Hukum Kepolisian

1

HUKUM

KEPOLISIAN

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Oleh :

IRJENPOL(P) DRS. MOMO KELANA MSi

2

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bagi pejabat Kepolisian penguasaan Hukum Kepolisian merupakan suatu keharusan bahkan kebutuhan Dalam pelaksanaan tugasnya.

Kewenangan Polisi= Mandat dan kekuasaan dari Rakyat Perlu pertanggungjawaban.

Hukum Kepolisian diperlukan sebagai acuan normatif dan utk memberi arahan kpd. Anggota dalam pelaksanaan tugas .

4

Tujuan Pembelajaran umum

PASIS/Mhs dapat memahami Konsep-konsep Hk.Kepolisian dan Hubungannya dg. Konsepsi Kepolisian dalam rangka pemuliaan profesi.

Dapat lebih menghayati filosofi dan arti Kepolisian (Universal dan Khas Indonesia)- Terhindar dari penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran hukum.

Memahami hak-hak masyarakat dlm. Penyelenggaraan fungsi kepolisian

Memberdayakan kemampuan membangun komunikasi kemitraan dgn. Masyarakat yang dilayaninya.

5

Tujuan Pembelajaran Khusus

PASIS /MHS mampu mengaktualisasikan

asas-asas kepolisian dalam berbagai tataran

pelaksanaan tugas pokok Polri.

PASIS /MHS mampu membuat analisis

awal, telaahan dan saran staf dalam

penyelenggaraan teknis kepolisian pada

sat opsnal ditingkat Pusat dan Kewilayahan.

6

BUKU ACUAN

Momo Kelana, HUKUM KEPOLISIAN, PTIK, 1994

PTIK, MODUL A2104/2SKS, HUKUM KEPOLISIAN

-----------------, MEMAHAMI UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN No.2 TAHUN 2002, PTIK 2002

---------------------, KONSEP-KONSEP HUKUM KEPOLISIAN INDONESIA, PTIK. 2007

Sitompul, DPM. Irjen.Pol.Drs. SH. MH. PERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA TAHUN 1945-2004, Divisi Pembinaan Hukum POLRI, Jakarta,2004

7

SESI 1:

II. Jatidiri Kepolisian &

KonsepsiKepolisian KEBERADAAN DAN JATIDIRI KEPOLISIAN

Keberadaan dan Jatidiri Kepolisian bersifat unik. Tiap Negara memiliki Jatidiri Kepolisian sendiri yang khas dan berbeda dengan negara lain, disamping hal-hal yang bersifat universal.

ISTILAH “POLISI”

Arti istilah “Polisi” berbeda-beda sepanjang sejarah dan diberbagai Negara.

Istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “POLITEIA” yang berarti seluruh pemerintahan Negara Kota(Polis).

Tiap Negara menggunakan istilah yang berbeda sesuai bahasa dan kebiasaannya. (Constable; Police; Polizia; Polizei; Politie ; Polisi; Polis dll.)

8

Arti istilah Polisi SIR JOHN MOYLAN(1953:4) :

“Istilah Constable mengandung dua arti yaitu

pertama sbg .sebutan untuk pengkat terendah

dikalangan kepolisian.(Police Constable)kedua :

Kantor Polisi (Office of Constable).

Pada jaman Yunani Kuno istilah “Politeia” berarti

seluruh pemerintahan Negara Kota.

Pembagian Fungsi Pemerintahan Abad XVI di

Perancis atas: Defensi; Diplomasi; Finansi;

Yustisi dan Polisi.

9

Istilah”Polizei” di Jerman ditemukan dalam :

a. WOHLFAHRTSPOLIZEI : Meliputi

urusan pemerintahan mengusahakan

kesejahteraan (mendekati pengertian

pamongpraja atau bestuur);

b. SICHERHEITSPOLIZEI : Meliputi

urusan ketenteraman, keamanan , ketertiban

umum dan penolakan bahaya.

10

VAN VOLLENHOVEN , dalam teori CaturPraja mengemukakan pembagian fungsi pemerintahan kedalam: Bestuur, Politie, Rechtspraak dan Regeling.

Arti istilah “Polisi” juga dapat ditemukandalam pendapat : Charles Reith; Bruce Smith; Encyclopaedia , Kamus Kramers dan Kamus Purwadarminta. *)

11

Pemakaian istilah Polisi

UNTUK MENYEBUT LINGKUNGAN PEKERJAAN

TERTENTU (TUGAS POLISI)

UNTUK MENYEBUT BADAN/ORGAN YANG

MELAKSANAKAN TUGAS (ORGAN POLISI).

UNTUK MENYEBUT PEJABAT YANG

MENGEMBAN TUGAS (PEJABAT POLISI)

UNTUK MENYEBUT BIDANG ILMU

PENGETAHUAN YANG DIGUNAKAN DALAM

TUGAS KEPOLISIAN (ILMU KEPOLISIAN).

