I N T I S A R I - Theses and Dissertations Repositoryetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/79974/potongan/S2-2015-340422-chapter1.pdf · Peneliti menilai bahwa dibalik kebijakan pembangunan

xv

I N T I S A R I

Institusi sosial merupakan bagian reproduksi budaya, di dalamnya bersemai

pengetahuan, norma, perilaku yang dapat memfasilitasi berbagai tindakan bersama di

masyarakat. Dalam rangka pengembangan masyarakat berbasis dinamika internal,

institusi sosial di lingkungan masyarakat penghuni rusunawa merupakan media

partisipasi, perumusan perencanaan lokal, sarana identifikasi kebutuhan, serta peningkatan

kesadaran dan komitmen masyarakat dalam mewujudkan visi bersama. Namun demikian,

tidak mudah bagi masyarakat penghuni rusunawa memanfaatkan institusi sosial sebagai

sarana pengembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan institusi sosial

seringkali melakukan eksklusi terhadap inisiatif, pemikiran dan nilai-nilai yang membuka

peluang untuk keluar dari keterbatasan.

Penelitian ini untuk mengidentifikasi institusi sosial di lingkungan masyarakat

penghuni Rusunawa Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,

D.I. Yogyakarta. Pemilihan lokasi dilakukan mengingat keberadaan Rusunawa Dabag

yang merujuk pada pandangan modernisasi lingkungan fisik dianggap belum cukup

responsif dan adaptif dalam memfasilitasi aspirasi dan kepentingan masyarakat

penghuninya. Penelitian ini menekankan pada pendekatan kualitatif yang bersifat

deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan

observasi partisipan untuk mengidentifikasi aktivitas keseharian masyarakat penghuni

rusunawa. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah penghuni Rusunawa Dabag,

Aparatur Desa Condongcatur dan Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan institusi sosial di

lingkungan masyarakat penghuni rusunawa dapat dijelaskan menggunakan skema fungsi

AGIL, yaitu: a) Adaptation (adaptasi), pola adaptasi dilakukan dengan mempelajari

ekologi rusunawa, aturan-aturan dan membentuk kelompok teman sebaya untuk

melakukan aktivitas bersama; b) Goal attainment (pencapaian tujuan), tujuan yang ingin

dicapai penghuni rata-rata bersifat jangka pendek yakni pemenuhan kebutuhan primer

keluarga, sedangkan pencapaian tujuan bersama di masyarakat masih jauh dari harapan; c)

Integration (integrasi), tindakan integrasi dalam melakukan berbagai aktivitas bersama

dibiarkan berada dalam kedangkalan, berhenti pada tingkat basa-basi dan tidak dibekali

dengan ketulusan; d) Latency (latensi atau pemeliharaan pola), fungsi pemeliharaan yang

kuat hanya bernilai positif untuk keluarga, sedangkan dalam melakukan aksi-aksi

pemeliharaan kolektif kesadaran individu tergolong rendah. Berdasarkan hal tersebut,

diperlukan upaya agar keberadaan institusi sosial dapat terinternalisasi secara utuh dalam

diri masyarakat penghuni rusunawa. Upaya yang dilakukan diarahkan pada pelaksanaan

peran-peran penyeimbang melalui optimalisasi pengembangan inisiatif seluruh

masyarakat penghuni Rusunawa Dabag.

Kata kunci: Institusi Sosial, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Rusunawa Dabag,

Fungsi AGIL.

INSTITUSI SOSIAL DI LINGKUNGAN MASYARAKAT PENGHUNI RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA(Studi Tentang Peran Institusi Sosial di Lingkungan Masyarakat Penghuni Rusunawa Dabag, DesaCondongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)AULIA WIDYA SAKINAUniversitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

xvi

ABSTRACT

Social institution as a part of cultural reproduction, in which it is found

knowledge, norms, behaviors that can facilitate collective action in the community. In

order to develop the internal dynamics-based society, social institution in the rusunawa is

a media participation, local planning formulation, means of identification of needs, as well

as increasing public awareness and commitment to realize a shared vision. However, it is

not easy for rusunawa dwellers to utilize social institution as a means of community

development. This is due to the existence of social institution often do exclusion of the

initiatives, ideas and values the opportunity to get out of the limitations.

This research is to identify the social institution in the Rusunawa Dabag,

Condongcatur, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta. The choice of location is done

considering the existence of Rusunawa Dabag which refers to the view of the

modernization of the physical environment is considered not sufficiently responsive and

adaptive in facilitating the aspirations and concerns of the dwellers. This study

emphasizes the qualitative approach is descriptive analytical, with the method of

collecting data through in-depth interviews and participant observation to identify people's

daily activities of rusunawa dwellers. Informants in this study were Rusunawa Dabag

dwellers, Condongcatur Village Officials and UPT Rusunawa Sleman.

The results showed that the process of becoming social institution in the

Rusunawa Dabag can be explained using the AGIL function, specifically: a) Adaptation,

the pattern of adaptation is done by studying the ecology of rusunawa, rules and form peer

groups to conduct joint activities; b) Goal Attainment, the objectives to be achieved on

average dwellers are short term the fulfillment of the primary needs of the family, while

the achievement of common goals in the community is still far from expectations; c)

Integration, integration measures in a variety of activities together allowed to be in the

shallowness, stopping at the level of politeness and not equipped with sincerity; d)

Latency, the maintenance of a strong function is positive only for the family, while in

performing maintenance actions collective consciousness of individuals is low. Based on

this, it is necessary for the existence of social institution as a whole can be internalized

within rusunawa dwellers. These efforts must be directed at the implementation of a

balancing role through the optimization of the community development initiatives in

Rusunawa Dabag.

Keywords: Social Institutions, Low-Income People, Rusunawa Dabag, AGIL Function.


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

1.1.1 Aktualitas

Pembangunan rumah susun di Indonesia telah menjadi perhatian

pemerintah sejak tahun 80-an. Hal ini dikarenakan pemerintah

menganggap bahwa rumah susun merupakan jalan keluar dari

permasalahan perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin di

kota-kota besar di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun

1985 pemerintah menerbitkan undang-undang yang memberikan landasan

hukum tentang kepemilikan dan tanggung jawab serta kewajiban yang

harus ditaati pada saat penghunian rumah susun. Undang-undang tersebut

yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang

Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317).

