BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian Izin Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang dalam memohonya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenan bagi suatui tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. 1 Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalaian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegaiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakuakan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha. Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur baurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya setelah beberapa waktu karena maksudnya hanya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karenanya seseorang yang dalam melakukan tindakan berupa kegaiatan haruslah mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah atau ditarik kembali. Tinjauan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Didalam Hukum, istilah izin disebut juga dengan Vergunning, dan tidaklah mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Izin. Menurut beberapa pakar yang di maksud dengan izin adalah a. Van der Pot : “ Het is Uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitiete vinden “ ( Sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu ). b. Kamus Hukum : “ Overheidstoestemming door wet of verordening vereistgesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist,maar 1 Mr. J. B. J.M Ten Berge disuting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Cetakan I, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Izin
Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang dalam
memohonya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenan bagi
suatui tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus
atasnya.1
Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang
bersifat pengendalaian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegaiatan yang
dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakuakan suatu tindakan atau kegiatan
usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau
seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha.
Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, dilihat
dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur baurkan dengan hal
bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya setelah beberapa waktu karena
maksudnya hanya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja,
karenanya seseorang yang dalam melakukan tindakan berupa kegaiatan haruslah
mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah atau ditarik kembali. Tinjauan dari
perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat
undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah.
Didalam Hukum, istilah izin disebut juga dengan Vergunning, dan tidaklah
mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Izin. Menurut
beberapa pakar yang di maksud dengan izin adalah
a. Van der Pot : “ Het is Uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitiete vinden “
( Sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu ).
b. Kamus Hukum : “ Overheidstoestemming door wet of verordening vereistgesteld voor
tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist,maar
1 Mr. J. B. J.M Ten Berge disuting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Cetakan I, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2
1
die,in het algemeen,niet als onwenselijk worden beschouwd “( perkenan / izin dari
peme rintah berdasarkan undang- undang atau peraturan pemerintah yang
disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan
hukum, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama
sekali tidak dikehendaki ).
c. Sjahran Basah : Perbuatan Hukum administrasi negara bersegi satu yang
mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasar kan persyaratan dan
prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pendapat para ahli mengenai pengertian perizinan diantaranya :
1) Menurut Utrecht :
Izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu
perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing-
masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi Negara yang
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.2
2) Menurut Prins :
Izin (vegunning) adalah keputusan administrasi negara berupa peraturan
tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal
saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit.3
3) N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berger :
“Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam
hukum administrasi.Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengemudikan tingkah laku warga masyarakat.
Izin adalah suatu persetujuaan dari penguasa berdasarkan undang-undang
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
ketentuan –ketentuaan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa
memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan
tertentu yang sebenarnya dilarang.Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan
2 E. Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet VI, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1963, hlm. 152.
3 Prins, Hukum Administrasi, Jakarta. 1976.
2
yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khususnya atasnya.Ini
adalah paparan luas darI pengertian izin.
Adapun bentuk-bentuk lain dari perizinan itu sendiri adalah dispensasi, izin,
lisensi, dan konsesi. Dalam memberikan pengertian terhadap bentuk-bentuk dari
perizinan tersebut disini penulis akan menjelaskan satu persatu dimana bentuk-bentuk
perizinan adalah :
1) Dispensasi
Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan
undang-undang menjadi tidak berlaku lagi bagi suatu hal yang istimewa.4 Menurut
Ateng Syafrudin,dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya
secara normal tidak diizinkan., jadi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang
khusus (relaxatie legis ).
Adapun pemberian dispensasi haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang
diatur didalam peraturan yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan
perbuatan hukum yang dapat menerobos dari peraturan yang telah berlaku, namun
hal tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan yaitu pemerintah untuk
memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya.
2) Lisensi
Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu usaha,
izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi tidak akan campur
tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang dilakukan. Meskipun lisensi
memberikan suatu keluasaan terhadap usaha tersebut.
3) Izin
Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan perundangan.5
4) Konsesi
Bedanya dangan izin, konsesi senantiasa mengenai pekerjaan yang karena
berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. Maka dari itu
pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan cara mengadakan
4 Mr. W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, PT. Pradny Paramitta, Jakarta, hlm. 71
5 Phliphus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yunidika, Surabaya, 1993, hlm. 2
3
persyaratan, pemegang konsensi hamper senantiasa diwajibkan untuk
melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu yang tertentu dan
dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur.
