6 | INVESTOR DAILY SELASA 15 OKTOBER 2019 Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No. 32/2014”). INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BERSIFAT PENDAHULUAN DAN PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN TAMBAHAN INFORMASI PENTING LAINNYA, JIKA ADA, SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (HARI) KERJA SEBELUM TANGGAL RUPSLB PERSEROAN (“INFORMASI TAMBAHAN”). KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI TAMBAHAN MERUPAKAN SATU KESATUAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INDOSAT TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya. PT Indosat Tbk Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat, 10110. Website: www.indosatooredoo.com PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”POJK 32”), dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Indosat Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) bahwa Perseroan akan mengadakan RUPSLB yang diselenggarakan pada: Hari/ tanggal : Kamis, 21 November 2019 Tempat : Gedung Indosat Ooredoo Jl. Medan Merdeka Barat No.21 Jakarta 10110 Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah : a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”PT KSEI”), hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB. b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB. Pemanggilan untuk RUPSLB akan diumumkan paling tidak pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2019. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPSLB adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara RUPSLB tersebut wajib disampaikan ke Direksi Perseroan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan POJK 32 yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 23 Oktober 2019. Jakarta, 15 Oktober 2019 PT INDOSAT TBK Direksi DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PERSEROAN AKAN DAPAT MENYELESAIKAN RENCANA TRANSAKSI DALAM WAKTU DEKAT ATAU DALAM JUMLAH YANG SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI. WAKTU PELAKSANAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN DARI TRANSAKSI AKAN SANGAT BERGANTUNG KEPADA PADA KONDISI PASAR DI INDONESIA DAN DI LUAR INDONESIA PADA WAKTU RENCANA TRANSAKSI DILAKSANAKAN. I. DEFINISI Akuntan Publik : Kantor Akuntan Tanudiredja Wibisana Rintis & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan penelaahan terbatas atas Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini). Bapepam – LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal. Biro Administrasi Efek : PT EDI Indonesia yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan. Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan. DPS : Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek per tanggal 29 Oktober 2019. Grup Ooredoo : Ooredoo dan termasuk Ooredoo Q.P.S.C dan seluruh entitas anak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ooredoo Q.P.S.C. Keterbukaan Informasi : Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/ atau keterbukaan informasi ini dalam rangka pemenuhan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan OJK No. 32/2014. Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan. Laporan Keuangan Perseroan : Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang telah ditelaah secara terbatas (limited review) oleh Akuntan Publik. Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Menara Yang Dijual : 3.100 menara telekomunikasi milik Perseroan (“Tower”). OJK : Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang telah melaksanakan tugas secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2013. Ooredoo : Ooredoo Asia Pte., Ltd. dahulu Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte., Ltd. Para Pemenang : Para pemenang lelang terbuka atas Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan dibawah) yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) dan PT Dayamitra Telekomunikasi (“Dayamitra”). Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS. Penilai Independen : Martokoesoemo Pakpahan & Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik, yang berdiri secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1310/KM.1/2009 tanggal 20 November 2009 yang terakhir mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 440/ KM.1/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-34/PM.2/2018. Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Peraturan OJK No. 31/2015 : Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan : PT Indosat Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Gambir, Jakarta Pusat. Rencana Transaksi : Rencana Perseroan untuk menjual Tower Yang Dijual kepada Para Pemenang dengan nilai transaksi sebesar Rp 6.393.861.000.000,00, untuk menyewa kembali Tower Yang Dijual dari Para Pemenang secara berkelanjutan dan meyewakan bidang-bidang tanah Perseroan kepada Para Pemenang. RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. Perjanjian Jual Beli Protelindo : Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Protelindo pada tanggal 14 Oktober 2019. Perjanjian Jual Beli Dayamitra : Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Dayamitra pada tanggal 14 Oktober 2019. Perjanjian Induk Sewa Tower Protelindo : Perjanjian Induk Sewa Tower (Master Tower Lease Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Protelindo pada tanggal 14 Oktober 2019. Perjanjian Induk Sewa Tower Dayamitra : Perjanjian Induk Sewa Tower (Master Tower Lease Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Dayamitra pada tanggal 14 Oktober 2019. Perjanjian Induk Sewa Tanah Protelindo : Perjanjian Induk Sewa Tanah (Master Land Lease Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Protelindo pada tanggal 14 Oktober 2019. Perjanjian Induk Sewa Tanah Dayamitra : Perjanjian Induk Sewa Tanah (Master Land Lease Agreement) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Dayamitra pada tanggal 14 Oktober 2019. II. PENDAHULUAN Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Protelindo, Perjanjian Jual Beli Dayamitra, Perjanjian Induk Sewa Tower Protelindo, Perjanjian Induk Sewa Tower Dayamitra, Perjanjian Induk Sewa Tanah Protelindo dan Perjanjian Induk Sewa Tanah Dayamitra. Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar-besarnya Rp 6.393.861.000.000,00 atau lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp 5.887.597.710.263,00 sehingga Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 yang pelaksanaannya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan Rencana Transaksi didasarkan pada beberapa syarat-syarat pendahuluan, diantaranya para pihak diwajibkan mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Transaksi. Syarat-syarat pendahuluan ini harus dipenuhi oleh para pihak paling lambat pada saat penutupan Rencana Transaksi, yang dijadwalkan paling lambat pada tanggal 16 Desember 2019. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan. III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI A. RENCANA TRANSAKSI 1. Alasan dan Latar Belakang Rencana Transaksi Perseroan menginisiasi rencana investasi yang signifikan pada tahun 2018-2019, untuk mendukung pertumbuhan pasar dan tujuan transformasi. Untuk mempercepat rencana investasi Perseroan menginisiasi proyek untuk mengevaluasi kontribusi yang dapat dapat dicapai dari penjualan tower untuk memenuhi persyaratan ini, dengan tujuan untuk menyelesaikan transaksi selama tahun 2019. Setelah evaluasi yang ekstensif, Perseroan mengadopsi model transaksi Sale & Leaseback untuk 3.100 tower yang terbagi menjadi dua paket yang seimbang (2.100 dan 1.000 tower) dengan tujuan untuk memanfaatkan nilai tower, menghasilkan uang tunai secara anorganik, dan meningkatkan kemampuan peminjaman dengan mengendurkan persyaratan keuangan. 2. Manfaat Rencana Transaksi bagi Perseroan Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Rencana Transaksi, antara lain adalah untuk: (a) Meningkatkan dana yang tersedia untuk mendukung persyaratan investasi Perseroan; (b) Mempercepat tujuan Perseroan memberikan layanan pelanggan yang ditingkatkan; dan (c) Mengoptimalkan struktur modal Perseroan. Dengan mempertimbangkan manfaat yang tercantum di atas, yang diharapkan akan dicapai oleh Perseroan sebagaimana dijelaskan di atas, dan Laporan Pendapat Kewajaran Penilai Independen untuk menilai kewajaran dari Transaksi Material ini (disediakan pada bagian B dari Pengungkapan Informasi ini), maka Perseroan bermaksud untuk menjalankan Rencana Transaksi ini. 3. Proses Lelang Kompetitif Rencana Transaksi tercapai sebagai kesimpulan dari proses penawaran kompetitif yang diikuti oleh beberapa perusahaan yang berpartisipasi 4. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi a. Obyek 3.100 tower telekomunikasi milik Perseroan. b. Nilai Rencana Transaksi Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar-besarnya Rp 6.393.861.000.000,00 atau setara dengan 54,30% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 30 June 2019. c. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi (i) Perseroan • Keterangan Umum Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.55 tanggal 10 November 1967 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No. 24. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.3, tanggal 2 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU- 0028544.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 24 Mei 2019. Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Gambir, Jakarta Pusat 10110. Saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham “ISAT”. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan usaha bidang informasi dan komunikasi; perdagangan besar; aktivitas ketenagakerjaan dan penunjang usaha lainnya; dan/ atau aktivitas keuangan. • Struktur Permodalan dan Kepemilikan Perseroan Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar : 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan : 543.393.350.000 Modal Disetor : 543.393.350.000 Modal Dasar Perseroan terbagi menjadi 1 saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2019 yang diterbitkan oleh PT EDI Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut. Keterangan Persentase (%) (a) Ooredoo Asia Pte Ltd 65,00 (b) Negara Republik Indonesia 14,29 (c) Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) 20,71 Total 100,00 • Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Waleed Mohamed Ebrahim Alsayed Komisaris : Hans Anthony Kuropatwa Komisaris : Hilal Suleiman Malawi Komisaris : Heru Pambudi Komisaris : Afini Boer Komisaris : Andrew Tor Oddvar Kvålseth Komisaris : Chris Kanter Komisaris Independen : Syed Maqbul Quader Komisaris Independen : Elisa Lumbantoruan Komisaris Independen : Wijayanto Samirin Direksi Direktur Utama : Ahmad Abdulaziz A A Al-Neama Direktur : Eyas Naif Saleh Assaf Direktur : Arief Musta’in Direktur : Vikram Sinha Direktur Independen : Irsyad Sahroni (ii) Para Pemenang Protelindo • Keterangan Umum Protelindo merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 2, tanggal 8 November 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003, dan Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang UUWDP dengan TDP No. 10.11.1.52.09017 dan Agenda Pendaftaran No. 025/BH.10.11/1/2003 tanggal 15 Januari 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095. Anggaran Dasar Protelindo telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32 tanggal 4 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Protelindo berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat dan memiliki kantor cabang di Menara BCA, Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia, dengan nomor telepon (62-21) 2358 5500 dan nomor faksimili (62-21) 2358 6446. • Struktur Permodalan dan Kepemilikan Keterangan Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham % Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) Modal Dasar 10.000.000.000 1.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Sarana Menara Nusantara Tbk 3.322.620.186 332.262.018.600 99,9997 Ferdinandus Aming Santoso 1 100 0,0003 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.322.620.187 333.262.018.700 100 • Pengurusan dan Pengawasan Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Protelindo adalah sebagai berikut: Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Protelindo adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Ario Wibisono Komisaris : Kenny Harjo Komisaris Independen : Kusmayanto Kadiman Direksi: Direktur Utama : Ferdinandus Aming Santoso Wakil Direktur Utama : Adam Gifari Wakil Direktur Utama : Stephen Duffus Weiss Direktur : Eko Santoso Hadiprodjo Direktur : Indra Gunawan Direktur Independen : Rinaldy Santosa Dayamitra • Keterangan Umum PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Sampai dengan saat ini, Mitratel telah mengelola lebih dari 13.700 tower telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah dan melayani semua operator seluler di Indonesia. • Struktur Permodalan dan Kepemilikan - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, 99,99% - Danang Baskoro Dwinugroho 0,01% • Pengurusan dan Pengawasan Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Dayamitra adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris o Edwin Aristiawan (Komisaris Utama) o Setyanto Hantoro (Komisaris) o Bastian Sembiring (Komisaris) Direksi o Herlan Wijanarko (Direktur Utama) o Rakhmad Tunggal Afifuddin (Direktur Bisnis) o Theodorus Ardi Hartoko (Direktur Operasi & IT) o Ian Sigit Kurniawan (Direktur Keuangan) B. Dokumen Rencana Transaksi a. Perjanjian Jual Beli Protelindo (i) Para Pihak: (a) Perseroan sebagai penjual; dan (b) Protelindo sebagai pembeli. (ii) Kewajiban Para Pihak: (a) Kewajiban Protelindo: membayar harga pembelian kepada Perseroan pada saat penutupan Rencana Transaksi, yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2019. (b) Kewajiban Perseroan: menjual sejumlah 1.000 dari Tower Yang Dijual kepada Protelindo. (iii) Syarat Pendahuluan: Diantaranya, para pihak untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Transaksi. (iv) Penyelesaian Transaksi: Penyelesaian Rencana Transaksi akan dilaksanakan pada hari kerja ke-3 sesudah seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi atau dikesampingkan oleh pihak yang bersangkutan. (v) Pengakhiran: Perjanjian Jual Beli Protelindo dapat diakhiri kapanpun sebelum penutupan antara lain: (a) berdasarkan persetujuan tertulis dari penjual dan pembeli sebelum Tanggal Batas Waktu Akhir (sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dibawah ini); (b) dengan sendirinya, jika penutupan tidak terjadi pada atau sebelum tanggal 16 Desember 2019 atau tanggal lainnya sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak (dalam setiap hal, disebut sebagai “Tanggal Batas Waktu Akhir”); (c) oleh salah satu penjual atau pembeli, jika suatu badan pemerintahan yang berkompeten menolak memberikan persetujuan yang wajib diperoleh agar dapat melaksanakan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini atau mengeluarkan suatu penetapan, perintah atau keputusan pelarangan/pelaksanaan tertentu, atau mengambil tindakan lain yang, dalam hal itu, membuat tidak sah atau melarang atau mencegah terlaksananya transaksi-transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini; (d) oleh penjual, jika pembeli gagal untuk mematuhi, atau pembeli dianggap oleh setiap lembaga pemerintahan sebagai tidak mematuhi Peraturan Tower dan setiap kegagalan atau ketidakpatuhan oleh pembeli yang dapat menghalangi penutupan; atau (e) oleh salah satu penjual atau pembeli, jika terdapat pelanggaran yang bersifat material terhadap salah satu dari pernyataan-pernyataan, jaminan-jamlnan, perjanjian- perjanjian atau janji-janji yang tercantum dalam perjanjian ini oleh pihak yang lain. (vi) Hukum yang Berlaku: Hukum negara Republik Indonesia. (vii) Penyelesaian Perselisihan: Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia (BANI). b. Perjanjian Jual Beli Dayamitra (i) Para Pihak: (a) Perseroan sebagai penjual; dan (b) Dayamitra sebagai pembeli. (ii) Kewajiban Para Pihak: (a) Kewajiban Perseroan: menjual sejumlah 2.100 dari tower Yang Dijual kepada Dayamitra. (b) Kewajiban Dayamitra: membayar harga pembelian kepada Perseroan pada saat penutupan Rencana Transaksi, yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2019. (iii) Syarat Pendahuluan: Diantaranya, para pihak untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Transaksi. (iv) Penyelesaian Transaksi: Penyelesaian Rencana Transaksi akan dilaksanakan pada hari kerja ke-3 sesudah seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi atau dikesampingkan oleh pihak yang bersangkutan. (v) Pengakhiran: Perjanjian Jual Beli Dayamitra dapat diakhiri kapanpun sebelum penutupan antara lain: (a) berdasarkan persetujuan tertulis dari penjual dan pembeli sebelum Tanggal Batas Waktu Akhir (sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dibawah ini); (b) dengan sendirinya, jika penutupan tidak terjadi pada atau sebelum tanggal 16 Desember 2019 atau tanggal lainnya sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak (dalam setiap hal, disebut sebagai “Tanggal Batas Waktu Akhir”); (c) oleh salah satu penjual atau pembeli, jika suatu badan pemerintahan yang berkompeten menolak memberikan persetujuan yang wajib diperoleh agar dapat melaksanakan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini atau mengeluarkan suatu penetapan, perintah atau keputusan pelarangan/pelaksanaan tertentu, atau mengambil tindakan lain yang, dalam hal itu, membuat tidak sah atau melarang atau mencegah terlaksananya transaksi-transaksi yang dimaksud dalam perjanjian ini; (d) oleh penjual, jika pembeli gagal untuk mematuhi, atau pembeli dianggap oleh setiap lembaga pemerintahan sebagai tidak mematuhi, Peraturan Tower dan setiap kegagalan atau ketidakpatuhan oleh pembeli menghalangi penutupan; atau (e) oleh salah satu penjual atau pembeli, jika terdapat pelanggaran yang bersifat material terhadap salah satu dari pernyataan-pernyataan, jaminan-jamlnan, perjanjian- perjanjian atau janji-janji yang tercantum dalam perjanjian ini oleh pihak yang lain. (vi) Hukum yang Berlaku: Hukum negara Republik Indonesia. (vii) Penyelesaian Perselisihan: Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia (BANI). c. Perjanjian lnduk Sewa Tower Protelindo (i) Para Pihak: (a) Perseroan sebagai penyewa; dan (b) Protelindo sebagai pemberi sewa. (ii) Obyek Sewa: 1.000 dari Tower Yang Disewa (“Obyek Sewa”). (iii) Ruang Lingkup: Protelindo telah menyetujui untuk menyewakan Obyek Sewa kepada Perseroan, dan Perseroan telah menyetujui sewa tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian lnduk Sewa Tower Protelindo dan dalam perjanjian sewa tower yang spesifik (“Perjanjian Sewa Tower”). (iv) Jangka Waktu: Jangka waktu awal atas penyewaan Obyek Sewa akan dimulai pada tanggal penutupan Perjanjian Jual Beli Protelindo dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun (“Jangka Waktu Awal”). Jangka Waktu Awal dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. (v) Kewajiban Para Pihak: (a) Kewajiban Perseroan: membayar uang sewa kepada pemberi sewa selama jangka waktu sewa. (b) Kewajiban Protelindo: memberikan sewa Obyek Sewa kepada Perseroan selama jangka waktu sewa. (vi) Pengakhiran: Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Tower yang relevan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Protelindo dalam hal terjadi salah satu peristiwa berikut ini: (a) Protelindo telah secara material melanggar atau tidak dapat melaksanakan ketentuan Perjanjian lnduk Sewa Tower Protelindo dan/atau Perjanjian Sewa Tower dan tidak dapat memperbaiki pelanggaran material tersebut; (b) Penundaan pelaksanaan Perjanjian lnduk Sewa Tower Protelindo dan/atau Perjanjian Sewa Tower dalam hal terjadi keadaan kahar yang berkelanjutan dalam waktu lebih dari 2 bulan; (c) Jika peralatan yang ada harus dibongkar karena berakhirnya masa sewa sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa Tower dan pembaruannya tidak dapat diperoleh; atau (d) Jika terjadi kerusakan pada ruang sewa. (vii) Hukum yang Berlaku: Hukum negara Republik Indonesia. (viii) Penyelesaian Perselisihan: Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia (BANI). d. Perjanjian lnduk Sewa Tower Dayamitra (i) Para Pihak: (a) Perseroan sebagai penyewa; dan (b) Dayamitra sebagai pemberi sewa. (ii) Obyek Sewa: 2.100 dari Tower Yang Disewa (“Obyek Sewa”). (iii) Ruang Lingkup: Dayamitra telah menyetujui untuk menyewakan Obyek Sewa kepada Perseroan, dan Perseroan telah menyetujui sewa tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian lnduk Sewa Tower Dayamitra dan dalam perjanjian sewa tower yang spesifik (“Perjanjian Sewa Tower”). (iv) Jangka Waktu: Jangka waktu awal atas penyewaan Obyek Sewa akan dimulai pada tanggal penutupan Perjanjian Jual Beli Dayamitra dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun (“Jangka Waktu Awal”). Jangka Waktu Awal dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. (v) Kewajiban Para Pihak: (a) Kewajiban Perseroan: membayar uang sewa kepada pemberi sewa selama jangka waktu sewa. (b) Kewajiban Dayamitra: memberikan sewa Obyek Sewa kepada Perseroan selama jangka waktu sewa. (vi) Pengakhiran: Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Tower yang relevan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Dayamitra dalam hal terjadi salah satu peristiwa berikut ini: (a) Dayamitra telah secara material melanggar atau tidak dapat melaksanakan ketentuan Perjanjian lnduk Sewa Tower Dayamitra dan/atau Perjanjian Sewa Tower dan tidak dapat memperbaiki pelanggaran material tersebut; (b) Penundaan pelaksanaan Perjanjian lnduk Sewa Tower Dayamitra dan/atau Perjanjian Sewa Tower dalam hal terjadi keadaan kahar yang berkelanjutan dalam waktu lebih dari 4 bulan; (c) Dayamitra menjadi subyek dari suatu