12

Istilah yang berkait dgn.hal-ihwal

POLISI

KEAMANAN

KEAMANAN NASIONAL

KEAMANAN NEGARA

KEAMANAN RAKYAT SEMESTA

KEAMANAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

KEAMANAN DALAM NEGERI

13

Faktor yang menentukan jatidiri dan

keberadaan Kepolisian suatu Negara

• FALSAFAH BANGSA

• IDEOLOGI NEGARA

• TUJUAN NEGARA

• BENTUK NEGARA

• SUSUNAN NEGARA

• SISTEM PEMERINTAHAN

• SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

• ASPIRASI BANGSA TENTANG

KAMTIBMAS & GAKKUM

KONSEPSI KEPOLISIAN

KEBERADAAN

&

JATI DIRI

KEPOLISIAN

14

KONSEPSI KEPOLISIAN

• ==> BENTUK SISTEM KEPOLISIAN YG DIANUT

• MANIFESTASI NILAI-NILAI YG TERKANDUNG DLM

KONSTITUSI

• MENCAKUP SEGALA HAL-IKHWAL YG BERKAITAN

DGN FUNGSI DAN LEMBAGA POLISI

KESELURUHAN KONSEP DALAM

PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN SBG:

15

Muatan Konsepsi Kepolisian

Landasan ideal/filsafati Kepolisian

Tujuan Kepolisian

Fungsi Kepolisian

Tugas Kepolisian

Susunan dan kedudukan Kepolisian

Asas-asas Kepolisian

Wewenang dan Tanggungjawab Kepolisian

Pembinaan Fungsi Kepolisian

Hubungan-hubungan Kepolisian

16

SEKIAN UTK SESI 1

17

SESI 2 : III. LATAR BELAKANG HUKUM KEPOLISIAN

MENGAPA PERLU HUKUM KEPOLISIAN

a. SETIAP MASYARAKAT PERLU

HUKUM

BENTUK-2

HUBUNGAN

WARGA MASY.

DLM

KEHIDUPAN

BERSAMA

MENGATUR

MEMAKSA

b. HUKUM = KAIDAH-2

DLM MASY. DICIPTAKAN

DGN HARAPAN DPT

DIPATUHI,

TUJUANMASY. DPT

LANGSUNG

LESTARI

18

c. KENYATAAN BAHWA HUKUM TDK SELALU DIPATUHI ==> TERJADI

PELANGGARAN TERHADAP HUKUM/KAIDAH-2 DLM MASY. ==> DPT

MEMBAHAYAKAN /MERUPAKAN ANCAMAN BAGI KELANCSUNGAN/KEUTUHAN MASY.

d. TIMBUL TUGAS/KEPENTINGAN UNTUK :

* MENGAWASI AGAR HUKUM DIPATUHI

* MENCEGAH AGAR TIDAK TERJADI PELANGGARAN

* MENINDAK PARA PELANGGAR

MEWUJUDKAN “KETERTIBAN HUKUM”

4

19

e. PADA MASY. “PRA NEGARA”

TUGAS MENGAWASI, MENCEGAH,

MENINDAK PELANGGAR (TUGAS POLISI)

DILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGA

MASYARAKAT.

PERKEMBANGAN MASY.

TUGAS TSB TDK LAGI MAMPU

DILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGA

MASY. KARENA ADANYA KEPENTINGAN

YG SALING BERTENTANGAN DIANTARA

PARA WARGA MASY.

20

f. DIBENTUK KELOMPOK-2 DLM

KELUARGA YG DIBERI TUGAS UTK

MELAKS TUGAS POLISI.

PERKEMBANGAN MASY.DI

INGGERIS

==> 10 KELG=TYTHINGS ==>

TYTHINGMAN

==> 100 KELG= “A HUNDRED” ==>

HUNDREDMAN

==> 1000 KELG=SHIRE==>

“SHIREREEVES”

KIN POLICE

SHERIFF

DALAM NEGARA ==> TUGAS POLISI = SUATU BENTUK KEKUASAAN NEGARA

MERUPAKAN BAG. DARI

FUNGSI PEMERINTAHAN NEG.

==> FUNGSI KEPOLISIAN

DILAKS. OLEH ORGAN/ BADAN YG DISEBUT

“POLISI”

21

FUNGSI KEPOLISIAN

TUGAS POLISI

KEKUASAAN KEPOLISIAN

WEWENANG

POLISI

( POLICE AUTHORITY )

TANGGUNG JAWAB

( POLICE ACCOUNTABILITY )

( MORAL/FILOSOFIS, HUKUM,

SOSIAL )

22

• TUGAS

• KEWENANGAN

• TANGGUNG JAWAB

KEPOLISIAN

DIWADAHI

DALAM

ORGAN

KEPOLISIAN

TERDIRI DARI SUSUNAN

PENGEMBAN FUNGSI

KEPOLISIAN

DI DALAM HUKUM KEDUDUKANNYA

SAMA DENGAN WARGA NEGARA

LAINNYA DAN WAJIB MENJUNJUNG

HUKUM

PERLU ADA HUKUM YG MENGATUR TTG:

==> AGAR TIDAK TERJADI : TINDAKAN SEWENANG-2 MELANGGAR HAK ASASI

MANUSIA DAN BENTUK-2 PENYIMPANGAN DI LUAR KEWENANGAN BERDASARKAN

HUKUM.

HUKUM KEPOLISIAN

TUGAS, STATUS, ORGANISASI,

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

POLISI.

-HAK WARGA MASY. UTK BERPARTISIPASI DLM TUGAS POLISI.

