HUKUM PIDANA · Pengertian Hukum Pidana (1) Prof. Moeljatno • Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakan dasar-dasar dan aturan

HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA

HPI 10102HPI 101023 SKS3 SKS

TOPO SANTOSO, SH.MHTOPO SANTOSO, SH.MH

PengertianPengertian Hukum Hukum PidanaPidana (1)(1)Prof. Prof. MoeljatnoMoeljatno

• Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yg berlaku disuatu negara, yg mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yg tidak boleh dilakukan, yg dilarang, dg disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentubagi barangsiapa melanggar larangan tsb; Criminal Act 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka ygtelah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhipidana sebagaimana yg telah diancamkan ; Criminal Liability/ Criminal Responsibility 1) dan 2) = Substantive Criminal Law / Hukum Pidana Materiil3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itudapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telahmelanggar larangan tsb. Criminal Procedure/ Hukum AcaraPidana

PengertianPengertian Hukum Hukum PidanaPidana (2)(2)Prof. Prof. PompePompe

• Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadapperbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakahmacamnya pidana itu

PengertianPengertian Hukum Hukum PidanaPidana (3)(3)Prof. Simons Prof. Simons

• Hukum Pidana adalah kesemuanyaperintah-perintah dan larangan-laranganyang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan ygmenentukan syarat-syarat bagi akibathukum itu dan kesemuanya aturan-aturanuntuk mengadakan (menjatuhi) danmenjalankan pidana tersebut.

PengertianPengertian Hukum Hukum PidanaPidana (4)(4)Prof. Van HamelProf. Van Hamel

• Hukum Pidana adalah semua dasar-dasardan aturan-aturan yang dianut oleh suatunegara dalam menyelenggarakanketertiban hukum (rechtsorde) yaitudengan melarang apa yang bertentangandengan hukum dan mengenakan suatunestapa kepada yang melanggarlarangan-larangan tersebut

PembagianPembagian Hukum Hukum PidanaPidana

• Hukum PidanaMateriil (Hukum Pidana)

• Hukum Pidana Formil(Hukum AcaraPidana)

IlmuIlmu Hukum Hukum PidanaPidana & & IlmuIlmu--ilmuilmulainnyalainnya

• Kriminologi : 0byek studinya --> kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat terhadap kejahatan & penjahat

• Kriminalistik : • Ilmu Forensik:• Psikiatri Kehakiman :• Sosiologi Hukum :

KUHP KUHP dandan SejarahnyaSejarahnya

• Andi Hamzah- Jaman VOC- Jaman Hindia

Belanda- Jaman Jepang- Jaman Kemerdekaan

• Utrecht-Jaman VOC-Jaman Daendels-Jaman Raffles-Jaman Komisaris

Jenderal-Tahun 1848-1918-KUHP tahun 1915 -

sekarang

JamanJaman VOCVOC• Statuten van Batavia• Hk. Belanda kuno• Asas2 Hk. Romawi

• Di daerah lainnya berlakuHukum Adat

• mis. Pepakem Cirebon

JamanJaman HindiaHindia BelandaBelanda• Dualisme dalam H. Pidana1. Putusan Raja Belanda 10/2/1866 (S.1866 no.55) -

-> Orang Eropa2. Ordonnantie 6 Mei 1872 (S.1872) --> Orang

Indonesia & Timur Asing• Unifikasi :Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie- Putusan Raja Belanda 15/10/1915 Berlaku 1/1/1918

disertai- Putusan Raja Belanda 4/5/1917 (S.1917 no. 497) :

mengatur peralihan dari H. Pidana lama --> H. Pidana baru.

JamanJaman JepangJepang

• WvSI masih berlaku• Osamu Serei (UU) No. 1

Tahun 1942, berlaku7/3/1942

• H. Pidana formil yang mengalami banyakperubahan

JamanJaman KemerdekaanKemerdekaan (1)(1)

• UUD 1945 Ps. II AturanPeralihanSegala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlakuselama belum diadakanyang baru menurutUUD ini

JamanJaman KemerdekaanKemerdekaan (2)(2)

• UU No. 1 Tahun 1946 : Penegasan tentang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia

• Berlaku di Jawa-Madura (26/2/1946)• PP No. 8 Tahun 1946 : Berlaku di Sumatera• UU No. 73 Tahun 1958 : “ Undang-undang tentang

menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruhwilayah RI dan mengubah Kitab Undang-undangHukum Pidana”

SUMBERSUMBER--SUMBER HUKUM SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIAPIDANA DI INDONESIA

• KUHP (beserta UU yang merubah & menambahnya)

• UU Pidana di luarKUHP

• Ketentuan Pidanadalam Peraturanperundang-undangannon-pidana

KUHPKUHP• Buku I : Ketentuan Umum (ps 1 – ps

103)

Pasal 103 Ketentuan-ketentuan dalamBab I sampai Bab VIII buku I juga berlakubagi perbuatan-perbuatan yang olehketentuan perundang-undangan lainnyadiancam dengan pidana, kecuali jika olehundang-undang ditentukan lain

• Buku II : Kejahatan (ps 104 – 488)

• Buku III : Pelanggaran (ps 489 – 569)

BeberapaBeberapa UU yang UU yang merubahmerubah & & menambahmenambahKUHP (1)KUHP (1)

• UU No.1/1946 : berlakunya KUHP, perubahanbeberapa istilah, penghapusan beberapa pasal, penambahan pasal-pasal baru : Bab IX - XVI

• UU No. 20/1946 : tambahan jenis pidana Ps 10 a KUHP --> pidana Tutupan

• UU drt No. 8/1955 : menghapus Ps 527• UU No. 73/1958 : menyatakan UU No. 1/1946 berlaku

di seluruh Indonesia, tambahan Ps 52a, 142a, 154a • UU drt No. 1/1960 : menambah ancaman pidana dari

Ps 188, 359, 360 menjadi 5 Tahun penjara atau 1 tahunkurungan

BeberapaBeberapa UU yang UU yang merubahmerubah & & menambahmenambahKUHP (2)KUHP (2)

• Perpu No. 16/1960 : penambahan nilai terhadapbeberapa kejahatan ringan : Ps 364, 373, 379, 384, 407 (1)

• Perpu No. 18/1960 : pidana denda dilipatgandakan 15 X• UU No. 1/PNPS/1965 : tambahan Ps 156 a• UU No. 7/1974 : tambahan sanksi untuk judi Ps 303

menjadi 10 juta & denda 25 juta, Ps 542 (1) menjadiKejahatan, Ps 303 bis pidana menjadi 4 tahun, denda 10 juta.