peristiwa kepailitan; (d) Jika peralatan yang ada harus dibongkar karena berakhirnya masa sewa sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa Tower dan pembaruannya tidak dapat diperoleh; atau (e) Jika terjadi kerusakan pada ruang sewa. (vii) Hukum yang Berlaku: Hukum negara Republik Indonesia. (viii) Penyelesaian Perselisihan: Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia (BANI). e. Perjanjian lnduk Sewa Tanah Protelindo (i) Para Pihak: (a) Perseroan sebagai pemberi sewa; dan (b) Protelindo sebagai penyewa. (ii) Obyek Sewa: 178 bidang tanah milik Perseroan (“Obyek Sewa”). (iii) Ruang Lingkup: Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan Obyek Sewa kepada Protelindo, dan Protelindo telah menyetujui sewa tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian lnduk Sewa Tanah Protelindo dan dalam perjanjian sewa tanah yang spesifik (“Perjanjian Sewa Tanah”). (iv) Jangka Waktu: Jangka waktu awal atas penyewaan Obyek Sewa akan dimulai pada tanggal Perjanjian Sewa Tanah dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun (“Jangka Waktu Awal”). Jangka Waktu Awal dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. (v) Kewajiban Para Pihak: (a) Kewajiban Protelindo: membayar uang sewa kepada pemberi sewa selama jangka waktu sewa. (b) Kewajiban Perseroan: memberikan sewa Obyek Sewa kepada Protelindo selama jangka waktu sewa. (vi) Pengakhiran: (a) Oleh Protelindo, jika Perseroan melakukan pelanggaran material; (b) Oleh Perseroan, jika Protelindo melakukan pelanggaran material; (c) Berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah; (d) Berakhirnya jangka waktu sertifikat tanah; atau (e) Keadaan kahar. (vii) Hukum yang Berlaku: Hukum negara Republik Indonesia. (viii) Penyelesaian Perselisihan: Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia (BANI). f. Perjanjian lnduk Sewa Tanah Dayamitra (i) Para Pihak: (a) Perseroan sebagai pemberi sewa; dan (b) Dayamitra sebagai penyewa. (ii) Obyek Sewa: 369 bidang tanah milik Perseroan (“Obyek Sewa”). (iii) Ruang Lingkup: Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan Obyek Sewa kepada Dayamitra, dan Dayamitra telah menyetujui sewa tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian lnduk Sewa Tanah Dayamitra dan dalam perjanjian sewa tanah yang spesifik (“Perjanjian Sewa Tanah”). (iv) Jangka Waktu: Jangka waktu awal atas penyewaan Obyek Sewa akan dimulai pada tanggal Perjanjian Sewa Tanah dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 tahun (“Jangka Waktu Awal”). Jangka Waktu Awal dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. (v) Kewajiban Para Pihak: (a) Kewajiban Dayamitra: membayar uang sewa kepada pemberi sewa selama jangka waktu sewa. (b) Kewajiban Perseroan: memberikan sewa Obyek Sewa kepada Dayamitra selama jangka waktu sewa. (vi) Pengakhiran: (a) Oleh Dayamitra, jika Perseroan melakukan pelanggaran material; (b) Oleh Perseroan, jika Dayamitra melakukan pelanggaran material; (c) Berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah; (d) Berakhirnya jangka waktu sertifikat tanah; atau (e) Keadaan kahar. (vii) Hukum yang Berlaku: Hukum negara Republik Indonesia. (viii) Penyelesaian Perselisihan: Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alamat Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia (BANI). C. Rencana Transaksi Merupakan Transaksi Material Nilai Rencana Transaksi adalah sebesar-besarnya Rp 6.393.861.000.000,00 atau lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu sebesar Rp 5.887.597.710.263,00 sehingga Rencana Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 yang pelaksanaannya memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan. Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BU2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. IV. DAMPAK PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN Rencana Transaksi memiliki dampak positif terhadap keuangan Perseroan dimana pelaksanaan Rencana Transaksi dapat menaikkan tingkat likuiditas dan solvabilitas keuangan Perseroan yang kemudian meningkatkan kemampuan pinjaman Perseroan. V. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah meminta Penilai Independen, Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan (“KJPP-MPR”), penilai independen yang terdaftar di OJK, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, sebagaimana disajikan dalam Laporan Opini Kewajaran No.00042/0070-00/BS/06/00036/1/X//2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Pendapat Kewajaran Penilai Independen Atas Rencana Transaksi yaitu transaksi Sales and Lease Back sebanyak-banyaknya 3.100 Tower diluar equipment yang dimiliki Perseroan yang melekat pada Tower dan diluar tanah termpat berdirinya Tower yang dimiliki Perseroan dimana Tower dibangun yang diindikasikan sebagai transaksi material sebagaimana kriteria pada peraturan Bapepam LK IX.E.2. A. Ringkasan Laporan Penilaian Tower Yang Dijual Berikut adalah ringkasan laporan penilaian adalah sebagai berikut: (A1) Ringkasan 2.100 Site Tower Identifikasi Obyek Penilaian Obyek penilaian dalam proposal ini meliputi 2.100 site Tower Telekomunikasi yang terletak di beberapa daerah wilayah Indonesia, diantaranya adalah : DKI Jakarta, Banten, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, NAD, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Maksud dan Tujuan Penilaian Penugasan ini dimaksudkan untuk memberikan opini Nilai Pasar atas obyek penilaian dimaksud per tanggal 30 