-HAK WARGA MASY. UTK MENGAWASI POLISI

DAN

23

SEKIAN SESI 2

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

24

SESI 3: IV.PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIAN

DAN SIFAT HUKUM KEPOLISIAN

DI INGGRIS: Anglo Saxon (Common law )

POLICE LAW diartikan sebagai kumpulan undang- undang dan peraturan-peraturan

yang di perlukan oleh POLISI dalam melaksanakan tugasnya ( An arrangement of law

and Regulations for the Use of Police officers)

DI JERMAN: Eropa Kontinental (Civil Law )

POLIZEI RECHT dianggap sebagai kumpulan hukum yang dikhususkan pada

kedudukan dan wewenang Polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakekat

polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada Polisi

untuk bertindak, dan wewenang bertindak secara khusus baik terhadap orang

maupun terhadap benda.

DI NEGERI BELANDA:Eropa Kontinental (Civil Law)

POLITIE RECHT merupakan dasar-dasar bagi tindakan Polisi dan isinya sama

dengan POLIZEI RECHT di Jerman.

PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIAN

25

DI INDONESIA :

HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengatur

segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa

soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa

waktu dan lingkungan kuasa tempat.

Termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak

dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

fungsi kepolisian.

26

PENDAPAT PARA SARJANA

TENTANG HK. KEPOLISIAN VAN VOLLENHOVEN :

Politie Recht merupakan bagian dari Administratie Recht.

THORBECKE(1843)dan DE LA BASSECOUR CAAN (1870) menggunakan istilah Politie Recht untuk menyebut Administratie Recht.

BILL DREWS (1927) dan GERHARD WACKE : POLIZEIRECHT dapat dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur hakekat Polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada Polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orqng maupun terhadap benda,.

CECIL.CH. MORIARTHY : POLICE LAW meliputi semua peraturan dan Undang-undang yang harus diketahui oleh Polisi. (An arrangement of law and regulations for the use of Police Officers).

DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH. HUKUM KEPOLISIAN adalah Hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang Polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ.

DRS. MOMO KELANA MSi : HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian , serta bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat , orang dan soal-soal.

27

SIFAT HUKUM KEPOLISIAN

SIFAT HUKUM PADA UMUMNYA:

Menurut VAN APELDOORN:

Hk. Bersifat Mengatur dan Memaksa Dilihat dari kekuatan sanksinya:

Hukum yang bersifat mengatur (regelend recht) yaitu hukum yang tujuannya hanya memberi pedoman tentang bagaimana yang sebaiknya.

Hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht)

yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan apapun juga.

28

BEBERAPA KLASIFIKASI

HUKUM LAINNYA

HUKUM PROSEDURAL DAN ATAU

HUKUM FORMAL ;

HUKUM SUBSTANTIF DAN ATAU

HUKUM MATERIAL

SIFAT HUKUM KEPOLISIAN adalah

“mengatur” dan “memaksa” memuat baik

ketentuan prosedural maupun substantif.

29

MENGATUR : Memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas Polisi yang sebaiknya.

( Pasal yang mengatur ttg. Tugas dan wewenang serta hubungan-hubungan).

MEMAKSA : Memberi paksaan kepada Polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhinya dikenakan sanksi.(Pasal yang mengatur tanggungjawab)

30

SEKIAN UNTUK SESI 3

TERIMA KASIH ATAS

PERHATIANNYA.

31

SESI 4 : V. SUMBER-SUMBER HK. KEPOLISIAN

SUMBER HUKUM FORMAL

YAITU SUMBER YANG MENENTUKAN KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM.

YANG PENTING ADALAH CARA TERCIPTANYA HUKUM DAN BENTUK DLM. MANA HUKUM DINYATAKAN.

SUMBER HUKUM MATERIAL

YAITU SUMBER YANG MENENTUKAN ISI KAIDAH HUKUM

32

Sumber hukum kepolisian

Formal

UNDANG-UNDANG

KEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIAN

TRAKTAT

YURISPRUDENSI

ILMU PENGETAHUAN

33

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG SBG. BENTUK HUKUM

DINYATAKAN SECARA TERTULIS ,DAN

MEMPUNYAI KEKUATAN MEMAKSA.

MATERI HUKUM KEPOLISIANTERSEBAR DALAM BERBAGAI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN, SELAIN DALAM

UNDANG-UNDANG YANG SECARA KHUSUS

MENGATUR TTG. KEPOLISIAN.

TIAP NEGARA MENENTUKAN

SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

34

SUMBER HUKUM

DAN TATA URUTAN PERUNDANG-

UNDANGAN

MENURUT UNDANG-UNDANG NO.

10 TAHUN 2004

UUD 1945

UNDANG-UNDANG/PERPU

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN DAERAH

35

KEBIASAAN PRAKTEK

KEPOLISIAN UNDANG-UNDANG TDK PERNAH LENGKAP

DAN SELALU KETINGGALAN OLEH PERKEMBANGAN MASYARAKAT.

KEKURANGAN TSB. DICUKUPI OLEH HUKUM KEBIASAAN.

HK. KEBIASAAN WALAUPUN TIDAK DIBENTUK OLEH BADAN PEMBUAT UNDANG-UNDANG, DLM KENYATAAN DITAATI DAN MASY. MENERIMA KAIDAH-KAIDAH ITU SEBAGAI HUKUM.

DEMIKIAN HALNYA DGN. KEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIAN.