• UU No. 4/1976 perubahan dan penambahan tentangKejahatan penerbangan : Ps 3, Ps 4 angka 4, Ps 95a, 95b,95c, Bab XXIX A.

• UU No. 20/2001 : menghapus pasal-pasal tentangkorupsi dari KUHP

PembaharuanPembaharuan Hukum Hukum PidanaPidanaRUU KUHP RUU KUHP NasionalNasional

• Sejarah Penyusunan• Metode & Sumber

penyusunan• Beberapa asas yg berubah• Tindak pidana2 baru• Pasal-pasal kontroversial

UU UU PidanaPidana didi luarluar KUHPKUHP

• UU Anti Subversi, UU No. 11/PNPS/1963 (Sudah dihapus)

• UU Pemberantasan T.P. Korupsi, UU No. 20/2001 jo UU No. 31/1999

• UU Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 7/drt/1955

• Perpu 1/2002 UU 15/2003 Anti Terorisme

• UU Money Laundering

ContohContoh UU non UU non pidanapidana yang yang memuatmemuat sanksisanksipidanapidana

• UU Lingkungan• UU Pers• UU Pendidikan Nasional• UU Perbankan• UU Pajak• UU Partai Politik• UU pemilu• UU Merek• UU Kepabeanan• UU Pasar Modal

Hukum Hukum PidanaPidana UmumUmum & & KhususKhusus

• H. Pidana Umum1. H.Pidana non militer

2. KUHP & UU ygmerubah & menambahnya

3. H. Pidana yg. Berlakuumum (KUHP, TPE,TPK, TPS, dll)

• H. Pidana Khusus1. H. Pidana militer

2. TPE,TPK,TPS, H.Pid. militer, H.Pid. Fiskal

3. UU non pidana yg. Bersanksi pidana

PasalPasal 1 KUHP1 KUHP

(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuanperundang-undangan pidana yang telahada sebelumnya.

(2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkanketentuan yang paling menguntungkan .

ASAS YG TERCAKUP DLM ASAS YG TERCAKUP DLM PASAL 1 (1) KUHPPASAL 1 (1) KUHP

• Nullum delictum, nulla poena sine praevialege poenali :

• Tiada delik, tiada hukuman tanpa suatuperaturan yg terlebih dahulu menyebutperbuatan yang bersangkutan sebagaisuatu delik dan yang memuat suatuhukuman yg dapat dijatuhkan atas delik itu

AsasAsas--asasasas dalamdalamPasalPasal 1 1 ayatayat (1 ) KUHP(1 ) KUHP

1. Asas 1. Asas LegalitasLegalitas2. Asas 2. Asas LaranganLarangan berlakuberlaku surutsurut

3. Asas 3. Asas LaranganLaranganpenggunaanpenggunaan AnalogiAnalogi

ASAS LARANGAN BERLAKU ASAS LARANGAN BERLAKU SURUT SURUT

• Undang-undang pidana berjalan ke depandan tidak ke belakang :

X --------- UU Pidana -------------

LaranganLarangan berlakuberlaku surutsurut ((dandan pengecualiannyapengecualiannya) ) dalamdalam berbagaiberbagai ketentuanketentuan

Nasional• Ps 28i UUD 1945• Ps 18 (2) dan Ps 18 (3) UU No. 39 Tahun 1999• Ps 43 UU No. 26 Tahun 2000• Perpu 1/2002 & 2/2002 UU 15/2003 ; UU 16/2003

Internasional• Ps 15 (1) dan (2) ICCPR• Ps 22, 23, dan 24 ICC

Ps 28i UUD 1945Ps 28i UUD 1945

• “… hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangidalam keadaan apapun.”

UU No. 39/ 1999 UU No. 39/ 1999 ttgttg HAMHAM

• Ps 18 (2)Setiap orang tidak

boleh dituntut untukdihukum atau dijatuhipidana, kecualiberdasarkan suatuperaturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumtindak pidana itudilakukan

• Ps 18 (3)Setiap ada perubahan

dalam peraturanperundang-undanganmaka berlaku ketentuanyang paling menguntungkan bagitersangka

UU No. 26/ 2000 UU No. 26/ 2000 ttgttg PengadilanPengadilanHAM HAM ((bisabisa berlakuberlaku surutsurut ?)?)

(1) Pelanggaran hak asasimanusia yg. Berat yg. Terjadi sebelumdiundangkannya UU ini, diperiksa dan diputusoleh pengadilan HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dibentukatas usul DPR Indonesia berdasarkan peristiwatertentu dg. Keputusanpresiden.

• Penjelasan Ps 43 (2)“ Dalam hal DPR Indonesia

mengusulkandibentuknya PengadilanHAM ad hoc, DPR Indonesia mendasarkanpada dugaan telahterjadinya pelanggaranHAM yang berat ygdibatasi pada locus dantempus delicti tertentu ygterjadi sebelumdiundangkannya undang-undang ini.

UU Anti UU Anti TerorismeTerorisme dandan PutusanPutusanMKMK

• MK membatalkan ketentuan berlaku surutdalam UU Anti Terorisme krnbertentangan dengan UUD 1945

PENAFSIRAN & ANALOGIPENAFSIRAN & ANALOGI

• Penafsiran :OtentikSistematisGramatikalHistorisSosiologisTeleologisEkstensif

Penafsiran Ekstensif Vs Analogi ?

• Putusan HR 23 Mei 1921 (kasuspencurian listrik di Gravenhage)

• Putusan Rechtbank Leeuwarden, 10 Des 1919 (pencurian sapi)

• Taverne Vs para sarjana pidanalainnya (Van Hattum, Simons, Zevenbergen, Van Hamel)

PendapatPendapat ScholtenScholten((dandan jugajuga Utrecht) (1) Utrecht) (1)

• Pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara penafsiranekstensif dan analogi. Dalam kedua hal itu hakim membuat konstruksi , yaitu membuat (mencari) suatupengertian hukum yang lebih tinggi. Hakim membuatsuatu kaidah yang lebih tinggi dan yang dapat dijadikandasar beberapa ketentuan yang mempunyai kesamaan.

