP masih ada •
ANGGOTA/ FKP (ABDUL LATIEF, SH):
Karena banyaknya orang maka catatannya juga banyak, konskwensinya Pak oleh sebab . itu tolong dipikirkan. Jadi ada keinginan Pak di ayat (2) ini mungkin per.lu dimasuk
kan juga mengenai pusat-pusat industri dan
.... }
- 48 -
erajinan, ya di ayat (1) jadi begini Pak kalimat terakhir dimasukkan saja ; "infer~
masi kepariwisataan disusun selengkap mungkin dan secara terpadu sehingga sehingga
mampu memberikan daya tarik untuk berwisata ctan kejelasan mengenai obyek dan daya
tarik wisata, kalender acara, kemudahan transportasi yang tersedia, adat istiadat
ayat (2) seperti yang tadi kami bacakan dapat disepakati? ( Rapat setuju).
Tarima kasih. Pasal 14 menurut catatan saya Pasal 14 sudah selesai. Jadi kita lewati.
Pasal 15 menurut catata~ saya Pasa1'15 juga sudah selesai.
PEMERINTAH (PROF. DR.· M. DIMYATI HARTONO, SH):
Mohon waktu sedikit Pak,karena kita bagian ke 3 itu tertulis mestinya tertulis
Bagian ke 3 dibawahnya Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata~ yang ke 2 Bapak
bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati Pemerintah ingin mengusulkan kecil teta
pi mungkin .. dapat dipertimbangkan yaitu pada Pasal 10, ini usul apabila dipeertimban.E_
kan bisa. Pasal 10,ayat (3) penjelasannya setelah kita baca ayat (1 l itu mengenai
badan hukum Indonesia, ayat (3) syarat-syarat dan seterusnya. Kalau kita biarkan be
gini itu bisa di interpretasikan bahwa Departemen P~rpostel itu atau Menter! yang
bertanggung jawab di bidang pariwisata itu juga menentvkan syarat-syarat badan hukum.
Padahal sebenarnya itu tidak karena itu sudah ada undang-Undangnya sendiri, diusulkan
untuk clear cut-nya ayat (3) itu diberi penjelasan : " Syarat-syarat yang dimaksud
dalam Pasal ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan ijin usaha." begitu.
KETUA RAPAT ( ISTIANTO SUWARGONO):
Q~ri ,.rraksi- fraksi apa yang disampa Pemerintah ada saran ? Kami sarankan bagaimana
kalau dilempar ke timus ? Jadi kita beri catatan Pak Pasal 10 penjelasan ayat (3)
unwk ~t~ saran Penerintah. dapat disetujui . ' ...... .
- 49 -
Dapat disetujui ? Baik maka yang tadi diutarakan oleh Pemerintah dibawa ke TIMUS.
Pasal 15 tarnbahannya adalah Bagian III "Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata., Dapat disetujui ?
( SJiJTUJU )
Teri.Ina kasih. Pasal 15 kita lewati. Pasal 16 Batang Tubuh sudah selesai, maka kita bahas agak te
liti mengenai PenjelAsan Pasal 16
INTSR UPS I. DARI FKP.
ANGGOTA/FKP (ABDUL LAT IJ~F, SH) Pasa;t · 16 berubah sepf)rti ki ta bicarakan Pasal 9 .. Jadi "Pengu
sahaan Obyek c1 an Daya T:sirik ',Iisata" ---- dikelompokan, jadi "je -nisnya" hilang. Jadi 11:Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dikelompokan dalam ...... ~ .• •. • • • dst" ---- barangkali.
Saya rasa ini perlu dijelaskan oleh Pemerintah karena memang Pasal 16 ini agal{ lama ki ta bicarakan karena ini berbeda dengan Pasal 9. Kalau Pasal 9 itu jenisnya ---- semuanya kita masukan te-
.:.. " . tapi.Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik W~sata ini sebenarnya jenisnya banyak tetapi kita jadikan menjadi tiga kelompok., Jadi akhir -nya ayat (2) ini memang pada ·wakt~ itu menjadi suatu penafsiran yang bErbeda-beda •
. In.i, saya rasa, beri kesempntan kepada Pemerintah kalau bisa memberikan.penjelasan.
K:8TUA RAPAT (IGN. ISTIANTO SU\'/AirGONO) Kalau tidak"salah dulu'sudah diberikan panjang lebar, artinya
yang diizinkan .itu adalah bagian daripada kelompok-kelompok itu dan disebut "jenis" tapi hanya namanya b.j.sa diberitasi dengan yang diatas karena yang diatas sudah jenis.