36

PERKEMBANGAN KAIDAH-KAIDAH

DALAM MASYARAKAT KAIDAH= UKURAN BAIK BURUK SUATU PERBUATAN

KAIDAH HUKUM BERMULA

DARI KAIDAH KESUSILAAN

KAIDAH KESUSILAAN TERDIRI DARI :

Kaidah Kesusilaan perorangan , dan

Kaidah Kesusilaan Masyarakat

KAIDAH HUKUM = KAIDAH KESUSILAAN

MASYARAKAT YANG DIKUKUHKAN (Oleh Badan

Pembuat Undang-undang)

37

TRAKTAT/PERJANJIAN

INTERNASIONAL

TRAKTAT MENGATUR HUBUNGAN ANTAR NEGARA

PENINGKATAN BENTUK DAN INTENSITAS HUBUNGAN ANTAR NEGARA MENCAKUP JUGA KEPENTINGAN BERSAMA PEMBERANTASAN KEJAHATAN INTERNASIONAL DAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA.(DISPONSORI OLEH PBB)

KERJASAMA ANTAR NEGARA DIBIDANG TUGAS KEPOLISIAN MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN , DAN UTK .ITU TRAKTAT MENJADI SUMBER HUKUM, YG. MENGATUR KOMPETENSI DAN HUBUNGAN KERJASAMA TERSEBUT.

38

YURISPRUDENSI

YURISPRUDENSI ADALAH KEPUTUSANHAKIM YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG BERSIFAT TETAP DAN DIIKUTI OLEH HAKIM-HAKIM LAINNYA.

HUKUM KEPOLISIAN MEMBERIKAN TEMPAT DAN PERANAN YANG PENTING BAGI KEPUTUSAN HAKIM .

KEPUTUSAN HAKIM BERPENGARUH THD. PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN.

39

ILMU PENGETAHUAN

Hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tetapi tidak ditemukan dalam Undang-undang, Kebiasaan praktek Kepolisian, Traktat dan Yurisprudensi, dapat dicari dalam Ilmu Pengetahuan, berupa pendapat pakar ilmu pengetahuan.

Dalam praktek berupa nasihat atau fatwa dari ahli Ilmu Kepolisian dan/atau Saksi Ahli untuk bidang tertentu.*

40

SEKIAN UNTUK SESI 4

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

41

SESI 5

ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN

OBYEK HUKUM KEPOLISIAN

42

SESI 5:

VI. ASAS-ASAS DAN OBYEK

HK.KEPOLISIAN

ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN

1). Asas berarti prinsip atau garis

pokok dari mana mengalir kaidah

/garis hukum.

2). Asas berfungsi sbg. Batu ujian untuk

menilai hukum positif.

3). Mengandung nilai &tuntutan etika

yang menjiwai kaidah hukum positif.

43

THE NINE PRINCIPLES OF POLICE

DI INGGERIS

MERUPAKAN PANGKAL TOLAK DAN SUMBER DARI PERATURAN KEPOLISIAN DAN MERUPAKAN SIFAT HAKIKI DARI Kepolisian Inggeris DIMUAT DALAM HANDBOOK PETUGAS POLISI YAITU ;

1. SBG. ALTERNATIF DARI REPRESIF DIADAKAN PREVENTIVE ACTION;

2. KUAT POLISI TERGANTUNG DARI PUBLIC OPINION DAN PUBLIC APPROVAL;

3.UTK. JAMIN PUBLIC APPROVAL PERLU DIJAMIN ADANYA KEADAAN DAN KERJASAMA MASY. DAN POLISI;

4. KESEDIAAN KERJASAMA DARI MASY. AKAN KURANGI PEMAKAIAN KUAT FISIK;

5. PERLU BUKTI KONTINYU DARI PENGABDIAN TERHADAP HUKUM YG. TDK BERAT SEBELAH;

6. PEMAKAIAN KUAT FISIK HANYA DILAKUKAN BILA AJAKAN, NASIHAT DAN PERINGATAN TIDAK MEMP. EFFECT DAN PEMAKAIAN KUAT FISIK HARUS SECARA MINIMAL.

7. HUB DGN MASY. PERLU TERUS DIPELIHARA TRADISI POLISI=RAKYAT DAN RAKYAT=POLISI;

8. TUGAS POLISI TERBATAS HANYA ITU -> TDK. MENCAMPURI TUGAS INSTANSI LAIN.

9. EFISIENSI DARI Polisi HANYA DPT .DIBUKTIKAN DGN. TDK ADANYA KEJAHATAN DAN DISORDER

44

POLRI MEMILIKI TRI BRATA

SEBAGAI PEDOMAN HIDUP DAN

LANDASAN IDEAL FILSAFATI

ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN INDONESIAADALAH :

1). ASAS HUKUM NASIONAL;

2). ASAS KODIFIKASI;

3). ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA ;

A. ASAS KEPASTIAN HUKUM;

B. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA

C. ASAS KEPENTINGAN UMUM;

D. ASAS KETERBUKAAN;

E. ASAS PROPORSIONALITAS;

F. ASAS PROFESIONALITAS

G. ASAS AKUNTABILITAS

45

TRI

BRATA

RASTRA SEWAKOTTAMA

ABDI UTAMA NEGARA

NAGARA YANOTTAMA

WARGA NEGARA UTAMA

YANA ANUCASANA DHARMA

WAJIB MENJAGA KETERTIBAN PRIBADI RAKYAT

VISI KESETIAAN KPD NEGARA

VISI PENGABDIAN (Tanpa Pamrih)VISI KPENTINGAN NASIONAL

VISI KETELADANAN SBG WARGA

DLM: 1. MENGAGUNGKAN NEGARA2. KEPATUHAN THDP HUKUM3. MENJUNJUNG TINGGI HAM4. KEMITRAAN

VISI KERAKYATAN (Civilian Police)