Contoh konsesi adalah apabila pihak swasta memperoleh delegasi
kekuasaan dari pemerintah untuk melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya
dikerjakan oleh pemerintah. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan
kesejahteraan umum. Jadi kesejahteraan atau kepentingan umum harus selalu
menjadi persyaratan utama, dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata.
Pendelegasiaan wewenang itu diberikan karena pemerintah tidak mempunyai cukup
tenaga maupun fasilitas untuk melakukan sendiri. Konsesi ini dapat diberikan
hamper dalam segala bidang.6
Sebagai perbuatan hukum yang sepihak dari pemertintah, perizinan
menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pemohon yang perlu ditetapkan dan diatur
dalam peraturan perundangan agar terdapatnya kepastian serta kejelasan, baik
mengenai persyaratan dan juga mengenai prosedur pemberian izin.
Masyarakat pada umumnya adalah manusia yang sangat menghendaki suatu
keteraturan, maka untuk itulah diperlukan berbagai peraturan agar segala tindakan yang
ada didalam masyarakat dapat ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Hal tersebut
merupakan hal yang menerangkan bahwa maksud dari izin itu sendiri adalah suatu
tindakan yang pada mulanya dilarang, namun dengan memenuhi syarat yang telah
ditentukan membuat hal yang dilarang itu biar diperbolehkan.
Izin yang diberikan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah, yang
berarti bahwa pemerintahakan memperbolehkan serta memberikan izin kepada
seseorang sebagai pemohon untuk melakukan suatu tindakan pada lokasi atau tempat
tertentu yang sebelumnya merupakan suatu tindakan yang dilarang.
Izin merupakan instrument yang banyak digunakan dalam hukum
administrasi. Pemerintah mengeluarkan izin untuk mengatur segala tindakan –tindakan
yang terdapat didalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ketentuan serta
perundang-undangan yang berlaku.
Menurut E. Utrecht yang dikutip Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiawati,
pengertian izin atau vergunning yaitu :
6 Marbun, Moh, Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 94-96.
4
Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan
tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk
masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi Negara yang
memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (verguning).7
Izin dapat dibagi menjadi dua bagian : 8
1. Izin dalam arti yang luas yaitu suatu tindakan dilakukan demi kepentingan umum,
maksudnya yaitu pemerintah membolehkan pemohon untuk melakukan tindakan-
tindakan yang sebenarnya dilarang.
2. Izin dalam arti yang sempit yaitu bahwa suatu perbuatan mengenai izin pada
dasarnya merupakankeinginan dari pembuat undang-undang. Tujuannya untuk
mengatur segala tindakan yang dianggap merupakan tindakan yang tercela. Izin
merupakan tindakan yang sebelumnya dilarang lalu diperkenankan agar tindakan
tersebut dapat diperbolehkan.
Yang pokok pada izin (dalam arti sempit ) ialah bahwa suatu tindakan
dilarang,terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuanketentuan yang
disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi
tiap kasus.Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-
keadaan yang sangat khsuus,tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan agar
dilakukan dengan cara tertentu ( dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan ).
B. Unsur-unsur Perizinan
Izin adalah perbuatan atau tindakan pemerintah yang bersegi satu untuk
diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu/khusus.
Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan yaitu :9
1) Instrument yuridis
2) Peraturan perundang-undangan
3) Organ pemerintah
4) Peristiwa konkret
5) Prosedur dan persyaratan
7 Y. W. Sunindhia, dan Ninik Widianti, Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 105-106.
8 Mr. J. B. J. M Ten Berge, Op. cit, hlm 39 Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cet ke 2, Yogyakarta, 2003, Hal 150.
5
Untuk memperjelas unsur-unsur perizinan tersebut diatas, maka akan diuraikan
sebagai berikut :10
1) Instrumen yuridis
Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara
hukum klasik dan tugas negara hukum modern (terutama dalam melaksanakan
tugasnya), perbedaan adalah sebagai berikut :
1. Negara hukum klasik
Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan
merupakan tugas negara hukum klasik.