Pemerintah mungkin bisa memberikan penjelasan lagi, kami silahkan.
PEM8RINTAH ~PR?F• DR. M. DIMYA~~I HJu"i.TONO, SH) :
Memang da!i dulu Pemerintah sudah juga mengemukakan bahwa mohon hati-hati karena ini nanti yang mau ditetapkan oleh ayat (2)
itu apa. Apa pengelompokannya, apa jenisnya. Jadi akhirnya kalau sekarang berkembang ini mana yang lebih enak. Tanpa kata "jenis" Pengusahaan obyek can claya tarik wisata dikelompokan dalam a, b, c, (tanpa"kata "dapat") itu fiks. Apa itu a pada Pasal 16, 17, 19,
20 uraiannya masing-m1sing a,b,c itu. Kemudian'persoalan seb.enarnya apa yang diatur pada ayat (2), knlau pengelompokannya sudah jelas, itu ~iks tidak akan dirubah, yang belum :fiks adalAh apa yang termasuk dalam kelom;pok-kelompok itu .. Oleh karena i tu, maka Pemerintah mengusulkan perurnusan baru: "J?e]llerintah .. ::.£1apat menetapkan obyek dan daya tarik wisata yang ter -masuk dalam masing-masing kelom1)0k lain sebagaimana dimaksud
ayat (1 ) ..
' ~)
- 50 -
Pemerintah ingin memperjelas bahwa apa ayat (1) a,b,c itu ada pengelompokan pengusahaan .obyek dan daya tarik wisata. Itu pengelompokannya, itu yang sudah past;.;alam, budaya., minat khukusitu tida.k. bisa dirubah pengelompokannya, tap.i apa yang masuk di dalam wisata ·budaya bisa berubah, apa yang masuk wisata alam berubah, apa yang masuk minat khusus juga bisa berubah. Oleh karena itu yang mau.ditetapkan oleh Pemerintah adalah jenis pengu-
:; ·' sahaan yang termasuk dalam tiap-tiap kelompok. . .
Pormulasinya Pemerintah dap~t menetapkan jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata selain yang termasuk sebagaimana dimaksu' .ctal.~m ayat ( 1 )
Demikian terima kasih.
KETUA RAPAT ( IGN. ISTIANTO SUWARGONOj '" Kami persilahkan dari ]'raksi ABIU. ·
ANGGOTA/FABRI (JOEPITO) : .
Terima.kasih Pak Ketua. Untuk tidak menimbulkan penapsiran pada ayat (2), maka ayat (1:) ada :Rerubahan redaksional yang agak
J,
pan.jang sedikit tapi bisa lebih je,las barangkali nanti yai tu kami usulkan demik,ian : "Pengusaha.an obyek dan daya ctarik wisata yang terdiri dari berbagai jenis, dikel'ompokan dalam : a. b.c. Jadi bisa masuk dengan menyebut adanya berbagai jenis. Ber.bagai jenis .itu dike1ompakan dalam -----------, sehingga kita bisa bicara jenis ini· ayat (2).
Jadi kami ulangi : Pas.al·16 ayat (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisat~ yang terd.iri dari berbagai jenis, dike1ompoman dalam: a ----.kalau pengusahaan disana tidak perlu tinggal obyek dan daya tarik wisata. Jadi ini kelompok, tapi ada berbagai jenis didalam kelompok itu. Jadi disini untuk membe:t;ikan gambaran kepada kita bahwa sanya didalam pen~usahaan obyek dan daya tarik wisata itu bnnyak jenisnya. Disini dikatakan berbagai jenis, dikelompokan, jadi berbagai jenis itu dikelompokan, sehingga kalau kita sudah berbicara pada ayat (1) berbagai jenis, maka di ayat (2) ini tidak ·~da tancia tanya lagi, jenis pen'gusahaan obyek dan daya tarik. wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (-.1) a tau kalau mau bicara lebih lengkap dalam keloopok itu ;. ________ .