MISI: PROFESIONALISME

Menjamin Kepentingan Rakyat Dlm

Kehidupan Bermasy Berbangsa &

Bernegara

SATYA HAPRABU

TANSATRISNA

BERORIENTASI KPD

RAKYAT YG DILAYANI

HANYAKEN MUSUH

AKTUALISASI DLM TUPOK POLRI

1. HAR KAMTIBMAS

2. GAKKUM

3. LIN, YOM DAN YAN MASY

GINEUNG PRATIDINA

46

OBYEK HUKUM KEPOLISIAN

OBYEK

HK. KEPOL

1) TUGAS POLISI

2) ORGAN POLISI

3) HUBUNGAN

ANTARA ORGAN

POLISI DAN

TUGASNYA

HK. KEPOLISIAN

DIAM (INRUST)

HK. KEPOL

BERGERAK

(IN BEWEGING)

47

OBYEK

HK. KEPOL

MUATAN

KONSEPSI

KEPOLISIAN

48

MUATAN KONSEPSI KEPOLISIAN

1. LANDASAN IDEAL/FILSAFATI KEPOLISIAN

2. TUJUAN KEPOLISIAN

3. FUNGSI KEPOLISIAN

4. TUGAS KEPOLISIAN

5. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEPOLISIAN

6. ASAS-ASAS KEPOLISIAN

7. WEWENANG DAN TG JWB KEPOLISIAN

8. PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN

9. HUBUNGAN-2 KEPOLISIAN

DIATUR OLEH

HUKUM

KEPOLISIAN

UU KEPOLISIAN

& UU/PERUUAN

LAINNYA

49

SESI 5

50

LANDASAN IDEAL /FILSAFATI

KEPOLISIAN

FUNGSI KEPOLISIAN

TUJUAN KEPOLISIAN

PERANAN KEPOLISIAN

SESI 6 Konsepsi Kepolisian sebagai

Obyek Hukum Kepolisian (Bagian -1)

51

LANDASAN IDEAL /FILSAFATI

KEPOLISIAN

REFLEKSI FILSAFAT DARI PROSES TERPELIHARANYA

TATANAN & NILAI DLM MASY MENGUNGKAPKAN

BAHWA :

EKSISTENSI POLISI (SBG. TUGAS & SBG

ORGAN/INDIVIDU) DILAHIRKAN OLEH DAN DARI

MASY SENDIRI.

PERPOLISIAN == FUNGSI DARI MASY &

PERKEMBANGAN MASY

KEBERADAAN POLISI ERAT KAITANNYA DG DISIPLIN

PRIBADI DARI MASYARAKAT.

BRUCE SMITH: When organized society sets up a

police force, it is from motives of selfdiscipline.

52

FILSAFATI KEPOLISIAN

adalah ungkapan kehendak rakyat

Ada perbedaan kehendak rakyat dari

tiap negara perbedaan dalam filsafat

kepolisiannya

53

INGGERIS :

THE NINE PRINCIPLES OF THE ENGLISH

POLICE

JEPANG :

TRADISI SAMURAI DAN CONFUCIANISME

MENJADI TULANG PUNGGUNG DARI

KEPOLISIAN.

INDONESIA :

FILSAFATI KEPOLISIAN

TRI BRATA RASTRA SEWAKOTTAMA

NAGARA JANOTTAMA

YANA ANUçASANA DHARMA

54

SUMBER

FILSAFAT: POLISI ADALAH FUNGSI DARI MASYARAKAT

DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

PERPOLISIAN BERSIFAT PROGRESIF YANG

SETIAP SAAT MELAKUKAN PENYESUAIAN

(ADJUSTMENT) TERHADAP PERUBAHAN DAN

PERKEMBANGAN MASYARAKAT YANG

DILAYANINYA.

55

VISUALISASI FILOSOFI KEPOLISIAN

DALAM RANGKA SISTEM NILAI

PEMBUKAAN UUD 1945

ACUAN

BERFIKIR

BERSIKAP

BETINDAK

1. FILOSOFI PANCASILA

2. VISI (WAWASAN)

- NEG. KESATUAN RI

- WAWASAN NUSANTARA

3. MISI (MISSION)

MELINDUNGI SEGENAP BANGSA &

SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA

4. LANDASAN KONSTITUSIONAL :

UUD 1945

FILOSOFI KEPOL

VISI &

WAWASAN

KEPOL.

TUJUAN

KEPOL.

LANDASAN

KONSTITUSIONAL

POLRI

TRIBRATA

KEPOLISIAN

NASIONAL

WUJUDKAN

KAMDAGRI

•UUD 45, BAB XII

•TAP MPR VI / 2000

•TAP MPR VII/2000

•UU NO. 2/2002

VISI & MISI POLRI

FUNGSI& TUJUAN POLRI

• BENTUK & SUSUNAN POLRI

• METODA PEMOLISIAN

• KONSEP KAMDAGRI

• FORMAT TUPOK POLRI

•LEGITIMASI FUNG KEPOL

•DASAR KEWENANGAN

•PERTANGGUNG JAWABANTUJUAN

KEPOL

•ORG/SATP

OLRI

•PEJABAT

POLRI

56

TRI

BRATA

RASTRA SEWAKOTTAMA

ABDI UTAMA NEGARA

NAGARA YANOTTAMA

WARGA NEGARA UTAMA

YANA ANUCASANA DHARMA

WAJIB MENJAGA KETERTIBAN

PRIBADI RAKYAT

VISI KETAKWAAN KPD TUHAN YME

VISI KESETIAAN KPD NEGARA

VISI PENGABDIAN (Tanpa Pamrih)