Beberapa tahun yang lalu pun telah dicetuskan program

pengembangan sejuta rumah susun. Namun, semenjak Gerakan Nasional

Pengembangan Sejuta Rumah Susun (GNPSR) pada tahun 2003

dicanangkan, pencapaian pasokan rumah susun bagi masyarakat

berpenghasilan menengah kebawah masih berjalan lambat. Untuk itu


2

diperlukan upaya percepatan pembangunan rumah susun, baik rumah

susun milik maupun sewa, yang lokasinya tidak jauh dari pusat aktivitas

masyarakat yakni di kawasan perkotaan, salah satunya adalah di wilayah

Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Keberadaan rusunawa di Kabupaten Sleman dianggap berhasil

memberikan kontribusi secara langsung melalui 3 (tiga) aspek kontribusi

utama, yakni: Pertama dari aspek psikologis, keberadaannya dianggap

bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga dalam berumahtangga,

meningkatkan etos hidup penyewa dan menekan tindakan pengkavlingan

tanah Negara yang pada akhirnya dijadikan tanah tidak berijin. Kedua

dilihat dari aspek sosiologis, rusunawa diharapkan bisa menghilangkan

daerah kumuh, mengubah perilaku masyarakat penghuni rusunawa dalam

menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih tertib dan teratur sehingga

kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Ketiga dari aspek finansial,

yakni bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Sleman dan menekan Pos Anggaran Penataan Daerah Kumuh

sepanjang bantaran sungai karena pembangunan rusunawa di Kabupaten

Sleman dilaksanakan berkesinambungan (Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Kabupaten Sleman, 2010).

Meski keberadaan rusunawa dianggap telah memberikan

kontribusi secara langsung bagi Kabupaten Sleman, namun keberadaannya


3

dirasa masih jauh dari harapan masyarakat. Kelembagaan pengelola

rusunawa yang bias akan kepentingan, tidak tegas dalam menerapkan

aturan main dan cenderung mengabaikan pelayanan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah, menjadikan pola aktivitas bersama yang

melembaga dan di dalamnya mengandung pranata serta pengaturan bagi

masyarakat penghuni rusunawa perlahan-lahan terdegradasi (Sarning,

2011: 98).

Hal ini diperpanjang dengan minimnya kesadaran masyarakat

berpenghasilan rendah untuk peduli, bersikap kritis dan berinisiatif

membentuk wadah partisipasi menyebabkan mereka cenderung menerima

dan mudah dieksploitasi. Bagi calon penghuni yang terpenting adalah

mereka bisa mendapatkan hunian yang murah, atau bisa memperoleh

hunian untuk disewakan kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Akibatnya, prosedur penghunian yang selama ini diterapkan menjadi

sangat mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh

keuntungan dari keberadaan hunian rusunawa.

Akibatnya, keberadaan institusi sosial yang merupakan hasil dari

proses tumbuh berkembang dan membentuk dirinya secara mandiri

dengan cara spesifik sesuai dengan karakter masing-masing kelompok

(Soetomo, 2012: 130-131), cenderung mengalami defisit makna karena

para pelaku kebijakan seringkali mendominasi wacana dan pemaknaan,


http://www.rusunawasleman.co.id/

4

serta merepresentasikan diri mereka tanpa menghadirkan suara dan

aspirasi penghuni untuk mengembangkan karakteristiknya secara mandiri.

Hal inilah yang kemudian menjadi alasan bagi peneliti dalam

menentukan fokus penelitian pada upaya melihat peran institusi sosial di

lingkungan penghuni rusunawa sebagai suatu hal yang harus dihadirkan

dalam proses pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, sederhana,

sehat, terjangkau dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ini menjadi isu yang sangat aktual, mengingat di beberapa kota besar,

seperti: Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),

Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul), Semarang, Surabaya,

Makassar, Banjarmasin, Medan, Batam, Palembang dan kota-kota lain,

tengah dilakukan percepatan pembangunan rusunawa.

1.1.2 Orisinalitas

Pasca dikeluarkannya kebijakan percepatan pembangunan rumah

susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, penelitian

yang mengangkat tema rumah susun sederhana sewa mulai banyak

ditemukan. Umumnya penelitian tersebut memaparkan tentang kebijakan

rusunawa yang secara seragam digulirkan oleh pemerintah, sebagian lagi

berkaitan erat dengan pemanfaatan fisik hunian rusunawa. Penelitian yang

sudah ada secara garis besar masih berputar di sekitar evaluasi kebijakan

pembangunan rusunawa, dampak dan pengaruh keberadaan rusunawa dan


5

juga seputar upaya peningkatan kualitas hunian. Baru sedikit di antara

penelitian yang sudah dilaksanakan tersebut yang berfokus pada peran

institusi sosial yang terbentuk di lingkungan permukiman bersusun yang

diadopsi dari gaya hidup masyarakat modern.

Peneliti menilai bahwa dibalik kebijakan pembangunan rusunawa

yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah, sejatinya masih terdapat hal yang lebih

penting, yaitu terkait dengan upaya kedepan agar masyarakat penghuni

rusunawa dapat menyatu dengan komunitas barunya secara normal dan

tetap mampu untuk memanfaatkan peluang sosial di arena yang baru tanpa

harus terekslusi dari lingkungannya. Pada titik inilah seharusnya

penelitian difokuskan, agar kita dapat mengetahui bagaimana masyarakat

peghuni rusunawa membentuk sebuah institusi sosial baru di lingkungan

fisik yang modern tersebut. Namun, setelah dilakukan penelusuran, secara

kuantitas, penelitian yang berfokus pada permasalahan tersebut masih

sangat jarang dilaksanakan.

Penelitian yang berokus pada peran institusi sosial dan partisipasi

masyarakat sebagai sarana mencapai pembangunan berkelanjutan pernah

dilakukan oleh Norman Uphoff pada tahun 1992, dengan judul Local

Institutions and Participation for Sustainable Development. Di dalam

penelitian ini, urgensi institusi sosial yang kuat di masyarakat diharapkan


6

bisa menjadi wadah sekaligus agen penggerak dalam memfasilitasi,

memediasi, mengkomunikasikan, sekaligus sebagai aktor dalam

mengembangkan partisipasi, mendayagunakan keswadayaan dan

mengaktualisasikan nilai-nilai dalam masyarakat demi memperkuat

jaringan hubungan antara penghuni dan kohesi sosial di masyarakat.

Penelitian yang spesifik membahas tentang institusi sosial seperti

yang dijelaskan tadi, pada umumnya menyinggung tentang peranan

institusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti yang telah

dilaksanakan oleh Institute for Research and Empowerment (IRE) pada

tahun 2012. Penelitian tersebut mengangkat tema Institusi Lokal untuk

Kesejahteraan Bersama (Anwar, 2012). Hal utama yang menjadi hasil

penelitian ini terletak pada kesimpulan hadirnya sebuah institusi di

masyarakat menjadi energi positif dalam membangun masyarakat

terutama menjadi mitra strategis dalam upaya memerangi kemiskinan

dengan cara menyediakan alternatif bagi warganya untuk mencari sumber

penghidupan.