'INI'ERUPSI ''MRI "PEMERINTAH
PEMER.IN:rAH .............. - -
- 51 -
PEMERINr.All ~PROF. DR. M. Dil1YATI ·HARTQNO, ·SH)
Mohan maaf ada kesalahan Pemarintah tadi kata "selain'.' itu yang di
hapus. Jadi Pemerintah dapat tmnenpatkan"j enis pengusal-i.aan obyek clan da
ya tarlk wisata yang termasuk dalam tiap-tiap kelarpok sebagaimana dimak
sud dalam ayat (l) '.' Kata "selain" itu hilang, sebab kata "selain" itu ~ lu kan akan melbedakan , .. sedangka.n kelompok itu sudah fiks, intinya yang
belum fiks, sehingga tertulisnya ''P~rintah dapat roopgatakan jenis pe
ngusahaan obyek dan daya tarik wi.sata yang. terma.suk dalam tiap-tiap kelom
Terimakasih. Ada dua hal yang ingin karni keirukakan, pertama adalah
ayat (1) . ~- ka.lau tidak salah dibebankan untuk merrberikan penjelasan ten
'tang siapa yang dimaksud dengan Badan Usaha.· Yang dimaksu~ Ba~ Usaha
adalah 3 pelaku ekonomi nasionai, yaitu Pernerintah, .. swasta, dan Koperasi.
Ini yang pertama., karena du.lu· persoala:nnya Koperasi, dan koperasi disini
dima.sukkan. Yang ~dua, Pa:nerintah tidak ingin nerubah keputusan, hanya
twhon dipertillbangl<an. Setelah kita tinhane;-tirrbangkan dari sudut praktek
nanti"kalau undang-unclang ini dilaksanakan.
- 53 -
kelihatarmya ayat ( 3) kata Menteri ini ak.ai1 mcnimbulkan kesuli tan di dalam praktek
alasannya adalah karena pengusahaan obyek dan dayu tarik wisata, yang kalau bicara
tentang lintas sektoral, dulu mElTlang lint.as sektoral derajat tinggi, di dalam obyek
dan daya tarik wisata itu sebenamya bahan itu diberlakukannya kewenagan DEPARPOSTEL
kalau disitu nanti ada hutan yang juga bukan kevJenangan PARPOSTP.L kalau itu misalnya
laut juga bukan kewenangan PARPOSTEL, kaliJ.u menyangkut transportasi juga bukzm kcwe
nangan PARPOSTEL, kami kawatir nanti di dalam i;:elaksanaa..11 akan menqalarni kesulitan
Oleh karena itu apakah kira-kira diperkenankan kalau }?2merintah mohon dipertim
bangkan kata menteri i tu dapat diganti pemerinta..11, sehingga nan ti kapemya prcduk l~
gislatif akan dilaksanakan mungkin PP, mungkin KEPRES, yang me:npunyai dampak positif
terhadap Departemen ~ lain.
Jadi ini rnohon )?elUerintah dapat di1:.ert.irnba.ngkan agar pasal 17 ·ini na.rti di dalam
pelaksanaan i tl1 bisa betul ~ berjalan.
Terima kasih.
KEIUA RAPAT IGN ISTIANTO SU1'1ARGONO
Dari fraksi-fraksi a.da'" tanggapan, dari F l\BRI.
ANGGGrA F ABRI · SAHUN'lUNS SASTROHAMIDJOJO
Kami mendukung pemerintc'1.h.
KETUA I<APA'r IGN. ISTIANTO SUWARGONO
Dari F KP.
ANGGGrA F KP ABDUL IATIEF, SII. : ·---~ --· ·--- ·- - - - -
Kami j.uga setuju usul :p=merintah Menteri itu diganti :pemerintah. Terima kasih.
KETUA RAPAT IGN. ISTIANTO Suw7\RGONO
Dari F PP.
~A .JJ' PE__~IA!'~ B~'G L S!i_.
Kami tidak keberatan.
KE!TUA RAPAT IGN ISTIAN'I'O SUWARGCNO
Dari F PDI.
ANGGOTA F PDI
Setuju.
.........
KETUA RAPAT IGN ISTIANTO SUV\77\RGONO : --------------Terima kasih. Dengan demik.ian maka kc:tta Menteri cliganti dengan pemerintah.
Setuju (Sidang Setuju) Terima kasih.
Selanjutnya penjelasan pasal 17, tadi sudah dijelaskan oleh pemerintah, ad.a yang
ingin dif€rmasalahkan, jadi pasal 17 penjelasan ayat (1) yan9 dimaksud dengan Badan -
Usaha adalah 3 (tiga) pelaku ekoncmi nasional yaitu pemerintah, svvasta, dan koperasi.
Ayat (2), ayat (3) cuk.up jelas, dapat disetujui.
Silahkan F KP.