VISI KEPENTINGAN NASIONAL

VISI KETELADANAN SBG WARGA

NEGARA DLM:

•MENGAGUNGKAN NEGARA

•KEPATUHAN THDP HUKUM

•MENJUNJUNG TINGGI HAM

•KEMITRAAN

VISI KERAKYATAN

(Civilian Police)

PROFESIONALITAS

MISI:

Menjamin Kepentingan Rakyat

Dlm Kehidupan Bermasy

Berbangsa & Bernegara

SATYA HAPRABU

TANSATRISNA

BERORIENTASI KPD

RAKYAT YG DILAYANI

HANYAKEN MUSUH

AKTUALISASI DLM TUPOK POLRI

•HAR KAMTIBMAS

•GAKKUM

•LIN, YOM DAN YAN MASY

GINEUNG PRATIDINA

57

SESI 6 :TUJUAN KEPOLISIAN

1) DLM SUATU MASYARAKAT YG BERBENTUK NEGARA, MAKA TUJUAN

KEPOLISIAN MENGACU KEPADA TUJUAN NEGARA SBG PERWUJUDAN

KONSTITUSIONAL DARI FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA.

FALSAFAH/ IDEOLOGI

NEGARA

TUJUAN

NEGARA

TUJUAN

KEPOLISIAN

2) DENGAN DEMIKIAN, TIAP NEGARA MENPUNYAI TUJUAN KEPOLISIAN

SENDIRI YG KHAS DAN TERKAIT DENGAN FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA

DAN TUJUAN NEGARA. HAL TSB DPT DIKETAHUI DENGAN MEMPELAJARI

KONSTITUSI DARI NEGARA YBS.

58

TUJUAN KEPOLISIAN DALAM UU No. 2 THN 2002

POLRI

MASY

MEWUJUDKAN

KEAMANAN DALAM NEGERI

MELIPUTI:

• TERPELIHARANYA KAMTIBMAS;

• TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM;

• TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOM & PELAYAN MASY.

DGN JUNJUNG

TINGGI HAM

SUMBER:

1) KONSIDERANS MENIMBANG HURUF b UU N. 2 TH. 2002

2) PASAL 4 UU NO. 2TH. 2002

59

FUNGSI KEPOLISIAN

FUNGSI KEPOLISIAN BAGIAN INTEGRAL DARI FUNGSI

PEMERINTAHAN NEGARA

FUNGSI

KEPOLISIAN

FUNGSI PERLINDUNGAN

MENJAMIN HIDUP DAN MILIKPERLINDUNGAN KEWENANGAN YG DI

TENTUKAN MENURUT HUKUM

MENEGAKKAN DAN MEMAKSAKAN

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN YG DI

TENTUKAN MENURUT HUKUM

60

DIMENSI FUNGSI KEPOLISIAN

DIMENSI POLITIS

DIMENSI YURIDIS

FUNGSI

KEPOLISIAN

UMUM

FUNGSI

KEPOLISAN

KHUSUSDIMENSI SOSIOLOGIS

DIEMBAN OLEH BADAN-BADAN YG

SECARA SWAKARSA DIBENTUK OLEH

TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM

TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT

DIMENSI

FUNGSI

KEPOLISIAN

FUNGSI KEPOLISIAN YG DIEMBAN

OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA

DLM RANGKA PENGAWASAN

POLITIS (MPR-DPR-PRESIDEN-

MA-IK

61

FUNGSI KEPOLISIAN DLM

DIMENSI YURIDIS

F.KEPOL

UMUM

DILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIAN

NEGARA RI. (POLRI) SBG LEMBAGA

PEMERINTAHAN

TUGAS ADMINISTRASI KHUSUS

SESUAI DGN UNDANG-UNDANG

YG MENJADI DASAR HUKUMNYA

F.KEPOL

ADMINISTRATIFF.KEPOL

YUDIKATIF

KHUSUS UTK MENGAWASI/MENEGAKKAN

TINDAKAN-TINDAKAN ADMINISTRATIF

KHUSUS MENGAWASI/MENEGAKKAN

TINDAKAN-TINDAKAN YUDIKATIF

Lingkup kompetensi * Soal-

soal sesuai-uu

Lingkup kompetensi

* Soal-soal

* Orang

* Tempat

* Waktu

F.KEPOL

KHUSUS

62

*FUNGSI KEPOLISIANDIJABARKAN DLM BENTUK TUGAS-TUGAS DISETIAP TATARAN

FUNGSI YG MERUPAKAN LINGKUP KOMPETENSI TERTENTU

* TATARAN FUNGSI KEPOLISIAN

* PREVENTIF

TDK LANGSUNG

(PREEMPTIF)

LANGSUNG

* REPRESIF NON YUSTISIAL

YUSTISIAL

ASAS-ASAS

KEPOLISIAN

TUJUAN

KEPOLISIAN

29

TATARAN FUNGSI

KEPOLISIAN

63

Fungsi Kepolisian = Tujuan Kepolisian

Har Kamtibmas ----- Harkamtibmas

Gakkum ----- Gakkum

Lin.Yom, Yan ----- Lin,Yom,Yan

= Tugas Pokok = Tugas-tugas:

Harkamtibmas Preventif

Penegakkan Hukum Represif

Lin,Yom,Yan Mas Lin,Yom,Yan

KETERKAITAN SUBSTANSI

ANTARA FUNGSI KEPOLISIAN,

TUJUAN KEPOLISIAN DAN TUGAS POKOK

64

PERANAN KEPOLISIAN Secara filosofis :

TATA TENTERAM =>KARTA RAHARJA

Secara politis dan yuridis:

SEBAGAI ALAT NEGARA :Har kamtibmas, Gakkum, Lin,yom,Yan dlm rangka Har Kamdagri (UU No.2 /2002 Psl. 5 ayat (1).

