LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019 1 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi menusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung- jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga
40
Embed
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
1PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi
dengan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan
jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka
diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan,
mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi
menusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan
bernegara yang demokratis.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung
prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan
penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk
memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena
makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik,
penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-
jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
2PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan
masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan
informasi publik.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan
hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk
memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk
menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat,
tepat waktu, biaya ringan/ propor-sional, dan cara sederhana; (3)
pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik
untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka
akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik
tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan
pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan
yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan
akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk
mewujudkan demokrasi yang hakiki.
Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi, di Pemerintah Kabupaten Blitar secara
hukum berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor :
:188/29/409.06/KPTS/2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati
Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 tentang Pejabat
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
3PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah
Kabupaten Blitar tertanggal 20 Januari 2017 dan juga Peraturan
Bupati Blitar Nomor : 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blitar tertanggal 28 Desember 2017 serta Keputusan Bupati Blitar
Nomor 188/214/409.012/KPTS/2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Blitar.
Peraturan ini bertujuan untuk : (1) memberikan standar bagi
badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2)
meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan
publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang
berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk
memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya
tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan
publik akan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi
pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan
demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya
pemerintahan yang baik (good governance)
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
4PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan
informasi publik terdiri atas :
a. Ruangan Desk Informasi Publik
Luas ruangan desk informasi publik berukuran 10 x 15 meter
persegi yang terdiri dari meja front desk dan kursi petugas, 1
unit PC untuk petugas Front Desk, meja komputer dan 3
kursi tamu serta 1 set meja kursi tamu serta instrument
untuk pelayanan Informasi berupa formulir permohonan
informasi, buku register permohonan informasi, tanda bukti
permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan
informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Ruang
ini juga dilengkapi 2 unit PC yang terhubung dengan internet
yang dapat digunakan oleh tamu secara gratis.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
5PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
b. Anjungan Informasi
Mempermudah pengunjung dalam mengakses informasi
melalaui www.smaratppid.blitarkab.go.id yang berisikan
berbagai aplikasi pelayanan berbasis website dokumentasi
(www.dokmentasi.blitarkab.go.id), website ppid
(www.ppid.blitarkab.go.id), website sistim pencairan secara
elektronik (www.sipecel.blitarkab.o.id) dan banyak lagi apliksi
yang berbasis website yang bisa di akses secara online.
Ajungan permohoan informasi secara elektronik merupakan
inovasi yang kami lakukan pada Tahun 2018 dan
disempurnakan pada Tahun 2019. Dengan ini pemohon
informasi bisa melakukan permohonan langsung lewat aplikasi
elektrnik ini. Pengunaan Meedsos pemkabblitar juga merupakan
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
6PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
inovasi kita di Tahun 2019 dengan melibatkan tenaga Non PNS
sebanyak 4 Orang ( 2 Orang Desain Grafis, Video Editor dan 2
Orang Tenaga Analisa Berita dan Liputan Berita ). Banyak
pengaduan yang dilakukan melalui meedsos terutama di
Facebook dan di IG Pemkab. Pada Tahun 2019 juga di bentuk
Tim Monitoring Media yang anggotanya lintas OPD dan
melibatkan komonitas meedsos, di mana tugas tim meedsos
adalah selalu mengamati pemberitaan di meedsos yang
melakukan diskusi untuk counter pemberitaan dan klasifikasi
pmberitaan di meedsos. Di buatnya tempat monitoring media di
ruang Informsi dan Komuniksi Publik (IKP) untuk pemantauan
Pemberitaan.