Mis. • Mengambil = mengadakan suatu perbuatan yang bermaksud

memindahkan sesuatu benda dari tangan yang satu ke tanganyang lain

PendapatPendapat ScholtenScholten((dandan jugajuga Utrecht) (2)Utrecht) (2)

• PENAFSIRAN EKSTENSIF

• Hakim meluaskanlingkungan kaidahyang lebih tinggisehingga perkarayang bersangkutantermasuk juga didalamnya

• ANALOGI

• Hakim membawaperkara yang harusdiselesaikan ke dalamlingkungan kaidahyang lebih tinggi

PasalPasal 1 1 ayatayat (2) KUHP(2) KUHP--++----------------------++------------------------------++-------->>

UUUU PerbuatanPerbuatan PerubahanPerubahan UUUU

•• PerubahanPerubahan UU ?UU ? …………………………..TeoriTeori : (1) : (1) TeoriTeori formilformil (2) (2) TeoriTeori materiilmateriil terbatasterbatas (3) (3)

TeoriTeori materiilmateriil tidaktidak terbatasterbatas

•• Paling Paling menguntungkanmenguntungkan ? ? …………………….. .. •• TerserahTerserah padapada praktekpraktek & & hanyahanya dapatdapat ditentukanditentukanuntukuntuk masing2 masing2 perkaraperkara sendirisendiri (in (in concretoconcreto). Hal ). Hal iniini

tidaktidak dapatdapat ditentukanditentukan sec. sec. UmumUmum (in (in abstractoabstracto) ) •• PeriksaPeriksa : Utrecht h.228: Utrecht h.228

PerubahanPerubahan UU UU ygyg dimaksuddimaksud PasalPasal1 (2) KUHP 1 (2) KUHP

• Teori Formil :Ada perubahan undang-undang kalau redaksi undang-undang pidana berubah (simons)

ditolak oleh Putusan HR 3 Des 1906 , kasus ps 295 sub 2 KUHP, batas dewasa 23 21 tahun dlm BW

• Teori Materiil Terbatas : Tiap perubahan sesuai dg suatu perubahanperasaan (keyakinan) hukum pada pembuat undang-undang (jaditidak boleh diperhatikan perubahan keadaan karena waktu)

• Teori Materiil tidak Terbatas : tiap perubahan – baik dalam perasaanhukum dari pembuat undang-undang maupun dalam keadaankarena waktu – boleh diterima sebagai suatu perubahan dalamundang-undangSesuai HR 5 Des 1921

Tempus Tempus delictidelicti pentingpenting diketahuidiketahuidalamdalam halhal22 ::

• Kaitannya dg Ps 1 KUHP• Kaitannya dg aturan tentang Daluwarsa• Kaitannya dg ketentuan mengenai pelaku

tindak pidana anak : Ps 45,46,47 KUHP atau UU Pengadilan Anak

TeoriTeori22 Tempus Tempus DelictiDelicti

• 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad)

• 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan(de leer van het instrumen)

• 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)

• 4. Teori waktu yg jamak (de leer van de meervoudige tijd)

TeoriTeori22 Locus Locus DelictiDelicti

• 1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de lichamelijke daad)

• 2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer van het instrumen)

• 3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)• 4. Teori Tempat yg jamak (de leer van

de meervoudige tijd)

Locus Locus delictidelicti pentingpenting diketahuidiketahuidalamdalam hal2 :hal2 :

• Hukum pidana mana yang akandiberlakukan- H. Indonesia atau H. negara lain

• Kompetensi relatif suatu pengadilan- contoh : PN Jakarta Selatan atau PN Bogor

TeoriTeori manamana ygyg dipilihdipilih ??

• Van Hamel, Simons :Bergantung sifat dan corak perkarakonkret yang hendak diselesaikan

• Hazewinkel-Suringa, Zevenbergen, Noyon-Langemejer :Mempergunakan 3 teori sec teleologis

• Periksa buku Utrecht hal 239

Surabaya Surabaya Semarang Semarang CirebonCirebon-------- racunracun ----> > --------diminumdiminum ------> > ---------- matimati

A A ----> B> B BB BB

MeervoudigeMeervoudige locus locus delictidelicti

••Hakim Hakim diberidiberi kemerdekaankemerdekaan memilihmemilihdiantaradiantara 3 locus 3 locus delictidelicti iniini

••LihatLihat ----> > KeputusanKeputusan HogeHoge RaadRaad2/1/1923 2/1/1923 w.Nr.1108w.Nr.1108

AsasAsas22 BerlakunyaBerlakunya Hukum Hukum PidanaPidana (1)(1)

• Asas Teritorialitas/ wilayah : Ps 2 --> Ps 3 KUHP --> Ps 95 KUHP , UU No 4/1976

• Asas Nasionalitas Pasif/ perlindungan : Ps 4 :1,2 dan4 --> Ps 8 KUHP , UU No. 4/1976 , Ps 3 UU No. 7/ drt/ 1955 Lihat Ps 16 UU 31/1999

• Asas Personalitas/ Nasionalitas Aktif :Ps 5 KUHP --> Ps 7 KUHP --> Ps 92 KUHP

• Asas Universalitas :Ps 4 :2 , Ps 4 sub 4 , Ps 1 UU 4/ 1976“melakukan kejahatan ttg mata uang, uang kertasnegara atau uang kertas Bank”

Asas2 Asas2 berlakunyaberlakunya H. H. PidanaPidana : : BeberapaBeberapamasalahmasalah !!

• Wilayah Indonesia ? • Kapal :

a) kapal Indonesiab) kapal perangc) kapal dagang

• Prinsip ius passagii innoxii• Asas Universalitas :

- Kejahatan Terorisme ?- Kejahatan HAM berat ?

