HUKUM PERSEROAN DAN BENTUK-BENTUK KEGIATAN USAHA 1. Pengertian Perusahaan Istilah perusahaan merupakan istilah yang tidak asing. Apalagi saat ini telah banyak bermunculan perusahaan- perusahaan kecil di masyarakat. Semakin berkembangnya sebuah perusahaan, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang akan terserap. Kata perusahaan merupakan istilah yang diartikan dalam bahasa inggris yaitu enterprise dan bedrijf dalam bahasa belanda, yang berarti satu atau lebih unit- unit usaha atau bisa disebut juga pabrik. Secara umum, perusahaan diartikan sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan dan dijalankan untuk menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan. Selain sebagai lembaga, perusahaan juga bisa dianggap sebagai suatu wadah yang di organisasikan, didirikan, dan diterima dalam tata kehidupan masyarakat. Selain Pengertian Secara umum, terdapat pengertian perusahaan menurut para ahli. Beberapa pengertian tersebut adalah sebagai berikut : 1. Molengraaff Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
HUKUM PERSEROAN DAN BENTUK-BENTUK KEGIATAN
USAHA
1. Pengertian Perusahaan
Istilah perusahaan merupakan istilah yang tidak asing. Apalagi saat ini telah banyak
bermunculan perusahaan-perusahaan kecil di masyarakat. Semakin berkembangnya
sebuah perusahaan, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang akan terserap. Kata
perusahaan merupakan istilah yang diartikan dalam bahasa inggris yaitu enterprise dan
bedrijf dalam bahasa belanda, yang berarti satu atau lebih unit-unit usaha atau bisa
disebut juga pabrik.
Secara umum, perusahaan diartikan sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan
dan dijalankan untuk menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dengan motif atau
insentif keuntungan. Selain sebagai lembaga, perusahaan juga bisa dianggap sebagai
suatu wadah yang di organisasikan, didirikan, dan diterima dalam tata kehidupan
masyarakat. Selain Pengertian Secara umum, terdapat pengertian perusahaan menurut
para ahli. Beberapa pengertian tersebut adalah sebagai berikut :
1. Molengraaff
Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus,
bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan
atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan
2. Murti Sumarni (1997)
Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya
ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.
3. Much Nurachmad
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutun, atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekrjakan pekerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain
1
4. Polak
Suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus
mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.
5. Komar Andasasmita
Perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka
bertindak dalam kualitas tertentu (pasti) mencapai atau memperoleh (dengan susah
payah) keuntungan bagi diri mereka.
Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor
Indonesie) atau KUHD, tidak disebutkan mengenai penafsiran atau definisi dari
perusahaan. Meski begitu, istilah perusahaan sudah terdapat di dalam KUHD yaitu
dalam pasal 6 yang mengatur tentang penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan
setiap orang yang menjalankan perusahaan.
Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam UU No. 3 Tahun 1982
tentang Wajib Daftar Perusahaan dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan. Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan
atau laba.
Sedangkan Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan
sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang
perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
H.M.N. Purwosutjipto dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid
2 menjelaskan bahwa Perusahaan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak
terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.
Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk
kegiatan ekonomi.
2
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan
sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:
1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba
2. Bentuk-Bentuk Perusahaan
Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Bentuk perusahaan berdasarkan jumlah pemilik :
● Perusahaan perseorangan
● Perusahaan persekutuan
2. Bentuk perusahaan berdasarkan status pemilik :
Perusahaan milik pemerintah
Perusahaan Swasta
3. Bentuk perusahaan berdasarkan hukum :
Perusahaan berbadan hukum
Perusahaan tidak berbadan hukum
Dari klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan terdapat tiga bentuk perusahaan pada
umumnya, yaitu :
1. Perusahaan perseorangan : Perusahaan yang di kelola secara perorangan serta
memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan dan modalnya
berasal dari milik sendiri. Contoh : usaha dagang yang dimiliki seorang diri
2. Perusahaan tidak berbadan hukum : Tidak terdapat pemisahan antara kekayaan
badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Contoh : firma, persekutuan komanditer,
dsb.
3. Perusahaan berbadan hukum : Terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan
kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta
yang dimilikinya.
Badan Usaha Milik Negara : Perusahaan yang dimiliki oleh negara dan
pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah. contoh : Adhi Karya, Telkom, Askes.