Dengan adanya banyak inofasi ini kita berharap bisa
memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada
masyarakat yang datang lansung di Desk Informasi PPID Utama
Kabupaten Blitar maupun secara tidak langsung/online.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
7PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
c. Meja Komputer untuk internet Gratis 2 Unit
Memberi kemudahan bagi pemohon informasi untuk
mengakses informasi mlalui media online untuk mendapatkan
data yang diinginkan. Dimana 2 unit PC ini terhubung dengan
Wifi yang langsung tersambug dengan akses internet.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
8PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
d. Ruang Tunggu Layanan
Ruang ini dibuat senyaman mungkin diperutamakan
bagi pencari informasi. Sambil menunggu antrian pelayanan
pemohon bisa menikmati suguhan informasi procedure
pelayanan lewat TV. Dimana sudah di program dengan Vidio
SOP pelayanan dan petunjuk pelayanan serta tahapan apa
yang harus dilakukan pemohon informasi untuk bisa
mendapatkan informasi yang lagsung datang ke Desk PPID
Utama Kabupaten Blitar.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
9PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
e. Taman Baca
Di tujukan untuk pengunjung yang datang maupun
yang melakukan permohonan informasi ke PPID Utama
Kabupaten Blitar. Di ruang ini kami sediakan berbagai macam
bacaan baik buku perundangan tentang PPID, Perundangan
Keterbukaan Informasi Publik, Majalah, Media cetak dengan
berbagai sumber seperti Jawa Pos, Duta, Memo, Surya,
Bangsa, Memo x, Birawa dan masih bayak lagi sebagai bahan
baca bagi pengunjung maupun pemohon informasi.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
10PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
f. Ruang Data Terpadu
Bagi tamu yang berkunjung ke PPID Kabupaten Blitar
akan diterima di ruang ini, ruang yang repersentatif dan nyaman
untuk saling berkoordinasi. Sekaligus bisa mengakses data
statistik yang disajikan dalam bentuk infografis.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
11PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
g. Televisi Smart Untuk Informasi secara Digital (Vidio)
Mernampilkan Informasi pelayanan dan alur pelayanan
secara digital serta memutar profile PPID Kabupaten Blitar
dalam memberikan pelayanan.
h. Publikasi Produksi UMKM Blitar
PPID Kabupaten Blitar juga menginformasikan tentang
produk batik khas di Kabupaten Blitar. Yang sangat terkenal
yaitu Batik Tutur dengan berbagai corak warna dan jenis batik
yang menarik.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
12PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
i. Ruang Baca
Untuk memberikan informasi yang bersifat terbatas dan
rinci, dimana pemohon informasi hanya diijinkan masuk dengan
berbagai ketentuan diantaranya tidak boleh membawa alat foto
dan tulis, Informasi yang di minta hanya boleh dibaca dan di
lihat saja.
`
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
13PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
j. Ruang Kerja PPID
PPID Kabupaten Blitar selain mempunyai Desk
Pelayanan Informasi juga mempunyai Ruang Kerja PPID, di
Ruang Kerja ini petugas PPID memberikan Pelayanan informasi
yang diminta oleh Pemohon Informasi.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
14PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
k. Ruang Sistem Data Terpadu (SIDADU)
Ruang ini memberikan informasi kepada masyarakat
untuk mengetahui tentang data Pemerintah Kabupaten Blitar
yang sudah terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang ada di
Kabupaten Blitar. Info tentang PAD Kabupaten Blitar yang
langsung realtime terhubung dengan Aplikasi yang ada di Dinas
Pendapatan, Realisasi Anggran Kegiatan Kabupaten Blitar yang
langsung ter integrasi dengan BPKAD Kabupaten Blitar. Daftar
Pajak Daerah pertriluwan dalam bentuk Tabel dan Grafik.
TV Wall Sebagi Sarana Presentasi
l. Tempat Carjer HP Pengunjung dan Pemohon Informasi
Memberikan fasilitas Cas bagi pengunjung atau para
emohon informasi ketika HP mereka kehabisan daya listrik.
Ruang ini membeikan fasilitas yang bagus bagi pengunjung dan
pemohon informasi di PPD Utama Kabupaten Blitar.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
15PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
m. Buku Tamu Elektronik
Memberikan kemudahan bagi permohon informasi
dengan melakukan pengisian buku tamu secara elektronik.
Pengisin buku tamu perlu dilakukan untuk mengetahui
jumlah masyarakat yang ingin mencarai informasi, juga untuk
merekap jumah pemohon yang dating ke Desk PPID Utama
Kabupaten Blitar yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan
Informatika.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
16PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
n. Papan Informasi
Informasi yang diberikan berisikan informasi tentang
pelayanan informasi. Persyaratan apa yang harus di penuhi
untuk bisa mendapatkan informasi baik secara organisasi
maupun secara perorangan. Langkah dan tahapan serta berapa
lama alam memberikan informasi sesuai dengan penjelsan di
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publuk.
o. Sarana Telepon
Di era information Technology saat ini untuk mendukung
layanan informasi publik secara mudah, cepat dan akurat,
PPID Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyediakan akses
informasi bagi publik melalui telepon dengan nomor (0342)
555955.
