Hutang Negara dan Kebijakan Fiskal

KEUANGAN NEGARA“HUTANG PEMERINTAH / NEGARA DAN

KEBIJAKAN FISKAL”

Oleh Kelompok 3 :

Alfino Longdong

Carissa Gumansing

Elisabeth Mandalika

Feiby J. Porawouw

Gisella Ch. Dayoh

Jenry Wahongan

Jessica Kawung

Akuntansi Publik Dan Perpajakan B “IV”

Fakultas Ekonomi

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

2015

Kata PengantarPuji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha

Esa, karena atas berkat pertolongan-Nya sehingga makalah

mengenai “Hutang Negara dan Kebijakan Fiskal” ini dapat

terselesaikan tepat pada waktunya.

Tujuan dari pembuatan makalah ini, tentunya untuk

memenuhi standar penilaian dalam perkuliahan.Dimana tugas

kelompok menjadi satu keharusan yang mesti dikerjakan untuk

memperoleh nilai yang baik.Selain itu, tentunya untuk menambah

wawasan dari para pembaca agar melalui makalah ini pembaca

dapat menemukan pokok materi yang dibutuhkan.

Meski melewati beberapa kendala, baik dari dalam diri

sendiri maupun dari pihak luar tapi dengan bekerja sama

sebagai satu kesatuan kelompok akhirnya makalah ini dapat

terselesaikan.Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak

kepada pihak yang telah membantu kami dalam menyusun Makalah

ini.

Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari

kesempurnaan, dan memiliki banyak kekurangan.Oleh sebab itu,

sangat diharapkan pengertian dari para pembaca.Serta masukan

dan saran yang dapat membangun kami menjadi lebih baik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga

makalah ini dapat bermanfaat bagi proses belajar mengajar para

pembaca.

Tondano, Maret 2015

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………..ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………1

BAB II : PEMBAHASAN / ISI

BAB III : PENUTUP

Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain salingberpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing-masingvariabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi olehdua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah(government expenditure).Sedangkan variabel utama dalam kebijakanmoneter yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga.

Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneterberkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor,dimana sektor-sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga,sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor duniainternasional / luar negeri.Keempat sektor ini memiliki

hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan pendapatandan pengeluaran.

Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraansemula dan suasana kepastiannya sangat tinggi.Kepercayaanmasyarakat dunia terhadap perekonomian menuruntajam.Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suramdari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkansuku bunga sampai tingkat yang terendah.Tingkat bunga yangsedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untukmelakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihanyang tersedia hanya pada kebijakan fiskal.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yangsangat melimpah, oleh sebab itu banyak negara yang inginmenguasai, memeras dan menguras bangsa Indonesia.Sejakkemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus1945, Indonesia mulai membangun negaranya agar menjadi negarayang mandiri, demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yangadil dan makmur.

Setelah merdeka, pemerintah Indonesia memiliki warisan utangluar negeri yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belandayang walaupun hutang tersebut tidak pernah dibayar olehpemerintah Indonesia, akan tetapi pemerintah Indonesiamemiliki utang yang baru. Utang pemerintah merupakan utangyang digunakan untuk melancarkan pembangunan perekonomianIndonesia.

Pembangunan perekonomian suatu negara merupakan cara pertamayang dilakukan oleh suatu bangsa, untuk dapat meningkatkantaraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat denganmenggunakan sumberdaya ekonomi yang dimiliki Indonesia.

Akibat dari terbatasnya sumberdaya ekonomi terutama sumberdayamodal maka pemerintah Indonesia mendatangkan pinjaman-pinjamandari negara-negara lain untuk dapat memberikan dukungan yangcukup bagi pelaksanaan program pembangunan ekonominasional.Pinjaman-pinjaman dari negara-negara lain ini tidakbersifat cuma-cuma, tetapi dengan berbagai konsekuensi baikyang bersifat komersil maupun yang bersifat politis.

Pada satu sisi, pinjaman dari luar negeri tersebut dapatdigunakan untuk mendukung program pembangunan ekonomi nasionalpemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasionalmasyarakat meningkat. Tetapi pada sisi lain, diterimanyapinjaman dari luar dapat menimbulkan berbagai masalah dalamjangka panjang, baik ekonomi maupun politik, dan akan menjadibeban yang seolah-olah tak terlepaskan, yang justrumenyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyat.