3
Perusahaan Swasta : Perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh
swasta dan tidak ada campur tangan Pemerintah. Contoh : PT Pupuk Kaltim,
PT Krakatau Steel, dsb.
2.1. Perusahaan Perseorangan
1. Pengertian Perusahaan Perseorangan
Bentuk-bentuk usaha ditinjau dari jumlah pemilik modalnya dapat dibedakan
menjadi Perusahaan Perseorangan dan Perusahaan Persekutuan. Perusahaan
Perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan
tujuan mencari keuntungan. Pengusaha tersebut memiliki, mengelola, memimpin, serta
bertanggungjawab penuh atas seluruh resiko dan aktivitas yang ada di perusahaan
perseorangan tersebut. Perusahaan Perseorangan (Po) biasanya berbentuk Perusahaan
Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD), sedangkan Perusahaan Persekutuan biasanya
berbentuk Perdata (Maatschap), Persekutuan Firma (Fa), atau Persekutuan Komanditer
(CV). Perusahaan Dagang (PD) adalah bentuk perusahaan perseorangan yang telah
diterima oleh masyarakat dagang Indonesia, tetapi secara resmi nama itu belum
dikukuhkan. Perusahaan dagang bukan merupakan bentuk badan hukum dan tidak
termasuk dalam persekutuan. Perbedaan perusahaan perseorangan dengan persekutuan
ialah pada jumlah pengusahanya, dimana pada perusahaan perseorangan jumlah
pengusaha hanya 1 (satu) orang yang biasanya merangkap sebagai direktur dan
kebanyakan juga menjadi buruh dari perusahaan perseorangan tersebut, sedangkan
untuk perusahaan persekutuan, jumlah pengusaha terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
Perusahaan perseorang yang dimiliki oleh satu orang menyebabkan modal hanya
berasal dari satu orang sehingga biasanya modal perusahaan ini termasuk modal kecil
atau modal lemah. Perusahaan perseorangan dibentuk atas kehendak seorang pengusaha
yang memiliki modal yang cukup untuk melakukan usaha. Jika modal yang dimiliki
kecil maka Ia akan bekerja sendirian, namun apabila modal yang dimiliki cukup besar
maka Ia akan mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya, namun untuk
keahlian teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha itu sendiri. Sama halnya
dengan keuntungan dan kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha. Bentuk
4
perusahaan perseorangan relatif banyak di Indonesia, namun volume penjualan dari
masing-masing perusahaan relatif kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan lain.
2. Ciri-ciri Perusahaan Perseorangan
Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan ialah:
1. Jumlah pengusaha hanya satu orang
2. Modal usaha dimiliki oleh satu orang dan biasanya kecil atau menengah
3. Pembantu pengusaha bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau hibah
4. Tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan
perseorangan, namun hanya memerlukan izin permohonan usaha dari Dinas
Perdagangan setempat
5. Tidak perlu dibuatkan akta pendirian
6. Merupakan bentuk usaha paling sederhana
7. Pengusaha memiliki tanggung jawab tidak terbatas atas perusahaan, dimana
pengusaha mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan dan apabila terjadi
kerugian maka pengusaha harus menanggungnya dengan menggunakan harta
pribadi (jika diperlukan).
8. Bentuk perusahaan adalah perusahaan dagang (PD) atau usaha dagang (UD).
9. Kelangsungan usaha bergantung pada pengusaha.
10. Keuntungan untuk sendiri.
3. Kelebihan dan Kelemahan Perusahaan Perseorangan
A. Kelebihan dari perusahaan perorangan:
1. Prosedur pendirian perusahaan dagang itu mudah, maka bila si pengusaha
kurang berhasil dalam usaha yang sekarang dilakukan, maka dia dengan
mudah mengganti dengan usaha yang lain, tanpa prosedur yang kompleks,
atau dengan kata lain mudah untuk didirikan.
2. Mobilitas perusahaan sangat tinggi karena pengusahanya yang hanya terdiri
atas 1 (satu) orang.
3. Seluruh keuntungan menjadi hak pemilik perusahaan.
4. Pemilik perusahaan bebas mengambil keputusan tanpa terikat dengan orang
lain.
5
5. Keputusan-keputusan dalam perusahaan perseorangan cenderung dapat
dengan cepat diambil oleh si pengusaha.
