Hukum Keuangan Negara - Kuliah i

8/6/2019 Hukum Keuangan Negara - Kuliah i

1/22

1

HUKUM KEUANGANNEGARA INDONESIA

DISAMPAIKAN OLEH :

Drs. A.Y. Suryanajaya, SH. MH.


2/22

2

DASAR HUKUM Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan

Negara; Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang

Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 TH. 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang

Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 33 Th. 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah;

Undang-Undang di bidang Perpajakan & Bea Cukai Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan pemerintah No. 21 Th. 2004 tentang

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga(RKA-KL).

Peraturan pemerintah No. 24 Th. 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan pemerintah No. 6 Th. 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara


3/22

3

PENGERTIAN HUKUM Adalah sulit sekali merumuskan sebuah definisi

hukum yang lengkap karena luasnya hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu

Van Apeldoorn

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup

yang mengatur tata tertib dalam suatumasyarakat dan seharusnya ditaati olehanggota-anggota masyarakat yangbersangkutan, oleh karena pelanggaranpetunjuk itu dapat menimbulkan tindakandari pemerinatah masyarakat iru.

E. Utrecht

Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi

seseorang, tetapi menyangkut dan mengatur

berbagai aktivitas manusia dalam ia berhubungan

dengan manusia-manusia lainnya, atau dengan

perkataan lain, hukum mengatur pelbagai aktivitasmanusia itu dalam hidup kemasyarakatan.

G. Niemeyer / Sunarjati H.


4/22

4

PENGERTIAN HUKUM

Hukum sebagai alat untuk mengendalikanmasyarakat ke arah masyarakat yang tertib

( Leopold Pospisil )

Hukum sebagai alat untuk melakukanperubahan masyarakat (the law as a tool ofsocial engineering)

( Roscoe Pound )


5/22


6/22


7/22

7

FUNGSI HUKUM

Hukum sebagai kaidah atau norma

mempunyai fungsi :

1. Menjamin kepastian hukum, yaitu :

a. Dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal

yang konkretb. Keamanan hukum yang berarti

perlindungan bagi para pihak terhadapkesewenang-wenangan hakim

2. Menjamin keadilan sosial

Keadilan yang berlaku dalam hubungan

antar manusia di dalam masyarakat

3. Pengayoman

Melindungi manusia dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, baik badan, jiwa

maupun hak-hak pribadinya. Pengayomanmeliputi fungsi pendidikan

dan fungsi perlindungan


8/22

8

SUMBER HUKUM

INDONESIA

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang

Hukum Adat dan HukumKebiasaan

Yurisprudensi (Keputusan

Hakim) Traktat (Perjanjian

Internasional)

Doktrin Hukum (Ajaran

Hukum)


9/22

9

Pengertian

KEUANGAN NEGARACakupan keuangan negara meliputiaspek-aspek yang berhubungan denganfungsi fiskal, lembaga fiskal, teori

tentang barang dan jasa-jasa sosial ataupublik, teori tentang distribusi optimal,politik fiskal, struktural pengeluaran,struktural penerimaan, pengaruh pajakdan pengeluaran pemerintah pada pola

tingkah kegiatan ekonomi, pengaruhefisiensi dan kapasitas keluaran (output),kebijaksanaan fiskal dalam kaitannyadengan alokasi sumber-sumber,distribusi pendapatan dan kekayaan,

stabilisasi ekonomi serta masalahkebijaksanaan.

( Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave)


10/22

10

Keuangan Negara

Public finance, also known as public sector economics

or public economics, focuses on the taxing and

spending activities of government and their influence

on the allocation of resources and distribution ofincome

( Havey S. Rosen dalam Public Finance)

Pembahasan keuangan negara biasanya

ditekankan pada segi-segi yang berkaitan

dengan pengeluaran negara, pendapatan

negara, perpajakan, hutang negara dananggaran negara.

(C. Goedhart )


11/22

11

PENGERTIAN KEUANGANNEGARA

Administrasi keuangan terdiri dari serangkaianlangkah-langkah dimana dana-dana disediakanbagi pejabat-pejabat tertentu di bawah prosedur-prosedur yang akan menjamin sah atau berdaya-gunanya pemakaian dana-dana itu. Bagian utama,ialah menyusun anggaran belanja, pembukuan,

pemeriksaan pembukuan, pembelian, danpersediaan. Anggaran belanja adalah perkiraanpengeluaran dan penerimaan yang seimbanguntuk suatu waktu tertentu. Di tangan pemimpinadministrasi, anggaran belanja itu adalah catatanpelaksanaan pekerjaan di waktu lampau, suatumetode pengawasan pada waktu ini, dan proyeksi

rencana-rencana di masa datang. Padapemerintah dana-dana itu terutama berasal daripajak-pajak, tetapi juga dari pinjaman danpendapatan-pendapatan yang ditetapkan olehbadan perundang-undangan. Seorang eksekutifhampir tidak dapat meremehkan watakadministrasi keuangan yang dimana-mana

kelihatan pengaruhnya di dalam administrasiumum, merembesi setiap aspek kegiatannnya,dan sangat penting bagi pelaksanaan setiaptugas.