ANGGOI'A F KP ABDUL IATIEF, SH~ :
Penjelasan ayat (1) khusus dengan Badan Usaha adalah 3 (tiqa) r::ielaku ekonc:mi nasi£
nal yai tu pernerintah swasta Clan koperasi. Jadi menurut hemat karni penqertian badan usa
ha itu sudah cukup jelas, daripada nanti menimbulkan penapsiran, orang masih tanya lagi
rnemang pemerintah, PEMDA bagairnana umpama.nya, karena ada badan usaha milik daerah, milik
perne:i;in tah.
Jadi ini nan ti. . ....... .
- 54 -
Jadi ini nanti menimbulkan pertanyaan, sedang pengertian badan usaha itu sud.ah jelas ada di GBHN. Jni usul kami, dengan demikian istilahnya cukup jelas. KETUA RAPAT IGN ISTIANT0 1 SUEARGONO :
Dari piliak penerintah, dari fraksi lain, tetap dicantumkan, dari F POI juga min.,..
ta. dicantumk.an. Dari F ABRI kaffii. persilahkan.
~A F ABR!/SAHUN'IUNG SAS'.IROHAMIDJOJO. : Jadi ini rnemang rnasalah phisologis juga karena ini kita bicara pemerataan dll.
tlmtutan masyarakat dulu waktu pembahasanini juga banyak, rnengenai rna.salah koperasi itu bagairnana, ini maksudnya sebagai teruslah, kalau kit.a rnanperhatikan koperasi itu secara eksplisit tercantum, di dalarn batang t.ubuh tidak. ada sarna sekali. Nah di dalarn penjel~ an. Inilah saran karni.
KETUA RAPAT IGN ISTIANTO SUWAffiONO. ---------·------.. -........ ~·-""--.---..-. Dari F PP •.
~ F P.P Ml.JHAM-.W) BUANG, SH. :
Kami dapat menyetujui, cuma rnasalah kata perrerintah, walaupun kit.a rnemaharni ini
BUMN dan BUMD, tapi kalau kit.a kerrbali ke UU no.5 tahun 1974. tentang pokok-pokok PEMDA
yan; diroaksud dengan perrerintah itu pemerintah pusat, jadi jangan salah tapsir disini
hanya pemerintah pusat dalam pengertian BUMN, BU.MD tidak tennasuk. Kalau kit.a ma.u anu
kan Bl.MN, Badan Usaha Milik Negara (Daerah) Swasta dan K~rasi, sebab pengertian perns:_ rintah ini menurut UU No.5 th. 1974 Pernerint.ah Psat bukan Pernerintah Daerah. Jadi korn
plitnya yaitu Badan Usaha Milik Negara (Daerah) Swasta dan Koperasi.
KETUA RAPAT IGN ISTIANTOSUWARGONO ~ .
Dari F KP.
ANGGorA F KP ABDUL ~IEF_, SJi..
Jadi kalau mau lengkap itu bisa disebut disni yaitu :Badan Milik Negara Badan Usa
ha Milik Daerah 1 Svasta dan Koperasi. Jadi sebenarnya pengertian itu, pengertian BUMN de
BUMD i tu sebenarnya manang ada usaha bidangnya rnasing-roasing daerah dengan pusat, seper
ti ta.di dik.atakan perrerintah itu pengertiannya mun:Jkin pusat. Tetapi kita mengenal ada
nya BUMD. Ini apakah tiganya dihilangkan saja, mungkin yang dimaksud dalarn Badan Usaha
adalah swasta dan koperasi.
KETUA AAPAT IGN ISTIANTO SUWARGONO :
Saya kira dari F POI. Menyepak.ati. Dari F ABRI, setuju, say a baca. Perubahan dari
ayat (1) penjelasan ~al 17, yang d.irnaksud dengan Badan Usaha adalah BUM:t\! BUMD tulisan
nya nanti dipanjangkan swasta dan koperasi.
Ayat (2) cukup jelas. · Ayat (3) cukup jelas. Dapat disetujui ? Setuju. Pasal 18
diserahkan k.epada perrerintah. lll1tuk dibawa ke TIMUS rnengenai contoh ? nya plus ~rijelas
annya.
INTERUPSI
ANmaI'A F POI I GUSTI NGURAH YUDHA .... -----------··-···-·--·--------·-·---·---
Kami rrohon biar seragam, usul yang kecil-kecil 3 d, setiap titik dua i tu a titik
b nya i tu pas ti kecil.
l<E!'n.JA. • • • •••
- 55 -
KE"IUA RAPA! It;;N ISTIAN'ID Sl.WARGONO :
Dari pemerintah karena sudah ada antara lain saya kira dll bisa dihilangkan.