Asas2 Asas2 BerlakunyaBerlakunya H. H. PidanaPidana : : PengecualianPengecualian (2)(2)• Ps 9 KUHP : Hukum publik internasional

membatasi berlakunya Ps 2,3,4,5, 7, dan8 KUHP

• Termasuk yg memiliki imunitas h.pidana: Sesuai perjanjian Wina 18/4/1961

• Yg memiliki imunitas :

1) Kepala-kepala negara & keluarganya(sec. resmi, bukan incognito/singgah)2) Duta negara asing & keluarganya --> konsul : tergantung traktat antar negara.3) Anak buah kapal perang asing : termasuk awak kapal terbang militer4) Pasukan negara sahabat yg berada diwilayah negara atas persetujuan negara

TindakTindak PidanaPidana (1)(1)

• Istilah, Definisi, & jenis2Tindak Pidana

• Subyek Tindak Pidana

• Cara merumuskan & Unsur-unsur TindakPidana


IstilahIstilah• Strafbaar feit• Perbuatan pidana• Peristiwa pidana• Tindak pidana• Delict / Delik• Criminal act• Jinayah


DefinisiDefinisi• Simons : “kelakuan yg diancam dg pidana, yg bersifat

melawan hukum yg berhubungan dg kesalahan & dilakukan oleh orang yg mampu bertanggung jawab”

• Van Hamel : “kelakuan manusia yg dirumuskandalam UU, melawan hukum, yg patut dipidana & dilakukan dg kesalahan”

• Vos : “suatu kelakuan manusia yg oleh per UU an diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yg padaumumnya dilarang & diancam dengan pidana”

• Aliran Monistis ………...• Aliran Dualistis …………..

TindakTindak PidanaPidana (4)(4)PembagianPembagian TindakTindak PidanaPidana ((JenisJenis DelikDelik) )

• Delik Kejahatan & Delik pelanggaran• Delik Materiil & Delik Formil• Delik Komisi & Delik Omisi• Delik Dolus & Delik Culpa• Delik Biasa & Delik Aduan• Delik yg Berdiri sendiri & Delik Berlanjut• Delik Selesai & Delik yg diteruskan• Delik Tunggal & Delik Berangkai• Delik Sederhana & Delik Berkualifikasi; Delik Berprivilege• Delik Politik & Delik Komun (umum)• Delik Propia & Delik Komun (umum)

• Pembagian delik menurut kepentingan yg dilindungi : Lihat judul-judul bab pada Buku II dan Buku III KUHP

JenisJenis DelikDelik (1)(1)

Kejahatan(misdrijf)

• dlm. MvT : sebelum ada UU sudah dianggap tidak baik(recht-delicten)

• Hazewinkel-Suringa : tidakada perbedaan kualitatif, hanya perbedaan kuantitatif

a) Percobaan : dipidanab) Membantu : dipidanac) Daluwarsa : lebih panjangd) Delik aduan : adae) Aturan ttg Gabungan berbeda

• KUHP : Buku II

Pelanggaran(overtreding)

• dlm MvT : baru dianggaptidak baik setelah ada UU (wet delicten)

• Perbedaan dg kejahatan: a) Percobaan : tidak dipidanab) Membantu : tidak dipidanac) Daluwarsa : lebih pendekd) Delik aduan : tidak adae) Aturan ttg Gabungan berbeda

• KUHP : Buku III


• D. Materiil : Yang dirumuskan akibatnya --> Ps 338, Ps 187, dll

• D. Komisi : melanggarlarangan dg perbuatan aktif

• D. Dolus : delik dilakukan dg sengaja, mis. Ps 338, Ps 351

• D. Formil : yang dirumuskanbentuk perbuatannya --> Ps 362, Ps 263, dll

• D. Omisi : melakukan delikdg perbuatan pasifa) D. Omisi murni : melanggarperintah dg tidak berbuat, mis. Ps 164, Ps 224 KUHPb) D. Omisi tak murni : melanggar larangan dg tidakberbuat, mis Ps 194 KUHP

• D. Culpa : Delik dilakukandg kealpaan, mis. Ps 359, Ps 360


• D. Biasa : penuntutannya tidakmemerlukan pengaduan, mis. Ps 340, Ps 285

• D. Aduan : penuntutannyamemerlukanpengaduan, mis. Ps 310, Ps 284


SubyekSubyek• Manusia (natuurlijk

personen)a) syarat merumuskan :

“Barangsiapa ….”b) hukuman : mati, penjara,

kurungan, dll (Ps 10 KUHP)

c) Hukum Pidanadisandarkan padakesalahan orang

• Korporasi• UU TPE• UU Pemberantasan T.P.

Korupsi• Draft RUU KUHP• adanya kebutuhan untuk

memidana korporasi• Korporasi ?• Badan hukum ?

TindakTindak PidanaPidana (6)(6)Cara Cara MerumuskanMerumuskan TindakTindak PidanaPidana

• Disebutkan unsur-unsurnya & disebut kualifikasinya --> mis, Ps 362 KUHP

• disebutkan kualifikasinyatanpa disebut unsur-unsurnya--> mis. Ps 184, Ps 297, Ps 351

• disebutkan unsur-unsurnya, tidak disebut kualifikasinya --> mis. Ps 106, Ps 167, Ps 209


UnsurUnsur--unsurunsur (van (van BemmelenBemmelen))• Di dalam perumusan (bagian)• dimuat dalam surat dakwaan• semua syarat yg dimuat dalam rumusan

delik merup-akan bagian-bagian, sebanyak itu pula, yg apabila dipenuhimembuat tingkah laku menjadi tindakanyg melawan hukum

1. Tingkah laku yg dilarang2. Bagian subyektif : kesalahan, maksud,

tujuan, niat, rencana, ketakutan3. Bagian obyektif : secara melawan hukum,

kausalitas, bagian2 lain yg menentukandapat dikenakan pidana (syarattambahan; keadaan)

4. Bagian yg mempertinggi dapatnyadikenakan pidana

• Di luarperumusan(unsur) : syarat dapatdipidana

1. Secaramelawanhukum

2. Dapatdipersalahkan

3. Dapatdipertanggungjawabkan


UnsurUnsur--unsurunsur (Prof. (Prof. MoeljatnoMoeljatno))

• a. kelakuan dan akibat ( = perbuatan)• b. hal ikhwal atau keadaan yg menyertai

perbuatan• c. keadaan tambahan yg memberatkan• d. unsur melawan hukum yg obyektif• e. unsur melawan hukum yg subyektif

TindakTindak pidanapidana (8)(8)

UnsurUnsur--unsurunsur• Unsur2 dalam

perumusanA. Unsur Obyektif- perbuatan (aktif/pasif)- akibat- melawan hukum- syarat tambahan- keadaan

B. Unsur Subyektif- kesalahan :

(a) sengaja(b) kealpaan

- keadaan

• Unsur2 di luarperumusan

- secara melawan hukum- dapat dipersalahkan- dapat dipertanggungjawab

kan

ContohContoh unsurunsur22 dalamdalam rumusanrumusantindaktindak pidanapidana (1)(1)

Pasal 362 KUHP• barangsiapa• mengambil• barang

- yg sebagian/ seluruhnyakepunyaan orang lain

• dengan maksud memiliki• secara melawan hukum

Pasal 338 KUHP• barangsiapa• dengan sengaja• menghilangkan

nyawa orang lain

ContohContoh unsur2 unsur2 dalamdalam rumusanrumusan tindaktindakpidanapidana (2)(2)

Pasal 285• barangsiapa• dengan kekerasan atau• ancaman kekerasan• memaksa• seorang wanita• bersetubuh dengan dia• di luar perkawinan

Pasal 259• barangsiapa• karena kealpaannya• menyebabkan orang lain

mati

ContohContoh unsur2 unsur2 dalamdalam rumusanrumusan tindaktindakpidanapidana (3)(3)

• Pasal ……. • Pasal …...