\
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
17PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
p. Penyediaan Akses Informasi Publik
Dalam upaya untuk memenuhi akan informasi yang terkait
dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah
Kabupaten Blitar, selain dapat datang langsung, telepon/fax
atau melalui email, juga dilakukan dengan melakukan
penyediaan informasi melalui website dengan alamat
www.ppid.blitarkab.go.id
Website tersebut terdiri dari 11 kanal yaitu :
1. Beranda
2. Profil yang terdiri v ideo p ro f l e , sub menu latar
belakang, susunan keanggotaan dan bagan organisasi
3. Regulasi
4. Badan Publik
5. Alur Informasi
6. Formulir
7. Informasi Wajib
8. Pengaduan
9. Standar Layanan
10. Sengketa Informasi
11. Dokumentasi.
12. Info Grafis Pemerintah Kabupaten Blitar
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
18PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Didalam website tersebut juga terdapat sub domain
Transparansi Anggaran yang terdiri dari :
1. Transparansi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
3. Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran
4. Transparansi Pendapatan Daerah
q. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor :
:188/29/409.06/KPTS/2017 Tentang Perubahan Keputusan
Bupati Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Blitar. Susunan Keanggotaan PPID
Kabupaten Blitar adalah
sebagai berikut :
No. JABATAN DALAMKEANGGOTAAN
JABATAN DALAM KEDINASAN
1. Pembina Bupati Blitar
2. Wakil Pembina Wakil Bupati Blitar
3. Atasan PPID Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
4. PPID Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Blitar
5. Sekretaris Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi PublikKabupaten Blitar
6. Bidang Pelayanan danDokumentasi Infromasi
Kepala Bagian Humas dan ProtokolSetda Kabupaten Blitar
7. Bidang Pengolah Data danKlasifikasi Informasi
Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data danStatistika pada Bappeda Kabupaten Blitar
8. Bidang Penyelesaian SengketaInformasi
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blitar
9. PPID Pembantu Sekretaris/KTU SKPD di lingkungan PemerintahKabupaten Blitar
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
19PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Dalam operasional pelayanan informasi publik di PPID
Pemerintah Kabupaten Blitar melibatkan seluruh sumber daya
manusia yang ada di Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
Setiap hari ada 1 orang yang bertugas di meja pelayanan
informasi.
r. Sarana Kelengkapan
Untuk mendukung kelancaran penanganan permohonan
informasi perlu adanya kelengkapan administrasi.
No. Kelengkapan PPID Keterangan
1. SK PPID Ada Tidak
2. Pedoman Umum tentang PPID √
3. Daftar Informasi Publik √
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) √
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
20PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
5. Buku Register √
6. Form Permohonan Informasi √
7. Form Permohonan Keberatan √
8. Form Tanda Bukti Penerimaan
Permohonan Informasi
√
9. Form Tanda Bukti Keberatan √
10. Meja Layanan Informasi √
11. Informasi melalui website √
12. Petugas Front Desk √
s. Operasional Pelayanan Informasi Publik
Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon
informasi PPID Kabupaten Blitar menetapkan waktu pemberian
Palayanan Informasi Publik. Di PPID Kabupaten Blitar
penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada
hari Senin sampai dengan Jum’at.
Senin s/d Kamis : 08.00 – 14.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
Jum’at : 08.00 – 11.00 WIB
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
21PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
t. Ruang Command Center
Merupakan Pusat Koordinasi Dinas Komunikasi dan
Informatika maupun antar OPD. Semua Aplikasi yang ada di
Pemerintah Kabupaten sudah di integrasikan untuk
mempermudah semua OPD dan Instansi lain berkoordinasi
yang selanjutnya untuk mengambil kebijakan.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
22PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik
Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung
selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Jumlah permohonan informasi publik melalui E-Lapor
sebanyak 1 orang dengan jumlah permintaan informasi
sebanyak 1
2. Jumlah permohonan informasi publik melalui Desk sebanyak
2 orang dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 2
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi
publik adalah sesuai dengan SOP
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan adalah 2
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 0
5. Pengaduan/klarifikasi melalui :
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
23PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
a. Media Sosial F a c e b o o k : 60 pengaduan dan
telah di tindak lanjuti ke OPD terkait dan telah diberikan
balasan/jawaban
b. Media Sosial Instagram : 90 pengaduan dan telah
ditindak lanjuti ke OPD terkait dan telah diberikan jawaban
IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Untuk Kabupaten Blitar sampai dengan Tahun 2019 Terdapat
satu sengketa informasi yang merupakan permasalahan
permohonan informasi Tahun 2018, OPD termohon BAPEDA
Kabupaten Blitar terkait Perda RT/RW rencana Tata Kota.