Penelitian-penelitian tersebut sebetulnya sama sekali tidak

menjelaskan tentang kehidupan masyarakat di lingkungan fisik modern,

seperti halnya masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan yang

menghuni rusunawa. Namun, hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan

dasar pijakan awal bagi peneliti untuk memandang pola-pola keberadaan


7

institusi sosial di masyarakat Indonesia secara umum. Peneliti menilai

bahwa secara spesifik penelitian tentang peran institusi sosial di

lingkungan masyarakat penghuni rusunawa hingga saat ini masih jarang

ditemukan. Temuan secara garis besar hanya terletak dalam tataran

keberadaan institusi sosial secara umum, yang menunjukkan betapa

banyaknya institusi asli yang terbentuk karena pranata dan pola aktivitas

di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang yang berjudul Peran

Institusi Sosial di Lingkungan Masyarakat Penghuni Rumah Susun

Sederhana Sewa (Studi tentang Peran Institusi Sosial di Lingkungan

Masyarakat Penghuni Rusunawa Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman) ini pada prinsipnya telah memenuhi syarat

orisinilitas karena belum ada penelitian sebelumnya yang mengangkat

fokus yang sama. Lokasi penelitian ini dipilih karena merupakan salah

satu rusunawa yang dijadikan sebagai percontohan dalam pengembangan

model rusunawa yang indah dan tidak kumuh bagi masyarakat

berpenghasilan rendah.

1.1.3 Relevansi dengan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) merupakan

cabang dari ilmu sosial asli Indonesia yang mempelajari tentang berbagai

aspek kehidupan sosial di dalam masyarakat yang begitu kompleks


8

dengan berbagai permasalahan serta cara memecahkan segala

permasalahan tersebut melalui pendekatan multi stakeholders. Eksistensi

keilmuan dari Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

terlihat dengan dikembangkannya tiga konsentrasi utama, yakni:

pemberdayaan masyarakat (community empowerment), kebijakan sosial

(social policy) dan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social

responsibility).

Ketiga fokus utama dalam membedah Ilmu PSdK sebagai suatu

ilmu sosial telah memberikan kepastian mengenai hakikat penelitian yang

dikembangkan dari ilmu ini. Jika dispesifikkan berdasar konsentrasi,

penelitian kali ini merupakan bagian dari peran institusi sosial di

masyarakat yang berkorelasi dengan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat berarti menumbuh kembangkan unsur-unsur

yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, persoalan utama

dalam pemberdayaan masyarakat sejatinya tidak keluar dari lingkar proses

yang dibuat sedemikian rupa untuk memberikan toleransi adanya

pengembangan variasi lokal dan pemahaman terhadap faktor-faktor

pembentuk institusi sosial yang sangat berpengaruh dalam menentukan

model dan proses pengembangan masyarakat yang akan dihadirkan.

Dalam penelitian yang berjudul Peran Institusi Sosial di

Lingkungan Masyarakat Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Studi


9

tentang Peran Institusi Sosial di Lingkungan Masyarakat Penghuni

Rusunawa Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten

Sleman) ini, yang menjadi titik fokus utamanya adalah keberadaan

institusi sosial di lingkungan masyarakat penghuni rusunawa yang secara

lebih spesifik dapat terlihat dari adanya proses adaptation (adaptasi), goal

attainment (pencapaian tujuan), integration (integrasi) dan latency (latensi

atau pemeliharaan pola) yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan

rendah selama menghuni Rusunawa Dabag. Berdasarkan judul penelitian

ini, pokok pembahasan utama yang akan dianalisis dari temuan-temuan

lapangan pada dasarnya tidak terlepas sama sekali dari batasan objek

materiil Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.

1.2 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan hunian layak merupakan sebuah mimpi sederhana yang

seharusnya bisa diwujudkan ketika Negara secara serius menjamin ketersediaan

pelayanan kesejahteraan dasar bagi warganya. Mimpi yang sama seperti mimpi

jutaan manusia lain di berbagai belahan dunia manapun, yang hingga saat ini

belum mampu diwujudkan oleh Negara sebagai pemegang tanggung jawab

tersebut. Menurut Otto von Bismarck (1950) inti dari proses ini adalah negara

berupaya mengunakan kebijakan sosial sebagai alat untuk melakukan redefinisi

pola relasinya terhadap warga negara, serta untuk menata ulang relasi kelas dalam

masyarakat serta menghapuskan kesenjangan kelas yang terjadi (Triwibowo dan


10

Bahagijo, 2006: 14-15). Oleh karena itu, peran aktif negara dalam pengurangan

kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, sistem kesehatan dan pendidikan yang

terjangkau, sistem jaminan sosial yang universal, serta penyediaan perumahan

dan permukiman yang layak huni menjadi hal mendesak yang harus segera

dituntaskan oleh pemerintah.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan

Permukiman, Ditjen Cipta Karya tahun 2008 diketahui bahwa kebutuhan rumah

saat ini mencapai 800 ribu unit per tahun. Sedangkan kemampuan penyediaan

rumah hanya mencapai dua puluh persen (20%) dari total kebutuhan rumah,

bahkan sampai tahun 2000 masih terdapat 4.338.862 jiwa rumah tangga yang

belum memiliki rumah dan tujuh puluh persen (70%) diantaranya adalah

golongan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah.

Untuk menjamin penyediaan perumahan dan permukiman untuk golongan

masyarakat berpenghasilan rendah, sudah menjadi kewajiban Pemerintah sebagai

penyelenggara negara untuk menghormati, melindungi sekaligus memenuhinya

dengan segera. Sejalan dengan apa yang telah diamanatkan undang-undang, maka

evaluasi pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan

hasil Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman (Kongnas PP) tahun 2009

telah menghasilkan deklarasi dari semua pemangku kepentingan untuk menjamin

keadilan dan kesetaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman,

memberdayakan masyarakat tidak mampu melalui peningkatan akses ke


11

sumberdaya kunci perumahan dan kawasan permukiman (tanah, infrastruktur dan

pembiayaan), serta mengembangkan sistem kelembagaan dan tata kelola yang

baik dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Prakarsa untuk mengatasi kesulitan pemenuhan kebutuhan perumahan

bagi masyarakat berpenghasilan rendah dimulai dengan membuat perencanaan

dan pola pembiayaan perumahan rakyat, serta dengan kebijakan pembangunan

rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah yang

memiliki kepadatan tinggi. Pembangunan rumah susun sederhana ini dibedakan

menjadi 2 fungsi, yaitu rumah susun sederhana yang bisa dimiliki penghuni

(rusunami) dan rumah susun sederhana yang hanya disewakan kepada penghuni

yang memenuhi persyaratan penghunian (rusunawa).