6. Pengelolaan badan usaha relatif mudah
7. Rahasia perusahaan lebih terjamin.
8. Biaya pengelolaan perusahaan lebih murah karena sumber daya yang
digunakan juga terbatas
9. Pemilik perusahaan dapat bekerja lebih giat karena menjalan perusahaan
sendiri.
10. Pajak yang dibayar relatif kecil.
11. Pajak dibebankan kepada pemilik perusahaan, bukan pada perusahaan.
12. Peraturan yang mengikat perusahaan sedikit.
13. Perusahaan perseorangan lebih mudah mendapatkan kredit karena tanggung
jawab atau jaminannya tidak terbatas pada modal sendiri saja, namun juga
pribadi dari pemilik usaha sehingga risiko kreditnya lebih kecil.
B. Kelemahan dari perusahaan perorangan :
1. Sumber keuangan perusahaan relatif terbatas karena sumber dana hanya
bergantung pada satu orang.
2. Besarnya perusahaan terbatas, karena penanaman modal yang dijalankan
oleh perusahaan relatif terbatas, walaupun pemilih berusaha memperluas
perusahaan, kredit yang diberikan juga terbatas.
3. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas bahkan sampai kekayaan pribadi.
4. Kelangsungan usaha kurang terjamin.
5. Perusahaan perorangan mengalami kesulitan dalam soal kepemimpinan
karena seluruh kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh pengusaha seperti
masalah pencarian kredit, mengatur tenaga kerja, pembelanjaan, keuangan,
produksi, dan kegiatan memasarkan produk
6. Manajemen perusahaan rendah.
7. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung
pemilik perusahaan.
6
4. Prosedur Mendirikan Perusahaan Perseorangan
1. Mengajukan permohonan izin usaha (Surat Permohonan Izin Usaha/ SIUP),
yaitu izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP
digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan
barang/jasa di Indonesia, atau dengan kata lain merupakan bagian dari proses
mendirikan perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi sesuai KLUI
(Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) kepada kepala Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota/ Wilayah sesuai domisili perusahaan untuk
permohonan SIUP-Menengah dan SIUP-Kecil. Sedangkan untuk permohonan
SIUP-Besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan
Kota/Provinsi.
2. Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat
(Surat Izin Tempat Usaha/ SITU), yaitu surat yang menjelaskan tentang izin
tempat usaha.
3. Mengajukan permohonan izin gangguan (HO), yaitu pernyataan bahwa
perusahaan yang didirikan tidak menganggu lingkungan sekitarnya kepada
pemerintah daerah setempat bila sekiranya usaha tersebut dapat menimbulkan
gangguan pada masyarakat sekitar.
4. Mengajukan permohonan NPWP pribadi kepada Kantor Pelayanan Pajak.
5. Mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan bagian dari proses
mendirikan perusahaan. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.
Sedangkan syarat-syarat yang diperlukan berkaitan dengan izin usaha pendirian
Usaha Dagang (UD) dengan lama memprosesan permohonan sekitar 30 hari kerja,
yaitu:
1. Fotokopi KTP para pendiri, minimal dua orang.
2. Fotokopi KK penanggung jawab/direktur.
3. Fotokopi PBB terakhir tempat usaha/kantor.
4. Pasfoto penanggung jawab/direktur ukuran 3x4 sebanyak dua lembar
7
5. Akta Pendirian Perusahaan Perseorangan
Untuk memperkuat kedudukan hukum perusahaan, pengusaha dapat membuat akta
pendiriannya kepada notaris. Akta pendirian ini sangat sederhana karena tidak
diperlukan adanya anggaran dasar. Dengan adanya akta pendirian yang notariil ini maka
kedudukan hukum perusahaan akan lebih kuat, tetapi sebetulnya hal ini tidak diwajibkan
dan akta pendirian tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat
dan tidak perlu diumumkan dalam Berita Tambahan Negara Republik Indonesia.
6. Izin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
Apabila tempat usaha perusahaan dagang itu berada di tengah-tengah kompleks
perumahan dan pelaksanaan perusahaan itu bisa mengganggu ketenangan atau
ketenteraman orang-orang yang berada di lingkungan tersebut, maka pengusaha harus
meminta izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder ordonnantie, S. 1926-226)
yang dapat diminta kepada Pemerintah Daerah setempat.