Pemohon tidak menghadiri Persidangan di Komisi Informasi
Provinsi Jawa Timur Sebanyak 2 kali panggilan dan dinyatakan
gugur.
V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
1. Belum adanya pemahaman yang baik terhadap Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Masih adanya OPD yang belum melengkapi admisnistrasi PPID
menyediakan desk informasi
3. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply
data dari masing-masing satuan kerja.
4. Masih belum memahai informasi mana yang boleh di
publikasikan mana yang tidak sehingga keterbukaan informasi
kurang maksimal.
VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi
Publik
1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
24PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
2. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi
yang telah disediakan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi
melalui jaringan internet.
VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi
1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada
Desa-desa yang ada di Kabupaten Blitar.
2. Bimtek bagi PPID Pembantu untuk penguatan peran PPID
Pembantu.
3. Menyediakan website dan penunjukan admin di tiap-tiap
SKPD.
4. Melakukan Uji Konsekwensi terhadap informasi yang
dikecualikan.
5. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Publik (SIP-PPID)
versi web untuk pengelolaan PPID.
6. Melakukan supervisi ke PPID Pembantu secara berkala untuk
memantau kegiatan PPID Pembantu.
7. Membuat aplikasi berbasis web untuk pelayanan masyarakat.
8. Mengaktifkan Media Sosial setiap OPD maupun Pemerintah
Kabupaten Blitar sebagai salah satu sarana publikasi maupun
interaksi dengan masyarakat.
VIII.Anggaran Pelayanan Informasi
Anggaran Pelayanan Informasi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun
Anggaran 2019, yaitu pada Program Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
25PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
IX. Kegiatan Penunjang dan Prestasi di Tahun 2019
1. Menerima kunjungan dari PPID Utama Kabupaten Raja Amapat
pada tanggal 13 September 2019.
2. Menerima kunjungan dari Kabupaten Banyumas pada tanggal 13
November 2019
3. Menerima kunjungan dari Kabupaten Jombang pada tanggal 12
November 2019
4. Sosialisasi Penyusunan Daftar Informasi Publik Oleh Bapak Aminudin
dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Bimtek tentang Sengketa
informasi Publik, dilakukan pada tanggal 10 September 2019.
5. Sosialisasi PPID Tentang E-Lapor, Tentang Upaya Penguatan Peran PPID
menuju keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Blitar Oleh Bapak Agus
Dwi Muhanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Timur pada tanggal 10 September 2019.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
26PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Prestasi
1. Dalam PPID Award Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar
mendapat penghargaan :
Badan Publik Menuju Informatif Kab/Kota Se Jawa Timur.
CDemikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun
sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Blitar.
Blitar, 28 Januari 2019Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
EKO SUSANTO, ST. M.Si
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
27PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
28PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
29PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Jln. Sudanco
Supriyadi Nomor 17, Telepon/Fax (0342) 555955e-mail : [email protected]
B L I T A R
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Register* : ………………………………………………………………
Nama : …………………………………….............…………………………………………….
Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan
kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.
Blitar, ……………………................. ****
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
( )
NIP.
Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – j UU KIP*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang
mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas rentang waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP
dan peraturan ini.
LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 2019
34PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PEMERINTAH KABUPATEN BLITARPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIJln. Sudanco Supriyadi Nomor 17, Telepon/Fax (0342) 555955
No Telpon/Email : ………………………......................................................................................
B. ALASAN KEBERATANa. Permohonan Informasi ditolakb. Informasi berkala tidak disediakanc. Permintaan informasi tidak ditanggapid. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimintae. Permintaan informasi tidak dipenuhif. Biaya yang dikenakan tidak wajarg. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)(Diisi kronologis singkat pengajuan keberatan)