Rumah susun sederhana sewa atau biasa disebut rusunawa dibangun

sebagai implementasi dari Rencana Program Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2004-2009 yakni pembangunan hunian rusunawa sebanyak

60.000 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi

Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, pembangunann

rumah susun sederhana merupakan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan tempat

tinggal yang sehat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, penataan

permukiman kumuh dan daerah bantaran sungai, serta untuk merelokasi


12

bangunan-bangunan tak berijin/liar di bantaran sungai, tanah kas desa dan tempat

terlarang lainnya.

Peningkatan jumlah rusunawa yang dibangun di daerah perkotaan seperti

di Jakarta, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, Yogyakarta maupun di kota-

kota besar lain di Indonesia, semakin menampakkan keberadaannya. Menurut

data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman tahun 2012,

Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 33 rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan

Rakyat yang tersebar di 4 kabupaten/kota. 18 diantaranya berada di Kabupaten

Sleman, yakni sebanyak 2 twin blok beserta prasarana dasarnya di Dusun

Gemawang, 1 twin blok beserta prasarana dasarnya di Dusun Mranggen, 4 twin

blok beserta prasarana dasarnya di Dusun Dabag, 4 twin blok beserta prasarana

dasarnya di Dusun Jongkang dan 7 twin blok lainnya difungsikan sebagai

rusunawa bagi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Sleman.

Banyak hal yang menjadi faktor didirikannya rumah susun di Kabupaten

Sleman, salah satunya adalah karena menurut Data Sensus Penduduk BPS tahun

2013 jumlah penduduk di Kabupaten Sleman menempati posisi paling tinggi yaitu

dengan angka 1.090.567 jiwa dibanding masyarakat di Kabupaten/Kota lainnya di

Provinsi D.I.Yogyakarta. Semakin padatnya Sleman menjadikan kebutuhan

hunian sangat diperlukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu,

adanya tanah kas desa di sekitaran permukiman perkotaan yang belum


13

dimanfaatkan secara maksimal juga menjadi alasan dibangunnya rusunawa di

Kabupaten Sleman.

Rusunawa Sleman dibangun bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan tempat tinggal tetapi diharapkan bisa menjadi wadah untuk

menampung berbagai kegiatan bersama masyarakat, khususnya dalam pemenuhan

kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya penghuninya (Darmiwati, 2000: 144-122).

Tinggal di rumah susun merupakan cara hidup yang unik karena tinggal bersama

banyak keluarga dalam satu bangunan besar (multi family housing). Hal ini

memberikan nuansa berbeda dengan rumah yang selama ini dihuni oleh

masyarakat Indonesia yang rata-rata memiliki rumah sendiri dengan batas-batas

kepemilikan tanah maupun bangunan yang jelas.

Keberadaan rusunawa yang dihuni oleh banyak keluarga dalam satu

bangunan susun menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan

masyarakat. Secara sosial, terjadi perubahan struktur baik pada keluarga maupun

komunitas sosialnya. Keluarga-keluarga yang semula tinggal dibawah satu atap

(extended family atau multi family) berubah dan memecah menjadi keluarga

keluarga inti (nucleus family). Perubahan kondisi tersebut juga berpengaruh pada

hubungan komunikasi, contohnya penghuni cenderung membatasi komunikasi

vertikal dan menutup diri dari pergaulan sosial. Kebiasan-kebiasan lama seperti

memelihara ternak dan hewan peliharaan, bercocok tanam maupun berkebun,

duduk-duduk di halaman bersama keluarga dan tetangga, ronda malam secara


14

bergilir, keleluasaan anak-anak dalam bermain, serta acara-acara keagamaan yang

sewajarnya dilakukan secara bersama-sama menjadi terbatas, bahkan dengan

peraturan yang ditetapkan selama proses penghunian rusunawa, kebiasan-

kebiasan tersebut terpaksa dilarang (Luthfiah, 2010: 34).

Kondisi penghuni yang belum dibekali oleh sikap dan kesiapan mental

maupun perilaku yang sesuai untuk hidup di rumah susun seringkali

menyebabkan terjadinya kesenjangan kultural antara kehidupan di permukiman

tidak susun dengan kehidupan di rumah susun. Menurut psikolog John S.

Nimpuno, kesenjangan kultural yang terjadi pada masyarakat penghuni rusunawa

dimungkinkan karena tingkah laku manusia tidak bisa dilepaskan dari

ketergantungannya pada tiga sistem, yaitu sistem lingkungan hidup fisik, sistem

sosial dan sistem budaya (Darmiwati, 2000: 114-122). Penghuni menjumpai suatu

kondisi yang berbeda dengan apa yang dialami di hunian tidak bertingkat atau

susun, mereka mengalami kejutan yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan

beradaptasi dan perilaku sosialnya. Ketidakmampuan beradaptasi dapat

menimbulkan tekanan, perasaan tidak nyaman dan tidak menyenangkan, serta

gangguan kesehatan pada penghuninya (Sarwono, 1992: 110).

Hal ini tentu bisa menimbulkan perilaku negatif penghuni terhadap

lingkungan permukiman susun, sikap tersebut dapat mendorong pada kondisi

permukiman yang tidak berkelanjutan atau fungsi lingkungan permukiman tidak

lestari. Tidak terpenuhinya kondisi lingkungan yang berkelanjutan tidak akan


15

memberikan peluang terhadap lingkungan permukiman untuk menyejahterakan

penghuni-penghuninya. Kondisi ini tentu tidak diharapkan karena dapat

menjadikan rusunawa semakin jauh dari pilihan masyarakat berpenghasilan

rendah.

Untuk merubah kondisi tersebut tentu menuntut kesiapan sikap, perilaku

dan pola hidup tertentu, sehingga proses pengubahan sistem nilai tersebut

memerlukan waktu dan proses belajar yang cukup lama serta cakupan

kelembagaan di masyarakat yang bisa menjadi wadah dalam pelaksanaan usaha-

usaha peningkatan kesejahteraan sosial (Nurdin, 1990: 41). Dengan pemahaman

bahwa, fungsi lingkungan permukiman akan terlaksana dengan optimal apabila

didukung oleh sikap positif penghuni terhadap lingkungan, baik secara kognisi,

afeksi, maupun konasi, juga didukung adanya peningkatan motivasi hidup sehat,

serta peningkatan status sosial ekonomi.