SEBAGAI KEPOLISIAN NASIONAL

PERAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERUUAN.

Legitimasi : TAP MPR VI/2000 & TAP MPR VII/2000 DAN UUD 1945.

65

29

Sesi 6

66

67

68

69

70

SESI 7 Konsepsi Kepolisian Bag.2

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

KEPOLISIAN;

TUGAS,WEWENANG, TG.JAWAB ;

ASAS-ASAS KEPOLISIAN ;

PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN;

HUBUNGAN-HUBUNGAN

KEPOLISIAN.

71

POLEMIK YANG SEDANG

BERKEMBANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

POLRI

----FENOMENA BAHWA FUNGSI

KEPOLISIAN = FUNGSI YANG SANGAT

STRATEGIK DLM. PEMERINTAHAN

NEGARA

SILAHKAN DIBACA UNDANG-UNDANG

KEPOLISIAN NO.2/2002

72

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN.

SUSUNAN:

POLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONAL

YG. MERUPAKAN SATU KESATUAN DLM. LAK PERANNYA. ( Psl.5 ayat(2) UU No.2 /2002.

MELIPUTI SELURUH WILAYAH NEGARA R.I.(psl.6(1).

DAERAH HUKUM MENURUT KEPENTINGAN LAK. TUGAS KEPOLISIAN.[ Psl. 6 (2) ]

SUSUNAN ORG. &TATA KERJA DISESUAIKAN DGN. KEPENTINGAN LAK.TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN.(Psl.7)

73

KEDUDUKAN KEPOLISIAN POLRI BERADA DIBAWAH PRESIDEN [Psl. 8(1) ]

KAPOLRI BERTANGGUNG JAWAB KPD. PRESIDEN SESUAI PERATURAN PERUUAN [Psl. 8(2) ]

KAPOLRI MENETAPKAN, MENYELENGGARAKAN, DAN MENGENDALIKAN BIJAK TEKNIS KEPOLISIAN [Psl.9 (1).

KAPOLRI LAKS.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ATAS: --GIAT OPSNAL KEPOLISIAN ,DAN

-- BINPUAN POLRI.[ Psl. 9 (2).

Tanggung jawab laks. Tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki. [Psl. 10 (1).

KAPOLRI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN DGN. PERSETUJUAN DPR.[ Psl. 11 (1)

74

WUJUDKAN

KAMDAGRI

PASAL 4PASAL 13 PASAL 14

TUJUAN

KEPOLISIAN

1. HAR KAMTIBMAS

2. GAKKUM

3. LIN, YOM YAN

KPD MASY.

TUGAS POKOKTUGAS-TUGAS

PREVENTIF

PREEMPTIF

REPRESIF

TUGAS LAIN SESUAI

KET. PERAT PER

UU-AN

70

TUGAS KEPOL NEGARA RI

Ketiga esensi TUGAS POKOK bersifat simultan dan tidak bersifat

hierarkhis. Setiap esensi mengandung esensi lainnya.

75

WEWENANG KEPOLISIAN (POLICE AUTHORITY]

• HAK & KEWAJIBAN UTK BERTINDAK DAN TDK BERTINDAK SESUAI LINGKUNGAN

KUASA HUKUM.

• WEWENANG POLRI DLM UU NO. 2 TAHUN 2002

1. WEWENANG SECARA UMUM (PSL 15 AYAT (1) (BERSUMBER

DARI KEWAJIBAN UMUM KEPOLISIAN)

2. WEWENANG SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA

(PSL 15 AYAT (2)

3. WEWENANG DLM PROSES PIDANA (PSL 16 AYAT (1) DAN (2)

4. LINGKUNGAN KUASA TEMPAT PSL. 17

5. DISKRESI (PSL 18 AYAT (1) DAN (DUA)

10

76

LINGKUNGAN KUASA

BERLAKUNYA HUKUM

VAN VOLLENHOVEN:

GROND GEBIED & PERSONEN GEBIED Lingkungan kuasa tempat dan orang

LOGEMANN : TIJDS GEBIED; RUIMTE GEBIED; ZAKEN GEBIED Lingkungan kuasa waktu, ruang/tempat dan soal-soal.

HANS KELSEN :

TEMPORAL SPHERE(SPHERE OF TIME)- Waktu TERRITORIAL OF SPHERE( SPHERE OF SPACE) - Ruang/tempat

PERSONAL SPHERE - Orang/manusia

MATERIAL SPHERE - Soal-soal

DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH.

MATRA KAWASAN, - TEMPAT/RUANG MATRA MANUSIA, - ORANG MATRA IKHWAL, - SOAL-SOAL MATRA WARSA - WAKTU

77

LINGKUNGAN KUASA POLRI

LINGK. KUASA SOAL-SOAL (ZAKEN GEBIED):

Melakukan penyelidikan dan penyidikan thd. Semua tindak pidana sesuai dgn. HAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.(Pasal 14 ayat 1 huruf g).