7. Kewajiban Pengusaha Perusahaan Perseorangan
1. Pembukuan
Berdasarkan Pasal 6 KUHD, setiap orang yang menjalankan perusahaan
diwajibkan mengerjakan pembukuan, yakni catatan-catatan mengenai harta
kekayaan pribadinya dan harta kekayaan yang dipergunakan dalam
perusahaannya, sehingga dari catatan-catatan itu setiap waktu dapat diketahui
hak-hak dan kewajibannya. Karena perusahaan perseorangan merupakan salah
satu jenis perusahaan, maka pengusaha tersebut wajib menjalankan pembukuan.
2. Mendaftarkan Perusahaan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan, Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan
dalam daftar perusahaan dan pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau
pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain
dengan memberikan surat kuasa yang sah. Dalam pasal 10 disebutkan,
pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga bulan) setelah
perusahaan mulai menjalankan usahanya.
8
3. Membayar Pajak
Menurut Undang-undang Perpajakan RI, setiap orang, badan usaha dan badan
hukum tertentu, wajib membayar pajak kepada negara. Karena perusahaan
perseorangan adalah suatu badan yang menjalankan perusahaan, maka wajib
membayar pajak kepada negara. Jenis pajak itu bermacam-macam, seperti:
A. Pajak Penghasilan (UU No. 7 Tahun 1983);
B. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (UU No. 8 Tahun 1983);
C. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU No. 8 Tahun 1983);
D. Pajak Bumi dan Bangunan (UU No. 12 Tahun 1985), dan lain-lain
8. Hal-Hal yang Wajib Didaftarkan Bagi Perusahaan Perseorangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan, Perusahaan Perseorangan wajib mendaftarkan :
1. Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya.
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1.
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri.
4. Alamat tempat tinggal yang tetap.
5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal
tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha
7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik
Indonesia.
8. Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran.
9. Hubungan Antara Pengusaha dan Pembantunya
Pada umumnya sedikit atau banyak, perusahaan dagang itu mempunyai pembantu-
pembantu untuk menyelenggarakan perusahaannya. Dengan adanya pembantu-pembantu
ini timbulah hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantu-pembantunya.
Hubungan hukum tersebut adalah hubungan perburuhan dan hubungan pemberian kuasa.
Dalam hubungan perburuhan pengusaha berfungsi sebagai majikan, sedangkan pelayan
berfungsi sebagai buruh. Hubungan perburuhan ini diatur dalam Bab VII-A, Buku
Ketiga, KUHPER, dalam hubungan mana pelayan harus mematuhi perintah pengusaha,
9
sedangkan pengusaha berkewajiban membayar upah pelayan. Dalam hubungan
pemberian kuasa, pengusaha bertindak sebagai pemberi kuasa, sedangkan pelayan
bertindak sebagai pemegang kuasa Hubungan hukum ini datur dalam Bab XVI, Buku
ketiga, KUHPER.
10. Hubungan Antara Pengusaha dan Pihak Ketiga
Perbuatan pengusaha atau pembantunya dapat menimbulkan perikatan-perikatan
terhadap pihak ketiga. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengusaha atau
pembantunya ini dapat merupakan perbuatan hukum dan dapat pula merupakan
perbuatan melawan hukum, sehingga perikatan-perikatan yang timbul menjadi berbeda,
yaitu:
1. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dan perbuatan hukum, pengusaha
terikat, artinya pengusaha harus melaksanakan perikatan-perikatan itu. Begitu
juga kalau perbuatan hukum itu dilakukan oleh pembantu atas namanya.
Pembantu pengusaha ini bertindak sebagai pemegang kuasa dari pengusaha,
yang berakibat bahwa semua perikatan yang timbul dan perbuatan hukum itu
harus dilaksanakan oleh pengusaha.
2. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum, baik
yang dilakukan oleh pengusaha sendiri, maupun oleh pembantunya, menjadi
tanggung jawab pengusaha, artinya pengusaha berkewajiban menanggung, bila
ada salah atas pelaksanaan perikatan tersebut. Apabila perbuatan melawan
hukum tersebut dilakukan oleh pengusaha sendiri, maka tuntutan
pertanggungjawaban itu dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasar Pasal 1365
KUHPER, sedangkan bila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh
pembantu pengusaha, maka penuntutan pertanggungjawaban itu dapat
dilakukan oleh pihak ketiga berdasar Pasal 1367 KUHPER. Perbuatan melawan
hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1367 KUHPER itu menghendaki
adanya akibat yang merugikan pihak ketiga yang menuntut itu. Kerugian inilah
yang menjadi tanggung jawab pengusaha. Sebaliknya kalau akibat kerugian itu
tidak ada, maka menurut hemat saya penuntutan melalui Pasal 1365 atau 1367
KUHPER itu tidak dapat diterima.
