Hukum, Media dan HAM - R. Herlambang P. Wiratraman · UU ITE DAN PUTUSAN MK Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam

HUKUM, MEDIA DAN HAK ASASI MANUSIA

Dr. R. Herlambang P. Wiratraman Fakultas Hukum Universitas Airlangga

[email protected]

➤ Perkembangan Hukum Media Pasca Soeharto

➤ Hukum Pers, Hukum Media dan Kasus-Kasus Hukum

➤ Teknologi dan Hak Asasi Manusia: Tren Pembatasan Kebebasan Ekspresi

➤ Tantangan Politik Hukum Media dan Upaya Transformasi Sosial dalam Negara Hukum Indonesia

MEDIA DAN KONTEKS POLITIK PASCA SOEHARTO

➤ Ruang demokrasi politik kian terbuka

➤ Konstitusionalisasi hak-hak dasar dan pembentukan maupun ratifikasi instrumen hukum HAM

➤ UU Pers No. 40 Tahun 1999: 4.2. “Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan dan pelarangan penyiaran”

➤ UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002

PERKEMBANGAN PERS: ANTARA BERSEMI DAN BERGUGURAN

• Pemimpin Redaksi Beritagar.id, Wicaksono, alias Ndoro Kakung

Sumber: Nezar Patria, Dewan Pers, Februari 2016

FUNGSI MEDIA DAN KAITANNYA DENGAN HAM

➤ Pasal 3.1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

➤ Pasal 4.1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

mengorbankan akurasi; sumber dari media sosial; sepihak tanpa konfirmasi, khususnya dari kepolisian; provokatif; mudah meralat; diberitakan dalam kurun tak lebih sejam

9

10

2009

Anak Agung Narendra Gede Prabangsa, Radar Bali’s journalist, found death in Padangbai beach (Bali, 11 February 2009)

“Learning from Prabangsa’s case, legal enforcement might be possible if social and political movement also take place, this is due to so many routes to justice, systematic barriers, law and politics manipulation” (Rai Warsa, 27 July 2010)

Press Freedom Index

Tahun Netherlands Indonesia Thailand Philippines

2002 1 57 65 89

2003 1 110 82 118

2004 1 117 59 111

2005 1 102 107 139

2006 1 103 122 142

2007 12 100 135 128

2008 16 111 124 139

2009 7 100 130 122

2010 1 117 153 156

2011-2012 3 148 137 140

2013 2 139 135 147

2014 2 132 130 149

2015 4 138 134 141

Ardiansyah, Merauke TV Journalist, 30 July 2010 (killed)

Banjir Ambarita, Bintang Papua, 3 March 2011 (stabbed)

Ridwan Salamun, Sun TV, 21 August 2010 (killed)

Alfrets Mirulewan, Editor Chief’s Pelangi Maluku, 17 December 2010 (killed)

Ahmadi, Harian Aceh’s journalist, Simelue, 18 May 2010 (tortured)

Criminal Court’s Judgments

Cases in Post-Soeharto

Indictment Court VerdictDC – HC - SC

Rakyat Merdeka (Supratman) / 2003

Defamation - 6 years maximum

Probation for 12 months (DC)

Radar Yogja (Risang Bima Wijaya) / 2002

Defamation - 1 year and 4 months

6 months in jail (SC)

Teguh Santoso (Rakyat Merdeka Online) / 2005

Hatred sowing - 5 years

Interlocutory decision: indictment was unacceptable (DC)

Tempo (Bambang Harymurti) / 2003

Spreading False News - 10 years

1 year in jail (HC), acquitted (SC)

Playboy Indonesia (Erwin Arnada) / 2006

Public Decency - 2 years and 8 months

2 years, but in Judicial Review, Erwin was acquitted. (SC)

Cases during Soeharto

Indictment and Sanction

Court Verdict DC – HC - SC

Pop Magazine (Rey Hanintyo) / 1974

Defamation - 6 years & fine; 2-10 years

2 years (DC)

Sriwijaya Post (M. Sholeh Thamrin) / 1992

Defamation - 1 years and 6 months

Prosecutor’s indictment was unacceptable (DC)

AJI (A. Taufik, Eko Maryadi, Danang K.W.) /1994

Hatred sowing - 7 years & fine

3 years (* Danang 18 months) (SC)

Sinar Pagi Daily (S.A.S.) / 1982

Spreading False News - 10 years

6 months and probation for 1 year (HC)

Varia Baru (Kadis Purba) / 1971

Public Decency - 1 year and 4 months

6 months in jail and probation for 2 years (DC)

Press Freedom: Indonesia

• physical attacks (extrajudicial killings, stabbing, torturing, burning the papers office)

• suppressive legislations • court as an intimidation mechanism (criminal

prosecution and ULAP) • press council plays key roles, but limited authority • decentralisation as political shift character in shaping

press freedom • law enforcement is easily ‘disciplined’ • professional journalism is the most targeted,

corruption and natural resources excessive exploitation as the most dangerous reports

• impunity system • key actors: media ownership, predatory elites, and

privatised gangsters

POLITICAL CONTEXT: DECENTRALIZATION

Legacies: Transfer of political authority, the shift of centralized-monopoly to decentralized-autonomous governance

Shifting power relations, increasing power for (local) capital, decreasing influence of the state.

Shifting power relation, increasing power for economy-political elites into local arena, therefore elites have played more important roles compared to the state authority

A growing number of civil lawsuits

A new pattern of violence. Arising local issues of corruption, illegal logging or mining, and other excessive exploitation of natural resources, the press had been easily attacked at local level.

LANDMARK DECISION

Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/PID/2005

Studi Kasus: Ada Tomy di Tenabang? Majalah Tempo, Edisi No. 01 / XXXII / 03-09 Maret tahun 2003

Pembelajaran penting apa dari kasus tersebut?

"SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK

MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA

INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG

BERMUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK”

Pasal 27 ayat 3 UU ITE

UU ITE DAN PUTUSAN MK

➤ Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. [Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008]

➤ Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

PEMBERLAKUKAN UU ITE: ANCAMAN KEBEBASAN EKSPRESI1. 53% kasus UU ITE terjadi hanya di tahun 2014 saja. 2. Pada tahun 2014 rata-rata ada 4 kasus UU ITE yang dilaporkan setiap

bulan. 3. Secara geografis kasus UU ITE merata terjadi dari Aceh sampai Makassar 4. 77% orang yang diadukan dengan UU ITE adalah laki-laki. 5. Sebanyak 92% dilaporkan dengan pasal defamasi baik dari pasal 27 ayat

3 UU ITE maupun masih berpegang pada pasal 310-311 KUHP 6. Kasus di Facebook paling banyak terjadi, tetapi penggunaan SMS dan

BBM juga bisa dikenakan UU ITE 7. Tidak hanya awam saja, Pejabat Publik sebanyak 37% dari kasus

melaporkan warganya dengan UU ITE 8. Sebanyak 71% kasus dibawa sampai ke pengadilan, namun yang diputus

bersalah hanya 13% dengan hukuman di bawah 1 tahun penjara.

2008-2014 (data: Damar Juniarto, SAFENet)

PRIVASI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri

masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara

tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti

tersebut di atas

UDHR 1948 art. 12 + ICCPR art. 17

Dewan HAM PBB telah mengadopsi Resolusi 68/167 tentang perlindungan hak atas privasi di era digital. Salah satu klausulnya menegaskan bahwa hak yang sama bagi setiap orang saat mereka offline juga harus dilindungi saat mereka online, termasuk hak atas privasi.

TANTANGAN POLITIK HUKUM MEDIA

➤ Mendorong profesionalisme dan kesejahteraan pekerja media ➤ Memperkuat sistem hukum perlindungan kemerdekaan pers

(dekriminalisasi, mekanisme pers, memangkas impunitas, membatasi intervensi kepemilikan media dan jaminan frekuensi publik)

➤ Menjaga adanya kepastian hukum, untuk menyegerakan revisi UU ITE, dengan penghapusan seluruh ketentuan pidana di dalamnya, khususnya ketentuan mengenai pidana penghinaan dan pencemaran nama baik;

➤ Memastikan tidak adanya kekosongan hukum (recht vacuum), ketentuan-ketentuan pidana tersebut dikembalikan pengaturannya dalam KUHP.

➤ Pendidikan Tinggi Hukum: Mengembangkan Pembelajaran Hukum Interdisipliner, Pengembangan Kurikulum Hukum dan Kebebasan Pers atau Hukum dan Media.  

“Freedom of the press is not merely a matter of democracy, but also a matter of human civilization in the manifestation of the nation and the state!