2. Negara hukum modern
Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban
dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pemerintah diberi wewenang
dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa
konkret. Instrument tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (beschikking). Beschikking
adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk
ketetapan adalah izin.
Sesuai dengan jenis-jenis beschikking, izin termaksuk ketetapan konstitutif,
yang merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru untuk adresat dalam izin
tersebut. Izin disebut pula sebagai suatu ketetapan yang memperkenankan sesuatu
yang sebelumnya tidak dibolehkan.
2) Peraturan perundang-undangan
Sebagai negara hukum, salah satu prinsipnya adalah pemerintahan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya setiap tindakan hukum
pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan
pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan
penegakan hukum positif perlu adanya wewenang, karena dengan wewenang dapat
melahirkan suatu instrumen yuridis yaitu ketetapan. Namun yang harus diperhatikan
oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang
diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10 Ibid.
6
Penerima kewenangan tersebut adalah pemerintah / organ pemerintah dari
presiden ( pemerintahan negara tertinggi / pusat, sampai dengan lurah ( pemerintahan
negara paling dasar ). Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat bebas,
artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan tersebut didasarkan
inisiatif sendiri.
Pertimbangan tersebut didasarkan oleh :
1. Kondisi-kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu
izin.
2. Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada.
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat dari penolakan atau pemberi
izin dikaitkan dengan pembatasan perundang-undangan.
4. Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan
baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.
3) Organ pemerintah
Organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk
mengeluarkan beschikking, termaksuk yang berbentuk sebagai izin. Dalam hal ini,
organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan urusan, yaitu di
tingkat pusat (presiden sebagai administratur pusat) sampai pemerintah yang palaing
dasar (lurah sebagai administratur dasar).
Akibat dari banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk
menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut dapat
terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu
yang panjang, yang dapat saja merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam
pelaksanaannya diperlukan deregulasi dandebirokratisasi dengan batasan-batasan
tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah :
1. Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari
sistim perizinan tersebut.
2. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif
dan finansial.
3. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal yang bersifat
prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
4. Dergulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas umum
pemerintahan yang layak.
7
Wewenang yang diberikan kepada organ pemerintah tersebut haruslah
diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
4) Peristiwa konkret
Sesuai dengan bentuk dan sifat dari beschikking, maka izin sebagai salah satu
jenis dari beshickking memiliki sifat yang konkret, individual, final. Berdasarkan sifat dan
bentuk izin, yang dimaksud dengan konkret atau peristiwa konkret adalah peristiwa
yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu.
Dalam pelaksanaannya, peristiwa konkret yang dimohonkan izinya adalah
beragam (sesuai dengan perkembangan masyarakat). Selain itu dalam satu peristiwa
konkret dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan
prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.
5) Prosedur dan persyaratan
Untuk mengajukan izin, pihak pemohon izin harus menempuh prosedur
tertentu yang ditentukan organ pemerintah yang berkaitan dengan memenuhi
persyaratan-persyaratan tertantu yang ditentukan secara sepihak oleh organ
pemerintah yang memiliki kewenangan memberi izin.
Berkaitan dengan syarat-syarat memperoleh izin, izin memiliki sifat konstitutif
dan dan kondisional, maksudnya adalah :
1. Konstitutif adalah terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan
konkret) yang harus terlebih dahulu dipenuhi.
2. Kondisional adalah penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin.
Meskipun prosedur dan syarat permohonan izin dilakukan sepihak oleh
pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus menentukanya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
8
C. Tujuan Perizinan
Pemberian izin oleh penguasa atau pemerintah terhadap pemohon izin berarti
memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan
tertentu. Secara umum perizinan itu sendiri merupakan perbuatan yang pada mula-
mulanya dilarang akan tetapi hal itu diperkenankan setelah memenuhi persyaratan yang
sudah ditentukan.
Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan
peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan
kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap masyarakat pada dasarnya perizinan
merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap sesuatu yang
sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan akhirnya diperkenankan.
Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu :11
1) Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut
mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Untuk dapat melaksanankan peraturan, apakah ketentuan yang ada
didalam peraturan perundang-undangan tersebut tlah sesuai dengan
kenyataannya di lapangan.
2. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah
menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.
2) Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada
umumnya. Perizinan yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk :
1. Untuk adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
2. Untuk dapat trhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan
masalah dikemudian hari.
3. Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.
11 Ayu Sri Alfathia, Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 1991 Tentang Izin Tempat Usaha di Kota Padang, Skripsi, Fakultas Hukum Bung Hatta, Padang, 2001, hlm 15
9
D. Fungsi Perizinan
Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap ujung
tombak instrumen hukum berfungsi :12
1) Pengarah
2) Perekayasa
3) Perancang masyarakat adil dan makmur
4) Pengendali
5) Penertib masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern)
E. Bentuk dan isi dari perizinan
Untuk kepastian hukum, diterbitkanya suatu izin harus berbentuk tertulis yang
secara umum memuat hal-hal berikut ini :13
1. Organ yang berwenang.
2. Adresat
3. Diktum
4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat merupakan
subtansi yang diputuskan dalam suatu izin.
5. Pemberian alasan (berkaitan dengan pertimbangan –pertimbangan yang
harus sesuai dengan kondisi objektif dari peristiwa/fakta serta subjek hukum).
6. Tambahan (dapat berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan,
kebijakan yang akan dikeluarkan).
F. Aspek Yuridis pada Izin
Menurut Spelt dan ten Berge, pada umumnya sistem ini terdiri atas larangan,
persetujuanyang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang
berhubungan dengan izin :
1. Larangan
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin
12 Ridwan. HR, Op. Cit.., Hal. 15013 Ibid.
10
BAB II
IZIN SEBAGAI KETETAPAN PEMERINTAH
A. Penguasa dan masyarakat
Antara penguasa dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik.
Hubungan tersebut dapat dilihat dari 2 sisi. Pada sisi yang pertama penguasa memberi
pengaruh tertentu pada masyarakat. pada sisi lain masyarakat mempengaruhi
penguasa dalam menjalankan tugasnya. Dalam masyarakat penguasa melaksanakan
aneka ragam tugas. Tugas – tugas ini kadang kala dibedakan dalam tugas – tugas
mengatur dan tugas – tugas mengurus (ordenede en verzorgende taken).
Tugas mengatur dari seorang penguasa adalah segala sesuatu terutama yang
menyangkut peraturan – peraturan yang harus dipatuhi oleh warga. Contoh mengenai
hal ini ialah keterlibatan penguasa dalam perkembangan tata ruang. Dalam rangka
tugas – tugas mengatur inilah, pemerintah melahirkan sistem – sistem perizinan.
Sedangkan Tugas mengurus, terutama dalam sejarah masa kini, telah tumbuh pesat
seiring dengan berkembangnya konsep Negara ( sosiale verzorgingsstaat ), dengan
perluasan tugas penguasa, terjadi pula adanya perubahan dalam penggunaan
instrumen – instrumen pemerintahan.
Demikianlah keterlibatan penguasa dalam bidang – bidang kesejahteraan
social – ekonomi dan pemeliharaan kesehatan sangat besar. Dalam rangka tugas –
tugas mengurus,penguasa bertindak aktif dengan menyediakan sarana – sarana
( financial dan personal ). Ungkapan dari hal ini ialah sebagai peraturan jaminan social
dan pembayaran – pembayaran yang terkait, peraturan – peraturan subsidi dan adanya
berbagai lembaga penguasa dalam bidang ini.
11
Dengan perluasan tugas penguasa terjadi perubahan pula dalam instrumen –
instrumen pemerintah. Organ – organ pemerintah, dalam melaksanakan tugas itu,
memerlukan wewenang – wewenang baru dan instrumen – instrumen lain. Disamping
itu juga diperlukan adanya keputusan – keputusan yang bersifat individual ( seprti
member izin atau tidak ), sanksi – sanksinya ( yang berupa pemaksaan pemerintah atau
penarikan kembali izin ).
Namun, dalam Negara hukum demokratis, penguasa tidak dapat
menggunakan instrumen – instrumen yang tersedia baginya tanpa batas dan syarat.
Karena itu penggunaannya dibatasi dengan peraturan perundang – undangan yang
ada. Aturan – aturan yang menjadi dasar diadakan pembatasan atas wewenang
penguasa, telah diatur dan ditetapkan oleh Hukum Tata Negara ( HTN ) dan Hukum
Administrasi Negara ( HAN ).