KESALAHANKESALAHANPengertianPengertian

• 1. Dapat dipersalahkan• 2. Arti luas : Dolus & culpa• 3. Arti sempit : culpa

DolusDolus/ / opzetopzet/ / sengajasengaja (1)(1)

• Apakah sengaja itu ?Sengaja = willens (dikehendaki) en wetens (diketahui) (MvT- 1886)

• Teori2 “sengaja” :(a) teori kehendak (wils theorie)“ opzet ada apabila perbuatan & akibat suatu delik dikehendaki si

pelaku”

(b) teori bayangan (voorstellings-theorie)“opzet ada apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan

perbuatan, ada bayangan yg terang bahwa akibat ygbersangkutanakan tercapai, maka dari itu ia menyesuaikanperbuatannya dengan akibat itu”

DolusDolus/ / opzetopzet/ / sengajasengaja (2)(2)istilah2 istilah2 dalamdalam rumusanrumusan tindaktindak pidanapidana

• Dengan sengaja : Ps 338 KUHP• Mengetahui bahwa : Ps 220 KUHP• tahu tentang : Ps 164 KUHP• dengan maksud : Ps 362, 378, 263 KUHP• niat : Ps 53 KUHP• dengan rencana lebih dahulu : Ps 340, 355 KUHP

- dengan rencana : (a) saat pemikiran dg tenang ; (b) berpikir dg tenang; ( c ) direnungkan lebih dahulu. - ada tenggang waktu antara timbulnya niat denganpelaksanaan delik


MacamMacam22 opzetopzet• Sengaja sebagai maksud/ tujuan

(opzet als oogmerk)

• Sengaja sebagai kesadaran(keinsyafan) kepastian (opzet bijzekerheidsbewustzijn)

• Sengaja sebagai kesadaran(keinsyafan) kemungkinan (opzetbij mogelijkheids-bewutzijn)

Dolus/opzet/sengajaDolus/opzet/sengaja (4)(4)

macammacam 2 2 opzetopzet• Sengaja sebagai maksud/ tujuan :- apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;- tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya

tidak terjadi (Vos) • Sengaja sebagai keinsyafan kepastian :- pembuat yakin bahwa akibat yg dimaksudkannya tidak akan tercapai

tanpa terjadinya akibat yg tidak dimaksud• Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan:- pembuat sadar bahwa mungkin akibat yg tidak dikehendaki akan terjadi

untuk mencapai akibat yg dimaksudnya• 2 macam sengaja sbg keinsyafan kemungkinan ( Hazewinkel-Suringa)

: (a) sengaja dg kemungkinan sekali terjadi(b) sengaja dg kemungkinan terjadi / sengaja bersyarat/ dolus eventualis


DolusDolus eventualiseventualis

• Teori “inkauf nehmen” : untuk mencapai apayang dimaksud , resiko akan timbulnya akibatatau keadaan disamping maksudnya itu pun diterima

• Prof. Moeljatno : “teori apa boleh buat” : kalau resiko yg diketahui kemungkinan akanadanya itu sungguh-sungguh timbul (disampinghal yg dimaksud), apa boleh buat, dia jugaberani pikul resiko

CulpaCulpa (1)(1)IstilahIstilah22

• Culpa (dalam arti luas) : berarti kesalahan pada umumnya• Culpa (dalam arti sempit) : bentuk kesalahan yg berupa kealpaan

• Istilah2 :- culpa - schuld - nalatigheid - sembrono- teledor• istilah 2 yg digunakan dalam rumusan :- kelalaian- kealpaan- kesalahan- seharusnya diketahuinya- sepatutnya diketahuinya

CulpaCulpa (2)(2)

pengertianpengertian, , jenisjenis, , syaratsyarat

• KUHP : tidak ada definisi

• MvT : kealpaan di satu pihak berlawanan benar2 dg kesengajaan dan di fihak lain dengan hal yg kebetulan

• Macam2 Culpa : (a) culpa levis ; culpa lata(b) culpa yg disadari (bewuste) : culpa yg tidak disadari (on

bewuste) • Syarat adanya kealpaan :(a) Hazewinkel-Suringa : 1) kekurangan menduga-duga; 2)

kekurangan berhati-hati(b) van Hamel : 1) tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan

hukum; 2) tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan hukum( c) Simons : pada umumnya “schuld” (kealpaan) mempunyai 2

unsur : 1) tidak berhati-hati; 2) dapat diduganya akibat.

KESALAHANKESALAHANBeberapaBeberapa masalahmasalah !!

• Apa beda dolus eventualis dg culpa ygdisadari ?

• Apa yg dimaksud dg :(a) pro parte dolus proparte culpa(b) dolus directus; dolus indirectus(c ) dolus determinatus; dolus

indeterminatus(d) dolus premeditatus; dolus repentinus(e) dolus malus• Di Indonesia sebagaimana di Belanda

dianut pendapat bahwa sengaja itutidak berwarna. Apa maksudnya ?

KAUSALITASKAUSALITAS

• 1. Pengertian ? • 2. Kapankah diperlukan ajaran kausalitas ? • 3. Ajaran Kausalitas ?

Ilustrasi :B pinjam uang ke rumah A, karena kedatangan B, maka A

terlambat ; karena terlambat A mengendarai mobildengan kecepatan tinggi; A menubruk C sehingga luka-luka; C dibawa ke RS dan dioperasi oleh dokter D; D meminta E merawat dengan suntikan tertentu; E salahmemberikan obat pada C; C mati.