Optimalisasi pengembangan inisiatif masyarakat penghuni rusunawa

dalam rangka peningkatan motivasi hidup sehat serta status sosial ekonomi yang

mencakup pendidikan, pendapatan, kualitas rumah dan kualitas hidup akan

mudah dicapai apabila dikembangkan kerja sama kewilayahan antar kelembagaan

rusunawa yang mengikutsertakan masyarakat sebagai agensi pembangunan dan

pemerintah sebagai pengelola kebijakan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa di masyarakat manapun pasti terdapat nilai-nilai sosial yang mampu

dikembangkan untuk menggerakkan kelembagaan yang bisa mengakomodasi


16

usaha-usaha pengembangan kapasitas, produktivitas dan kemandirian kelompok

masyarakat, termasuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membangun

keswadayaan dan partisipasi.

Sejarah juga telah meriwayatkan kemampuan masyarakat dalam

menciptakan sebuah institusi sosial yang bisa menjadi skema untuk melindungi

mereka dari kerentanan yang dihadapi di tengah perubahan yang terjadi. Jika

kerentanan sosial di masyarakat ingin dikurangi, maka perlu dilakukan suatu

upaya yang melampaui kondisi kekinian guna menjamin masa depan yang lebih

baik (Cutter dan Emrich, 2006: 102-112). Pada titik ini, institusi sosial yang ada

di lingkungan masyarakat penghuni rusunawa menjadi pilihan yang dapat dikaji

sejauhmana perannya dalam melindungi masyarakat penghuni rusunawa di tengah

perubahan yang terjadi.

Institusi sosial sebagai bagian dari reproduksi budaya, di dalamnya

bersemai pengetahuan, norma, perilaku yang menjelaskan pola interaksi antar

aktor dan lingkungannya. Sejauh ini, institusi sosial memiliki peran dan fungsi

sebagai penyangga sosial, disaat individu dalam komunitas mengalami

ketidakberuntungan (Uphoff, 1986: 8-9). Institusi sosial dapat pula menjadi

penyeimbang antar individu yang mengalami perbedaan kondisi dan posisi sosial

dalam ikatan sosial penuh keselarasan.

Namun demikian, tidak mudah bagi masyarakat penghuni Rusunawa

Dabag untuk bisa memanfaatkan institusi sosial di lingkungan mereka sebagai


17

sarana memperoleh kesejahteraan. Pada satu sisi, institusi sosial bisa memberikan

banyak peluang bagi mereka untuk terlibat secara langsung dalam berbagai

kegiatan peningkatan kesejahteraan. Tetapi tidak jarang institusi sosial yang ada

di lingkungan mereka justru melakukan eksklusi terhadap inisiatif, pemikiran dan

nilai-nilai yang bisa membuka peluang untuk keluar dari keterbatasan karena

keberadaannya cenderung mengalami defisit makna. Hal ini terjadi karena adanya

ketimpangan relasi kuasa, di mana pelaku kebijakan seringkali mendominasi

wacana dan pemaknaan, serta merepresentasikan diri mereka tanpa menghadirkan

suara dan aspirasi penghuni untuk mengembangkan karakteristiknya secara

mandiri yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan selama proses

penghunian Rusunawa Dabag.

Permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa

Dabag umumnya bersumber dari perbedaan dalam memahami peraturan,

pemakaian barang dan benda bersama, serta perbedaan identitas maupun status

sosial. Perbedaan ini biasanya akan memicu kesenjangan dan prasangka sosial

yang rawan bagi keselarasan sosial di lingkungan masyarakat rusunawa.

Kesenjangan dan prasangka sosial yang terjadi di masyarakat penghuni Rusunawa

Dabag tersebut dimungkinkan karena tingkah laku manusia tidak bisa dilepaskan

dari ketergantungannya pada tiga sistem, yaitu sistem lingkungan hidup fisik,

sistem sosial dan sistem konsep/orientasi budaya. Kesenjangan antar penghuni ini

memang belum menimbulkan konflik yang signifikan karena interaksi di antara


18

lapisan masyarakat masih dapat berlangsung dengan lancar, meski terkadang

menimbulkan prasangka-prasangka yang kurang baik di antara mereka.

Permasalahan lain yang juga sering terjadi adalah adanya isu tentang

pelanggaran dan penyimpangan hak sewa-menyewa karena banyaknya makelar

dan penghuni gelap, persoalan tentang pembiayaan sosial yang seringkali tidak

tepat guna, penataan unit hunian dan blok lingkungan yang kurang

memungkinkan terjalinnya hubungan sosial antar penghuni, ketidaktepatan

sasaran penghuni, serta persoalan kelembagaan yang masih tumpang tindih dan

tidak jelas menjadikan penerapan tata aturan dan penerapan sanksi tidak bisa

berjalan secara optimal.

Banyaknya permasalahan yang terjadi selama proses penghunian tersebut

secara tidak langsung telah menghambat proses tumbuh berkembang dan

terbentuknya institusi sosial secara mandiri dengan cara spesifik sesuai dengan

karakter masyarakat penghuni rusunawa (Soetomo, 2012: 130-131). Kondisi ini

tentu berimplikasi pada eksistensi pilar-pilar partisipasi masyarakat

berpenghasilan rendah yang menghuni Rusunawa Dabag. Imbasnya, institusi

sosial yang merujuk pada pandangan modernisasi lingkungan fisik di Rusunawa

Dabag dianggap belum cukup responsif dan adaptif dalam memfasilitasi arus dua

arah yaitu, informasi dan pelayanan eksternal dengan aspirasi dan kepentingan

masyarakat penghuninya.


19

Oleh sebab itu, wadah dan pranata yang selama ini sudah terlembaga dan

merupakan bagian dari sistem aktivitas keseharian masyarakat penghuni

Rusunawa Dabag harus bisa lebih dikenali, dikembangkan dan digunakan untuk

mendukung proses pembangunan dengan melakukan berbagai penyesuaian fungsi

(Colletta dan Khayam, 1987 diacu oleh Soetomo, 2012: 131-132). Penyesuaian

fungsi tersebut harus sejalan dengan dinamika masyarakat yang menghuni

rusunawa dan tuntutan perubahan fisik baru yang lebih modern. Untuk mengawal

penyesuian fungsi lingkungan fisik yang baru diperlukan institusi sosial yang

memiliki karakter inklusif sehingga memberi nilai kemanfaatan tidak hanya

terbatas pada penghuni berdasarkan ikatan kekerabatan atau kesamaan asal daerah

tetapi berbasis pada usaha-usaha dinamis dalam berbagai kegiatan bersama.