Jadi dcngan demikian bisa saya baca untuk diketok ? Penjelasan pasal 18 te:rrnasuk
dalam r:;engelanpokan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam adalah : a penge
lolaan dan pernanfaatan 1taman nasional antara lain taman nasional Ujung Kulon, Taman
n<lsiona.l Bali Barat , T~ Nasional Brano Tengger. b Pe.rrbangunan dan Pengelolaan
'ra.imn Wisata antara lain : Taman. Wisata Batu Raden, Taman Wisata Candi Borobudur
dan Prarnbanan. c PEmbangunan dan Pengelolaan Taman Hutan raya antara lain: THR.
Ir. H. Juanda, THR 13uki t : ( BUki t Soeharto)
Inte.rupsi
l2fM1l~~p~'I~J._ . Pro_:t! D.fl~_J1.~PIMX.fl.TI flA.R'IONO, SH
Jvlohon maaf pak, ini dulu rnemang banyak dan ada pendapat yang ~gatakan bahwa
yang dipilih il:.u yill1g tidak rnenyeb.ut narna orang tetapi rnenyebut narna terrpat, jadi ini
san TIMUS, usaha sarana pariwisata pasal 22 sudah ki ta ketok penjelasan cukup
jelas. Dari i;;etl'lerintah ada .••. dari yang lain. • • • saran. • • • • ~ngan derniktan Pasal 22
cukup jelas, bis a cfrsetujui ? (sida.Bg setuju) Terirna kasih. Pasal 2 3 sudah diketok.
pasal sudah diketok, ini semua sudah disepakati semua. nan~ dari awal jenis usaha di
hc.:ipus, usaha juga dihapus. Jadi pasal 23 ayat (1) ayat (1). nya saja yang berubah, usa
ha sarana pariwisata dapat berupa
- 56 -
Jenis-jenis usaha :
a. Penyediaan ak.arodasi
b. Penyediaan makan dan minum
c. Penyediaan angkutan wisata
d. Penyediaan sarana wisata tirta
e. Kawasan pariwisata
Apakah disepakati ? Sidang setuju. Terima. kasih,
Pasal 23 penjelasan cukup jelas ? Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas. Dapat disetujui ? (Sidang Setuju).
Kita lanjut pada pasal 24, pasalnya sudah selesai tinggal penjelasan
PEMERINTAH (PROF. DR. Dil1YATI HAR'IOID, SH) :
Bapak Pimpinan , Bapak-Bapak clan Ibu sekalian yang kami henna.ti.
Seperti hanya pasal 10 yang dikelrukakan Pe.merintah, maka kata '1Menteri" disini
ingin diberi penjelasan yang dllnaksud adalah syarat-syarat untuk mendapat izin
usaha, untuk rrernbedakan bad.an usaha diatasnya. Terima. kasih.
KETUA RAPAT (IGN. ISTIAN'IO Sl.MARGONO) :
Dengan da:nikian maka pasal 24 penjelasan diserahkan selengkapnya pada Tim Perumus terrnasuk tambahan ayat (3) yang tadi menjelaskan mengenai 1 ~1enteri11 •
Pasal 25, pasal 25 ini dua-duanya suadah final.
Kita lanjut pada pasal 26, pasal 26 juga sudah final, dua-duanya sud.ah final.
Pasal 27, penjelasan juga sudah final
Pasal 28 juga sudah final.
Pasal 29 juga sudah final sarnpai dengan pasal 39. Saudara-saudara sekalian dengan demikian syukur alhanrlulillah kita bisa
nenyelesaikan tugas· Panja, hanya kami. trohon seka.li lagi saja untuk mereview
secara cepat. Jadi m2ngenai penj elasan umum redaksi pada Ti.mus, pasal 1 pada
Tim.ls, pasal 2 penjelasan pada Timus, pasal 3 pada Timus, pasal 16 pada Timus, pasal 5 juga Timus, pasal 10 Timus, pasal 8 Ti.mus, pasa 18 Timus, pasal 19 Timus, pasal 20 Timus, pasal 21 Tum.is, pasa 24 'l':inus, pasal 25 seterusnya final.
Saudara-saudara sekalian rnari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa kita bisa menyelesaikan tugas Panja ini dan sel211jutnya seperti
kita ketahui bers'ama masih ada langkah berikutnya pada Timus. Akan kami bacakan Bapak-Bapak yang akan nenangani Timus yaitu