PengertianPengertian KausalitasKausalitas• Hal sebab-akibat• Hubungan logis antara sebab dan akibat• Persoalan filsafat yang penting• Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab sekaligus

menjadi sebab peristiwa lain• Sebab dan akibat membentuk rantai yang bermula di

suatu masa lalu• Yang menjadi fokus perhatian ahli hukum pidana (bukan

makna di atas), tetapi makna yang dapat dilekatkanpada pengertian kausalitas agar mereka dapatmenjawab persoalan siapa yang dapat dimintaipertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu

KapankahKapankah diperlukandiperlukan ajaranajaranKausalitasKausalitas ??

• Delik Materiil : perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, dimana perbuatan tersebut kadang tercakupdan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan delik, mis. Ps. 338, Ps 359, Ps 360

• Delik Omisi tak murni/semu (delicta commissiva per omissionem/ Oneigenlijke Omissiedelicten) : Pelaku tidak melakukan kewajibanyang dibebankan padanya dan dengan itu menciptakan suatu akibatyang sebenarnya tidak boleh ia ciptakan. Ia sekaligus melanggarsuatu larangan dan perintah; ia sesungguhnya harus menjaminbahwa suatu akibat tertentu tidak timbul.

• Delik yang terkualifikasi/dikwalifisir : tindak pidana yang karenasituasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaantindakan yang bersangkutan atau karena akibat-akibat khusus yang dimunculkannya, diancam dengan sanksi pidana yang lebih beratketimbang sanksi yang diancamkan pada delik pokok tersebut.

(pengkualifikasian delik juga dapat dilakukan atas dasar akibat yang muncul setelah delik tertentu dilakukan, mis. Ps 351 (1) Ps 351 (2)/ Ps 351 (3)

AjaranAjaran KausalitasKausalitas

• Conditio Sine Qua Non/ Ekuivalensi (Von Buri)

• Teori-teori Individualisasi / Causa Proxima: Birkmeyer , Mulder

• Teori-teori menggeneralisasi : teoriAdekuat (Von Kries, Simons, Pompe, Rumelink)

• Teori Relevansi : Langemeyer

AjaranAjaran ConditioConditio Sine Qua NonSine Qua Non

• Semua faktor yaitu semua syarat, yang turut serta menyebabkan suatu akibat danyang tidak dapat dihilangkan darirangkaian faktor-faktor ybs. Harusdianggap causa (sebab) akibat itu.

• Semua syarat nilainya sama (ekuivalensi)• Ada beberapa sebab• Syarat = sebab

PembatasanPembatasan AjaranAjaran Von Von BuriBuri

• Pembatasan ajaran Von Buri oleh Van Hamel [dibatasi dg ajaran kesalahan (dolus/culpa)]

• Pengkesampingan semua sebab yang terletakdi luar dolus atau culpa; dalam banyakkejahatan dolus atau culpa merupakan unsur-unsur perumusan delik.

• Jika hal itu bukan merupakan unsur delik, makasolusinya harus dicari dengan bantuan alasanatau dasar-dasar yang meniadakan pidana.

TeoriTeori--teoriteori IndividualisasiIndividualisasi / / CausaCausaProximaProxima

• Birkmeyer : Teori ini berpangkal dari teori Conditio Sine Qua Non . Di dalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, lalu dicari syarat manakah yang dalam keadaantertentu itu, yang paling banyak membantuuntuk terjadinya akibat.

• G.E Mulder :• Sebab adalah syarat yang paling dekat dan

tidak dapat dilepaskan dari akibat.

TeoriTeori--teoriteori menggeneralisasimenggeneralisasi (1)(1)

• Von Bar : teori ini tidak menyoal tindakanmana atau kejadian mana yang in concreto memberikan pengaruh(fisik/psikis) paling menentukan. Yang dipersoalkan adalah apakah satu syaratyang secara umum dapat dipandangmengakibatkan terjadinya peristiwa sepertiyang bersangkutan mungkin ditemukandalam rangkaian kausalitas yang ada

TeoriTeori--teoriteori menggeneralisasimenggeneralisasi (2)(2)• Von Kries (Teori Adequat Subjectif) : Sebab adalah keseluruhan

faktor positif & negatif yang tidak dapat dikesampingkan tanpasekaligus meniadakan akibat. Namun pembatasan demikepentingan penetapan pertanggungjawaban pidana tidak dicaridalam nilai kualitatif/kuantitatif atau berat/ringannya faktor dalamsituasi konkret, tetapi dinilai dari makna semua itu secara umum, kemungkinan dari faktor-faktor tersebut untuk memunculkan akibattertentu. Sebab = syarat-syarat yang dalam situasi dan kondisitertentu memiliki kecenderungan untuk memunculkan akibattertentu, biasanya memunculkan akibat itu, atau secara objectifmemperbesar kemungkinan munculnya akibat tersebut.

• Apakah suatu tindakan memiliki kecenderungan memunculkanakibat tertentu hanya dapat diselesaikan apabila kita memiliki 2 bentuk pengetahuan :(a) hukum umum probabilitas dalam peristiwa yg terjadi / pengetahuan Nomologis yg memadai(b) situasi faktual yg melingkupi peristiwa yg terjadi/ pengetahuanOntologis/ pemahaman fakta (empirik)

TeoriTeori--teoriteori menggeneralisasimenggeneralisasi (3)(3)• Rumelink (Teori Adequat Objectif) :

Faktor yang ditinjau dari sudut objektif , harus (perlu) ada untukterjadinya akibat. Ihwal probabilitas tidak berdasarkan pada apayang diketahui atau mungkin diketahui pada waktu melakukantindakannya, melainkan pada fakta yang objektif pada waktu itu ada, entah diketahuinya atau tidak – jadi pada apa yang kemudianterbukti merupakan situasi dan kondisi yang melingkupi peristiwatersebut.

• Simons :Sebab adalah tiap-tiap kelakuan yang menurut garis-garis umumpengalaman manusia dapat menimbulkan akibat

• Pompe : Sebab adalah hal yang mengandung kekuatan untuk dapatmenimbulkan akibat

TeoriTeori RelevansiRelevansi

• LangemeijerTeori ini ingin menerapkan ajaran von Buridengan memilih satu atau lebih sebab darisekian yang mungkin ada, yang dipilihsebab-sebab yang relevan saja , yakniyang kiranya dimaksudkan sebagai sebaboleh pembuat undang-undang.