Pemberdayaan institusi sosial yang berbasis pada komunitas lokal sebagai

faktor penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah

hendaknya dipikirkan atas dasar konseptualisasi masyarakat setempat yang

memiliki hak menghuni rusunawa. Institusi sosial harus mampu menghubungkan

energi dan potensi dari dalam dengan energi dan peluang dari luar sehingga bisa

menggalakkan terjadinya pemberdayaan masyarakat penghuni Rusunawa Dabag

melalui tindakan yang terkoordinasi secara baik, guna mengatasi praktek involusi

yang tengah berlangsung.

Dalam konteks ini diperlukan adanya penyegaran peran dan fungsi

institusi sosial sebagai penyangga sosial, ekonomi dan politik yang membuka


20

terjadinya hubungan simbiosis mutualisme antar berbagai pelayanan, sehingga

bisa saling bersinergi dalam mendorong pembangunan perumahan dan

permukiman yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan

rendah. Institusi sosial yang berfungsi secara optimal dalam suatu masyarakat

akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan berbagai kebijakan untuk

menyejahterakan dan menanggulangi permasalahan sosial warganya.

1.3 Rumusan Masalah

Setiap masyarakat berbeda-beda, mereka memiliki karakteristik sosial,

budaya, politik dan demografi yang unik sehingga pengalaman pengembangan

institusi sosial di suatu masyarakat belum tentu dapat berjalan di masyarakat yang

lain, bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan institusi

sosial yang sudah terbangun di lingkungan masyarakat tersebut karena hal itu

bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife dan Tesoriero, 2008: 342).

Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun rencana pembangunan perumahan

dan permukiman yang melibatkan masyarakat yang bersangkutan dan sesuai

dengan kondisi mereka, termasuk nilai-nilai dan paradigmanya. Studi yang

dilakukan dalam rangka menyusun tulisan ini diarahkan untuk menjawab

permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana keberadaan dan fungsi institusi sosial di lingkungan masyarakat

penghuni Rusunawa Dabag Kabupaten Sleman?


21

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1.4.1 Tujuan Operasional

Sesuai dengan visi Program Studi Pembangunan Sosial dan

Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada dimana penulis tengah

melakukan studi yaitu, menjadi lembaga pendidikan yang

mengembangkan ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tentang

fenomena pembangunan masyarakat yang berbasis pada penelitian sosial

dan berorientasi pada pemecahan masalah-masalah sosial, maka

berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa tertarik melakukan

penelitian sebagai:

a) Salah satu upaya pensinergian, peningkatan dan pengelolaan

sumberdaya baik internal maupun eksternal dalam memberikan

solusi dan pemahaman atas berbagai masalah sosial yang

menghambat proses pembangunan sosial dan kesejahteraan

masyarakat Indonesia.

b) Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang konstruktif

kepada para pengambil kebijakan, pembuat peraturan, pembuat

rencana dan pelaksana program terkait, agar bisa saling bersinergi


22

demi kemajuan pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman di tanah air.

c) Mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu

Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dalam upaya

mengembangkan pelayanan sosial yang berkeadilan bagi seluruh

rakyat.

1.4.2 Tujuan Substansial

a) Mengetahui keberadaan institusi sosial yang ada di lingkungan

masyarakat penghuni Rusunawa Sleman.

b) Mengidentifikasi fungsi AGIL yang berelasi dengan keberadaan

institusi sosial di lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa

Sleman.

c) Mengetahui model pengembangan kelembagaan yang sesuai di

lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa Sleman.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran tentang pentingnya institusi sosial bagi masyarakat

penghuni rusunawa.

2. Memberikan gambaran kepada pemerintah daerah dan masyarakat

penghuni rusunawa mengenai pola relasi kelembagaan guna peningkatan

kesejahteraan sosial.


23

3. Mendorong berkembangnya strategi untuk meningkatkan peran institusi

sosial di lingkungan masyarakat penghuni Rusunawa Sleman, sehingga

bisa menghasilkan kapasitas terpasang untuk mendukung kebijakan

perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang tepat sasaran,

khususnya dalam mengelola kualitas lingkungan rumah susun secara

berkelanjutan.

1.6 Studi Pustaka

1.6.1 Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah: Pembangunan Rusunawa Sleman

Keterbatasan lahan/tanah sudah semestinya dilihat sebagai

tantangan untuk menghasilkan bentuk perumahan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan tuntutan kota sehingga lahan yang tersisa tidak

hanya dipandang sebagai panjang kali lebar saja melainkan juga tingginya

(Laporan Lanjutan Hasil Rakornas Pembangunan Perumahan Rakyat,

2007). Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang rumah

susun, maka gagasan membangun kawasan perumahan dan permukiman

yang bersusun secara vertikal merupakan solusi yang tepat untuk

mengatasi persoalan keterbatasan lahan pubik, meningkatkan efisiensi

biaya, serta memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah, khususnya di Kabupaten Sleman.


24

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun

dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang

distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan

digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian, yang dilengkapi dengan

bagian-bersama, benda bersama dan tanah bersama (Sarning, 2011: 27).

Sedangkan rumah susun sederhana sewa atau biasa disebut rusunawa

adalah program pemerintah dalam upaya menyediakan hunian bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rusun di Kawasan Perkotaan

yang menegaskan bahwa pembangunan rusunawa harus memenuhi

standar kelayakan, murah dan terjangkau, serta harus berada di lokasi

yang strategis dan memiliki aksesibilitas yang bernilai ekonomi tinggi.

Oleh karena itu, aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun

rusunawa antara lain: aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek tanah

perkotaan, aspek investasi, aspek keterjangkauan.

Aspek ekonomi berkaitan dengan lokasi yang dekat dengan tempat

kerja atau aktivitas sehari-hari sehingga menghemat pengeluaran rumah

tangga, sedangkan aspek keterjangkauan berkaitan dengan penetapan tarif

sewa yang mampu dibayar oleh masyarakat penghuni rusunawa


25

(Yudohusodo, 1991: 347-348). Lokasi rusunawa dipersyaratkan berada

pada pusat kegiatan kota dan kawasan-kawasan khusus yang memerlukan

rumah susun seperti kawasan industri, pendidikan dan campuran. Untuk

lokasi pembangunannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah

daerah sesuai dengan kebijakan lokal yang berdasar pada kriteria dan

peraturan nasional/regional yang berlaku.