Utang pemerintah negara kita sudah berawal sejak masa jabatanPresiden Soekarno dan berlanjut ke masa jabatan PresidenSoeharto, B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati SeokarnoPutri, Soesilo Bambang Yudhoyono serta hingga sampai denganPresiden sekarang Joko Widodo.

Dalam artian bahwa sejak merdeka pemerintah Indonesia sudahmemiliki pinjaman (utang) dari negara-negara lain yang wajibdibayar dari setiap pergantian kepala pemerintahan,pemerintahan baru tersebut sudah memiliki kewajiban terhadapnegara pemberi pinjaman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka kami dapat membuatbeberapa rumusan masalah yaitu antara lain :

1. Pengertian Kebijakan Fiskal(Fiscal Policy)2. Tujuan Kebijakan Fiskal3. Pengertian Hutang Pemerintah / Negara

1.3 Tujuan Pembahasan Untuk lebih memahami pengertian dari kebijakan fiskal Untuk lebih memahami tentang hutang pemerintah

BAB II

PEMBAHASAN / ISI

2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan olehpemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dankebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untukmembelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakanpembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalahkebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaanataupengeluaran Negara.

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintahuntuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran danpendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintahuntuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran danpendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan Fiskal berbedadengan kebijaka moneter, yang bertujuan menstabilkanperekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlahuang yang beredar.Instrumen utama kebijakan fiskal adalahpengeluaran dan pajak.

Kebijakan Fiskal yang sering disebut “politik fiskal” atau“fiscal policy” biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksuduntuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Anggran belanja Negara terdiri dari penerimaan berupa hasilpungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “governmentexpenditure” dan “government transfer’’, maka sering pula dikatakanbahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yangberupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutanpajak memperbesar atau memperkecil “government expenditure” danatau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yangbertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Sadono Sukirno, 2003 Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalamsistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untukmengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Menurut Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki duaprioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit anggaranpendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBNlainnya.  Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintahlebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalahmengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antaralain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerjadan neraca pembayaran.

Sedangkaan menurut Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskalterdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakkandengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunanpermintaan agregat.Indicator yang biasa dipakai adalah budgetdefisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan jugapembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuatpemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melaluipengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yangdijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskaladalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahdalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi

perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yangtercantum dalam APBN.

2.2Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalamkenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakanoleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahunbertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnyaPendapatan Nasionalini berarti bahwa peranan dari tindakanfiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatannasional lebih besar.Untuk negara-negara yang sudah majuperekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakinbesar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasionalterutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampudalam mempengaruhi jalannya perekonomian.

Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakanfiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnyaperekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkanseperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi,neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit,dan sebagainya.

Bagi Negara-negara yamg sedang berkembang, pemerintah padaumumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atasinisiatif dari masyarakat sendiri. Untuk memperbesar kapasitasproduksi nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengandemikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yangcukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkantersebut.

2.3 Bentuk-Bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan :penstabil otomatik (bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedangberlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkankestabilan dalam kegiatan ekonomi) dan kebijakan fiskal

diskresioner (langkah-langkah dalam bidang pengeluaranpemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahanke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasimasalah-masalah ekonomi yang dihadapi).

Penstabil otomatik adalah sistem perpajakan yang progresifdan proporsional, kebijakan harga minimum, dan sistem asuransipengangguran. Pajak progresif dan pajak proporsional, pajakini biasanya digunakan dalam memungut pajak pendapatanindividu dan praktekkan hampir disemua negara.

Pada pendapatan yang sangat rendah pendapatan seseorangtidak perlu membayar pajak. Akan tetapi semakin tinggipendapatan, semakin besar pajak dikenakan ke atas tambahanpendapatan yang diperoleh. Dibeberapa negara sistem pajakproporsional biasanya digunakan untuk memungut pajak ke ataskeuntungan perusahaan-perusahaan korporat, yaitu pajak yangharus dibayar adalah proporsional dengan keuntungan yangdiperoleh.

Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakananggaran yaitu:

a. Kebijakananggaranpembiayaanfungsional (functionalfinance)kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintahdengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadappendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkankesempatan kerja.

b. Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budgetapproach)kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah,perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yangmantap.

c. Kebijakanstabilisasianggaranotomatis (the stabilizingbudget)kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintahdengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagaiprogram.

Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan denganjumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadiempat jenis, yaitu :

a. KebijakanAnggaranSeimbangKebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yangmenyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan.

b. KebijakanAnggaranDefisitKebijakan anggaran defisit yaitu kebijakan anggaran dengancaramenyusun pengeluaran lebih besar  daripada penerimaan.

c. KebijakanAnggaranSurplusKebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran dengancara menyusun pengeluaran lebih kecil daripenerimaan.

d. KebijakanAnggaranDinamisKebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengancara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehinggasemakin lama semakin besar (tidak statis). 

4. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan PasarBarang-Jasa

Kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian, karenapeningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajakmempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahanpermintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Begitu pulahalnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagaistimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkandisposable income dan akhirnya mempengaruhi permintaan.

5. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannyaperekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecilpengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer

pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterimapemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatannasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran danmenstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pospenerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan danBelanja Negara (APBN).Dengan semakin kompleknya strukturekonomi perdagangan dan keungan. Maka semakin rumit pula carapenanggulangan infalsi. Kombinasi beragam harus digunakansecara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter,perdagangan dan penentuan harga.

Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakanpembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagaiberikut :

a. Untuk meningkatkan laju investasi

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu lajuinvestasi disektor swasta dan sektor Negara.Selain itu,kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong danmenghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itupemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana disektor public, namun pada kenyataannya dibeberapa Negaraberkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimanalangkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi danterjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakatdinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modalasing yang cukup, baik swasta maupun pemerintha.Oleh karenaitu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskaldapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapatdipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong danmenghambat laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathyterdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalamrangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasivolume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya;control fisik langsung, peningkatan tarif pajak yangada,penerapan pajak baru, surplus dari perusahaan negara,

pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dankeuangan deficit.

b. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasioptimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis inimemerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangungganNegara secara  serentak berupaya memacu laju pembentukkanmodal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaatdalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatanproduktivitas dan pengurangan biaya produksi.

c. Untuk meningkatkan kesempatan kerja

Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperandalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentukanggaran belanja untuk mendirikan  perusahaan negara danmendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi,keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkahini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah iniharus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalianjumlah penduduk.

d. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional

Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalammempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuataninternal dan eksternal.Dalam rangka mengurangi dampakinternasional fluktuasi siklis pada masa boom, harusditerapkan pajak ekspor dan impor.Pajak ekspor dapat menyedotrejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar.Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan

barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya belitambahan.

e. Untuk menanggulangi inflasi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasisalah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsungprogresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajakseperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahanpendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

f. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatannasional

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikanpendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatannyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebihtinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi daripemerintah seperti pelancaran program pembangunan regionalyang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.

6. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian

Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisadianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :

a. Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadisuatu APBNb. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.

APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertamayaitu, mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri daribeberapa pos utama diantaranya :

PENERIMAAN PENGELUARANo   Pajak (berbagai macam)o   Pinjaman dari Bank

Sentralo   pinjaman dari masyarakat

dalam negerio   Pinjaman dari luar negeri

o  Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa

o  Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai

o  Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment

Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskankebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbangterjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besardengan pemasukan. Namun pada saat ini kebijakan anggran dapatmenjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget), anggaransurplus (surplus budget).

Kebijakananggaranemplisit adalah kebijakan pemerintahuntuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negaraguna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini,peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barangdan jasa.Peningkatan pembelian atau belanja pemeritahberdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional.Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalanraya.dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerjalain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek inimenyerap SDM sebagai tenaga kerja. Hal ini membuat pendapatanorang yang bekerja di situ bertambah.Anggaran defisit memilikikeunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya adalahterdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahanutang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasimasyarakat.

Menurut Mantan MENKEU Agus DW Martowardojo penerapankebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakanekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetapterjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik digunakanjika keadaan ekonomi sedang resesif.

Anggaran defisit salah satunya dengan melakukanpeminjaman/hutang, dahulu pemerintahan Bung Karno pernah

menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjamdari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian adalah inflasibesar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar dimasyarakat sangat banyak.

Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang darirakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untukmemberi pinjaman pada pemerintah.akhirnya, pemerintah terpaksameminjam uang dari luar negeri. Ini merupakan salah satu kasusyang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit.