Suatu batas umum dari wewenang penguasa ialah kemungkinan bagi
masyarakat secara keseluruhan untuk menolak kebijaksanaan penguasa yang tidak
dikehendaki dengan tidak memilih kembali suatu pemerintahan, jika mereka tidak
menyetujui kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah itu. Lebih khusus, dibanyak
Negara diberi kemungkinan pada yang berkepentingan untuk mempengaruhi suatu
keputusan sebelumnya atas dasar peraturan – peraturan peran serta tertentu ( inpraak ;
perlindungan hukum preventif ) dan atau mengajukan keberatan kemungkinan terhadap
suatu keputusan tertentu perlindungan hukum refrensif. Dalam hal terakhir pengawasan
dilakukan, tergantung pada peraturan undang – undang, dengan mengajukan keberatan
pada organ pemerintah yang lebih tinggi atau dengan banding pada hakim yang bebas.
B. Izin sebagai sebuah Beschkking ( ketetapan Pemerintah )
Pengertian “ Beschikking “ diperkenalkan di Negeri Belanda oleh Van der Pot
dan Van Vollenhoven dan masuk ke Indonesia melalui Prins . Perkataan “ Beschikking “
ini di Indonesia antara sarjana yang satu dengan yang lain tidak terdapat persamaan di
dalam menterjemahkannya kedalam Bahasa Indonesia . Ada yang menterjemahkannya
dengan :
12
+ Ketetapan ....... Menurut E. Utrecht
+ Keputusan ....... Menurut Prof . Koentjoro
+ Penetapan ........Menurut Prayudi Atmosudirdjo
Beberapa sarjana telah membuat definisi tentang ketetapan yang agak
berlainan satu dengan yang lain :
a. Menurut Prins adalah susatu tindak hukum sepihak di bidang pemerintahan
dilakukan oleh alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus.
b. E.Utrecht menyatakan ketetapan adalah suatu perbuatan berdasrkan hukum public
yang bersegi satu, ialah yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan
sesuatu kekuasaan istimewa.
c. Van der Pot berpendapat bahwa ketetapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
alat-alat pemerintahan itu menyelenggarakan hal khusus, dengan maksud
mengadakan perubahan dalam lapangan hubungan hukum.
d. Van Vollenhoven berpendapat bahwa penetapan/keputusan yang bersifat legislative
yang mempunyai arti berlainan.
Selain pendapat para sarjana diatas, dalam hukum positif kita juga mengenal
apa yang disebut dengan Beschkking dalam ketentuan UU PTUN adalah penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah attau pejabat tata usaha Negara yang
mengakibatkan adanya tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundangan, dan bersifat kongkrit, individual, dan final ( pasal 1 ayat 3 UUPTUN )
dapat dilihat unsure yang membentuk pengertian itu meliputi :
1. Penetapan tertulis.
2. Badan / Pejabat tata usaha Negara.
3. Tindakan hukum tata usaha Negara.
4. Peraturan perundangan yang berlaku.
5. Konkrit
6. Ditujukan kepada individu. Final akibat hukum.
7. Seorang badan hukum / perdata.
13
Dari norma – norma yang disebutkan diatas apa dan bagaimana di kenal
adanya beberapa kombinasi, diantaranya norma yang ditujukan kepada umum ( sifat
abstrak ) tidak menunjukan hal yang konkrit. Contoh lain seperti rambu lalu lintas yang
melarang untuk melakukan parkir. Yang demikian hal ini lebih konkrit yakni hanya
diperuntukkan untuk parkir bukan untuk hal yang lain, yang lainnya norma yang
ditujukan kepada individu yang memuat hal abstrak contohnya izin gangguan ditujukan
tertentu kepada si pemohon izin.
C. Jenis – jenis Ketetapan
Dalam buku-buku hukum administrasi berbahasa Indonesia, dapat dibaca
beberapa pengelompokan keputusan. E.Utrecht menyebutnya “ketetapan”, sedangkan
Prajudi Atmosudirjo menyebutnya “penetapan”. Pengelompokkan tersebut antara lain