SifatSifat MelawanMelawan Hukum Hukum • Arti :- tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)- bertentangan dg hak orang lain (tegen eens anders recht)- tanpa alasan yg wajar- Bertentangan dengan hukum positif

• Melawan hukum : formil & materiil- aliran formil : melawan hukum = melawan UU, sebab

hukum adalah UU.-aliran materiil : melawan hukum adalah perbuatan yg oleh

masyarakat tidak dibolehkan.

PerbedaanPerbedaan AjaranAjaran MateriilMateriil dandanFormilFormil

• Materiil :mengakui adanyapengecualian / penghapusandari sifat melawan hukumnyaperbuatan menurut hukumyang tertulis dan yang tidaktertulis

• Formil :hanya mengakui pengecualianyang tersebut dalam undang-undang saja/ mis, Ps. 49.

• Materiil :sifat melawan hukum adalahunsur mutlak dari tiap-tiaptindak pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidakmenyebut unsur-unsurtersebut

• Formil :sifat tersebut tidak selalumenjadi unsur delik, hanya jikadalam rumusan delikdisebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsurdelik

PembuktianPembuktian MelawanMelawan HukumHukum

• Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukumselalu menjadi unsur delik, ini tidak berartibahwa karena itu harus selalu dibuktikanadanya unsur tersebut oleh penuntut umum

• Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalahtergantung dari rumusan delik yaitu apakahdalam rumusan unsur tersebut disebutkannyata-nyata, jika tidak dinyatakan maka tidakperlu dibuktikan.

AlasanAlasan PencantumanPencantuman unsurunsur MelawanMelawanHukumHukum

• Pada umumnya dalam perundang-undangan, lebih banyak delik yang tidak memuat unsurmelawan hukum dalam rumusannya

• Alasan pencantuman sifat melawan hukumdalam perumusan tindak pidana : - untuk melindungi orang2 yg memiliki hak darituntutan pidana.

KonsekuensiKonsekuensi aliranaliran MateriilMateriil

• Apakah konsekuensi ajaran bahwa sifatmelawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik ? Jika unsur melawan hukum tidak tersebutdalam rumusan delik, maka unsur itudianggap diam-diam telah ada, kecuali jikadibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa.

ArtiArti ““dandan”” diantaradiantara unsurunsur dengandengan sengajasengaja & & unsurunsur

melawanmelawan hukumhukum

• Van Hamel, simons, pompe : perbedaanitu mempunyai arti. Mis. Ps 406 KUHP : dengan sengaja dan melawan hukum ; Ps 333 KUHP : dengan sengaja melawanhukum

• Vos, zevenbergen, langemeijer :tiadanya kata “dan” tidak berarti apa2, semuanya mesti dibaca “dengan sengajadan melawan hukum”

• Remelink, van Bemmelen :kata penghubung “dan” tidak mempunyaiarti, jadi istilah “dengan sengaja” meliputipula “melawan hukum.”

PERCOBAAN (POGING)PERCOBAAN (POGING)

• PASAL 53(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah

ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidakselesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkankarena kehendaknya sendiri.

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam halpercobaan dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidanapenjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatanselesai.

• Pasal 54Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana

POGING (PERCOBAAN)POGING (PERCOBAAN)• “Permulaan kejahatan yang belum selesai”• Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarang dan diancam

hukuman oleh undang-undang• Poging adalah perluasan pengertian delik• Suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang sebab perbuatan itu melanggar kepentingan hukumatau membahayakan kepentingan hukum

• KUHP tidak memberi perumusan/ definisi• Harus diketahui kapan suatu delik dianggap selesai• Delik selesai berbeda antara delik formil dan delik materiil• Pada delik formil : delik selesai apabila perbuatan yang dilarang

telah dilakukan• Pada delik materiil : delik selesai apabila akibat yang dilarang dan

diancam dengan hukuman oleh undang-undang telah timbul atauterjadi

PercobaanPercobaan MenurutMenurut KUHP:KUHP:

• Percobaan sebagai Suatu Delikyang Telah Selesai (voltooid delict)

• Percobaan Melakukan TindakPidana yang Tidak Dilarang

• Percobaan Melakukan Pelanggaran• Percobaan terhadap Delik Kealpaan

PPercobaanercobaan sebagaisebagai SuatuSuatu DelikDelikyang yang TelahTelah SelesaiSelesai

((voltooidvoltooid delictdelict))

• Pasal 104-107, 139a dan 139b KUHP• Pasal 110, 116, 125, 139c KUHP• Pasal 250, 261, 275 KUHP

PPercobaanercobaan MelakukanMelakukan TindakTindakPidanaPidana yang yang TidakTidak DilarangDilarang

1. Pasal 184 KUHP)2. Pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2 KUHP3. Pasal 302 ayat 4 KUHP)

PercobaanPercobaan MenurutMenurut DoktrinDoktrin

• Percobaan yang Tidak Sempurna(Ondeugdelijk Poging)

• Percobaan yang Dikualifisir(Gequalificeerde Poging)

• Percobaan yang Ditangguhkan(Geschorste Poging)

• Percobaan yang Selesai / Sempurna(Voleindigde Poging)

SyaratSyarat PercobaanPercobaan ygyg dapatdapatdipidanadipidana

• Niat• Permulaan Pelaksanaan• Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan

semata-mata disebabkan karenakehendaknya sendiri

NIAT NIAT ““VoornemenVoornemen””

• Menurut doktrin dan yurisprudensi:”voornemen” harus ditafsirkan sebagaikehendak, “willen” atau “opzet”

• Seseorang harus mempunyai kehendak, yaitu kehendak melakukan kejahatan

• Karena ada 3 macam opzet, apakah opzetdi sini harus dtafsirkan dalam arti luas atauhanya opzet dalam arti pertama (sebagai“ogmerk” atau tujuan) ?

PermulaanPermulaan PelaksanaanPelaksanaan

• “Niat sudah terwujud dengan adanya permulaanpelaksanaan” een begin van uitvoering

• Harus ada suatu perbuatan(handeling)• apa yang dimaksud “perbuatan sebagai

permulaan pelaksanaan” ? • Undang-undang tidak merumuskan pelaksanaan

atau”uitvoering” dan bagaimana bentuknya• Perlu digunakan penafsiran

PelaksanaanPelaksanaan KehendakKehendak atauatauPelaksanaanPelaksanaan KejahatanKejahatan ??