10
2.2. Perusahaan Tidak Berbadan Hukum
1. Perusahaan bukan badan hukum
Merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang
pengusaha secara kerja sama, jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di bidang
perekonomian (perindustrian, perdagangan, dan perjasaan). Contohnya : Persekutuan
perdata, Firma, CV.
Beberapa penjelasan singkat mengenai Perusahan Bukan Badan Hukum, antara
lain:
1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan
badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi
subjek hukum.
2. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek
hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang
dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga
3. Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum
adalah dicampur, artinya bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung
pembayaran ganti rugi /pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat
menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggung jawabannya pribadi untuk
keseluruhan
4. Harta perusahan bersatu dengan harta pribadi para
pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta
pengurus/anggotanya ikut tersita juga.
5. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah Perusahaan Perseorangan, Firma,
CV.
2. Persekutuan Perdata
Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan
sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang
diperoleh karenanya (Pasal 1618 KUHPerdata). Suatu perjanjian diantara dua orang
atau lebih untuk memasukkan uang tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu
11
perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan
bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.
Inbreng adalah keadaan dimana masing-masing sekutu diwajibkan untuk
memberikan pemasukkan ke dalam persekutuan (Pasal 1619 KUHPerdata).
Pemasukkan tersebut dapat berupa uang, benda-benda yang layak sebagai
pemasukkan (kendaraan bermotor, alat perlengkapan kantor, dll), tenaga kerja baik
secara fisik maupun pikiran.
A. Bentuk-bentuk persekutuan perdata
1. Persekutuan perdata yang terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan
suatu pekerjaan bebas (profesi) dan tidak menggunakan nama bersama
misalnya : pengacara, dokter, arsitek, akuntan, dsb.
2. Persekutuan perdata yang secara nyata menjalankan perusahaan
3. Suatu perjanjian kerja sama dari suatu transaksi, tetapi tidak menggunakan
nama bersama dan tidak bersifat terus-menerus (tidak tampak unsur
menjalankan perusahaan)
B. Jenis-jenis Persekutuan perdata
1. Persekutuan Perdata Umum/ Penuh : Persekutuan dimana para sekutu
memasukkan seluruh hartanyaatau bagian yang sepadan dengan-nya tanpa
adanya suatu perincian apapun. Persekutuan yang demikian dilarang undang-
undang, kecuali diperjanjikan masing-masing sekutu akan mencrahkan
segala kekuatan kerjanya untuk mendapatkan laba yang bisa dibagi antara
para sekutu.
2. Persekutuan Perdata Khusus : Persekutuan perdata dimana para sekutu
menjanjikan pemasukkanbenda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerja-
nya.
C. Pembebanan kepengurusan persekutuan perdata
Pembebanan kepengurusan persekutuan perdata dilakukan dengan cara :
1. Diatur sekaligus bersama dengan akta pendirian persekutuan perdata: sekutu
statuer (gerant statutaire)
12
2. Diatur dengan akta tersendiri sesudah pendirian : sekutu mandater (gerant
mandater)
D. Berakhir nya persekutuan perdata
Persekutuan perdata dapat berakhir karena (pasal 1646-1651 KUHPerdata)
1. Lewatnya waktuuntuk mana persekutuan telah diadakan
2. Musnahnya barang atau diselesaikanya perbuatan yang menjadi pokok
persekutuan
3. Kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu
4. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah
5. Salah seorang sekutu meninggal, diletakkandibawah pengapungan, atau
dinyatakan pailit.
3. Firma
Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu
usaha di bawah satu nama bersama. Nama bersama di dalam firma berarti :
1. Nama Seorang Sekutu
2. Nama seorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarga
3. Himpunan nama para sekutu atau sebagian sekutu
4. Nama lain yang bukan nama sekutu atau keluarga
5. Nama bidang usaha perusahaan
Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga
perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero
yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu
orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Dalam perseroan firma tiap-tiap
persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-
perikatan perseroannya. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma
terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap
pemberi pinjaman uang.