Sedangkan, anggaran surplus adalah kebijakan pemerintahuntuk membuat pemasukannya lebih besar daripadapengeluarannya.Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakanketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulaimemanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

Anggaran surplus (Surplus Budget )/ Kebijakan FiskalKontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk membuatpemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknyapolitik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian padakondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untukmenurunkan tekanan permintaan.

Cara kerja anggara surplus adalah kebalikan darianggaran defisit, uang yang didapat pemerintah dari pendapatanpajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, pemerintahmemenfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutangpemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkandana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkaninvestasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapatmeningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhanekonomi.

Utang Pemerintah Indonesia Dari Tahun 1990-2005

            Indonesia merupakan negara sedang berkembang.

Sebelum terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara,

Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang

dicanangkan oleh pemerintahan saat itu, yang menempatkan

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai target prioritas

pembangunan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi

Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta

tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan

target pertumbuhan ekonomi yang relatif tersebut tidak cukup

dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan

menggunakan bantuan modal asing.

            Modal asing ini merupakan pinjaman / utang

pemerintah terhadap negara pemberi pinjaman. Pinjaman

pemerintah tersebut diterima dalam bentuk hibah serta soft

loan dari negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga pinjaman

lainnnya, baik secara bilateral maupun multilateral.

Selanjutnya seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian

Indonesia, pinjaman yang bersyarat lunak semakin terbatas

diberikan, sehingga untuk keperluan-keperluan tertentu dan

dalam jumlah yang terbatas, pemerintah mulai menggunakan

pinjaman komersial dan obligasi dari kreditur swasta

internasional.

            Karena semakin pesatnya pembangunan dan

terbatasnya kemampuan pemerintah untuk secara terus-menerus

menjadi penggerak utama pembangunan nasional, maka pemerintah

Indonesia mengambil suatu kebijakan agar pembangunan

perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan lancar demi

kepentingan rakyat Indonesia agar adil dan sejahtera yaitu

dengan cara melakukan kebijakan pinjaman luar negeri.

            Adapun utang pemerintah Indonesia dari tahun 1990-

2005 dapat dilihat dari pinjaman pemerintah sebagai berikut :

TABEL I -1UTANG PEMERINTAH INDONESIA, 1990-2005

( Dalam Milyar Rupiah )

TahunPinjamanProgram

(realisasi)

PinjamanProyek

(realisasi)Total Utang

1990 83,815 13,465 97,2801991 99,751 13,855 133,6061992 110,979 85,896 196,8751993 107,525 105,814 213,3391994 98,378 107,525 205,9031995 90,088 98,378 188,4661996 119,001 90,088 209,0891997 143,856 119,001 262,8571998 511,067 249,257 760,3241999 249,257 26,181 275,4382001 6,416 19,736 26,1522002 9,346 19,964 29,3102003 10,350 18,900 29,2502004 3,140,80 18,604,8 21,745,62005 7,905 20,130,8 28,035,8

         Sumber : Data Koalisi Anti Utang (DEPKEU)

Dari tabel I-1 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun

1990 sampai dengan tahun 1997 total utang pemerintah Indonesia

masih stabil atau tidak terlalu besar perbedaan antara jumlah

utang pemerintah pada saat tahun tersebut. Tetapi  pada tahun

1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia, utang pemerintah

Indonesia meningkat drastis menjadi Rp. 760.324 milyar, jadi

pemerintah dengan segala kebijakannya memutuskan untuk

melakukan pinjaman luar negeri guna menyelamatkan perekonomian

nasional yang terancam kebangkrutan akibat dari semakin

melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar. Adapun pinjaman

pemerintah yang begitu banyak pada tahun 1998 digunakan untuk

menutup defisit anggaran yang besar akibat terjadinya krisis

ekonomi.

            Setelah tahun1998, pinjaman pemerintah mulai

menurun dari tahun 1999 sampai dengan 2005 demi mengurangi

ketergantungan Indonesia terhadap negara pemberi pinjaman.

3.2. Dampak Utang Pemerintah Terhadap Pembangunan Nasional

            Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat

menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara penerima

pinjaman. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat

pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis

yang harus diterima oleh negara penerima pinjaman akibat

ketergantungannya denag bantuan asing.