• Secara gramatika, harus dihubungkan dengan kata yang mendahuluinya yaitu “voornemen”/ niat/kehendakNiat sudah terwujud dengan adanya permulaanpelaksanaan. Jadi : pelaksanaan itu ditafsirkansebagai “pelaksanaan kehendak” TEORI POGING SUBYEKTIF

• Tetapi, jika dihubungkan dengan anak kalimat berikutnya“… tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” makasecara sistematis maka ditafsirkan sebagai“pelaksanaan kejahatan” TEORI POGING OBYEKTIF

CONTOH KASUS CONTOH KASUS • A menghendaki untuk membunuh B , untuk melaksanakan

maksudnya, A harus melakukan beberapa perbuatan, yaitu :• a. A pergi ke tempat penjualan senjata api• b. A membeli senjata api• c. A membawa senjata api ke rumahnya• d. A berlatih menembak• e. A menyiapkan sebjata apinya dengan membungkusnya rapat-

rapat• f. A menuju rumah B• g. Sesampai di rumah B, A mengisi senjata itu dengan peluru• h. A mengarahkan senjata kepada B• i. A melepaskan tembakan ke arah B

MANA YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN ? MANA YANG MERUPAKAN PELAKSANAAN ? APAKAH TIAP2 PERBUATAN DALAM KASUS TSB APAKAH TIAP2 PERBUATAN DALAM KASUS TSB

DAPAT DIHUKUM ?DAPAT DIHUKUM ?

• 1. Menurut Teori Poging Subyektif : perbuatan a sudah merupakan“permulaan pelaksanaan” karena telahmenunjukkan “kehendak yang jahat”

• 2. Menurut Teori Poging Obyektif : perbuatan a f belum merupakan“permulaan pelaksanaan” karena semuaperbuatan itu “belum membahayakankepentingan hukum si B

ContohContoh

PercobaanPercobaan PembunuhanPembunuhan BerencanaBerencana

KASUS• A bermaksud menghabisi nyawa B dengan

meletakkan bom di mobil B. Bom meledaksebelum B masuk mobil dan mengakibatkan B luka-luka parah.

PASAL YG DIDAKWAKAN• Pasal 340 jo Pasal 53 KUHP ( Percobaan

pembunuhan berencana)ANCAMAN PIDANA

• 15 tahun penjara (lihat Ps. 53 ayat 3)

PEMBATASAN TERHADAP TEORI SUBYEKTIFPEMBATASAN TERHADAP TEORI SUBYEKTIF

• Perbuatan dibedakan : • 1. tindakan atau perbuatan persiapan

(belum dapat dihukum)• 2. tindakan atau perbuatan pelaksanaan

(sudah dapat dihukum)• Tetapi, pertanyaannya : mana yang

merupakan “perbuatan persiapan” danmana yang merupakan “perbuatanpelaksanaan” ?

PENDAPAT PARA AHLI DALAM MASALAH TSBPENDAPAT PARA AHLI DALAM MASALAH TSB

1.Van Hamel : “apabila dari perbuatan itu telah terbukti kehendak yang kuat dari si pelaku untuk melaksanakan perbuatannya”

2.Simons melihat dari jenis deliknya : delik materiil atau delik formil. • Pada delik formil apabila perbuatan itu merupakan perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU, apabila perbuatanitu merupakan sebagian dari perbuatan yang dilarang; jika adabeberapa unsur maka jika sudah melakukan salah satu unsur

• Pada delik materril apabila perbuatan itu dianggap sebagaiperbuatan yang menurut sifatnya adalah sedemikian rupa , sehingga secara langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarangdan diancam dengan hukuman oleh UU

3.Vos : ada “permulaan pelaksanaan” apabila perbuatan itumempunyai sifat terlarang terjadap suatu kepentingan hukum.

4.Pompe : ada “permulaan pelaksanaan” apabila suatu perbuatan yang bagi orang normal memungkinkan terjadinya suatu delik.

PendapatPendapat HogeHoge RaadRaad

Ada “permulaan pelaksanaan” apabila antaraperbuatan yang dilakukan dan kejahatan yang dkehendaki oleh seseorang itu terdapathubungan erat langsung; yaitu apabila seorangmelakukan sesuatu perbuatan untukmelaksanakan kejahatan , perbuatan itu barudianggap sebagai permulaan pelaksanaanapabila disamping perbuatan itu tidakdibutuhkan lagi perbuatan-perbuatan yang lain untuk menyelesaikan kejahatan.

MacamMacam22 PercobaanPercobaan ((DoktrinDoktrin))

• Percobaan yg Sempurna : Voleindigde Poging --> apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, ia telahmelakukan semua perbuatan yg diperlukan bagi selesainyakejahatan, tetapi kejahatan tidak selesai karena suatu hal

• Percobaan yg Tertangguh : Geschorte Poging --> apabila seseorang berkehendak melakukan kejahatan, ia telahmelakukan beberapa perbuatan yg diperlukan bagi tercapainyakejahatan, tetapi kurang satu perbuatan ia terhalang oleh suatu hal

• Percobaan yg Tidak Sempurna : OndeugdelijkePoging --> apabila seseorang berkehendak melakukan suatukejahatan, dimana ia telah melakukan semua perbuatan ygdiperlukan bagi selesainya kejahatan, namun tidak berhasildisebabkan alat (sarana) tidak sempurna atau obyek (sasaran) tidak sempurna.

Tidak sempurna : mutlak atau relatif

PenyertaanPenyertaan (1)(1)

((DeelnemingDeelneming))

• Pengertian penyertaan• Saat terjadinya• Macam/ bentuk

- melakukan

- menyuruh melakukan- turut serta melakukan- menggerakkan untuk melakukan- membantu melakukan

• Pengertian & syarat• Pertanggung jawaban masing-masing• Penyertaan mutlak perlu• Tindak pidana dg alat cetak

PenyertaanPenyertaan : : turutturut sertanyasertanya seorangseorang atauatau lebihlebih padapadawaktuwaktu seorangseorang lain lain melakukanmelakukan suatusuatu tindaktindak pidanapidana((Wirjono.PWirjono.P))

• Ps 55 KUHPa. pelakub. penyuruhc. turut sertad. pembujuk--> dipidana sebagaimana

pelaku

• Ps 56,57 KUHPe. pembantu---> ancaman pidana berbeda dg

pelaku , maksimum dikurangi : a. penjara --> dikurangi 1/3b. mati/ seumur hidup --> maks

20 tahun

HUKUM PIDANA · Pengertian Hukum Pidana (1) Prof. Moeljatno • Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakan dasar-dasar dan aturan

Documents