Hukum, Konstitusi dan Konstitusionalisme (2021)

Hukum, Konstitusi dan Konstitusionalisme

Herlambang P. Wiratraman Magister Ilmu Hukum (MIH)

Fakultas Hukum Universitas Airlangga 4 Maret 2021

PembahasanMenjelaskan dan menganalisa tentang Hukum, Konstitusi dan Konstitusionalisme serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.

• Konsep tentang hukum, konstitusi dan konstitusionalisme• Hubungan hukum dan konstitusi• Kedudukan, isi, fungsi dan tujuan konstitusi• Gagasan, isi dan perkembangan konstitusionalisme• Hak konstitusional, wewenang konstitusional

• Asshiddiqie, Jimly , 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Konpress

• Wiratraman, H.P. 2007. Teori Konstitusi dalam Perspektif Hukum Kritis. Jurnal Konstitusi, Vol. 4 Nomor 2 Juni 2007. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Sumber Belajar

Hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan kekuasaan dan perlindungan hak warga

Konstitusi, refleksi hukum sekaligus peradaban bernegaranya, karena menata relasi kekuasaan dan warga

• Hukum dasar sebagai konstitusi, merupakan ekspresi pembentuknya, dalam ruang dan waktu tertentu sebagai penjelas arah konstitusionalismenya

• Konstitusionalismenya, adalah spirit, gagasan, atau pula imajinasi bernegaranya

Konstitusionalisme ala Pak Tandyo

• “Konstitusionalisme adalah unsur sine qua non bagi eksistensi hukum nasional yang tak hanya populis akan tetapi juga humanistis.” (Wignjosoebroto 2002:587)

• Ada empat hal yang perlu secara mendasar dipahami, yakni soal pemaknaan konstitusi dengan konteks sejarahnya, konstitusi sebagai kontrak dasar kewargaan, dan konstitusionalisme sebagai doktrin transplantif beresensi dua. (Wignjosoebroto 2002:403-14)

• Wadah “kotak hitam konstitusi"• Konstitusi itu ‘cumalah raga atau wadah saja’, dan bukanlah ‘jiwa atau semangat’; ‘manifestasi yuridis saja’ dan bukanlah ‘makna kulturalnya’.

• Konstitusionalisme sebagai doktrin transplantif beresensi dua.

Fungsi Konstitusi Maarseveen, H.C and Ger van der Tang (1978). Written Constitutions: A

Computerized Comparative. Study. New York: Oceana. )

Isi Konstitusi

Studi Kasus: Kebebasan Beragama

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (pasal 29 UUD 1945)

Studi Kasus: Hak atas Layanan Kesehatan

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Paradigma berbasis masyarakat versus ‘ketatanegaraan matematis’

State based paradigm Paradigma itu memusatkan perhatiannya pada aspek-aspek struktur dan fungsional negara, seperti aspek institusional, kewenangan, hubungan, hirarki, pergeseran/pengisian jabatan, dan aspek ketentuan normatif yang sebagian besar cara pandangnya serba legal-formal.

Society based paradigm (paradigma berbasis masyarakat, yang melihat hukum-hukum yang bekerja di tengah masyarakat).

Pak Tandyo seolah menjawab sekaligus mengobati dahaga atas realitas negara hukum yang sarat ditumpangi dengan kepentingan elit penguasa yang korup, manipulasi kewenangan, membiarkan praktik transaksional dalam pembentukan hukum serta penundukan sistem hukum oleh kuasa politik ekonomi liberal. Penegak hukum dan penegakan hukum bekerja secara diskriminatif, tegak-tegas berani melawan rakyat miskin, tetapi lumpuh, penuh keraguan dan maju-mundur menghadapi kaum kaya.