Juni 2019 yang akan dipergunakan untuk Keperluan Jual-Beli. Sesuai dengan syarat pembatas dalam laporan ini oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya. Standar Penilaian Penilaian ini dilakukan berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.C.4, Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII - Tahun 2018. Pendekatan Penilaian Sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI), secara umum ada 3 (tiga) pendekatan di dalam melalukan penilaian aset dan liabilitas yaitu Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya. Pemilihan pendekatan penilaian yang akan diterapkan sangat tergantung dari jenis property ketersediaan data. Mengingat obyek penilaian yang telah disebutkan di atas, maka pendekatan yang memungkinkan untuk digunakan adalah Pendekatan Pasar (Market Approach), Pendekatan Biaya (Cost Approach) dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach). 1. Pendekatan Pasar Pendekatan pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 15.1). Dalam pendekatan pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan dan yang dinilai. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 15.2). 2. Pendekatan Pendapatan Pendekatan pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 16.1). Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Arus kas dapat diperoleh dari pendapatan suatu kontrak atau beberapa kontrak atau bukan dari kontrak; misalnya keuntungan yang diantisipasi akan diperoleh dari penggunaan atau kepemilikan suatu aset. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 16.2). 3. Pendekatan Biaya Pendekatan biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari pada biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 17.1). Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip harga yang akan dibayar pembeli di pasar untuk aset yang akan dinilai, tidak lebih dari biaya untuk membeli atau membangun untuk aset yang setara, kecuali ada faktor waktu yang tidak wajar, ketidaknyamanan, risiko atau faktor lainnya. Umumnya aset yang dinilai akan kurang menarik dikarenakan faktor usia atau sudah usang, dibandingkan dengan aset alternatif yang baru dibeli atau dibangun. Untuk hal ini, diperlukan penyesuaian karena adanya perbedaan biaya dengan aset alternatif, tergantung pada Dasar Nilai yang diperlukan. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 17.2). Sesuai dengan jenis objek penilaian, tujuan penilaian dan ketersediaan data, maka dalam penilaian ini kami mengaplikasikan 3 (tiga) pendekatan tersebut di atas. Proses Penilaian Proses penilaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Membuat Lingkup Penugasan, yaitu merupakan dasar dalam pengaturan kesepakatan penugasan penilaian, tingkat kedalaman investigasi, penentuan asumsi dan batasan penilaian (SPI 103-3.1). 2. Melaksanakan Implementasi, yaitu merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh Penilai meliputi tahapan Investigasi, penerapan pendekatan penilaian dan penyusunan kertas kerja penilaian (SPI 104-3.1). 3. Membuat Laporan Penilaian, yaitu suatu dokumen yang mencantumkan instruksi penugasan, tujuan dan dasar penilaian, dan hasil analisis yang menghasilkan opini nilai (SPI 105-3.1). Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas 1. Kami tidak melakukan verifikasi atas dokumen kepemilikan properti yang dinilai, maka kami berasumsi bahwa status properti dalam kondisi kepemilikan yang sah, bebas dari sengketa, dan tidak dijadikan jaminan hutang atau hipotik. 2. Dalam menyusun laporan kami mendasarkan pada data dan informasi lainnya yang diberikan manajemen Perseroan. Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari data dan informasi lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. Kami berasumsi bahwa semua data dan keterangan yang disampaikan oleh pemberi tugas adalah benar, tidak menyesatkan dan tidak ada yang disembunyikan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan direksi (surat representasi). 3. Dalam penilaian ini kami menggunakan pendapat konsultan independen untuk menentukan umur ekonomis dan kondisi Tower Telekomunikasi yang dinilai. Kebenaran dan keakuratan perhitungan umur ekonomis dan kondisi Tower yang dinilai merupakan tanggungjawab konsultan independen tersebut. (laporan konsultan independen mengenai umur ekonomis untuk masing-masing tower telekomunikasi yang dinila, terlampir). 4. Laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaanya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda. 5. Operator tower mampu bekerja dan mengelola tower secara optimal seperti lazimnya operator tower pada umumnya. 6. Tidak ada perubahan peraturan pemerintah untuk usaha tower secara signifikan; 7. Proyeksi pendapatan tower dibuat sesuai dengan sisa umur ekonomis yang ditetapkan oleh konsultan independen. 8. Proyeksi telah disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi yang berlaku untuk industri sejenis. 9. Tower telekomunikasi serta peralatan penunjang lain yang tercakup dalam penilaian berada pada kondisi berjalan (going concern). 10. Tower telekomunikasi yang dinilai merupakan satu kesatuan. 11. Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas. 12. Analisis, opini dan kesimpulan yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas serta pernyataan dan catatan yang diungkapkan di dalam Laporan Penilaian, yang merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai yang independen. 13. Kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak, berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya. 14. Kompensasi yang kami terima dari penugasan penilaian ini tidak dikaitkan dengan nilai yang dilaporkan atau didasarkan pada hasil penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. 15. Apabila tidak ada persetujuan yang disepakati bersama sebelumnya, kami tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian kepada pengadilan ataupun badan pemerintah lainnya sehubungan dengan properti yang dinilai. 16. Laporan penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dan stempel perusahaan (corporate seal) dari KJPP MPR. Kesimpulan Nilai Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.C.4 point 20c ayat 1 dan 2 mengenai rekonsiliasi nilai yang menggunakan lebih dari satu pendekatan, kami menggunakan Metode Rata-Rata Tertimbang (Gross Weighted Method) yaitu dengan menetapkan faktor tertimbang (Weighting Factor) berdasarkan besarnya Indikasi Nilai yang didapatkan dari pendekatan yang digunakan, dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan dan membagi Indikasi Nilai masing-masing pendekatan dengan jumlah keseluruhan Indikasi Nilai yang didapatkan, kemudian mengalikan faktor tertimbang dengan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan. Nilai dari Metode Rata-Rata Tertimbang (Gross Weighted Method) diperoleh dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan, maka didapatkan nilai sebagai berikut : KETERANGAN JUMLAH Indikasi Nilai : - Pendekatan Pasar Rp 3.318.465.000.000 - Pendekatan Pendapatan Rp 2.892.840.000.000 - Pendekatan Biaya Rp 1.944.498.000.000 Rp 8.155.803.000.000 Pembobotan - Pendekatan Pasar 40,69% - Pendekatan Pendapatan 35,47% - Pendekatan Biaya 23,84% Bobot Nilai : - Pendekatan Pasar Rp 1.350.230.008.771 - Pendekatan Pendapatan Rp 1.026.082.075.008 - Pendekatan Biaya Rp 463.605.174.378 Nilai Pasar Setelah Pembobotan Rp 2.839.917.258.157 Pembulatan Rp 2.839.917.000.000 Berdasarkan praktek penilaian yang normal dan berdasarkan perhitungan serta analisa yang di lakukan serta faktor lain yang berkaitan dengan penilaian dan berpedoman pada kondisi pembatas dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa representasi Nilai Pasar setelah pembobotan dari properti tersebut pada tanggal 30 Juni 2019 adalah : Rp 2.839.917.000.000, - (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS JUTA RUPIAH) (A2) Ringkasan 1.000 Site Tower Berikut adalah ringkasan laporan penilaian adalah sebagai berikut: Identifikasi Obyek Penilaian Obyek penilaian dalam proposal ini meliputi 1.000 site Tower Telekomunikasi yang terletak di beberapa daerah wilayah Indonesia, diantaranya adalah: DKI Jakarta, Banten, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, NAD, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Maksud dan Tujuan Penilaian Penugasan ini dimaksudkan untuk memberikan opini Nilai Pasar atas obyek penilaian dimaksud per tanggal 30 Juni 2019 yang akan dipergunakan untuk Keperluan Jual-Beli. Sesuai dengan syarat pembatas dalam laporan ini oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya. Standar Penilaian Penilaian ini dilakukan berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.C.4, Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII - Tahun 2018. Pendekatan Penilaian Sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI), secara umum ada 3 (tiga) pendekatan di dalam melalukan penilaian aset dan liabilitas yaitu Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya. Pemilihan pendekatan penilaian yang akan diterapkan sangat tergantung dari jenis property ketersediaan data. Mengingat obyek penilaian yang telah disebutkan di atas, maka pendekatan yang memungkinkan untuk digunakan adalah Pendekatan Pasar (Market Approach), Pendekatan Biaya (Cost Approach) dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach). 1. Pendekatan Pasar Pendekatan pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 15.1) Dalam pendekatan pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan dan yang dinilai. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 15.2). 2. Pendekatan Pendapatan Pendekatan pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 16.1). Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan yang akan dihasilkan aset selama masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai. Arus kas dapat diperoleh dari pendapatan suatu kontrak atau beberapa kontrak atau bukan dari kontrak; misalnya keuntungan yang diantisipasi akan diperoleh dari penggunaan atau kepemilikan suatu aset. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 16.2). 3. Pendekatan Biaya Pendekatan biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari pada biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 17.1). Pendekatan ini berdasarkan pada prinsip harga yang akan dibayar pembeli di pasar untuk aset yang akan dinilai, tidak lebih dari biaya untuk membeli atau membangun untuk aset yang setara, kecuali ada faktor waktu yang tidak wajar, ketidaknyamanan, risiko atau faktor lainnya. Umumnya aset yang dinilai akan kurang menarik dikarenakan faktor usia atau sudah usang, dibandingkan dengan aset alternatif yang baru dibeli atau dibangun. Untuk hal ini, diperlukan penyesuaian karena adanya perbedaan biaya dengan aset alternatif, tergantung pada Dasar Nilai yang diperlukan. (SPI Edisi VII-2018, KPUP, butir 17.2). Sesuai dengan jenis objek penilaian, tujuan penilaian dan ketersediaan data maka dalam penilaian ini kami mengaplikasikan 3 (tiga) Pendekatan tersebut di atas. Proses Penilaian Proses penilaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Membuat Lingkup Penugasan, yaitu merupakan dasar dalam pengaturan kesepakatan penugasan penilaian, tingkat kedalaman investigasi, penentuan asumsi dan batasan penilaian (SPI 103-3.1). 