Bagi kota-kota yang memiliki penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa

dan kepadatan penduduk di atas 200 jiwa/ha serta bagi kota metropolitan,

kota besar dan kota sedang yang memiliki permasalahan khusus sudah

seharusnya mempertimbangkan pengembangan hunian vertikal ini (Dirjen

Cipta Karya, DPU: 2007). Kebutuhan pengadaan rumah susun

berdasarkan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Kebutuhan Rumah Susun Berdasarkan Kepadatan Penduduk

Klasifikasi

Kawasan

Kepadatan

Rendah

Kepadatan

Sedang

Kepadatan

Tinggi

Sangat

Padat

Kepadatan

penduduk

< 150 jiwa/ha 151 - 200 jiwa/ha 201 - 400 jiwa/ha > 400 jiwa/ha

Kebutuhan

Rusun

Sebagai

alternatif untuk

kawasan tertentu

Disarankan untuk

pusat-pusat

kegiatan kota dan

kawasan tertentu

Disyaratkan Disyaratkan

Sumber: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2007.


26

1.6.2 Landasan Penguatan Peran Institusi Sosial dalam Konteks

Kesejahteraan Sosial: Penekanan Fungsionalisme

Terciptanya kesejahteraan di masyarakat menjadi bagian integral

dari pembangunan sosial dan merupakan upaya peningkatan kualitas

kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat yang memiliki

harkat dan martabat, di mana setiap orang mampu mengambil peran dan

menjalankan fungsinya dalam kehidupan (Balatbangsos, 2003). Hal

tersebut paralel dengan apa yang dikatakan oleh Susetiawan (2009: 26-27)

bahwa:

“Kesejahteraan sosial menunjuk kondisi kehidupan yang

baik, terpenuhinya kebutuhan materi untuk hidup,

kebutuhan spiritual (tidak cukup mengaku beragama tetapi

wujud nyata dari beragama seperti menghargai sesama),

kebutuhan sosial seperti ada tatanan (order) yang teratur,

konflik dalam kehidupan dapat dikelola, keamanan dapat

dijamin, keadilan dapat ditegakkan dimana setiap orang

memiliki kedudukan yang sama di depan hukum,

tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi.”

Pada intinya pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada

tercapainya kondisi keberfungsian sosial yaitu kemampuan seseorang

untuk melaksanakan peran, fungsi dan tugas sebagaimana yang

diharapkan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta

kemampuan untuk memecahkan persoalan hidup dan bertahan dalam

menghadapi segala bentuk perubahan sosial politik dan ekonomi.

Melalui konsepsi pembangunan sosial, istilah kesejahteraan sosial ini


27

dikembangkan melalui sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha

sosial dan institusi-institusi sosial yang ditujukan untuk membantu

individu maupun kelompok.

Artinya, masyarakat sebagai suatu sistem yang terorganisasi

memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan seseorang,

karena kesejahteraan seseorang sangat ditentukan oleh bagaimana

masyarakat mengelola institusi kesejahteraan yang bisa menjamin para

anggotanya dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang

memuaskan, mencapai relasi perseorangan dan sosial yang

memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan secara penuh,

serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka agar selaras dengan

kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan sosial di masyarakat

(Susetiawan, 2009: 46).

Terjadinya intitusi sosial bermula dari tumbuhnya suatu

kekuatan ikatan hubungan antar manusia yang erat kaitannya dengan

berlakunya suatu norma sebagai patokan dalam usaha memenuhi

kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan akan rasa keindahan, keadilan,

pendidikan, ketentraman keluarga dan lain sebagainya. Menurut

Soekanto (1982: 199) dan Soetomo (2012: 129), institusi sosial dapat

tumbuh dan berkembang di masyarakat karena manusia dalam


28

hidupnya memerlukan keteraturan yang terbentuk dari norma-norma,

pranata dan pola aktivitas yang terlembaga di dalam masyarakat.

Institusi sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

pokok manusia harus mampu berperan sebagai kunci pembuka bagi

keberhasilan pengelolaan rusunawa di Kabupaten Sleman. Apabila

wadah partisipasi ini bisa melekat dalam sistem aktivitas keseharian

penghuni, maka institusi sosial yang terbentuk diharapkan bisa

memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana

seharusnya mereka bertingkah-laku atau bersikap di dalam

menghadapi masalah-masalah dalam masyarakatnya, terutama yang

menyangkut berbagai kebutuhan, sehingga bisa menjadi kekuatan

pengimbang untuk memperbaiki dan menjaga keutuhan di masyarakat.

Dilihat dari upaya untuk memelihara dan meningkatkan

kesejahteraan berbasis dinamika dalam masyarakat sendiri, institusi

sosial memberi manfaat dalam banyak hal, baik berupa jaminan sosial

untuk memelihara kesejahteraan maupun dalam usaha-usaha

memperbaiki kondisi kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu institusi sosial juga bisa berperan sangat strategis dalam

membangun jaringan dengan berbagai pihak dari luar komunitas

(Soetomo, 2012:133-134). Peranan ini dapat tercermin dari upaya

masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yakni


29

dalam mengawasi, mencegah, serta membendung dominasi dan

manipulasi yang dilakukan oleh pengelola terhadap para penghuni

maupun calon penghuni atas penggunaan bagian bersama, benda

bersama, tanah bersama dan pemeliharaan serta perbaikannya.

Hal tersebut berkaitan erat dengan analisa fungsionalisme yang

memberikan prioritas utama pada masyarakat dan berbagai struktur

sosial yang ada di dalamnya. Dalam perspektif ini, masyarakat

dianggap sebagai sebuah jaringan teroganisir yang masing-masing

mempunyai fungsi. Masyarakat mendahului individu, sedangkan

individu dicetak, ditekan dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.

Artinya, kepentingan individu mencerminkan “kesadaran kolektif”

atau sistem nilai yang selama ini berkembang di masyarakat.

Dalam menganalisa suatu masyarakat, maka tekanan ini

disalurkan melalui mekanisme dimana institusi-institusi sosial

diintegrasikan satu sama lain untuk mempertahankan keteraturan

sosial yang sudah ada (Johnson, 1990: 102). Sehingga menurut Ritzer

(2010: 21), keberadaan institusi sosial di dalam masyarakat merupakan

suatu sistem sosial yang memiliki fungsi dan peran masing-masing

yang saling mendukung karena masyarakat dianggap sebagai sebuah

sistem stabil yang cenderung menjaga keseimbangan dan

keharmonisan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan


30

menyebabkan perubahan terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya

adalah bahwa setiap struktur sosial dan sistem sosial terdapat bagian

atau elemen bersifat fungsional terhadap bagian atau elemen yang lain.

Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau

akan hilang dengan sendirinya.

Teori fungsionalisme menjelaskan bahwa struktur sosial dan

institusi sosial berhubungan dengan fungsi dari fakta-fakta sosial yang

meneliti tentang hal-hal yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

Fungsi dalam teori ini berkaitan dengan akibat-akibat yang dapat

diamati dalam proses adaptasi atau penyesuaian suatu sistem (Ritzer,

2010: 22). Sejalan dengan hal tersebut, Talcott Parsons menjelaskan

tentang pentingnya memahami keseluruhan budaya dalam suatu

masyarakat seperti: ide-ide, norma, nilai-nilai dan semangat. Hal

tersebut merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh pemahaman

tentang masyarakat karena dapat mengungkapkan pandangan hidup

yang umum.

Menurut Parsons, tradisi idealistik ini menekankan pentingnya

hubungan antara tindakan individu dengan pola-pola institusional.

Dengan kata lain keberadaan institusi sosial merupakan pola atau

sistem aktivitas bersama yang dapat memberikan daya dukung dalam

pelaksanaan pembangunan yang di dalamnya terkandung perubahan


31

dan pembaharuan yang memiliki kemampuan adaptif (Soetomo, 2012:

136-137). Analisa Parsons memperlihatkan bahwa individu dalam

masyarakat menuju posisi voluntaristik (bebas), sehingga orientasi

normatif dan ide-ide yang dianut bersama menjadi suatu hal penting

ketika bisa diterima dan diakui.

Analisa tersebut berkaitan erat dengan proses pembentukan

institusi sosial yang dianggap mendukung peningkatan kesejahteraan

sosial di masyarakat. Dimana proses ini hanya akan dicapai jika setiap

bagian dari individu dalam masyarakat dapat memainkan perannya

masing-masing, sehingga sistem di dalam masyarakat secara

keseluruhan bisa seimbang dan dapat bekerja dengan baik. Jika

dikaitkan dengan kesejahteraan sosial, maka dapat diartikan bahwa

setiap bagian dari sistem kemasyarakatan atau subsistem

kemasyarakatan merupakan media pembentuk kesejahteraan sosial,

selama mereka mampu menjalankan fungsi sesuai dengan kedudukan

yang dimilikinya.

Berdasarkan konsep Parsons, berlangsungnya subsistem-

subsistem dalam suatu sistem kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan

skema fungsi AGIL, yaitu Adaptation, Goal Attainment, Integration

dan Latency (Poloma, 1994: 181-182; Megawangi, 1999: 62-64).


32

a) Adaptation (adaptasi), yaitu sistem harus menanggulangi

situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri

dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan ini dengan

kebutuhannya.

b) Goal Attainment (pencapaian tujuan), yaitu sebuah sistem yang

harus mendefinisikan dan mencapi tujuan utamanya.

c) Integration (integrasi), yaitu sebuah sistem harus mengatur

antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya.

Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi

penting lainnya (A, G, L).

d) Latent Pattern-maintenance (latensi atau pemeliharaan pola),

yaitu sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan

memperbaiki baik motivasi, individual maupun pola-pola

kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Mampu

menjamin adanya kesinambungan tindakan dalam sistem

sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma.


33

Gambar 1.1

Skema Fungsi AGIL

Sumber: Diolah dari Poloma, 1994 dan Megawangi 1999.

Agar suatu sistem dapat bertahan maka harus memiliki

keempat fungsi analisa yang memberikan penekanan pada hubungan

antar individu yang saling berinteraksi secara seimbang sehingga

hubungan sosial yang terbentuk bisa bertahan lama. Berdasarkan hasil-

hasil pengembangan skema AGIL tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa empat masalah fungsional utama dalam keberlangsungan

sistem yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan

sistem yang berada pada tingkatan sistem kepribadian, sosial dan

budaya.

Penyeimbang kepuasan dalam hubungan sosial diatur oleh

standar normatif dan orientasi nilai kebudayaan tertentu. Merujuk


34

pandangan Parsons di atas, maka pengembangan institusi sosial di

lingkungan masyarakat penghuni rusunawa harus bisa bergerak pada

keempat fungsi tersebut. Artinya, institusi sosial akan tercipta jika

dalam masyarakat memiliki fungsi adaptasi, tujuan, integrasi dan

pemeliharan sosial. Kerangka tersebut menjelaskan bahwa masyarakat

harus menyesuaikan diri terhadap kenyataan dan tindakan mereka

harus diarahkan pada tujan demi kepentingan bersama.

Jika fungsi tersebut tidak dipelihara dengan baik, maka

perubahan sosial yang terjadi karena tidak berfungsinya institusi-

institusi sosial yang ada dapat mempengaruhi pembangunan

kesejahteraan sosial. Imbasnya, banyak komunitas di masyarakat

menjadi rentan karena mengalami social disorder atau social

harmony. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran untuk hidup dan

terikat secara bersama-sama dalam sebuah institusi sosial dimana

individu yang menjadi anggotanya bisa melindungi masyarakat dari

kerentanan akibat perubahan dalam aspek kehidupan mereka

(Muttaqin, 2003: 1). Pemberdayaan institusi sosial yang berbasis pada

komunitas lokal sebagai faktor penentu peningkatan kesejahteraan

masyarakat hendaknya dipikirkan atas dasar konseptualisasi

masyarakat setempat dengan memelihara keempat fungsi sub-sistem

Parsonian tesebut.


35

Penekanan fungsionalisme sebagai landasan dalam

membangun institusi sosial yang dianggap dapat mendukung

pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan renadh

menjadi hal yang tidak bisa diabaikan karena di dalamnya terkandung

peran individu yang merupakan hasil dari orientasi pranata dan nilai

yang dianut secara bersama-sama untuk bisa saling melengkapi. Hal

ini juga tidak terlepas dari kenyataan bahwa menyesuaikan diri dengan

harapan-harapan orang banyak dapat digunakan sebagai upaya untuk

memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, meningkatkan taraf

hidup, serta sebagai resolusi untuk mengatasi permasalah sosial yang

terjadi di masyarakat itu sendiri (Midgley, 2005: 21).


I N T I S A R I - Theses and Dissertations Repositoryetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/79974/potongan/S2-2015-340422-chapter1.pdf · Peneliti menilai bahwa dibalik kebijakan pembangunan

Documents