Dimock & Dimock dalam Administrasi negara


12/22

12

Teori ilmu keuangan negara mempelajari soal-soal

pembelanjaan dari RumahTangga Negara (RTN), dan

merupakan bagian dari ekonomi teori yang mempunyaitiga tugas yaitu :

1. Tugas Analitis, yaitu tugas untukmenganalisis gejala masyarakat yang timbul

akibat tindakan-tindakan pemerintah2. Tugas normatif, yaitu tugas yang mempelajaripertanyaan bagaimana tindakan-tindakanpembelanjaan pemerintah dapatdipergunakan untuk mencapai tujuanmasyarakat dan cara bagaimana ini dapat

dilakukan dengan sebaik-baiknya.3. Tugas historis deskriptif, yaitu tugas untuk

mempelajari keadaan yang berlainan dari RTN(Rumah Tangga Negara) di beberapa tempat(descriptif) dan pada beberapa waktu(historis)

Descriptif - misalnya di USA bagaimana dandi Indonesia bagaimana Historis - padazaman Belanda, Jepang, dan lain-lain

(Rahman Prawiraamidjaja dalam Keuangan Negara danKebijaksanaan Fiskal)


13/22

13

KEUANGAN NEGARAMenurut UU No. 17 tahun 2003 :

Keuangan negara adalah semuahak dan kewajiban negara yang

dapat dinilai dengan uang, sertasegala sesuatu baik berupa uangmaupun berupa barang yangdapat dijadikan milik negara

berhubung dengan pelaksanaanhak dan kewajiban tersebut

Pasal 1 UU 17/2003


14/22

14

RUANG LINGKUP

KEUANGAN NEGARA

Hak negara untuk memungut pajak,mengeluarkan dan mengedarkan uang, danmelakukan pinjaman;

Kewajiban negara untuk menyelenggarakantugas layanan umum pemerintahan negaradan membayar tagihan pihak ketiga;

Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah;

Kekayaan negara/kekayaan daerah yangdikelola sendiri oleh pihak lain, berupa uang,surat berharga, piutang, barang, serta hak-haklain yang dapat dinilai dengan uang, termasukkekayaan yang dipisahkan pada perusahaannegara/perusahaan daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah

dalam angka penyelenggaraan tugaspemerintah dan / atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan

menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah.

Meliputi :


15/22

15

ASAS-ASAS UMUM

PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA

Asas-asas baru sebagai pencerminan

best practices dalam pengelolaan

keuangan negara :

Akuntabilitas berorientasi padahasil

Profesionalitas Proporsionalitas

Keterbukaan dalam pengelolaan keuangannegara

Pemeriksaan keuangan oleh badan

pemeriksa yang bebas dan mandiri

Penjelasan UU 17/2003

US$RP ?


16/22

16

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan denganundang-undang.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan

pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalamtahun anggaran yang bersangkutan harusdimasukkan dalam APBN.

Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk

pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus penerimaan negara untuk

membentuk dana cadangan atau penyertaan padaperusahaan negara harus memperoleh persetujuanDPR.

Pasal 3 UU No. 17 Th. 2003


17/22

17

KEKUASAAN ATASPENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA

PRESIDEN

PEMEGANG KEKUASAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA

MENTERI/

PIM. LEMBAGAMENTERI

KEUANGAN

GUBERNUR/BUPATI/

WALI KOTA SELAKU

KEPALA PEMDA

SELAKU PENGELOLA

FISKAL DAN WAKILPEMERINTAH

DALAM KEPEMILIKAN

KEKAYAAN NEGARAYANG DIPISAHKAN

SELAKU PENGGUNA

ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

KEMENTRIAN NEGARA/

LEMBAGA YANGDIPIMPINNYA

SELAKU KEPALA PEMDA

UNTUKMENGELOLAKEUANGAN DAERAH

DAN MEWAKILIPEMDA DALAM

KEPEMILIKAN KEKAYAANDAERAHYANG DIPISAHKAN

DIKUASAKAN

TIDAK TERMASUK KEWENANGAN DI BIDANGMONETER, YANGMELIPUTI ANTARA LAINMENGELUARKAN DANMENGEDARKAN

UANG, YANG DIATURDENGANUNDANG-UNDANG


18/22


19/22

19

Tujuan Penggunaan

Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Negara

Kuasaan atas pengelolaan

keuangan negara digunakanuntuk mencapai tujuanbernegara

Dalam rangka

menyelenggarakan fungsipemerintahan untuk mencapaitujuan di atas setiap tahundisusun APBN/APBN


20/22

20

TUGAS MENTERI

KEUANGAN (CFO)

a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangkaekonomi makro

b.M

enyusun rancangan APBN

danrancangan perubahan APBN

c. Mengesahkan dokumen pelaksanaananggaran

d. Melakukan perjanjian internasional dibidang keuangan

e. Melaksanakan pemungutan pendapatannegara yang telah ditetapkan dengan UU.

f. Melaksanakan fungsi bendahara umumnegara

g. Menyusun laporan keuangan yangmerupakan pertanggungjawaban

h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidangpengelolaan fiskal berdasarkan ketentuanUndang-Undang


21/22

21

TUGAS MENTERI/PIMPINAN

LEMBAGA

a. Menyusun rancangan anggaran kementriannegara/lembaga yang dipimpinnya.

b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

c. Melaksanakan anggaran kementrian negarayang dipimpinna.

d. Melaksanakan pemungutan penerimaannegara bukan pajak dan menyetorkannya keKas Negara

e. Mengelola piutang dan utang negara yangmenjadi tanggung jawab kementriannegara/lembaga yang dipimpinnya

f. Mengelola barang milik negara yang menjaditanggung jawab kementrian negara/lembaga

yang dipimpinnya

g. Menyusun dan menyampaikan laporankeuangan kementrian negara/lembaga yangdipimpinnya.


22/22

22

Hukum Keuangan Negara - Kuliah i

Documents