2. Melaksanakan Implementasi, yaitu merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh Penilai meliputi tahapan Investigasi, penerapan pendekatan penilaian dan penyusunan kertas kerja penilaian (SPI 104-3.1). 3. Membuat Laporan Penilaian, yaitu suatu dokumen yang mencantumkan instruksi penugasan, tujuan dan dasar penilaian, dan hasil analisis yang menghasilkan opini nilai (SPI 105-3.1). Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas 1. Kami tidak melakukan verifikasi atas dokumen kepemilikan properti yang dinilai, maka kami berasumsi bahwa status properti dalam kondisi kepemilikan yang sah, bebas dari sengketa, dan tidak dijadikan jaminan hutang atau hipotik. 2. Dalam menyusun laporan kami mendasarkan pada data dan informasi lainnya yang diberikan manajemen Perseroan. Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari data dan informasi lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. Kami berasumsi bahwa semua data dan keterangan yang disampaikan oleh pemberi tugas adalah benar, tidak menyesatkan dan tidak ada yang disembunyikan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan direksi (surat representasi). 3. Dalam penilaian ini kami menggunakan pendapat konsultan independen untuk menentukan umur ekonomis dan kondisi Tower Telekomunikasi yang dinilai. Kebenaran dan keakuratan perhitungan umur ekonomis dan kondisi Tower yang dinilai merupakan tanggungjawab konsultan independen tersebut. (laporan konsultan independen mengenai umur ekonomis untuk masing-masing tower telekomunikasi yang dinila, terlampir). 4. Laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaanya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda. 5. Operator tower mampu bekerja dan mengelola tower secara optimal seperti lazimnya operator tower pada umumnya. 6. Tidak ada perubahan peraturan pemerintah untuk usaha tower secara signifikan; 7. Proyeksi pendapatan tower dibuat sesuai dengan sisa umur ekonomis yang ditetapkan oleh konsultan independen. 8. Proyeksi telah disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi yang berlaku untuk industri sejenis. 9. Tower telekomunikasi serta peralatan penunjang lain yang tercakup dalam penilaian berada pada kondisi berjalan (going concern). 10. Tower telekomunikasi yang dinilai merupakan satu kesatuan. 11. Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas. 12. Analisis, opini dan kesimpulan yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian ini dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas serta pernyataan dan catatan yang diungkapkan di dalam Laporan Penilaian, yang merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai yang independen. 13. Kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak, berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya. 14. Kompensasi yang kami terima dari penugasan penilaian ini tidak dikaitkan dengan nilai yang dilaporkan atau didasarkan pada hasil penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. 15. Apabila tidak ada persetujuan yang disepakati bersama sebelumnya, kami tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian kepada pengadilan ataupun badan pemerintah lainnya sehubungan dengan properti yang dinilai. 16. Laporan penilaian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dan stempel perusahaan (corporate seal) dari KJPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan. Kesimpulan Nilai Berdasarkan Peraturan OJK No. VIII.C.4 point 20c ayat 1 dan 2 mengenai rekonsiliasi nilai yang menggunakan lebih dari satu pendekatan, kami menggunakan Metode Rata-Rata Tertimbang (Gross Weighted Method) yaitu dengan menetapkan faktor tertimbang (Weighting Factor) berdasarkan besarnya Indikasi Nilai yang didapatkan dari pendekatan yang digunakan, dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan dan membagi Indikasi Nilai masing-masing pendekatan dengan jumlah keseluruhan Indikasi Nilai yang didapatkan, kemudian mengalikan faktor tertimbang dengan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan. Nilai dari Metode Rata-Rata Tertimbang (Gross Weighted Method) diperoleh dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan, maka didapatkan nilai sebagai berikut : KETERANGAN JUMLAH Indikasi Nilai : - Pendekatan Pasar Rp 1.580.222.000.000 - Pendekatan Pendapatan Rp 1.371.062.000.000 - Pendekatan Biaya Rp 852.523.700.000 Rp 3.803.807.700.000 Pembobotan - Pendekatan Pasar 41,54% - Pendekatan Pendapatan 36,04% - Pendekatan Biaya 22,41% Bobot Nilai : - Pendekatan Pasar Rp 656.474.187.505 - Pendekatan Pendapatan Rp 494.191.914.024 - Pendekatan Biaya Rp 191.070.820.710 Nilai Pasar Setelah Pembobotan Rp 1.341.736.922.240 Pembulatan Rp 1.341.737.000.000 Berdasarkan praktek penilaian yang normal dan berdasarkan perhitungan serta analisa yang di lakukan serta faktor lain yang berkaitan dengan penilaian dan berpedoman pada kondisi pembatas dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa representasi Nilai Pasar setelah pembobotan dari properti tersebut pada tanggal 30 Juni 2019 adalah : KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT INDOSAT TBK