A. Pendirian Firma
Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya
kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.
13
Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang
disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri)
daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Akan tetapi para persero firma
diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam
bentuk otentik. Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang
terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri.
B. Akta Pembuatan Firma
Akta Pembuatan Firma terdiri atas :
1. Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma
2. Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum,
ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan
dalam hal terakhir dengan menunjukkan cabang khusus itu (KUHD 17)
3. Penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas
nama firma;
4. Saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya
5. Dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang
harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.
(KUHD 27 dst)
Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau
petikannya itu dibawa kepada panitera. Di samping itu para persero wajib untuk
mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan
pasal 26. Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan
firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala
urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada
seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda
tangan untuk firma itu. Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan
yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang
berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi.
14
C. Tanggung Jawab Sekutu Firma
Sekutu Firma bertanggung jawab secara :
1. Intern
Tanggung jawab yang seimbang dengan inbreng
2. Ekstern
Tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas semua perikatan
persekutuan
E. Pembubaran Firma
Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh
seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila
diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila
dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam
hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan
mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang
ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang
tercantum dalam pasal 29.
Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam
perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan
waktu setelah habis waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan
yang diadakan dalam perjanjian yang asli yang berhubungan dengan pihak
ketiga, diadakan juga dengan akta otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-
ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah
disebut. Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan
diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan
waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 29.
4. Persekutuan Komanditer / Commanditaire Vennootschap (CV)
Persekutuan komanditer itu ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau
beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya
menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan,
15
sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam
persekutuan. Status seorang sekutu komanditer itu dapat disamakan dengan seorang
yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil
keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya itu saja, sedangkan dia sama
sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan.
Pengaturan mengenai persekutuan firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD.
Tiga di antara pasal-pasal itu, yakni Pasal 19, 20 dan 21 adalah aturan untuk
persekutuan komanditer. Pasal 19 ayat (1) KUHD menyebutkan bahwa perseroan
yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan
komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang
bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang
atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.
Pengaturan tentang persekutuan komanditer dalam KUHD berada di tengah-
tengah aturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19, 20 dan 21. Letak aturan
persekutuan komanditer di tengah-tengah pasal-pasal yang mengatur persekutuan
firma itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga disebut
persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya
sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada. Pada persekutuan firma
hanya ada sekutu kerja atau firmant, sedangkan dalam persektuan komanditer, kecuali
sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang
hanya memberikan pemasukannya saja, tidak turut mengurus perusahaan.
A. Jenis Sekutu pada Persekutuan Komanditer
Persekutuan komanditer itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu
kerja (sekutu komplementer) dan sekutu komanditer. Adapun perbedaan kedua
sekutu itu adalah sebagai berikut:
1. Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada
persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima
keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas
pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu
komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja (komplementer),
16
yaitu pengurusan persekutuan (Pasal 20 KUHD). Bila larangan ini dilanggar,
maka Pasal 21 KUHD memperluas tangung jawabnya sekutu komanditer
sama dengan tanggung jawab sekutu kerja (komplementer), yaitu tangung
jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).
2. Sekutu kerja berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, bertugas
mengurus persekutuan dan bertanggung jawab secara pribadi untuk
keseluruhan. Bila sekutu kerja lebih dari seorang, harus ditegaskan apakah di
antara mereka ada yang dilarang bertindak keluar (Pasal 17 KUHD).
Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung
jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 18 KUHD.
B. Pendirian Persekutuan Komanditer
Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran,
maupun pengumumannya, sehingga dalam prosedur pendirian persekutuan
komanditer sama dengan pendirian persekutuan firma. Sehingga pasal 22 s/d 28
KUHD juga berlaku untuk prosedur mendirikan persekutuan komanditer.
C. Jenis Persekutuan Komanditer
Persekutuan komanditer itu ada tiga macam, yaitu
1. Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang
belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga
sebagai persekutuan komanditer. Keluar, persekutuan itu masih menyatakan
dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam persekutuan itu sudah
menjadi persekutuan komanditer, karena salah seorang atau beberapa orang
sekutu sudah menjadi sekutu komanditer.
2. Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang
dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer
kepada pihak ketiga. Misalkan papan nama di muka kantomya, reklame-
reklame yang diumumkan, dan segala tindakan-tindakan hukum bagi
kepentingan persekutuan, baik ke dalam maupun ke luar, para pengurus
selalu menyatakan atas nama persekutuan komanditer. Jadi, istilah "terang-
17
terangan" itu tertuju pada pemyataan diri sebagai persekutuan komanditer
kepada pihak ketiga.
3. Persekutuan komanditer dengan saham, adalah persekutuan komanditer
terang-terangan, yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan
bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD. Pada hakekatnya
persekutuan bentuk ini adalah sama saja dengan persekutuan komanditer
biasa (terang-terangan), perbedaan dengan persekutuan komanditer biasa
terletak pada pembentukan modal, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-
saham. Hal pembentukan dan cara mendapatkan modal semacam ini
dimungkinkan oleh Pasal 1338 ayat (1), Pasal 1337 KUHPER bersama
dengan Pasal 1 KUHD. Dan karena itu persekutuan ini adalah juga semacam
persekutuan komanditer biasa, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHD
berlaku juga ada persekutuan jenis ini.
D. Hubungan Hukum Antar sekutu
Hubungan intern antarsekutu ialah hubungan hukum antara sekutu kerja
dengan sekutu komanditer. Hubungan ini tidak bisa dilihat dari Pasal 19, 20 dan
21 KUHD. Dengan melalui Pasal 16 KUHD, di mana persekutuan firma, dalam
hal ini sebagai persekutuan komanditer dinyatakan persekutuan perdata yang
didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka
hubungan intern antarsekutu kita bisa melihat bagian kedua, bab VIII, Buku II,
KUHPER, mulai Pasal 1624 s/d 1641. Hubungan ini mengenai:
1. Pemasukan modal diatur dalam Pasal 1625 dan selanjutnya. Benda
pemasukan dapat berupa benda fisik, uang dan tenaga manusia (fisik
dan/atau pikiran);
2. Pembagian untung rugi. Hal ini diatur dalam Pasal 1633 dan 1634 KUHPER.
Biasanya mengenai dua hal ini diatur dalam perjanjian pendirian
persekutuan. Kalau dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak diatur,
barulah aturan tersebut di atas berlaku.
Bila ada untung, maka sekutu komanditer mendapat bagian sebesar sebagai
yang diatur dalam perjanjian pendirian. Tetapi kalau dalam perjanjian tidak ada
18
aturannya, maka Pasal 1633 KUHPER memberi pedoman. Begitu pula kalau
persekutuan menderita rugi, sekutu komanditer dibebani juga membayar
kerugian itu, tetapi beban itu tidak boleh melebihi jumlah pemasukannya. Bagi
sekutu kerja, beban kerugian itu tidak terbatas, sehingga bila perlu, harta
kekayaan sendiri disentuh sebagai jaminan bagi seluruh kerugian persekutuan
(Pasal 18 KUHD bsd. Pasal 1131 dan 1132 KUHPER).
Jadi, kedudukan sekutu komanditer mengenai untung rugi persekutuan, sama
dengan kedudukan pesero atau pemegang saham pada sebuah PT (Pasal 40 ayat
(2) KUHD), yang tidak boleh dibebani lebih dari jumlah nominal sahamnya. Dan
dia pun tidak boleh dituntut untuk menambah pemasukannya dan tidak dapat
diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah pernah diterimanya (Pasal
1625 KUHPER bsd Pasal 20 ayat (3) KUHD).
E. Pengurusan Persekutuan Komanditer
Menurut Pasal 20 ayat (2) KUHD sekutu komanditer dilarang melakukan
pengurusan (beheren), meskipun dengan kekuatan surat kuasa. Tetapi dia boleh
mengawasi pengurusan itu, bila ditetapkan demikian dalam perjanjian pendirian.
Meskipun begitu pengawasan ini harus bersifat intern, yang tidak boleh berarti
bahwa tindakan pengawasan sekutu komanditer itu dapat menimbulkan kesan
seolah-olah dia juga pengurus persekutuan. Dalam perjanjian pendirian juga
dapat ditentukan bahwa mengenai beberapa tindakan pengurusan tertentu sekutu
kerja harus minta izin terlebih dulu kepada sekutu komanditer/pengawas
persekutuan, bila akan melakukannya. Jadi, kecuali tindakan pengawasan dan
pemberian izin pada perbuatan pengurusan tertentu, yang diperkenankan oleh