            Sejak krisis moneter yang terjadi pada awal tahun

1980-an, negara-negara berkembang seperti Indonesia semakin

terjerumus dalam krisis utang luar negeri, walaupun ada

kecenderungan bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan

perekonomian di negara-negara tersebut. Peningkatan pendapatan

per kapita atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di

negara-negara berkembang belum berarti bahwa pada negara-

negara tersebut dikategorikan kedalam negara yang maju, dalam

arti struktur ekonominya telah berubah menjadi struktur

ekonomi industri dan perdagangan luar negerinya sudah mantap.

Tetapi pada kenyataannya, besar-kecilnya jumlah utang

pemerintah yang dimiliki oleh suatu negara yang sedang

berkembang lebih disebabkan karena adanya defisit current

account, kekurangan dana investasi, pembangunan  perekonomian

yang tidak dapat ditutup dengan sumber-sumber dana didalam

negeri, angka inflasi yang tinggi, dan ketidakefisienan

struktural di dalam perekonomiannya.

            Sehingga meskipun secara teknis, pemerintahan

suatu negara telah sempurna dalam upaya pengendalian utang

luar negerinya, pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia,

kecuali jika negara tersebut secara finansial benar-benar

kuat, yaitu pendapatan nasionalnya mampu memikul beban

langsung yang berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman luar

negeri dan bunganya dalam bentuk uang kepada pemberi pinjaman

di luar negeri, karena utang luar negeri selalu disertai

dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran kembali.

Pembayaran cicilan utang beserta bunganya merupakan

pengeluaran devisa yang utama bagi banyak negara-negara

penerima pinjaman.

            Adapun pembayaran utang pemerintah Indonesia dari

tahun  1990-2005 dapat  dilihat pada tabel berikut :

TABEL III-2PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH INDONESIA, 1990-2005

( Dalam Milyar Rupiah )

Tahun Pembayaran Utang1990 10,0111991 10,8371992 11,9421993 12,3021994 12,7801995 13,2251996 17,4281997 35,2971998 44,9841999 39,3352000 47,7762001 57,2702002 55,1202003 51,1702004 48,5562005 52,111

2006 91,613

Sumber : Data Koalisi Anti Utang (DEPKEU)

Pada tabel III-2 dapat dilihat bahwa pembayaran utang

pemerintah dari tahun 1990 sampai dengan 1996 masih stabil,

akan tetapi pada tahun 1997 sampai dengan 2005 pembayaran

utang pemerintah terus meningkat karena pembayaran cicilan

pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo

akibat terdepresinya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap

dolar Amerika, apalagi terjadinya krisis moneter di Indonesia

pada awal tahun 1998. Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah

merencanakan untuk membayar sebagian besar jumlah utang luar

negerinya lebih cepat dari waktu pembayaran yang

sebenarnya.Tapi tampaknya komitmen pemerintah tidak

berlangsung lama karena terjadinya krisis moneter di Asia

Tenggara dan Timur pada pertengahan tahun 1997.

Pembayaran kembali utang luar negeri yang meningkat dalam

jumlah besar ini dilakukan pemerintah tidak hanya memakai dana

dari penerimaan dalam negeri saja, tetapi dengan segala

pertimbangan pemerintah terpaksa juga menggunakan bantuan dana

dari IMF. Jadi, utang luar negeri yang lama dibayar dengan

utang luar negeri yang baru. Dengan kata lain, Indonesia telah

terjerumus dalam krisis utang luar negeri, yaitu puncaknya

pada tahun 1998 pada saat tejadinya krisis monetet di

Indonesia.

            Akibat dari adanya bantuan IMF dalam jumlah yang

sangat besar tersebut, menyebabkan pemerintah Indonesia harus

menerima berbagai persyaratan dan resiko dalam pinjaman IMF

ini.Sehingga pemerintah sangat terikat oleh IMF didalam

menjalankan bidang perekonomian.

            Oleh sebab ini, pemerintah terus meningkatkan

pembayaran utang luar negerinya terutama kepada IMF, agar

tidak terikat lagi dengan IMF, yang sangat merugikan

perekonomian Indonesia. Demi mewujudkan Indonesia yang

mandiri, adil, dan sejahtera.

http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/07/utang-pemerintah-indonesia.htmlhttp://karimahpatryani.wordpress.com/2011/05/15/kebijakan-fiskal/http://aryanirusdiyanto.blogspot.com/2012/01/bab-2-makalah-kebijakan-fiskal.htmlhttp://donielibra.wordpress.com/makalah-ekonomi-makro-tentang-kebijakan-fiskal-dan-moneter/