Ketentuan dalam Undang-undang khusus/tertentu tidak mengurangi kewenangan Polri tsb.

Hanya dalam pelaksanaannya digunakan asas subsidiaritas.

Secara umum Lk. Soal-soal ada dalam UU no.2/2002 Pasal. 13, 14, 15 dan 16

78

LINGKUNGAN KUASA ORANG

(PERSONEN GEBIED)

KEWENANGAN POLRI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN

TERHADAP SETIAP ORANG YANG DIKENAKAN KETENTUAN DALAM KUHP:

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8.

PENGECUALIAN THD. ORANG YANG: (Pasal 9 KUHP)

Memiliki kekebalan mutlak

sesuai Hk. Internasional.(Kepala Negara, Pejabat Diplomatik(Duta), Menteri Luar Negeri, Diplomat dalam perjalanan dari/ke negara lain, Wakil resmi badan internasional).

Memiliki kekebalan relatif

sesuai peraturan perundang-undangan.(Angg.MPR, DPR tidak dapat dituntut atas pernyataannya dalam rapat; Tindakan Kepolisian thd. Angg.MPR, DPR/Pejabat Negara harus seijin Presiden.

79

LINGKUNGAN KUASA TEMPAT

(RUIMTE GEBIED)

POLRI adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya. (UU No.2/2002 Pasal 5 ayat 2).

POLRI dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah NegaraRepublik Indonesia(UU No.2/2002 Pasal 6(1)

Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Batas Wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dgn UU No.4/Prp/1960 Tentang Perairan Indonesia.

80

DILUAR BATAS WILAYAH

POLRI DAPAT BERTINDAK:

1 . Didalam kendaraan air atau pesawat udara

Indonesia (Pasal 3 KUHP).

2. Dilaut bebas terhadap bajak laut (Pasal 4 sub4

KUHP).

3. Didaerah Kedutaan Besar Republik Indonesia di

luar negeri berdasarkan hukum internasional.

4. Kasus “Hot pursuit”(pengejaran tanpa henti sampai

masuk wilayah negara tetangga) berdasarkan hukum

internasional.

81

DIDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA ,

POLRI TIDAK DAPAT BERTINDAK

1.DI KEDUTAAN BESAR ASING DI INDONESIA, TANPA IJIN DUBES YBS.

2. DI KAPAL PERANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA, TANPA IJIN KOMANDAN KAPAL PERANG TSB.

1 DAN 2 BERDASARKAN HK. INTERNASIONAL

82

Lingkungan kuasa waktu

(Tijds gebied)

Pada prinsipnya wewenang melekat pada

tugas,sehingga selama anggota Polri mengemban

tugas maka selama itu pula memiliki kewenangan

kepolisian. Kewenangan berakhir bila ada

pemberhentian tugas. Pengaturan jam dinas

tidak mengurangi kewenangan kepolisian.

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan hapus

karena lewat waktu . (KUHP Pasal 78 AYAT 1).

83

TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN

(POLICE ACCOUNTABILITY)

TG JAWAB POLITIK

(PASAL 28)

TG JAWAB HUKUM

(PASAL 29)

TG JAWAB MORAL

(PASAL 23)

TG JAWAB PROFESI

(PASAL 34)

TG JAWAB

KEDINASAN(PASAL 27)

• NETRAL DLM KEHIDUPAN POLITIK

• TDK MELIBATKAN DIRI PADA GIAT

POLITIK PRAKTIS

• TDK GUNAKAN HAK MEMILIH DAN

DIPILIH• TUNDUK PADA KEKUASAAN

PERADILAN UMUM

• SUMPAH ATAU JANJI ANGGOTA POLRI

• KODE ETIK PROFESI

• PP NO. 2 TH 2003 (PERATURAN DISIPLIN

POLRI)

12

84

ASAS-ASAS KEPOLISIAN

LEGALITAS

KEWAJIBAN

PREVENTIF

PARTISIPASI

SUBSIDIARITAS

OPPORTUNITAS

85

PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN

KEPOLISIAN = PROFESI:

A. Menggunakan pengetahuan

dgn.spesialisasi/keahlian

B. Persyaratan minimal sebelum masuk

C. Kebebasan mengembangkan teknik, ttpi prosedur

umum distandarisasi.

D. Skrining yang tegas dan teliti

E. Ada Kode Etik,

F. Pengakuan oleh Masyarakat,.

86

PEMBINAAN KEMAMPUAN

PROFESI[ Psl.31 -36 ]

PEMBINAAN ETIKA PROFESI DAN

PENGEMBANGAN PENGETAHUAN DAN

PENGALAMAN DI BIDANG

TEKNIS KEPOLISIAN

MELALUI ; DIKLAT DAN PENUGASAN

BERJENJANG DAN BERLANJUT.

KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN

87

HUBUNGAN-HUBUNGAN KEPOLISIAN

HUBUNGAN DAN KERJASAMA DIDLM

NEGERI DAN DILUAR NEGERI

DLM.NEGERI UNSUR PEMDA,

GAKKUM, BDN, LEMBAGA ,INSTANSI

LAIN , MASY, KEMBANGKAN ASAS

PARTISIPASI DAN SUBSIDIARITAS

LUAR NEGERI KERJASAMA

BILATERAL ATAU MULTILATERAL

88

SEKIAN SESI 7

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA