MENTERI TENAGA KERIA REP'UBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR: 03A,IEN/98 TENTA}IG TATACARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAA}I MENTERI TENAGA KERJA I Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal I I UU No. 1 Tatrun 1970 tentang Keselamatan Kerja, diperlukan adanya ketentuan mengenai tatacaf,a pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan di tempat kerja; b. bahwa untuk itu perlu ditaapkan dengan Peraturan Mefieri. Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 3 Tatrun l95l tentaflg Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Jahun l95l Nomor 4); 2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1970 teilang Keselamatan Kerja (kmbaran Negara Tahun 1970 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Nomor l9l8); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor l4); 4. Keputusan Presiden RI Nomor 96/lvITahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI; 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/I\4EN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja; 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/IVIEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Sartunaq dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAhI MENTERI TENAGA KERIA TENTANIG TATACARA PELAPORANI DA}I PEMERIKSAA}I KECELAKAAN. 33
41
Embed
I : l. 23 - jdih.kemnaker.go.id · Jaminan Kecelakaan Kerja; 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/IVIEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI TENAGA KERIAREP'UBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJANOMOR: 03A,IEN/98
TENTA}IG
TATACARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KECELAKAA}I
MENTERI TENAGA KERJAI
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal I I UU No. 1 Tatrun 1970 tentangKeselamatan Kerja, diperlukan adanya ketentuan mengenai tatacaf,apelaporan dan pemeriksaan kecelakaan di tempat kerja;
b. bahwa untuk itu perlu ditaapkan dengan Peraturan Mefieri.
Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 3 Tatrun l95l tentaflg Pernyataan BerlakunyaUndang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 DariRepublik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Jahunl95l Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1970 teilang Keselamatan Kerja(kmbaran Negara Tahun 1970 Nomor l, Tambahan Lembaran NegaraNomor l9l8);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial TenagaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor l4);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 96/lvITahun 1993 tentang PembentukanKabinet Pembangunan VI;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/I\4EN/1993 tentangJaminan Kecelakaan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/IVIEN/1993 tentangPetunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, PembayaranSartunaq dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAhI MENTERI TENAGA KERIA TENTANIG TATACARAPELAPORANI DA}I PEMERIKSAA}I KECELAKAAN.
33
BAB I
PENGERTIAN
Pasal I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapatmenimbulkan korban manusia dan atau harta benda.
2. Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial, yang /apat menyebabkankecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahayapembuangan limbah.
3. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetapdimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatuusaha dan dimana terdapat sumber atau zumber-sumber bahaya.
4. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja ataubagiannya yang berdiri sendiri.
5. Pegawai pengawas adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (5) UU No. ITahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
6. Pengusahaadalah:
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaanmilik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hularm yang secaf,a berdiri sendirimenjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan" atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakiliperusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luarwilayah Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
BAB II
TATACARA PELAPORAN KECEL AIaqu{NI
Pasal 2
(1) Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yangdipimpinnya.
34
(2) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:
kecelakaan kerja;penyakit akibat kerja;kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;kej adian berbahaya lainnya.
Pasal3
Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) berlaku bagi pengurus ataupengusaha yang telah dan yang belum mengikutsertakan pekerjaannya ke dalam program jaminansosial t€Nraga kerja berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. I
Pasal4
(1) Pengurus atau p€,ngusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan secaratertulis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a" b, c dan d kepadaKepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waltu tidak lebih dari 2 x 24-(duakali duapuluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporankecelakaan sezuai contoh bentuk 3 KK2 A Lampiran I.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan secara lisansebelum dilaporkan secara tertulis.
Pasal5
(l) Pengurus etau pengusaha yang telah mengikuts€rtakan pekerjanya pada program jaminansosial tenaga keda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaporkan kecelakaansebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2), huruf a dan b dengan tatacara pelaporansesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05A{EN/1993.
(2) Pengurus atau pengusaha yang belum mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminansosial turaga kda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaporkan kecelakaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dengan tatacara pelaporansesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04A4EN/1993
BAB III
PEMERIK SAA}I KECELAKAAN
Pasat O
(l) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l), dan Pasal 5,
Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja memerintahkan pegawai pengawas untukmelakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.
a.
b.
c.
d.
35
(2) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harusdilaksanakan terhadap setiap kecelakaan yang dilaporkan oleh pengurus atau pengusaha.
(3) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukansesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Pasal 7
Pegawai pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 dengan mempergunakan formulir laporan pemeriksaan dan pengkajiansesuai Lampiran II untuk kecelakaan kerja, Lampiran III untuk penyakit akibat kerja, LampiranIV untuk peledakan, kebaliaran dan bahaya pembuangan limbah dan Lampinn V untuk bahayalainnya.
Pasal S
(l) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajiankecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tiap-tiap akhir bulan menyusunanalisis laporan kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulirsebagaimana Lampiran VI peraturan ini.
(2) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja harus menyampaikan analisis laporansebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen TenagaKerja setempat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
Pasal 9
(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja berdasarkan analisis laporan kecelakaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyusun analisis kecelakaan dalam daerahhukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran VII peraturan ini.
(2) Analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk tiap bulan.
(3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja hanrs segera menyampaikan analisiskecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada Menteri atatr Pejabat yangditunjuk.
Pasal l0
Cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, III, IV, V, W, dan VIIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l), Pasal 8 ayat (l) dan Pasal 9 ayat (l) diatur lebihlanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
pasai t t
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkananalisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) menyusun analisislaporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.
36
BAB IV
SANKSI
Pasal 12
Pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4 ayat (l), diancam denganhukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. I Tahun 1970 tentang KeselamatanKerja.
BAB V
PENGAWASAN
Pasal 13
Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTT]P
Pasal 14
Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka formulir bentuk 3 KK2 dalam PeraturanMenteri No. PER-04A4EN/1993 dan Peraturan Menteri No, PER-05A4EN/1993 dinyatakan tidakberlaku.
Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi:JakartaPada tanggal : 26 Pebruari 1998
MENTERI TENAGA KERIA
ttd
DRS. ABDTJL LATIEF
37
Lampiran I PERATURAN MENTERINOMOR :03/IVIEN TAHUN 1998
TANGGAL :26 PEBRUARI 1998
LAPORAN KECELAI(AAN
FORMULIR BENTUK 3KK2 A
Nonor KLUINonroi Kecelakaan :
Diterinra tanggal :
(Diisi oleh Petugas Kantor Departenen Tenaga Kerja) iWajib rlilatrorkan dalam 2 X 24 jan setelah
terjadinya kecelakaan
Tempat dan Tanggal lahir
Llraian I(Eadian Kecelakan
L Bagaimana terjadinya kecelalan
2. Jenis pekerjaan waktu kecelakaan
3. Saksi yang nelihat Lecelakaan
4 a. Sebutkan: nresin, pesawat, instalasi, alatproses. cara kerja, bahan atau lingkung-
Sebutkan bahan, proses, lingkungancara kerja atau sifat pekerjaan yang me-
nyebabkan trenyakit akibat kerja,
a. Akibat yang diderita korban
b. Sebutkan bagran tubuh yang sakit
c. Sebtrtkan jenis penyakit akibat he4a
2) Dirawat di Alamat:
38
6, Narua dan alamat dokter/tenaga Dedik yang
reDberikan pertolongan pertama (ddam halpenyakit yang timbul karena hubungan keda,
nama doLter yang pertama Lali nendiagnosa)
7. Kejadran diteurpat herja yang menbahaya.lan keselamatan dan lesehatan kerja (nisal :
- Pddags!.n br- P.rdteatEm 6n- Rumrh irtrn dil ninhu'HOIdmPdlimp|rANGKUTAN PERG1JDAIIGN DAN
KOMrr{rKASl
- htkd r*- Angkutam{du- Jsm.El6- Kqnur*raiX€UANGAN, ASURANS USAHA PERSEV\IAAN,
BANGUNAN DAN TANAH OAN JASA
PERUMAHAN
- L.ht gr Fq.n- Armni- Umha paffi b$gumn dan hmh d$ ia. pdnlsnJASA (EMA TARAKATAN. SOSIAL OAN
.PERORANGAN
TrnTI-NtfnmlttnrT-nTFNTFN
ti-ttrrnrflrrm
TrntrDrrnn-n
Trnt-rnrTTlfrn
i-i.I'lnTlTrn
Trn
trfln-nrlnrrnf,-nrrntm
lItrtTnTFNrr-nrn-lTI-NTrn
{-r-n
Trnrmn.1-'l
TrnrlnrrnTrn
n-n
TrnTrnTI-n
tmTrnn-nrrn
n-n
nT]rIT.1TTT]rrn
TI:T-I
tTnrmrTTl
TrT'lfIIln-nmlrm
TTTI
tm
rINrrntmn-rlrrnru]
it-n
Trrr
Frn
n-n
rTTl
rTn
ri-nrrntmrID
rrn
n-nn-nEfnrrnrrn
rTTl
rTn
EIIJTTN
mlrrnTrnrrn
rrnn-n
Trn
rrntmtmt[lTrnrmlanTn-r
Tl-ll
Trnrrnrm
rrnTrnFrnrrn
rrn
Trn
rmn-nT,rnrrn
rrnTTN
tmrrnrrn
n-l-.]FTN
Rp.
Rp.Rp
RP
Rp.
Rp
l^,
rtmL:D tllmmmmmmmmmtDflrm
i!mmmtrtmLII EmmmtDtDmmtn
mmmmmm
LnmElm
mm
mm
Tnm
mtnt!CnmEntrlmmmmmmmmmmm
LLIJtmrm
rrnnrlrTT-In-n
rrnrmn-n
ilT]rrnrrn
Trn
rrnrrnrrnILD
rm
LLLI
rrn
tmn-nrTTIrrn
rrn
tttlriTl
rIN
TFNn-nml
rrnrtT.lrrn
rFnrrnrrn
t-rn
TI-NrIUtmrm
Trnrrnrrn
lllltTn
C]-D
rTnn-nfi-nrm
n-n
crn
n-T]inllrn
rrnrrnrln
nTlTrn
tlrlrrn
rrn
rTnrrnrrnrrn
lttt
Etnrrtn-nED
rrnrrn
rrrl
rFnrrnn-n
rrnn-ntmnn
rrn
lttlrm
tttt
n-n
rrn
rrnTrn
Trnn-n
rTT]
nTlrrnrrn
rrnnT]n-nn-n
LIIi
n-n
n-n
rTn
tTn
rrnfiT'lm]TTT"I
tmrrnrnrTrn
LLLITFTl
Trn
rrn
rrrrFrrnTrl
xP
IRP
l^'lap.lnr.
lffl^,
p
li;,lo' t.--_--:-l
mmmfnmmtDm
mmmmmmmm
mmmtEmm
r rrlr l
mmIN LD
TnrnTOTAL Trn rTT-I rrn ITT] rrn rrn rTn n:n Frn nTr r-rn ffIfrmm lnp T-:------] mm mm
Ix. TINDAKAN YANG LEBIH LANJUT
X. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN
(Langkah-langkah yang telah diambit oleh perusahaan)
Mengetahui :
Kepala KantorDepartemen Tenaga Kerja
(_)
o) Coret yang tidak perlu
Pegawai Pengawas
I
Ditetapkandi: Jakartapada tanggal : 26 Pebruari 1998
MENTERI TENAGA KERJA
ttd
DRS. ABDUL LATIEF
50
Kepala Kantor WilayahDepartemen Tenaga KerjaPropinsi
*) Coret yang tidak perLuI
Keterangan:L = Laki-lakiP = PerempuanA = Jumlah KorbanB = Sumber Kecelakaan / CideraC = Type KecelakaanD = Kondisi BerbahayaE = Tindakan BerbahayaMNGL = MeninggalLB = Luka BeratLR = Luka RinganFR = Frequency Rate (Tingkat Kekerapan)SR = SeverityRate(TingkatKeparahan) Ditetapkandi: Jakarta
(Pengukuran kadar bahan kimia penyebab sakit didalam tubuh tenaga kerja misalnya kadar dalamurin, darah, dan sebagainya, dan hasil tes/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruhbahan kimia tersebut misalnya tes fungsi paru.paru dan sebagainya.
III. FAKTA YANG DIDAPAT
HASIL PEMERIKSAAN LINGKUNGAN KERJA DAN CARA IGRJA
1. Faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita
' hdr*i 'r* lcli tr!.an !.tt(. hdu.ti lilin &Oilc Fd.nsb!|dvr, bqtiDb{hy.. lndudt .l.td.t n ngaeldn- hdumi .Lts h p.i!dhu.n, tmb.ngs .lrbdd'. Pffiilqiryrrprt lt- nn! lid* bN* d.lh- gdsgrn lainF- lndu.ti l.ii{dnUS'RIK gAS OAN AIR
- Li.ti( f- in (ry- P6Fmih.n -n Fitrdh.n rig^I{Clt t{AN
-8$tmPERDAGANGAI{ SESAR OAN ECERAN
SEKTA RUMAH MAXAN OAN HOTEL
-Ptd.t[E$b-ar o
-Pa&'rlts@-RuBho-,rthhhmn- tlot l da H'NS
KOMUNI(AS|
.. Anehlt.n -r- Angkutan udn- Ja.a F iekd- l(.nsak dKEUANGAN. ASTJRANSI USAHA FERSEI,,AAN,
SANGUI.IAN DAN TANAH OAN JASA
FERUMAHAN
- [afrba$ kauruan.AsBii. U-ha pdhn blelns di ffi dmio rehgI
JASA XEIi EYARAT(ATAN, SOSAL OAN
IPErcRArcAl- fordnhl aea pcrf*mn ks.mn
rrncm
rrT1
rrn
rr,n
imI
In-nlortrrrl
rrnrTtr-r,n
ITD
r,rirryr]Ernf.nl
rTnrrnn-n
[nr
rrn
rTn
rrrrrrrrrl:I']rnT-rrrrrrnrrrrrrrrrmrr-fr-rmrm
nT,nTr-Lrry-r
rrrrrrrTrrnrrrrrrrT'rrn
np, F--]
RP.
;lp.RF.
Hp.
Rp
R'rr-rlrrn ftTJ
f.I.n
fTTlrTnrTn
ctn
cm
nTl
rTn
rrn
cENEEtrlmrrn
cm
rTn
lml-olrrnlrrnlrrn
l,-lrT.nlrrnlEr
l,-lrrnlrrn
l-,
rrn
rrn
EEn
rrn
rrn
ErIlfrn
r-rn
crD
rErl
rE5
nTl
IED
nnrT'n
rTTlEIII
rrn
rrn
uD
cttrrTn
ITtrrmrrn
rrnnT
rrtri-i-n
lTn
$ncEl
n'Tr
rrrJrttrlTn
rrn
rnr
n.rn
rTr'l
rrn
r,rn
rTnrrnrrrr
n-n
mrrn
rrnTrrrrrn xp f--l
RP.
Rp.
Rp. T.---:
Rp.
Rp.
Rp.
RP,
Pp.
Rp.
Rp.
RP.
EtnmctrErtr
mm
m'-n
EtrCtrEEtrmEnmmmmmmcDEEDEN
mrn
cnmt! tDmmmmmmmmmmmm
tnEtrmmmm
mmiOTAL Frn rrn rrn rrn rrTr m mJ nTl n-rrrrrrrrn ap. [--*-l mm ulfu
o\o\
Kepala Kantor WilayahDepartemen Tenaga KerjaPropinsi
*) Coret yang tidak perlui
Keterangan:
L = Laki-lakiP = PerempuanA = Jumlah KorbanB = Sunber Kecelakaan / CideraC = Type KecelakaanD = Kondisi BerbahayaE = Tindakan BerbahayaMNGL = MeninggalLB = Luka BeratLR = Luka RinganFR = Frequency Rate (Tingkat Kekerapan)SR = SeverityRate(TingkatKeparahan) Ditetapkandi: Jakarta
pada tanggal : 26 Pebruari 1gg8
MENTERI TENAGA KERJA
ttd
DRS. ABDUL LATIEF
67
\a
LampiTan IV PERATURAN MENTERI TENAGA KERJANOMOR : 03 /MENTAHUN 1998